Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mengingatkan soal risiko di balik skema kredit murah Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih. Di tengah daya tarik bunga rendah 6% per tahun, ancaman lonjakan kredit macet ataunon-performingloan(NPL) justru perlu diantisipasi sejak awal.

Untuk diketahui, salah satu jenis usaha yang dapat dijalankan KopDes/Kel Merah Putih adalah unit simpan pinjam.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bunga rendah memang akan mendorong tingginya permintaan kredit. Namun, faktor utama bagi masyarakat kecil justru terletak pada kemudahan akses pembiayaan seperti prosedur dan syarat.

Dia menjelaskan, fenomena ketergantungan masyarakat kecil terhadap rentenir selama ini terjadi bukan tanpa alasan. Hal ini tak lepas dari akses cepat dan mudah yang menjadi faktor utama, meskipun mereka harus membayar bunga tinggi sebagai gantinya.

“Sekarang berarti dengan KopDes yang menawarkan tingkat suku bunga rendah, masalah kemudahan untuk mendapatkan kredit itu yang juga harus menjadi prasyarat untuk bisa efektif skema kreditnya,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).

Lebih lanjut, Faisal juga menekankan pentingnya tata kelola (governance) dan pengawasan ketat dalam penyaluran kredit. Menurutnya, tanpa kontrol yang memadai, kualitas pinjaman berisiko menurun dan berujung pada tingginya kredit macet.

“Masalah governance dan kontrol terhadap kredit simpan pinjam, karena isu yang lain harus diperhatikan itu memang kualitas daripada pinjaman,” ujarnya.

Core juga mengingatkan potensi moral hazard yang dapat muncul dari skema kredit murah yang tidak bisa diabaikan mengingat praktik serupa kerap terjadi di Indonesia.

Faisal menilai risiko tersebut tidak hanya ditanggung oleh KopDes/Kel Merah Putih, melainkan juga lembaga keuangan yang terlibat dalam pendanaan, termasuk bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dia menambahkan, berbeda dengan perbankan yang memiliki sistem seleksi ketat dan penjaminan untuk menekan risiko, skema KopDes/Kel Merah Putih perlu memiliki mekanisme pengendalian yang kuat agar tidak memicu lonjakan NPL.

“Sekarang dengan adanya skema yang berbeda dengan perbankan, berarti kan harus ada mekanisme yang bisa mengontrol atau mencegah terjadinya kredit macet. Berarti harus ada termasuk di antaranya memperhatikan bagaimana kualitas orang yang kemudian diberikan kreditnya,” ucapnya.

Di samping itu, Core menilai pentingnya sistem penjaminan dan pendampingan bagi penerima kredit. Menurutnya, kredit macet tidak selalu disebabkan oleh moral hazard, tetapi juga karena keterbatasan kapasitas dan keterampilan usaha masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menandai babak baru reformasi sektor keuangan Indonesia. Untuk pertama kalinya, industri asuransi secara eksplisit dimasukkan dalam kerangka resolusi nasional melalui perluasan mandat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pembentukan Program Penjaminan Polis (PPP).

Langkah ini patut diapre­siasi. Selama bertahun-tahun, ketika terjadi kasus gagal bayar di industri asuransi, penanganannya cenderung ad hoc dan berlarut-larut. Ketidakpastian hukum merugikan pemegang polis dan merusak kepercayaan publik. Padahal, kepercayaan adalah fondasi utama industri asuransi. Tanpa trust, penetrasi asuransi akan stagnan, dan fungsi intermediasi risiko nasional melemah.

Namun, kebijakan yang baik tidak cukup berhenti pada niat. Desain teknisnya harus presisi. Jika tidak, PPP justru berisiko menimbulkan moral hazard, membebani industri secara berlebihan, dan menciptakan distorsi kompetisi.

Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan menyamakan skema penjaminan polis dengan penjaminan simpanan perbankan. Padahal, karakteristik industri asuransi berbeda secara fundamental.

Liabilitas asuransi bersifat jangka panjang (long-tail liabilities). Perhitungannya bergantung pada asumsi aktuaria, seperti mortalitas, morbiditas, lapse rate, dan sangat dipengaruhi hasil investasi jangka panjang. Risiko berkembang secara gradual melalui mismatch aset-liabilitas, kesalahan pricing, atau kelemahan tata kelola. Ini berbeda dengan perbankan yang menghadapi risiko penarikan dana mendadak (bank run).

Karena itu, Program Penjaminan Polis (PPP) tidak dapat mengadopsi begitu saja model penjaminan perbankan. Skema pendanaan, trigger resolusi, metode valuasi kewajiban, hingga mekanisme pembayaran klaim harus disesuaikan dengan kompleksitas struktur polis, termasuk perbedaan antara proteksi murni dan produk berbasis investasi. Tanpa diferensiasi desain, kita berisiko menerapkan solusi yang tidak kompatibel dengan struktur risiko industri.

TANPA DISTORSI

Secara agregat, industri asuransi nasional saat ini berada dalam kondisi solvabilitas yang memadai, tecermin dari rasio Risk Based Capital (RBC) yang umumnya di atas ketentuan minimum. Kasus gagal bayar yang terjadi da­­lam beberapa tahun terakhir lebih bersifat idiosinkratik ketimbang sistemik.

