Bisnis.com, CIREBON – Produksi kopiKabupaten Garutmenunjukkan tren meningkat pada 2025 meski luas lahan mengalami penyusutan. Kenaikan produksi yang melampaui 10% dinilai membuka peluang penguatan nilai tambah melalui hilirisasi, ekspor, hingga pengembangan kopi spesialti.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kopi Garut tercatat mencapai 2.844,28 ton pada 2025, naik dari 2.552,50 ton pada 2024. Di sisi lain, luas lahan kopi justru turun dari 3.685,86 hektare menjadi 3.609,36 hektare.

KepalaBadan Pusat StatistikKabupaten Garut,Sidik Edi Sutopo, mengatakan peningkatan produksi di tengah penyusutan lahan mencerminkan adanya perbaikan produktivitas di tingkat petani.

“Secara agregat, produktivitas kopi mengalami peningkatan. Ini terlihat dari output yang naik meskipun luas lahan berkurang. Artinya, ada efisiensi dan kemungkinan perbaikan dalam praktik budidaya,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Jika dihitung, produktivitas kopi Garut naik dari sekitar 0,69 ton per hektare pada 2024 menjadi 0,79 ton per hektare pada 2025. Kenaikan ini mengindikasikan adanya intensifikasi produksi, baik melalui penggunaan varietas unggul, perbaikan teknik budidaya, maupun faktor iklim yang lebih mendukung.

Sejumlah kecamatan tercatat menjadi penyumbang utama produksi kopi, di antaranya Cikajang, Pakenjeng, Cisurupan, dan Pamulihan. Wilayah-wilayah tersebut dikenal memiliki karakteristik agroklimat dataran tinggi yang sesuai untuk pengembangan kopi, khususnya jenis arabika.

Menurut Sidik, tren ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan sektor hilir.

"Dengan produksi yang meningkat, peluang untuk masuk ke pasar bernilai tambah seperti specialty coffee atau ekspor semakin terbuka. Ini yang perlu didorong ke depan,” katanya.

Ia menambahkan, selama ini sebagian besar produksi kopi masih dijual dalam bentuk bahan mentah atau biji kering. Padahal, nilai ekonomi dapat meningkat signifikan jika dilakukan pengolahan lanjutan, seperti roasting, pengemasan, hingga branding produk.

“Kalau hilirisasi berjalan, dampaknya bukan hanya pada harga jual, tapi juga pada penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.

Meski demikian, Sidik mengingatkan adanya tantangan yang perlu diantisipasi, terutama terkait konsistensi produktivitas dan kualitas. Penyusutan lahan, meski relatif kecil, perlu dicermati agar tidak berlanjut menjadi tren jangka panjang.

Selain itu, distribusi produksi yang masih terkonsentrasi di beberapa kecamatan menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah. Beberapa daerah belum optimal dalam pengembangan kopi, baik karena keterbatasan lahan, kondisi geografis, maupun faktor sumber daya manusia.

“Perlu ada intervensi kebijakan yang lebih terarah, terutama dalam hal pendampingan petani, akses terhadap teknologi, dan penguatan kelembagaan,” kata Sidik.

Ia juga menyoroti pentingnya regenerasi petani kopi, mengingat sebagian besar pelaku usaha tani masih didominasi kelompok usia lanjut. Tanpa regenerasi, keberlanjutan produksi dalam jangka panjang berpotensi terhambat.

Di sisi lain, tren peningkatan produktivitas dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor perkebunan di Garut. Dengan strategi yang tepat, kopi berpotensi menjadi salah satu komoditas unggulan yang tidak hanya menopang ekonomi lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar global.

