Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan maupun penyalahgunaan kepercayaan dalam pelaksanaannya.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (3/6/2026).

Di hadapan ribuan peserta yang terdiri atas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola dapur MBG, dan para mitra program, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengganti sejumlah pihak yang sebelumnya diberi amanah dalam pelaksanaan program bukanlah keputusan yang mudah.

Kepala Negara menyebut bahwa ia teringat pesan almarhum ayahandanya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk berpihak kepada rakyat ketika menghadapi keraguan dalam mengambil keputusan.

“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung, atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” ujar Prabowo mengenang pesan sang ayah.

Presiden Ke-8 RI itu juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program.

Menurutnya, kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi.

“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya peran SPPI sebagai garda terdepan keberhasilan program MBG. Para lulusan SPPI, menurut Presiden, telah dipersiapkan secara khusus untuk memimpin dan mengelola dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia dengan mengedepankan nilai pengabdian, integritas, dan kecintaan terhadap tanah air.

“Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan memanage dapur-dapur tersebut,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa negara tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba menyalahgunakan amanah rakyat. Presiden bahkan menyatakan siap memperkuat kapasitas lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegasnya.

Presiden Prabowo pun meminta seluruh kepala dapur dan SPPI untuk memperkuat pengawasan di lapangan serta tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut merupakan amanah besar yang harus dijaga bersama demi masa depan generasi Indonesia.

“Maka ini pekerjaan yang mulia bagi kita. Dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalau kalian tidak setia dan loyal, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan,” pungkas Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden RI.

Dia mengatakan percepatan program prioritas Presiden menjadi fokus utama Kementerian PU pada tahun 2026, dengan tetap memastikan setiap pelaksanaan program berjalan tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran sesuai kontrak, dan tertib dalam pertanggungjawabannya.

"Percepatan program-program prioritas ini terus kami kawal lebih ketat dari sisi kesiapan pelaksanaan, hambatan lapangan dan ketepatan jadwal, khususnya untuk akses jalan, pengendalian banjir, sekolah rakyat, dan jaringan irigasi," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat kemajuan signifikan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden pada Tahun Anggaran 2026.

Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, penanganan jalan dan irigasi daerah, serta berbagai program infrastruktur strategis lainnya terus menunjukkan progres yang positif seiring percepatan pelaksanaan di lapangan.

Menurut Dody, Pada program Sekolah Rakyat, Kementerian PU mencatat progres fisik pembangunan 93 unit sekolah telah mencapai 67,50 persen dengan progres keuangan sebesar 44,33 persen. Sementara program revitalisasi 856 madrasah telah mencapai progres fisik 41,88 persen dan progres keuangan 33,22 persen.

Untuk mendukung konektivitas dan produktivitas daerah, program penanganan jalan daerah yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan 408,57 km jalan dan pembangunan 375,88 m jembatan telah mencapai progres fisik 75,10 persen dan progres keuangan 59,49 persen.

Adapun program penanganan irigasi daerah dengan target 19.760 ha jaringan irigasi yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional menunjukkan capaian progres fisik 82,73 persen dan progres keuangan 38,36 persen.

Kementerian PU juga terus mendorong pelaksanaan program pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam di Papua Selatan yang hingga akhir Mei 2026 mencatat progres fisik 12,67 persen dan progres keuangan 2,63 persen. Pembangunan ini mencakup pembukaan akses 138,5 km jalan, pengendalian banjir 7.503 hektare, dan pembangunan 4.870 hektare.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Dalam acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di area Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026), Presiden mengatakan Program MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan akan terus diperluas hingga mencakup seluruh sasaran yang ditetapkan pemerintah.

“Kita sudah memberi makan puluhan juta orang dan akan terus kita lanjutkan sampai tuntas,” kata Prabowo.

Kepala Negara menjelaskan Program MBG tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga ibu hamil dan lansia yang membutuhkan asupan gizi memadai. Distribusi bantuan dilakukan secara aktif, termasuk dengan mengantarkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Prabowo menilai skala program tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Di mana ada negara yang bisa memberi makan lebih dari 60 juta orang secara rutin,” kata Presiden.

