PASURUAN - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan unsur pemda, kades, dan perangkat desa mengedepankan transparansi serta akuntabilitas soal Dana Desa. Menurutnya, Dana Desa bersumber dari uang negara, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan secara profesional.

"Dana Desa adalah bagian dari APBN yang memiliki tanggung jawab besar. Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substansi," ujar Misbakhun dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (30/4/2026). Kegiatan hasil kerja sama DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu diikuti para kades se-Kabupaten Pasuruan.

Dalam acara yang dihadiri jajaran pemda dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Kabupaten Pasuruan itu, Misbakhun menuturkan, dana desa merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan dari tingkat paling bawah. Dana Desa juga sebagai upaya nyata untuk mengatasi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Wakil rakyat asal Kabupaten Pasuruan itu lantas menceritakan soal Dana Desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak UU itu diberlakukan, pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengelola masyarakatnya.

Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan alokasi dana desa dari tahun ke tahun. "Peningkatan ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun dari desa," ucap legislator Partai Golkar tersebut.

Namun, Misbakhun juga mewanti-wanti tentang pentingnya kapasitas pengelolaan yang memadai seiring peningkatan anggaran untuk masyarakat desa. Menurutnya, saat ini masih ada berbagai kendala di lapangan dalam penggunaan Dana Desa, seperti lemahnya dokumentasi, kurangnya transparansi, ketidaksesuaian antara perencanaan, dan realisasi anggaran.

"Kepala desa tidak dipilih karena keahlian administrasi, tetapi karena ketokohan di masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan, bimbingan teknis, dan edukasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang berujung pada persoalan hukum," kata mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini.

Misbakhun menekankan pentingnya peran BPK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara. Ia mendorong para kades aktif membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemda dan BPK, guna memperoleh arahan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Ia mengingatkan bahwa desa merupakan ujung paling depan dalam pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, Misbakhun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan kualitas pengelolaan Dana Desa demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Tujuan utama Dana Desa ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tutur Ketua Umum Depinas SOKSI ini.

Dalam sosialisasi itu, Misbakhun juga membuka ruang untuk menyerap aspirasi dari para kades, terutama mengenai program-prgram pemerintah bagi masyarakat perdesaan. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar itu pun menegaskan dukungannya atau berbagai upaya penguatan perekonomian di perdesaan desa, termasuk melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto.

"Koperasi desa bisa menjadi bagian dari upaya pendistribusian barang dan jasa yang lebih merata di masyarakat," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan program perumahan berjalan tepat sasaran.

"Kami melakukan koordinasi dengan BPK. Pada 2026 ini, program bedah rumah (BSPS) mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga perlu kami pastikan pelaksanaannya tepat sasaran, prosedurnya terpenuhi, serta didukung data yang akurat dari BPS," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, program-program perumahan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Dengan begitu, harapannya masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui program-program perumahan ini," katanya.

Ara bertemu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Haerul Saleh sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, khususnya dalam memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Selain itu, koordinasi ini juga menegaskan komitmen Kementerian PKP dalam meningkatkan kualitas tata kelola program, seiring dengan meningkatnya skala intervensi pemerintah di sektor perumahan, termasuk melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Melalui sinergi yang kuat dengan BPK, Kementerian PKP optimistis pelaksanaan program perumahan ke depan akan semakin tepat sasaran, memberikan manfaat nyata, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Sebelumnya, Ara mengatakan sekitar 80 persen anggaran kementeriannya tahun ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).

Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program BSPS.

Ia menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.

Menurut dia, program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan) menyoroti masih adanya sejumlah persoalan dalam pengawasan dan pemeriksaan perpajakan sehingga memengaruhi upaya optimalisasi penerimaan negara.

Temuan itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025, khususnya pemeriksaan kinerja atas pengawasan dan pemeriksaan dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan pada 2023 hingga 2025 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dalam laporan tersebut, BPK mencatat DJP sebenarnya telah melakukan berbagai langkah pengawasan berbasis risiko, termasuk menerbitkan 162.658 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan 311.736 Surat Penugasan Pemeriksaan (SP2) selama tiga tahun terakhir.

