Bisnis.com, JAKARTA — Badan pemerintah federal Amerika Serikat pengumpul pajak, Internal Revenue Service (IRS) menjalin kemitraan dengan Palantir Technologies untuk memperkuat divisi investigasi kriminalnya.

Palantir digunakan untuk melacak dan menyelidiki berbagai tindak kejahatan keuangan yang terjadi di seluruh wilayah Negeri Paman Sam tersebut.

Berdasarkan laporan The Intercept, IRS telah membayar Palantir sebesar US$130 juta atau sekitar Rp2,24 triliun sejak 2018. Dana tersebut digunakan untuk pemanfaatan perangkat lunak analisis data canggih guna memeriksa catatan keuangan dalam skala masif untuk kepentingan investigasi.

Data yang dihimpun oleh lembaga pengawas nirlaba American Oversight menunjukkan keterlibatan Palantir telah berlangsung selama hampir satu dekade terakhir. Namun, rincian mengenai cakupan luas penggunaan alat tersebut baru terungkap melalui catatan kontrak publik terbaru.

Lembaga pajak tersebut menggunakan platform Lead and Case Analytics (LCA) milik Palantir untuk mengagregasi data dari berbagai lembaga federal. Perangkat lunak ini diklaim mampu menemukan koneksi dari jutaan catatan dengan ribuan tautan di berbagai basis data yang berbeda.

“Agen khusus dan analis investigasi memanfaatkan platform ini untuk menemukan, menganalisis, dan memvisualisasikan koneksi antara set data yang berbeda guna menghasilkan petunjuk,” tulis penilaian dampak privasi agensi tahun 2024 dilansir dari The Intercept, Senin (27/4/2026).

Platform LCA mengintegrasikan aplikasi Gotham dan Foundry untuk memfasilitasi analisis data berskala besar. Sistem ini dirancang untuk mengungkap skema penipuan pajak, pencucian uang, hingga aktivitas penyitaan aset dengan mengidentifikasi anomali yang sulit ditemukan secara manual.

Selain investigasi kriminal, perangkat lunak ini juga menjadi instrumen utama dalam upaya modernisasi proses audit di lingkungan IRS. Teknologi tersebut memungkinkan otomatisasi pemeriksaan terhadap kumpulan data sensitif warga negara yang sebelumnya sulit terintegrasi secara cepat.

Laporan tersebut juga mengungkapkan Palantir turut membantu inisiatif efisiensi pemerintah atau Department of Government Efficiency (DOGE). Proyek ini diluncurkan melalui perintah eksekutif Presiden Trump untuk mempermudah akses birokrasi terhadap catatan IRS.

Meskipun efisien secara operasional, keterlibatan vendor teknologi militer dalam mengelola data sipil memicu reaksi hukum. American Oversight baru-baru ini mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump terkait transparansi penggunaan alat Palantir di sejumlah lembaga federal.

Dokumen kontrak yang diperoleh menunjukkan volume data yang dimasukkan ke dalam perangkat lunak tersebut mencakup puluhan set data berbeda mengenai warga Amerika. Perangkat ini memiliki keunggulan khusus dalam memetakan hubungan antarmanusia serta pola komunikasi secara mendalam.

Keterlibatan mendalam antara pihak swasta dan otoritas pajak ini menyoroti peran teknologi dalam memantau proses keuangan nasional. Hal ini memicu diskusi publik mengenai pentingnya kerangka kerja penggunaan data yang akuntabel di dalam entitas pemerintahan.

Hingga saat ini, pihak Palantir belum memberikan keterangan resmi tambahan mengenai rincian operasional kontrak tersebut. Laporan dari TechCrunch juga menyebutkan upaya permintaan informasi lebih lanjut kepada perusahaan belum mendapatkan respons.

Secara bisnis, kontrak bernilai jutaan dolar ini mempertegas posisi Palantir sebagai mitra teknologi utama bagi lembaga penegak hukum di Amerika Serikat. Pemanfaatan big data menjadi standar baru dalam strategi negara untuk memitigasi risiko kerugian finansial akibat tindak kejahatan.

Isu mengenai transparansi dan perlindungan data pribadi diprediksi akan terus menjadi perhatian utama badan pengawas. Integrasi teknologi AI dalam birokrasi diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas investigasi dan hak privasi warga negara.

JAKARTA - Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ) yang selama ini ramai diberitakan untuk kasus korupsi, sejatinya lahir dari perang global melawan narkoba . Ketua Umum Patriot Anti Narkoba (Patron), Muannas Alaidid menegaskan Indonesia selama ini cenderung keliru dalam menerapkan TPPU.

Kekeliruan itu sederhana. TPPU justru jarang dikaitkan dengan kejahatan narkotika. Lalu, mengapa fakta sejarah ini penting? Dan apa yang akan berubah ke depannya?

Muannas menilai banyak orang awam mengira TPPU identik dengan korupsi. Hal ini muncul karena pemberitaan yang masif tentang pencucian uang dalam skandal-skandal mega korupsi belakangan ini.