Prabowo juga mengatakan Program MBG mulai menarik perhatian sejumlah negara lain yang ingin mempelajari implementasinya.

Menurut Kepala Negara, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dukungan masyarakat. Meski demikian, Presiden mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan yang terus dievaluasi dan diperbaiki secara bertahap.

“Kita terus perbaiki agar program ini semakin baik,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan Program MBG merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Presiden juga mengaitkan keberlanjutan program tersebut dengan upaya hilirisasi yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara.

Dengan demikian, hasil pengelolaan sumber daya alam dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial secara berkelanjutan. “Kita ingin kemakmuran itu dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya sebagian kecil,” kata Prabowo.

Pemerintah optimistis melalui kombinasi kebijakan ekonomi dan sosial tersebut, Indonesia dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Desakan moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguat di tengah kekhawatiran pelaku usaha dan pengamat atas dampaknya terhadap lonjakan harga pangan. Dinamika ini dinilai mulai mengganggu keseimbangan pasar dan memperbesar tekanan inflasi.

Program yang ditujukan untuk memperbaiki gizi masyarakat itu justru dinilai menciptakan shock permintaan dalam waktu singkat, terutama pada komoditas strategis seperti ayam dan telur. Kondisi ini memperlihatkan ketegangan antara tujuan sosial dan stabilitas harga yang belum sepenuhnya terkelola.

Di sisi lain, pemerintah tetap memandang MBG sebagai instrumen penting untuk menyerap produksi dalam negeri dan menjaga kesejahteraan petani. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan tantangan serius, mulai dari tata kelola hingga dampak terhadap struktur pasar.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat hingga akhir Maret 2026 program ini telah menjangkau 61,68 juta penerima di 38 provinsi. Sebanyak 26.066 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, meski ribuan di antaranya menghadapi sanksi administratif hingga penutupan sementara.

Per 1 April 2026, sebanyak 1.256 SPPG disuspensi karena belum memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Penutupan kembali terjadi pada 16 April 2026 terhadap 62 unit akibat pelanggaran kualitas dan keamanan pangan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional Rudi Setiawan mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan program berskala besar tersebut.

“Program ini besar sekali, memberi makan lebih dari 60 juta orang, tapi kita terus melakukan penyempurnaan,” ujarnya.

Di kondisi tersebut, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan sendiri mengakui bahwa pemerintah justru baru mulai menggeser fokus dari kuantitas dengan ekspansi ke peningkatan kualitas.

"Saat ini BGN mulai bergerak dari persoalan kuantitas, kini mulai geser ke kualitas dengan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi [SLHS]," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, 1 April 2026.

Namun, pergeseran ini baru terjadi setelah program berjalan sekitar tiga bulan, sejak dilaksanakan serentak pada 8 Januari 2026 dengan ekspansi besar-besaran yang dinilai belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan pengawasan.

Evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan juga mencuat dari internal pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya ketidaktepatan alokasi anggaran, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang seharusnya tidak menjadi prioritas program.

Di luar persoalan tata kelola, tekanan terbesar datang dari dampak program terhadap harga pangan. Direktur Utama Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai MBG telah memicu perebutan pasokan di tingkat distributor.

“Program ini memicu perebutan pasokan karena mengambil dari produsen dan distributor utama,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini mendorong kenaikan harga di tingkat ritel, terutama untuk ayam dan telur yang menjadi komponen utama dalam program tersebut. Pedagang di pasar akhirnya menyesuaikan harga, sehingga tekanan inflasi meluas ke konsumen rumah tangga.

Bhima menilai kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar tidak memperburuk tekanan harga pangan.

“MBG sebaiknya dibuat lebih targeted ke daerah miskin dan dengan tingkat stunting tinggi,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai persoalan utama terletak pada perencanaan yang tidak matang sejak awal.

