Ada paradoks yang menarik di tengah pertumbuhan industri pinjaman daring (pindar) di Indonesia. Di satu sisi, industri mencatat 25,5 juta penerima pinjaman aktif per Agustus 2025, dengan outstanding mencapai Rp101,03 triliun per Maret 2026, tumbuh 26,25% (yoy). Di sisi lain, survei terhadap penggunanya menunjukkan masih ada hambatan psikologis yang perlu diatasi, terutama seputar persepsi biaya dan tenor pembayaran.

Kondisi menunjukkan, bahwa permasalahan di industri ini tidak selalu tentang produk, tetapi tentang bagaimana informasi terkait biaya dan risiko dipahami oleh konsumennya sendiri. Di titik ini, isu transparansi berubah menjadi isu tata kelola.

Kepercayaan yang Belum Selesai Dibangun

Laporan riset yang diterbitkan Katadata Insight Center (KIC) bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada Maret 2026 menemukan dua hambatan utama yang dialami pengguna pindar: 45% responden UMKM yang menggunakan platform pindar untuk pendanaan usaha merasa tenor pembayaran terlalu pendek sehingga cicilan terasa berat, dan 39,5% mengeluhkan bunga atau biaya layanan yang dirasa cukup tinggi.

Menariknya, kedua hambatan tersebut bukan sepenuhnya berbicara tentang harga, melainkan soal bagaimana informasi tersebut dipersepsikan sebelum konsumen mengambil keputusan.

Skor kepuasan pengguna pindar justru sangat tinggi. Customer Satisfaction (CSAT) mencapai 82,9%, dan niat untuk menggunakan kembali mencapai 78,3%. Artinya, mereka yang sudah menggunakan merasa puas. Hal yang menjadi masalah adalah calon pengguna baru yang urung, karena persepsi yang belum terbentuk dengan baik.

Kesenjangan antara persepsi dan realita ini adalah temuan penting. Hal ini memberi sinyal bahwa tantangan terbesar industri bukan lagi soal produk atau teknologi, melainkan transparansi. Transparansi ini menyangkut informasi biaya, tenor, dan risiko yang dikomunikasikan kepada konsumen sebelum mereka mengambil keputusan.

Transparansi Bukan Sekadar Kewajiban

Dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG), pilar governance tidak jarang direduksi menjadi soal kepatuhan regulasi dan pelaporan keuangan. Padahal, governance yang substantif mencakup sesuatu yang lebih mendasar: bagaimana sebuah institusi memperlakukan pihak yang bergantung kepada mereka, salah satunya adalah konsumen.

Transparansi biaya layanan adalah salah satu wujud paling konkret dari governance yang berpihak pada konsumen. Ketika sebuah platform pinjaman menyajikan informasi biaya dengan cara sederhana, jelas, mudah dipahami, dan tidak bersembunyi di balik klausul panjang atau angka persentase yang membingungkan, artinya mereka sedang membangun kepercayaan publik sepenuhnya.

Komitmen yang disampaikan asosiasi industri untuk memperkuat transparansi, tata kelola, serta literasi keuangan, agar pertumbuhan industri berjalan berkelanjutan dan bertanggung jawab patut dicatat bukan hanya sebagai langkah perlindungan konsumen, tetapi juga tindakan governance proaktif. Ini penting, karena industri tidak hanya bisa bersandar pada pendekatan compliance semata, melainkan karena kesadaran bahwa pertumbuhan industri perlu direncanakan agar berkelanjutan, dan konsumen adalah aset jangka panjang bagi industri ini.

Ketika Governance Bertemu Inklusi

Mengapa hal ini penting? Karena industri pindar tidak hanya melayani segmen konsumen biasa. Industri ini melayani jutaan pelaku UMKM dan rumah tangga yang selama ini tidak terjangkau akses perbankan konvensional karena keterbatasan riwayat kredit, tidak memenuhi syarat dokumen, hingga tidak punya agunan.

Laporan yang sama mencatat bahwa 64% responden UMKM yang tidak menggunakan pinjaman bank menyebut bahwa proses pengajuan yang terlalu rumit menjadi alasan utama mereka tidak menggunakan perbankan untuk akses permodalan. Ini adalah segmen yang tidak punya pilihan banyak dan kemudian menemukan pindar sebagai jalan keluar. Pengalaman pertama mereka dengan layanan keuangan ini akan sangat menentukan apakah mereka akan terus masuk ke ekosistem pembiayaan atau mundur.

Di sinilah transparansi biaya tidak hanya menjadi isu teknis, namun juga menjadi isu inklusi. Informasi yang disajikan dengan jelas memungkinkan konsumen membuat keputusan matang yang didasari informasi yang cukup. Inklusi keuangan yang bermartabat bukan hanya soal akses, tetapi soal kemampuan untuk memahami apa yang sedang diakses.

Relevansi bagi Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Dalam agenda pembangunan berkelanjutan, transparansi industri pindar berkaitan erat dengan upaya memperluas akses keuangan yang aman dan terpercaya bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit terjangkau layanan keuangan formal.

