JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyediakan lima pos di area Masjid Nabawi, Madinah. Hal itu untuk mencegah jemaah tersesat dan tercecer dari rombongan.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, tak menampik adanya potensi jemaah tersersat dan tercecer dari rombongan di area Masjid Nabawi. Namun, Maria bersyukur petugas Kemenhaj sigap di sana.

"Alhamdulillah syukurlah, petugas haji kami di sana terutama di bagian Perlindungan Jemaah atau Linjam cukup sigap, cukup responsif juga," ujar Maria saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (26/4/2026).

Kendati demikian, Maria menyampaikan, pihaknya yelah menyediakan lima pos untuk mengawasi para jemaah haji. Kelima pos itu tersebar di sejumlah titik di area Masjid Nabawi.

"Kita di sana menyediakan ada 5 pos. Ada pos yang berada di Masjid Nabawi, yaitu yang pertama berada di gate utama di gate 336, kemudian ada di gate 330, kemudian juga di gate 310, di gate 360, dan di gate 365," ujar Maria.

Lihat video: Kondisi Terkini Pelaksanaan Ibadah Haji di Makkah, Arab Saudi



"Jadi total ada 5 pos yang kemudian tersedia di sana bersiap siaga, ada petugas haji kami. Tinggal cari aja seragamnya warna cokelat gitu ya, mudah dikenali kalau kemudian berada di Masjid Nabawi, dan siap melayani jemaah," tambahnya.

Bahkan, petugas akan melayani jemaah baik untuk mencari sendal hilang ataupun memberikan snack maupun minuman. "Jadi kami sediakan juga sandal jepit di sana. Kemudian juga air minum, snack, cemilan, begitu ya, bagi kemudian jemaah yang kemudian merasa kelaparan atau kemudian dehidrasi, disediakan juga ada air zamzam di sana," tutur Maria.

"Jadi sudah siap siaga di 5 pos ini, siap melayani jemaah yang kemudian jika dikhawatirkan ada yang tersesat maupun juga butuh bantuan, begitu," katanya.

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah ( Kemenhaj ) mengingatkan agar masyarakat tak mudah tergiur dengan tawaran haji tanpa antre. Hal itu merespons beredarnya modus yang sering dilakukan pada musim haji.

"Kami dari Kementerian Haji dan Umrah mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran haji tanpa antre, haji yang langsung berangkat, maupun haji tanpa daftar resmi," kata Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaf dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Maria menegaskan, ibadah haji hanya dapat dilakukan dengan visa haji resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Visa-visa yang tak bisa digunakan untuk ibadah haji seperti visa ziarah, visa kerja, atau visa turis.

Dia mengungkapkan bahwa berhaji tanpa visa resmi dapat dijatuhi berbagai macam sanksi tegas oleh pemerintah Arab Saudi, mulai dari penahanan, denda, deportasi, bahkan larangan masuk kembali ke Arab Saudi hingga 10 tahun.

"Ini tentu bukan hal yang sepele dan kami mohon masyarakat untuk tidak mempertaruhkan ibadah sucinya melalui jalur yang tidak sah," ujarnya.

maria menambahkan, Kemenhaj telah membuat satuan tugas (satgas) khusus penanganan jemaah haji ilegal yang berangkat dengan visa non-prosedural. Bekerja sama dengan Kepolisian RI (Polri) serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), hingga saat ini sudah 13 WNI dengan visa non-prosedural yang telah dicegah keberangkatannya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Kualanamu Medan.

Kemenhaj pun mengajak masyarakat untuk dapat melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi atau praktik penipuan promosi haji tanpa antre dengan jalur tidak resmi.

"Bapak Ibu sekalian dapat melaporkan melalui aplikasi Kawal Haji. Ini adalah sebuah aplikasi yang kami bangun, dan juga dapat digunakan oleh jemaah dan petugas untuk bisa melaporkan berbagai permasalahan serta kendala selama operasional haji berlangsung."