Namun, reputasi industri sangat sensitif, di mana satu kegagalan besar dapat menciptakan efek rambatan psikologis. Di sinilah PPP memiliki peran strategis: sebagai confidence buffer.

Meski demikian, penetapan premi penjaminan yang terlalu tinggi atau skema prefunding yang agresif dapat menimbulkan tekanan baru bagi industri perasuransian. Beban biaya berlebihan akan berpengaruh kepada combined ratio sebagai indikator utama kesehatan keuangan dan profitabilitas perusahaan asuransi, yang dihitung dengan menjumlahkan rasio klaim (loss ratio) dan rasio biaya operasional (expense ratio) terhadap premi yang diperoleh. Pada akhirnya semua biaya tersebut akan dibebankan kepada tertanggung sebagai pembayar premi asuransi.

Selain itu, beban biaya berlebihan juga akan mengurangi kapasitas underwriting, menekan laba dan ekuitas, serta mendorong konsolidasi perusahaan asuransi yang tidak natural. Pendekatan yang lebih rasional adalah premi berbasis risiko (risk-based premium), di mana perusahaan dengan profil risiko lebih tinggi membayar lebih besar, yang prudent membayar lebih rendah. Prinsip ini adil dan menjaga disiplin pasar.

Selain itu, skema pendanaan sebaiknya bersifat hybrid: prefunding bertahap untuk membentuk cadangan awal, dikombinasikan dengan ex-post levy jika diperlukan, serta liquidity backstop sebagai jaring pengaman terakhir. Dengan demikian, PPP tidak menjadi sumber instabilitas baru.

DISIPLIN PASAR

Skema penjaminan selalu membawa risiko moral hazard. Jika cakupan terlalu luas atau tanpa batas tegas, perusahaan dan pemegang saham bisa terdorong mengambil risiko berlebihan karena merasa ada safety net permanen. PPP bukan instrumen bailout. Pemegang saham harus tetap menjadi first loss bearer. Manajemen tetap memikul tanggung jawab fiduciary. Produk komersial bernilai sangat besar tidak semestinya dijamin penuh.

Penjaminan harus fokus pada pemegang polis ritel, yaitu kelompok yang secara informasi dan daya tawar lebih lemah. Tanpa batas maksimum jaminan yang jelas, publik dapat berasumsi adanya implicit sovereign guarantee. Persepsi ini berbahaya bagi stabilitas fiskal dan disiplin industri. Pengalaman internasional menunjukkan, cakupan terlalu luas menciptakan moral hazard; terlalu sempit gagal membangun kepercayaan. Keseimbangan inilah yang harus dijaga.

UU P2SK telah memberikan kerangka resolusi melalui instrumen seperti transfer portofolio, penyertaan modal sementara, bridge institution, hingga likuidasi terkontrol. Secara konseptual, ini sejalan dengan praktik internasional. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan trigger resolusi antara otoritas pengawas dan LPS, serta harmonisasi dengan undang-undang lain, seperti UU Ke­­pai­litan dan UU Perseroan Terbatas. Tanpa kepastian prio­ritas klaim, proses resolusi berpotensi tersandera sengketa hukum panjang. Kepastian hukum ini bukan sekadar isu teknis. Ia menentukan apakah perlindungan benar-benar dapat dirasakan pemegang polis dalam waktu terukur.

Agar PPP benar-benar menjadi instrumen stabilitas dan perlindungan konsumen, beberapa penyempurnaan layak dipertimbangkan. Pertama, penerapan premi berbasis risiko untuk menghindari subsidi silang yang merusak kompetisi sehat. Kedua, skema pendanaan hybrid agar beban tidak terkonsentrasi di awal dan dana tidak menganggur berlebihan. Ketiga, kewajiban Recovery and Resolution Plan bagi perusahaan besar untuk memastikan kesiapan menghadapi tekanan.

Keempat, penetapan batas maksimum jaminan secara tegas dan transparan. Kelima, pembentukan forum konsultatif formal antara regulator, industri, dan DPR untuk evaluasi berkala desain PPP. Pendekatan partisipatif ini penting karena PPP adalah kebijakan struktural jangka panjang yang akan memengaruhi ekosistem industri dan masyarakat luas.

Tujuan utama PPP adalah melindungi pemegang polis kecil dan menjaga stabilitas sistem keuangan tanpa membebani APBN. Jika dirancang dengan presisi, PPP dapat memperkuat kredibilitas sistem keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong penetrasi asuransi nasional. Namun jika desainnya keliru, ia bisa menciptakan distorsi baru dan mengikis disiplin pasar.

Kita tidak hanya membutuhkan PPP. Kita membutuhkan PPP yang adil, proporsional, dan berkelanjutan—melindungi rakyat tanpa melemahkan industri, menjaga stabilitas tanpa mengorbankan tata kelola. Di situlah kualitas reformasi diuji.

Bisnis.com, MALANG — Kebijakan penambahan layer tarif cukai rokok berpotensi menciptakan moral hazard kebijakan, yakni situasi di mana kepatuhan di masa lalu tidak lagi memberikan keunggulan relatif dibanding pelanggaran yang kemudian 'diampuni' melalui perubahan aturan.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Imanina Eka Dalilah mengomentari rencana Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menambah layer tarif cukai rokok untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Jika dilihat dari sisi keberlangsungan industri, khususnya produsen legal kecil dan menengah, kekhawatiran terhadap penambahan layer juga memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat,” katanya, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, industri yang telah lama patuh terhadap regulasi cukai dan pajak menghadapi risiko persaingan baru dari pelaku yang sebelumnya ilegal namun kemudian dilegalkan melalui skema tarif yang lebih ringan.

