Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menegaskan pihaknya fokus pemulihan operasional, pendampingan pelanggan dan keluarga terdampak, serta penguatan keselamatan perjalanan kereta api pascainsiden Bekasi Timur.

"Saat ini fokus kami adalah memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik, mendampingi pelanggan dan keluarga (korban insiden Bekasi Timur), serta menjaga keselamatan ke depan. Kami akan terus hadir dalam setiap proses yang dijalani,” kata Bobby dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Bobby melakukan peninjauan langsung terhadap operasional perjalanan kereta api, mencakup layanan Commuter Line dan Kereta Api Jarak Jauh di lintas Manggarai hingga Bekasi Timur, guna memastikan perjalanan berjalan aman dan semakin terkendali menjelang hari kerja.

Kunjungan dimulai dari Stasiun Manggarai sebagai simpul utama operasional, dilanjutkan menyusuri lintas Bekasi hingga Stasiun Bekasi Timur untuk melihat langsung kondisi perjalanan kereta rel listrik (KRL), kelancaran kereta api jarak jauh, serta layanan pendampingan yang berlangsung di lokasi.

Di Bekasi Timur, perhatian tertuju pada Posko Informasi yang menjadi ruang pendampingan bagi pelanggan dan keluarga.

Peninjauan kemudian berlanjut ke RS Primaya Bekasi Timur dan RS Primaya Bekasi Barat untuk memastikan kondisi pelanggan yang masih menjalani perawatan, sekaligus menyampaikan dukungan secara langsung.

Bobby juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak yang hadir selama proses penanganan. Di area Stasiun Bekasi Timur, rangkaian bunga dan ungkapan doa dari masyarakat tampak tersusun sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kepada para pelanggan yang terdampak.

“Kepedulian yang hadir menjadi kekuatan untuk terus melangkah," ujar Bobby.

Sejalan proses pemulihan yang terus berjalan, KAI melakukan pemantauan kondisi pelanggan secara berkala. Per Minggu (3/5) pukul 07.00 WIB, tercatat 81 pelanggan yang dirawat telah kembali ke rumah setelah menjalani perawatan, sementara 19 pelanggan lainnya masih penanganan lanjutan di rumah sakit.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan pendampingan terus dilakukan agar proses pemulihan berjalan dengan baik.

“Kami terus memantau kondisi pelanggan yang masih dirawat serta memastikan kebutuhan penanganan terpenuhi. Bagi pelanggan yang telah kembali ke rumah, pendampingan tetap kami lanjutkan sesuai kebutuhan,” ujar Anne.

Bagi pelanggan yang telah melakukan pengobatan secara mandiri, KAI menyediakan mekanisme klaim atau reimbursement.

Persyaratan meliputi alat pembayaran yang memuat data perjalanan, identitas pelanggan, kuitansi dan rincian biaya pengobatan, resume medis, serta salinan rekening. Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses klaim akan dikoordinasikan bersama pihak asuransi.

“Proses klaim berlangsung paling lambat 21 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap. Pelanggan akan dihubungi kembali oleh pihak terkait bersama KAI,” tambah Anne.

Layanan trauma healing juga disediakan bagi pelanggan yang membutuhkan, dengan pengajuan melalui Posko Informasi maupun call center 0812-9660-5747. Pendampingan awal dapat dilakukan melalui telemedicine, sementara untuk keluarga pelanggan yang membutuhkan dilakukan secara langsung.

Posko Bekasi Timur tetap beroperasi hingga 11 Mei 2026, melayani kebutuhan informasi, administrasi, serta pendampingan lanjutan.

Di sisi operasional, layanan Commuter Line Jabodetabek menunjukkan perbaikan yang konsisten dalam beberapa hari terakhir. Ketepatan waktu keberangkatan berangsur naik dari 71,54 persen pada 30 April menjadi 87,39 persen pada 1 Mei, lalu mencapai 88,84 persen pada 2 Mei.

Ketepatan waktu kedatangan juga meningkat dari 68,46 persen menjadi 84,86 persen, dan kembali membaik hingga 87,04 persen. Perjalanan yang mengalami keterlambatan semakin berkurang dengan waktu keterlambatan yang lebih terkendali.

Perbaikan serupa terlihat di lintas Cikarang. Ketepatan waktu keberangkatan meningkat dari 50 persen menjadi 61 persen, lalu mencapai 66 persen. Sementara kedatangan naik dari 44 persen menjadi 57 persen dan kemudian 61 persen. Tren itu mencerminkan proses normalisasi yang berjalan semakin stabil.

Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh yang melintas di wilayah Bekasi Timur juga telah kembali berjalan dengan pola operasi yang terjaga. Dalam satu hari, terdapat 32 perjalanan KA dari Pasarsenen serta 36 perjalanan KA dari Gambir yang melintas di lintas tersebut.

Sejak operasional kembali berjalan pada 28 April hingga 2 Mei 2026, volume pengguna Commuter Line lintas Cikarang tercatat mencapai 574.644 pelanggan.

“Kami memahami setiap perjalanan memiliki arti bagi setiap pelanggan. Karena itu, kami akan terus hadir mendampingi, memastikan layanan berjalan aman, dan menjaga keandalan operasional ke depan,” kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

AMSTERDAM - Seorang pria pro-Nazi telah ditangkap aparat keamanan Belanda atas dugaan berencana membunuh dua putri Kerajaan Belanda, termasuk putri mahkota atau calon ratu. Pria tersebut membawa kapak bertuliskan salam verbal yang digunakan Nazi.