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan bahwa jemaah haji Indonesia mulai menerima uang saku alias living cost senilai 750 riyal atau sekitar Rp3,45 juta (asumsi kurs Rp4.610 per riyal) seiring dimulainya musim Ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha menjelaskan bahwa living cost disalurkan saat jemaah berada di asrama haji dan menjadi bagian dari layanan one stop service yang diterapkan penuh tahun ini.

“Khusus terkait dengan living cost, yang diberikan saat berada di asrama haji, masing-masing jemaah akan menerima 750 riyal,” kata Ichsan dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemenhaj, Kamis (23/4/2026).

Di samping itu, dia menekankan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini juga menjadi momentum perdana pembagian kartu Nusuk bagi jemaah haji Indonesia di embarkasi haji masing-masing.

Pelayanan terintegrasi juga mencakup pemeriksaan kesehatan jemaah atau pemeriksaan kesehatan akhir, pembagian perlengkapan, dokumen haji, layanan imigrasi dan keimigrasian, hingga manasik terakhir sebelum keberangkatan.

Menurut Ichsan, semua proses layanan tersebut kini dapat dilakukan di satu waktu dan tempat saat pertama kali jemaah tiba di asrama haji.

“Ini tentu bertujuan dalam memberikan kemudahan bagi jemaah dan mengurangi aktivitas berulang di luar lingkungan asrama, sehingga jemaah dapat memanfaatkan waktunya lebih banyak untuk beristirahat,” ujarnya.

Kemenhaj mencatat bahwa sebanyak 12 kloter haji yang terdiri dari 4.823 jemaah dan 48 petugas telah tiba di Madinah, Arab Saudi pada Rabu (22/4/2026) waktu setempat.

Pemberangkatan jemaah haji reguler ke Tanah Suci mulai dilaksanakan pada keberangkatan pertama 22 April. Sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dengan total 6.667 jemaah dan 68 petugas kloter.

Berikutnya, seluruh jemaah diterbangkan menuju Madinah untuk menjalani rangkaian ibadah selama delapan hingga sembilan hari sebelum melanjutkan perjalanan ke Makkah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan bahwa sebanyak 12 kloter haji yang terdiri dari 4.823 jemaah dan 48 petugas telah tiba di Madinah, Arab Saudi pada Rabu (22/4/2026) waktu setempat.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsa Marsha menyampaikan bahwa hal tersebut berdasarkan laporan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Seluruh jemaah dan petugas tersebut dinyatakan dalam keadaan aman.

“Aktivitas layanan di seluruh asrama haji berjalan dengan lancar. Fokus utama kami tentu untuk memastikan layanan di asrama haji yang aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh jemaah haji,” kata Ichsan dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemenhaj, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, hari ini merupakan hari ketiga masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 Hijriah yang resmi dimulai dengan masuknya jemaah haji kloter pertama ke asrama haji pada 21 April 2026 lalu.

Sehari setelahnya atau pada 22 April, dia menyebut pemberangkatan jemaah haji reguler ke tanah suci mulai dilaksanakan. Pada hari pertama tersebut, sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dengan total 6.667 jemaah dan 68 petugas kloter.

Berikutnya, seluruh jemaah haji diterbangkan menuju Madinah untuk menjalani rangkaian ibadah selama delapan hingga sembilan hari sebelum melanjutkan perjalanan ke Makkah.

Terkait kesiapan layanan, Ichsan melanjutkan sebanyak 16 asrama haji embarkasi di seluruh Indonesia telah siap melayani jemaah dengan penambahan dua embarkasi di tahun 2026 ini, yakni Embarkasi Yogyakarta dan Embarkasi Banten.

Dia menyebut setiap asrama dilengkapi fasilitas yang representatif dan tentu dengan sumber daya manusia yang siap melayani jemaah secara terintegrasi.

