PT Pelindo Terminal Petikemas menyetorkan kontribusi kepada negara sebesar Rp1,73 triliun sepanjang 2025. Kontribusi tersebut berasal dari setoran pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pembayaran konsesi.

Berdasarkan data perusahaan, kontribusi tersebut terdiri atas setoran pajak sebesar Rp1,45 triliun, PNBP Rp55,59 miliar, dan pembayaran konsesi senilai Rp224,5 miliar.Dari total pajak yang dibayarkan, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp485,45 miliar.Selain itu, perusahaan juga menyetor PPh Pasal 25/29 sebesar Rp360,13 miliar dan PPh Pasal 21 senilai Rp267,35 miliar. @import url("https://cdnstatic.detik.com/live/_rmbassets/2022/parallax/parallax.css"); (function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push(["_mgc.load"])})(window,"_mgq"); function paraA(e) { var p = $(e); $(e + " .para_fix").width(p.width()); } $(".paraA iframe").on("load", paraA(".paraA")); Setoran ini mencerminkan kuatnya peran perusahaan dalam menyokong fiskal nasional.Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan kontribusi perusahaan kepada negara merupakan wujud kepatuhan terhadap regulasi dan kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1704423282745-0'); }); Menurutnya, setoran sebesar Rp1,73 triliun tersebut menjadi bukti komitmen dan kontribusi perusahaan dalam mendukung perekonomian nasional."Dukungan tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan sebagai bagian dari Pelindo Group dalam mendukung pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujarnya dalam keterangannya dikutip Selasa (26/5).Ia yakin dengan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan, sektor kepelabuhanan diproyeksikan akan terus menjadi salah satu fondasi penting pertumbuhan ekonomi Indonesia.Kemudian, efisiensi layanan terminal petikemas juga diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional, mempercepat distribusi barang, memperkuat daya saing ekspor, sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.Hal itu diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan nasional tumbuh 8,98 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Triwulan IV tahun 2025.Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sektor logistik menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional.Sementara itu, Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan menilai, sektor logistik Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas perdagangan antarpulau maupun antarnegara."Memang sebenarnya sejak awal tahun 2000-an bisnis logistik ini mulai tumbuh di Indonesia. Ini seiring dengan maraknya mekanisme industri yang melakukan perdagangan antarpulau maupun antarnegara," jelas Anton, Jumat (22/5).Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem distribusi yang kuat agar rantai pasok berjalan efisien.Anton menilai pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir telah membantu mendukung sektor logistik, terutama melalui pembangunan jalan tol. Namun, pengembangan pelabuhan dan konsep tol laut dinilai masih perlu dioptimalkan.Optimalisasi pelabuhan akan berdampak langsung terhadap efisiensi distribusi barang, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Hal itu dinilai penting untuk menekan disparitas harga antarwilayah."Bagaimana logistik supply chain di Papua itu bisa lebih baik sehingga perbedaan harga beberapa produk komoditas bisa dikurangi dan harganya menjadi lebih murah," ujarnya.Modernisasi PelabuhanPT Pelindo Terminal Petikemas juga terus melakukan modernisasi dan penguatan kapasitas pelabuhan peti kemas melalui penambahan dan relokasi alat bongkar muat di sejumlah terminal strategis.Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mempercepat distribusi barang.Sejumlah alat utama bahkan telah tiba di terminal tujuan, seperti tambahan empat unit Quay Container Crane (QCC) di TPK Semarang dan satu unit QCC di IPCTPK Panjang.Terminal Petikemas Surabaya memperoleh tambahan 14 unit Rubber Tyred Gantry (RTG) dan empat unit QCC untuk memperkuat kapasitas bongkar muat.Penguatan fasilitas juga dilakukan di terminal regional, seperti pengiriman satu unit RTG ke TPK Kendari, empat unit RTG ke TPK Banjarmasin, dan satu unit RTG ke TPK Nilam guna mendukung konektivitas logistik antardaerah.Selain itu, sejumlah alat tengah dalam proses produksi yakni dua unit QCC dan empat unit RTG untuk TPK Belawan, dua Unit QCC untuk TPK Perawang, dan dua unit RTG untuk Terminal Kijing.Optimalisasi juga dilakukan melalui relokasi alat antarterminal, termasuk pemindahan dua unit QCC dari TPS Surabaya ke TPK Berlian.Pakar Maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning mengatakan peningkatan jumlah alat bongkar muat pada dasarnya merupakan respons atas kenaikan kunjungan kapal dan volume kontainer yang harus ditangani terminal. Peningkatan trafik peti kemas menjadi indikator tumbuhnya aktivitas ekonomi dan perdagangan laut."Secara mendasar, kenaikan kedatangan kapal yang membawa kargo dalam kemasan kontainer menandakan adanya kenaikan ekonomi. Turunannya adalah perdagangan atau interaksi ekonomi lewat laut," katanya saat dihubungi, Selasa (26/5).Namun demikian, efisiensi terminal peti kemas tidak melulu ditentukan oleh jumlah alat, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung seperti dermaga, lapangan penumpukan, gudang kontainer, hingga gate keluar masuk terminal.Salah satu indikator utama efisiensi terminal adalah kemampuan menekan waktu kunjungan kapal atau turn around time agar tetap sesuai slot pelayanan yang tersedia.

