Bisnis.com, JAKARTA — Empat bulan terbentuk, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sudah menerima ratusan laporan kasus hambatan usaha. Hanya saja, pelaku usaha berharap Satgas P2SP tidak sekadar menjadi 'tong sampah' melainkan katalis reformasi struktural.

Satgas P2SP pertama kali membuka kanal pengaduan hambatan usaha (debottlenecking) pada medio Desember 2025. Pengusaha bisa melaporkan keluhan apa saja melalui lamanlapor.satgasp2sp.go.id.

Hingga 8 April 2026, Satgas P2SP telah menerima 112 aduan, dengan 58 laporan sudah disidangkan. Dari total laporan yang masuk, 53 di antaranya terkait perizinan berusaha.

Artinya, permasalahan utama dalam iklim usaha masih berkaitan dengan perizinan. Pelaku usaha pun tak heran dengan kenyataan tersebut.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menjelaskan hambatan perizinan memang menjadi masalah klasik berusaha di Tanah Air. Masalahnya, para pelaku usaha sering bingung harus mengadu ke mana ketika menghadapi izin yang tertahan, rekomendasi teknis yang tidak keluar, atau aturan pusat dan daerah yang berbeda tafsir.

Oleh sebab itu, Angga mengapresiasi pembukaan kanal aduandebottleneckingoleh Satgas P2SP. Dalam empat bulan pertama, dia menilai Satgas P2SP sudah cukup membantu meluruskan benang kusut birokrasi perizinan karena membawa kasus ke forum lintas kementerian/lembaga untuk diputuskan solusinya.

"Ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya ketika pelaku usaha harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain tanpa kepastian," jelas Angga kepadaBisnis, Kamis (9/4/2026).

Adapun, Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor anggaran kementerian/lembaga.

Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan aliasdebottleneckingdalam dunia usaha lewat kanallapor.satgasp2sp.go.id. Sementara Pokja III menangani perihal regulasi dan penegakan hukum.

Jika dalam persidangan Pokja II ditemukan regulasi yang hambat dunia usaha atau dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Dalam sidang-sidang terbuka Satgas P2SP, memang kerap muncul permasalahan klasik hambatan usaha kerap muncul yaitu seperti masalah perizinan, birokrasi yang berbelit, hingga ego sektoral.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membuka kanal pengaduan "Halo Pak Doddy" untuk menampung pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan Kementerian PU, pelanggaran dan informasi mudik.

Dia mengatakan saat ini banyak sekali keluhan pelaporan yang masuk langsung ke pesan pribadi akun Instagram, nomor Whatsapp (WA) HP, dan email dirinya. Dia mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat atas kepercayaannya yang telah berkenan melapor langsung.

"Saya yakinkan sudah ada tim yang langsung memonitor dan merespons laporan-laporan ini. Pelaporan ini nantinya akan di bawah Inspektorat Jenderal dan sudah mulai beberapa saat lalu, tapi ini sekedar pengumuman secara resmi. Jadi per hari ini saya telah instruksikan kepada tim untuk melayani masyarakat melalui direct message (DM) Instagram @dody_hanggodo," ujar Dody dalam media gathering di Jakarta, Jumat.

Setelah melakukan DM di Instagram, lanjutnya, kemudian masyarakat akan diarahkan ke link portal Halo Pak Dodi. "Selain link portal juga bisa langsung diklik link yang ada di profil biodata saya," katanya.

Dalam kanal pengaduan Halo Pak Dody, masyarakat bisa mengakses informasi mudik, pengaduan pelanggaran, pengaduan umum, dan portal pelaporan pemerintah.

"Terkait mudik, kita ada Command Center Bina Marga terkait keluhan jalan bisa langsung via Whatsapp. Yang kedua ada WA admin tentang keluhan pelayanan umum lainnya terkait pelayanan Kementerian PU. Tapi kedua hal itu sebetulnya sudah ada, yang baru adalah saya buat satu narahubung Whatsapp untuk melapor segala bentuk pelanggaran yang nantinya akan langsung berproses di Inspektorat Jenderal," katanya.

Dody juga mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan pelaporan atau pengaduan agar disertai data-data pendukung sehingga dapat segera diproses lebih baik oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU.

"Saya mohonkan kepada rekan-rekan, kepada masyarakat luas jika melaporkan sesuatu mohon disiapkan data-data pendukungnya karena Inspektorat Jenderal biasanya baru akan memproses dengan lebih proper, dengan lebih baik jika didukung oleh data-data yang valid. Informasi dari pelapor Insya Allah selalu terjaga dan langsung bisa ditindak lanjuti oleh Inspektorat Jenderal," katanya.

Dody menambahkan kanal pengaduan merupakan bentuk implementasi atas amanat dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan untuk selalu bersih-bersih dari segala macam bentuk kebocoran di Kementerian Pekerjaan Umum.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah membuka kanal pengaduan digital 24 jam lewat Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) menuai respons kritis dari kalangan akademisi.