“Khusus terkait dengan living cost, yang diberikan saat berada di asrama haji, masing-masing jemaah akan menerima 750 riyal. Dan tahun ini juga menjadi momentum perdana dibagikannya kartu Nusuk bagi jemaah haji Indonesia di embarkasi haji,” ujarnya.

IDXChannel- Madinah Al Munawarah, siap menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia yang akan menjalani rangkaian ibadah haji.

Kesiapan penginapan menjadi salah satu kunci utama agar jamaah dapat beristirahat dengan nyaman serta menjalankan ibadah dengan khusyuk.

Sebanyak 103 ribu jamaah haji Indonesia gelombang pertama dijadwalkan tiba di Madinah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menyiapkan 118 hotel yang tersebar di tiga wilayah utama, yakni Syamaliah (utara), Janubiyah (selatan), dan Gharbiyah (barat).

Dikutip dari keterangan pers Selasa (21/4/2026), perbedaan karakteristik hotel di Madinah, terutama dari sisi kapasitas kamar, menjadi tantangan tersendiri dalam penempatan jamaah. Kapasitas hotel yang tidak selalu sebanding dengan jumlah jemaah dalam satu kelompok terbang (kloter) membuat penempatan harus dilakukan secara penyesuaian.

Dalam kondisi tersebut, sebagian jemaah dalam satu kloter dimungkinkan menempati hotel yang berbeda. Namun demikian, Kemenhaj memastikan seluruh layanan tetap diberikan secara setara tanpa perbedaan kualitas.

Kasi Akomodasi Daker Madinah, Zaenal Mutaqin, mengatakan bahwa seluruh jemaah akan memperoleh layanan dengan standar yang sama.

“Seluruh layanan yang kita berikan kepada jamaah itu sama. Mulai dari hotel, konsumsi, transportasi, hingga layanan ibadah seperti ziarah, semuanya sudah distandarkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, standar layanan tersebut mencakup konsumsi, transportasi, pengangkutan koper, hingga program ibadah seperti city tour dan ziarah Raudhah, sehingga seluruh jamaah tetap mendapatkan pelayanan yang optimal.

Meski terdapat variasi kualitas hotel, mulai dari setara bintang tiga hingga sebagian mendekati bintang empat, hal tersebut tidak mengurangi standar pelayanan yang diterima jamaah.

“Memang hotelnya berbeda, tetapi standar layanannya sama. Bahkan ada hotel dengan fasilitas mendekati haji khusus, meski jemaahnya reguler,” katanya.

Kemenhaj juga berupaya agar jamaah dalam satu keluarga, pasangan suami istri, serta jamaah lanjut usia (lansia) beserta pendampingnya tidak terpisah dalam penempatan hotel.

Dengan berbagai kesiapan tersebut, diharapkan jamaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk selama berada di Madinah.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Haji melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjelaskan soal kans penerapan pasal pencucian uang atau TPPU dalam penindakan kasus Haji dan Umrah.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni mengatakan penetapan pasal TPPU ini diharapkan dapat membantu jemaah yang hak-nya telah dirampas oleh oknum penyedia Haji dan Umrah.

"Kami bisa lakukan penegakan hukum dengan tindak pidana pencucian uang. sehingga korban-korban ini bisa dikembalikan asetnya ataupun uangnya melalui penyitaan yang kami lakukan," ujar Irhamni di Bareskrim, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, Direktorat Tipidter Bareskrim memiliki peran sebagai sebagai penegak hukum dalam Satgas Haji ini. Nantinya, penindakan bakal berangkat dari laporan aduan masyarakat maupun Kemenhaj untuk nantinya ditindaklanjuti oleh pihaknya.

"Jadi kami nanti cara bertindaknya adalah adanya pengaduan dari masyarakat ataupun dari Kementerian Haji dan Umrah yang sudah dilaporkan atau diadukan di sana, segera kami tindaklanjuti," pungkasnya.

