Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden RI.

Dia mengatakan percepatan program prioritas Presiden menjadi fokus utama Kementerian PU pada tahun 2026, dengan tetap memastikan setiap pelaksanaan program berjalan tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran sesuai kontrak, dan tertib dalam pertanggungjawabannya.

"Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat, dan jaringan irigasi," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat kemajuan signifikan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden pada Tahun Anggaran 2026.

Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan dan irigasi daerah, serta berbagai program infrastruktur strategis lainnya terus menunjukkan progres yang positif seiring percepatan pelaksanaan di lapangan.

Menurut Dody, Pada program Sekolah Rakyat, Kementerian PU mencatat progres fisik pembangunan 93 unit sekolah telah mencapai 67,50 persen dengan progres keuangan sebesar 44,33 persen. Sementara program revitalisasi 856 madrasah telah mencapai progres fisik 41,88 persen dan progres keuangan 33,22 persen.

Untuk mendukung konektivitas dan produktivitas daerah, program penanganan jalan daerah yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan 408,57 km jalan dan pembangunan 375,88 m jembatan telah mencapai progres fisik 75,10 persen dan progres keuangan 59,49 persen.

Adapun program penanganan irigasi daerah dengan target 19.760 ha jaringan irigasi yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional menunjukkan capaian progres fisik 82,73 persen dan progres keuangan 38,36 persen.

Kementerian PU juga terus mendorong pelaksanaan program pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan yang hingga akhir Mei 2026 mencatat progres fisik 12,67 persen dan progres keuangan 2,63 persen. Pembangunan ini mencakup pembukaan akses 138,5 km jalan, pengendalian banjir 7.503 hektare, dan pembangunan 4.870 hektare.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi sorotan publik setelah Menteri PU, Dody Hanggodo, membongkar dugaan praktik 'deep state' atau kelompok bayangan yang berpengaruh dan korupsi di internal kementeriannya.

Dody menyebut kelompok di Kementerian PU layaknya rayap pada kayu. Dia menyebut kayu yang dipenuhi rayap tersebut akan ambrol jika digoyang.

Dody menuturkan dirinya terkejut dengan pelbagai masalah di tubuh Kementerian PU. "Tidak semua negatif, namun tidak sedikit pula yang bermasalah," katanya.

Lantas apa yang dilakukan oleh seorang Dody? Bagaimana dia menghadapi persoalan itu di lembaga yang dipimpinnya?

Saksikan Menteri Dody secara blak-blakan berbicara mengenai masalah yang ada di Kementerian PU dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia.

Saksikan obrolan seru Menteri Dody bersama Anchor CNN Indonesia Dea Kartika dalam Podcast Money Honey pada Rabu (3/6) pukul jam 19.00 WIB.

Podcast seru bisa disaksikan di livestreaming CNN Indonesia, apps dan Youtube CNN Indonesia malam ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belum berdampak pada pembangunan infrastruktur nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo mengemukakan seluruh proyek infrastruktur saat ini masih berjalan sesuai progres. Kendati demikian, pihaknya mulai mengantisipasi potensi pembengkakan nilai kontrak akibat kenaikan harga material.

"Untuk pembangunan sampai detik ini sih nggak ada pengaruh. Kalau untuk eskalasi harga, kita sudah koordinasi dengan LKPP [Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah]," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Selasa (2/6/2026).

Dody menjelaskan Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah merangkum seluruh masukan dan keluhan dari para pelaku usaha terkait tekanan biaya eksternal ini.

Rangkuman aspirasi dari para pelaku industri konstruksi tersebut dalam laporannya telah diserahkan kepada LKPP. Surat edaran khusus dari LKPP nantinya bakal menjadi payung hukum baku untuk mengatur penyesuaian harga atau eskalasi nilai proyek di tengah volatilitas rupiah.

Menurutnya, skema penyelamatan industri konstruksi dari jerat pelemahan kurs ini bukan merupakan hal baru bagi pemerintah. Kementerian PU mengklaim sudah memiliki rekam jejak mumpuni dalam menghadapi tantangan serupa saat gejolak ekonomi terjadi pada beberapa waktu lalu.