Namun, Muannas menjelaskan secara historis pemikiran anti money laundering (AML) atau TPPU internasional justru lahir dari kejahatan narkotika. Konsep AML muncul dari UN Convention Against Illicit Drug Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. "Yang lebih dikenal sebagai Konvensi Wina 1988," kata Muannas dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4/2026).

Konvensi inilah yang pertama kali mewajibkan negara-negara di dunia untuk mengkriminalisasi pencucian uang yang berasal dari perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. Pada masa awal itu, satu-satunya kejahatan asal (predicate crime) untuk TPPU hanyalah narkoba.

Kejahatan lain seperti korupsi, perbankan, atau terorisme baru masuk ke dalam rezim TPPU bertahun-tahun kemudian melalui konvensi-konvensi lanjutan. "Dengan kata lain, narkoba adalah 'bapak' dari seluruh TPPU di dunia," jelasnya.

Fakta ini bukan sekadar nostalgia sejarah. Ini adalah fondasi hukum yang masih berlaku dan mengikat Indonesia sebagai negara peserta konvensi.

Meskipun Indonesia sudah memiliki UU No 8/2010 tentang TPPU yang mencakup berbagai kejahatan asal, implementasi di lapangan selama ini lebih sering fokus pada korupsi dan kejahatan ekonomi. Pemberitaan dan penegakan hukum TPPU nyaris selalu dikaitkan dengan skandal korupsi besar.

Sementara untuk narkoba, penerapan TPPU masih minim. "Jadi Indonesia selama ini agak keliru kalau TPPU malah jarang untuk narkotika dan psikotropika," ujarnya.

Berdasarkan catatan Dittipidnarkoba, sepanjang 2024 hingga 2025, dari total perkara TPPU yang ditangani aparat penegak hukum di Indonesia, hanya kurang dari 15% yang berasal dari kasus narkotika. Sisanya didominasi korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Padahal, angka ini sangat kontras dengan fakta lain.

Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), perputaran uang haram dari bisnis narkoba di Indonesia mencapai angka fantastis: Rp99 triliun per tahun. Bayangkan, hampir seratus triliun rupiah mengalir setiap tahunnya dari jaringan narkotika. Namun, hanya sebagian kecil dari uang itu yang berhasil dilacak dan disita melalui mekanisme TPPU.

Kasus The Doctor: Memutus Rantai Aliran Dana

Pendekatan baru ini mulai diterapkan secara masif, salah satunya dalam kasus The Doctor yang mengguncang publik. Aparat tidak hanya berhenti pada penangkapan Andre Fernando alias The Doctor dan jaringan distribusinya seperti Erwin Iskandar alias Koh Erwin, tetapi masuk jauh ke dalam struktur keuangan mereka.

Selama ini, bandar narkoba tidak gentar meski di penjara. Harta kekayaan mereka yang melimpah. Rumah mewah, mobil, rekening bank, hingga bisnis legal yang menjadi kedok. Semuanya tetap utuh. Istri dan anak mereka tetap hidup berkecukupan. ”Setelah bebas, mereka bisa kembali berbisnis narkoba dengan modal yang sama,” tandasnya.

Dengan TPPU, aparat bisa menyita seluruh aset yang terkait dengan aliran dana narkoba. Pendekatan ini sudah terbukti efektif di negara-negara maju.

Di Amerika Serikat, misalnya, asset forfeiture (penyitaan aset) menjadi senjata utama dalam perang melawan kartel narkoba. Bandar tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga kehilangan segalanya.

Dalam kasus The Doctor, Bareskrim Polri membongkar poin krusial aliran dana (TPPU) yakni memutus penggunaan rekening "penampung" milik orang lain yang identitasnya dipalsukan atau disewa (nominee). "Siapa pun yang terlibat dalam aliran dana hasil narkoba, bisa dijerat pidana. Istri, anak, bahkan profesional yang membantu pencucian uang, bisa kena TPPU," tegasnya.

Muannas menjelaskan tujuannya sangat strategis: memiskinkan para pelaku, siapa pun itu—terutama mereka yang terlibat dalam aliran dana hasil narkoba. "Intinya penanganan narkoba saat ini ditingkatkan lebih ke TPPU. Tidak hanya mengungkap tindak pidana asalnya saja. Jadi lebih dikembangkan untuk memiskinkan para pelaku peredaran narkoba," katanya.

Pernyataan tegas Muannas ini sekaligus menjadi pengingat bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki kewajiban hukum sejak lama. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1988 melalui UU No 7/1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Dengan kata lain, secara hukum internasional dan nasional, Indonesia seharusnya sudah sangat tegas menerapkan TPPU untuk narkoba sejak 1997. Namun faktanya, baru sekarang Dittipidnarkoba mulai menggenjot pendekatan ini secara masif. "Ini yang lagi mereka benahi. Sudah waktunya Bareskrim menjadikan TPPU sebagai senjata utama," tuturnya.

Pendekatan ini mulai diterapkan dalam berbagai kasus. Dalam penegakan TPPU, ada satu prinsip universal yang menjadi pegangan aparat di seluruh dunia. Siapa pun yang menikmati hasil kejahatan adalah target. Frasa ini bukanlah teori resmi dari satu tokoh tertentu.

