Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat mitigasi bencana dan penataan infrastruktur air melalui proyek normalisasi Sungai Winongo.

Langkah ini diambil guna mengembalikan fungsi hidrologis sungai yang sempat terhambat akibat sedimentasi parah dan alih fungsi lahan di area bantaran secara ilegal.

Proyek ini sendiri merupakan hasil kolaborasi teknis antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, memimpin langsung dimulainya normalisasi di kawasan Bendung Tanjung Patangpuluhan, Wirobrajan, pada Jumat (24/4/2026).

“Normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sungai agar bisa berjalan optimal, baik sebagai saluran air maupun sebagai bagian dari ekosistem kota,” ujarnya di sela kegiatan pengerukan.

Hasto menggarisbawahi bahwa efektivitas aliran air kini menjadi prioritas utama di tengah tantangan cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan tinjauan di lapangan, Sungai Winongo telah lama tidak mendapatkan penanganan fisik secara menyeluruh sehingga memicu pendangkalan hebat.

Kondisi ini diperparah dengan temuan banyaknya bangunan liar di sisi timur sungai yang digunakan untuk kandang ternak hingga lokasi pembuangan sampah yang merusak estetika dan kesehatan lingkungan.

Hasto menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak dibenarkan karena secara teknis menghambat debit air dan meningkatkan risiko banjir luapan yang membahayakan warga.

“Kita lihat sendiri kondisi Sungai Winongo, khususnya di sisi timur, dipenuhi kandang ayam, kandang burung, bahkan dimanfaatkan untuk bank sampah,” tegasnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyebut proyek itu menjadi bagian dari mitigasi risiko longsor di sepanjang bantaran. Pembersihan sedimen diharapkan mampu meningkatkan kapasitas tampung sungai secara signifikan sebelum memasuki puncak musim penghujan untuk memastikan keamanan pemukiman di sekitar aliran.

“Harapan kami, setelah normalisasi ini, Sungai Winongo bisa berfungsi optimal, tidak terjadi banjir, dan tidak terjadi longsor,” tambah Hasto.

Selain pengerukan, pemerintah daerah telah menyusun skema pemasangan trash barrier sebagai langkah jangka panjang untuk pengelolaan limbah padat secara terintegrasi di aliran sungai tersebut.

Teknologi penyaring sampah ini diproyeksikan dapat menekan biaya operasional pembersihan di area hilir sungai secara permanen.

Setelah normalisasi selesai, target berikutnya adalah pemasangan trash barrier supaya sampah yang hanyut bisa tertahan dan lebih mudah ditangani.

Dari sisi teknis, Kepala BBWS Serayu Opak Maryadi Utama menjelaskan bahwa operasional di lapangan melibatkan alat berat untuk percepatan pengerukan sedimen dasar sungai. Dua unit ekskavator telah dikerahkan ke titik-titik krusial guna membuka alur sungai yang tersumbat oleh material sedimentasi dan sampah domestik yang menumpuk.

“Normalisasi di Sungai Winongo ini dilakukan dengan pengerukan sedimen menggunakan dua alat berat yakni ekskavator. Tujuannya untuk membuka aliran sungai agar lebih lancar hingga ke hilir,” jelas Maryadi.

Lebih lanjut, pihaknya optimis bahwa kelancaran arus merupakan variabel kunci dalam pengendalian banjir di kawasan padat penduduk seperti Wirobrajan.

Menurut Maryadi, normalisasi ini juga berfungsi untuk menjaga kestabilan tebing sungai dari gerusan arus bawah yang berpotensi memicu erosi lahan.

“Kalau arus sungai lancar, maka air tidak akan meluap. Ini yang menjadi tujuan utama dari normalisasi,” pungkasnya.

Selain intervensi fisik, pemerintah menyisipkan aspek pelestarian lingkungan dengan melepas ribuan bibit ikan ke aliran sungai yang telah dibersihkan. Upaya ini ditujukan untuk memulihkan keanekaragaman hayati lokal sekaligus menciptakan potensi daya tarik wisata berbasis lingkungan bagi masyarakat sekitar.

Hasto juga memberikan instruksi khusus kepada aparat wilayah untuk memperketat pengawasan pasca-proyek agar hasil normalisasi tetap terjaga. Sosialisasi kepada warga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif agar tidak kembali mendirikan bangunan liar di area terlarang demi keberlanjutan fungsi sungai dan keselamatan bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesamaan kerentanan terhadap bencana alam mendorong Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama di bidang mitigasi dan penanggulangan bencana, mulai dari pemanfaatan teknologi hingga dukungan rekonstruksi pascabencana.

