Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan maupun penyalahgunaan kepercayaan dalam pelaksanaannya.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (3/6/2026).

Di hadapan ribuan peserta yang terdiri atas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola dapur MBG, dan para mitra program, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengganti sejumlah pihak yang sebelumnya diberi amanah dalam pelaksanaan program bukanlah keputusan yang mudah.

Kepala Negara menyebut bahwa ia teringat pesan almarhum ayahandanya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk berpihak kepada rakyat ketika menghadapi keraguan dalam mengambil keputusan.

“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung, atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” ujar Prabowo mengenang pesan sang ayah.

Presiden Ke-8 RI itu juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dirinya menerima berbagai laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program.

Menurutnya, kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi.

“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya peran SPPI sebagai garda terdepan keberhasilan program MBG. Para lulusan SPPI, menurut Presiden, telah dipersiapkan secara khusus untuk memimpin dan mengelola dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia dengan mengedepankan nilai pengabdian, integritas, dan kecintaan terhadap tanah air.

“Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan memanage dapur-dapur tersebut,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa negara tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba menyalahgunakan amanah rakyat. Presiden bahkan menyatakan siap memperkuat kapasitas lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada, tidak ada pengecualian,” tegasnya.

Presiden Prabowo pun meminta seluruh kepala dapur dan SPPI untuk memperkuat pengawasan di lapangan serta tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut merupakan amanah besar yang harus dijaga bersama demi masa depan generasi Indonesia.

“Maka ini pekerjaan yang mulia bagi kita. Dan ini harus berhasil, akan berhasil, kalian bagian penting. Kalau kalian tidak bekerja dengan baik, kalau kalian tidak sungguh-sungguh, kalau kalian tidak setia dan loyal, silakan minggir. Yang penting kepentingan rakyat di atas semua kepentingan,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) belum berencana merevisi besaran anggaran per porsi untuk menu makanan bergizi (MBG). Harga di Pulau Jawa relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di Maluku dan Papua.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menilai Rp10.000 per porsi masih mencukupi untuk sebagian besar wilayah di Indonesia, meskipun terdapat pengecualian untuk daerah-daerah dengan tingkat harga bahan pokok yang lebih tinggi seperti Papua dan Maluku.

“Belum [ada revisi anggaran MBG per porsi], karena masih cukup Rp10.000 itu kita hitung masih cukup, kecuali wilayah-wilayah tertentu,,” kata Nanik saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk satu porsi MBG sangat tergantung pada kondisi geografis dan ekonomi di masing-masing daerah. Kendati demikian, BGN menyadari harga bahan pokok di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua dan Maluku, jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain seperti di Pulau Jawa.

“Yang memang daerah di situ memang tinggi kan bahan bakunya. Itu nggak mungkin Rp10.000 cukup, ya kan? Pokoknya berapa gitu ya, pokoknya lebih tinggi lah. Artinya yang mencukupi kan sekarang juga udah berjalan,” imbuhnya.

Dalam hal pelaksanaan MBG, Nanik menjelaskan, setiap pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam penyesuaian harga sesuai dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, dia menegaskan pelaksanaan program makanan bergizi di lapangan akan tetap melibatkan pemda sebagai mitra utama.

Dia juga mencontohkan perbedaan mencolok dalam kecukupan anggaran antarwilayah, seperti yang terjadi di Papua. Dia menyebut harga satu porsi MBG bisa mencapai lebih dari Rp30.000.

“Di Papua belum tentu Rp30.000 cukup satu porsinya. Nah itu kita sesuaikan dengan wilayah masing-masing,” tegasnya.

Sebelumnya, BGN menu program makan bergizi gratis (MBG) dengan harga Rp10.000 per porsi sudah diperhitungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kala itu, Nanik mengatakan Rp10.000 per porsi penerima manfaat sudah bisa menggunakan ayam dan telur dalam bahan baku MBG.

Untuk itu, dia mengingatkan agar seluruh SPPG tidak mengambil keuntungan berlebih dari bahan baku makanan.

Mekanismenya, dia menjelaskan setiap porsi MBG harus memiliki dua lauk. “Anggaran bahan baku itu harus penuh. Selain susu, harus ada dua lauk, bukan satu,” terangnya.

Adapun, Nanik juga mengingatkan agar seluruh unsur pelaksana saling mengingatkan dan menjaga integritas pelaksanaan program MBG. “Tolong saling mengingatkan ahli gizi dan akuntan untuk mengawal menu ini,” tandasnya.