Menurut jaksa penuntut, tersangka berusia 33 tahun itu menargetkan Putri Mahkota Catharina-Amalia (22), pewaris takhta, dan saudara perempuannya; Putri Alexia (20), pewaris takhta di urutan kedua.

Mengutip laporan dari The Telegraph, Minggu (3/5/2026), tersangka ditemukan membawa dua kapak yang diukir dengan tulisan “Alexia”, “Mossad” (nama badan intelijen Israel), dan Sieg Heil—salam verbal yang digunakan oleh Nazi.

Pihak berwenang juga mengungkap bahwa tersangka membawa catatan tulisan tangan dengan kata-kata “Amalia”, “Alexia” dan “pertumpahan darah” ketika ditangkap di Den Haag pada bulan Februari.

Tersangka akan menjalani sidang pendahuluan pada Senin pagi sebelum sidang pengadilan selanjutnya. Pihak berwenang belum mengungkapkan kemungkinan motifnya.

Para putri kerajaan yang dikhawatirkan menjadi target adalah dua putri tertua Raja Willem-Alexander (59) dan Ratu Máxima (54). Mereka memiliki adik perempuan, Putri Ariane, yang berusia 19 tahun.

Meskipun ada ancaman, keluarga kerajaan merayakan Koningsdag—Hari Raja—pada hari Senin lalu dengan menghadiri pesta jalanan, bertemu dengan masyarakat, dan bermain seluncur es. Hari itu adalah hari libur nasional untuk memperingati ulang tahun raja Belanda, Raja Willem-Alexander.

Ini bukan pertama kalinya ada kekhawatiran tentang keselamatan Putri Catharina-Amalia. Pada tahun 2020, dia bersembunyi setelah seorang pria mengancamnya dengan pemerkosaan dan kekerasan dalam serangkaian pesan.

Dua tahun kemudian, dia terpaksa meninggalkan akomodasi mahasiswanya di Amsterdam karena kekhawatiran akan keselamatannya. Dia kembali ke istana kerajaan yang dijaga ketat di Den Haag.

Ratu Máxima mengatakan pada saat itu: “Dia tidak bisa tinggal di Amsterdam dan dia tidak bisa benar-benar keluar [istana]. Ini memiliki konsekuensi yang sangat besar pada hidupnya.”

Putri Catharina-Amalia, yang fasih berbahasa Spanyol, melarikan diri dari negara itu untuk tinggal di Madrid selama setahun karena takut menjadi target penculikan oleh kartel narkoba.

Dia dan Mark Rutte, perdana menteri Belanda saat itu, telah disebutkan dalam komunikasi yang disadap antara anggota geng, yang menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi target.

Ridouan Taghi, yang pernah disebut sebagai gembong narkoba paling berpengaruh di Eropa, membantah adanya rencana pembunuhan terhadap sang putri sebelum dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas lima pembunuhan setelah persidangan Marengo pada tahun 2024.

Sebelum dijatuhi hukuman, Taghi diduga telah memerintahkan tiga pembunuhan yang terkait dengan persidangan tersebut, termasuk seorang pengacara, seorang jurnalis televisi, dan saudara laki-laki dari seorang saksi mahkota.

Pembunuhan-pembunuhan antar-geng tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa Taghi masih menjalankan kerajaan kriminalnya dari penjara dan bahwa Belanda telah menjadi negara narkoba, dengan geng-geng kuat yang saling berperang.

JAKARTA - Pengeluaran militer global mencapai hampir USD2,9 triliun atau setara Rp50.280 triliun pada 2025, menandai kenaikan selama 11 tahun berturut-turut di tengah meningkatnya ketidakamanan geopolitik dan perlombaan penguatan pertahanan di berbagai kawasan dunia. Amerika Serikat (AS), China, dan Rusia tercatat menjadi tiga negara dengan belanja militer terbesar yang secara gabungan menyumbang lebih dari setengah total pengeluaran global.

"Semuanya menunjukkan dunia yang merasa kurang aman dan menghabiskan lebih banyak untuk militer guna mengimbangi lanskap global," ujar Peneliti Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Lorenzo Scarazzato dikutip dari France24 dikutip, Jumat (1/5/2026).

Berdasarkan laporan SIPRI, total belanja militer dunia pada 2025 naik 2,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama didorong lonjakan pengeluaran di Eropa dan Asia, meski Amerika Serikat sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar justru mencatat penurunan.

AS menghabiskan sekitar USD954 miliar untuk sektor pertahanan atau turun 7,5% dibandingkan 2024. Penurunan itu dipengaruhi tidak adanya bantuan militer baru untuk Ukraina. Namun, SIPRI menilai tren tersebut kemungkinan hanya sementara karena Kongres AS telah menyetujui anggaran pertahanan lebih dari USD1 triliun untuk 2026.

Di Eropa, belanja militer melonjak 14% menjadi USD864 miliar, terutama dipicu perang Rusia-Ukraina dan meningkatnya dorongan agar negara-negara Eropa memperkuat pertahanan secara mandiri. Jerman meningkatkan anggaran militernya 24% menjadi USD114 miliar, sementara Spanyol melonjak 50% menjadi USD40,2 miliar.

Rusia mencatat pengeluaran militer sebesar USD190 miliar atau setara 7,5% dari produk domestik bruto (PDB), naik 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Ukraina meningkatkan pengeluaran hingga 20% menjadi USD84,1 miliar atau mencapai sekitar 40% PDB negara tersebut.