Dari perspektif pengendalian rokok ilegal, dia menilai, penambahan layer hanya dapat efektif jika dipahami sebagai instrumen transisi, bukan solusi permanen.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa legalisasi bersyarat dapat menekan pasar ilegal hanya apabila disertai dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku yang tetap berada di luar sistem.

Tanpa peningkatan risiko terhadap aktivitas ilegal, kata dia, pelaku rasional justru akan menunggu konsesi kebijakan berikutnya, sementara produsen legal menghadapi tekanan harga yang semakin besar. Dalam kondisi tersebut, tujuan menekan rokok ilegal justru tidak tercapai secara struktural.

Karena itulah, menurut dia, dari sudut pandang kebijakan publik, persoalan utama rencana penambahan layer tarif cukai bukan terletak pada “boleh atau tidak boleh”, melainkan pada desain dan tata kelola implementasinya. Penambahan layer tarif cukai hanya dapat mendekati win-win solution apabila dirancang dengan batasan yang ketat

Batasan dimaksud, yakni layer baru tidak boleh menghasilkan harga rokok legal yang lebih murah dari segmen legal termurah yang sudah ada agar tidak memicu perpindahan konsumsi (downtrading) dan kanibalisasi penerimaan negara.

Juga, layer tersebut harus bersifat sementara dengan masa transisi yang jelas agar tidak menimbulkan ekspektasi bahwa pelanggaran akan selalu “diampuni” melalui perubahan kebijakan, sekaligus mendorong pelaku yang dilegalkan untuk naik ke struktur tarif normal.

Terakhir, volume produksi pada layer baru perlu dibatasi agar setiap tambahan produksi benar-benar merepresentasikan konversi rokok ilegal menjadi legal, bukan sekadar pemindahan produksi dari segmen legal lama.

“Ketiga batasan ini harus diterapkan secara bersamaan, karena tanpa pengendalian harga, waktu, dan volume, penambahan layer berisiko merugikan produsen legal, melemahkan insentif kepatuhan, serta gagal memberikan tambahan penerimaan negara yang berkelanjutan,” ujarnya.

Secara akademik, dia menilai, bahwa kehati-hatian yang disuarakan oleh pelaku industri legal bukanlah semata resistensi sektoral, melainkan refleksi dari kekhawatiran rasional terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan cukai tembakau tetap memberikan sinyal yang jelas, yakni kepatuhan dihargai, pelanggaran tidak diinsentifkan, dan tujuan fiskal dicapai tanpa mengorbankan stabilitas struktur industri legal.

“Tanpa itu, penambahan layer tarif cukai justru berpotensi menjadi solusi jangka pendek yang menimbulkan persoalan kebijakan jangka panjang,” ucapnya.

Menurutnya, berdasarkan perspektif ekonomi fiskal, argumen pemerintah bahwa penambahan layer dapat memperluas basis pemungutan cukai memiliki dasar teoritis yang sah.

Artinya, jika konversi ini benar-benar bersifat tambahan (additional), maka akan dapat mendorong penerimaan negara dari cukai dan pajak tidak langsung dapat meningkat, sekaligus memperkuat legitimasi penegakan hukum. Akan tetapi, secara empiris, manfaat fiskal tersebut tidak otomatis terjadi.

Apabila layer baru justru mendorong pergeseran produksi dan konsumsi dari segmen legal eksisting ke segmen tarif yang lebih rendah, kata Ima, maka yang terjadi bukan perluasan basis, melainkan kanibalisasi penerimaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyambut baik hadirnya produk asuransi kredit untuk pinjaman daring (pindar) atau yang lebih akrab disebut pinjaman online (pinjol).

Menurut Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar produk atau kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat industri pindar yang tentunya sesuai dengan bisnis model industri pindar.

“Namun, hal tersebut juga kami kembalikan kepada pemberi pinjaman [lender] sebagai option di dalam melakukan mitigasi risiko,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (20/1/2026).

Entjik tidak menampik dari produk tersebut tentu akan memberikan dampak tersendiri bagi industri pindar. Namun, dirinya melihat dampaknya akan lebih kepada hal yang positif.

“Kemungkinan ada dampak dari aturan ini, jika kita melihat secara keseluruhan dampak tersebut tidak terlalu besar dan tidak berdampak negatif, justru akan berdampak positif,” sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan adanya produk asuransi kredit untuk pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) tidak menghapus tanggung jawab penyelenggara dalam mengelola risiko pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan penyelenggara pindar tetap harus bertanggung jawab atas proses kredit penagihan dan tata kelola.

“Untuk mencegah terjadinya moral hazard, khususnya dari sisi borrower, POJK [40/2024] menegaskan bahwa asuransi kredit ini bukan menggantikan manajemen risiko dan penilaian kredit,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan pemasaran produk asuransi khusus yang dirancang untuk pinjaman online (pinjol) atau fintech P2P lending dilakukan melalui skema konsorsium.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menuturkan sejauh ini ada lima perusahaan asuransi umum yang sudah bergabung dalam konsorsium asuransi kredit untuk P2P lending.