Bisnis.com, PALEMBANG— Rencana pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat terus dikebut. Proyek yang diproyeksikan menjadi pengungkit baru penguatan logistik dan hilirisasi industri di Sumatra Selatan (Sumsel) itu memiliki nilai investasi mencapai Rp26 triliun.

Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra mengatakan Pelabuhan Tanjung Carat merupakan proyek strategis bagi masa depan Bumi Sriwijaya.

Kehadiran infrastruktur tersebut dinilai akan menjadi gerbang logistik utama di Sumsel sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi kawasan.

Menurutnya, integrasi pelabuhan dengan jalan tol akan memangkas biaya logistik, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat daya saing investasi daerah.

"Oleh karena itu, Pemprov Sumsel mendukung penuh percepatan proyek strategis ini melalui sinkronisasi tata ruang, dukungan regulasi daerah, koordinasi lintas kabupaten/kota, serta fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan," katanya dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman rencana kerja sama integrasi pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Carat, Jumat (15/5/2026).

Edward menambahkan, proyek tersebut diyakini akan memberikan multiplier effect besar bagi perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja baru, tumbuhnya kawasan industri, hingga mendorong hilirisasi batu bara dan komoditas unggulan.

"Selain itu, proyek ini akan memperkuat posisi Sumsel sebagai pusat logistik dan industri di Pulau Sumatra. Karena itu, kami siap bersinergi memastikan proyek strategis ini berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan lanjutan backbone Jalan Tol Trans Sumatra yang saat ini telah tersambung hingga Sumsel dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir 2026.

Proyek baru itu berupa pembangunan interkoneksi jalan tol dari pintu Tol Betung menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 kilometer.

"Dari backbone Tol Sumatra nantinya di pintu Tol Betung akan ada interline tol menuju Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 kilometer. Kemudian ruas existing Palembang–Prabumulih juga akan diperpanjang sekitar 37 kilometer hingga Muara Enim," kata dia.

Todotua menambahkan, pendanaan proyek jalan tol tersebut akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sama seperti pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum akan membantu proses pengadaan lahan, sedangkan konstruksi jalan tol akan dikerjakan oleh PT Hutama Karya.

"Total investasi pembangunan tol ini diperkirakan mencapai sekitar Rp26 triliun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan bahwa moda transportasi kereta api menjadi pilihan untuk mengangkut logistik, di tengah ramainya kendaraan berat yang membebani jalan raya.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengungkapkan, melihat kinerja volume logistik yang terus meningkat, dibutuhkan moda transportasi yang mampu mengangkut dalam skala besar secara konsisten.

“Kereta api menjadi salah satu opsi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung distribusi nasional yang lebih efisien dan terstruktur,” ujar Anne dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Per kuartal I/2026, KAI mencatat kinerja angkutan peti kemas mencapai 1.371.036 ton atau tumbuh sebesar 14,57% year on year (YoY) dari periode yang sama sebelumnya, yang mencapai 1.196.600 ton.

Dari sisi operasional, ketepatan waktu keberangkatan angkutan barang turut meningkat ke level 95,97%, sementara ketepatan waktu kedatangan mencapai 91,77%. Angka ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 95,89% untuk keberangkatan dan 87,04% untuk kedatangan.