Dalam periode itu, DJP menetapkan target penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan kepatuhan material sebesar Rp 234 triliun dan dari kegiatan pemeriksaan perpajakan sebesar Rp 210,5 triliun.

Namun, BPK menyimpulkan masih ada persoalan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan pengawasan perpajakan yang berpotensi mengurangi efektivitas penerimaan negara.

"Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas pengawasan dan pemeriksaan perpajakan, yang apabila tidak segera diatasi akan memengaruhi efektivitas dalam mendukung optimalisasi penerimaan perpajakan," tulis laporan tersebut dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Salah satu sorotan BPK adalah perencanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dinilai belum sepenuhnya berbasis sektor prioritas dan risiko ketidakpatuhan wajib pajak (WP).

Menurut BPK, perencanaan yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan sektor usaha prioritas, peta risiko kepatuhan, kemampuan bayar WP, hingga analisis transaksi yang berpotensi menambah penerimaan negara secara signifikan.

Kondisi ini dinilai membuat daftar prioritas pengawasan dan pemeriksaan belum sepenuhnya mencerminkan potensi penerimaan negara yang optimal.

Selain itu, BPK juga menyoroti pelaksanaan pengawasan kepatuhan WP yang belum didukung pengendalian yang cukup.

Salah satu temuannya, pelaksanaan pengawasan belum dapat memastikan pemenuhan komitmen pembayaran WP senilai Rp 14,92 triliun.

Nilai itu dinilai berisiko menjadi potensi penerimaan negara yang belum optimal diamankan.

Tak hanya itu, BPK juga menemukan masih ada prosedur pengawasan dan pemeriksaan yang belum berjalan memadai.

Salah satu contohnya terdapat pengawasan pada sektor mineral nikel yang dinilai belum menggunakan pengujian risiko secara cukup untuk melihat potensi kepatuhan pajak.

Selain itu, pemeriksaan atas empat wajib pajak juga disebut belum sepenuhnya didukung prosedur pengujian yang memadai, termasuk terkait penyusutan, penentuan harga penjualan, hingga pemanfaatan kompensasi kerugian.

Menurut BPK, kondisi tersebut berisiko membuat hasil pengawasan dan pemeriksaan pajak kurang efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung penerimaan negara.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan, antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk menyusun kajian perencanaan pengembangan CRM Fungsi Pengawasan dan CRM Fungsi Pemeriksaan dengan menambahkan variabel KLU Prioritas.

"Serta melakukan analisis secara komprehensif atas seluruh potensi perpajakan dari transaksi pengalihan saham, termasuk transaksi pengalihan saham pada WP terkait tahun 2024, untuk dilakukan pengawasan kepatuhan WP sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," jelasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Anggota Komisi XII sekaligus Badan Anggaran DPR Fraksi PDIP Cornelis menyampaikan catatan mendalam terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai ketahanan energi nasional. Cacatannya itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Selain mengesahkan berbagai produk legislasi, rapat paripurna tersebut juga menjadi wadah strategis bagi DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan melalui penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Di antara berbagai laporan yang dibahas, Cornelis memberikan sorotan khusus pada isu ketahanan energi nasional, terutama temuan mengenai belum memadainya cadangan energi, khususnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

"Penyampaian laporan BPK ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk terus memperbaiki tata kelola energi nasional. Kami melihat pentingnya penguatan cadangan BBM dan LPG sebagai pilar stabilitas ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi catatan konstruktif agar pencapaian target ketahanan energi di sektor minyak dan gas bumi dapat semakin optimal di masa mendatang," ujar Cornelis.

Mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode ini menekankan bahwa temuan BPK harus dijadikan momentum berharga untuk mempererat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Ia mendorong agar dilakukan dialog yang lebih intensif dengan seluruh mitra kerja agar setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga mendukung program-program strategis pemerintah.