“Skema konsorsium dipandang penting untuk menjaga kapasitas industri, mendistribusikan risiko secara proporsional, serta memastikan keberlanjutan perlindungan,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan adanya produk asuransi kredit untuk pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) tidak menghapus tanggung jawab penyelenggara dalam mengelola risiko pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan penyelenggara pindar tetap harus bertanggung jawab atas proses kredit penagihan dan tata kelola.

“Untuk mencegah terjadinya moral hazard, khususnya dari sisi borrower, POJK [40/2024] menegaskan bahwa asuransi kredit ini bukan menggantikan manajemen risiko dan penilaian kredit,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Sebagai informasi, Ogi menyebut dukungan asuransi kredit beserta ketentuannya diatur dalam POJK 40 Tahun 2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Dalam peraturan tersebut, jelasnya, asuransi kredit yang digunakan oleh penyelenggara pindar wajib menutup sebagian besar risiko gagal bayar dengan tetap memperhatikan prinsip asuransi yang sehat secara umum dan wajar.

“Kemudian didasarkan pada iktikad baik, memungkinkan pengajuan klaim sejak kualitas pendanaan dikategorikan diragukan atau macet sesuai ketentuan yang berlaku,” sebutnya.

Ogi meneruskan, sejak pertengahan Desember 2025, POJK itu telah menyetujui produk asuransi kredit untuk digunakan dalam ekosistem pindar, dengan sejumlah penyelenggara pindar ditetapkan sebagai target market awal.

Pada tahap awal, dia berujar implementasi akan dilakukan bertahap dan terukur, yang praktiknya sejalan dengan pendekatan pilot implementation dan terus dievaluasi efektivitas, risiko serta dampaknya.

“Terkait dengan pendekatan melalui konsorsium, POJK telah menyetujui pembentukan satu konsorsium perusahaan asuransi untuk menyediakan asuransi kredit bagi pindar dan produk tersebut telah diluncurkan pada Desember 2025 yang lalu,” ujar Ogi.

Lebih lanjut, Ogi menekankan POJK 40/2024 mengamanatkan bahwa perusahaan asuransi wajib melakukan pemantauan kinerja secara berkelanjutan sesuai dengan POJK 8/2024 Tentang Produk Asuransi. Pemantauan itu berupa mengevaluasi tingkat klaim, kecukupan premi dan dampaknya terhadap pelindungan pemegang polis.

Tidak sampai di situ, dia menyebut perusahaan asuransi yang akan menyelenggarakan dan memasarkan produk asuransi kredit khusus pindar harus mengacu pada POJK 20/2023 Tentang Asuransi Kredit. Acuannya adalah pemenuhan aspek likuiditas, permodalan, sistem informasi, kecukupan SDM, dan tata kelola agar risiko dapat dimitigasi dengan baik.

Selain itu, dia mengingatkan perusahaan asuransi harus memenuhi ketentuan POJK 40/2024 tentang LPBBTI, yang di antaranya mengatur mengenai larangan penggunaan mekanisme stop loss.

“Oleh karena itu, perusahaan asuransi yang telah memiliki izin secara umum tetap diwajibkan untuk melaporkan dan memperoleh persetujuan OJK, apabila produk tersebut akan diselenggarakan atau dipasarkan secara khusus untuk mendukung kegiatan pendanaan pada industri pindar,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Program penjaminan polis berpotensi mencakup 90% polis di Tanah Air dan bisa menjadikatalis kebangkitan industri asuransi. Meskipun begitu, bukan berarti program tersebut bebas dari risiko moral alias moral hazard.

Pengamat asuransi Dedy Kristianto mengingatkan ada empat hal yang perlu diperjelas atau diperhatikan agar program penjaminan polis (PPP) bisa berjalan efektif tanpa moral hazard.Keempat hal itu meliputi kriteria perusahaan yang layak dijamin, standar fraudcontrol dan solvency audit, formula iuran berbasis risiko, dan mekanisme resolusi ketika perusahaan memasuki zona gagal bayar.

“Keempat aspek ini penting untuk memastikan PPP berjalan efektif, adil, dan menjaga disiplin pasar,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (13/12/2025).

Tidak hanya menyoroti empat hal itu, dia turut mengingatkan agar batas penjaminan setiap produk dibedakan. Menurutnya, ini sangat perlu karena setiap risiko produk sangatlah berbeda. Jika tidak ada diferensiasi batas penjaminan, akan ada potensi moral hazard.

“Skema yang ideal adalah batas penjaminan berbasis kategori produk, dengan perlindungan lebih besar pada proteksi murni, penyesuaian pada kesehatan, dan batasan khusus pada produk berunsur investasi,” jelas Dedy.

Lebih lanjut, anggota Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) ini menilai bahwa batas penjaminan yang diperkirakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp500 juta—700 juta adalah titik awal yang cukup rasional.

Dia sependapat dengan LPS yang menyebut rentang ini mencakup sekitar 90% dari rata-rata nilai polis di Indonesia. Bagi Dedy, rentang seperti itu memang mencakup mayoritas polis.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa idealitasnya batas penjaminan itu tetap bergantung pada profil risiko, kecukupan dana penjaminan, dan dinamika produk.

“Angka tersebut layak dijadikan baseline, tetapi perlu dievaluasi secara berkala agar tetap proporsional dan menjaga keberlanjutan sistem penjaminan,” saran Dedy.