Dengan tren pertumbuhan volume angkutan dan kebutuhan logistik nasional yang terus meningkat, penguatan moda rel menjadi bagian penting dalam membangun sistem distribusi yang lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan.

Adapun, tumbuhnya capaian tersebut sejalan dengan strategi peningkatan kapasitas angkutan.

KAI saat ini mengoperasikan gerbong dengan kapasitas rata-rata 50 ton per gerbong, dan secara bertahap ditingkatkan menjadi 70 ton. Dengan satu rangkaian hingga 60 gerbong, kapasitas angkut dapat mencapai 4.200 ton dalam satu perjalanan.

Kapasitas ini memberikan efisiensi signifikan dalam distribusi barang dalam jumlah besar dalam satu waktu serta menunjukkan potensi kereta api dalam mengurangi ketergantungan terhadap angkutan jalan untuk distribusi jarak jauh.

Berkaca dari situasi angkutan barang terkini, distribusi logistik nasional saat ini masih didominasi oleh angkutan berbasis jalan.

Berdasarkan kajian National Logistics Ecosystem (NLE) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2024), biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini menunjukkan perlunya diversifikasi moda transportasi untuk meningkatkan efisiensi distribusi.

Selain itu, dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030 oleh Kementerian Perhubungan, pangsa angkutan barang berbasis kereta api ditargetkan mencapai 15% pada tahun 2030, dari posisi saat ini yang masih berada di bawah 5%.

Target ini menggambarkan kebutuhan peningkatan kapasitas dan peran moda rel dalam sistem logistik nasional.

Penguatan angkutan berbasis rel juga berkontribusi dalam menjaga infrastruktur jalan. Perpindahan sebagian distribusi barang ke kereta api dapat mengurangi beban kendaraan berat di jalan raya, sehingga membantu menjaga umur layanan jalan serta menekan biaya perawatan infrastruktur.

Potensi pengembangan terbesar berada di Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional. Integrasi antara kawasan industri, pelabuhan, dan jaringan rel menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan volume angkutan peti kemas.

Anne menambahkan bahwa penguatan angkutan logistik berbasis rel memerlukan kolaborasi lintas sektor agar dapat berjalan optimal.

“Ke depan, pengembangan logistik berbasis rel perlu didukung oleh integrasi jaringan, peningkatan kapasitas, serta sinergi dengan berbagai pihak. Dengan langkah tersebut, distribusi barang dapat berjalan lebih efisien dan mampu menjawab kebutuhan ekonomi yang terus berkembang,” tutup Anne.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebutuhan rantai dingin (cold chain) di Indonesia kian krusial, seiring meningkatnya distribusi produk sensitif suhu seperti obat-obatan, vaksin, hingga bahan pangan segar. Di tengah tuntutan menjaga kualitas dari hulu ke hilir, keandalan kendaraan berpendingin menjadi faktor penentu dalam memastikan produk tetap aman hingga ke tangan konsumen.

Di ajang GIICOMVEC 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menghadirkan inovasi kendaraan niaga melalui Isuzu ELF Refrigerator. Model ini ditampilkan sebagai solusi untuk mendukung kebutuhan sektor cold chain yang terus berkembang di berbagai industri.

"Kehadiran Isuzu ELF Refrigerator menjadi bukti bahwasanya inovasi yang dilakukan oleh Isuzu terus dikembangkan secara berkelanjutan demi menjawab kebutuhan pelanggan dari sektor cold chain," kata Business Strategy Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia Rian Erlangga dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).

IAMI berkolaborasi dengan karoseri Vitrans menghadirkan aplikasi box pendingin pada basis truk Isuzu ELF NMR L. Kendaraan ini dirancang untuk mengakomodasi distribusi barang yang membutuhkan suhu terkontrol, seperti farmasi, makanan dan minuman, FMCG, hingga bahan kimia.

Dari sisi dimensi, sasis ELF NMR L menawarkan panjang maksimal hingga 5.700 mm dengan kapasitas box mencapai 23,9 meter kubik. Ukuran tersebut menjadi salah satu yang terbesar di kelasnya dan memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam mengoptimalkan kapasitas angkut.