"Nanti LKPP akan keluarkan surat edarannya seperti apa. Sama kayak tahun 2022, sudah pernah kejadian, jadi bukan hal yang baru," imbuh Dody.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah 0,19% atau 34 poin ke Rp17.839 per dolar AS pada perdagangan Selasa (2/6/2026). Di saat yang sama, indeks dolar AS melemah 0,06% ke 99,13.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa sentimen pasar yang menekan rupiah adalah ketidakjelasan perkembangan konflik geopolitik global.

Presiden AS, Donald Trump mengatakan bahwa pembicaraan dengan Iran masih berlangsung, sementara dari pihak Teheran menyatakan telah menangguhkan negosiasi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pembangunan infrastruktur belum terpengaruh oleh ketegangan geopolitik global yang terjadi saat ini.

"Untuk pembangunan sampai detik ini belum terpengaruh. Kalau untuk eskalasi harga, kita sudah sudah koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujar Dody di Jakarta, Selasa.

Terkait eskalasi harga material akibat kenaikan nilai tukar dolar AS dan harga minyak dunia dikarenakan ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini, Kementerian PU sudah membahas hal tersebut secara internal dan juga berdiskusi dengan beberapa asosiasi.

Kementerian PU sudah merangkum semua masukan dan diwakili oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sudah disampaikan kepada LKPP.

"Diwakili oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sudah disampaikan ke LKPP. Nanti LKPP akan keluarkan surat edarannya seperti apa," kata Dody.

Kementerian PU saat ini sedang menunggu arahan dari LKPP terkait hal tersebut.

Dody mengatakan eskalasi harga pernah terjadi pada tahun 2022, sehingga hal tersebut bukanlah hal baru.

"Sama seperti tahun 2022, sudah pernah kejadian, jadi bukan hal yang baru. Iya, nanti pasti akan mengusulkan anggaran. Sudah pernah pada tahun 2022 kita sudah pernah melakukan itu," katanya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah kembali berada dalam tekanan pada perdagangan Selasa pagi seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi domestik.

Rupiah tercatat melemah 54,50 poin atau 0,31 persen menjadi Rp17.859 per dolar AS pada Selasa pagi dibandingkan posisi penutupan sebelumnya sebesar Rp17.805 per dolar AS.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova kepada ANTARA di Jakarta, Selasa, menilai pelemahan mata uang Garuda masih dipicu oleh ketidakpastian penyelesaian konflik antara AS dan Iran.

Menurut dia, situasi tersebut mendorong indeks dolar AS kembali menguat mendekati level psikologis 100 sekaligus meningkatkan ekspektasi kenaikan harga minyak dunia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan usulan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp34,33 triliun untuk menuntaskan program-program Instruksi Presiden (Inpres).

"Untuk menuntaskan tugas-tugas instruksi Presiden, kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp34,33 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dody melanjutkan, usulan tambahan anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan lanjutan kontrak tahun jamak (multiyears contract) sebesar total Rp3,35 triliun dan usulan kegiatan baru sebesar Rp30,98 triliun.

"Jadi sebagai pemenuhan, mohon izin Insya Allah tahun 2026 anggaran untuk Inpres jalan daerah maupun Inpres irigasi daerah Insya Allah sudah akan dianggarkan. Jadi arahan dari Komisi V DPR RI sudah kami diskusikan dengan Bapak Presiden RI dan langsung dianggarkan," katanya.

Menurut Dody, kebutuhan terbesar berada pada irigasi daerah sebesar Rp14,65 triliun, revitalisasi madrasah sebesar Rp380 miliar, Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp3,95 triliun, dan pembangunan jalan daerah tahun 2026 dan 2027 sebesar Rp12 triliun.

"Usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan pada 22 Mei 2026 dan akan diusulkan melalui anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2026," katanya.

