Bisnis.com, MAKASSAR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami defisit sebesar Rp6,07 triliun per Februari 2026.

Angka tersebut terlihat dari realisasi pendapatan negara di Sulsel pada awal tahun yang sebesar Rp2,11 triliun, sedangkan belanja negara telah mencapai Rp8,18 triliun.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulsel Martha Octavia mengatakan belanja negara di wilayah ini telah mencapai 16,1% dari pagu yang ditetapkan. Angkanya bahkan mengalami lonjakan 12,96% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kemenkeu memastikan arah belanjanya dilakukan secara optimal untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat kualitas pelayanan publik.

"Meningkatnya belanja negara diharapkan membuat layanan publik berjalan baik, kegiatan ekonomi bergerak, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," ungkap Martha Octavia di Makassar, Selasa (14/4/2026).

Sementara itu pendapatan negara baru mencapai 11,45% dari target. Terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1,45 triliun dari target Rp14,37 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp32,11 miliar dari target Rp373,43 miliar, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp619,91 miliar dari target Rp3,68 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel Hari Utomo menambahkan, dari komponen belanja negara, belanja pemerintah pusat lah yang mengalami kenaikan tercatat telah terealisasi sebesar Rp2,21 triliun atau 9,19% dari pagu Rp24,05 triliun.

Lonjakan terbesar terjadi pada belanja modal dengan realisasi per Februari 2026 mencapai Rp47,78 miliar. Naik tinggi jika dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang hanya terealisasi Rp17,79 miliar.

Belanja modal tercatat digunakan untuk preservasi jalan dan jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi jalan dan jembatan batas Kota Makassar-Maros, batas Kabupaten Pangkep dan Maros, batas Kabupaten Bone, serta pembangunan terminal tipe A Songka Palopo.

"Meskipun naik, tapi masih jauh dari target belanja modal yang memiliki pagu Rp3,71 triliun. Paling tidak harusnya sudah terealisasi sekitar 10%, tapi ini baru 1,29%. Mungkin nanti kita akan dorong Satker supaya serapannya bisa ditingkatkan," kata Hari Utomo.

Sejumlah komponen belanja pemerintah pusat juga tercatat mengalami kenaikan, yaitu belanja pegawai terealisasi Rp1,51 triliun dibanding tahun sebelumnya Rp1,28 triliun dan belanja barang terealisasi Rp649,99 miliar dibanding tahun lalu Rp408,61 miliar.

Hanya belanja bantuan sosial (bansos) yang mengalami penurunan dari Rp16,99 miliar per Februari 2025 menjadi hanya Rp2,32 miliar per awal tahun ini.

Sementara itu untuk belanja Transfer Ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp5,97 triliun atau 22,32% dari pagu Rp26,77 triliun.

Sejumlah komponennya tercatat mengalami penurunan realisasi antara lain dana bagi hasil terealisasi sebesar Rp32,12 miliar per Februari 2025, turun jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp78,2 miliar.

Kemudian dana desa terealisasi sebesar Rp14,82 miliar, lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp104,7 miliar.

Bisnis.com, MAKASSAR - Produksi padi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) diprediksi akan melonjak pada Januari-Maret 2026. Hal itu ditengarai lantaran benih gratis yang diberikan kepada petani.

Angka produksi padi awal tahun 2026 diperkirakan mencapai 1,04 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat sekitar 267.550 ton GKG atau 34,77% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Prediksi ini sejalan dengan potensi luas panen pada Januari-Maret 2026 yang diperkirakan mencapai 204.240 hektare, mengalami peningkatan sekitar 54.710 hektare atau 36,59% jika dibandingkan awal 2025.

"Jika dikonversi menjadi beras, produksi beras Sulsel pada Januari-Maret 2026 diperkirakan mencapai 595.110 ton, meningkat 34,77% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun sebelumnya," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel Aryanto di Makassar, Senin (2/2/2026).

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman optimistis produksi padi di wilayahnya bakal meningkat seiring penyebaran 5.000 ton benih padi secara gratis untuk para petani pada November 2025.