Lebih tepat disebut sebagai moto penegakan hukum yang merangkum prinsip fundamental dalam Anti-TPPU.

Akar pemikiran frasa ini berasal dari beberapa konsep hukum pidana dan kriminologi yang sudah lama berkembang.

Pertama, prinsip "follow the money" yang dipopulerkan oleh lembaga penegak hukum seperti FBI dan DEA.

Intinya, kejahatan harus diserang dari aliran keuntungan finansialnya. Kedua, doktrin "proceeds of crime" dalam hukum pidana internasional. Standar dari Financial Action Task Force (FATF) menyatakan siapa pun yang menguasai, menyembunyikan, atau menikmati hasil kejahatan dapat dipidana.

Ketiga, pemikiran kriminologi klasik dari Cesare Beccaria. Teori rasionalitas kejahatan menyatakan bahwa pelaku melakukan kejahatan karena ada keuntungan. Maka keuntungan itu harus dirampas agar efek jera muncul.

Dengan kata lain, frasa "whoever enjoys the fruit of crime" adalah ringkasan modern dari prinsip universal dalam Anti-TPPU. Siapa pun yang menikmati hasil kejahatan adalah bagian dari rantai kejahatan itu sendiri.

Muannas mengadopsi prinsip ini secara tegas. Dengan kesadaran sejarah dan prinsip universal ini, Muannas menilai Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berkomitmen untuk mengubah strategi. Penanganan kasus narkoba tidak akan berhenti di penyitaan sabu atau ekstasi, tetapi terus merambat ke pelacakan dan penyitaan aset.

Selain pencabutan izin usaha dan penangkapan para pelaku, aparat juga mendalami aliran dana dari peredaran uang haram tersebut. Penegakan TPPU untuk narkoba bukan sekadar wacana. ”Ini adalah perang total melawan uang haram yang selama ini mengalir deras tanpa tersentuh hukum,” tandasnya.

Dengan memahami TPPU lahir dari Konvensi Wina 1988 untuk memerangi narkotika dan psikotropika, maka tidak ada alasan lagi bagi aparat penegak hukum untuk ragu menerapkannya secara masif. "No comfort for those who enjoy the fruits of crime. Tidak ada kenyamanan bagi mereka yang menikmati hasil kejahatan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan keluarga dapat menjadi bagian dari tindak pidana korupsi maupun pencucian uang. Namun aspek yang menjadi indikator utama adalah transaksi tidak wajar.

Sebagai konteks, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fenomena "circle" dalam praktik korupsi di mana melibatkan keluarga hingga kerabat terdekat, serta terdapat indikasi balas budi karena hubungan politik.

Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andriyanto, mengatakan tidak seluruh relasi keluarga dapat diasosiasikan dengan praktik tersebut, karena dalam banyak situasi, transaksi antar keluarga juga bersifat sah (legitimate).

"PPATK memandang fenomena ini sebagai salah satu modus yang perlu diwaspadai, khususnya ketika terdapat ketidaksesuaian antara profil ekonomi dengan aktivitas keuangan," katanya kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, pendekatan yang dilakukan PPATK bukan berbasis asumsi hubungan keluarga, melainkan berbasis analisis risiko dan pola transaksi keuangan yang tidak wajar (red flags).

Secara umum, kata dia, dalam praktik pencucian uang, terdapat berbagai metode yang digunakan oleh pelaku untuk menyamarkan aliran dana.

Berdasarkan hasil identifikasi, cara yang digunakan mulai dari penggunaan beberapa rekening, pemanfaatan badan usaha, hingga pembelian aset. Kendati demikian, skema ini pada dasarnya legal, dan digunakan secara luas dalam kegiatan ekonomi yang sah.

"Yang menjadi perhatian PPATK adalah pola penggunaan yang tidak sesuai dengan profil dan tujuan ekonomi yang wajar," jelasnya.

Ketidaksesuaian profil dengan transaksi keuangan juga menjadi salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan secara proporsional dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi yang legitimate.

Tri menyampaikan bahwa PPATK bekerja dalam kerangka sebagai Financial Intelligence Unit (FIU), yang berfokus pada penelusuran dan analisis data transaksi keuangan. Akan tetapi ada sejumlah tantangan secara global.

Pertama, kompleksitas pola transaksi, terutama ketika melibatkan banyak pihak dan lintas sektor. Kedua, perbedaan antara kepemilikan formal dan pengendali manfaat (beneficial ownership). Ketiga, Adanya dimensi lintas negara (cross-border) yang memerlukan kerja sama internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menemukan perusahaan bayangan atau shadow company yang didirikan oleh Agung Winarno (AW) dan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar (ZR) terkait perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan perusahaan tersebut diduga digunakan untuk menampung hasil pencucian uang.

"Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung berhasil menemukan Shadow Company atau perusahaan Hantu/bayangan yang didirikan oleh Tersangka AW bersama-sama dengan Tersangka ZR sebagai perusahaan tempat penampungan hasil tindak pidana (proceed of crime) pencucian uang oleh ZR dan pihak terafiliasi lainnya," kata Syarief dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Dia menyebut bahwa petugas menemukan 5 kontainer dokumen tanah, bangunan dan telah melakukan penyitaan dokumen surat berupa tanah sejumlah kurang lebih 1.046 dokumen, kebun sawit, rumah/bangunan, perusahaan dan hotel.