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Myochin Mitsuru mengatakan kerja sama yang dilakukan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menyentuh aspek teknis yang penting, seperti penggunaan teknologi satelit Jepang untuk memperkuat sistem peringatan dini, terutama dalam menghadapi bencana seperti topan dan cuaca ekstrem.

“Jadi, dalam hal tersebut, Jepang dapat memberikan bantuan kepada Indonesia, tidak hanya melalui pemanfaatan satelit, tetapi juga dengan menjajaki berbagai kemungkinan untuk mendukung sistem peringatan dini,” ungkap Myochin dalam acara diskusi bersama di Kantor Kedutaan Besar Jepang Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Namun demikian, dia menambahkan bahwa dalam beberapa situasi, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak menerima bantuan internasional. Salah satu contohnya terjadi saat banjir besar melanda Sumatera beberapa waktu lalu. Meski begitu, Jepang tetap menghormati keputusan tersebut sebagai bagian dari prinsip kerja sama yang berbasis permintaan.

“Pemerintah Jepang memberikan bantuan berdasarkan permintaan dari pemerintah penerima. Namun, pada saat itu pemerintah Indonesia tidak membutuhkan bantuan untuk sistem peringatan dini dari negara lain. Oleh karena itu, Jepang menghormati keputusan tersebut dan tidak memberikan bantuan,” jelasnya.

Ke depan, Jepang tetap membuka peluang untuk memperkuat kolaborasi, khususnya dalam fase pemulihan pasca-bencana. Dukungan ini dinilai penting untuk membantu Indonesia membangun kembali infrastruktur serta meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana di masa mendatang.

“Jepang memiliki beberapa skema untuk memberikan bantuan, seperti bantuan teknis, hibah, serta pinjaman. Kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan World Risk Report 2023 yang dikutip dari laman Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia memang menempati peringkat kedua sebagai negara paling rentan terhadap bencana setelah Filipina. Namun, tingkat kerentanan yang tinggi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas kesiapsiagaan yang memadai.

Hal ini tercermin dari berbagai bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia yang masih menimbulkan dampak besar. Dengan kondisi tersebut, Indonesia perlu menggeser pendekatan dari sekadar tanggap bencana menjadi kesiapsiagaan yang lebih proaktif.

Guru Besar Kebencanaan sekaligus Staf Ahli Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM Prof. Djati Mardiatno menilai perhatian pemerintah terhadap penguatan kesiapsiagaan bencana belakangan cenderung menurun.

Hal ini terlihat dari alokasi anggaran mitigasi yang lebih kecil dibandingkan anggaran untuk penanganan darurat bencana. Padahal, upaya mitigasi dinilai mampu menekan dampak yang ditimbulkan saat bencana terjadi.

“Investasi untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana akan mengurangi dampak dari kejadian bencana,” katanya, dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Djati juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana. Menurutnya, pengurangan risiko bencana berbasis komunitas merupakan inisiatif penting dari masyarakat yang perlu didukung oleh pemerintah setempat. Kesadaran masyarakat harus diiringi dengan penyediaan fasilitas dan dukungan yang memadai dari pemerintah.

“Multiple helix dalam penanganan bencana itu penting karena masalah bencana menjadi urusan bersama,” ujarnya. (Putri Astrian Surahman)

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 814 kejadian bencana melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada periode 1 Januari hingga 24 April 2026. Dalam laporannya, kejadian bencana hidrometeorologi basah khususnya banjir dan cuaca ekstrem masih mendominasi.

“Jumlah kejadian bencana per tanggal 24 April 2026 tercatat sebanyak 814 kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah Bencana hidrometeorologi 99,26% dan bencana geologi 0,74% dengan urutan bencana banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, dan gelombang pasang atau abrasi,” tulis BNPB dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

BNPB melaporkan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan total 384 kejadian. Disusul oleh cuaca ekstrem sebanyak 253 kejadian, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 85 kejadian, serta tanah longsor sebanyak 72 kejadian. Selain itu, tercatat 8 kejadian gelombang pasang atau abrasi dan 6 kejadian kekeringan.

