Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Haji melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjelaskan soal kans penerapan pasal pencucian uang atau TPPU dalam penindakan kasus Haji dan Umrah.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni mengatakan penetapan pasal TPPU ini diharapkan dapat membantu jemaah yang hak-nya telah dirampas oleh oknum penyedia Haji dan Umrah.

"Kami bisa lakukan penegakan hukum dengan tindak pidana pencucian uang. sehingga korban-korban ini bisa dikembalikan asetnya ataupun uangnya melalui penyitaan yang kami lakukan," ujar Irhamni di Bareskrim, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, Direktorat Tipidter Bareskrim memiliki peran sebagai sebagai penegak hukum dalam Satgas Haji ini. Nantinya, penindakan bakal berangkat dari laporan aduan masyarakat maupun Kemenhaj untuk nantinya ditindaklanjuti oleh pihaknya.

"Jadi kami nanti cara bertindaknya adalah adanya pengaduan dari masyarakat ataupun dari Kementerian Haji dan Umrah yang sudah dilaporkan atau diadukan di sana, segera kami tindaklanjuti," pungkasnya.

Di samping itu, Wakabaintelkam Polri Irjen Nanang Supriatna mengatakan penindakan Satgas Haji ini juga dibentuk sampai jajaran Polres.

Oleh sebab itu, Polri dan Kemenhaj bisa berkoordinasi di tingkat daerah. Dia pun mengemukakan hotline agar memudar pengaduan bisa melalui 0812-1889-9191.

"Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat khususnya yang akan melaksanakan atau niat melaksanakan ibadah haji tahun ini, apabila ada hal-hal yang memang dirasa mungkin ada indikasi-indikasi penipuan bisa melaporkan melalui hotline tersebut," tutur Nanang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membuka kanal pengaduan "Halo Pak Doddy" untuk menampung pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan Kementerian PU, pelanggaran dan informasi mudik.

Dia mengatakan saat ini banyak sekali keluhan pelaporan yang masuk langsung ke pesan pribadi akun Instagram, nomor Whatsapp (WA) HP, dan email dirinya. Dia mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat atas kepercayaannya yang telah berkenan melapor langsung.

"Saya yakinkan sudah ada tim yang langsung memonitor dan merespons laporan-laporan ini. Pelaporan ini nantinya akan di bawah Inspektorat Jenderal dan sudah mulai beberapa saat lalu, tapi ini sekedar pengumuman secara resmi. Jadi per hari ini saya telah instruksikan kepada tim untuk melayani masyarakat melalui direct message (DM) Instagram @dody_hanggodo," ujar Dody dalam media gathering di Jakarta, Jumat.

Setelah melakukan DM di Instagram, lanjutnya, kemudian masyarakat akan diarahkan ke link portal Halo Pak Dodi. "Selain link portal juga bisa langsung diklik link yang ada di profil biodata saya," katanya.

Dalam kanal pengaduan Halo Pak Dody, masyarakat bisa mengakses informasi mudik, pengaduan pelanggaran, pengaduan umum, dan portal pelaporan pemerintah.

"Terkait mudik, kita ada Command Center Bina Marga terkait keluhan jalan bisa langsung via Whatsapp. Yang kedua ada WA admin tentang keluhan pelayanan umum lainnya terkait pelayanan Kementerian PU. Tapi kedua hal itu sebetulnya sudah ada, yang baru adalah saya buat satu narahubung Whatsapp untuk melapor segala bentuk pelanggaran yang nantinya akan langsung berproses di Inspektorat Jenderal," katanya.

Dody juga mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan pelaporan atau pengaduan agar disertai data-data pendukung sehingga dapat segera diproses lebih baik oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU.

"Saya mohonkan kepada rekan-rekan, kepada masyarakat luas jika melaporkan sesuatu mohon disiapkan data-data pendukungnya karena Inspektorat Jenderal biasanya baru akan memproses dengan lebih proper, dengan lebih baik jika didukung oleh data-data yang valid. Informasi dari pelapor Insya Allah selalu terjaga dan langsung bisa ditindak lanjuti oleh Inspektorat Jenderal," katanya.