Benih-benih tersebut telah dibagikan kepada 9.896 kelompok tani di seluruh kabupaten/kota dengan penanaman di total lahan seluas 200.000 hektare, melalui program Mandiri Benih.

Andi Sudirman mengaku benih gratis tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi agar bisa mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan peningkatan produksi beras nasional.

"Kami mendukung agenda Asta Cita Presiden khususnya MBG dengan menyebar benih padi unggul ke petani. Sekaligus mendukung upaya swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat," ucap Andi Sudirman.

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026 naik Rp263.561 atau 7,21 persen dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.921.088 per bulan.

"Tentu permintaan daripada pekerja, batas atas, kemudian batas bawah, permintaan daripada perusahaan. Diambil jalan tengahnya, dan inilah 7,21 persen," ujar Andi Sudirman di kantornya, Rabu (24/12).

Andi Sudirman menuturkan penetapan UMP Sulsel 2026 ini merupakan hasil kesepakatan bersama dari pihak pekerja dan pengusaha bersama dewan pengupahan.

"Alhamdulillah semua menerima dengan baik, dan insyaallah tinggal implementasi di lapangan bagaimana kemudian. Kita ada plusnya, karena kita plus di SK-nya penetapannya. Ada penetapan terkait Struktur Skala Upah (SUSU)," ungkapnya.

Terkait struktur skala upah tersebut, pekerja yang telah lebih satu tahun masa kerjanya atau telah memiliki pengalaman kerja, maka gajinya akan berjenjang sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya.

"Kan tidak bagus juga kalau dia sudah tiga tahun pengalaman tetap diterapkan upah minimum. Inilah yang diharapkan sebenarnya teman-teman yang biasa ada riak-riak, karena ada juga yang perlu diapresiasi juga. Jangan setiap tahun dia upah minimum lagi, pengalaman dua tahun (tapi) upah minimum lagi. Ini sudah kita masukan di dalam SK," jelasnya.

Kebijakan tersebut, diklaim Andi Sudirman sebagai provinsi pertama yang menerapkan hal itu.

"Kayaknya pertama kita lakukan di Sulsel dan saya rasa di semua provinsi baru kita, saya belum tahu di daerah lain tapi kita sudah laksanakan di Sulsel," katanya.

Lebih lanjut, Andi Sudirman menegaskan pihaknya dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh dengan putusan pemerintah terkait sistem pengupahan kepada pekerja.

"Kami adalah perwakilan pemerintah pusat, kami bisa memberikan rekomendasi ke kementerian juga atas ketidakpatuhan itu. Kita berikan rekomendasi, misalnya sampai tingkat pemblokiran, boleh saja seperti itu. Tapi itu, kalau sudah taraf yang sangat fatal. Kalau tidak ya, teguran. Kemudian kita melakukan pengawasan, sosialisasi, koordinasi sampai ada solusi," pungkasnya.

Bisnis.com, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Sulsel 2026 sebesar Rp3.921.088.

Angka tersebut naik 7,21% atau Rp263.561 dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana UMP Sulsel 2025 sebesar Rp3.657.527.

Kenaikan UMP 2026 Sulses tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel Nomor 2129/XII/6/2025 tentang Penetapan UMP dan UMPS 2026.

"Jadi ini adalah hasil daripada persepakatan bersama antara tripartit termasuk pemberi kerja dan juga serikat daripada para pekerja. Semua menerima dengan baik dan tinggal implementasi di lapangan bagaimana kemudian," kata Andi Sudirman di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (24/12/2025).

Selain menetapkan UMP, pemerintah provinsi juga mengumumkan kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang dibagi di tiga sektor, mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Daftar UMSP Sulsel 2026 yang tercatat mengalami kenaikan:

1. Sektor Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan dengan besaran koefisien kenaikan 0.60 dari UMSP Sulawesi Selatan Tahun 2025. Besarannya Rp3.990.101.