Sebagai informasi, dalam mewujudkan agenda Asta Cita Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki visi capaian PU 608 yang membutuhkan dukungan dari segala lini sektor termasuk pemerintah daerah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengutarakan tantangan pembangunan infrastruktur yang dihadapi bersifat lintas batas dan tidak dapat dijalankan baik secara sektoral ataupun parsial.

Menurut AHY, pembangunan infrastruktur tidak lagi dapat dijalankan secara sektoral atau parsial karena tantangan yg kita hadapi bersifat lintas batas dari konektivitas jalan kabupaten dan kota distribusi pangan, pengelolaan air lintas daerah, persoalan urbanisasi dan ketimpangan wilayah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan progres fisik penanganan irigasi daerah mencapai 82,73 persen hingga Mei tahun ini.

"Kami laporkan progres kegiatan yang merupakan instruksi Presiden tahun 2026, yang antara lain adalah penanganan irigasi daerah yang memiliki pagu kurang lebih Rp350 miliar dengan fisik 82,73 persen dengan target 19.760 hektare," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Sedangkan progres keuangannya, lanjut Dody, mencapai 38,36 persen.

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Inpres tersebut bertujuan untuk percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa sebagai upaya mewujudkan Asta Cita dalam mengusung visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan Inpres No 2 Tahun 2025 tersebut, pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 589.605,80 hektare pada tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur irigasi menjadi prioritas karena berperan langsung dalam menjaga stabilitas produksi pertanian dan mendukung swasembada pangan.

Seluruh capaian ini, katanya, merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi guna mendorong produktivitas pangan di berbagai daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memperluas layanan irigasi untuk mendukung pertanian di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dia mengatakan pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam memastikan setiap tetes air dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui JIAT ini, kita ingin memastikan ketersediaan air sehingga produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan semakin kuat," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Kementerian PU terus memperkuat pembangunan infrastruktur sumber daya air guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), yang menjadi solusi penyediaan air bagi lahan pertanian tadah hujan, seperti Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dody mengarahkan agar pengembangan JIAT di Rote tidak hanya berfokus pada pembangunan sumur dan pompa air tanah, tetapi juga dilengkapi dengan jaringan saluran tersier sesuai dengan kondisi morfologi lahan sehingga mampu mengalirkan air secara lebih efektif hingga ke lahan pertanian.

Selain itu, dia juga mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien untuk operasional sistem irigasi air tanah, termasuk penggunaan panel surya pada lokasi-lokasi yang memungkinkan.

Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya operasional pompa sekaligus meningkatkan keberlanjutan layanan irigasi di daerah-daerah terpencil.

Air irigasi melalui sumur bor di Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, dibangun melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai anggaran sebesar Rp1,5 miliar. Infrastruktur tersebut memiliki debit air sebesar 9 liter/detik dan saat ini melayani areal pertanian seluas 10 hektare.

Keberadaan JIAT ini, kata Dody, menjadi sangat penting mengingat Kecamatan Lobalain memiliki total lahan sawah sekitar 1.395 hektare.

Pada musim tanam kedua, ketersediaan air dari sumber permukaan sering kali menurun sehingga suplai air tanah menjadi alternatif yang dibutuhkan petani untuk mempertahankan produksi pertanian.

Dody meminta pengembangan JIAT ke depan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan pemetaan kebutuhan air pada seluruh kawasan pertanian potensial di Rote Ndao.

Menurut dia, dengan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan sumur-sumur JIAT baru dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran sehingga manfaatnya semakin luas bagi masyarakat.

Melalui pembangunan JIAT dan berbagai infrastruktur sumber daya air lainnya, Kementerian PU berkomitmen terus menghadirkan layanan dasar yang andal, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah 3T guna mewujudkan pertanian Indonesia yang lebih maju.

Dody mengatakan, pengembangan JIAT di Rote Ndao juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Yang paling penting minimum suplai air tidak terganggu, terutama untuk layanan dasar seperti rumah sakit. Nanti juga akan disiapkan sambungan rumah secara bertahap

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baja pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karang Baru di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh untuk memastikan keberlanjutan suplai air bagi masyarakat.