Dody menambahkan kanal pengaduan merupakan bentuk implementasi atas amanat dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan untuk selalu bersih-bersih dari segala macam bentuk kebocoran di Kementerian Pekerjaan Umum.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar guna perbaikan dan pemeliharaan ruas jalan di seluruh wilayah urban. Penanganan jalan berlubang itu dilakukan oleh sembilan tim satuan tugas, yang mampu menghabiskan hingga 60 ton hotmix per hari.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Syamsul Hariadi menjelaskan selain mengandalkan patroli rutin, pihaknya juga membuka berbagai kanal pengaduan masyarakat untuk memastikan setiap laporan segera ditindaklanjuti.

"Jadi di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga itu juga punya Satgas Khusus untuk perbaikan jalan, sama seperti di Satgas Drainase. Sehingga setiap ada laporan atau temuan di lapangan, tim bisa langsung bergerak cepat tanpa harus menunggu lama," ungkap Syamsul, Senin (23/2/2026).

Ia menjelaskan satgas perbaikan jalan terdiri dari sembilan tim yang terbagi dalam lima rayon. Mereka setiap hari berpatroli untuk memantau kondisi jalan di seluruh wilayah Kota Pahlawan.

"Kalau ada jalan berlubang itu dilaporkan, kemudian langsung ditindaklanjuti. Itu untuk percepatan perbaikan jalan, supaya masyarakat tidak terlalu lama terganggu aktivitasnya," bebernya.

Selain berkeliling rutin, Syamsul menyebut segenap anggota Satgas juga aktif menerima laporan dari masyarakat lewat berbagai kanal resmi yang telah disediakan Pemkot Surabaya.

"Satgas tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga memantau informasi yang berkembang di masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala DSDABM Kota Surabaya Hidayat Syah menegaskan respons satgas di lapangan terhadap laporan masyarakat yang masuk dilakukan secepat mungkin tanpa harus menunggu batas waktu 1x24 jam.

Hidayat juga menjelaskan bahwa jumlah tim Satgas telah ditingkatkan untuk memperkuat respons cepat. Termasuk pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) dan tambahan tim malam hari, terutama selama bulan Ramadan.

"Awalnya lima tim kita, sekarang jadi delapan, ditambah dengan satu yang untuk URC, jadi sembilan tim. Untuk malam hari kami siapkan ada tiga tim karena saat Ramadan ini kan warga banyak berkegiatan, khususnya aktivitas malam hari," paparnya.

Di samping itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM Kota Surabaya Dedy Purwito menyebut setiap tim telah dilengkapi truk pengangkut hotmix, kendaraan pikap, serta alat pemadatan seperti stamper dan roller untuk mendukung pekerjaan di lapangan.

“Dalam sehari kita bisa menghabiskan 50-60 ton hotmix. Jadi masing-masing tim itu bisa membawa delapan sampai sembilan ton hotmix di masing-masing truk, sehingga distribusi material ke titik-titik perbaikan bisa cepat," kata Dedy.

Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif melaporkan kerusakan jalan melalui berbagai kanal resmi Pemkot Surabaya, seperti aplikasi WargaKu atau layanan darurat 112.

"Kami harapkan juga partisipasi warga untuk memberikan laporan kaitan dengan jalan-jalan yang rusak atau berlubang sehingga kami bisa segera menurunkan tim ke lokasi," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri. Adapun Kajari yang diperiksa yakni Kajari Padang Lawas dan Kajari Magetan.

“Terkait dengan pemberitaan akhir-akhir ini bahwa Kejaksaan Agung dalam rangka melakukan deteksi dini, telah, terhadap pengaduan-pengaduan langsung merespons. Ada beberapa Kajari yang diamankan tim intelijen dalam rangka mendeteksi dini juga bagian dari zero tolerance,” ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Selasa (27/1/2026).