Untuk kategori bencana geologi, BNPB mencatat telah terjadi 5 kali gempa bumi dan 1 kali erupsi gunungapi selama periode hampir empat bulan pertama di tahun ini.

Rentetan bencana ini membawa dampak kemanusiaan yang signifikan. Data BNPB menunjukkan sebanyak 214 orang dinyatakan meninggal dunia, 13 orang hilang, dan 1.670 orang mengalami luka-luka. Dampak yang paling masif terlihat pada jumlah warga yang menderita dan harus mengungsi, yakni mencapai 2.352.265 jiwa.

Lihat video: CUACA EKSTREM MENGINTAI! Apakah Kita Siap Hadapi Bencana Hidrometeorologi?



Kerusakan materiil juga tercatat cukup besar. Sebanyak 8.962 rumah dilaporkan rusak, dengan rincian 1.661 rusak berat, 1.879 rusak sedang, dan 5.422 rusak ringan. Bencana juga merusak fasilitas publik, di antaranya 95 tempat ibadah, 52 jembatan, 43 bangunan satuan pendidikan, 35 fasilitas pelayanan kesehatan, dan 11 kantor pemerintah.

Secara geografis, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi. BNPB mencatat Jawa Tengah dengan angka kejadian terbanyak yakni 156 bencana, disusul Jawa Barat dengan 138 kejadian, dan Jawa Timur dengan 115 kejadian. Wilayah lain yang menunjukkan angka cukup tinggi adalah Nusa Tenggara Barat (NTT) dengan 53 kejadian.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tingkat provinsi sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun ini.

Penetapan tersebut telah ditandatangani Gubernur Sumsel pada 22 April 2026 dan berlaku hingga 30 November 2026.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel M Iqbal Alisyahbana mengatakan keputusan ini memang diambil lebih awal meskipun sejumlah wilayah masih mengalami hujan.

Hal itu didasarkan pada prediksi kondisi musim kemarau yang berpotensi lebih ekstrem dibandingkan tahun sebelumnya.

“Per tanggal 22 April kemarin, status siaga karhutla sudah ditetapkan sampai 30 November 2026. Pertimbangannya karena kemarau tahun ini diperkirakan lebih cepat, lebih panjang, dan lebih kering,” jelasnya, Kamis (23/4/2026).

Selain faktor cuaca, imbuhnya, peningkatan jumlah titik panas (hotspot) sejak awal tahun juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Kita melihat hotspot di Sumsel sudah mulai banyak terpantau sejak Januari sampai April, ini menjadi salah satu dasar kita menetapkan status siaga lebih awal,” tambahnya.

Menurut Iqbal, penetapan status siaga ini juga mengacu pada arahan pemerintah pusat. Dalam rapat koordinasi bersama kementerian, pemerintah daerah diminta segera menetapkan status guna mempermudah penanganan di lapangan.

Sementara di tingkat kabupaten, dua daerah telah lebih dulu menetapkan status siaga karhutla, yakni Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir.

Penetapan lebih awal di kedua wilayah didasari karena tingginya kemunculan hotspot serta karakteristik lahan gambut.

“Ya, karena sudah ada beberapa kejadian (kebakaran) di OI dan di OKI kita tahu juga sebagai salah satu episentrum karhutla yang terjadi di wilayah Sumsel,” tutupnya.

Cianjur (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung menghentikan sementara enam perjalanan Kereta Api Siliwangi relasi Cipatat-Sukabumi karena perlintasan di petak Jalan Cibeber–Lampegan tepatnya di KM 73+9/0 terkikis atau gogosan.

Manajer Humasda Daop 2 Bandung Kuswardojo saat dihubungi, Kamis, mengatakan pembatalan perjalanan KA Siliwangi sudah dilakukan sejak Rabu (22/4) malam dan perjalanan kereta hanya sampai ke Stasiun Cibeber.

Pihaknya mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mempercepat proses penanganan di lokasi terdampak, hal tersebut dilakukan agar jalur dapat kembali normal dan perjalanan kereta api dapat beroperasi dengan aman.

"Saat ini petugas prasarana masih melakukan penanganan dan pemulihan jalur agar dapat segera dilalui kembali perjalanan kereta api," katanya.

Dia menjelaskan perjalanan sudah dihentikan sejak Rabu malam, sedangkan pada Kamis ada enam jadwal perjalanan KA Siliwangi yang dibatalkan karena masih dilakukannya perbaikan di lokasi gogosan.