Inisiatif debottlenecking ini dinilai berisiko hanya menjadi "pemadam kebakaran" sesaat jika tidak dibarengi dengan reformasi struktural yang mendasar.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, peluncuran laman lapor.satgasp2sp.go.id memang menjadi sinyal positif keterbukaan pemerintah. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa efektivitas kanal tersebut sangat bergantung pada kecepatan tim Satgas dalam menindaklanjuti laporan dan memberikan solusi konkret di lapangan.

"Kanal ini merupakan awal yang baik, paling tidak dunia usaha bisa melapor langsung ke pemerintah. Tetapi, efektivitas inisiatif ini tergantung pada kemampuan tim Satgas untuk mem-follow up setiap pengaduan," ujar Wija saat dihubungi Bisnis, dikutip Jumat (19/12/2025).

Dia memberikan catatan tebal mengenai pendekatan Satgas yang dinilainya cenderung bersifat ad hoc. Padahal, benang kusut iklim investasi di Indonesia—mulai dari regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang berbelit, hingga praktik ekonomi biaya tinggi—merupakan masalah sistemik yang melibatkan lintas Kementerian/Lembaga (K/L).

Wija mengaku khawatir tanpa pembenahan di level hulu, Satgas P2SP hanya akan sibuk mengurusi gejala tanpa menyentuh akar penyakitnya.

"Kelemahan pendekatan ini adalah sifatnya yang ad hoc, padahal kebanyakan permasalahan kita sifatnya sistemik dan lintas K/L. Tanpa perbaikan struktural, Satgas akan kehabisan energi dan kesulitan memberikan solusi bagi isu-isu sistemik," tegasnya.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Wijayanto kerap menyoroti 'hutan rimba' regulasi dan persoalan integritas birokrasi yang menjadi penghambat utama investasi. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah tidak hanya berhenti pada pembuatan kanal pengaduan, melainkan harus berani melakukan operasi besar pada sistem birokrasi itu sendiri.

"Idealnya, perbaikan sistemik juga perlu dilakukan. Deregulasi dan debirokratisasi [adalah kuncinya]," pungkas Wijayanto.

Kanal Pengaduan

Pemerintah resmi mengoperasikan kanal pengaduan digital yang didedikasikan untuk mengurai sumbatan (debottlenecking) masalah yang dihadapi pelaku usaha dan investor. Kanal yang dioperasikan Satgas P2SP ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dunia usaha secara cepat dan akuntabel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa kanal tersebut dapat diakses selama 24 jam melalui laman lapor.satgasp2sp.go.id.

"[Laporan] akan langsung ditindaklanjuti oleh Satgas sampai dengan di tingkat kementerian dan lembaga teknis di dalam forum rutin yang akan dilakukan setiap minggu," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa Kementerian Keuangan terintegrasi penuh dalam sistem pengaduan ini. Artinya, pelaku usaha yang menghadapi kendala terkait insentif fiskal, aturan perpajakan, maupun kepabeanan dapat memanfaatkan kanal ini untuk mencari solusi.

"Kita akan connect dengan yang kebutuhan pajak, yang kebutuhannya kepabeanan dan cukai. Jadi laporan yang masuk yang nanti lewat kanal ini akan ditindaklanjuti," ungkap Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi meluncurkan kanal pengaduan masyarakat bernama Lapor Menaker pada hari ini, Rabu (12/11/2025).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa kanal tersebut telah diuji coba dalam sepekan terakhir, dan telah menerima hingga 600 laporan pengaduan.

“Sebenarnya sebelum official ini kita juga sudah uji coba, dan ternyata pada fase uji coba seminggu ini kita sudah mendapatkan sekitar 600 laporan pengaduan,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

Dia lantas memerinci bahwa sebagian besar topik aduan itu terkait dengan pengupahan dan jaminan sosial, serta mayoritas dilaporkan oleh pekerja.

Menurutnya, hal ini akan ditindaklanjuti oleh Kemnaker dengan terlebih dahulu memetakan laporan mana yang menjadi wewenang langsung Kemnaker maupun lembaga lainnya.

Lembaga lain yang dimaksud adalah dinas ketenagakerjaan di masing-masing daerah, BPJS Ketenagakerjaan, hingga desk ketenagakerjaan Polri.

“Yang akan menjadi domain langsung kita tindaklanjuti dalam level kementerian, bersama dengan pengawas ketenagakerjaan yang kami miliki,” tutur Yassierli.

Dia kemudian menjelaskan, kanal Lapor Menaker berbasis situs web yang dapat diakses dari laman Kemnaker.Masyarakat dapat melaporkan aduannya dan memasukkan data yang diperlukan, serta mengikuti prosedur yang ada.

Selain itu, pihaknya juga akan mencantumkan dasbor di situs tersebut untuk monitoring aduan yang ada, dan akan diperbarui secara berkala.

“Biar masyarakat tahu dalam satu bulan ini, banyaknya isu apa, mana yang sudah kita tindaklanjuti, mana yang belum. Akan ada dasbor,” pungkas Yassierli.