Lebih jauh, pengamat asuransi ini turut menilai percepatan implementasi PPP ke 2027 memungkinkan dilakukan. Hal ini karena, sebagian perusahaan sudah cukup siap dari sisi tata kelola risiko dan solvabilitas.

“Percepatan ke 2027 memungkinkan, tetapi industri perlu penguatan governance, fraud control, dan harmonisasi data agar kesiapan berjalan merata dan tidak menimbulkan risiko sistemik,” tegasnya.

Untuk diketahui, LPS menegaskan kesiapan penuh untuk menerapkan PPP lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan Undang-Undang P2SK. UU ini mengamanatkan program mulai berjalan pada 2028, tetapi LPS menyatakan siap jika pemerintah mempercepat pelaksanaannya menjadi tahun 2027.

Langkah ini diyakini menjadi titik balik bagi industri asuransi yang selama hampir satu dekade tertekan kasus gagal bayar dan rendahnya kepercayaan masyarakat.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba mengatakan bahwa percepatan implementasi PPP dapat mempercepat pemulihan kepercayaan publik.

Menurutnya, penjaminan polis merupakan bagian penting dari recovery& resolution framework sebagaimana penjaminan simpanan di sektor perbankan. Jika di perbankan keberadaan LPS mampu mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), maka mekanisme serupa diyakini mampu mendongkrak premi asuransi.

“Jika dipercepat 2027, LPS telah siap menerapkan,” katanya kepada awak media di Bandung, Sabtu (6/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DPR menyepakati penerapan co-payment atau risk sharingasuransi kesehatan. Skema pembagian risiko dalam pembayaran pengajuan klaim itu mendapat respons beragam, banyak pihak yang menolak, tetapi ada pula yang melihat sisi positif dari peraturan tersebut.

Sebelumnya, melalui Surat Edaran OJK (SEOJK) 7/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan, OJK mengatur bahwa peserta asuransi harus membayar minimal 10% dari total biaya klaim asuransi. Dalam perkembangannya, tepatnya pada September 2025 melalui draf Peraturan OJK (POJK), besaran minimal pembayaran itu diturunkan menjadi 5%, lalu istilah co-payment diubah menjadi risk sharing.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa otoritas sedang melakukan proses harmonisasi aturan terkait co-payment asuransi kesehatan dengan Kementerian Hukum.

"Rancangan POJK tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan sudah beberapa kali dibahas dengan Kementerian Hukum, dan kami menunggu proses harmonisasinya lebih lanjut," ujar Mahendra dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Kamis (4/12/2025).

Penolakan terhadap Co-Payment atau Risk Sharing

Pada Juni (30/6/2025), dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan OJK bahwa implementasi co-payment yang mengatur nasabah asuransi wajib menanggung 10% klaim dapat memberatkan masyarakat.

"Saya lihat co-payment kebijakan yang kontroversial karena dinilai tidak menyelesaikan akar masalah, tetapi berpotensi memberatkan konsumen. Artinya, mengalihkan beban ke nasabah tanpa pembenahan internal industri," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, Thoriq Majiddanor, menanggapi rancangan co-payment yang masih di angka 10%.

Jiddan menilai beban pemegang polis tidak sebanding dengan besaran komisi agen asuransi yang didapatkan melalui premi nasabah. Dia juga menilai co-payment asuransi kesehatan berpotensi memberikan beban yang tidak adil bagi kalangan rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kelompok lansia, sampai para pensiunan.

Selain DPR, Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menolak skema co-payment asuransi kesehatan pada Juni (7/6/2025) lalu. Ketua FKBI Tulus Abadi menilai skema co-payment tidak adil karena terlalu berpihak pada industri asuransi dan mereduksi hak-hak konsumen sebagai pemegang polis asuransi.

"Justru yang sering melakukan dugaan tindakan moral hazard adalah industri asuransi itu sendiri, yakni seringnya menolak hak-hak konsumen yang mengajukan klaim dengan berbagai macam dalih yang disampaikan," ujar Tulus menanggapi tujuan co-payment untuk mengurangi perilaku moral hazard konsumen.

Bukan hanya dari pemegang polis asuransi itu sendiri, Research Analyst MNC Sekuritas Muhamad Rudy mengatakan bahwa skema co-payment bisa membawa sentimen buruk bagi rumah sakit. Dalam jangka pendek, Rudy memperkirakan volume kunjungan pasien akan menurun seiring peningkatan biaya yang mesti dibayar oleh pasien sebagai biaya medis mereka.

“Kami juga melihat potensi pasien untuk semakin mempertimbangkan melakukan medical check-up [MCU] di rumah sakit di luar Indonesia. Menurut pandangan kami, operator rumah sakit yang melayani segmen menengah hingga atas lebih siap untuk menghadapi dampak perubahan regulasi ini,” kata Rudy pada Juni (12/6/2025) lalu.

Alasan Mendukung Co-Payment atau Risk Sharing

Selain melihat pengaruh buruk yang mungkin bisa terjadi, Rudy juga melihat adanya sentimen positif dari skema baru tersebut.

”Kami melihat regulasi ini berpotensi positif untuk arus kas operasional, yang mungkin meningkat karena pembayaran langsung dari pasien asuransi swasta,” ucap Rudy. Ia juga melihat bahwa skema ini dapat meningkatkan kesadaran merek bagi pelanggan.