2. Sektor Industri Pengolahan dan Retail dengan besaran koefisien kenaikan 0.50 dari UMSP Sulawesi Selatan Tahun 2025. Besarannya Rp3.960.406,63.

3. Sektor Aktivitas Jasa dengan besaran koefisien kenaikan 0.50 dari UMSP Sulawesi Selatan Tahun 2025. Besarannya Rp3.921.732,57.

Bisnis.com, MAKASSAR - Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyepakati Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel 2026 naik Rp263.561 atau 7,21% dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian UMP Sulsel 2026 menjadi Rp3.921.088, lebih tinggi dibandingkan UMP 2025 yang sebesar Rp3.657.527.

Hasil tersebut diputuskan usai Dewan Pengupahan Sulsel menggelar rapat pleno pada Jumat (19/12/2025) malam, yang dihadiri buruh, pengusaha, akademisi, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulsel.

Kepala Disnakertrans Provinsi Sulsel Jayadi Nas mengatakan angka kenaikan 7,21% didapatkan usai mempertimbangkan inflasi Sulsel September 2025 yang sebesar 3,03% dan pertumbuhan ekonomi yang naik 5,22%.

Kemudian disepakati pula indeks Alfa yang digunakan sebesar 0,8. Sehingga nilai penyesuaian didapatkan sebesar Rp263.561.

Keputusan ini kemudian akan diserahkan terlebih dahulu kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk disepakati. Setelah Gubernur bertanda tangan, kenaikan UMP Sulsel 2026, dikatakan Jayadi, baru akan diumumkan secara resmi.

"Keputusan ini bulat, sudah ada kesepakatan di antara kita, tinggal menunggu Pak Gubernur menetapkan,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (20/12/2025) pagi.

Sementara itu, Jayadi juga mengumumkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS) Sulsel 2026 yang tercatat mengalami kenaikan, antara lain:

1. Sektor Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan dengan besaran koefisien kenaikan 0.60 dari UMSP Sulawesi Selatan Tahun 2025

2. Sektor Industri Pengolahan dan Retail dengan besaran koefisien kenaikan 0.50 dari UMSP Sulawesi Selatan Tahun 2025

3. Sektor Aktivitas Jasa dengan besaran koefisien kenaikan 0.50 dari UMSP Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Bisnis.com, MAKASSAR - Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 10%. Dari yang sebelumnya Rp3,65 juta menjadi Rp4,02 juta pada 2026.

Ketua DPD KSPSI Sulsel Basri Abbas mengatakan hitungan tersebut berdasarkan hasil survei konsumsi masyarakat yang menunjukkan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh di wilayah ini yang terus meningkat.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sulsel juga dianggap sudah membaik dibandingkan beberapa tahun lalu saat pandemi Covid-19. Sehingga perlu diiringi dengan peningkatan upah yang sesuai.

Meningkatnya daya beli juga menjadi alasan angka kenaikan 10% dipatok. Pasalnya UMP yang berlaku saat ini dianggap belum bisa menunjang kebutuhan para buruh.

"Kenaikan UMP jadi Rp4 juta dirasa sudah sangat sesuai untuk meningkatkan daya beli buruh, menyelaraskan dengan daya beli masyarakat umum. Juga bisa menunjang kesejahteraan buruh," ucap Basri di Makassar, Senin (17/11/2025).

Dia mengakui tidak semua sektor usaha yang akan merasakan langsung dampak kenaikan UMP. Contohnya pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti konstruksi hingga kawasan industri. Pasalnya upah rata-rata pekerja sektor itu sudah di atas UMP.

Beda halnya dengan sektor padat karya yang mana sebagian besar karyawan mengandalkan UMP, tanpa ada pendapatan tambahan. Jadi kenaikan UMP dianggap akan sangat berpengaruh signifikan kepada sebagian besar buruh di Sulsel.

"Ingat juga bahwa kenaikan upah minimum yang signifikan akan berdampak terhadap perekonomian Sulsel. Makanya usulan kenaikan 10% akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," paparnya.