Di kawasan Timur Tengah, pengeluaran militer relatif stagnan dengan kenaikan tipis 0,1% menjadi USD218 miliar. Meski sebagian besar negara meningkatkan anggaran pertahanan, Israel dan Iran justru mencatat penurunan pengeluaran.

SIPRI mencatat pengeluaran militer Iran turun 5,6% menjadi USD7,4 miliar akibat tingginya inflasi domestik yang mencapai 42%. Sementara belanja pertahanan Israel turun 4,9% menjadi USD48,3 miliar setelah intensitas perang Gaza mereda pascagencatan senjata Januari 2025.

Kawasan Asia dan Oseania mencatat kenaikan tercepat dengan pengeluaran mencapai USD681 miliar atau naik 8,5% dibandingkan 2024. China menjadi pendorong utama dengan anggaran pertahanan diperkirakan mencapai USD336 miliar pada 2025.

Selain China, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga meningkatkan pengeluaran militernya sebagai respons terhadap ancaman keamanan regional. Jepang menaikkan belanja pertahanan 9,7% menjadi USD62,2 miliar, tertinggi sejak 1958, sementara Taiwan meningkatkan anggaran militer sebesar 14% menjadi USD18,2 miliar.

Menurut SIPRI, peningkatan belanja militer global mencerminkan perubahan lanskap keamanan dunia yang semakin kompleks. Selain perang terbuka, meningkatnya rivalitas geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global dinilai mendorong banyak negara memperkuat kapasitas pertahanan mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Satu-satunya yang mengkontraksi pertumbuhan ekonomi itu adalah dari komponen net ekspor

Jakarta (ANTARA) - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 berada di kisaran 5,2–5,3 persen, ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pemerintah yang tinggi.

“Satu-satunya yang mengkontraksi pertumbuhan ekonomi itu adalah dari komponen net ekspor,” ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan Brief Report: Quarterly Economic Review Q1-2026 yang dirilis CORE pada Rabu, tingkat konsumsi rumah tangga masih relatif kuat hingga kuartal I-2026. Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 4,86 persen pada kuartal I-2026, meningkat dari 2,77 persen pada periode sama tahun sebelumnya.

Optimisme konsumen juga membaik, tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang naik menjadi 115,5 dari 110,7 pada kuartal IV-2025.

Meski konsumsi rumah tangga tumbuh, CORE menilai kualitasnya belum kuat karena terkonsentrasi pada kebutuhan dasar, sementara belanja non-esensial cenderung melemah.

Dari sisi fiskal, laporan menyebut bahwa akselerasi belanja negara menjadi penopang pertumbuhan, meski di saat yang sama memperlebar defisit anggaran.

Belanja negara tumbuh sekitar 31 persen secara tahunan, yang mendorong defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir Maret 2026, setara 34,8 persen dari target tahunan sebesar Rp689,1 triliun.

Lonjakan terutama berasal dari belanja pemerintah pusat yang naik 47,7 persen secara tahunan menjadi Rp610,3 triliun, didorong program strategis kementerian/lembaga, bantuan sosial dan Program Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa hanya terealisasi Rp204,8 triliun, terkontraksi 1,1 persen secara tahunan.

Namun demikian, Faisal menyoroti komponen net ekspor yang masih menjadi penahan pertumbuhan. Pengalokasian komoditas ekspor utama seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) untuk pasar domestik melalui kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) dan program B50 disebut menjadi faktor yang memperlambat pertumbuhan ekspor.

Kebijakan DMO menyebabkan ekspor manufaktur dan pertambangan terkontraksi masing-masing 14,4 persen dan 22,8 persen.

Pertumbuhan ekspor minyak hewani/nabati juga melambat dari 71,53 persen pada triwulan I 2025 menjadi 16,19 persen pada triwulan I 2026.

Faisal menambahkan realisasi pertumbuhan kuartal I berpotensi lebih tinggi, bahkan mencapai 5,4–5,5 persen. Namun, menurut dia, kinerja tersebut diproyeksikan tidak akan berlanjut pada kuartal berikutnya.

CORE memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II hingga IV-2026 berpotensi melambat signifikan akibat tekanan global, kenaikan harga energi, serta kebijakan efisiensi domestik.

Secara keseluruhan, CORE Indonesia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 di kisaran 4,9–5,1 persen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Yang dulunya di triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan bahwa pemerintah mengubah pola pengeluaran atau belanja menjadi lebih merata setiap triwulan pada tahun ini, sehingga diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

“Yang dulunya di triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan. Di triwulan I, (sudah terealisasi) 21 persen (dari target APBN). Triwulan II targetnya 26 persen, triwulan III 26 persen, dan juga triwulan IV juga 26 persen. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi itu merata cepat dan terjadi di tahun yang sama,” kata Juda di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Adapun pada triwulan I 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau setara dengan 21,2 persen dari target APBN yang sebesar Rp3.842,7 triliun.

Belanja pada periode ini tumbuh sebesar 31,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang sebesar 1,4 persen (yoy).

Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen dari target APBN), dengan pertumbuhan sebesar 47,7 persen (yoy). Adapun transfer ke daerah mencapai Rp204,8 triliun (29,5 persen dari target APBN), menurun 1,1 persen (yoy).

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen (yoy), setara dengan 18,2 persen dari target APBN.