Pimpinan Kejagung telah berulang kali mengingatkan seluruh jajaran agar bekerja profesional dan berintegritas. Sejumlah pengaduan yang masuk langsung ditindaklanjuti, namun prosesnya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Nah, dalam perkembangan, ada beberapa pengaduan-pengaduan yang masuk ke kami dan langsung kita tindak lanjuti dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi mohon dipahami, kami tidak bisa terlalu terbuka dalam hal ini karena masih dalam pendalaman,” katanya.

Terkait dugaan yang muncul, dia menjelaskan indikasi awal mengarah pada aspek profesionalitas hingga konflik kepentingan.

“Salah satunya ya. Ini terindikasi hanya tidak profesional dalam penanganan perkara, juga adanya conflict of interest, dan juga adanya manajerial leadership yang tidak kondusif baik di internal maupun eksternal. Itu saja,” ungkapnya

Saat ditanya soal kemungkinan adanya barang bukti yang ditemukan, dia menegaskan belum ada. “Tidak, tidak (tidak ada barang bukti). Sementara hanya itu,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi meluncurkan kanal pengaduan masyarakat bernama Lapor Menaker pada hari ini, Rabu (12/11/2025).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa kanal tersebut telah diuji coba dalam sepekan terakhir, dan telah menerima hingga 600 laporan pengaduan.

“Sebenarnya sebelum official ini kita juga sudah uji coba, dan ternyata pada fase uji coba seminggu ini kita sudah mendapatkan sekitar 600 laporan pengaduan,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

Dia lantas memerinci bahwa sebagian besar topik aduan itu terkait dengan pengupahan dan jaminan sosial, serta mayoritas dilaporkan oleh pekerja.

Menurutnya, hal ini akan ditindaklanjuti oleh Kemnaker dengan terlebih dahulu memetakan laporan mana yang menjadi wewenang langsung Kemnaker maupun lembaga lainnya.

Lembaga lain yang dimaksud adalah dinas ketenagakerjaan di masing-masing daerah, BPJS Ketenagakerjaan, hingga desk ketenagakerjaan Polri.

“Yang akan menjadi domain langsung kita tindaklanjuti dalam level kementerian, bersama dengan pengawas ketenagakerjaan yang kami miliki,” tutur Yassierli.

Dia kemudian menjelaskan, kanal Lapor Menaker berbasis situs web yang dapat diakses dari laman Kemnaker.Masyarakat dapat melaporkan aduannya dan memasukkan data yang diperlukan, serta mengikuti prosedur yang ada.

Selain itu, pihaknya juga akan mencantumkan dasbor di situs tersebut untuk monitoring aduan yang ada, dan akan diperbarui secara berkala.

“Biar masyarakat tahu dalam satu bulan ini, banyaknya isu apa, mana yang sudah kita tindaklanjuti, mana yang belum. Akan ada dasbor,” pungkas Yassierli.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) buka suara perihal keluhan masyarakat mengenai kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Jawa Timur.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa pihaknya langsung menangani laporan tersebut dengan menurunkan tim investigasi serta membentuk posko pengaduan di beberapa daerah dengan didampingi Kementerian ESDM.

"Dengan kejadian kemarin di Jawa Timur nomor satu tentunya saya juga sudah sampaikan ke seluruh tim bahwa apabila ada kejadian di lapangan, itu kan yang paling utama adalah pelayanan ke masyarakat, jadi ketika ada keluhan ini, ada keluhan ini ya sudah kita bentuk posko pengaduan," kata Simon di Kementerian ESDM, Senin (10/11/2025).

Selain itu, Pertamina juga telah bekerja sama dengan sejumlah bengkel mitra. Setidaknya terdapat sekitar 32 bengkel yang dapat menerima laporan masyarakat di wilayah Jawa Timur.

Menurut dia, apabila terdapat konsumen yang merasa mengalami gangguan pada kendaraan, mereka diminta segera datang ke bengkel tersebut dengan membawa struk pembelian BBM.

