Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Menariknya, penetapan tersangka terhadap pucuk pimpinan Ombudsman RI itu tak lama sejak dilantik di Istana Negara pada Jumat (10/4/2026). Belum genap satu pekan, Hery Susanto harus mendekam di balik jeruji besi usai ditangkap di kediamannya pada Rabu (16/4/2026).

Penangkapan Hery di rumahnya itu terpantau saat dia digiring ke mobil tahanan Kejagung RI pada Kamis (16/4/2026) sekitar 11.19 WIB. Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Hery tidak seperti tersangka lainnya yang tampil rapi saat keluar dari Gedung Bundar Kejagung.

Sebab, dengan wajah lesu dia hanya memakai kaos biru dan dibalut rompi tahanan khas Kejaksaan. Pada kedua tangannya, nampak borgol sudah dikenakan. Sementara itu, dia hanya memakai alas kaki sandal saat menjelang penahanannya di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan.

"Tim penyidik Jampidsus Kejagung RI menetapkan Tersangka HS selaku Ketua Ombudsman periode 2026-2031," ujar Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman. Nahdi di Kejagung.

Peran Hery

Syarief menjelaskan, duduk perkara kasus ini bermula saat PT TSHI memiliki persoalan terkait perhitungan PNBP oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI.

Kemudian, PT TSHI melalui pemiliknya berinisial LD telah memutar otak agar bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan itu. Salah satu upayanya itu yakni bertemu dengan Hery Susanto.

Kala itu, Hery Susanto menjabat sebagai anggota Komisioner Ombudsman pada 2021-2026. Menurut Syarief, Hery menyanggupi permintaan PT THSI. Bantuan itu salah satunya berupa melakukan pemeriksaan kepada Kemenhut RI yang seolah-olah berawal dari Pengaduan Masyarakat.

"Dalam proses melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Kehutanan RI tersebut, Sdr. HS mengatur sedemikian rupa sehingga kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan RI terhadap PT TSHI yang harus membayar uang denda adalah keliru," ujar Syarief.

Ombudsman pun mengoreksi permasalahan PNBP dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar kepada negara. Setelah itu, Hery bertemu dengan pihak PT THSI berinisial LO pada April 2025.

Tujuannya yakni meminta agar Ombudsman bisa menemukan masalah administrasi dalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak - Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PNBP IPPKH) yang dituangkan dalam Keputusan Kemenhut dengan kesepakatan Hery Susanto akan diberikan uang sejumlah Rp1,5 miliar.

Setelah serangkaian pemeriksaan Kemenhut selesai, sosok berinisial LKM diperintahkan oleh Hery untuk menyampaikan draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman kepada pihak PT TSHI.

"Dan menyampaikan pesan dari saudara HS bahwa Putusan Hasil Pemeriksaan akan sesuai harapan saudara LO dan untuk mengintervensi Kementerian Kehutanan RI sehingga menguntungkan PT TSHI," pungkasnya.

Atas perbuatannya itu, Hery Susanto dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Respons Ombudsman

Ombudsman RI menyatakan permintaan maaf usai Ketua Ombudsman periode 2021-2026, Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam siaran pers Ombudsman, pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik ini menyesalkan peristiwa dugaan korupsi yang menyeret Hery Susanto.

"Pimpinan Ombudsman RI Periode 2026-2031 menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa ini terjadi," ujar Ombudsman dikutip dalam siaran pers, Kamis (16/4/2026).

Ombudsman menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.

Oleh sebab itu, Ombudsman bakal menghormati dan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang dilakukan oleh Kejagung.

"Pimpinan Ombudsman RI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara ini kepada penegak hukum yang berwenang serta akan kooperatif," imbuhnya.

Adapun, Ombudsman juga tidak menampik sorotan publik yang tertuju kepada lembaga dengan adanya penetapan tersangka terhadap pucuk pimpinannya.

Namun demikian, untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, maka Pimpinan Ombudsman RI memastikan langkah-langkah internal yang diperlukan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

"Selain itu, fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman RI menyatakan permintaan maaf usai Ketua Ombudsman periode 2021-2026, Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam siaran pers Ombudsman, pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik ini menyesalkan peristiwa dugaan korupsi yang menyeret Hery Susanto.