Dengan kinerja belanja dan penerimaan ini, maka defisit APBN triwulan I 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ketika ditanya mengenai kekhawatiran pelebaran defisit pada akhir tahun, Juda menegaskan bahwa pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur.

Meski realisasi defisit pada triwulan I mencapai 0,93 persen dari PDB, ia menjelaskan angka tersebut tidak bisa langsung dikalikan untuk menggambarkan kondisi hingga akhir tahun.

“Tentu saja kita tidak bisa langsung dikalikan dengan empat (jika asumsi defisit 0,93 persen setiap kuartal) jadi di atas 3 persen (defisit di akhir tahun),” kata Juda.

Ia pun memastikan kinerja APBN akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala, terutama dari sisi penerimaan pajak dan belanja yang masih dapat dikendalikan.

Dengan berbagai langkah yang diupayakan otoritas fiskal, Juda tetap optimistis defisit APBN tetap terjaga di bawah batas aman sebesar 3 persen terhadap PDB.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 tumbuh pesat, yakni sebesar 31,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), mencapai Rp815 triliun.

Juda mengatakan bahwa realisasi belanja pada tahun ini cukup cepat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Di triwulan I ini, belanja sudah mencapai 21,2 persen dari (target) APBN. Bandingkan dengan tahun lalu di mana belanja hanya 17,1 persen (setara 17,1 persen dari target APBN) dan growth-nya hanya 1,4 persen,” kata Juda di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen dari target APBN), dengan pertumbuhan sebesar 47,7 persen (yoy). Adapun transfer ke daerah mencapai Rp204,8 triliun (29,5 persen dari target APBN), menurun 1,1 persen (yoy).

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen (yoy), setara dengan 18,2 persen dari target APBN.

Penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun (17,2 persen dari target APBN) atau tumbuh sebesar 14,3 persen (yoy). Sementara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp112,1 triliun (24,4 persen dari target APBN) atau turun 3 persen (yoy).

Dengan kinerja belanja dan penerimaan ini, maka defisit APBN triwulan I 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pada kesempatan yang sama, Juda juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 diperkirakan tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan.

Juda optimis proyeksi ini dapat terwujud seiring dengan percepatan belanja pemerintah serta positifnya sejumlah indikator konsumsi domestik seperti yang dilaporkan Mandiri Spending Index (MSI).

Ia menambahkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) juga mengalami peningkatan signifikan, yakni 57,7 persen yoy mencapai Rp155,6 triliun, mengindikasikan positifnya aktivitas ekonomi melalui konsumsi maupun transaksi di dunia usaha.

“Tren penguatan memang terjadi sejak September di triwulan IV kemarin. Memang di bulan Maret ada sedikit pelemahan, terutama di dalam melihat ekspektasi kondisi ekonomi ke depan itu ada pelemahan, tentu saja ini saya kira dampak dari perang di Timur Tengah,” kata Juda.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kenaikan inflasi mendorong perubahan pola belanja masyarakat Indonesia menjadi lebih selektif dan efisien. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan mencapai 3,48 persen pada Maret 2026, yang turut memengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga.

Chief Commercial Officer MOVA Cashback Jennifer Tiffany Muliyanto mengatakan masyarakat kini semakin berhati-hati dalam mengelola pengeluaran. "Saat ini kami melihat adanya perubahan pola berbelanja masyarakat yang sebelumnya konsumtif kini lebih selektif dalam pengeluaran," ujarnya seperti dikutip, Selasa (21/4/2026).

Menurut Jennifer tekanan inflasi membuat masyarakat mulai memprioritaskan kebutuhan utama dan mencari cara untuk menghemat pengeluaran. Salah satu tren yang menguat adalah peralihan ke belanja daring melalui platform digital dan e-commerce yang menawarkan berbagai keuntungan finansial.

Promo, cashback, dan insentif lainnya menjadi daya tarik utama yang dimanfaatkan konsumen untuk menekan biaya belanja. Selain mempermudah akses, teknologi digital juga dinilai membantu masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga secara lebih efektif.

Sejalan dengan tren tersebut, MOVA Cashback menggelar program edukasi melalui kegiatan MOVA Roadshow di Serang, Banten diikuti sekitar 350 peserta, mayoritas ibu rumah tangga. Program ini memberikan pemahaman mengenai strategi belanja hemat serta pemanfaatan platform digital secara optimal.

Jennifer menambahkan, edukasi tersebut juga bertujuan membuka peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan fitur afiliasi dan aktivitas digital dasar. Peserta didorong untuk memahami penggunaan media sosial dan strategi komunikasi sederhana guna mendukung peningkatan pendapatan.

Salah satu peserta, Sri Mastufah, mengaku merasakan manfaat langsung dari penggunaan platform cashback dalam aktivitas sehari-hari. Ia menyebut pengeluaran rumah tangga dapat ditekan meski kebutuhan tetap terpenuhi.

"Dari aktivitas belanja sehari-hari sekarang bisa lebih dimanfaatkan optimal. Jadi meskipun belanja bulanan tetap sama, tapi pengeluaran berkurang karena ada cashback," ujar Sri.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

UNDANG-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) memberikan sinyal kuat mengenai pentingnya efisiensi belanja pegawai sebagai bagian dari reformasi fiskal daerah yang lebih berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk mulai diimplementasikan secara bertahap hingga tahun 2027, dengan tujuan menyeimbangkan struktur anggaran daerah yang selama ini cenderung didominasi oleh belanja rutin. Efisiensi belanja pegawai tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan, melainkan sebagai upaya rasionalisasi dan optimalisasi alokasi sumber daya aparatur agar lebih produktif dan berorientasi pada kinerja.