"Nah itu, kalau memang ada yang merasa gangguan, segera datang ke bengkel, datang ke ini untuk tapi syaratnya adalah bawa struk ya karena dengan struk itu kan kita tahu pengisiannya di mana Pengisiannya di SPBU dimana, itu pun kita akan kirimkan tim untuk cek di SPBU setempat," ujarnya.

Simon menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat.

"Jadi kita tidak denial gitu, misalnya ada ini, enggak enggak kami enggak, enggak Kita tidak, tapi karena ini masyarakat Tetapi dalam perjalanan sama juga berbarengan, paralel Kita melakukan pengecekan juga. Memang sejauh ini yang kita cek Alhamdulillah hasilnya bagus di lapangan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak ke salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina yang berlokasi di Jl. Raya Asrikaton, Boko, Pakis, Malang Jawa Timur, pada Rabu (29/10/2025) malam.

Hal tersebut dilakukan Bahlil setelah dirinya menerima laporan dari masyarakat terkait banyaknya kendaraan bermotor yang brebet usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di wilayah Jawa Timur.

Menurut dia, sidak ke Malang tersebut bertujuan untuk memastikan secara langsung kualitas BBM yang dijual di SPBU Pertamina.

"Ya malam ini saya ada di Malang Jatim untuk mengecek perkembangan kualitas BBM di SPBU dalam rangka mengecek apakah informasi yang selama ini terjadi benar atau tidak," kata Bahlil saat melakukan sidak, dikutip Kamis (30/10/2025).

Adapun, dari hasil pengecekan awal di SPBU yang ia datangi menunjukkan bahwa kualitas BBM dalam kondisi baik. Karena itu, ia berencana menggelar rapat koordinasi bersama beberapa pihak pada Kamis siang untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan hari ini.

"Untuk di pom bensin yang ini saya pikir clear tadi laporan dari Lemigas semuanya baik nanti untuk besok akan kita rapatkan jam 1 siang dengan beberapa tempat yang lain," katanya.

Di samping itu, Bahlil memastikan hingga hari ini belum ditemukan adanya masalah terkait produk BBM Pertalite di Jatim. Namun, pihaknya akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendetail.

"Hari ini laporan dari Lemigas dari Dirjen Migas dan laporan dari tim Pertamina lewat patra niaga yang baru melaporkan kepada saya sampai hari ini belum ada temuan apa apa tapi akan kami tindak lanjut besok untuk mengecek secara lengkap," kata Bahlil.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pertamina Patra Niaga bersama Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan beberapa pihak lainnya menggelar konferensi pers di SPBU 51.601.65 Jemursari, Surabaya, Jumat (31/10). Langkah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU di Jawa Timur,

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang memberi perhatian terhadap isu ini serta menjelaskan langkah cepat yang dilakukan pihaknya bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan Lemigas. Dia mengatakan bahwa perhatian ini merupakan bentuk kepedulian publik agar Pertamina terus berkomitmen memberikan pelayanan energi yang lebih baik.

"Terkait isu kontaminasi yang terjadi pada Pertalite, kami memberikan atensi serius agar tidak menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat. Izinkan kami terus berbenah, memperbaiki layanan untuk lebih baik ke depan agar Pertamina yang kita cintai ini menjadi rumah kita bersama, dan Pertamina ini menjadi rumah energi untuk seluruh masyarakat Indonesia," jelas Mars Ega dikutip Sabtu (1/11/2025).

Dia menambahkan, Pertamina Patra Niaga membuka posko pengaduan di sejumlah SPBU dan melakukan pengecekan di hampir 300 SPBU di Jawa Timur.

"Dalam melakukan penyaluran BBM ini, baik di Pertamina maupun di SPBU khususnya, itu ada SOP, tata cara, prosedur yang harus dilaksanakan untuk memastikan agar BBM kualitasnya baik, tidak tercampur air, dan tidak menimbulkan kerugian untuk masyarakat," tambahnya.