"Pimpinan Ombudsman RI Periode 2026-2031 menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa ini terjadi," ujar Ombudsman dikutip dalam siaran pers, Kamis (16/4/2026).

Ombudsman menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.

Oleh sebab itu, Ombudsman bakal menghormati dan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang dilakukan oleh Kejagung.

"Pimpinan Ombudsman RI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara ini kepada penegak hukum yang berwenang serta akan kooperatif," imbuhnya.

Adapun, Ombudsman juga tidak menampik sorotan publik yang tertuju kepada lembaga dengan adanya penetapan tersangka terhadap pucuk pimpinannya.

Namun demikian, untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, maka Pimpinan Ombudsman RI memastikan langkah-langkah internal yang diperlukan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

"Selain itu, fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung," pungkasnya.

Sekadar informasi, Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola niaga pertambangan nikel 2013-2025 pada Kamis (16/4/2026).

Dalam kasus itu, Hery diduga menerima tawaran dari pihak swasta untuk membantu membuat surat rekomendasi agar bisa mengoreksi persoalan PNBP dari Kemenhut untuk PT TSHI. Atas jasanya itu, Hery diduga menerima imbalan sebesar Rp1,5 miliar saat menjabat sebagai komisioner Ombudsman pada 2025.

JAKARTA - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak pernah menyiapkan hingga menyerahkan dana untuk Pansus Haji DPR agar memengaruhi kebijakan kuota haji tambahan 2024. Selain itu, pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu juga tidak pernah menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Advokat Pembela Yaqut Cholil Qoumas, Dodi S Abdul Kadir yang menyebut bahwa informasi yang beredar tentang Gus Yaqut tersebut tidak benar dan membentuk opini publik menyudutkan kliennya tanpa dasar bukti yang jelas.

"Kami merasa ada hal-hal yang justru keluar dari proses penegak hukum. Apa yang mendasari dugaan kami itu adalah adanya framing, adanya pembentukan opini seakan-akan Gus Yaqut ini telah melakukan suatu kejahatan," Dodi dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Menurut Dodi, tuduhan bahwa Gus Yaqut menerima aliran dana hanya bertumpu pada asumsi dan informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.

"Kenyataannya, dasar informasi bahwa Gus Yaqut itu dikatakan menerima uang, dikatakan memberikan uang untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan di DPR, itu hanya didasarkan kepada rekaan, kepada asumsi, kepada keterangan-keterangan yang hingga saat ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya," katanya.

Doni menilai opini sudah diakselerasi untuk membentuk framing publik. Padahal, dalam prinsip hukum pidana, setiap tuduhan harus didasarkan pada fakta material yang dapat diuji.

"Ini seakan-akan Gus Yaqut ini adalah orang yang tidak memiliki nilai-nilai kebenaran, seakan-akan Gus Yaqut ini adalah seseorang yang memiliki karakter jahat. Pembentukan opini ini dilakukan melalui berita-berita," tegasnya.

Dodi juga menegaskan bahwa pihaknya telah menempuh langkah klarifikasi resmi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam proses tersebut, BPK juga tidak dapat menunjukkan bukti konkret terkait tuduhan penerimaan maupun pemberian dana ke DPR oleh Gus Yaqut.

"Badan Pemeriksa Keuangan hanya menyatakan bahwa mereka sebagai auditor menyimpulkan hal tersebut atau menyampaikan hal tersebut didasarkan kepada informasi-informasi yang tadinya diperoleh dengan menyebut nama seseorang, waktu kita minta klarifikasi, akhirnya tidak pernah ada ketegasan, dan tidak pernah bisa dilakukan klarifikasi," jelasnya.

Dodi mengaku tim kuasa hukum awalnya berupaya menahan diri terkait opini yang terus menyudutkan kliennya. Namun, belakangan pemberitaan yang dinilai tendensius malah semakin deras, sehingga membuat mereka akhirnya memberikan klarifikasi demi transparansi kepada publik.

"Tadinya kami menahan diri untuk tidak membuka ini. Namun, karena berita-berita semua menuju kepada pembentukan opini, seakan-akan Gus Yaqut ini adalah kriminal, orang jahat yang memang dari awal punya karakter dan niat-niat yang jahat, maka dengan berat hati kami harus melakukan klarifikasi demi transparansi publik, agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam masalah haji ini," ucapnya.