"Kami berharap hasil audit BPK ini betul-betul diperhatikan secara serius dan jangan dianggap angin lalu. Perlu diingat bahwa ketahanan energi ini merupakan salah satu program unggulan Presiden yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, tindak lanjut atas temuan ini bersifat krusial dan mendesak," tegas Cornelis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah (pemda) terkait ketahanan pangan, pembangunan manusia (PM), perbankan daerah, serta pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hasil pemeriksaan dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 yang disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, kepada pimpinan DPD di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

“IHPS II Tahun 2025 memuat ringkasan hasil pemeriksaan dari 685 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) meliputi 7 LHP keuangan, 237 LHP kinerja, serta 441 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). Khusus untuk pemda dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terdapat 520 LHP, yang terdiri atas 2 LHP keuangan, 185 LHP kinerja, dan 333 LHP DTT,” kata Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, dalam keterangan resmi.

Pada pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan, BPK merekomendasikan gubernur agar melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memfasilitasi dan mendampingi dalam penyusunan Rencana Pangan Daerah (RPD). Selain itu, gubernur juga disarankan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan dalam rangka memfasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

“BPK juga merekomendasikan gubernur agar berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Bapanas untuk melakukan integrasi sistem informasi pangan dan penyusunan proyeksi neraca pangan daerah yang akurat dan tepat waktu,” ujar Budi Prijono.

Untuk pemeriksaan tematik nasional PM, pihaknya menyampaikan rekomendasi agar kepala daerah menyusun perencanaan yang memadai untuk menyediakan bangunan, prasarana, dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar dan kebutuhan guna mendukung pelayanan kesehatan.

Rekomendasi berikutnya adalah kepala daerah disarankan melakukan pemutakhiran data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), serta sarana prasarana secara berkala sesuai kondisi riil berdasarkan data yang lengkap dan valid.

Terkait potret perbankan daerah, BPK mengidentifikasi sejumlah temuan signifikan pada 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPK merekomendasikan direksi BPD melakukan diversifikasi sumber pendanaan yang efisien untuk menghindari ketergantungan terhadap nasabah tertentu, lalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyetujui pemberian kredit atau restrukturisasi kredit, serta melakukan langkah-langkah penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

IHPS II Tahun 2025 memuat pula hasil pemeriksaan signifikan yang dilaksanakan pada 89 pemda terkait pengelolaan PDRD.

BPK merekomendasikan kepala daerah terkait untuk menetapkan regulasi yang sesuai dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang PDRD secara lengkap dan mutakhir.

Pihaknya turut merekomendasikan kepala daerah menyusun dan mengusulkan target anggaran pendapatan PDRD yang didukung penghitungan potensi PDRD serta mempertimbangkan kebijakan makroekonomi daerah sesuai ketentuan.

Sejak 2005 hingga semester I 2025, lanjut dia, BPK telah menyampaikan 785.257 rekomendasi kepada seluruh entitas yang diperiksa.

Untuk pemda dan BUMD, rekomendasi yang diberikan sebanyak 637.016 atau 81,1 persen dari total rekomendasi, dengan persentase yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 80,9 persen.

Pemda dengan tingkat penyelesaian tinggi di antaranya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dan Pemkab Sukoharjo yang masing-masing 99,7 persen, serta Pemkab Madiun sebesar 99,4 persen.

“Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi atas tingginya komitmen dari kepala daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK serta meletakkan harapan kepada DPD sebagai representasi daerah untuk mengoptimalkan peran pengawasannya. Sinergi ini krusial untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang semakin akuntabel dan perbaikan berkelanjutan di seluruh daerah,” ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah (pemda) terkait ketahanan pangan, pembangunan manusia (PM), perbankan daerah, serta pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hasil pemeriksaan dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 yang disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Budi Prijono kepada Pimpinan DPD di Jakarta, Kamis.

“IHPS II Tahun 2025 memuat ringkasan hasil pemeriksaan dari 685 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) meliputi 7 LHP Keuangan, 237 LHP Kinerja, serta 441 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Khusus untuk pemda dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terdapat 520 LHP, yang terdiri atas 2 LHP Keuangan, 185 LHP Kinerja dan 333 LHP DTT,” kata Wakil Ketua BPK Budi Prijono dalam keterangan resmi.