“Saya bilang ini program bagus, tetapi tidak ada persiapannya yang matang,” ujarnya.

Dia menilai implementasi yang terburu-buru menyebabkan berbagai persoalan, mulai dari kualitas makanan hingga ketidaktepatan sasaran. Bahkan, menurutnya, program berjalan tanpa evaluasi menyeluruh meski telah muncul berbagai insiden di lapangan.

“Moratorium dulu, mau tiga bulan atau empat bulan, yang penting ditata lagi,” ujarnya.

Agus juga menyoroti dampak MBG terhadap struktur pasar pangan. Berdasarkan pengamatannya di sejumlah pasar tradisional, aktivitas perdagangan justru menurun karena pasokan terserap langsung oleh jaringan distribusi program.

“Pedagang di pasar tidak ada yang beli, karena SPPG punya supplier sendiri,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi program tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada pelaku tertentu dalam rantai pasok. Minimnya keterlibatan UMKM dan pedagang tradisional memperbesar ketimpangan distribusi manfaat.

Secara struktural, persoalan MBG mencerminkan tantangan klasik dalam kebijakan pangan, yakni bagaimana menyeimbangkan intervensi negara dengan mekanisme pasar. Ketika permintaan meningkat secara tiba-tiba tanpa diikuti kesiapan pasokan dan distribusi, harga menjadi rentan bergejolak.

Dalam konteks ini, MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga faktor baru dalam pembentukan harga pangan nasional.

Tanpa penyesuaian desain kebijakan, risiko distorsi pasar berpotensi semakin besar. Lonjakan permintaan yang tidak terkelola dapat memperkuat tekanan inflasi, sementara pelaku usaha kecil justru terpinggirkan dari rantai distribusi.

Di sisi lain, penghentian total program juga bukan tanpa konsekuensi, mengingat MBG menyasar kebutuhan gizi masyarakat dalam skala besar.

Dengan demikian, pilihan kebijakan mengerucut pada penyesuaian yang lebih presisi. Penajaman sasaran, perbaikan tata kelola, serta integrasi dengan ekosistem pasar menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan stabilitas harga.

Jika tidak, program berisiko menciptakan paradoks, yakni meningkatkan akses pangan di satu sisi, namun mendorong kenaikan harga yang justru membebani masyarakat luas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penggunaan Event Organizer (EO) merupakan bagian dari kebutuhan strategis sebagai lembaga baru yang tengah membangun sistem dan tata kelola operasional.

Pernyataan tersebut untuk menjawab kabar penggunaan anggaran kisaran Rp113 miliar untuk jasa EO yang menjadi sorotan publik.

"Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri," katanya di Jakarta, Sabtu (11/4).

Apalagi dalam penyelenggaraan event, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang berskala besar dan kompleks, diperlukan dukungan pihak profesional. EO, lanjut Dadan, memiliki keahlian yang belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini.

"Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya," jelasnya.

Selain aspek teknis, penggunaan EO juga dinilai mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara terpusat dan sistematis.

[Gambas:Youtube]

"Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis," ujar Dadan.

Menurut Dadan, kegiatan BGN yang dihandle oleh EO bukan sekadar acara seremonial saja, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional dan juga kegiatan strategis lainnya seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) para penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola oleh SDM yang terlatih.

"Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya," jelasnya.

Dari sisi efisiensi, penggunaan EO disebut lebih rasional dibandingkan membangun tim internal dalam waktu singkat. Proses pembentukan kapasitas internal membutuhkan waktu, biaya pelatihan, serta rekrutmen yang tidak instan, sementara program harus segera berjalan.

"Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," ujar Dadan.

Dalam praktiknya, kata Dadan, EO juga berperan sebagai mitra strategis yang memberikan masukan terkait perencanaan kegiatan, strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran agar memberikan dampak maksimal.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tetap berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. Seluruh pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas.

"Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Para bankir menanggapi kebijakan pemerintah yang mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

CEO dan Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan perseroan akan mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh regulator.