Selain itu, tim juga menyita uang dalam bentuk mata uang asing-rupiah, deposito, mobil mewah, serta batangan emas dalam kegiatan penggeledahan dan penyitaan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung.

"Pengejaran aset-aset milik Tersangka ZR dalam perkara TPPU ini berlangsung beberapa bulan, hingga Penyidik menemukan fakta, dokumen dan petunjuk yang mengarah kepada proses penyembunyian aset-aset milik tersangka ZR," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kasus ini berkaitan dengan pembuatan proyek film dengan judul Sang Pengadil. Dalam proyek film itu, Zarof Ricar mengajak AW memberikan dukungan berupa uang pembuatan film tersebut.

Modal pembuatan film ini sebesar Rp4,5 miliar. Uang tersebut dibagi tiga, oleh Agung Rp1,5 miliar, Zarof Ricar Rp1,5 miliar dan GR selaku pihak produksi sebesar Rp1,5 miliar.

Pada 2025, Zarof menghubungi AW untuk menitipkan dokumen berupa sertifikat tanah dan disimpan di kantor tersangka, Cawang, Jakarta Timur.

Padahal, AW telah mengetahui bahwa penitipan aset tersebut bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh dari tindak kejahatan.

IDXChannel - Satuan Tugas (Satgas) Haji membuka opsi akan menjerat pelaku haji ilegal dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen M. Irhamni mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian jamaah yang menjadi korban.

"Tentunya harapannya apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, korban-korban ini bisa mendapatkan pengembalian, baik secara langsung ataupun dengan tindak pidana pencucian uang nantinya," kata Irhamni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

"Kalau memang itu penyelenggara korbannya banyak, tentunya kami bisa lakukan penegakan hukum dengan tindak pidana pencucian uang," sambung dia.

Nantinya, dengan jeratan TPPU, Polri yang masuk dalam Satgas Haji itu akan menyita semua aliran dana hingga aset para pelaku tindak pidana soal haji.

"Kami nanti cara bertindaknya adalah adanya pengaduan dari masyarakat ataupun dari Kementerian Haji dan Umrah yang sudah dilaporkan atau diadukan di sana, segera kami tindaklanjuti," ujar dia.

Satgas gabungan Polri dan Kemenhaj menggagalkan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan visa nonhaji. Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid mengungkapkan penggagalan itu dilakukan pada Sabtu, 18 April 2026.

"Kemarin Alhamdulillah pada Sabtu dini hari kita sudah melakukan upaya penggagalan ya, upaya mencegah warga negara Indonesia yang kemudian akan melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji," kata Harun di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Pencegahan itu, kata Harun, dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Dia mengatakan, pihak gabungan sedang melakukan pendalaman terhadap delapan orang tersebut.

"Sedang dilakukan pendalaman terkait dengan kegiatan mobilisasi delapan warga negara Indonesia yang melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji ini," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Haji melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjelaskan soal kans penerapan pasal pencucian uang atau TPPU dalam penindakan kasus Haji dan Umrah.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni mengatakan penetapan pasal TPPU ini diharapkan dapat membantu jemaah yang hak-nya telah dirampas oleh oknum penyedia Haji dan Umrah.

"Kami bisa lakukan penegakan hukum dengan tindak pidana pencucian uang. sehingga korban-korban ini bisa dikembalikan asetnya ataupun uangnya melalui penyitaan yang kami lakukan," ujar Irhamni di Bareskrim, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, Direktorat Tipidter Bareskrim memiliki peran sebagai sebagai penegak hukum dalam Satgas Haji ini. Nantinya, penindakan bakal berangkat dari laporan aduan masyarakat maupun Kemenhaj untuk nantinya ditindaklanjuti oleh pihaknya.

"Jadi kami nanti cara bertindaknya adalah adanya pengaduan dari masyarakat ataupun dari Kementerian Haji dan Umrah yang sudah dilaporkan atau diadukan di sana, segera kami tindaklanjuti," pungkasnya.

Di samping itu, Wakabaintelkam Polri Irjen Nanang Supriatna mengatakan penindakan Satgas Haji ini juga dibentuk sampai jajaran Polres.

Oleh sebab itu, Polri dan Kemenhaj bisa berkoordinasi di tingkat daerah. Dia pun mengemukakan hotline agar memudar pengaduan bisa melalui 0812-1889-9191.

"Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat khususnya yang akan melaksanakan atau niat melaksanakan ibadah haji tahun ini, apabila ada hal-hal yang memang dirasa mungkin ada indikasi-indikasi penipuan bisa melaporkan melalui hotline tersebut," tutur Nanang.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap praktik pencucian uang yang dilakukan sindikat bandar narkoba 'The Doctor' alias 'Charlie' alias Andre Fernando dan Hendra Lukmanul Hakim alias 'Pakcik'. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, dari hasil analisis perbankan terbaru, penyidik menemukan perputaran dana yang masif melalui penggunaan rekening proksi atau pihak perantara.