Di samping itu, Wakabaintelkam Polri Irjen Nanang Supriatna mengatakan penindakan Satgas Haji ini juga dibentuk sampai jajaran Polres.

Oleh sebab itu, Polri dan Kemenhaj bisa berkoordinasi di tingkat daerah. Dia pun mengemukakan hotline agar memudar pengaduan bisa melalui 0812-1889-9191.

"Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat khususnya yang akan melaksanakan atau niat melaksanakan ibadah haji tahun ini, apabila ada hal-hal yang memang dirasa mungkin ada indikasi-indikasi penipuan bisa melaporkan melalui hotline tersebut," tutur Nanang.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Haji mengungkapkan ada sekitar 20 laporan kasus Haji dan Umrah yang dilaporkan ke Kemenhaj setiap harinya.

Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Harun Al Rasyid mengatakan untuk meminimalisir kasus itu, maka pihaknya memerlukan bantuan kepolisian.

Menurutnya, penindakan kasus Haji dan Umrah dengan menggandeng Polri bisa memberikan efek jera terhadap kejahatan kasus ini.

"Karena beberapa kasus ya, tidak kurang dari 20 kasus yang masuk dilaporkan ke Kementerian Haji per harinya, ini membutuhkan penanganan yang serius dan cepat agar kemudian ada efek jera ya," ujar Harun di Mabes Polri, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, sejauh ini sudah ada 95 kasus Haji dan Umrah yang dilaporkan ke Kemenhaj. Kasusnya beragam mulai dari pelanggaran visa non-Haji hingga haji khusus. Namun, paling banyak dilaporkan terkait dengan kasus Umrah.

"Ada yang sisa-sisa tahun lalu terkait dengan haji reguler, haji khusus, kemudian ada juga yang umrah. Nah, umrah ini menempati posisi yang terbanyak ya dari laporan-laporan itu," imbuhnya

Sementara itu, paling anyar Satgas Haji ini telah melakukan penindakan terhadap delapan jemaah yang berangkat dengan visa non-Haji pada Sabtu (18/4/2026).

"Ya, jadi kerja sama yang baik sudah dilakukan antara Satgas ini juga bantuan dari teman-teman di imigrasi ya, di Bandara Soekarno-Hatta," pungkasnya.

Adapun, Wakabaintelkam Polri Irjen Nanang Supriatna mengatakan bahwa peran Polri dalam satgas ini mulai dari hulu hingga hilir. Dari hulu, Polri bakal melakukan pengawasan secara ketat untuk meminimalisir kasus Haji dan Umroh melalui internet.

Pengawasan itu dilakukan bersama dengan Kementerian terkait seperti Komdigi untuk mencegah potensi tindak pidana haji melalui internet atau media sosial sebagai media promosi.

"Pelaksanaannya berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait dalam mengantisipasi, dalam memberi keamanan kepada masyarakat yang berangkat haji, kemudian mencegah potensi-potensi tindak pidana, dalam hal ini kebanyakan tindak pidana penipuan," tutur Nanang.

IDXChannel- Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menuturkan penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lebih baik berkat dukungan lintas kementerian, khususnya dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam percepatan layanan paspor bagi jamaah.

Menurut Menhaj, percepatan penerbitan paspor menjadi salah satu kunci dalam memenuhi tenggat waktu keberangkatan jamaah haji. Bahkan, pihaknya sempat berkoordinasi untuk membuka layanan tambahan di luar hari kerja.

“Proses haji kemarin kita banyak dibantu oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terutama terkait percepatan paspor jamaah. Karena dikejar deadline, kami sempat memohon agar layanan tetap dibuka di hari Sabtu dan jam operasional diperpanjang. Alhamdulillah, semua bisa berjalan dengan baik,” ujar Menhaj dikutip keterangan pers Kamis (16/4/2026).

Selain penguatan layanan, Kementerian Haji dan Umrah juga tengah menyusun pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji yang melibatkan lintas instansi, termasuk unsur kepolisian dan imigrasi.