Pada pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan, BPK merekomendasikan Gubernur agar melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memfasilitasi dan mendampingi dalam penyusunan Rencana Pangan Daerah (RPD). Selain itu juga Gubernur disarankan untuk berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan dalam rangka memfasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

“BPK juga merekomendasikan Gubernur agar berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Bapanas untuk melakukan integrasi sistem informasi pangan dan penyusunan proyeksi neraca pangan daerah yang akurat dan tepat waktu,” ujar Budi Prijono.

Untuk pemeriksaan tematik nasional PM, pihaknya menyampaikan memberikan rekomendasi agar kepala daerah menyusun perencanaan yang memadai untuk menyediakan bangunan, prasarana, dan alat kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar dan kebutuhan guna mendukung pelayanan kesehatan.

Rekomendasi berikutnya adalah kepala darah disarankan melakukan pemutakhiran data peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), serta sarana prasarana secara berkala sesuai kondisi riil berdasarkan pemutakhiran yang lengkap dan valid.

Terkait potret perbankan daerah, BPK mengidentifikasi sejumlah temuan signifikan pada 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPK merekomendasikan direksi BPD melakukan diversifikasi sumber pendanaan yang efisien untuk menghindari ketergantungan terhadap nasabah tertentu, lalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyetujui pemberian kredit atau restrukturisasi kredit, serta melakukan langkah-langkah penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

IHPS II Tahun 2025 memuat pula hasil pemeriksaan signifikan yang dilaksanakan pada 89 pemda terkait pengelolaan PDRD.

BPK merekomendasikan kepala daerah terkait untuk menetapkan regulasi sesuai dan selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang PDRD secara lengkap dan mutakhir.

Pihaknya turut merekomendasikan kepala daerah menyusun dan mengusulkan target anggaran pendapatan PDRD yang didukung penghitungan potensi PDRD dan mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah sesuai ketentuan.

Sejak tahun 2005 hingga semester I 2025, lanjut dia, BPK telah menyampaikan 785.257 rekomendasi kepada seluruh entitas yang diperiksa.

Untuk pemda dan BUMD, rekomendasi yang diberikan sebanyak 637.016 rekomendasi atau 81,1 persen dari total rekomendasi, dengan persentase yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 80,9 persen.

Pemda dengan tingkat penyelesaian tinggi di antaranya pemerintah kabupaten (pemkab) Pati dan pemkab Sukoharjo yang masing-masin 99,7 persen, dan pemkab Madiun 9,4 persen.

“Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi atas tingginya komitmen dari kepala daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK serta meletakkan harapan kepada DPD sebagai representasi daerah untuk mengoptimalkan peran pengawasannya. Sinergi ini krusial untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang semakin akuntabel dan perbaikan berkelanjutan di seluruh daerah,” ungkapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap capaian dan catatan strategis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025. Pemeriksaan menyoroti ketahanan pangan dan pembangunan manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan hal tersebut saat penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada pimpinan DPR di Jakarta, Selasa (21/4/2026). “Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas K/L/BUMN untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi,” kata Isma.

Pada sektor ketahanan pangan, BPK mencatat produksi beras 2025 mencapai 34,71 juta ton atau meningkat 13,36 persen dibanding 2024. Pemerintah juga menyerap 3 juta ton beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah tanpa impor.

Meski pemerintah mencatat capaian positif, BPK menilai penguatan koordinasi dan sistem data masih menjadi pekerjaan rumah. BPK merekomendasikan Menko Pangan mempercepat penyusunan Rencana Pangan Nasional 2025–2029 serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi.

BPK juga meminta kementerian dan lembaga terkait menyempurnakan sistem informasi agar terbentuk ekosistem data pangan yang terintegrasi. Selain itu, perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi riil serta didukung infrastruktur irigasi.

Pada sektor pembangunan manusia, BPK mencatat upaya percepatan penanganan tuberkulosis mulai berjalan di daerah. Pemerintah daerah menjadikan indikator penemuan, pengobatan, dan pencegahan TBC sebagai target program.