Tim kuasa hukum Gus Yaqut lainnya, Mellisa Anggraeni menambahkan, sejak awal proses hukum berjalan, pihaknya terus mengikuti perkembangan dan berupaya memberikan penjelasan di berbagai kesempatan. Namun, derasnya informasi yang dinilai tidak akurat membuat mereka perlu memberikan klarifikasi secara terbuka.

"Kami melihat penting bagi kami untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya untuk meluruskan berbagai pemberitaan yang kami anggap tidak benar dan patut untuk kami luruskan," tegasnya.

KPK Sita Uang USD1 Juta

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyita uang senilai USD1 juta. Uang itu diduga akan digunakan untuk 'mengondisikan' Pansus Haji DPR. Untuk memuluskan hal itu, uang tersebut kemudian dititipkan ke orang berinisial ZA yang belum diketahui

"Terkait dengan ada uang (USD) 1 juta yang dikembalikan, fakta yang kita temukan bahwa betul ada saksi atas nama ZA yang merupakan perantara untuk penyerahan uang ke anggota pansus," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Taufik menyatakan telah memeriksa ZA. Dari pemeriksaan diketahui uang yang dimaksud belum diserahkan ke pihak pansus.

"Artinya masih ada wacana-wacana, karena ini masih pembicaraan terus, dan tadi betul bahwa si tersangka yaitu Yaqut tidak hadir di pansus. Sehingga ini memang fakta yang kita temukan masih dipegang oleh saudara ZA," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK total menetapkan empat orang sebagai tersangka. Awalnya, KPK menetapkan Gus Yaqut dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka.

Kemudian terdapat dua tersangka baru, yakni Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

Dari empat tersangka tersebut, Gus Yaqut dan Gus Alex sudah ditahan. Sedangkan dua tersangka lainnya belum ditahan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penggeledahan kantor Kementerian PU oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada Kamis (9/4).

Dody melaporkan kepada Prabowo bahwa dirinya memberikan izin kepada penyidik Kejati Jakarta untuk mengakses seluruh ruangan di Kementerian PU guna menunjukkan tidak ada tebang pilih di kementerian yang ia pimpin.

"Saya kemudian lapor ke Bapak Presiden. Saya mengatakan 'Pak Presiden, saya izin kasih akses kepada seluruh penyidik, kepada teman-teman siapapun, jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih'," katanya kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4),

Ia menyebut saat laporan disampaikan, Presiden Prabowo sedang berada di luar Jakarta. Menurut Dody, Kepala Negara memberikan dukungan dan menyetujui langkah yang diambilnya.

Dody mengungkap penyidik Kejati DKI menggeledah sejumlah titik di Kementerian PU. Ada gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya, gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, ruang wakil menteri, hingga ruang kerjanya.

"Saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU karena saya juga haqul yakin bahwa seluruh jajaran di Kementerian PU juga ingin menunjukkan bahwa mereka juga baik-baik saja, maksudnya digeledah pun boleh-boleh saja," ujar Dody.

[Gambas:Youtube]

Ia mengaku terkejut dengan penggeledahan tersebut. Saat kegiatan berlangsung, Dody sedang menghadiri acara di lingkungan Kementerian PU.

Kemudian, ia mendapat informasi bahwa penyidik datang untuk melakukan pendalaman sejumlah kasus.

Dody mengaku tidak menanyakan secara rinci perkara yang dimaksud karena tidak ingin terlibat lebih jauh dan menilai hal tersebut sudah menjadi ranah aparat penegak hukum.

Setelah penggeledahan, Dody mengaku kondisi kesehatannya menurun. Ia menyebut mengalami stres dan GERD.

Ia juga baru mengetahui daftar barang yang dibawa penyidik pada Jumat setelah menerima laporan dari Biro Umum Kementerian PU. Menurut dia, sebagian besar barang yang diambil berupa buku catatan dan dan ada komputer.

Pada penggeledahan Kamis kemarin, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Dapot Dariarma menyatakan langkah tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam sejumlah proyek Tahun Anggaran 2023-2024.

"Penggeledahan di beberapa ruangan pada Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dari penggeledahan itu, kata dia, penyidik mengamankan beberapa barang yang diduga relevan dengan proses penyidikan berupa dokumen-dokumen dan perangkat elektronik.