Pada kerangka mekanisme implementasi, efisiensi belanja pegawai perlu dipahami sebagai proses rasionalisasi yang terencana dan menyeluruh, bukan sekadar pengurangan kuantitas pegawai atau pemangkasan anggaran secara proporsional. Upaya ini ditempuh melalui berbagai pendekatan strategis, seperti restrukturisasi organisasi, peningkatan produktivitas aparatur, digitalisasi layanan publik, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).

Dengan pendekatan tersebut, belanja pegawai tetap dijaga pada tingkat yang memadai, namun lebih efektif dalam menghasilkan kinerja dan kualitas layanan publik. Prinsip value for money menjadi landasan utama, yakni memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan terjadi pergeseran komposisi belanja daerah menuju peningkatan porsi belanja modal. Prioritas diarahkan pada pembangunan dan penguatan infrastruktur dasar, seperti jalan, jaringan listrik, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pasar, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.

Infrastruktur tersebut memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan konektivitas, efisiensi distribusi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga, dengan komposisi anggaran yang lebih seimbang antara belanja rutin dan belanja modal, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan efek pengganda ekonomi yang lebih besar, sekaligus memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara empiris, peningkatan belanja modal terbukti memiliki hubungan positif dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sektor infrastruktur tidak hanya menciptakan efek langsung melalui penyerapan tenaga kerja dalam proses pembangunan, tetapi juga menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang mendorong aktivitas ekonomi turunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, implementasi kebijakan efisiensi belanja pegawai yang diikuti dengan penguatan belanja modal menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Dominasi Belanja Pegawai Daerah

Kondisi struktur belanja daerah saat ini menunjukkan adanya tekanan serius pada komposisi anggaran, khususnya pada tingginya proporsi belanja pegawai yang telah melampaui batas ideal dalam kerangka kebijakan fiskal nasional. Data DJPK Kemenkeu RI menunjukkan bahwa pada tahun 2026, belanja pegawai di Jawa Timur mencapai 37,51% dari total belanja daerah dengan nilai sekitar Rp49,81 triliun.

Angka tersebut melampaui kisaran 30% yang umum digunakan sebagai rujukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana semangat pengendalian belanja dalam kerangka UU No 1/2022 dan PP No 12/2019. Terlebih, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga tercermin pada mayoritas pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2025 yang menunjukkan proporsi serupa di atas 30%, sehingga menegaskan urgensi intervensi kebijakan untuk menyeimbangkan struktur anggaran.

Dominasi belanja pegawai tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dalam tata kelola keuangan daerah. Beberapa indikasi yang muncul antara lain belum optimalnya penerapan sistem meritokrasi, keterbatasan analisis kebutuhan aparatur berbasis beban kerja dan jumlah penduduk, serta digitalisasi layanan publik yang belum sepenuhnya efektif.

Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah juga menghadapi tekanan akibat penurunan dana transfer ke daerah (TKDD), yang pada 2026 di Jawa Timur tercatat mengalami penurunan signifikan hingga 32,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, penurunan pendapatan daerah – yang dianggarkan (pagu) sekitar Rp123,27 triliun pada tahun 2026 – semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, sementara belanja pegawai cenderung bersifat rigid dan sulit disesuaikan dalam jangka pendek.

Keberhasilan menurunkan belanja pegawai akan membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi peningkatan belanja modal yang lebih produktif. Hal tersebut penting mengingat saat ini porsi belanja modal masih relatif rendah, yakni hanya sekitar 9,44% dari total belanja daerah, jauh di bawah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Sebab itu, melalui realokasi anggaran yang lebih proporsional, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat investasi pada infrastruktur dan layanan publik yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan. Sehingga, reformasi struktur belanja daerah bukan hanya menjadi tuntutan regulatif, tetapi juga merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Optimalisasi Struktur Belanja Daerah

Tingginya proporsi belanja pegawai dalam struktur APBD mutlak menuntut adanya langkah korektif yang terukur dan berkelanjutan. Upaya penurunan belanja pegawai tidak dapat dilakukan secara drastis, melainkan melalui mekanisme efisiensi yang cermat, khususnya pada komponen honorarium dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Reformulasi TPP perlu diarahkan pada sistem yang lebih berbasis kinerja (performance-based), dengan indikator yang objektif, terukur, dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya mendorong efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan produktivitas aparatur serta kualitas layanan publik, karena setiap insentif yang diberikan benar-benar mencerminkan kontribusi nyata pegawai terhadap capaian kinerja organisasi.

Di sisi lain, penguatan kapasitas fiskal daerah juga harus dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan. Strategi intensifikasi perpajakan dan retribusi daerah menjadi kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui perbaikan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

Selain itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu diperkuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendapatan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelola, peningkatan profesionalisme manajemen, serta penyesuaian model bisnis BUMD agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar dan potensi ekonomi lokal.

Lebih lanjut, keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menuntut adanya inovasi dalam pembiayaan pembangunan. Skema pembiayaan alternatif, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pemanfaatan corporate social responsibility (CSR), serta kemitraan dengan lembaga keuangan dan donor, menjadi instrumen penting untuk memperluas kapasitas pembiayaan tanpa membebani APBD secara berlebihan. Pelibatan sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan publik tidak hanya mempercepat realisasi pembangunan, tetapi juga meningkatkan efisiensi melalui transfer pengetahuan, teknologi, dan manajemen yang lebih modern.