Langkah ini diambil sebagai respons atas temuanpada tahun sebelumnya, di mana masih terdapat warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Arab Saudi pada musim haji tanpa menggunakan visa haji resmi.

“Kami sedang menyusun Satgas Haji bersama kepolisian dan imigrasi untuk mencegah WNI berangkat tanpa visa haji. Ini penting untuk melindungi jamaah dari berbagai risiko, termasuk potensi terlantar di Arab Saudi,” tutur dia.

Ia menambahkan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga edukasi kepada masyarakat.

“Pertama, kita edukasi agar masyarakat tidak berangkat tanpa visa haji. Kedua, kita dorong solusi yang memudahkan masyarakat agar dapat berhaji melalui jalur yang sesuai ketentuan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan haji, termasuk dalam hal pelayanan dokumen perjalanan.

“Kami memastikan kesiapan layanan, termasuk percepatan proses saat menghadapi deadline. Edukasi kepada masyarakat juga terus kami lakukan agar memahami aturan keberangkatan haji,” ujar Agus.

Ia juga mengungkapkan adanya penguatan layanan melalui penambahan fasilitas Makkah Route, yang sebelumnya hanya tersedia di Mekkah Route yang kemarin hanya di tiga bandara, Soetta, Solo, dan Jawa Timur, kini ditambah di Makassar.

“Penambahan Makkah Route ini diharapkan dapat semakin memperlancar proses keberangkatan jamaah haji tahun ini,” katanya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan di seluruh bandara guna mencegah keberangkatan jamaah tanpa visa haji resmi.

“Kita mengharapkan jangan sampai warga negara kita terlantar di sana, karena kebijakan Arab Saudi saat ini memang tidak mengizinkan selain pemegang visa haji untuk masuk pada musim haji,” tutur dia.

Melalui penguatan layanan, pembentukan Satgas, serta kolaborasi lintas instansi ini, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lebih tertib, aman, dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jamaah Indonesia.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyatakan, persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 hampir mencapai 100 persen. Saat ini, pihaknya memasuki tahap akhir pengecekan layanan.

“Persiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional akhir,” kata Irfan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Irfan menjelaskan, seluruh kebutuhan dasar jamaah mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan telah disiapkan.

Sementara untuk akomodasi di Makkah, pemerintah menyiapkan 177 hotel yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziyah.

Sedangkan di Madinah, kata dia, tersedia 100 hotel yang seluruhnya berada di kawasan Markaziyah.

“Di Madinah ada 100 hotel seluruhnya di wilayah Markaziyah sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk berjalan ke Masjid Nabawi,” ujar dia.

Dari sisi konsumsi, pemerintah menyiapkan 51 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah guna melayani kebutuhan makan jamaah selama berada di Tanah Suci.

Dia memastikan layanan transportasi juga telah dipastikan siap, mulai dari bus antar kota hingga bus khusus ibadah.

“Transportasi jamaah juga sudah kita siapkan meliputi bis antar kota baik dari Madinah ke Makkah, kemudian dari Jeddah ke Makkah, maupun nanti dari Makkah ke Madinah ataupun dari Makkah ke Jeddah sebagai rute pulang,” kata dia.

Irfan menjelaska, bus Shalawat akan beroperasi selama 24 jam untuk mengantar jamaah dari pemondokan menuju Masjidil Haram. Pemerintah juga menyiapkan bus Masyair untuk mobilitas jamaah selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Dari sektor kesehatan, pemerintah menyediakan 40 klinik di Makkah dan 5 klinik di Madinah. Setiap kelompok terbang (kloter) juga akan didampingi oleh satu dokter dan satu tenaga kesehatan.