Pihaknya melayani pembatalan tiket bagi pelanggan dengan pengembalian bea tiket 100 persen di luar biaya pemesanan dengan waktu pembatalan 7x24 jam dari jadwal KA yang dibatalkan.

KAI Daop 2 Bandung juga menyampaikan permohonan maaf pada seluruh pelanggan yang terdampak atas pembatalan perjalanan ini, untuk proses pembatalan dapat dilakukan melalui loket stasiun maupun pada layanan pelanggan.

"KAI Daop 2 Bandung mengimbau pelanggan untuk memanfaatkan kanal resmi yang tersedia guna mempermudah proses pembatalan," katanya.

Dia menambahkan, hujan deras yang terjadi pada Rabu malam menyebabkan jalur yang sempat terkikis beberapa hari lalu meluas, sehingga perjalanan KA Siliwangi relasi Cipatat–Sukabumi hanya dapat sampai Stasiun Cibeber dan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Sukabumi.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaporkan sebanyak 162 kejadian bencana alam telah melanda wilayah tersebut sepanjang Januari-April 2026. Data ini menunjukkan tingginya frekuensi bencana hidrometeorologi yang terus mendominasi peta risiko di wilayah Jawa Tengah sepanjang kuartal pertama tahun ini.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, mengungkapkan bahwa banjir dan cuaca ekstrem menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi. “Kami juga melakukan langkah-langkah strategis. Baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota,” kata Taj Yasin dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Gedung A Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (22/04/2026).

Gus Yasin, sapaan akrabnya, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sistem penanggulangan secara komprehensif mulai dari tahap pra-bencana hingga pasca-bencana. Fokus utama mencakup penguatan logistik kebencanaan guna memastikan distribusi bantuan berjalan cepat dan tepat sasaran di lokasi yang terisolasi maupun pemukiman padat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tengah memprioritaskan peningkatan kapasitas daerah, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun kelengkapan sarana dan prasarana. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diklaim berjalan efektif dalam menangani situasi darurat di lapangan guna meminimalisir kerugian materiil.

“Kami juga melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan seluruh upaya penanggulangan bencana. Ini alhamdulillah ini berjalan secara terpadu dan efektif,” ucap Taj Yasin.

Salah satu isu krusial yang dibahas adalah penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal dan Kota Semarang. Di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, fenomena ini telah merusak ratusan rumah warga sejak awal Februari 2026, sementara di Kelurahan Jangli, Semarang, dampak signifikan terus terpantau hingga April 2026.

Merespons kondisi tersebut, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait percepatan pembangunan hunian bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung ke pusat. Kami akan koordinasi dengan BNPB agar penyelesaian hunian yang seharusnya sudah berjalan bisa segera direalisasikan,” tegas Abdul.

Selain relokasi hunian, pertemuan tersebut menggarisbawahi pentingnya infrastruktur mitigasi jangka panjang yang bersifat struktural. Rencana pembangunan kolam retensi di wilayah Pati dan Kudus, serta kelanjutan proyek tanggul laut di Sayung, Demak, menjadi agenda strategis untuk menekan risiko banjir rob di masa depan.

Dalam kunjungan ini, dukungan finansial dalam skala besar juga dikucurkan ke Jawa Tengah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat terdampak. Total bantuan mencapai triliunan rupiah, termasuk dukungan dari Kementerian Sosial senilai Rp 2,76 triliun guna jaminan sosial dan perlindungan warga.

Terdapat pula bantuan sertifikasi halal gratis bagi 95.045 pelaku UMK senilai Rp 21,8 miliar untuk menjaga daya saing usaha kecil di tengah ancaman bencana. Alokasi dana lainnya mencakup dukungan BNPB sebesar Rp 2,3 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari Kementerian PPPA senilai Rp 7,95 miliar.

Distribusi dana ini diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi dan sosial pasca-bencana di seluruh kabupaten/kota terdampak. Integrasi antara bantuan tunai dan pembangunan infrastruktur fisik diyakini dapat memperkuat resiliensi Jawa Tengah dalam menghadapi sisa musim penghujan di tahun 2026.

Bisnis.com, PALEMBANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Provinsi Sumatra Selatan telah mengajukan penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan menyusul akan masuknya musim kemarau yang diprakirakan berlangsung pada Mei 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Sumatra Selatan (Sumsel) M Iqbal Alisyahbana mengatakan pengajuan status siaga karhutla di tingkat provinsi dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana yang kerap terjadi saat musim kemarau.