BPK menilai desain kebijakan masih perlu diperkuat, terutama dalam koordinasi lintas sektor. Menko PMK diminta menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Dalam bidang kesehatan, BPK merekomendasikan penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kemendagri untuk memperjelas mekanisme kapitasi di fasilitas kesehatan daerah 3T. Sementara di sektor pendidikan, peningkatan pemanfaatan data Dapodik menjadi fokus untuk mendukung kebijakan daerah.

Selain itu, IHPS II 2025 juga memuat pemeriksaan sektor energi, pupuk, hingga kinerja BUMN. Ketua BPK menyebut pemeriksaan investigatif menemukan indikasi kerugian negara Rp274,6 miliar dan nilai kerugian negara Rp6,8 triliun.

IHPS II 2025 merangkum 685 laporan hasil pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, BPK mencatat potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp42,87 triliun melalui pengungkapan kerugian, potensi kerugian, serta ketidakefisienan anggaran.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan capaian positif hasil pemeriksaan tematik terkait pilar strategis pembangunan nasional, yakni ketahanan pangan dan pembangunan manusia yang menjadi bagian dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025.

“Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga/BUMN untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi sehingga efektivitas program atau kegiatan pemerintah dapat lebih optimal,” kata Ketua BPK Isma Yatun dalam penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikutip dari keterangan resmi BPK RI di Jakarta, Selasa.

Hasil pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan menunjukkan beberapa capaian positif dari program tersebut, antara lain produksi beras pada tahun 2025 sebanyak 34,71 juta ton atau naik sebesar 13,36 persen dibandingkan tahun 2024 dan tanpa impor. Kemudian juga kebijakan serap gabah tahun 2025 berhasil menyerap beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah sebanyak 3 juta ton.

Seiring dengan capaian positif, BPK turut merekomendasikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan agar melakukan koordinasi dengan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait untuk mendapatkan masukan atas konsep pembangunan data dan sistem informasi lebih terstruktur.

Menko Pangan disarankan pula mempercepat penetapan dokumen Rencana Pangan Nasional (RPN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2025-2029.

Pihaknya juga merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menteri Pertanian (Mentan), dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk menyempurnakan sistem informasi yang dimiliki masing-masing kementerian, sehingga terwujud ekosistem data pangan yang saling berbagi pakai. Rekomendasi lainnya terhadap Mentan perihal kebutuhan untuk menetapkan perencanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil, serta berkoordinasi dengan Kementerian PU terkait irigasi.

Untuk pemeriksaan tematik nasional pembangunan manusia, IHPS ini mencatat sejumlah capaian strategis yang telah diraih. Salah satunya ialah pemerintah daerah (pemda) telah melakukan upaya percepatan penuntasan tuberkulosis (TBC) dengan menjadikan target indikator penemuan, pengobatan, dan pencegahan TBC yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai target kegiatan penuntasan TBC di daerah.

Terkait desain kebijakan pada pemeriksaan tematik pembangunan manusia, BPK merekomendasikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) berkoordinasi dengan pimpinan K/L untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Penetapan NSPK untuk mengatur hubungan kerja dan koordinasi lintas K/L, pemda, dan pemangku kepentingan terkait secara lebih berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan manusia bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam bidang kesehatan, pihaknya merekomendasikan Menteri Kesehatan melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini dilakukan guna memperjelas regulasi dan mekanisme pemberian kapitasi (metode pembayaran di muka/pre-payment) khusus untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di daerah 3T serta Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Mengenai sektor pendidikan, BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kesepakatan bersama Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan peran pemda dalam peningkatan kualitas dan pendayagunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk kebijakan bidang pendidikan di daerah.

Sejalan dengan upaya memperkuat akuntabilitas publik, IHPS II Tahun 2025 turut memuat hasil pemeriksaan signifikan lainnya, antara lain pemeriksaan atas ketahanan energi sektor minyak dan gas bumi; pemeriksaan atas kebijakan, tata kelola, dan strategi ketersediaan pupuk; pemeriksaan pendapatan, biaya, dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN); serta perhitungan bagi hasil migas pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Petronas Carigali Ketapang II, dan KKKS PT Pertamina EP.