“Setiap kloter dari rombongan kita didampingi oleh 1 dokter dan 1 tenaga kesehatan,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Arab Saudi resmi memberlakukan pembatasan masuk ke Makkah mulai 13 April 2026. Siapapun tanpa izin resmi tidak akan bisa memasuki kota suci tersebut saat musim haji.

Kebijakan yang diterapkan melalui Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi ini hanya mengizinkan individu tertentu untuk memasuki Kota Suci Makkah. Kebijakan itu bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berjalan optimal.

Mereka yang bisa masuk Makkah mulai 13 April 2026 adalah pemegang izin tinggal (iqamah) yang diterbitkan di Makkah, pemegang visa haji resmi, dan pekerja dengan izin khusus di area tempat-tempat suci.

Di luar kategori tersebut, seluruh individu akan ditolak masuk dan diminta kembali di pos pemeriksaan yang tersebar di pintu-pintu masuk Mekkah. Langkah ini menjadi bagian dari pengendalian arus jamaah yang terus meningkat menjelang musim haji 2026 sekaligus mencegah praktik haji ilegal.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah rutin yang diterapkan setiap tahun untuk menjaga kapasitas dan kualitas layanan ibadah haji. Pemerintah Saudi menerapkan prinsip ketat “Tidak Ada Haji Tanpa Izin” guna memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung tertib dan aman.

Ichsan mengatakan pengendalian akses ke Makkah menjadi krusial dalam mengantisipasi lonjakan jamaah.

"Pemerintah Arab Saudi setiap tahun menerapkan pengendalian akses ke Makkah menjelang puncak musim haji. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan," ujar Ichsan di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Selain pembatasan akses, pemerintah Arab Saudi juga menetapkan sejumlah aturan tambahan, yakni:

• Batas akhir keberangkatan jamaah umrah dari Arab Saudi adalah 18 April 2026;
• Penerbitan izin umrah melalui platform Nusuk dihentikan sementara pada 18 April 2026 hingga 31 Mei 2026;
• Seluruh pemegang visa selain visa haji tidak diperkenankan masuk atau berada di Makkah selama periode tersebut.

Kebijakan ini mempersempit ruang bagi praktik penyalahgunaan visa non-haji untuk masuk ke Makkah.

Kemenhaj juga mengingatkan calon jamaah asal Indonesia untuk tidak tergiur tawaran haji tanpa visa resmi. Praktik tersebut berisiko tinggi karena selain ditolak masuk, jamaah juga dapat dikenakan sanksi hukum oleh otoritas Arab Saudi.

"Kami mengingatkan bagi yang akan menjalankan ibadah haji untuk memastikan visa yang digunakan adalah visa haji. Bukan visa umrah, amil atau kerja, turis, ziarah, atau visa lainnya selain visa haji. Jangan mau dirayu berangkat haji tanpa visa haji. Itu ilegal," kata Ichsan.

Kemenhaj menilai kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor utama dalam kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini. Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah secara aman dan tertib.

Ichsan mengimbau kepada seluruh Warga Negara Indonesia, khususnya jemaah umrah dan calon jemaah haji, untuk:

• Mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi;
• Tidak memaksakan diri memasuki Makkah tanpa izin resmi;
• Mengikuti arahan dari penyelenggara perjalanan ibadah dan otoritas terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkapkan rencana penerapan sistem ‘war tiket’ untuk mengurai permasalahan antrean keberangkatan calon jemaah haji Indonesia yang dapat memakan waktu puluhan tahun.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mulanya menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar terdapat upaya pemerintah untuk menurunkan biaya haji setiap tahunnya, agar lebih memudahkan masyarakat yang hendak menunaikan haji.

Dalam diskusi bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahniel Anzar Simanjuntak, pihaknya lantas terpikirkan gagasan agar tata kelola antrean haji kembali mengacu pada masa sebelum dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Sebelum ada BPKH, insyaallah tidak ada antrean. Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai dan ditutup tanggal sekian, yang hendak berangkat haji, silakan membayar. Semacam war tiket,” kata Irfan dalam Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Tangerang, dikutip dari YouTube Kemenhaj pada Jumat (10/4/2026).

