Cirebon (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon memastikan pencabutan izin usaha PT Gadai Dwijaya Utama di Kota Cirebon, Jawa Barat, telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib di Cirebon, Senin, mengatakan pencabutan izin usaha tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan pembubaran mandiri perusahaan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.

“Pencabutan izin usaha dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-58/KO.12/2026 tanggal 4 Mei 2026,” katanya.

Proses pencabutan izin usaha, kata dia, telah melalui tahapan evaluasi dan pengawasan sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Agus menuturkan OJK mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan dalam setiap proses pengawasan industri jasa keuangan, termasuk dalam tahapan pembubaran perusahaan pergadaian.

Menurut dia, PT Gadai Dwijaya Utama juga telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan serta pengumuman kepada publik sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi sebelum izin usaha dicabut secara efektif.

“PT Gadai Dwijaya Utama beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 18-20, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon,” katanya.

Sebelumnya, OJK telah memberikan persetujuan atas rencana pembubaran perusahaan melalui surat Nomor SR-165/KO.12/2025 tanggal 15 Desember 2025 setelah melakukan penelaahan terhadap dokumen permohonan dan kelengkapan administratif perusahaan.

Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, kata Agus, PT Gadai Dwijaya Utama tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha pergadaian.

Ia menyampaikan pula perusahaan itu diwajibkan menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya kepada para pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami memastikan bahwa proses pembubaran perusahaan dilakukan secara tertib, transparan, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan konsumen,” ujar Agus.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan terdapat tujuh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) yang dicabut izin usahanya hingga 30 April 2026.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan pencabutan izin usaha tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Hingga 30 April itu ada 7 BPR/BPRS yang telah dicabut izin usaha oleh OJK," kata Anggito dalam konferensi pers Hasil Rapat Berskala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Dari total tersebut, tiga bank di antaranya masuk kategori bank yang dilikuidasi atau dilakukan resolusi pada tahun ini.

"Sementara itu ada 3 di antara bank yang dilikuidasi atau resolusi di tahun ini," ujarnya.

Anggito menjelaskan total simpanan layak bayar dari ketujuh BPR/BPRS tersebut mencapai Rp1,53 triliun. Adapun nilai simpanan yang telah dilakukan penanganan klaim mencapai Rp304,8 miliar.

[Gambas:Youtube]

Walaupun ada sejumlah BPR yang dicabut izin usahanya, Anggito menilai kondisi tersebut masih dalam kategori normal.

Ia mengatakan jumlah BPR/BPRS yang dilikuidasi pada tahun ini tidak menunjukkan peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

"Kalau kita bandingkan dengan 2024 dan 2025, memang tidak ada tambahan ataupun secara tahunan tidak ada tambahan BPR BPRS yang likuidasi. Jadi polanya masih pola normal untuk tahun 2026," ujar Anggito.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai inflasi pada April 2026 masih terkendali berkat kebijakan pemerintah yang mempertahankan subsidi energi di tengah gejolak global.

Purbaya mengatakan tekanan inflasi mulai mereda seiring normalisasi kebijakan yang ditempuh pemerintah, termasuk dalam menjaga harga energi.

"Biasanya inflasi (jadi) tinggi, (karena) harga minyak yang berlebihan naiknya. Ini kan (BBM) yang bersubsidi, enggak kita naikkin," ujar Purbaya dalam pertemuan dengan awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (4/5).

Ia menjelaskan keputusan untuk tetap mempertahankan subsidi BBMtelah diperhitungkan secara matang guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Menurutnya, pelepasan subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi.

"Tapi, kalau kita lepas harga minyak, harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, pasti inflasinya naik tinggi, dan daya beli akan tergerus, efek minyak akan menambah secara signifikan," katanya.

Purbaya menegaskan kebijakan subsidi menjadi salah satu langkah untuk menahan tekanan inflasi agar tidak berdampak lebih luas pada perekonomian.

"Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM," ujarnya.

Ia menambahkan pencabutan subsidi energi tidak hanya berdampak pada inflasi, tetapi juga berisiko menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Hitungannya kita adalah mana yang paling bagus, kita subsidi atau kita ambil subsidinya. Uangnya banyak, saya belanjain, tapi ekonominya runtuh, karena susah dikendalikan," jelasnya.

BPS sebelumnya melaporkan inflasi tahunan April 2026 sebesar 2,42 persen, tercermin dari kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 108,47 pada April 2025 menjadi 111,09 pada April 2026. Secara bulanan, inflasi tercatat sebesar 0,13 persen.

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) mengungkap alasan di balik langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bakal dilakukan pada 12 Mei mendatang.