Terakhir, dia pun mengatakan akan bersikap tegas kepada siapa pun, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan yang melanggar SOP mutu produk yang dapat merugikan citra perusahaan dan masyarakat.

"Oleh karena itu, kami akan terus bekerja sama dengan semua pihak, dan kami juga berkomitmen untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak dan betul-betul dapat dibuktikan bahwa membeli BBM di Pertamina," tuturnya.

Koordinator Pengujian Aplikasi Produk Lemigas Kementerian ESDM, Cahyo Setyo Wibowo mengungkap bahwa Lemigas telah melakukan pengambilan sampel Pertalite dari sejumlah SPBU di Jawa Timur untuk diuji di laboratorium. Ia menegaskan bahwa Lemigas bersama Ditjen Migas akan terus melakukan analisis lanjutan, termasuk jika ditemukan laporan serupa di daerah lain.

"Kemudian bisa kami sampaikan, pemantauan langsung yang bersama-sama dan dilanjutkan dengan contoh atau sampel yang dikirimkan ke Lemigas. Sampai hari ini didapatkan hasil yang bahasa secara legalnya, adalah on spesifikasi, atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu untuk jenis produk Pertalite. Ini mengacu ke SK DDN Migas Nomor 486 Tahun 2017," terang Cahyo.

Sementara itu, Ahli Teknik Kimia ITS, Prof. Renanto, menjelaskan bahwa fenomena gangguan mesin kendaraan tidak dapat langsung dikaitkan dengan bahan bakar. Menurutnya, secara teori, karakteristik kimia hidrokarbon pada bahan bakar tidak memungkinkan air untuk larut dalam jumlah besar di dalamnya.

"Hasil uji spek BBM Pertalite yang tadi sudah disampaikan sesuai dengan standar, maka tentu saja Pertalite ini akan bebas air. Jadi tidak masalah kalau Pertalite digunakan sebagai bahan bakar untuk motor. Hanya spesifikasi kebutuhan BBM motornya harus disesuaikan, apakah sesuai dengan Pertalite," terang Prof. Renanto.

Perwakilan mekanik bengkel otomotif di Surabaya, Juanda, mengatakan bahwa fenomena gangguan pada kendaraan ini tidak semata-mata disebabkan oleh bahan bakar, melainkan bisa berasal dari berbagai faktor teknis pada komponen kendaraan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di bengkel miliknya dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar kasus dapat diatasi melalui pengecekan dan perawatan rutin.

"Masalah brebet itu bisa disebabkan banyak hal. Di bengkel kami, kami periksa dulu tekanan pompa bensin, sensor-sensor injeksi, dan kondisi busi. Dari banyak kasus yang datang, ternyata yang paling sering penyebabnya ada di busi. Setelah diganti, mesin langsung kembali normal," kata Juanda.

Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menyimpulkan penyebab gangguan dari bahan bakar sebelum memastikan kondisi kendaraan sesuai spesifikasinya.

"Setiap sepeda motor punya rekomendasi oktan bahan bakar sendiri. Jadi sesuaikan dulu dengan spek motor, jangan panik. Kadang cukup ganti busi saja sudah selesai," tambahnya.

Kepala Unit Intelkam Polres Surabaya, Iptu Taufik, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan sinergi antara pemerintah, lembaga, dan Pertamina dalam memberikan klarifikasi kepada publik. Ia mengatakan pentingnya peran media untuk membantu menyampaikan informasi secara jernih dan proporsional kepada masyarakat.

"Kami berharap informasi terkait hasil uji dan klarifikasi ini bisa disampaikan dengan jernih dan benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Peran rekan-rekan media sangat penting dalam menjaga agar situasi tetap kondusif dan informasi tersampaikan secara tepat," ujar Taufik.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan akan ada penangkapan besar-besaran pelaku penyelundupan atau mafia barang-barang ilegal, mulai dari komoditas rokok, tekstil, hingga baja.

Dia mengaku telah memegang daftar nama-nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan itu dan tinggal melaksanakan proses hukumnya untuk penindakan.