Pada akhirnya, keseluruhan strategi tersebut harus diintegrasikan dalam kerangka penataan organisasi yang lebih rasional dan adaptif. Rasionalisasi jumlah dan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi, beban kerja, serta dinamika pelayanan publik berbasis digital.

Melalui struktur birokrasi yang lebih ramping, efisien, dan berbasis kinerja, pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Transformasi ini menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Demi menjawab tantangan fiskal daerah yang kompleks, penataan ulang struktur belanja daerah menjadi agenda mendesak yang tidak dapat ditunda, terutama dalam menyeimbangkan proporsi belanja pegawai agar lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan. Melalui efisiensi yang berbasis kinerja, penguatan kapasitas pendapatan daerah, serta inovasi dalam pembiayaan pembangunan, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperluas ruang fiskal secara signifikan.

Ruang fiskal tersebut pada akhirnya dapat diarahkan untuk mendorong belanja yang lebih produktif, khususnya pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap kerangka regulasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Semoga.

JAKARTA - PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) resmi menghadirkan komunitas IPOT Smart Money Circle, sebuah ekosistem investasi terpusat yang dirancang secara revolusioner untuk membantu investor ritel Indonesia mengadopsi pola pikir dan strategi investor institusi.

IPOT Smart Money Circle hadir sebagai ekosistem untuk belajar saham pemula, berbagi ide strategis, dan berkembang bersama dalam satu wadah yang solid. Melalui komunitas ini, investor akan dibimbing untuk memahami sekaligus mengadopsi pola pikir "Think Like Smart Money" secara profesional.

Smart Money dipahami sebagai transformasi investor ritel dari sekadar pengikut arus (noise) menjadi pelaku pasar yang mengadopsi disiplin dan strategi institusi besar. Alih-alih bertransaksi secara impulsif atau berdasarkan rumor, konsep ini menekankan pada penggunaan literasi data, deteksi pergerakan dana besar secara real-time melalui radar khusus, serta penerapan "ritual pasar" yang terstruktur dari pra-pembukaan hingga penutupan bursa.

Hadirkan Riset Kelas Institusi Melalui IPOT Views, Aplikasi Saham untuk Ekosistem Smart Money



Dengan demikian, Smart Money bukan lagi sekadar istilah untuk pemilik modal raksasa, melainkan sebuah pola pikir profesional dimana setiap keputusan investasi diambil dengan tenang, terukur, dan selangkah lebih maju dalam memanfaatkan momentum pasar.

Chief Marketing Officer PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Sergio Ticoalu menjelaskan, inisiatif ini bertujuan membangun kedisiplinan dan literasi data di tengah pasar modal yang dinamis. Langkah ini juga diambil untuk menjawab tantangan fragmentasi komunitas investasi saat ini, di mana banyak investor terjebak dalam grup WhatsApp sementara atau komunitas berbasis acara (event-based) yang tidak berkelanjutan.

Ia menambahkan, kondisi ini menghambat pembentukan strategi investasi jangka panjang. Sebagai aplikasi saham untuk pemula yang terpercaya, IPOT berkomitmen menyediakan wadah edukasi dan diskusi berbasis data yang terintegrasi di platform Telegram.

Pemilihan platform Telegram didasarkan pada aksesibilitasnya yang sudah akrab bagi investor Indonesia, kemudahan bergabung hanya melalui satu tautan, serta keunggulan fitur diskusi berbasis topik yang memungkinkan pengelolaan komunitas dalam skala besar secara lebih terstruktur dan efisien.

Berbeda dengan Komunitas Trader pada Umumnya

IPOT Smart Money Circle bukan sekadar tempat mengobrol, melainkan ekosistem yang dirancang untuk mengubah energi komunitas menjadi transaksi yang terukur melalui Flagship Community. Member komunitas dipandu langsung oleh analis dan market coaches IPOT.

Fokus utamanya adalah membangun kepercayaan diri dan rutinitas harian melalui edukasi terstruktur, yang pada akhirnya meningkatkan retensi dan penggunaan produk secara cerdas. Member akan mendapatkan watchlist terkurasi, market insight harian dan mentoring langsung dari praktisi pasar agar keputusan investasi lebih tenang, terarah dan berbasis data.

Watchlist Terkurasi & Market Insight Harian. Member mendapatkan saham pilihan, level buy & sell penting dan momentum market yang dibahas sebelum dan selama jam bursa.

Diskusi Real-Time & Support Komunitas: Komunitas ini mengedepankan diskusi dua arah bersama sesama investor aktif dan mentor expert untuk membantu validasi keputusan investasi.

Mentoring & Pembelajaran Terstruktur. Member bisa belajar langsung dari mentor expert berpengalaman melalui session edukasi, market review, dan Q&A rutin.

Kelas Eksklusif untuk Pemula dihadirkan khusus untuk investor pemula yang ingin membangun fondasi mindset dan strategi sejak awal. Sistem Keamanan IPOT Dirancang untuk Tidak Tembus Phishing

Di IPOT Smart Money Circle, investasi bukan lagi soal menebak arah angin, melainkan tentang eksekusi presisi melalui “ritual market” yang terjadwal ketat. Coaches IPOT mendampingi langkah sepanjang hari, dimulai dari Morning Market Prep untuk memetakan peluang pra pasar dilanjutkan dengan Smart Money Radar guna mendeteksi pergerakan dana besar secara real-time.