Manajemen Toba Pulp Lestari menyebut PHK karyawan dilakukan setelah pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Sumatera pada awal 2026.

Pencabutan izin usaha itu mengakibatkan terhentinya seluruh kegiatan operasional pemanfaatan hutan di dalam areal tersebut.

"Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH Perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH Perseroan," tulis manajemen Toba Pulp Lestari dalam keterbukaan informasi, Jumat (24/4).

Toba Pulp Lestari sudah menyosialisasikan soal PHK ini kepada karyawan pada 23-24 April 2026.

"Pada tanggal 23 April 2026-24 April 2026, Perseroan melakukan sosialisasi kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapkaryawan Perseroan. Pemutusan Hubungan Kerja akan berlaku efektif 12 Mei 2026," imbuh manajemen.

Toba Pulp Lestari masuk dalam daftar 28 perusahaan yang dicabut izinnya karena melakukan pelanggaran operasional dan menyebabkan banjir Sumatra yang menimpa tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (PKH) telah melakukan penguasaan kembali lahan 167.912 hektare milik PT Toba Pulp Lestari Tbk di Sumatra Utara.

[Gambas:Youtube]

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan imbas dicabutnya izin operasi perusahaan oleh pemerintah.

Pemangkasan karyawan bakal dilakukan pada 12 Mei mendatang. Toba Pulp Lestari sudah menyosialisasikan soal PHK ini kepada karyawan pada 23-24 April 2026.

"Pada tanggal 23 April 2026-24 April 2026, Perseroan melakukan sosialisasi kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapkaryawan Perseroan. Pemutusan Hubungan Kerja akan berlaku efektif 12 Mei 2026," tulis manajemen Toba Pulp Lestari dalam keterbukaan informasi, Jumat (24/4).

Manajemen Toba Pulp Lestari menyebut PHK karyawan dilakukan setelah pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Sumatera pada awal 2026.

Pencabutan izin usaha itu mengakibatkan terhentinya seluruh kegiatan operasional pemanfaatan hutan di dalam areal tersebut.

"Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH Perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH Perseroan," imbuh Toba Pulp Lestrari.

Toba Pulp Lestari masuk dalam daftar 28 perusahaan yang dicabut izinnya karena melakukan pelanggaran operasional dan menyebabkan banjir Sumatra yang menimpa tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (PKH) telah melakukan penguasaan kembali lahan 167.912 hektare milik PT Toba Pulp Lestari Tbk di Sumatra Utara.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang berlokasi di Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 yang ditetapkan pada Rabu, 18 Februari 2026.

Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan industri perbankan serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan di Bali.

Pencabutan izin dilakukan setelah OJK menemukan adanya permasalahan mendalam pada internal BPR Kamadana. Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan adanya praktik fraud serta pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

“Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap PT BPR Kamadana, OJK telah mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola PT BPR Kamadana. Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian,” ungkap Kristrianti Puji Rahayu dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (19/2/2026).

Masalah pada BPR Kamadana sebenarnya telah terdeteksi sejak akhir 2024. Pada 18 Desember 2024, BPR ditetapkan sebagai BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio permodalan (KPMM) di bawah 12% dan predikat "Tidak Sehat".

Kemudian pada 16 Desember 2025, status ditingkatkan menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) karena manajemen dan pemegang saham gagal melakukan perbaikan modal yang signifikan. 7 Bank Bangkrut Sepanjang 2025, Begini Kondisinya



Terakhir, 5 Februari 2026, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Kamadana dan meminta OJK mencabut izin usahanya. Kristrianti menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan pembenahan, namun hasilnya tidak memadai.

“Hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai. OJK juga telah menindaklanjuti temuan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pemberian sanksi,” jelasnya.

Pasca-pencabutan izin usaha ini, LPS akan segera menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melakukan proses likuidasi sesuai undang-undang yang berlaku. OJK memastikan bahwa perlindungan terhadap nasabah tetap menjadi prioritas utama.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Kamadana agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Kristrianti.

OJK Bali menegaskan akan terus memantau industri perbankan secara ketat berlandaskan nilai profesionalisme dan akuntabilitas demi mewujudkan industri jasa keuangan yang stabil dan terpercaya.

Sebelumnya, tiga bank di Indonesia bangkrut dalam dua bulan di 2026. Terbaru, Perumda BPR Bank Cirebon menambah daftar panjang bank bangkrut dari Januari hingga Februari 2026 menjadi tiga bank.

Sebelumnya, pada Januari 2026 terdapat izin dua bank yang dicabut yakni BPR Suliki Gunung Mas dan BPR Prima Master Bank.