Selain itu, lanjut Isma, BPK juga berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, di antaranya melalui dukungan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Upaya ini dilaksanakan melalui pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp274,6 miliar dan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp6,8 triliun, serta pengungkapan illegaldrilling yang dilakukan oleh masyarakat, yang kemudian dibeli dan dibebankan sebagai costrecovery ke negara sebesar Rp1,71 triliun,” ungkap dia.

IHPS II Tahun 2025 memuat ringkasan 685 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 7 LHP Keuangan, 237 LHP Kinerja, dan 441 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Berdasarkan 685 LHP tersebut, BPK telah mendukung penyelamatan keuangan negara sebesar Rp42,87 triliun, melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp18,53 triliun, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp24,34 triliun.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyelenggarakan konferensi pengenalan United Nations Board of Auditors (UN BoA) di Bali pada tanggal 20 hingga 27 April 2026 sebagai bagian persiapan untuk menjalankan peran sebagai anggota UN BoA periode 2026 - 2032.

Konferensi ini merupakan tahapan penting dalam persiapan Indonesia untuk berkontribusi terhadap akuntabilitas secara global dan hubungan multilateral.

Wakil Ketua BPK Budi Prijono membagikan pengalaman terkait pemeriksaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Pemeriksaan atas entitas PBB, khususnya misi pemeliharaan perdamaian dan misi pendukung, dilaksanakan dalam lingkungan yang kompleks dan multi dimensional dengan mandat yang beragam, risiko operasional, serta dinamika lintas budaya,” ucapnya dalam konferensi tersebut dikutip dari keterangan resmi BPK di Jakarta, Selasa.

Dirinya juga menekankan bahwa pemeriksaan PBB yang efektif tak hanya memerlukan keahlian teknis yang kuat, tetapi juga kemampuan adaptasi, pertimbangan profesional yang matang, kesadaran budaya, serta kepatuhan yang ketat terhadap peraturan PBB, mengingat pemeriksa BPK mewakili institusi sekaligus Indonesia di tingkat internasional.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan ucapan selamat kepada BPK atas terpilihnya sebagai anggota UNBoA yang merupakan pencapaian bersejarah bagi BPK sebagai institusi maupun bagi Indonesia.

Dia menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia mencerminkan kuatnya kepercayaan internasional terhadap kredibilitas institusi, serta memperkuat posisi strategis Indonesia dalam sistem multilateral.

“Di tengah meningkatnya tuntutan reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNBoA memiliki peran penting tidak hanya dalam pengawasan keuangan, melainkan juga dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, dan integritas, untuk menjaga kredibilitas organisasi,” kata Arrmanatha.

Konferensi ini dihadiri oleh para pejabat dari BPK dan Kementerian Luar Negeri, termasuk Direktur Jenderal, Staf Ahli dari BPK, Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, serta 102 pemeriksa organisasi internasional.

Rangkaian kegiatan ini akan menghadirkan narasumber dari pejabat PBB serta anggota Audit Operations Committee (AOC) dari UN BoA untuk berbagi wawasan mengenai tata kelola PBB, praktik pemeriksaan internasional, serta realitas operasional pemeriksaan di lingkungan PBB.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara berwenang melakukan audit kerugian negara. Adapun putusan perkara nomor: 28/PUU-XXIV/2026 diputuskan pada Senin, 9 Februari 2026.

Fahri Bachmid berpendapat bahwa jika ditelaah secara seksama dan cermat seluruh pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan secara terang bahwa kewenangan konstitusional untuk menghitung dan menyatakan kerugian keuangan negara berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Putusan ini memperkuat posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam perkara tindak pidana korupsi,” kata Fahri Bachmid dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Fahri menegaskan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional (mandatory constitutional), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fahri memandang bahwa dalam putusan ini, MK telah menjalankan fungsinya sebagai "the final interpreter of constitution" untuk menghilangkan kerancuan kewenangan antarlembaga dalam menentukan kerugian negara.

“Artinya, secara faktual lembaga lain sering dilibatkan, tetapi secara mandatory hanya temuan atau hasil perhitungan BPK yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara konstitusional dalam menentukan jumlah kerugian riil (declare final),” tuturnya.