Salah satu sisi positif dari co-payment juga diungkapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim.

“Hal ini baik untuk meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan dan mencegah moral hazard pada sebagian peserta dan penyedia pelayanan kesehatan,” kata Abitani, Juni (3/6/2025) silam.

Sentimen positif mengenai skema ini juga datang dari pelaku industri asuransi itu sendiri. Direktur Legal & Compliance Allianz Life Indonesia Hasinah Jusuf mengatakan bahwa klaim asuransi kesehatan akan terkendali, sementara nasabah asuransi juga akan diringankan dengan premi asuransi kesehatan yang diharapkan bisa semakin murah.

“Namun, berapa persennya [selisih] itu tergantung produknya. Jadi, makanya mengapa ada kisarannya, ada yang 5%—10% [lebih murah], ada yang mungkin 3%—5%. Jadi, tidak ada patokan, tapi yang pasti secara rata-rata itu demikian," ucapnya, Juni (29/6/2025) silam.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menyatakan skema ini menjadi salah satu instrumen pengendalian klaim yang bersifat struktural untuk menjaga keberlanjutan bisnis asuransi kesehatan.

“Dengan komunikasi yang baik dan edukasi yang tepat, nasabah akan memahami bahwa tujuan utama co-payment adalah menjaga keberlanjutan perlindungan di tengah kenaikan biaya kesehatan,” kata Togar kepada Bisnis, Oktober (7/10/2025) lalu.

Dengan adanya kontribusi biaya dari peserta, diharapkan muncul insentif alami untuk menghindari tindakan medis yang tidak perlu, terutama pada layanan rawat jalan yang selama ini mendominasi frekuensi klaim. AAJI menilai skema ini juga dapat mendorong inovasi produk di industri asuransi jiwa karena perusahaan dapat menyesuaikan polis yang ada atau merancang produk baru sesuai kebutuhan peserta, baik dengan maupun tanpa co-payment. (Laurensius Katon Kandela)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengingatkan catatan macet di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan tidak disamaratakan dalam penyaluran kredit, terutama kredit pemilikan rumah (KPR). Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menilai lembaga keuangan perlu membedakan debitur yang terdampak faktor eksternal dengan debitur yang bermasalah secara karakter.

“Jadi mesti hati-hati. Kalau Rp200 ribu saja tidak mau bayar, masa kamu kasih Rp200 juta?” kata Nixon selepas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Menara BTN, Jakarta, Selasa (18/11/2025) lalu.

Nixon menjelaskan debitur yang tercatat bermasalah di SLIK secara garis besar berasal dari dua kelompok besar. Pertama, debitur yang terkena pukulan kondisi ekonomi, penurunan pendapatan, atau masalah kesehatan hingga kesulitan memenuhi kewajiban.

“Kalau kredit bermasalah di SLIK itu, there are two reasons,” ucap Nixon. Ia menyebut kelompok pertama sebagai korban situasi, bukan semata-mata tidak beritikad baik membayar.

Kelompok kedua, tutur Nixon, adalah debitur yang macet karena karakter, sengaja tidak memenuhi kewajiban meski nilai tunggakan relatif kecil. Dalam kasus seperti ini, bank diminta ekstra hati-hati menyalurkan kredit baru.

“Tapi kedua, SLIK bermasalah ini bisa jadi karena karakter. Memang orangnya tidak mau bayar,” ujar Nixon. Ia menilai perilaku seperti itu menjadi sinyal risiko tinggi bila tetap diberi fasilitas pinjaman yang lebih besar.

Nixon menekankan pentingnya penilaian iktikad baik debitur dalam fungsi intermediasi perbankan. Ia menilai tanpa pembedaan penyebab tunggakan, penggunaan SLIK justru berpotensi menimbulkan masalah moral hazard. “Itu yang menurut saya harus dipilah, jangan sama rata,” tutur Nixon. Ia menambahkan proses penilaian karakter debitur sebaiknya diserahkan kepada bank melalui asesmen langsung.

BTN mencatat debitur yang benar-benar menjadi korban faktor eksternal cenderung kooperatif saat menghadapi masalah pembayaran. Mereka mau datang ketika dipanggil bank serta bersedia mengurus surat permohonan dan dokumen yang dibutuhkan.

“Nah, yang korban biasanya kooperatif. Dipanggil mau datang, mau menemui bank. Bikin surat permohonan, itu yang kooperatif, yang korban,” kata Nixon. Sikap ini dinilai menjadi indikator masih adanya niat debitur untuk menyelesaikan kewajiban.

Sebaliknya, debitur yang tidak kooperatif dinilai berisiko tinggi bila kembali diberi kredit. Nixon menyinggung debitur yang enggan membayar kewajiban kecil, sulit ditemui saat dipanggil, hingga memilih menggugat dengan bantuan kuasa hukum.

“Tapi kalau tidak kooperatif, Rp200 ribu saja tidak mau bayar. Dipanggil lagi ketemu, cenderung protes. Bawa lawyer lagi. Ngapain kamu kasih kredit lagi orang kayak gitu?” ujar Nixon. Ia menegaskan catatan SLIK pada debitur seperti ini tidak semestinya diperlakukan sama dengan mereka yang terdampak krisis ekonomi.