Cirebon (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon pada 9 Februari 2026 setelah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank tersebut.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib di Cirebon, Senin, mengatakan pencabutan dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon.

“Keputusan pencabutan izin usaha ini ditetapkan OJK setelah adanya permintaan dari LPS yang memutuskan tidak menyelamatkan bank dan menempuh proses likuidasi,” katanya.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan pengawasan OJK untuk menjaga stabilitas industri perbankan serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat.

Pihaknya sebelumnya menemukan permasalahan serius dalam aspek tata kelola dan integritas pengelolaan bank, termasuk praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan.

Permasalahan tersebut, kata dia, berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank, sehingga OJK melakukan serangkaian langkah pembinaan dan pengawasan intensif.

Ia menuturkan upaya yang dilakukan antara lain peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif, perintah tindakan korektif, serta evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan rencana penyehatan bank.

“Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi permodalan dan kesehatan bank tidak menunjukkan perbaikan memadai sehingga status pengawasan ditingkatkan secara bertahap,” katanya.

Agus menuturkan pada 2 Agustus 2024, OJK menetapkan bank tersebut dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio permodalan di bawah ketentuan dan tingkat kesehatan berpredikat tidak sehat.

Pada 1 Agustus 2025, lanjut dia, statusnya meningkat menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) karena pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi kebutuhan penyehatan permodalan sesuai aturan.

Ia menyampaikan berdasarkan keputusan LPS tanggal 3 Februari 2026, lembaga tersebut menetapkan tidak melakukan penyelamatan dan meminta OJK mencabut izin usaha serta melanjutkan proses likuidasi.

“Dengan pencabutan izin usaha, Perumda BPR Bank Cirebon dilarang melakukan seluruh kegiatan usaha dan operasional perbankan, serta penanganan selanjutnya berada di bawah kewenangan LPS,” katanya.

OJK Cirebon pun mengimbau masyarakat dan nasabah tetap tenang, karena dana simpanan dijamin oleh LPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap terdapat 32 kasus pidana yang terindikasi manipulasi perdagangan saham dalam rentang tahun 2022 sampai Januari 2026 yang sedang diproses penegak hukum.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap mengatakan ada 42 kasus dugaan tindak pidana terkait pasar modal yang tengah diusut penegak hukum.

Dari 42 kasus tersebut, 32 kasus di antaranya terindikasi manipulasi perdagangan saham atau dikenal awam saham gorengan.

"Yang masih berproses saat ini adalah 42 kasus dugaan tindak pidana yang masih dalam proses pemeriksaan, di mana 32 kasus di antara 42 ini terindikasi terkait manipulasi perdagangan saham," ungkap Eddy dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Senin (9/2).

OJK melakukan berbagai pendekatan hukum untuk menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor, dari mulai menegur, menghukum denda hingga pencabutan izin perusahaan yang terindikasi curang.

Per Januari 2022 sampai Januari 2026, OJK memberikan sanksi berupa pembekuan izin pada 9 perusahaan, 28 pencabutan izin, 74 peringatan tertulis, dan 119 perintah tertulis. OJK juga menjatuhkan sanksi sanksi denda kepada 3.418 pihak perusahaan dengan total denda sebesar Rp542,49 miliar.

"Rekam jejak sanksi administratif yang sudah dilakukan untuk periode dari tahun 2022 sampai per Januari 2026 ini, yang pertama adalah total denda yang dikenakan sebesar Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak," ujarnya.

Dari total denda tersebut, sebanyak Rp159,91 miliar terkait kasus keterlambatan pelaporan, sementara Rp382,58 miliar sisanya terkait kasus pelanggaran-pelanggaran substantif.

Nah, dari Rp382,58 miliar kasus pelanggaran-pelanggaran substantif, sebanyak Rp240,65 miliar dikenakan kepada 151 perusahaan terkait manipulasi perdagangan saham.

"Dari Rp382,58 miliar, Rp240,65 miliar itu dikenakan karena terkait dengan manipulasi perdagangan saham, yaitu kepada 151 pihak," terang Eddy.

Kita sedang menghilangkan praktik buruk di industri pertambangan. Salah satu contohnya adalah pencabutan izin perusahaan..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, pencabutan izin tambang emas Martabe di Tapanuli, Sumatera Utara merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi nasional.

Kebijakan tersebut ditempuh untuk memberantas praktik tambang ilegal yang dinilai menghambat kepercayaan investor sekaligus menjadi bagian dari komitmen debottlenecking.