Dia melihat hal ini sejalan dengan paradigma hukum tipikor, yaitu hanya kerugian yang bersifat faktual (actual loos) yang menjadi pijakan penentuan kerugian keuangan negara, bukan total loos atau potential loos. “Itu merupakan kaidah dan prinsip dasar dalam persoalan ini,” katanya.

Fahri menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 9 Februari 2026 secara expressis verbis bahwa BPK adalah lembaga yang memiliki wewenang konstitusional tunggal untuk menyatakan, menghitung, dan menetapkan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

“Walaupun secara teknis putusan ini menolak permohonan uji materi terhadap ketentuan norma Pasal 603 dan 604 KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), tetapi dalam pertimbangan hukum yang mengikat (ratio decidendi) terdapat penegasan bahwa norma Pasal 603 dan 604 KUHP merupakan delik materiil,” jelasnya.

Fahri pun menguraikan bahwa basis fundamental politik hukum atas penormaan pranata ini, secara historis jembatan "Bridging" ketentuan Pasal 603 dan 604 KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) adalah delik inti (core crime) korupsi yang diadopsi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sekaligus menandai peralihan delik korupsi ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional.

Pasal 603 mengatur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri atau korporasi, sementara Pasal 604 mengatur penyalahgunaan kewenangan. “Keduanya berfokus pada kerugian keuangan negara, sehingga menurut saya keberadaan kerugian keuangan negara menjadi unsur utama (element of crime) dan dalam prinsip pembuktian atas elemen kerugian keuangan negara mutlak mempedomani kaidah "beyond a reasonable doubt" yang harus dibuktikan,” imbuhnya.

Dengan demikian, lanjut dia, proses penegakan hukum seharusnya didasarkan pada perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan lebih dahulu oleh BPK. Fahri Bachmid menyimpulkan bahwa melalui putusan MK itu mempertegas hanya BPK (bukan BPKP, Kejaksaan, atau instansi lain) yang berwenang melakukan audit dan perhitungan resmi kerugian keuangan negara. Secara filosofis, sambung dia, putusan MK ini menegaskan kepastian hukum.

Pertimbangan MK berfokus pada perlunya kerugian negara yang nyata dan pasti (aktual), bukan sekadar potensi kerugian. Artinya, kata dia, hasil perhitungan BPK menjadi dasar hukum yang mengikat dalam proses peradilan pidana. Fahri berpendapat bahwa secara konstitusional, pada pertimbangan hukumnya, MK mengacu pada penjelasan norma Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 serta norma Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan konteks penjelasan kaidah Pasal 603 UU 1/2023 tersebut, lembaga negara yang berwenang untuk melakukan audit keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana mandat konstitusional yang diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

Fahri menguraikan dalam "ratio decidendi" pertimbangan hukum putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, disebutkan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK tegas menyatakan, BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. BPK juga memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum.

Kewenangan BPK untuk menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum atas tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, dalil para pemohon berkenaan dengan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian menjadi tidak beralasan menurut hukum karena MK telah memberikan kejelasan pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023.

Fahri menekankan bahwa mandat konstitusional sebagaimana ternyata dalam MK ini, agar DPR secara teknokratis melakukan harmonisasi atau revisi undang-undang terkait tindak pidana korupsi, sehingga selaras dengan putusan MK ini, yakni meniadakan penghitungan kerugian negara di luar BPK serta memperkuat peran eksklusif BPK.

Dia berpendapat bahwa lembaga penegak hukum seharusnya tidak lagi menggunakan lembaga lain untuk menentukan kerugian negara dalam kasus tindak pidana. “Putusan ini pada dasarnya mempersempit ruang subjektivitas penegak hukum dan memastikan penegakan hukum korupsi bertumpu pada temuan lembaga audit negara yang kredibel,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan tematik terkait pilar strategis pembangunan nasional, yakni ketahanan pangan dan pembangunan manusia. Hal ini menjadi bagian dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025.

“Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga/BUMN (cross cutting) untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi sehingga efektivitas program atau kegiatan pemerintah dapat lebih optimal,” jelas Ketua BPK, Isma Yatun, dalam penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta pada hari ini (21/4).