Ia menjelaskan rekening pihak ketiga atau rekening papan itu dipakai untuk mengaburkan jejak identitas antara pembeli dan bandar narkoba. “Total keseluruhan arus masuk pada empat rekening penampung utama yang ditelusuri Bareskrim tercatat menyentuh angka Rp124 M dari total 2.134 transaksi,” kata Eko dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (19/4/2026).

Eko mengatakan tim gabungan telah menangkap empat orang pelaku. Keempat pelaku, pertama L wanita asal Bekasi yang dari transaksi rekeningnya sejak 1 Agustus 2024 hingga 31 Maret 2026, tercatat dana masuk tertinggi senilai Rp81 miliar melalui 946 kali transaksi.

Ia menambahkan terdapat temuan pola structuring (memecah transaksi) yang sangat rapi untuk menghindari deteksi otoritas keuangan, yakni dengan nominal berulang sebesar Rp99 juta sebanyak 445 kali. “Tersangka L direkrut dengan imbalan Rp1 juta untuk membuka dan menyerahkan kartu ATM serta M-Banking miliknya,” ujarnya.

Kemudian DEH wanita asal Tasikmalaya yang rekeningnya dikuasai Andre untuk mengelola operasional rekening masking. Sepanjang 21 Agustus 2025 hingga 28 Februari 2026, rekening ini mencatat arus uang masuk senilai Rp3 miliar dari 654 kali transaksi.

“DEH yang terdesak kebutuhan ekonomi bersedia menyerahkan KTP miliknya untuk didaftarkan rekening secara online oleh orang yang baru dikenalnya dengan imbalan tunai sebesar Rp2 juta,” ucapnya.

Selanjutnya pria inisial TZR yang rekeningnya digunakan langsung oleh supplier utama sabu Pacik Hendra alias Lukmanul Hakim untuk menerima transfer pembayaran dari perantara Andre Fernando alias The Doctor. “Tercatat pada periode 9 Oktober 2025 hingga 28 Februari 2026, total dana masuk mencapai Rp35 miliar dari 426 transaksi,” tuturnya.

Terakhir dari rekening pria inisial MR yang dipegang The Doctor langsung untuk menampung uang awal pesanan narkoba dari para pembeli, termasuk dari bandar Erwin Iskandar alias Ko Erwin. “Total arus dana masuk di rekening ini berjumlah Rp3,9 miliar dari 108 transaksi. Rekening ini dibeli oleh sindikat dengan harga Rp5.000.000,- yang mencakup kartu ATM, kartu perdana, dan HP,” katanya.

Kendati demikian, ia mengatakan data pelacakan transaksi rekening masih bersifat dinamis. Hanya saja, kata dia pengembangan terus dilakukan dengan menangkap para penyedia rekening transaksi narkoba dimaksudkan untuk mengungkap sindikat secara menyeluruh.

“Mulai dari penyedia rekening, koordinator penyedia rekening, para pelaku peredaran gelap narkoba yang bertransaksi menggunakan rekening tampungan tersebut, hingga Bandar Narkoba yang merupakan pemilik atau pengendali rekening tampungan tersebut,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan pihak swasta yakni AW dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks pejabat MA, Zarof Ricar.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan AW sebagai tersangka.

"Tim Jampidsus menetapkan Tersangka AW dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan Terpidana Zarof Ricar," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (16/4/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan pembuatan proyek film dengan judul "Sang Pengadil". Dalam proyek film itu, Zarof Ricar mengajak AW memberikan dukungan berupa uang pembuatan film tersebut.

Modal pembuatan film ini sebesar Rp4,5 miliar. Uang tersebut dibagi tiga, oleh Agung Rp1,5 miliar, Zarof Ricar Rp1,5 miliar dan GR selaku pihak produkai sebesar Rp1,5 miliar.

"Bahwa Tersangka AW bersama-sama dengan Terpidana Zarof Ricar membuat suatu proyek flim dengan judul "Sang Pengadil"," tutur Syarief.

Pada 2025, Zarof menghubungi AW untuk menitipkan dokumen berupa sertifikat tanah dan disimpan di kantor tersangka, Cawang, Jakarta Timur.

Padahal, AW telah mengetahui bahwa penitipan aset tersebut bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh dari tindak kejahatan.

"Bahwa Tersangka AW mengetahui bahwa penitipan aset-aset milik Zarof Ricar tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul perolehan dan sejak awal sudah menduga bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh Terpidana Zarof Ricar," pungkasnya

Atas perbuatannya itu, AW dipersangkakan melanggar Pasal 607 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No.1/2023 tentang KUHP.

Sekadar informasi, total ada lima box berisi dokumen sertifikat tanah, emas hingga uang tunai Rp12 miliar yang telah disita penyidik terkait perkara ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tengah dirancang oleh DPR untuk segera ditetapkan menjadi undang-undang. Sejumlah persoalan dibahas agar pelaksanaan perampasan aset berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

RUU ini akan mengatur berbagai mekanisme perampasan aset terhadap pihak yang melanggar aturan hukum seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, hingga narkotika. Aset yang disita menjadi pemasukan bagi negara.