Adapun, modusnya pelaku-pelaku ini adalah dengan melakukan under invoicing. Under invoicing adalah praktik yang dilakukan dengan melaporkan penerimaan atau pembelian yang lebih rendah dari data sebenarnya.

"Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin. Yang banyak tekstil, baja, segala macem. Sudah ada nama-nama pemainnya, kan? Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (21/10/2025).

Adapun, saat dikonfirmasi soal potensi pengembalian uang ke negara, Purbaya mengungkapkan angkanya masih dihitung.

"Belum tahu. Masih kita hitung," singkat Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan tugas khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Purbaya sudah menegaskan dirinya akan melakukan tugas tersebut. Menurutnya, tugas ini diberikan untuk mengakselerasi perekonomian Indonesia.

Purbaya mengatakan, sejak 15 Oktober 2025, pihaknya telah membuka kanal pengaduan langsung untuk masyarakat, yang disebut "Lapor Pak Purbaya" untuk mengawasi layanan di sektor perpajakan.

"Nanti kita lihat, kan. Saya sudah buka pengaduan ke masyarakat langsung, kan. Nanti kita monitor ke depan, masih ada yang nekat apa enggak," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan urusan pajak dan bea cukai itu dibuka via WhatsApp dengan nomor 082240406600.

Dalam dua hari setelah dibuka atau hingga 17 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB sebanyak 15.933 laporan sudah masuk terkait keluhan layanan aparat pajak dan bea cukai.

Dari total laporan itu, yang baru selesai tahap verifikasi WA sebanyak 2.648. Terdiri dari Kategori Aduan sebanyak 189 dan Kategori Non Aduan 2.459. Sisanya sedang proses verifikasi WA sebanyak 13.285.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Seusai rapat yang beriringan dengan momen satu tahun masa pemerintahan Prabowo itu, Purbaya mengungkapkan tugas yang diberikan Kepala Negara kepada dirinya ialah untuk mencegah kebocoran-kebocoran penerimaan negara di sektor pajak dan bea cukai.

"Arahan ke depan supaya kita tumbuh lebih cepat, berantas kebocoran-kebocoran. Saya akan kerjakan di mana? Di bea cukai dan pajak," kata Purbaya, dikutip Selasa (21/10/2025).

Kebijakan yang ditujukan mencegah Kebocoran di sektor penerimaan pajak dan cukai itu, ia sebut dilakukan dengan memperkuat integritas layanan aparat Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Purbaya mengatakan, sejak 15 Oktober 2025, pihaknya telah membuka kanal pengaduan langsung untuk masyarakat, yang disebut "Lapor Pak Purbaya" untuk mengawasi layanan di sektor perpajakan.

"Nanti kita lihat, kan. Saya sudah buka pengaduan ke masyarakat langsung, kan. Nanti kita monitor ke depan, masih ada yang nekat apa enggak," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan urusan pajak dan bea cukai itu dibuka via WhatsApp dengan nomor 082240406600.

Dalam dua hari setelah dibuka atau hingga 17 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB sebanyak 15.933 laporan sudah masuk terkait keluhan layanan aparat pajak dan bea cukai.

Dari total laporan itu, yang baru selesai tahap verifikasi WA sebanyak 2.648. Terdiri dari Kategori Aduan sebanyak 189 dan Kategori Non Aduan 2.459. Sisanya sedang proses verifikasi WA sebanyak 13.285.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Layanan pengaduan Lapor Pak Purbaya telah resmi dibuka sejak dua hari lalu, Rabu, 15 Oktober 2025. Layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dengan layanan perpajakan dan bea cukai dibuka via WhatsApp dengan nomor 082240406600.

Setelah berjalan selama dua hari, ternyata layanan pengaduan ini telah menerima ribuan laporan.

"15.933 laporan masuk dalam 2 hari," kata Purbaya kepada pewarta di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (17/10/2025).