Performa kendaraan ditopang mesin diesel 4.778 cc berstandar Euro 4 yang mampu menghasilkan tenaga 147,9 hp pada 2.600 rpm dan torsi 41 kg.m pada rentang 1.400–2.600 rpm. Kombinasi ini dinilai cukup untuk mendukung operasional distribusi antar kota dengan karakteristik jalan yang beragam.

Selain tenaga, aspek efisiensi dan kenyamanan juga menjadi perhatian. Mesin dirancang dengan tingkat getaran dan kebisingan yang lebih rendah, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lebih stabil sekaligus membantu menjaga konsentrasi pengemudi selama perjalanan.

Dari sisi keselamatan, sistem pengereman mengandalkan kombinasi rem tromol di bagian depan serta exhaust brake yang membantu kontrol kendaraan saat membawa muatan berat. Sistem ini penting untuk menjaga stabilitas, terutama dalam operasional logistik jarak jauh.

Kehadiran kendaraan berpendingin seperti ini menjadi relevan dengan pertumbuhan industri cold chain di Indonesia yang semakin luas. Distribusi produk sensitif suhu kini tidak lagi terbatas pada sektor tertentu, melainkan merambah berbagai lini bisnis yang membutuhkan keandalan logistik.

Di sisi lain, pendekatan berbasis aplikasi pada kendaraan niaga menunjukkan arah baru industri otomotif komersial, di mana kendaraan tidak lagi sekadar alat angkut, tetapi bagian dari solusi bisnis yang terintegrasi dengan kebutuhan operasional pelanggan.

Melalui pengembangan ini, Isuzu menegaskan peran kendaraan niaga dalam mendukung efisiensi distribusi sekaligus menjaga kualitas produk.

"Isuzu ELF sudah memiliki perjalanan yang panjang dan mendukung berbagai bisnis pelanggan dari waktu ke waktu. Performa, fleksibilitas, efisiensi, hingga durabilitas Isuzu ELF sudah terbukti sejak lama dan memberikan peace of mind bagi Vitrans dalam mengembangkan Isuzu ELF Refrigerator. Kami percaya Isuzu ELF dan kendaraan niaga lainnya yang kami tawarkan bisa menjadi rekan bisnis yang terpercaya dan memberikan untung maksimal bagi Isuzu Partner," kata Rian.

Isuzu ELF Refrigerator dan produk lain dari PT IAMI hadir di booth Isuzu yang berlokasi di Hall B3-1 JIExpo Kemayoran Jakarta selama GIICOMVEC 2026 berlangsung hingga 11 April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Teknologi blockchain yang selama ini dikenal lewat mata uang kripto kini mulai digunakan untuk hal yang lebih luas, salah satunya melacak emisi karbon dalam rantai pasok perusahaan.

Dikutip dari Filmogaz, Kamis (12/2/2026), blockchain dinilai dapat membantu perusahaan mencatat emisi Scope 3 dengan lebih akurat. Scope 3 adalah emisi tidak langsung yang berasal dari aktivitas di luar operasional utama perusahaan, seperti proses produksi pemasok, pengiriman barang, hingga penggunaan produk oleh konsumen.

Emisi Scope 3 meliputi :

1. Proses produksi di jaringan pemasok
2. Transportasi dan distribusi barang
3. Penggunaan produk oleh konsumen

Emisi jenis ini sering kali lebih besar dibandingkan emisi langsung perusahaan. World Economic Forum bahkan mencatat bahwa delapan rantai pasok global menyumbang lebih dari setengah emisi dunia.

Dilansir dari Sunday Guardian, emisi Scope 3 bisa mencapai 70% hingga 90% dari total jejak karbon perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar emisi justru berasal dari aktivitas di luar pabrik atau kantor utama.

Masalahnya, pelacakan emisi tersebut cukup rumit. Data sering kali berbeda antara satu perusahaan dan mitra bisnis lainnya. Perbedaan itu dapat memicu sengketa dan menurunkan kepercayaan dalam pelaporan.

Di sinilah blockchain berperan, teknologi ini bekerja seperti buku catatan digital bersama yang bisa diakses banyak pihak. Setiap data yang masuk akan tercatat dan sulit diubah. Dengan sistem ini, semua pihak dalam rantai pasok dapat melihat data yang sama, sehingga risiko manipulasi lebih kecil.