Dia menuturkan bahwa karena kebijakan ini berasal dari pemerintah, manajemen mengasumsikan bahwa regulator telah mempertimbangkan prinsip perlindungan data sebelum merilis regulasi tersebut.

“Kami ikuti saat ini arahan dari regulator,” kata Lani kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, hal penting dari kebijakan tersebut yakni Petunjuk Pelaksanaan alias Juklak dari beleid tersebut guna memastikan perbankan dapat menerapkan aturan yang mulai berlaku pada Maret 2027 itu.

Sementara itu, EVP Sekretariat & Corporate Communication di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait mengenai kebijakan tersebut.

“Terkait kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang mengatur penyampaian laporan transaksi kartu kredit, BCA akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait,” jelas Hera kepada Bisnis, Jumat (6/3/2036).

Adapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Hera memastikan bahwa BCA senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Senada, Direktur Eksekutif AKKI Steve Marta memastikan bahwa industri akan menaati aturan tersebut. “Secara prinsip penerbit dan acquirer yang menjadi anggota asosiasi siap untuk mematuhi peraturan ini,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Asosiasi juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan DJP guna mengatur mekanisme pelaporan data transaksi. Menurutnya, mekanisme pelaporan data transaksi masih harus dibahas bersama DJP. Sebab, perlu adanya persiapan dari sisi sistem untuk dapat melaporkan data yang diminta oleh otoritas pajak secara online.

“Hal ini yang masih akan dibicarakan dengan DJP,” tegasnya.

Dalam catatan Bisnis, otoritas pajak mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi mulai Maret 2027.

Kebijakan itu seiring terbitnya PMK No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Salah satu substansi kru­sial dalam beleid yang diundangkan pada 11 Februari 2026 itu adalah penambahan bank/lembaga penyelenggara kartu kredit ke dalam daftar kelompok ILAP yang wajib menyetorkan data.

Data informasi yang akan diakses otoritas pajak antara lain nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer, identitas merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga total transaksi batal.

“Penyampaian [laporan data] pertama kali paling lambat Maret 2027, berisi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, dikutip Kamis (5/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Para bankir menanggapi kebijakan pemerintah yang mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

CEO dan Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan perseroan akan mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh regulator.

Dia menuturkan bahwa karena kebijakan ini berasal dari pemerintah, manajemen mengasumsikan bahwa regulator telah mempertimbangkan prinsip perlindungan data sebelum merilis regulasi tersebut.

“Kami ikuti saat ini arahan dari regulator,” kata Lani kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Menurutnya, hal penting dari kebijakan tersebut yakni Petunjuk Pelaksanaan alias Juklak dari beleid tersebut guna memastikan perbankan dapat menerapkan aturan yang mulai berlaku pada Maret 2027 itu.

Sementara itu, EVP Sekretariat & Corporate Communication di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait mengenai kebijakan tersebut.

“Terkait kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang mengatur penyampaian laporan transaksi kartu kredit, BCA akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas terkait,” jelas Hera kepada Bisnis, Jumat (6/3/2036).

Adapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Hera memastikan bahwa BCA senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Senada, Direktur Eksekutif AKKI Steve Marta memastikan bahwa industri akan menaati aturan tersebut. “Secara prinsip penerbit dan acquirer yang menjadi anggota asosiasi siap untuk mematuhi peraturan ini,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (6/3/2026).

Asosiasi juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan DJP guna mengatur mekanisme pelaporan data transaksi. Menurutnya, mekanisme pelaporan data transaksi masih harus dibahas bersama DJP. Sebab, perlu adanya persiapan dari sisi sistem untuk dapat melaporkan data yang diminta oleh otoritas pajak secara online.

“Hal ini yang masih akan dibicarakan dengan DJP,” tegasnya.

Dalam catatan Bisnis, otoritas pajak mewajibkan 27 bank penyelenggara jasa layanan kartu kredit untuk menyetor data transaksi mulai Maret 2027.