Pakar hukum, Chandra Hamzah menjelaskan perampasan aset dapat dilakukan dengan menuntaskan hukuman tindak pidana. Pernyataan ini dia sampaikan dengan merujuk buku Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

Namun dengan catatan perampasan aset bisa dilakukan tanpa menunggu putusan pidana ketika pihak terkait meninggal atau melarikan diri.

"Pidananya dulu yang mesti diselesaikan. Kalau tidak berhasil baru masuk rezim perampasan aset. Jangan ujug-ujug perampasan aset tanpa asal-usul (pidana) muncul. Ini best practice, a good practices guide for Non-Conviction Based. Jadi tidak bisa perampasan aset berdiri sendiri," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Mantan Wakil Ketua KPK itu menyampaikan jenis tindak pidana yang dapat dijerat aturan perampasan aset dengan merekomendasikan kepada anggota parlemen agar merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), di mana mekanisme perampasan aset umumnya diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Hal itu juga dia buktikan pada survei yang dilakukan dirinya di salah satu seminar perampasan aset, dia menuturkan bahwa 90% responden berpendapat perampasan aset lekat dengan tindak pidana korupsi.

"Cuma saya pernah melakukan survei pendapat di beberapa acara perampasan aset seminar work shop, FGD yang saya lakukan di atas 90% dan kemudian saya lihat dibeberapa itu menyatakan perampasan aset untuk tindak pidana korupsi. Bukan untuk tindak pidana lain," ucapnya.

Oleh karenanya, dia menginginkan keputusan tegas dari DPR untuk mengklasifikasikan tindak pidana yang dapat dijerat perampasan aset.

"Pertanyaan mendasarnya adalah tindak pidana mana saja yang mau kita terapkan ke perampasan aset. Sebagian besar orang kalau kita bikin survei dia akan mereka berpikir adalah hanya untuk korupsi kalau korupsi itu menyangkut negara penyelenggara negara atau orang lain yang terkait penyelenggara negara," ucapnya.

Menurutnya penerapan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, tidak dapat diberlakukan secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sebab dia membandingkan dengan pedoman berupa Unexplained Wealth Orders (UWO), di mana perampasan aset bisa dilakukan terhadap kejahatan kriminal yang serius, properti yang dimiliki pihak bersalah sebanyak £50 ribu, dikenakan hukuman di atas 4 tahun, dan berkaitan dengan penyelenggara negara.

Dia juga menyoroti tata cara perampasan aset dengan lebih dulu melihat mekanisme hukum acara yang dilakukan. Chandra mengatakan Indonesia menganut tradisi hukum Civil Law yang memisahkan antara hukum publik dengan hukum perdata yang masing masing memiliki hukum acara sendiri dan tidak bisa digabungkan.

Dia menyebut hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Sedangkan hukum perdata tetap hukum perdata.

"Saya punya draf 2011 bahwa dalam pasal 2 RUU perampasan aset dinyatakan merupakan perampasan aset secara perdata. Kalau secara perdata berarti masuk hukum acara perdata. Kalau masuk hukum acara perdata, ke Pengadilan Negeri mengajukan gugatan, permohonan dalam istilah ini. Kalau permohonan maka bisa banding, bisa kasasi. Jadi nggak cepat juga ini barang," papar Chandra.

Dalam kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi menekankan bahwa pembentukan regulasi perampasan aset harus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Menurutnya, sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi asas legalitas serta prinsip keadilan dalam setiap proses penegakan hukum. Hal tersebut mencakup hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Apabila asas hukum tidak dirumuskan secara jelas, lanjutnya, maka undang-undang berpotensi tidak mencerminkan tujuan hukum, baik dari sisi keadilan maupun kemanfaatan, bahkan dapat bertentangan dengan jiwanya sendiri.

"Tidak boleh ada penegakan hukum perampasan aset yang bertindak tanpa suatu keputusan pengadilan. Itu melanggar prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.

Rullyandi juga menekankan agar RUU ini tidak disalahkan gunakan sebagai alat penyelewengan kekuasaan atau abuse of power dalam proses perampasan aset. Dia menginginkan agar ada kepastian yang tegas mengenai pelaksanaan perampasan aset.

"Untuk menghindari adanya suatu abuse of power penyimpangan terhadap aparat penegak hukum dan itu bisa mungkin terjadi apabila tidak ada syarat mutlak atau persyaratan khusus untuk menangani penegakan hukum dalam tindakan-tindakan perampasan aset. Maka kita perlu memberikan satu kesepakatan indikator ini sebagai pendapat hukum, saya apakah kita menggunakan satu sistem pembuktian atau bisa menjadi alternatif pilihan dalam arti bersifat home standard suatu keadaan kondisional misalnya orangnya sudah meninggal, orangnya lari," kata Rullyandi

Usulan Hukum Acara Khusus dan Badan Pengelola Rampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru mengusulkan agar terdapat hukum acara khusus mengenai perampasan aset. Jika dilihat pada penjelasan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan hukum acara publik dan hukum acara perdata.