Penerapan blockchain ini sudah digunakan oleh Walmart. Perusahaan ritel itu mampu memangkas waktu pelacakan asal mangga di Amerika Serikat dari beberapa hari menjadi hanya hitungan detik. Hal ini menunjukkan bahwa blockchain dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses distribusi.

Sektor pelayaran juga sudah pernah mencoba teknologi serupa melalui platform TradeLens milik Maersk. Proyek tersebut akhirnya dihentikan karena kurangnya partisipasi industri. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan blockchain pun sangat bergantung pada kerja sama banyak pihak.

Ke depan, blockchain juga disebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data emisi secara langsung melalui sensor dan alat pelacak. Teknologi ini bahkan berpotensi digunakan untuk memperkuat sistem verifikasi dalam pasar kredit karbon.

Meski demikian, penggunaan blockchain tidak sepenuhnya gratis. Sistem ini membutuhkan investasi, biaya pengelolaan, serta dukungan luas dari seluruh mitra dalam rantai pasok. Tanpa tata kelola yang jelas dan partisipasi bersama, manfaatnya tidak akan optimal.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat perannya dalam mendukung visi Asta Cita pemerintah di bidang swasembada pangan. Berkat kebijakan strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai terobosan dalam tata kelola pupuk berhasil terwujud, sehingga mampu memperkuat ketersediaan, keterjangkauan, serta efisiensi distribusi bagi petani di seluruh Indonesia.

“Atas dukungan penuh dari Bapak Presiden serta seluruh jajaran pemerintahan, tahun ini kita dapat menyaksikan berbagai langkah strategis yang menjadi tonggak baru bagi sektor pupuk nasional. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.

Salah satu terobosan penting yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah reformasi tata kelola pupuk subsidi melalui implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025. Melalui dua peraturan ini, pemerintah memangkas 145 regulasi terkait tata kelola pupuk subsidi, sehingga rantai distribusi menjadi lebih singkat dan efisien.

Kedua regulasi tersebut juga berhasil mendekatkan akses pupuk subsidi ke petani melalui kehadiran 4 titik serah, yaitu pengecer, koperasi, gapoktan dan pokdakan. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan efisiensi, akuntabilitas dan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama dalam kebijakan pangan nasional.

“Pupuk Indonesia mengapresiasi penuh dukungan dan kebijakan pemerintah yang telah menghadirkan regulasi distribusi pupuk yang lebih akuntabel, efisien, dan berkeadilan bagi petani. Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan dan regulasi tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari memastikan ketersediaan pupuk dan upaya nyata mendukung terwujudnya kedaulatan serta ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” kata Rahmad.

Dukungan kebijakan dari pemerintah dan upaya Pupuk Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap percepatan distribusi pupuk subsidi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, penyaluran pupuk subsidi dapat dimulai tepat pada 1 Januari 2025. Penyaluran yang tepat waktu ini memastikan petani mendapatkan pupuk saat dibutuhkan.

Kelancaran penyaluran pupuk subsidi tersebut juga terus berlanjut hingga kuartal IV 2025 ini. Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia berhasil menyalurkan pupuk subsidi sebanyak 6.143.650 ton atau sudah mencapai 64% dari total alokasi nasional sebesar 9,55 juta ton. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan capaian untuk periode yang sama di tahun 2024 meningkat 10% sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2023 meningkat hingga 23%.

Kelancaran penyaluran pupuk subsidi dan berbagai kebijakan di sektor pangan lainnya pada akhirnya berhasil mendorong produktivitas pertanian nasional. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, yang menyebut tahun 2025 sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Produksi beras dan cadangan pangan nasional mencapai titik tertinggi dalam sejarah, menandai keberhasilan Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga mulai mengekspor beras ke berbagai negara.

Ke depan, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan pada pemerintah untuk mewujudkan visi swasembada pangan. Tidak hanya melalui penyaluran pupuk yang tepat sasaran tapi juga fokus memastikan ketersediaan pupuk subsidi hingga di gudang pengecer sehingga petani dapat dengan mudah melakukan penebusan utamanya pada musim tanam. Seluruh upaya ini menjadi wujud nyata dukungan Pupuk Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

“Pupuk Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional, baik melalui penyediaan pupuk berkualitas untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” tutup Rahmad.