Menurut dia, aspek terpenting yang harus dipastikan adalah keberlanjutan sumber air baku atau intake agar sistem tetap berfungsi optimal, termasuk saat debit air sungai menurun pada musim kering.

“Pembangunan IPA baja saat ini sudah berproses. Namun kita harus memastikan sumbernya atau intake-nya memang terjaga. Sekarang kondisi sungainya memang sedang tinggi, tapi harus dicek juga saat kondisi kering apakah debitnya masih mencukupi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pembangunan IPA baja ini, katanya, merupakan bagian dari paket Penanganan SPAM Pasca Bencana di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues dengan nilai kontrak sebesar Rp277,97 miliar.

Pekerjaan dilaksanakan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Aceh, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU dengan kontraktor pelaksana PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Ruang lingkup pembangunan SPAM Karang Baru di Kabupaten Aceh Tamiang mencakup pembangunan IPA baja, bangunan intake, bangunan pendukung compact, infrastruktur kawasan, hingga sistem pendukung seperti jaringan perpipaan distribusi.

Dalam site plan pengembangan, kawasan SPAM juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti ruang komunal, area parkir, serta integrasi dengan fasilitas eksisting berupa IPA beton, IPA baja eksisting, dan reservoir beton.

Dody menilai progres pekerjaan saat ini masih berada pada jalur yang sesuai target, meskipun perlu beberapa penyempurnaan teknis yang harus ditindaklanjuti.

“Progresnya saya pikir sudah baik, sudah sesuai dengan jadwal awalnya. Tinggal kita pastikan beberapa hal teknis, termasuk nanti pembangunan pintu air yang menyusul. Karena tantangannya sekarang menentukan titik-titik terendah dengan kondisi morfologi sungai yang sudah sangat berubah,” katanya.

Pembangunan SPAM Karang Baru diharapkan dapat memperkuat ketahanan layanan air minum di Aceh Tamiang pasca bencana, termasuk menjaga keberlanjutan suplai air untuk fasilitas publik dan masyarakat.

“Yang paling penting minimum suplai air tidak terganggu, terutama untuk layanan dasar seperti rumah sakit. Nanti juga akan disiapkan sambungan rumah secara bertahap dengan jumlah sekitar 10.000 kepala keluarga (KK),” ujar Dody.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan sejumlah kontraktor sekolah rakyat tahap II mengalami kendala arus kas. Hal tersebut berdampak pada progres konstruksi yang dilakukan di lapangan.

Dody mengatakan pihaknya telah meminta bantuan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Bank Himbara untuk membantu menyelesaikan persoalan arus kas dari para kontraktor sekolah rakyat. Harapannya tidak ada proyek yang mangkrak karena kendala arus kas.

"Untuk penyedia jasa yang mengalami kendala cash flow, kami sudah berkoordinasi dengan Danantara agar dapat dibantu oleh perbankan Himbara," ujarnya dalam pernyataan resmi dikutip Kamis (28/5/2026).

Dody melaporkan pembangunan sekolah rakyat tahap II dilakukan di 93 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Progres fisik proyek tersebut mencapai 62,63 persen hingga 25 Mei 2025, dan 41,76 persen untuk progres keuangan.

Ia menargetkan sekolah rakyat tahap II ini bisa berfungsi operasional pada bulan Juli 2026 mendatang. Percepatan penyelesaian sekolah rakyat dilakukan dengan mempekerjakan sekitar 71.579 tenaga kerja hingga 25 Mei lalu.

Selain itu Menteri Dody mengatakan pihaknya juga melibatkan dukungan TNI untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat sisi pengawasan agar proyek berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan.

"Dari sisi tenaga kerja, kami akan melibatkan dukungan Zeni TNI seperti yang telah kami lakukan pada SR di Lombok Utara, pada titik-titik yang mengalami keterlambatan progres sehingga target penyelesaian tetap bisa dikejar," kata dia.