"Selanjutnya terhadap barang yang telah diamankan akan dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan," jelasnya.

Ia menegaskan penanganan perkara akan dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perkembangan lebih lanjut terkait penanganan perkara ini akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejati Jakarta telah menggeledah sejumlah ruangan di gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Kasipenkum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan dari ruangan yang geledah terdapat ruang kerja Dirjen SDA dan Dirjen Cipta Karya.

"Termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan TA 2023-2024," ujar Dapot dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Dia menambahkan penggeledahan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT- 09/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 3 April 2026 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-28/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 9 April 2026.

Dalam penggeledahan itu, kata Dapot, pihaknya telah mengamankan sejumlah alat bukti seperti dokumen hingga perangkat elektronik.

"Selanjutnya terhadap barang-barang yang telah diamankan akan dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan," imbuhnya.

Adapun, Dapot menegaskan bahwa pihaknya bakal menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perkembangan lebih lanjut terkait penanganan perkara ini akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang Petral 2008-2015. Satu tersangka yaitu Mohammad Riza Chalid (MRC).

Tersangka lainnya yaitu BBG selaku mantan Managing Director Pertamina Energy Service (PES), AGS selaku Head Of trading Pertamina Energy Services (2012-2014), MLY selaku Senior Trader Pertamina Energy Services Pte Ltd (2009-2015), NRD selaku mantan Crude trading manager di PES, TFK selaku mantan VP ISC PT Pertamina dengan jabatan terakhir Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, dan IRW selaku Direktur perusahaan-perusahaan milik MRC.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menyebutkan, perkara bermula terkait adanya pengadaan minyak mentah dan produk kilang periode 2008-2015.

"Tim penyidik menemukan fakta perbuatan terdapat kebocoran informasi-informasi rahasia internal PES atau Petral Energy Services terkait mengenai kebutuhan minyak mentah dan gasoline serta informasi lainnya yang dilakukan oleh salah satu tersangka," kata Syarief saat konferensi pers penahanan, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, Riza Chalid bersama IRW melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi, mempengaruhi proses pengadaan minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan.

"Jadi pada intinya, saudara MRC melalui saudara IRW melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan baik di Petral maupun di Pertamina. Antara lain dengan saudara tersangka BBG, saudara IRW, saudara MLY, dan saudara TFK," ujarnya.

"Komunikasi tersebut baik berupa pengkondisian tender, informasi nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri), sehingga ada mark-up atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif," sambungnya.

Untuk memuluskan niat bulus itu, tersangka lainnya mengeluarkan pedoman yang bertentangan dengan risalah rapat direksi PT Pertamina. Setelah adanya pengkondisian, PES yang dibantu oleh perusahaan YR melakukan penandatanganan MOU terkait pemasokan produk kilang untuk tahun 2012 sampai tahun 2014.

"Proses tender atau pengadaan minyak mentah dan produk kilang tersebut menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga yang lebih tinggi, terutama untuk produk Gasoline 88 atau kita kenal dengan Premium 88 dan Gasoline 92, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina," ucapnya.

Kejagung langsung menahan lima dari tujuh tersangka tersebut dan titahan untuk 20 hari ke depan. Sedangkan tersangka BBG, berstatus tahanan kota lantaran kondisi kesehatan.

"Kemudian terhadap salah satu tersangka yaitu MRC, ini memang sudah menjadi DPO bagi Kejaksaan," tuturnya.

Kejagung masih menghitung kerugian negara akibat perkara ini masih bersama BPKP. Para Tersangka diduga melanggar Pasal 603 dan subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Mohammad Riza Chalid (MRC) sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral periode 2008–2015. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya.

Saat ini, Kejagung masih memburu Riza Chalid yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan. Kejagung telah menerbitkan red notice dan menggandeng Interpol untuk mempercepat proses penangkapan.

“MRC berstatus DPO dan kami terus berkoordinasi dengan Interpol serta sejumlah negara untuk menghadirkan yang bersangkutan ke Indonesia,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi saat konferensi pers di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Syarief menegaskan bahwa Riza Chalid diduga berperan besar dalam mengendalikan skema pengadaan melalui sejumlah perusahaan terafiliasi.

