JAKARTA - Praktik penyelenggaraan haji nonprosedural yang kerap memakan korban jemaah mendapat pengawasan ketat dari negara. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggandeng Polri untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji guna memberantas sindikat haji ilegal .

Kesepakatan strategis ini dikunci melalui rapat koordinasi lintas lembaga di Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (20/4/2026).

Manuver pengawasan ini tidak hanya terpusat di ibu kota, melainkan akan menjalar hingga ke seluruh pelosok daerah. Kepolisian memastikan pembentukan Satgas Haji akan diturunkan secara hierarkis guna memantau pergerakan biro perjalanan nakal di akar rumput.

Langkah agresif ini merupakan instruksi langsung pimpinan Polri untuk merespons maraknya persoalan penipuan jemaah di lapangan. Wakabaintelkam Polri, Nanang Rudi Supriatna menjamin bahwa ruang gerak para pelaku kejahatan haji akan semakin sempit dengan adanya pengawasan berjenjang ini. Pendekatan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu.

"Satgas Haji ini dibentuk hingga ke tingkat Polres, kami berkolaborasi dengan Kementerian Haji sampai ke daerah, termasuk di tingkat kabupaten/kota," tegas Nanang.

Fokus utama dari sinergi ini mencakup pertukaran data intelijen antarinstansi serta pencegahan masif sebelum korban berjatuhan.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Harun Al Rasyid menilai kolaborasi ketat ini adalah kunci memotong rantai kejahatan sindikat secara cepat.

“Melalui koordinasi yang kuat, penanganan haji nonprosedural bisa dilakukan lebih efektif dan cepat,” ungkap Harun.

Pemerintah menargetkan kolaborasi ini mampu memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku kejahatan berkedok agama tersebut. Kehadiran negara mutlak diperlukan untuk menjamin keamanan masyarakat yang berniat menunaikan rukun Islam kelima.

Ke depannya, celah praktik ilegal dipastikan tertutup rapat demi menghadirkan ekosistem ibadah yang aman, transparan, dan terpercaya bagi seluruh calon jemaah Indonesia.

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Haji bakal menjerat pelaku haji ilegal dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri Brigjen M Irhamni mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian calon jemaah haji yang menjadi korban.

"Tentunya harapannya apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, korban-korban ini bisa mendapatkan pengembalian, baik secara langsung ataupun dengan tindak pidana pencucian uang nantinya," kata Irhamni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

"Kalau memang itu penyelenggara korbannya banyak, tentunya kami bisa lakukan penegakan hukum dengan tindak pidana pencucian uang," sambung dia.

Nantinya, dengan jeratan TPPU, Polri yang masuk dalam Satgas Haji itu akan menyita semua aliran dana hingga aset para pelaku tindak pidana soal haji.

"Jadi kami nanti cara bertindaknya adalah adanya pengaduan dari masyarakat ataupun dari Kementerian Haji dan Umrah yang sudah dilaporkan atau diadukan di sana, segera kami tindaklanjuti," ujar dia.

Satgas gabungan Polri dan Kemenhaj menggagalkan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan visa nonhaji.

Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid mengungkapkan penggagalan itu dilakukan pada Sabtu, 18 April 2026.

"Kemarin Alhamdulillah pada hari Sabtu dini hari kita sudah melakukan upaya penggagalan ya, upaya mencegah warga negara Indonesia yang kemudian akan melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji," kata Harun di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Pencegahan itu, kata Harun, dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Dia mengatakan, pihak gabungan sedang melakukan pendalaman terhadap delapan orang tersebut.

"Dan saat ini sedang dilakukan pendalaman terkait dengan kegiatan mobilisasi delapan warga negara Indonesia yang melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji ini," ujarnya.

IDXChannel - Satuan Tugas (Satgas) Haji membuka opsi akan menjerat pelaku haji ilegal dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen M. Irhamni mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian jamaah yang menjadi korban.