Selain percepatan Sekolah Rakyat Tahap II, Kementerian PU juga mulai menyiapkan pembangunan SR Tahap III, terdiri dari: Tahap IIIA sebanyak 7 lokasi telah memasuki proses lelang; Tahap IIIB sebanyak 11 lokasi dalam tahap persiapan lelang, sedangkan Tahap IIIC sebanyak 89 lokasi masih memerlukan pemenuhan readiness criteria.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mengebut konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II yang mencatatkan rata-rata progres fisik 59%. Proyek ini ditargetkan mulai dapat beroperasi pada Juli 2026.

Seiring hal itu, Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan, seluruh konstruksi fisik bangunan dibidik tuntas pada 20 Juni 2026.

Dia juga menegaskan langkah akselerasi yang dilakukan di lapangan sama sekali tidak boleh mengorbankan mutu dan ketahanan jangka panjang bangunan penunjang pendidikan tersebut.

"Kalau melihat progres strategis saat ini rata-rata 59% dari 93 Sekolah Rakyat bisa selesai," ujar Dody dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).

Dody memproyeksikan sisa pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu berkat kesiapan rantai pasok material dan pengawasan mutu konstruksi yang diperketat dari aspek teknis.

Dalam laporannya, wilayah dengan progres fisik tertinggi berada di Kabupaten Sragen, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kota Medan.

Sebaliknya, titik pengerjaan yang memerlukan percepatan khusus meliputi wilayah Singkawang, Cilacap, Maluku Utara, Brebes, hingga Kabupaten Dharmasraya.

Guna memangkas durasi pengerjaan, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan menerapkan metode konstruksi struktural berbasis baja, metal deck, wire mesh, hingga teknologi hollow core slab pada plat lantai.

Selain itu, BUMN Karya dan penyedia jasa konstruksi diinstruksikan menambah jam kerja lembur serta mengerahkan alat berat secara paralel di atas lahan proyek seluas 5–10 hektare.

Dody menekankan, proyek pusat pendidikan terpadu tingkat SD, SMP, hingga SMA ini turut menggerakkan sirkulasi ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja daerah secara masif.

“Kami mendorong penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan mulai dari akses konstruksi, mobilisasi material, hingga kesiapan infrastruktur pendukung guna memastikan seluruh proyek berjalan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” pungkasnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) muda Kementerian PU tidak menghina program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Arahan itu berkaitan dengan Dody yang beberapa hari lalu memanggil dua ASN Kementerian PU yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri karena diduga bermasalah.

Salah satu ASN diduga terlibat kasus suap saat menjalani pendidikan di Jepang. Sementara ASN lainnya yang berkuliah di London diduga melakukan pelanggaran etik, termasuk kerap memamerkan gaya hidup atau flexing hingga menghina program prioritas pemerintah, yaitu MBG.

Dody sejatinya tidak melarang mereka yang ingin flexing, tetapi jangan menjadi ASN bila ingin melakukannya. Ia mengingatkan kalau mereka digaji menggunakan pajak dari masyarakat.

"Kalau mau flexing boleh, tapi jangan jadi ASN," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5) lalu.

Satu hal yang ditekankan Dody, ASN muda ini jangan menghina program prioritas Prabowo seperti MBG.

Menurut Dody, para ASN muda ini tidak berhak menghina MBG jika mereka tidak mengerti secara detail dari program tersebut yang tujuannya pengentasan stunting.

"Tolong jangan menghina program prioritas pemerintah kecuali adik-adik mengerti dengan detail, apa sih maksudnya Pak Presiden bikin makan bergizi gratis? Mengerti dengan detail loh ya, bukan hanya sekadar ngerti-ngertian," ujar Dody.

"Pernah tahu enggak itu (MBG) ada upaya untuk pengetasan stunting? Ujung-ujungnya cuma satu, bagaimana Indonesia Emas 2045 bisa benar-benar terwujud," jelasnya.

Ketika ditemui di Desa Candiyasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jumat (15/5), Dody pernah menjelaskan ASN yang diduga menerima suap telah dipanggil aparat penegak hukum (APH) untuk menjalani pemeriksaan. Namun, ia mengaku belum mengetahui perkembangan lebih lanjut dari proses tersebut.