Lebih lanjut, Falah mulanya mempertanyakan tata cara perampasan aset yang berawal dari potensi kerugian negara oleh penyelenggara negara di mana indikasi awal umumnya dapat ditelusuri melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun laporan pajak.

Dia kemudian menyoroti kemungkinan tindakan hukum ketika ditemukan ketidaksesuaian dalam LHKPN. Dia turut mempertanyakan apakah harta yang dinilai tidak wajar tersebut dapat langsung dirampas, serta bagaimana praktik penanganannya, termasuk pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memproses temuan serupa di masa lalu.

Kemudian, dia mengusulkan bahwa perlu adanya hukum acara khusus yang mengatur perampasan aset agar proses penegakan hukum berjalan dengan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang terakhir, pimpinan, saya kemarin juga tetap mengusulkan apa perlu kita bikin hukum acara sendiri, lex specialis supaya memang aturan ini benar-benar bisa kita lakukan dengan lebih baik. Itu saja pimpinan," ucapnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil rampasan.

Menurutnya, upaya ini penting dilakukan untuk memastikan aset yang disita dari tindak pidana dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi negara.

“Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya,” ujarnya dikutip Kamis (9/4/2026).

Dia mencontohkan sejumlah aset seperti lahan sawit hingga konsesi tambang yang nilainya sangat besar. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, aset tersebut berpotensi kehilangan nilai ekonomi atau bahkan tidak memberikan manfaat optimal bagi negara.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita total 51,3 kilogram emas batangan serta uang tunai senilai miliaran rupiah usai melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Surabaya dan Kabupaten Nganjuk pada 19-20 Februari 2026.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan penggeledahan terhadap sejumlah titik di Surabaya dan Nganjuk beberapa waktu silam adalah upaya lanjutan kepolisian dalam mengusut tuntas dugaan kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batubara (minerba) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ade menerangkan upaya pengusutan kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara pertambangan emas tanpa izin (PETl), yang didasarkan oleh Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK terkait tata niaga emas di dalam negeri yang dilakukan oleh toko emas dan kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri dengan menggunakan emas yang diduga berasal dari pertambangan tanpa izin (PETI).

Berdasar pada fakta penyidikan sementara, dia membeberkan bahwa nilai akumulasi transaksi jual-beli emas yang diduga berasal dari PETI yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Papua Barat, dan lokasi lainnya selama kurun waktu 2019-2025 mencapai nominal fantastis, sebesar Rp25,9 triliun.

"Untuk membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya, penyidik telah melakukan penggeledahan awal di lima lokasi, terdiri dari dua lokasi di Kabupaten Nganjuk, salah satunya adalah toko emas Semar, dan tiga lokasi lainnya di Surabaya, di mana salah satu penggeladahannya adalah di satu rumah kediaman, dan dua lokasi lainnya adalah kantor dari perusahaan pemurnian emas di Surabaya, yaitu PT. IGS dan SJL," beber Ade di kawasan Berbek Industri Sidoarjo, Kamis (12/3/2026).

Usai melakukan penggeledahan tahap pertama di sejumlah lokasi di atas, Ade menerangkan jajaran penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Di antaranya sejumlah dokumen ataupun surat-surat serta emas yang diolah dalam berbagai jenis perhiasan.

"Di antaranya dokumen, invoice surat pemesanan, surat jalan, transaksi jual-beli, dan bukti elektronik. Kemudian, yang kedua adalah turut disita juga emas dalam berbagai bentuk perhiasan, dengan berat total 8,16 kilogram," paparnya.

Tak hanya itu, Ade menerangkan bahwa pihaknya juga berhasil mengamankan emas batangan dengan total bobot sekitar 51,3 kilogram dari berbagai lokasi penggeledahan serta uang tunai dalam pecahan Rupiah serta valas asing Dolar Amerika Serikat (US$) dari sebuah rumah yang diperiksa di Jalan Tampomas, Surabaya.

"Juga dilakukan penyitaan terhadap emas dalam bentuk batangan dengan berat total sekitar 51,3 kilogram, yang diperkirakan bernilai kurang lebih Rp150 miliar dengan fluktuasi harga emas saat ini. Kemudian juga dilakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp7,13 miliar dari hasil penggeledahan di rumah Jalan Tampomas Surabaya, yang terdiri dari mata uang Rp6.177.000.000 dan mata uang asing US$60 ribu dengan nilai tukar sekitar Rp960 juta," bebernya lagi.

Tak hanya itu, Ade menjelaskan tim penyidik juga telah memperoleh keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, maupun petunjuk lainnya. Selain itu, kepolisian juga telah melakukan gelar perkara atas perkara yang telah berstatus a quo itu guna mengungkap tersangka dari kasus tersebut.

Berdasarkan sejumlah fakta penyidikan yang didasarkan pada minimal lima alat bukti yang sah, Ade menyatakan bahwa penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan sebanyak tiga orang tersangka dalam perkara tersebut, yang di antaranya berinisial TW, DW, dan BSW.