“Momentum ini perlu dimanfaatkan. Kenaikan produksi lebih dari 10% bukan sekadar angka, tetapi peluang untuk naik kelas, dari sekadar produsen bahan mentah menjadi pemain dalam rantai nilai yang lebih tinggi,” ujar Sidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pemerintah akan menggenjot hilirisasi kopi dan penguatan industri pengolahan agar menjadi bernilai tambah. Langkah ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar dunia dengan pasar ekspor yang terus berkembang di Amerika, Eropa, dan Asia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pengembangan kopi nasional ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume produksi, melainkan juga pada penguatan kualitas, keberlanjutan, dan percepatan hilirisasi. Menurutnya, kebijakan tersebut mampu menghadirkan nilai tambah yang nyata bagi pekebun.

“Kebijakan ke depan difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun rakyat, peremajaan tanaman, penguatan penanganan pascapanen, serta percepatan hilirisasi agar kopi Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dalam produk olahan bernilai tambah tinggi,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (16/2/2026).

Untuk itu, pemerintah membidik penguatan posisi Indonesia sebagai pemasok kopi olahan bernilai tambah dengan mendorong percepatan hilirisasi serta penguatan industri pengolahan dalam negeri hingga 2026.

Amran menilai hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan posisi tawar kopi Indonesia di pasar global, termasuk melalui pengembangan industri roasting, produk kopi siap seduh, ekstrak kopi, hingga diversifikasi produk turunan lainnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat mengatakan pemerintah mendorong budidaya adaptif perubahan iklim, penguatan pendampingan dan kelembagaan pekebun, serta kemitraan dengan industri pengolahan untuk mempercepat hilirisasi di sentra produksi.

Roni berharap melalui penerapan strategi terintegrasi dari hulu hingga hilir, pengembangan kopi nasional hingga 2026 dapat meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar, serta memperkuat kesejahteraan pekebun secara berkelanjutan.

Dari sisi perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor kopi Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 316.700 ton dengan nilai lebih dari US$1,63 miliar. Pada periode yang sama, produksi kopi nasional mencapai sekitar 813.000 ton kopi berasan.

Adapun, pemerintah menargetkan penguatan akses pasar ekspor hingga 2026 melalui peningkatan konsistensi mutu, pemenuhan standar internasional, serta pengembangan produk kopi olahan sesuai kebutuhan pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bank Tanah mengungkap rencana optimalisasi lahan potensial hingga 20.000 hektare di Provinsi Bengkulu dalam rangka mendukung pemerataan investasi sekaligus menyediakan ruang bagi pengembangan sektor produktif di wilayah tersebut.

Komitmen tersebut disampaikan usai Badan Bank Tanah resmi meneken nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pada hari ini, Selasa (13/1/2026).

"Untuk total lahan [yang dikerjasamakan] saat ini kami masih identifikasi. Tadi sudah disampaikan dalam paparan, tapi perkiraan kami sekitar 20.000-an hektare," jelasnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2025).

Sementara pada tahap awal, tindaklanjut nota kesepahaman ini akan mensinergikan pemanfaatan bersama Pemprov Bengkulu atas Hak Pengelolaan (HPL) Seluas 397 Ha di Bengkulu.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu mendorong realisasi berbagai program pembangunan di Provinsi Bengkulu, khususnya pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi daerah.

Dia merinci, pihaknya berencana mengoptimalkan lahan tersebut untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri untuk mendukung rencana hilirisasi komoditas kopi hingga sawit. Selain itu, Pemprov juga berencana melakukan pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bengkulu.

Dengan penandatanganan nota kesepakatan ini, Helmi berharap Pemprov hingga pemerintah desa menjadi lebih berdaya.

"Kami ucapkan terima kasih dan kami berharap bisa mengoptimalkan tanah negara agar punya nilai ekonomi, sosial yang lebih tinggi. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Tanah atas sinergi yang terjalin saat ini," tutur dia.

Sebagai informasi, sejumlah indikator makro ekonomi di Bengkulu mencerminkan tujuan tersebut. Realisasi investasi di Bengkulu per triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp901 miliar atau naik 12,26% dari triwulan sebelumnya.

Data BPS menyebutkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu per triwulan III 2025 mencapai 4,56% (yoy).