"Yang satu dipanggil karena masalah suap. Kemudian dipanggil oleh APH. Kita menjembatani doang. Saya enggak tahu seperti apa hasilnya," ujarnya dikutip dari Detik.

Sementara itu, ASN yang sedang menempuh pendidikan di London disebut masih dalam proses pemanggilan pulang ke Indonesia. Dody memperkirakan ASN tersebut akan tiba di Tanah Air dalam waktu dekat untuk menjalani pemeriksaan internal.

"Itu dulu kita panggil pulang. Mungkin nanti kayaknya Minggu datang, nanti Senin selesai kita proses," tuturnya.

Menurut Dody, kedua ASN tersebut memperoleh beasiswa yang dibiayai negara. Karena itu, ia menilai dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat melukai kepercayaan masyarakat.

"ASN itu kan dikasih makan oleh masyarakat. Masyarakat ini kan berbagai macam kategori. Ada yang punya, ada yang enggak punya. Kalau begitu tuh pasti akan melukai hati masyarakat yang mungkin menengah ke bawah," katanya.

Kementerian PU, lanjut Dody, masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Setelah proses pemeriksaan rampung, kementerian akan menentukan sanksi terhadap kedua ASN tersebut.

"Biar diperiksa dulu sama teman-teman dari BPSDM. Nanti kemudian kita akan ada sanksinya," ujar dia.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo turun langsung memantau pembangunan Sekolah Rakyat.

Bahkan, Dody sampai harus mencopot sejumlah pejabat agar proyek ini bisa selesai tepat waktu.

Dody mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan rampung Juni 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru pada Juli 2026.

"Insyaallah selesai di Juni 2026," ujar Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Ia menyebut progres pembangunan saat ini sudah 59 persen dan dipantau setiap hari. Menurut Dody, terdapat proyek Sekolah Rakyat yang progres pembangunannya bisa mencapai 1-2 persen per hari.

Dengan capaian tersebut, ia optimistis pembangunan 88 proyek Sekolah Rakyat dari 93 bisa selesai tepat waktu.

Meski begitu, Dody mengakui proses pembangunan berjalan di luar perkiraannya karena terjadi keterlambatan.

Ia menilai keterlambatan tersebut seharusnya tidak terjadi jika Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bekerja optimal.

Akibat kondisi tersebut, Dody mengaku mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sejumlah pejabat.

"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar perakiraan saya karena dengan komposisi profesional yang ada di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Harusnya keterlambatan seperti ini tidak boleh terjadi, tapi ya yang sudah sudahlah," ujar Dody.

"Sebagai akibat ini kemudian beberapa orang harus saya berhentikan dan saya harus turun tangan langsung untuk memantau. Tidak hanya memantau, tapi memberikan solusi lainnya," sambungnya.

Selama memantau pembangunan Sekolah Rakyat secara langsung, Dody mengaku kerap memberikan berbagai solusi percepatan, tetapi tidak dijalankan secara serius.

"Solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan, cuman mungkin waktu itu dikiranya sambil bercanda, sehingga tidak pernah diindahkan. Manakala kejadian itu benar-benar terjadi, mereka semua di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis agak gelagapan," ucap Dody.

Dody pun menyayangkan masih adanya oknum di lingkungan Kementerian PU yang mencoba melakukan praktik tidak terpuji dalam pembangunan proyek.

"Sayangnya teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain, masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan sekolah rakyat," katanya.

Ia bahkan menyebut proyek sempat nyaris mangkrak akibat persoalan tersebut.

"Sehingga, kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," ujar Dody.

Dody turut mengungkap masih ada sejumlah daerah dengan progres pembangunan terendah, yakni Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes.

Sementara itu, progres tertinggi tercatat di Sragen, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Medan.

Ia menilai proyek Sekolah Rakyat sangat penting karena merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

"Sekolah rakyat itu adalah ide dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memutus garis kemiskinan ekstrem," katanya.

Dody menyebut pendidikan menjadi cara paling efektif untuk memutus garis kemiskinan sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.