Memasuki sesi siang, Mid-day Review & Momentum Alert memastikan investor dan trader tetap berada di jalur yang benar hingga ditutup dengan penyusunan Next Day Watchlist agar selalu selangkah lebih maju dari ritme pasar.

Fitur Topik Terstruktur

Untuk memastikan setiap anggota mendapatkan pengalaman investasi yang terorganisir, IPOT Smart Money Circle menghadirkan struktur komunitas berbasis topik yang dirancang secara sistematis sesuai kebutuhan investor. Seluruh interaksi berpusat di Hub sebagai titik temu utama untuk berkomunikasi dan mengakses informasi krusial, dengan panduan etika yang jelas pada topik aturan demi menjaga kualitas diskusi.

Bagi mereka yang baru memulai, Starter Class hadir sebagai gerbang awal yang membimbing anggota menuju kurikulum IPOT Academy secara bertahap. Di sini, pengguna dapat mempelajari cara investasi saham untuk pemula dengan modul yang mudah dipahami.

Bagi investor yang ingin mempertajam strategi, tersedia topik Diskusi Market Mind yang dipandu langsung oleh pelatih pilihan, serta kanal eksklusif MM Recommendation & Watchlist untuk mendapatkan pilihan saham terkurasi.

Tak hanya itu, tersedia pula “User Feedback“ atau ruang bagi nasabah untuk berbagi pengalaman langsung dalam menggunakan aplikasi IPOT. Dengan pembagian topik yang spesifik ini, setiap anggota dapat dengan mudah memilih wawasan yang paling relevan, termasuk memahami cara beli saham untuk pemula agar proses transaksi menjadi lebih fokus, efektif, dan profesional.

Mekanisme dan Cara Bergabung

Pada tahap perdana, akses ke komunitas IPOT Smart Money Circle akan diprioritaskan bagi nasabah IPOT melalui proses verifikasi formulir guna menjaga kualitas diskusi. Selanjutnya, IPOT merencanakan Multi-city Roll Out dan akan membuka akses lebih luas bagi publik. Puncaknya, IPOT akan menyelenggarakan Smart Money Investor Summit.

“Visi kami adalah membangun komunitas investor paling aktif dan berkualitas di Indonesia. Kami ingin setiap anggota tidak hanya sekadar bertransaksi secara impulsif, tetapi memiliki pola pikir disiplin dan mampu melakukan analisis berbasis data seperti layaknya Smart Money,” tandas Sergio.

Melalui integrasi antara komunitas Telegram, fitur IPOT Buzz, dan dukungan keamanan kelas dunia, IPOT berkomitmen untuk terus memberdayakan investor ritel agar lebih berdaya saing di pasar modal Indonesia.

JAKARTA - Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menilai fenomena defisit APBN Kuartal I 2026 yang menyentuh Rp240,1 triliun atau sekitar 34% dari target tahunan sebagai bentuk strategi front-loading yang agresif. Namun, realisasi ini perlu disikapi dengan kewaspadaan tinggi guna menghindari risiko hard landing pada kuartal berikutnya.

Menurut Rahma, publik tidak perlu panik secara berlebihan selama indikator fundamental seperti pertumbuhan ekonomi dan rasio utang terhadap PDB tetap dalam batas aman. Ia memandang pengumuman defisit oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai sebuah "alarm kebijakan".

"Pengumuman ini berfungsi sebagai alarm kebijakan , agar kementerian/lembaga mulai mengerem belanja yang tidak produktif dan fokus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global," tulis Rahma dalam analisisnya, dikutip Rabu (8/4/2026).

Defisit APBN Maret 2026 Tembus Rp240,1 Triliun, 0,93% dari PDB



Defisit yang mencapai 34% dalam tiga bulan pertama, melebihi rata-rata ideal 25% per kuartal, dilihat sebagai langkah taktis Kemenkeu untuk mengamankan likuiditas. Rahma mencatat pola ini serupa dengan Kuartal I-2025 sebagai upaya mengantisipasi fluktuasi suku bunga global dan gejolak geopolitik.

Namun, Rahma memperingatkan bahwa setiap rupiah defisit berkonsekuensi pada penambahan utang baru melalui Surat Berharga Negara (SBN).

"Mengingat suku bunga global yang masih fluktuatif, setiap rupiah defisit berarti ada kebutuhan utang baru. Waspada di sini artinya pemerintah harus menghitung ulang efektivitas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)," jelasnya.

Dilema Kenaikan Harga BBM di Tengah Lonjakan Minyak Dunia dan Kejatuhan Rupiah ke Rp17.000



Untuk menyimpulkan apakah angka Rp240,1 triliun ini adalah sinyal bahaya, Rahma membedah empat indikator utama. Pertama, selama masih di bawah ambang batas 3% (saat ini 0,93 persen), kondisi fiskal secara konstitusional masih aman.

Kedua, perlu dicermati apakah setoran pajak mampu tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi. Ketiga, lanjut Rahma, defisit dianggap investasi jika dialokasikan untuk infrastruktur dan bansos, namun menjadi keresahan jika didominasi oleh beban bunga utang.

Terakhir, kepercayaan investor yang tercermin dari stabilnya yield SBN dan kurs Rupiah. Di sisi lain, Rahma memberikan catatan kritis mengenai risiko "kehabisan bensin" fiskal di periode mendatang. Jika belanja dipacu kencang di awal tahun namun penerimaan tidak mengejar, pemerintah terpaksa harus melakukan pengereman mendadak (refocusing) yang bisa berdampak pada perlambatan proyek-proyek strategis.