Sebelumnya, OJK menegaskan SLIK tidak dimaksudkan menjadi penghambat penyaluran kredit oleh lembaga jasa keuangan. SLIK disebut berfungsi sebagai sumber informasi netral yang mendukung penilaian kelayakan calon debitur.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan status kredit yang tercatat di SLIK bukan satu-satunya acuan dalam analisis pembiayaan. Lembaga jasa keuangan tetap diminta mempertimbangkan faktor karakter, kapasitas, dan prospek usaha calon debitur sebelum mengambil keputusan kredit.

Jakarta, CNBC Indonesia — Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), Nixon L.P. Napitupulu menjelaskan bagaimana Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjadi penghambat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR).

Menurutnya, ada dua alasan status SLIK macet. Pertama, disebabkan oleh faktor ekonomi, masalah kesehatan, dan sebagainya, dan dapat ditolerir dalam proses underwriting kredit.

Namun, alasan kedua adalah karakter si debitur, yakni urung memenuhi kewajibannya yang dalam hal ini mengembalikan pinjaman dana.

"Jadi kita mesti hati-hati. Kalau Rp200 ribu saja tidak mau bayar, masa lo kasih Rp200 juta?" katanya selepas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Menara BTN, Selasa (18/11/2025).

Nixon kemudian menyatakan bahwa penting bagi bank untuk memilah mana calon debitur yang memiliki SLIK karena karakter dan yang sedang terdampak kondisi eksternal.

"Itu yang menurut saya harus dipilah, jangan sama rata. Karena kalau tidak dipilah, bahaya. Moral hazard nanti," tukasnya.

Kata Nixon, orang dengan SLIK macet karena faktor eksternal cenderung kooperatif. Mereka mau datang menemui pihak bank saat dipanggil, serta mengurus surat-surat permohonan yang diperlukan.

"Tapi kalau nggak kooperatif, Rp200.000 saja nggak mau bayar. Dipanggil nggak ketemu, cenderung protes, bawa lawyer lagi. Ngapain lo kasih kredit lagi orang kayak gitu? Jadi ini tolong dibedakan, itu karena karakter atau memang dia jadi korban," ucap Nixon.

Sebelumnya, OJK menegaskan bahwa SLIK tidak dimaksudkan menjadi hambatan bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit. SLIK berfungsi sebagai sumber informasi netral untuk mendukung penilaian kelayakan calon debitur.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa status kredit yang tercatat dalam SLIK bukan satu-satunya acuan dalam proses analisis pembiayaan. Lembaga jasa keuangan (LJK) tetap memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti karakter, kapasitas, dan prospek usaha calon debitur.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah soal penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Jika sudah ada, pihaknya siap menindaklanjuti kebijakan tersebut.

Ketua Dewas BPJS Kesehatan Abdul Kadir memberikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.Pertama, pemutihan iuran ini berpotensi menimbulkan moral hazard peserta untuk sengaja menunggak iuran karena berharap ada penghapusan di masa berikutnya.

Pihaknya pun berharap pemutihan iuran ini tidak menciptakan reaksi negatif dari peserta yang rutin membayar iuran. Dengan demikian, dia mendorong agar manajemen risiko terhadap kondisi ini terus diperkuat.

“Kedua, kita harapkan bahwa pemutihan iuran ini nantinya betul-betul sasarannya tepat, sesuai dengan manfaat yang diperlukan pemutakhiran data,” katanya dalam raker bersama Komisi IX DPR RI, dikutip pada Senin (17/11/2025).

Oleh karena itu, lanjutnya, koordinasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri menjadi hal yang sangat penting, karena jangan sampai yang mendapatkan pemutihan itu adalah orang yang sebenarnya tidak berhak.

Abdul meneruskan, catatan ketiga dari pihaknya adalah BPJS Kesehatan tentu berpotensi kehilangan penerimaan iuran dari peserta yang menunggak tersebut.

“Kemudian, kita harapkan ada semacam visi bersama atau persepsi sama antar pemangku kepentingan dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, DJSN, BPJS, Pemda terkait penghapusan tunggakan iuran ini,” tuturnya.

Adapun, catatanterakhiryang disorotinya adalah harus ada manajemen risiko tentang risiko hukum dan akuntabilitas, karena perbedaan persepsi tentang kerugian negara dengan belum adanya ketentuan penghapusan yang diatur secara tegas dalan regulasi (Perpres).

“Jangan sampai kita melakukan pemutihan iuran ini, nanti ujung-ujungnya nanti jadi temuan BPK yang menyebabkan konsekuensi hukum ke depan,” tegas Abdul.

Lebih lanjut, Abdul menyebut pihaknya telah memberikan beberapa rekomendasi kepada direksi untuk mengambil langkah-langkah antisipatif.Pertama, harus ada sosialisasi masif dan intensif tentang konsep pemutihan iuran ini.

Kedua, harus memastikan prioritas data peserta yang menunggak.Ketiga, adanya koordinasi antar pemangku kepentingan untuk penyamaan persepsi.

“Keempat, PBPU sebenarnya yang paling banyak melakukan tunggakan iuran. Kita harapkan bahwa PBPU non-aktif ini yang tidak mampu, sedapat mungkin itu mereka dialihkan menjadi peserta PBI,” sebutnya.

Dia mengatakan demikian lantaran menurutnya meski tunggakan iuran mereka sudah dihapus, mereka ke depannya tidak akan membayar iuran karena memang tidak mampu.