Pembentukan bilik pengaduan ini sudah direncanakan sejak seminggu dirinya dilantik. Tujuannya pembentukan ini adalah untuk mencegah tingkah laku pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai yang mengarah pada pemerasan ataupun tindakan ilegal lainnya.

Purbaya pun membagikan beberapa contoh pengaduan kepada media. Salah satunya ada whistleblower yang melaporkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sering nongkrong di gerai coffee shop, Starbucks.

Tidak disebutkan lokasinya Starbucks tersebut dan identitas pegawai tersebut. Namun, pengadu mengatakan pegawai Bea Cukai ini kerap nongkrong sambil mengenakan seragam tiap harinya. Pegawai ini juga kerap membicarakan usahanya, terkait dengan pengiriman mobil.

"Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks buka laptop tiap hari yang dibicarakan bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana jualnya mohon ditindak. Saya wiraswasta risih lihatnya ngomong berisik tiap hari pakai baju Bea Cukai," kata Purbaya.

Purbaya pun langsung merespons laporan ini. Dia geram dan mengatakan akan menindak pegawai Bea Cukai ini.

"Ini akan kami tindak ya," kata Purbaya menjawab aduan ini.

Dia memperingkatkan agar pegawai Kementerian Keuangan tidak nongkrong di Starbucks. Jika ada pegawai jajarannya yang masih melakukan hal ini, Purbaya tidak segan memecat mereka.

"Bilang ke mereka nongkrong jangan di Starbucks..mereka masih gak peduli dianggapnya saya main main bilang hari Senin kalau ada yang begini lagi akan saya pecat, saya persulit. Masa nongkrong di Starbucks pakai seragam," paparnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal membentuk satuan tugas (satgas) yang memantau proses percepatan belanja kementerian atau lembaga, sebagaimana telah ditetapkan dalam APBN.

Purbaya mengatakan, satgas ini akan memantau kinerja belanja kementerian yang belum optimal. Terdiri dari 26 kementerian yang belum bisa ia ungkap daftarnya secara spesifik.

"Itu ada 26 kementerian. Jadi nanti semuanya gabung di situ. Tapi bukan berarti nanti kementerian ngasih perwakilan," tegas Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Melalui satgas itu, Purbaya mengatakan, juga akan secara rutin mengumumkan rapor kinerja kementerian yang lambat dalam merealisasikan belanja serta langkah-langkah yang diperlukan untuk optimalisasi belanjanya

"Dirjen Perbendaharaan akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali gimana updatenya, sehingga penyerapan dipercepat," paparnya.

Satgas itu Purbaya sebut juga akan menerima laporan langsung dari masyarakat terkait efektifitas belanja yang telah dikeluarkan.

"Nanti ada pengaduan masyarakat ini untuk bisnis yang ngadu, siapa yang diaduin, siapa kita gelar perkara, di follow up. Saya jadi hakim," paparnya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons terkait dugaan mark up anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo meminta kepada masyarakat melaporkan setiap dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti.
"KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silahkan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Budi menjelaskan setiap laporan harus dilengkapi data awalan sehingga dalam proses kajian serta verifikasi menjadi lebih presisi. Setiap laporan akan dianalisis oleh tim KPK untuk mengetahui apakah perkara yang diajukan termasuk unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak.
Begitupun tindakan yang diambil KPK dapat berupa penindakan, pendidikan, atau koordinasi dan supervisi kepada pihak-pihak terkait.
"Apakah kemudian nanti masuk ke ranah penindakan, pencegahan, pendidikan atau koordinasi dan supervisi yang kemudian bisa juga dilimpahkan kepada satuan pengawas di internal untuk perbaikan sistem atau tindak lanjut berikutnya," ujarnya.
Budi menyebut terkait kerugian keuangan negara harus dihitung oleh auditor negara, seperti BPK atau BPKP. Dugaan ini diungkapkan olehMantan Menkopolhukam, Mahfud MD.
Mahfud menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat US$52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan Cina biaya per kilometer US$17 juta-18 juta.
"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Namun, di China sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis (16/10/2025).