Kendati demikian, dia menjelaskan bahwa hal ini bukan perkara mudah untuk diputuskan, tetapi menjadi wacana yang sah untuk dipertimbangkan sebagai opsi solusi.

Menurut Irfan, Kemenhaj berupaya mewujudkan komitmen untuk menghadirkan pelayanan ibadah haji yang lebih profesional, modern dan berorientasi pada jemaah.

Pihaknya mengakui terdapat sejumlah catatan mengenai kekurangan pada penyelenggaraan haji sebelumnya, maupun pada persiapan penyelenggaraan haji tahun ini.

Oleh karena itu, dia meminta agar permasalahan yang rentan berulang seperti mobilitas jemaah saat ibadah, tata kelola logistik, hingga aspek transportasi menjadi perhatian serius petugas haji pada tahun ini.

“Kesalahan kecil pun akan berdampak sangat besar bagi kenyamanan dan keselamatan jemaah. Karena itu saya minta, saya instruksikan pada seluruh petugas, mungkin ada satu dua yang hadir di sini, bahwa harus responsif, sigap dan hadir dalam setiap kebutuhan jemaah,” tegas Irfan.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa biaya haji yang ditanggung jemaah haji Indonesia pada 2026 tetap turun Rp2 juta, meskipun harga avtur naik akibat ditutupnya Selat Hormuz di Iran.

“Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo saat memberikan taklimat di agenda Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Polri bersama dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan pembentukan Satgas Haji ini dibentuk agar memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia. Terlebih, pembentukan satgas ini juga dibentuk sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Dia menambahkan, Satgas Haji bakal mengedepankan edukasi dilakukan melalui sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar tidak tertipu travel ilegal.

Setelah itu, Polri bersama Wamenhaj juga bakal melakukan pengawasan ketat di bandara maupun pelabuhan. Terakhir, Polri bakal menindak tegas pelaku penipuan haji ilegal untuk memberikan efek jera.

"Satgas Haji akan bekerja terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan menyeluruh—mulai dari edukasi hingga penegakan hukum," imbuhnya.

Adapun, mantan Kadiv Humas Polri ini mengungkap bahwa pihaknya telah mencegah keberangkatan 1.243 calon jemaah haji yang menggunakan visa non-haji pada 2025.

Sementara itu, sepanjang tahun ini, Polri telah mengungkap 42 kasus terkait penipuan haji dan satu kasus tahap lanjutan dengan Kerugian Rp92,6 miliar.

"Di 2026 dari Polri sudah melakukan penindakan, melakukan proses penegakan hukum terkait menyangkut masalah penipuan dan berbagai macam modus tindak pidana haji, ada 42 kasus yang dalam penanganan total kerugian estimasi kurang lebih sekitar Rp 92,6 miliar," imbuhnya.

Adapun, Dedi mengimbau agar masyarakat agar tidak tergiur penawaran haji dengan visa non-resmi. Kemudian, memastikan travel memiliki izin resmi serta bisa segera melapor jika menemukan indikasi penipuan.

“Modus akan terus berkembang. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi kunci. Polri akan bertindak tegas demi melindungi masyarakat,” pungkas Wakapolri.

Travel Ilegal Ditindak

Di lain sisi, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa Satgas Haji ini akan menindak tegas biro perjalanan atau travel ilegal.

Menurutnya, sejauh ini masih terdapat oknum maupun kelompok yang mengajak masyarakat untuk berangkat haji menggunakan visa non-haji.

Oleh karenanya, Dahnil berharap agar angka penipuan atau tindakan haji secara ilegal bisa ditekan sebagaimana pembentukan Satgas Haji ini.

“Oleh sebab itulah saat ini yang paling efektif kami ingin kepolisian langsung menindak saja supaya ada efek jera,” tutur Dahnil.