"Tentunya harapannya apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, korban-korban ini bisa mendapatkan pengembalian, baik secara langsung ataupun dengan tindak pidana pencucian uang nantinya," kata Irhamni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

"Kalau memang itu penyelenggara korbannya banyak, tentunya kami bisa lakukan penegakan hukum dengan tindak pidana pencucian uang," sambung dia.

Nantinya, dengan jeratan TPPU, Polri yang masuk dalam Satgas Haji itu akan menyita semua aliran dana hingga aset para pelaku tindak pidana soal haji.

"Kami nanti cara bertindaknya adalah adanya pengaduan dari masyarakat ataupun dari Kementerian Haji dan Umrah yang sudah dilaporkan atau diadukan di sana, segera kami tindaklanjuti," ujar dia.

Satgas gabungan Polri dan Kemenhaj menggagalkan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan visa nonhaji. Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid mengungkapkan penggagalan itu dilakukan pada Sabtu, 18 April 2026.

"Kemarin Alhamdulillah pada Sabtu dini hari kita sudah melakukan upaya penggagalan ya, upaya mencegah warga negara Indonesia yang kemudian akan melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji," kata Harun di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Pencegahan itu, kata Harun, dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Dia mengatakan, pihak gabungan sedang melakukan pendalaman terhadap delapan orang tersebut.

"Sedang dilakukan pendalaman terkait dengan kegiatan mobilisasi delapan warga negara Indonesia yang melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji ini," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Haji melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjelaskan soal kans penerapan pasal pencucian uang atau TPPU dalam penindakan kasus Haji dan Umrah.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni mengatakan penetapan pasal TPPU ini diharapkan dapat membantu jemaah yang hak-nya telah dirampas oleh oknum penyedia Haji dan Umrah.

"Kami bisa lakukan penegakan hukum dengan tindak pidana pencucian uang. sehingga korban-korban ini bisa dikembalikan asetnya ataupun uangnya melalui penyitaan yang kami lakukan," ujar Irhamni di Bareskrim, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, Direktorat Tipidter Bareskrim memiliki peran sebagai sebagai penegak hukum dalam Satgas Haji ini. Nantinya, penindakan bakal berangkat dari laporan aduan masyarakat maupun Kemenhaj untuk nantinya ditindaklanjuti oleh pihaknya.

"Jadi kami nanti cara bertindaknya adalah adanya pengaduan dari masyarakat ataupun dari Kementerian Haji dan Umrah yang sudah dilaporkan atau diadukan di sana, segera kami tindaklanjuti," pungkasnya.

Di samping itu, Wakabaintelkam Polri Irjen Nanang Supriatna mengatakan penindakan Satgas Haji ini juga dibentuk sampai jajaran Polres.

Oleh sebab itu, Polri dan Kemenhaj bisa berkoordinasi di tingkat daerah. Dia pun mengemukakan hotline agar memudar pengaduan bisa melalui 0812-1889-9191.

"Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat khususnya yang akan melaksanakan atau niat melaksanakan ibadah haji tahun ini, apabila ada hal-hal yang memang dirasa mungkin ada indikasi-indikasi penipuan bisa melaporkan melalui hotline tersebut," tutur Nanang.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Haji mengungkapkan ada sekitar 20 laporan kasus Haji dan Umrah yang dilaporkan ke Kemenhaj setiap harinya.

Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Harun Al Rasyid mengatakan untuk meminimalisir kasus itu, maka pihaknya memerlukan bantuan kepolisian.

Menurutnya, penindakan kasus Haji dan Umrah dengan menggandeng Polri bisa memberikan efek jera terhadap kejahatan kasus ini.

"Karena beberapa kasus ya, tidak kurang dari 20 kasus yang masuk dilaporkan ke Kementerian Haji per harinya, ini membutuhkan penanganan yang serius dan cepat agar kemudian ada efek jera ya," ujar Harun di Mabes Polri, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, sejauh ini sudah ada 95 kasus Haji dan Umrah yang dilaporkan ke Kemenhaj. Kasusnya beragam mulai dari pelanggaran visa non-Haji hingga haji khusus. Namun, paling banyak dilaporkan terkait dengan kasus Umrah.