Kebijakan itu seiring terbitnya PMK No. 8/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Salah satu substansi kru­sial dalam beleid yang diundangkan pada 11 Februari 2026 itu adalah penambahan bank/lembaga penyelenggara kartu kredit ke dalam daftar kelompok ILAP yang wajib menyetorkan data.

Data informasi yang akan diakses otoritas pajak antara lain nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer, identitas merchant, tahun settlement transaksi, total transaksi settlement, hingga total transaksi batal.

“Penyampaian [laporan data] pertama kali paling lambat Maret 2027, berisi data penerimaan merchant atas transaksi pembayaran yang menggunakan kartu kredit,” tulis beleid yang dikutip Bisnis, dikutip Kamis (5/3/2026).

PT Taspen (Persero) menerima kunjungan studi banding dari Bank Kalsel terkait penyelenggaraan sistem kearsipan perusahaan. Pertemuan ini menjadi sarana berbagi pengetahuan mengenai praktik terbaik dalam mengelola dokumen secara profesional.

Corporate Secretary Taspen, Henra, menjelaskan bahwa manajemen arsip adalah fondasi penting untuk menjaga akuntabilitas korporasi.

"Melalui kolaborasi ini, Taspen berkomitmen membagikan pengalaman dalam mengelola arsip yang tidak hanya sekadar tersimpan, tapi juga mudah diakses dan terlindungi keamanannya sesuai standar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (10/1).

Dalam kunjungan ini, delegasi Bank Kalsel mempelajari seluruh siklus hidup arsip yang diterapkan di lingkungan Taspen. Pembahasan mencakup prosedur teknis mulai dari tahap penciptaan dokumen hingga proses penyusutan berkas.

Bank Kalsel juga mendalami penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) dalam sistem tata naskah dinas. Teknologi ini dipadukan dengan proses alih media digital untuk mendukung efisiensi layanan operasional harian.

Delegasi meninjau langsung fasilitas Record Center yang menyimpan berbagai jenis aset informasi perusahaan. Area ini mengelola dokumen fisik, cetak biru, serta berbagai arsip penting lainnya secara sistematis.

Henra mengatakan, Taspen terus melakukan pembaruan sistem kearsipan untuk memastikan keamanan data tetap terjaga secara berkelanjutan. Penyesuaian ini dilakukan agar standar pengelolaan selalu sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ANRI.

Koordinasi dengan ANRI juga dilakukan secara rutin, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip. Taspen mencatat telah memusnahkan sebanyak 833.423 arsip dalam tiga tahun terakhir sesuai regulasi yang berlaku.

Langkah tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Pengelolaan dokumen yang rapi menjadi pilar utama dalam menjaga transparansi operasional perusahaan.

Melalui kerja sama ini, Henra memastikan, Taspen berkomitmen meningkatkan kualitas layanan melalui perlindungan data peserta yang maksimal. Sistem informasi yang andal diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh anggota Taspen.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp36,91 triliun untuk pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) pada tahun ini.

"Total usulan tambahan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh Inpres tersebut untuk tahun anggaran 2026 diperkirakan sebesar Rp36,91 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Adapun total usulan tambahan anggaran tersebut meliputi untuk Inpres No. 2 Tahun 2025 dalam rangka mendukung penanganan irigasi daerah dengan kebutuhan alokasi sebesar Rp15 Triliun untuk penanganan irigasi seluas 500.000 hektare.

"Memang per hari ini belum teralokasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2026 karena titik-titiknya sedang dibahas bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)," kata Dody.

Kemudian tambahan anggaran tersebut juga terkait dengan Inpres No. 7 Tahun 2025 dalam rangka mendukung rehabilitasi sekolah keagamaan dengan kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp2,72 triliun untuk penanganan 1.000 unit sekolah keagamaan.

Dody mengatakan, saat ini telah teralokasi di DIPA tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,5 triliun, namun Kementerian PU masih mengusulkan tambahan sebesar Rp220 miliar.