"Istilah hard landing dalam konteks ini berarti ekonomi yang tadinya dipacu kencang di Q1 lewat belanja besar Rp240,1 triliun, tiba-tiba melambat drastis di Q2 karena kehabisan 'bensin' atau terhambat faktor eksternal," ungkapnya.

Sebagai solusi, Rahma menyarankan pemerintah mulai beralih dari mode "Agresif" di Kuartal I menjadi mode "Efisiensi Selektif" di Kuartal II. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) juga disarankan sebagai cadangan strategis jika plafon utang sudah semakin terbatas di akhir tahun.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong peningkatan produktivitas sektor pangan melalui penerapan metode Tanam Benih Langsung (Tabela) sebagai upaya efisiensi budidaya padi di tengah tantangan iklim.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meninjau penerapan metode tersebut saat panen padi di areal persawahan Panyindangan Girang, Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Senin (6/4/2026).

Metode Tabela merupakan teknik penanaman padi dengan menaburkan benih langsung di lahan tanpa melalui proses persemaian dan tanam ulang (tandur). Metode ini dinilai memiliki perbedaan dalam pola budidaya, termasuk pengelolaan penggunaan pestisida dibandingkan dengan metode konvensional.

“Dengan pola ini berbeda dengan yang selama ini ditandur. Ada perubahan tata cara pola tanam, termasuk dalam penggunaan pestisidanya,” ujar Bupati Dony.

Pemkab Sumedang saat ini melakukan uji coba melalui demplot seluas 170 bata untuk mengukur produktivitas metode Tabela dibandingkan dengan pola tanam konvensional.

“Sekarang akan dihitung dari demplot 170 bata, berapa besar produktivitasnya dibandingkan penanaman konvensional. Mudah-mudahan ini berhasil dan jika berhasil akan menjadi role model serta dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang,” harapnya.

Selain mendorong efisiensi budidaya, Pemkab Sumedang juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

“BMKG telah melansir bahwa kita akan mengalami El Nino, yakni kemarau yang lebih lama dan lebih kering. Untuk itu mari kita bersama-sama waspada dalam menghadapinya,” ungkapnya.

Dony mengatakan pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda, kelompok tani, dinas terkait, hingga camat untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas produksi pertanian.

“Kami telah bahas kesiapan menghadapi El Nino. Bagaimana caranya agar produktivitas pertanian tetap meningkat meskipun di tengah kondisi kemarau panjang,” jelas Dony.

Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Sumedang menginstruksikan optimalisasi cadangan air melalui perbaikan embung dan jaringan irigasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Dinas Pertanian diminta memetakan kondisi infrastruktur air di wilayah tersebut.

“Kami sudah perintahkan Dinas PUTR dan Dinas Pertanian untuk mendata embung-embung yang masih ada agar dipastikan tidak rusak dan tidak bocor sehingga bisa menyimpan air, dan ketika musim kemarau dapat dimanfaatkan,” terangnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiagakan pompa air di sejumlah wilayah strategis untuk mengantisipasi penurunan debit air selama musim kemarau.

“Pastikan pompanya berfungsi dengan baik dan siapkan juga kebutuhan BBM-nya, sehingga ketika diperlukan bisa langsung dimanfaatkan oleh petani,” tegasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) di kuartal I 2026 tercatat mencapai Rp394,8 triliun. Raihan ini setara dengan 16,7% dari target APBN 2026.

Performa setoran pajak ini menunjukkan pertumbuhan kuat yakni melonjak 20,7% secara tahunan (year-on-year). Purbaya menilai tren positif ini merupakan buah dari efektivitas strategi fiskal yang dijalankan pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi.

"Jadi strategi kita ini mulai berhasil, harusnya dampak ekonominya lebih bagus," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Di sisi pendapatan lainnya, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp67,9 triliun, namun angka ini mengalami kontraksi sebesar 12,6%. Sementara itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi senilai Rp112,1 triliun, atau turun tipis 3% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Pemerintah secara agresif melakukan percepatan belanja pada awal tahun ini. Hingga akhir Maret 2026, total belanja negara telah menyerap anggaran sebesar Rp815,0 triliun, atau tumbuh pesat 31,4% (yoy). Angka ini setara dengan 21,2% dari pagu anggaran tahun berjalan.

Belanja Pemerintah Pusat menjadi motor utama penggerak dengan realisasi Rp610,3 triliun, melonjak hingga 47,7%. Rinciannya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp281,2 triliun (+43,4%), belanja Non-K/L naik signifikan menjadi Rp329,1 triliun (+51,5%) dan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat stabil di angka Rp204,8 triliun, meski ada kontraksi tipis 1,1%.

Setoran Pajak Digital Capai Rp48,11 Triliun, PMSE dan Kripto Terkumpul Rp39,36 Triliun



Laju belanja yang lebih cepat dibandingkan pendapatan menyebabkan defisit APBN melebar ke angka Rp240,1 triliun, atau setara dengan 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit Bapak-Bapak Ibu-Ibu jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit," ungkap Purbaya.

Selain itu, defisit keseimbangan primer dilaporkan berada pada level Rp95,8 triliun. Guna menutup selisih anggaran tersebut, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp257,4 triliun. Jumlah ini mencakup 37,3% dari total target pembiayaan yang ditetapkan dalam APBN 2026.