“Saat ini kita sudah mengajukan (status siaga) dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ditetapkan," ujarnya, dikutip Rabu (22/4/2026).

Menurutnya rencana periode status siaga akan ditetapkan sejak surat keputusan ditandatangani Gubernur hingga 30 November mendatang.

Namun, rentan waktu itu masih dapat menyesuaikan dengan perkembangan kondisi yang terjadi di lapangan nantinya.

“Jika potensi bencana tersebut masih ada, bisa jadi akan kita perpanjang lagi nantinya," jelasnya.

Sementara itu, untuk di tingkat kabupaten/kota, terdapat dua daerah yang lebih dulu telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Keduanya meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang kemudian disusul Kabupaten Ogan Ilir,” tuturnya.

Iqbal menambahkan, melalui penetapan status siaga, diharapkan koordinasi lintas instansi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat dilakukan lebih optimal.

Pihaknya juga terus melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan, mulai dari pemantauan wilayah rawan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga menyiagakan personel dan peralatan di sejumlah titik.

"Upaya pencegahan terus kita lakukan, termasuk meningkatkan patroli dan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar," pungkasnya.

MALUKU UTARA - Gunung Dukono di Maluku Utara mengalami erupsi pagi ini, pada 21 April 2026 pukul 07:38 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.200 m di atas puncak (± 2.287 m di atas permukaan laut).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara,

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maximum 30 mm dan durasi 53. 66 detik. Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat," tulis PVMBG.

Saat ini Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada) dengan rekomendasi Masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

PVMBG mengungkapkan mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

"Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker/penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan," tandasnya.

Bisnis.com, PADANG — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperluas pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Provinsi Sumatra Barat melalui kolaborasi dengan PT Semen Padang.

Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan pembangunan huntap mandiri di Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan material Sepablock yang diproduksi PT Semen Padang.

"Jadi kami bersama Semen Padang berkolaborasi untuk pembangunan huntap. Kenapa Sepablock, karena kami menilai memiliki sejumlah keunggulan, seperti ramah lingkungan, bentuk yang lebih estetis, serta proses pemasangan yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional," katanya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan penggunaan material tersebut mempertimbangkan kondisi Sumatra Barat yang rawan bencana, baik banjir maupun gempa bumi.

"Kami membutuhkan solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan berkelanjutan. Sepablock menjawab kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Rustian menegaskan percepatan pembangunan menjadi prioritas dalam penanganan pascabencana. Penggunaan Sepablock dinilai dapat mempercepat pembangunan huntap sehingga masyarakat dapat segera berpindah dari hunian sementara (huntara) ke hunian permanen.

Dia menambahkan pemanfaatan Sepablock juga dilakukan oleh sejumlah organisasi kemanusiaan dan dunia usaha dalam pembangunan huntap di berbagai daerah terdampak bencana.

“Kami dari BNPB juga akan memperluas penggunaan Sepablock ke luar Sumatra Barat, seperti di Aceh dan Sumatra Utara yang juga mengalami bencana hidrometeorologi,” katanya.

Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang menyampaikan pembangunan huntap mandiri memberikan fleksibilitas bagi masyarakat, terutama yang memiliki lahan sendiri.

"Kami berharap pembangunan bisa segera direalisasikan untuk masyarakat yang telah menyatakan kesediaan direlokasi ke huntap mandiri. Jumlahnya ada 47 kepala keluarga,” ujarnya.

Dia mencatat sebanyak 514 unit rumah terdampak bencana hidrometeorologi di wilayahnya, dengan tingkat kerusakan bervariasi. Pemerintah daerah telah melakukan pendataan untuk menentukan skema relokasi.

“Untuk huntap mandiri, proses relokasi bisa lebih cepat, tergantung kesiapan masyarakat. Jika lahan tersedia, maka pembangunan dapat segera dilakukan. Memang saat ini sudah ada 47 kepala keluarga yang siap relokasi ke huntap mandiri, dan jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah karena relokasi ke huntap mandiri lebih cepat dibanding huntap terpadu,” jelasnya.

Wakil Bupati Agam Muhammad Ikbal menilai huntap mandiri menjadi solusi yang lebih fleksibel dalam pemulihan pascabencana.