"Ada yang sisa-sisa tahun lalu terkait dengan haji reguler, haji khusus, kemudian ada juga yang umrah. Nah, umrah ini menempati posisi yang terbanyak ya dari laporan-laporan itu," imbuhnya

Sementara itu, paling anyar Satgas Haji ini telah melakukan penindakan terhadap delapan jemaah yang berangkat dengan visa non-Haji pada Sabtu (18/4/2026).

"Ya, jadi kerja sama yang baik sudah dilakukan antara Satgas ini juga bantuan dari teman-teman di imigrasi ya, di Bandara Soekarno-Hatta," pungkasnya.

Adapun, Wakabaintelkam Polri Irjen Nanang Supriatna mengatakan bahwa peran Polri dalam satgas ini mulai dari hulu hingga hilir. Dari hulu, Polri bakal melakukan pengawasan secara ketat untuk meminimalisir kasus Haji dan Umroh melalui internet.

Pengawasan itu dilakukan bersama dengan Kementerian terkait seperti Komdigi untuk mencegah potensi tindak pidana haji melalui internet atau media sosial sebagai media promosi.

"Pelaksanaannya berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait dalam mengantisipasi, dalam memberi keamanan kepada masyarakat yang berangkat haji, kemudian mencegah potensi-potensi tindak pidana, dalam hal ini kebanyakan tindak pidana penipuan," tutur Nanang.

Bisnis.com, JAKARTA — Polri bersama dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan pembentukan Satgas Haji ini dibentuk agar memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia. Terlebih, pembentukan satgas ini juga dibentuk sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Dia menambahkan, Satgas Haji bakal mengedepankan edukasi dilakukan melalui sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar tidak tertipu travel ilegal.

Setelah itu, Polri bersama Wamenhaj juga bakal melakukan pengawasan ketat di bandara maupun pelabuhan. Terakhir, Polri bakal menindak tegas pelaku penipuan haji ilegal untuk memberikan efek jera.

"Satgas Haji akan bekerja terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan menyeluruh—mulai dari edukasi hingga penegakan hukum," imbuhnya.

Adapun, mantan Kadiv Humas Polri ini mengungkap bahwa pihaknya telah mencegah keberangkatan 1.243 calon jemaah haji yang menggunakan visa non-haji pada 2025.

Sementara itu, sepanjang tahun ini, Polri telah mengungkap 42 kasus terkait penipuan haji dan satu kasus tahap lanjutan dengan Kerugian Rp92,6 miliar.

"Di 2026 dari Polri sudah melakukan penindakan, melakukan proses penegakan hukum terkait menyangkut masalah penipuan dan berbagai macam modus tindak pidana haji, ada 42 kasus yang dalam penanganan total kerugian estimasi kurang lebih sekitar Rp 92,6 miliar," imbuhnya.

Adapun, Dedi mengimbau agar masyarakat agar tidak tergiur penawaran haji dengan visa non-resmi. Kemudian, memastikan travel memiliki izin resmi serta bisa segera melapor jika menemukan indikasi penipuan.

“Modus akan terus berkembang. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi kunci. Polri akan bertindak tegas demi melindungi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Travel Ilegal Ditindak

Di lain sisi, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa Satgas Haji ini akan menindak tegas biro perjalanan atau travel ilegal.

Menurutnya, sejauh ini masih terdapat oknum maupun kelompok yang mengajak masyarakat untuk berangkat haji menggunakan visa non-haji.

Oleh karenanya, Dahnil berharap agar angka penipuan atau tindakan haji secara ilegal bisa ditekan sebagaimana pembentukan Satgas Haji ini.

“Oleh sebab itulah saat ini yang paling efektif kami ingin kepolisian langsung menindak saja supaya ada efek jera,” tutur Dahnil.