"Kita sedang menghilangkan praktik buruk di industri pertambangan. Salah satu contohnya adalah pencabutan izin perusahaan. Ini adalah langkah untuk memastikan bahwa kita menciptakan iklim investasi yang baik dan praktik yang baik dalam kegiatan pertambangan di negara ini," kata Purbaya dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) di Jakarta, Selasa.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga iklim usaha yang sehat guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada 2029.

Menanggapi kekhawatiran investor global terkait pencabutan izin tambang yang dinilai mengejutkan pasar, Menkeu menyatakan pemerintah tetap membuka ruang dialog bagi investor yang menjalankan bisnisnya sesuai aturan.

"Jardin (Jardine Matheson) selalu dapat mengajukan keluhan atau pengaduan kepada pemerintah kami selama mereka menjalankan bisnisnya dengan benar," ujarnya.

Menkeu juga membantah anggapan bahwa pemerintah tengah mengonsolidasikan kekuasaan dengan menyasar para pengusaha besar melalui pencabutan izin tambang.

Sebab menurutnya, langkah yang diambil justru bertujuan memperbaiki sistem tata kelola yang selama ini sarat praktik korupsi di tingkat daerah.

Menurut Bendahara Negara itu, pencabutan izin di sektor pertambangan bukan hal baru dan telah dilakukan pemerintah selama 20-30 tahun terakhir sebagai bagian dari upaya menghilangkan praktik buruk di industri tersebut.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah mencabut izin operasi tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan yang dikelola PT Agincourt Resources pada Januari 2026.

PT Agincourt Resources termasuk dalam 28 perusahaan yang izinnya dicabut oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Perusahaan-perusahaan tersebut terindikasi melanggar pemanfaatan kawasan hutan dan diduga berkontribusi terhadap bencana alam di wilayah Sumatera.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Presiden sudah katakan berkali-kali, termasuk ke saya, dia tidak mau ada miscarriage of justice,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membuka ruang keberatan bagi 28 perusahaan yang izinnya dicabut terkait pelanggaran lingkungan, dengan menekankan kehati-hatian agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen pada penegakan hukum lingkungan, namun memberi kesempatan bagi perusahaan yang merasa dirugikan untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang tersedia.

“Presiden sudah katakan berkali-kali, termasuk ke saya, dia tidak mau ada miscarriage of justice,” kata Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, pemerintah membedakan antara kegiatan yang benar-benar ilegal dan kegiatan yang memiliki izin, sehingga penanganan tidak dapat disamakan meskipun sama-sama menimbulkan dampak lingkungan.

Hashim menyampaikan, perusahaan yang merasa dirugikan dapat menyampaikan keberatan melalui pemerintah, asosiasi usaha, atau mekanisme yang disiapkan negara untuk menilai kembali kasus secara objektif.

“Kalau memang ada kesalahan prosedur atau fakta di lapangan, itu bisa diperbaiki,” ujar dia.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan penegakan hukum lingkungan, melainkan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan data dan proses yang akurat.

Hashim mengatakan, terdapat empat perusahaan yang pemiliknya telah menyampaikan keberatan kepada pemerintah karena menilai perusahaan mereka sama sekali tidak terkait dengan pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin.

"Ada empat perusahaan pemiliknya sampaikan ke pemerintah itu minta ditinjau kembali," ungkap dia.

Pemerintah, lanjut Hashim, tetap memprioritaskan perlindungan lingkungan dan kepentingan publik dalam setiap langkah penindakan terhadap pelanggaran.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi agar keputusan akhir dapat diterima semua pihak.

“Kita harus memastikan semua proses ini transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Hashim menyebut, penanganan kasus lingkungan harus dilihat secara menyeluruh, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem.

Menurut dia, pendekatan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola lingkungan dan prinsip keberlanjutan.

Sebelumnya, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kegiatan usaha berbasis sumber daya alam di kawasan hutan nasional pada 20 Januari 2026.

Pencabutan izin tersebut merupakan hasil audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, dengan temuan pelanggaran mencakup 22 perusahaan pemanfaatan hutan serta enam perusahaan di sektor tambang dan perkebunan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Varia Intra Finance (PT VIF), yang beralamat di Asean Tower Lantai 2, Jalan KH Samanhudi, Nomor 10, Jakarta.

Pencabutan dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-3/D.06/2026 tanggal 20 Januari 2026.

"Pencabutan ini dilakukan mengingat PT VIF telah ditetapkan sebagai perusahaan yang tidak dapat disehatkan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya," ujar OJK dalam keterangan resmi, Jumat (23/1).