“MRC selaku beneficial owner dari beberapa perusahaan bersama dengan tersangka IRW memengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan,” ujar Syarief.

Dalam kasus ini, Riza Chalid disebut tidak bekerja sendiri. Ia diduga menggunakan jaringan perusahaan dan perantara untuk menjalin komunikasi dengan pejabat internal, baik di Petral Energy Services maupun di PT Pertamina.

Melalui komunikasi tersebut, proses tender diduga telah dikondisikan sejak awal. Informasi penting seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bocor dan dimanfaatkan untuk mengatur pemenang tender.

"Terjadi pengkondisian tender dan pemberian informasi nilai HPS sehingga menyebabkan markup harga dan proses pengadaan menjadi tidak kompetitif," ujarnya.

Akibat praktik tersebut, rantai pasok minyak menjadi lebih panjang dan harga pembelian meningkat, khususnya untuk produk gasolin 88 (Premium) dan gasolin 92, yang berdampak pada kerugian negara.

Adapun tersangka lainnya yaitu BBG selaku mantan Managing Director Pertamina Energy Service (PES), AGS selaku Head Of trading Pertamina Energy Services (2012-2014), MLY selaku Senior Trader Pertamina Energy Services Pte Ltd (2009-2015), NRD selaku mantan Crude trading manager di PES, TFK selaku mantan VP ISC PT Pertamina dengan jabatan terakhir Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, dan IRW selaku Direktur perusahaan-perusahaan milik MRC.

Kejagung langsung menahan lima dari tujuh tersangka tersebut dan ditahan untuk 20 hari ke depan. Sementara untuk tersangka BBG, berstatus tahanan kota lantaran kondisi kesehatan.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral periode 2008–2015. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik mengantongi alat bukti yang cukup dari hasil penyidikan mendalam.

“Pada hari ini, tim penyidik menetapkan tujuh orang tersangka dalam perkara dugaan pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral tahun 2008 sampai dengan 2015,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Syarief menjelaskan, perkara ini bermula dari temuan adanya kebocoran informasi rahasia internal Petral Energy Services terkait kebutuhan minyak mentah dan gasolin.

Selain itu, terdapat peran pihak swasta yang memengaruhi proses tender. Tersangka MRC selaku beneficial owner sejumlah perusahaan bersama tersangka IRW diduga mengintervensi proses pengadaan melalui komunikasi dengan pejabat internal Petral dan Pertamina.

“Komunikasi tersebut berupa pengkondisian tender, pemberian informasi nilai HPS, sehingga terjadi markup harga karena proses pengadaan menjadi tidak kompetitif,” jelasnya.

Menurut Syarief, praktik tersebut menyebabkan rantai pasok menjadi lebih panjang dan harga pembelian meningkat, terutama untuk produk gasolin 88 (Premium) dan gasolin 92, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina.

Adapun, tujuh tersangka tersebut yakni BPG, AGS, MLY, NRD, TFK, MRC, dan IRW, yang berasal dari internal Pertamina, Petral, serta pihak swasta. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

JAKARTA - Majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada mantan Dirut Inhutani V Dicky Yuana Rady dalam perkara korupsi izin pemanfaatan hutan. Amar putusan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Hakim menilai Dicky terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dicky terbukti menerima suap berkaitan dengan jabatannya untuk kepentingan perusahaan penyuap yakni PT Paramitra Mulia Langgeng

"Menyatakan terdakwa Dicky Yuana Rady telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," ujar ketua majelis hakim Teddy Windiartono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Dicky diduga menerima suap senilai SGD199 ribu yang diterimanya dalam dua kali pembayaran. Uang suap itu berasal dari Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng Djunaidi Nur yang diberikan melalui asisten pribadinya Aditya Simaputra.

Hakim juga menghukum Dicky untuk menjalani masa hukuman 4 tahun penjara. Selain itu, hakim juga menghukum Dicky untuk membayar denda Rp200 juta subsider pidana kurungan 90 hari dan uang pengganti SGD10 ribu subsider kurungan satu tahun.

Pembayaran denda atau uang pengganti disesuaikan dengan kurs saat pidana itu dilakukan. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dicky Yuana Rady oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata Teddy.