“Bagi kami yang terpenting adalah masyarakat bisa segera keluar dari hunian sementara dan menempati rumah yang layak. Dengan Sepablock, proses ini bisa dipercepat, dan hunian juga berkualitas,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam Rinaldi menyebut pembangunan huntap mandiri oleh BNPB di wilayahnya mencapai 1.089 unit.

"Makanya, kami juga mengapresiasi PT Semen Padang yang telah mendukung pembangunan huntap mandiri ini melalui produk Sepablock,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Unit Produksi BIP & Aplikasi PT Semen Padang Yelmi Arya Putra memastikan kesiapan perusahaan dalam memasok kebutuhan material.

"Kami siap mendukung pasokan Sepablock untuk membangun huntap untuk korban bencana di Sumatra Barat,” tegasnya.

KOMPAS.com - PT LG Electronics Indonesia (LG) menyelenggarakan program sosial bertajuk LG Loves and Cares “Lebaran Sehat” di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar).

Seperti diketahui, Desa Pasirlangu merupakan salah satu daerah terdampak bencana tanah longsor pada akhir Januari. Bencana ini menimbulkan puluhan korban jiwa dengan sebagian warga sempat dinyatakan hilang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian upaya perusahaan dalam mendukung pemulihan masyarakat setempat pascabencana tanah longsor yang menimpa pada akhir Januari 2026.

President of LG Electronics Indonesia Ha Sang-chul mengatakan bahwa di tengah suasana Lebaran, kehadiran pihaknya di lokasi bencara diharapkan dapat memberikan dukungan bagi masyarakat.

Selain secara fisik, LG Indonesia juga membangun kembali semangat dan harapan, terlebih pada masa pemulihan pasca bencana.

“Hal ini sejalan dengan komitmen LG yang terangkum dalam tagline ‘Life’s Good when We Do Good’. Kami berharap, inisiatif ini mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan,” ujar Ha Sang-chul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (20/4/2026).

Untuk diketahui, program LG Loves and Cares “Lebaran Sehat” sendiri merupakan agenda tahunan perusahaan yang penyelenggaraannya bertepatan dengan momentum Idul Fitri.

Memasuki tahun keempat, program tersebut fokus pada pemberian makanan sehat bagi masyarakat dan bantuan yang sesuai kebutuhan penerima.

LG Indonesia menyusun program LG Lebaran Sehat dengan membawa tiga pilar, yakni sosial, kesehatan, dan edukasi.

Dalam aspek sosial, LG membagikan 1.000 paket makanan sehat kepada masyarakat sekitar.

Untuk memastikan kecukupan gizi, seluruh makanan disusun dengan memperhatikan komposisi gizi seimbang yang mengacu pada pedoman program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sementara itu, peninjauan aspek kesehatan dilakukan melalui kerja sama dengan pos pelayanan terpadu (posyandu) setempat.

Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah memeriksa kesehatan anak usia balita untuk memantau tumbuh kembang sekaligus mendeteksi potensi tengkes sejak dini.

Tak hanya itu, LG juga turut menyediakan 100 botol vitamin bagi balita sesuai rekomendasi tenaga kesehatan.

Pada aspek edukasi, LG memberikan donasi berupa tiga set mainan edukatif untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa SPS Aster, Pasirlangu.

Kegiatan tersebut juga dibarengi aktivitas mewarnai serta pembagian paket perlengkapan sekolah bagi siswa sekolah dasar yang terdampak.

“Program ini menjadi upaya kami untuk mengembalikan serta mendukung semakin besarnya semangat belajar anak-anak dalam masa pemulihan pasca bencana,” ujar Branch Manager for Bandung Area at LG Electronics Indonesia Rudy Tambuwun.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut juga mengedepankan penggunaan material ramah lingkungan yang dapat didaur ulang. Inisiatif ini sekaligus menjadi sarana edukasi awal bagi anak-anak mengenai pentingnya penerapan gaya hidup berkelanjutan.

Lebih lanjut, LG Lebaran Sehat merupakan bagian dari salah satu pilar inisiatif sosial perusahaan, yaitu LG Loves and Cares yang berfokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pilar tersebut menjadi penopang berbagai inisiatif sosial perusahaan yang terangkum dalam LG Loves Indonesia.

Selain LG Loves and Cares, LG Loves Indonesia mengusung tiga pilar lain, yakni LG Loves Green untuk pelestarian lingkungan, LG Loves School untuk pendidikan, serta LG Loves Children yang menitikberatkan pada pengembangan anak Indonesia.