“Karena itu diharapkan bahwa peserta PBPU non-aktif ini yang tidak mampu, sedapat mungkin nanti bisa digeser menjadi peserta PBI dan pemerintah menanggung pembiayaannya,” ucapnya.

Sementara itu, dorongan terakhir dari Dewas BPJS Kesehatan untuk pemerintah adalah regulasinya diterbitkan secepat mungkin lantaran sudah dideklarasikan kepada masyarakat oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Percepat Reformasi Polri resmi dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Awal pekan ini, komite menggelar rapat perdana. Salah satu aspek yang harus di benahi lebih dulu adalah pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Riko Noviantoro, peneliti kebijakan publik IDP-LP. Dia menilai pelayanan publik merupakan moral hazard yang harus segera dibenahi oleh institusi polri.

"Maka menghidupkan kembali kualitas moral aparatur menjadi prioritas. Isu penguatan moral tidak hanya pada ekosistem pendidikan kepolisian, namun juga dalam praktek pelayanannya," katanya kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, pelayanan publik menjadi hal fundamental untuk memperbaiki citra suatu lembaga. Melalui pelayanan yang baik, maka dapat mewujudkan moralitas yang tinggi.

Dia menggambarkan bagaimana pelayanan Polri belum memenuhi ekspektasi masyarakat, salah satunya adalah dari lagu berjudul Bayar Bayar Bayar karya band Sukatani. Dalam liriknya disampaikan pelayanan Polri lekat dengan pungutan liar.

"Saya dalam beberapa kesempatan bilang bahwa lagu bayar-bayar itu adalah wajah dari kondisi yang kekinian. Polisi enggak bisa menutup itu," ujarnya.

Selain pelayanan publik, sistem seleksi dan pendidikan kepolisian juga harus mendapatkan sorotan tim reformasi ini, baik seleksi Tamtama, Bintara, hingga Akademi Kepolisian.

Riko menilai kehadiran tim reformasi Polri sudah tepat untuk memperbaiki tata kelola institusi Polri. Terlebih diisi oleh pihak-pihak yang kompeten di bidangnya.

"Tim reformasi kepolisian, saya nilai sebagai pintu masuk untuk menyadarkan di dalam," tuturnya.

Namun, baginya pembenahan menjadi sia-sia jika saran-saran yang diberikan tidak diimplementasikan secara baik oleh internal institusi Polri.

Selain itu, komitmen jangka panjang juga memiliki sentral agar perbaikan tata kelola berjalan optimal.

Dia meminta masyarakat turut memberikan kesempatan bagi Komite Reformasi Percepatan Polri untuk bekerja memperbaiki institusi Polri.

"Tentu kita sebagai masyarakat juga ngasih ruang kepercayaan yang cukup kepada kepolisian. Bahwa mereka sedang melakukan upaya perbaikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat telah menghapus kredit macet senilai Rp2,4 triliun untuk sekitar 67.000 debitur UMKM. Lantas apakah kebijakan hapus buku dan hapus tagih perlu dilanjutkan?

Pengamat perbankan dan Assistant Vice President BNI (2005-2009) Paul Sutaryono memandang nilai hapus kredit macet yang mencapai Rp2,4 triliun cukup besar. Kendati begitu, dia menilai bahwa kebijakan tersebut kurang mendidik bagi nasabah UMKM lantaran dapat menimbulkan moral hazard.

“Sejatinya, kebijakan itu kurang mendidik bagi nasabah UMKM yang dapat menimbulkan aji mumpung atau moral hazard,” kata Paul kepada Bisnis, dikutip Rabu (22/10/2025).

Jika kebijakan tersebut ingin dilanjutkan, Paul mengusulkan agar pemerintah hanya melanjutkan kebijakan hapus buku dan tidak disertai dengan hapus tagih kredit.

Menurutnya dengan tidak melanjutkan hapus tagih kredit, bank masih dapat menagih tunggakan kredit tersebut. Hasil tagihan itu, lanjut dia, sebagai pendapatan lain-lain yang dapat menambah keuntungan bank secara keseluruhan.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai bahwa kebijakan ini menjadi risiko yang belum jelas siapa yang menanggung. “Apabila dihapuskan apakah ini kreditnya akan ditanggung APBN atau ditanggung Himbara. Nilai ini cukup besar,” ujar Teuku.

Teuku mengatakan, diperpanjang atau tidaknya kebijakan tersebut sangat tergantung pada hasilnya. Dia menilai bisa jadi kredit macet ini memang karena creditworthiness kurang baik. “Dalam konteks ini, mereka memang dilanjutkan pun tidak akan membaik performa bisnisnya,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah menghapus kredit macet bagi petani dan pelaku UMKM.

Kebijakan yang telah dijalankan sejak awal Januari 2025 itu mencakup sekitar 67.000 debitur UMKM dengan total nilai mencapai Rp2,4 triliun. Penghapusan dilakukan pada kredit macet di bank-bank milik negara, antara lain BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

“Di bidang UMKM, kita sudah ampuni utang-utang lama untuk para petani dan nelayan,” tuturnya dalam Pidato Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (20/10/2025), yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kebijakan penghapusan piutang macet sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024. Kebijakan ini mengatur penghapusan piutang macet kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta sektor UMKM lainnya.

Prabowo mengharapkan kebijakan ini menjadi dorongan baru bagi pelaku usaha produktif di sektor riil. "Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ujar Prabowo.