Dalam persidangan itu baik jaksa maupun terdakwa yang didampingi kuasa hukum menyatakan pikir-pikir. Artinya, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan tengah mengkaji sejumlah dokumen keuangan. Hal itu ia sampaikan merespons terkait pihaknya yang belum kembali memanggil eks Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

"Ya mungkin sedang di telaah, sedang dikaji apa yang ada dari data-data dokumen keuangan dan lain-lain gitu ya, mungkin dari penyidik memastikan dulu statusnya dan lain-lain sudah bisa lagi untuk dilakukan panggilan," kata Setyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia mengungkapkan, hingga saat ini ia belum menerima perkembangan terkait kapan pemanggilan yang bersangkutan. "Saya belum terkonfirmasi dari penyidik kapan akan dilakukan panggilan atau pemeriksaan," ujarnya.

Setyo menegaskan, penyidikan perkara di BJB ini terus berjalan.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Hal ini dilakukan setelah melakukan pendalaman terkait dugaan penyimpangan, pengondisian dalam proses pengadaan iklan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menambahkan, saat ini pihaknya fokus mendalami komunikasi yang dilakukan eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) dengan pihak BJB.

"Kemudian di kluster kedua, kami masuk untuk mendalami bagaimana komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh Pak RK, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan pihak BJB," kata Budi kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

KPK lanjut Budi, juga mendalami perihal aktivitas Ridwan Kamil bepergian ke luar negeri, termasuk bersama siapa hingga sumber pembiayaan.

"Kemudian kami masuk lagi untuk mendalami aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya," ujarnya.

Selain itu, KPK juga mendalami penukaran uang yang dilakukan Ridwan Kamil yang diduga mencapai miliar rupiah pada periode 2021-2024.

"Sejauh ini kami mengcapture, ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil lima biro travel haji pada Senin (6/4/2026). Pemanggilan dilakukan untuk mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).

Adapun kelima biro travel haji yang dipanggil yakni, UI selaku Komisaris PT Gema Shafa Marwa Tours; KCP selaku Manager Divisi Umrah dan Haji PT Abdi Ummat Wisata; AF selaku Manajer Operasional PT Adzikra; AFN selaku General Manager PT Aero Globe Indonesia dan EM selaku Direktur Utama PT Afiz Nurul Qolbi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," katanya.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atau agen perjalanan pada pekan depan.

Pemeriksaan ini dalam rangka melengkapi penyidikan perkara kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dkk.

"Dalam perkara ini, penyidik minggu depan juga akan mulai maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi diantaranya para PIHK," ucap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Budi menambahkan, pemeriksaan tersebut bukan hanya terpusat di Gedung Merah Putih Jakarta, tetapi juga di beberapa daerah asal PIHK.

"Pemeriksaan di daerah harapannya juga dapat langsung secara efektif karena memang dibutuhkan pemeriksaan kepada pihak-pihak dimaksud," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan atau suap proyek. Operasi senyap ini berlangsung pada Jumat (13/3/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan tim penindakan lembaga antirasuah telah mengamankan 27 orang yang terdiri dari ASN dan pihak swasta.

"Adapun terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup hari ini di wilayah Cilacap diduga adanya penerimaan uang dilakukan oleh pihak bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap," kata Budi kepada jurnalis, Jumat (13/3/2026).

Selain mengamankan 27 orang, KPK juga menyita uang, tapi Budi belum dapat merincikan nominalnya karena tim masih melakukan kegiatan di lapangan dan pemeriksaan intensif terhadap para terperiksa.

OTT ini merupakan ketiga di Jawa Tengah. Pertama, Bupati Pati, Sudewo yang ditangkap pada Senin (19/1/2026). Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan Caperdes (calon perangkat desa) yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya, jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka mereka diancam tidak dapat mengikuti seleksi di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Kedua, pada Selasa (3/3/2026), KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq dan ditetapkan sebagai tersangka di keesokan harinya. Dia diduga menyalahgunakan jabatan untuk memenangkan perusahaan keluarga dalam pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Pekalongan.

Tak hanya itu, dia disangkakan menerima gratifikasi. Dari upaya monopoli pengadaan jasa, Fadia menerima Rp5,5 miliar dari nilai kontrak antara perusahaan dengan Pemkab Pekalongan senilai Rp46 miliar.