Ha Sang-chul melanjutkan, keberadaan berbagai pilar inisiatif sosial perusahaan yang terangkum dalam LG Loves Indonesia menjadi cerminan upaya berkelanjutan LG untuk lebih berkontribusi nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut menjadi bagian komitmen jangka panjang perusahaan yang tak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan.

LG Indonesia, kata Ha Sang-chu, percaya bahwa kontribusi sekecil apa pun yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Melalui semangat Life’s Good when We Do Good, LG berupaya untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat Indonesia. Hal ini sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian serupa,” tutur Ha Sang-chul.

NTT - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,1 di Barat Laut Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) siang ini. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 12.19 WIB, Senin (20/4/2026). Koordinat gempa berada di 8.01 Lintang Selatan dan 124.38 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.1, 20-Apr-26 12:19:37 WIB, Lok:8.01 LS,124.38 BT (36 km BaratLaut ALOR-NTT), Kedlmn:173 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun Titik gempa berada di 36 kilometer Barat Laut Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan kedalaman 173 kilometer. BMKG juga menyebutkan, bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” ujarnya.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan bencana di Pulau Sumatera, dengan mayoritas infrastruktur konektivitas kini telah kembali berfungsi dan mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.

Menteri PU Dody Hanggodo memastikan bahwa kondisi jalan dan jembatan nasional di wilayah terdampak secara umum tidak mengalami kendala berarti.

“Kalau jalan dan jembatan nasional tidak ada masalah. Memang ada longsor, tapi dalam hitungan kurang dari 24 jam sudah bisa kita bereskan,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan data, sebanyak 107 ruas jalan dan 43 jembatan terdampak telah kembali fungsional 100 persen. Pada jaringan jalan daerah, dari total 2.421 ruas jalan terdampak, sebanyak 2.277 ruas jalan (94 persen) telah kembali dapat dilalui. Sementara itu, 792 jembatan dari total 1.181 unit (67 persen) telah kembali beroperasi.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada sejumlah wilayah yang masih terdampak berat, khususnya di Provinsi Aceh yang menghadapi tantangan berupa tingginya curah hujan dan timbunan material lumpur di wilayah hilir.

“Progres di Aceh, masalah utamanya sebenarnya lumpur dan hari ini pun masih hujan. Dengan kondisi seperti ini, pekerjaan harus dipercepat,” ujar Menteri Dody.

Sebagai langkah antisipasi bencana lanjutan, Kementerian PU mulai mempercepat pekerjaan pengendalian sedimen, termasuk pembangunan sabo dam untuk menahan material kayu dan sedimen dari wilayah hulu.

“Saya lihat di jalan nasional ke arah Gayo Luwes masih banyak kayu. Saya takut ini akan turun lagi ke Tamiang. Jadi Kementerian PU mulai mengerjakan pekerjaan sabo dam-nya walaupun belum seharusnya dimulai,” kata Menteri Dody.

Selain itu, Kementerian PU juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan BMKG dalam pelaksanaan modifikasi cuaca, serta mempercepat pembersihan kawasan permukiman melalui program padat karya, khususnya di wilayah terdampak seperti Pidie Jaya dan Aceh Tamiang.

Di sektor layanan dasar, pemulihan juga menunjukkan progres signifikan. Dari 176 sistem penyediaan air minum (SPAM) terdampak, sebanyak 165 unit (94 persen) telah kembali fungsional. Pada penyediaan air baku, pembangunan sumur bor dalam telah mencapai 70 unit (27 persen), sementara sumur bor dangkal mencapai 34 unit (86 persen).

Sementara itu, untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam percepatan pembersihan lahan sawah dari lumpur serta memastikan jaringan irigasi primer dan sekunder kembali berfungsi.

Kementerian PU juga memastikan pemantauan lapangan dilakukan secara intensif hingga ke wilayah pelosok guna memastikan kebutuhan infrastruktur darurat, seperti jembatan sementara, dapat segera dipenuhi dan tidak menghambat distribusi logistik.

“Saya sudah titip pesan ke PPK untuk sering-sering melakukan pengecekan ke pelosok. Sehingga, kalau ada tempat yang butuh jembatan, bisa segera kita tangani dengan bekerja sama dengan TNI AD agar logistik tidak terganggu,” kata Dody.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penanganan bencana secara menyeluruh melalui prinsip build back better, dengan memastikan infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh serta mampu mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026