Hasil pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan menunjukkan beberapa capaian positif dari program tersebut. Di antaranya, produksi beras pada tahun 2025 sebanyak 34,71 juta ton atau naik sebesar 13,36 persen dibandingkan tahun 2024 dan tanpa impor. Selain itu, kebijakan serap gabah tahun 2025 berhasil menyerap beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah sebanyak 3 juta ton.

Pada pemeriksaan ketahanan pangan, BPK mengungkapkan beberapa permasalahan dan merekomendasikan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan agar melakukan koordinasi dengan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait untuk mendapatkan masukan atas konsep pembangunan data dan sistem informasi yang lebih terstruktur. BPK juga merekomendasikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menteri Pertanian, dan Menteri Pekerjaan Umum untuk menyempurnakan sistem informasi yang dimiliki masing-masing kementerian sehingga terwujud ekosistem data pangan yang saling berbagi pakai.

Selain itu, BPK merekomendasikan Menko Bidang Pangan agar mempercepat penetapan dokumen Rencana Pangan Nasional (RPN) Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2025–2029. BPK juga merekomendasikan Menteri Pertanian untuk menetapkan perencanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil serta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait irigasi.

Untuk pemeriksaan tematik nasional pembangunan manusia, IHPS ini mencatat sejumlah capaian strategis yang telah diraih. Antara lain, pemerintah daerah (pemda) telah melakukan upaya percepatan penuntasan TBC dengan menjadikan target indikator penemuan, pengobatan, dan pencegahan TBC yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai target kegiatan penuntasan TBC di daerah.

“Pada pemeriksaan tematik pembangunan manusia, terkait desain kebijakan, BPK merekomendasikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkoordinasi dengan pimpinan K/L untuk menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur hubungan kerja dan koordinasi lintas K/L, pemda, dan stakeholder terkait secara lebih berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan manusia bidang kesehatan dan pendidikan,” papar Isma Yatun.

Rekomendasi berikutnya terkait bidang kesehatan. BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan agar melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri untuk memperjelas regulasi dan mekanisme pemberian kapitasi khusus untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengungkapkan masih terdapat kerugian negara sebesar Rp 1,93 triliun yang belum berhasil dikembalikan hingga saat ini. Angka tersebut merupakan sisa dari total kerugian negara yang ditetapkan BPK sebesar Rp 5,88 triliun pada periode 2005 hingga 2025.

“Masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp 1,93 triliun atau 32,8% dari total kasus kerugian yang telah ditetapkan,” kata Isma dalam sidang paripurna di DPR, Selasa (21/4).

Dalam paparannya, Isma mengatakan BPK telah melakukan berbagai upaya penyelamatan keuangan negara. Hingga semester I 2025, BPK berhasil menyelamatkan uang dan aset negara melalui penyerahan aset maupun penyetoran ke kas negara, daerah, atau perusahaan dengan total mencapai Rp 161,72 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3,15 triliun berasal dari hasil pemeriksaan pada semester I tahun 2025.

Meski demikian, proses penyelesaian ganti kerugian negara masih menyisakan pekerjaan rumah. Dari total kerugian yang telah ditetapkan, sebesar Rp 3,95 triliun telah berhasil diselesaikan melalui mekanisme pelunasan, pembayaran angsuran, hingga penghapusan. Namun, masih tersisa Rp 1,93 triliun atau sekitar 32,8% yang belum tertangani.

Selain itu, laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) juga mencatat perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara.

Dalam periode 2017 hingga 2025, terdapat 39 laporan hasil pemeriksaan investigatif, dengan 13 laporan dimanfaatkan dalam tahap penyelidikan dan 26 laporan masuk ke tahap penyidikan.

Sementara itu, dari 564 laporan hasil penghitungan kerugian negara, sebanyak 115 laporan digunakan dalam proses penyidikan dan 449 kasus telah dinyatakan lengkap atau P21.

Di sisi lain, sebanyak 445 pemberian keterangan ahli oleh BPK pada tahap persidangan seluruhnya dimanfaatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses tuntutan.