"Penyidik juga menggunakan pendekatan pengungkapan tindak pidana pencucian uang dengan konsep semi stand alone money laundry yaitu konsep pendekatan penegakan hukum terhadap TPPU yang memungkinkan seseorang diproses pidana karena pencucian uang meskipun tindak pidana asal atau dalam hal ini adalah predikat premnya belum atau tidak dibuktikan terlebih dahulu di di pengadilan," bebernya.

Selain itu, Ade menegaskan bahwa pihaknya masih akan secara terus-menerus melakukan penyidikan untuk membongkar sosok-sosok di balik dugaan tindak pidana minerba dan TPPU tersebut. Dirinya juga menegaskan tidak menutup kemungkinan terhadap munculnya tersangka lainnya atas perkara tersebut.

"Guna menguatkan pembuktian serta dalam rangka pengembangan perkara yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri, dan tidak menutup kemungkinan terkait dengan keterlibatan pihak-pihak lainnya yang sedang kita dalami," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali melakukan penggeledahan di sejumlah titik di Jawa Timur guna mengusut dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara (minerba) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dirdittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan bahwa jajarannya saat ini tengah melakukan upaya penggeladahan secara paksa terhadap sejumlah perusahaan pemurnian maupun jual-beli emas yang berlokasi di Kota Surabaya maupun Kabupaten Sidoarjo.

Ia menjelaskan jajaran penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri tersebut melakukan penggeledahan secara paksa di tiga lokasi yang berbeda di Surabaya dan Sidoarjo, yakni PT. Simba Jaya Utama (SJU) yang terletak di kawasan Berbek Industri Sidoarjo, PT. Indah Golden Signature (IGS) di Embong Gayam Surabaya, dan PT. Suka Jadi Logam (SJL) di Benowo Surabaya.

"Tiga tempat saat ini yang sedang dilakukan penggeledahan, yang pertama di lokasi ini, yaitu PT SJU, kemudian di lokasi lain yang juga sedang dilakukan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik, yaitu PT IGS, kemudian PT SJL, yang juga saat ini berlangsung upaya penggeledahan paksa guna mencari dan mengumpulkan alat bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi," ungkap Ade di lokasi, Kamis (12/3/2026).

Ade mengungkapkan tindakan tersebut dilakukan oleh jajarannya sebagai bentuk tindak lanjut atas operasi penggeledahan sebelumnya yang dilakukan di Kota Surabaya dan Kabupaten Nganjuk pada 19 hingga 20 Februari 2026 silam.

"Bahwa saat ini, tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana minerba, dalam hal ini adalah kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan maupun penjualan emas dari PETI atau pertambangan ilegal, dan tindak pidana pencucian uang," paparnya.

Ade menerangkan upaya pengusutan kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara pertambangan emas tanpa izin (PETl), yang didasarkan oleh Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK terkait tata niaga emas di dalam negeri yang dilakukan oleh toko emas dan kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri dengan menggunakan emas yang diduga berasal dari pertambangan tanpa izin (PETI)

Ade juga menerangkan berdasarkan fakta penyidikan sementara, diketahui bahwa nilai akumulasi transaksi jual beli emas yang diduga berasal dari PETI yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Papua Barat, dan lokasi lainnya selama kurun waktu 2019-2025 mencapai nominal fantastis, yakni sebesar Rp25,9 triliun.

"Terdiri atas transaksi pembelian emas yang berasal dari tambang ilegal maupun penjualan sebagian atau sepenuhnya kepada beberapa perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Advokat Marcella Santoso divonis 14 tahun penjara dalam kasus dugaan kasus suap hakim dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua Majelis Hakim Effendi menilai Marcella telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana suap dalam perkara vonis lepas hakim terkait kasus CPO korporasi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun," ujar Effendi di PN Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).

Kemudian, Marcella juga diminta untuk membayar denda Rp600 juta dalam perkara ini. Namun, apabila Marcella tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 150 hari.

Selain pidana badan, Marcella juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti Rp16,2 miliar. Namun, apabila Marcella tidak dapat membayar uang denda, maka diganti dengan pidana penjara selama enam tahun tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp16,25 miliar," imbuhnya.

Adapun, hal yang memberatkan vonis ini yaitu Marcella tidak mendukung komitmen negara dalam memberantas korupsi, khususnya di lembaga yudikatif.

Kemudian, Marcella juga dinilai telah merusak nama baik advokat karena menyalahgunakan profesinya yang seharusnya menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan.

Selain itu, Marcella juga telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum.

"Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dan mencuci dan pencucian uang dan mencuci uang hasil kejahatan. Perbuatan terdakwa merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi 98, yaitu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di segala lini. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," pungkasnya.

Sekadar informasi, Marcella dkk total suap untuk mengurus vonis lepas perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) itu sebesar US$4 juta.

Terdakwa lainnya yang dijerat dalam perkara itu yakni advokat Ariyanto, Juanedi Saibih dan Mantan Head of Social Security and License Wilmar Group, M Syafei.

Adapun, suap itu diberikan kepada majelis hakim yang mengurus sidang kasus CPO korporasi yakni Hakim Djuyamto Cs agar bisa divonis lepas.