Di samping itu, Inpres No. 8 Tahun 2025untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat dengan kebutuhan alokasi anggaran Rp25 triliun untuk pembangunan total 204 unit Sekolah Rakyat di tahun 2026.

Menurut Dody, saat ini telah teralokasi di dalam DIPA Kementerian PU tahun anggaran 2026 sebesar hampir Rp20 triliun, sehingga Kementerian PU masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun.

Kemudian Inpres No. 11 Tahun 2025terkait jalan daerah dengan kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp16,20 triliun untuk peningkatan jalan daerah sepanjang 2.191 kilometer, pembangunan jalan daerah sepanjang 231 kilometer, dan pembangunan jembatan daerah sepanjang 589 meter.

Saat ini telah teralokasi dalam DIPA tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,2 triliun, namun Kementerian PU masih memerlukan tambahan sebesar Rp15 triliun.

Lalu Inpres No. 14 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Papua Selatan tepatnya di Wanam, dengan kebutuhan alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp4,78 triliun.

Anggaran ini akan dipergunakan antara lain untuk pembangunan pengendalian banjir seluas 7.503 hektar, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 7.483 hektar dari total target 10.000 hektar, pembukaan jalan sepanjang 138,5 kilometer.

Dody mengatakan, saat ini telah teralokasi dalam DIPA Kementerian PU tahun anggaran 2026 sebesar Rp3,25 triliun dan masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp1,53 triliun.

"Pelaksanaan Instruksi Presiden akan tetap dilanjutkan pada tahun anggaran 2026," katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback senilai Rp5 triliun di pasar modal.

Emiten berkode BBCA ini mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendukung stabilitas pasar modal Indonesia pada 2026 serta meningkatkan kepercayaan investor.

"Perseroan bermaksud melakukan pembelian kembali saham (buyback) untuk mendukung stabilitas pasar modal Indonesia pada 2026, meningkatkan kepercayaan investor, serta memberikan tingkat imbal hasil yang lebih optimal bagi para pemegang saham," tulis Corporate Secretary BCA I Ketut Alam dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (28/1).

Total nilai buyback yang ditetapkan maksimal sebesar Rp5 triliun, sudah termasuk biaya jasa perantara perdagangan efek dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan buyback.

Perusahaan membatasi jumlah saham yang dibeli kembali hingga maksimal 10 persen dari modal disetor, sementara porsi saham yang beredar di publik (free float) tetap dipertahankan minimal 7,5 persen.

I Ketut Alam menyebut pelaksanaan buyback tidak berdampak material terhadap kinerja dan aktivitas usaha dan tetap menjaga permodalan perusahaan sesuai ketentuan regulator.

"Perseroan meyakini bahwa buyback tidak akan berdampak material terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, posisi permodalan, maupun likuiditas Perseroan," kata I Ketut Alam.

Rencana buyback akan dibahas dalam RUPST pada 12 Maret mendatang untuk memperoleh persetujuan pemegang saham, dengan periode pelaksanaan maksimal 12 bulan sejak persetujuan tersebut.

"Buyback akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia melalui pasar reguler dan hanya dilaksanakan melalui PT BCA Sekuritas," ungkapnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Varia Intra Finance (PT VIF), yang beralamat di Asean Tower Lantai 2, Jalan KH Samanhudi, Nomor 10, Jakarta.

Pencabutan dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-3/D.06/2026 tanggal 20 Januari 2026.

"Pencabutan ini dilakukan mengingat PT VIF telah ditetapkan sebagai perusahaan yang tidak dapat disehatkan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya," ujar OJK dalam keterangan resmi, Jumat (23/1).

Wasit industri jasa keuangan itu telah memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan untuk melaksanakan langkah- langkah perbaikan guna pemenuhan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rencana tindak status pengawasan khusus.

Namun, sampai dengan batas waktu status pengawasan khusus berakhir, perusahaan belum bisa memenuhi memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang dapat disehatkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT VIF sebagai perusahaan pembiayaan yang tidak dapat disehatkan.

"Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan izin usaha PT VIF dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri perusahaan pembiayaan yang sehat dan menjaga kepercayaan masyarakat," jelas OJK.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha jasa pembiayaan. Selain itu, perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan sejumlah hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rinciannya, pertama, perusahaan wajib menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya.

Kedua, perusahaan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT VIF serta membentuk Tim Likuidasi.

Ketiga, perusahaan wajib memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;

Keempat, perusahaan wajib menunjuk penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan debitur dan masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi dan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama lima hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

"Terkait hal ini, Debitur/Masyarakat dapat menghubungi PT VIF pada nomor telepon dan Whatsapp: (021) 3802865 / 0851-1770-7778, email: [email protected] dan alamat: Asean Tower Lantai 2, Jalan KH Samanhudi, Nomor 10, Jakarta 10710," terang OJK.

Kelima, perusahaan wajib melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak hanya itu, PT VIF juga dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan perusahaan pembiayaan, pada nama perusahaan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terlibat dalam inisiatif BUMN Peduli sebagai wadah koordinasi dan sinergi kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam merespons situasi darurat secara terintegrasi, yang dilaksanakan oleh Danantara Indonesia bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Melalui program ini, BUMN mengerahkan relawan lintas sektor, dukungan logistik, serta sumber daya operasional berupa 1.066 relawan serta dukungan 109 armada truk pembawa bantuan kemanusiaan dikerahkan untuk mendukung penanganan tanggap darurat dan pemulihan bencana di sejumlah wilayah terdampak, dengan Aceh sebagai salah satu prioritas penyaluran awal.

Apel pelepasan relawan dan armada bantuan diadakan di Medan dengan dipimpin oleh Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Kepala Badan BP BUMN, Dony Oskaria, sebagai bagian dari konsolidasi dukungan Keluarga Besar BUMN di wilayah Sumatra. Pelaksanaan apel yang bertepatan dengan Hari Bela Negara, dimaknai sebagai wujud kehadiran negara dalam konteks kemanusiaan.

Dalam arahannya, Dony Oskaria menegaskan bahwa peran BUMN dalam situasi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan sebagai perusahaan milik negara.

"BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran kami bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Sejak awal terjadinya bencana, kami menegaskan bahwa kehadiran BUMN bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai perusahaan milik negara," ujar Dony Oskaria.

Penyaluran bantuan tahap awal ini diprioritaskan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Sementara itu, pemantauan dan kesiapsiagaan BUMN di wilayah terdampak lainnya tetap dilakukan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan.

Adapun bantuan yang disalurkan mencakup pakaian layak pakai, perlengkapan bayi dan anak-anak termasuk susu bayi, popok, serta kebutuhan gizi dasar; air bersih untuk kebutuhan sehari-hari; sembilan bahan pokok; obat obatan; hingga tenda komunal, selimut, alat salat.

Seluruh bantuan akan terus disalurkan dengan mengedepankan koordinasi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, agar penanganan darurat dan pemulihan pascabencana dapat berjalan tertib dan berkelanjutan.

Dony Oskaria juga menyampaikan apresiasi kepada para relawan dan insan BUMN yang terlibat langsung dalam penanganan bencana, serta kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang memastikan layanan dasar tetap berjalan di wilayah terdampak.

"Saya merasa bangga melihat lebih dari seribu karyawan BUMN yang bersedia turun langsung sebagai relawan untuk membantu masyarakat terdampak. Di saat yang sama, saya mengapresiasi kerja keras rekan-rekan BUMN yang terus memastikan layanan dasar tetap berjalan bagi masyarakat di wilayah terdampak," ujarnya.Sebagai bagian dari tahapan pemulihan pascabencana, Danantara Indonesia dan BP BUMN juga mempersiapkan dukungan lanjutan berupa pembangunan sekitar 15 ribu unit Huntara (hunian sementara) di sejumlah lokasi terdampak bencana, dengan mengedepankan aspek keselamatan, kelayakan huni, serta kebutuhan masyarakat di lapangan.