Wasit industri jasa keuangan itu telah memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan untuk melaksanakan langkah- langkah perbaikan guna pemenuhan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rencana tindak status pengawasan khusus.

Namun, sampai dengan batas waktu status pengawasan khusus berakhir, perusahaan belum bisa memenuhi memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang dapat disehatkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT VIF sebagai perusahaan pembiayaan yang tidak dapat disehatkan.

"Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan izin usaha PT VIF dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri perusahaan pembiayaan yang sehat dan menjaga kepercayaan masyarakat," jelas OJK.

Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha jasa pembiayaan. Selain itu, perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan sejumlah hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rinciannya, pertama, perusahaan wajib menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya.

Kedua, perusahaan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT VIF serta membentuk Tim Likuidasi.

Ketiga, perusahaan wajib memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;

Keempat, perusahaan wajib menunjuk penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan debitur dan masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi dan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama lima hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

"Terkait hal ini, Debitur/Masyarakat dapat menghubungi PT VIF pada nomor telepon dan Whatsapp: (021) 3802865 / 0851-1770-7778, email: [email protected] dan alamat: Asean Tower Lantai 2, Jalan KH Samanhudi, Nomor 10, Jakarta 10710," terang OJK.

Kelima, perusahaan wajib melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak hanya itu, PT VIF juga dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan perusahaan pembiayaan, pada nama perusahaan.

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan sinyal akan membuka kembali keran izin pembangunan perumahan dengan mencabut moratorium izin perumahan mulai Februari 2026.

Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan Bandung, Kamis, mengatakan rekomendasi izin itu akan dimulai Februari 2026, dan dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan rekomendasi kajian akademik dari IPB University dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Namun dia juga menegaskan moratorium yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 180/2025 masih berlaku, tapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah memetakan wilayah mana saja yang secara ekologis masih layak untuk dikembangkan tanpa memicu bencana banjir.

"Berlanjut (moratorium), dan sekarang kan saya sudah meminta IPB dan ITB melakukan pengkajian, sehingga dari tata ruang yang ada, dari existing perumahan yang di tata ruang, mana saja yang layak untuk perumahan. Mulai Februari bertahap dikasih rekomendasi," kata Dedi Mulyadi seusai berdialog dengan asosiasi pengembang dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Dedi menegaskan, hasil kajian tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan transisi besar-besaran lokasi perumahan, sampai pola pembangunan perumahan tapak ke arah hunian vertikal.

Ia secara terang-terangan menyebut bahwa banjir yang kerap melanda Jawa Barat merupakan konsekuensi dari alih fungsi lahan perumahan yang tidak terkontrol.

"Untuk pembangunan perumahan, kita kan tahu, banjir yang sekarang terjadi rata-rata kan perumahan. Apakah kita akan melanjutkan banjir ini semakin besar? Maka harus ada solusi. Tidak boleh lagi areal-areal yang berpotensi banjir dibangun sebagai kawasan perumahan," ujarnya.

Kebijakan ini, lanjut Dedi, akan menjadi ajang seleksi bagi para pengembang. Ke depan, hanya pengembang yang memiliki kapasitas membangun hunian vertikal (apartemen atau rumah susun) yang akan bertahan di kawasan perkotaan seperti Bandung.

Kendati rekomendasi kajian akan mulai keluar pada Februari mendatang, Dedi memberikan peringatan keras bahwa ada kawasan yang tetap tidak boleh disentuh oleh beton dalam kondisi apa pun, demi menjaga kelestarian ekologi.

"Tidak boleh sama sekali. Sawah enggak boleh, daerah rawa enggak boleh, daerah tebing enggak boleh, bantaran sungai enggak boleh," tuturnya.

Selain itu, Dedi menegaskan para pengembang juga nantinya akan diminta untuk memiliki rekomendasi dari BPBD sebelum izin dikeluarkan.

Adapun yang sudah keluar izinnya, Dedi juga mengingatkan bahwa saat ini ada kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto yang diperkuat ketentuan Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bahwa tidak boleh ada alih fungsi lahan untuk pembangunan.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta para pelaku usaha properti di Jawa Barat untuk bersabar dan menghormati proses kajian yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

"Kita menunggu surat edaran dari pak Gubernur yang menyangkut soal izin perumahan, kedua soal pertambangan juga, jadi sabar saja ya," kata Maruarar.

Langkah sinkronisasi antara pusat dan daerah ini diharapkan para pemangku kepentingan yang hadir, dapat menata ulang industri perumahan di Jawa Barat agar lebih berkelanjutan dan tidak lagi menjadi penyumbang bencana tahunan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026