Akses keuangan yang baik berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Namun, tujuan tersebut tidak akan tercapai jika hanya dengan memperbanyak jumlah platform atau memperluas jangkauan jaringan. Hal yang lebih penting adalah membangun ekosistem keuangan digital yang terpercaya, di mana kepercayaan tersebut bisa tumbuh jika konsumen telah benar-benar memahami biaya, kewajiban, dan risiko yang mereka ambil.

Angka multiplier ekonomi dalam laporan KIC bersama AFPI memperkuat urgensi ini. Setiap Rp1 pinjaman produktif yang disalurkan kepada UMKM pengguna pindar berkontribusi Rp6 terhadap perekonomian nasional. Pada konteks outstanding pinjaman pindar yang kini telah tembus Rp100 triliun, hambatan kepercayaan yang menahan calon konsumen tentunya bukan hanya masalah bisnis, tetapi masalah bagi potensi ekonomi yang harusnya berputar di masyarakat.

Transparansi adalah Fondasi Keberlanjutan Industri

Transparansi biaya adalah contoh di mana pilihan yang strategis secara bisnis juga merupakan pilihan yang benar secara etis. Industri pindar yang secara sukarela menyederhanakan penyajian informasi biaya tidak hanya memperluas basis penggunanya, tetapi juga membangun standar governance yang akan menjadi pembeda jika diterapkan secara konsisten.

Regulator, pemerintah, dan juga pemangku kepentingan lainnya kini punya momentum untuk memperkuat ekosistem ini. Bukan hanya dengan regulasi yang semakin ketat, melainkan dengan mendorong dan mengapresiasi inisiatif industri yang bergerak melampaui kepatuhan minimum.

Pada akhirnya, kepercayaan konsumen adalah hal yang utama bagi inklusi keuangan, dan transparansi adalah jalannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi denda Rp875 juta kepada PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) akibat ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan pinjaman daring (pinjol).

Sanksi tersebut diberikan usai OJK melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku menyusul dugaan pelanggaran penagihan oleh oknum debt collector di Semarang beberapa waktu lalu.

Dalam keterangan resmi, Jumat (8/5), OJK menyebut hasil pemeriksaan menemukan adanya ketidakpatuhan dalam memastikan proses penagihan oleh pihak ketiga dilakukan secara patuh, profesional, dan beretika sesuai ketentuan.

"OJK mengenakan sanksi administratif kepada Indosaku berupa denda administratif sebesar Rp875 juta, peringatan tertulis kepada Direktur Utama Indosaku, serta perintah untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak perbaikan kegiatan penagihan," tulis OJK.

Selain denda, OJK juga meminta Indosaku memperbaiki kebijakan dan prosedur penagihan, mengevaluasi kerja sama dengan pihak ketiga, memperkuat pengawasan kualitas penagihan, hingga meningkatkan pelatihan terhadap tenaga penagihan.

OJK menegaskan penggunaan jasa pihak ketiga tidak menghapus tanggung jawab perusahaan pinjaman daring terhadap seluruh proses penagihan kepada konsumen.

"Setiap penyelenggara wajib memastikan bahwa pihak ketiga yang ditunjuk menjalankan kegiatan penagihan secara patuh, profesional, beretika, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas OJK.

Wasit industri jasa keuangan itu juga memastikan akan memantau pelaksanaan langkah perbaikan oleh Indosaku secara ketat. Jika ditemukan pelanggaran lanjutan, OJK menyatakan akan mengambil tindakan pengawasan dan penegakan yang lebih tegas.

"Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakpatuhan atau pelanggaran lanjutan, OJK akan mengambil langkah pengawasan dan penegakan yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas OJK.

OJK memanggil Indosaku bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada 27 April 2026 menyusul dugaan pelanggaran penagihan oleh oknum debt collector di Semarang.

Kasus itu mencuat setelah seorang debt collector berinisial Bonefentura Soa (29) mengaku membuat laporan palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang karena kesulitan menghubungi nasabah yang memiliki utang.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan perusahaan teknologi finansial (fintech) PT Lunaria Annua Teknologi (LAT) atau KoinWorks. AFPI mendorong para pelaku industri untuk mematuhi regulasi untuk menjaga keberlangsungan industri pinjaman daring (pindar).

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyatakan keberlangsungan industri pindar perlu didukung oleh kombinasi antara inovasi dan teknologi dengan komitmen seluruh pelaku industri dalam menerapkan praktik usaha yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Industri pindar memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Indonesia,” kata Entjik dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (8/5).

Untuk itu, Entjik mengatakan AFPI berkomitmen mendorong keberlanjutan industri pindar melalui kepatuhan terhadap regulasi. Begitu juga dengan praktik usaha yang bertanggung jawab serta pelindungan konsumen sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.

Lebih lanjut, Entjik mengatakan proses penegakan hukum yang saat ini tengah berjalan merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Seluruh proses pembuktian akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara pinjaman daring (pindar), kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan regulator untuk mendukung kelancaran proses yang sedang berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” uajr Entjik.

Ia menegaskan komitmen AFPI untuk terus mendukung terciptanya industri pindar yang sehat, transparan, dan berintegritas. Selain itu, AFPI juga menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kejati DKI Jakarta Tetapkan Tiga Bos KoinWorks sebagai Tersangka

Sebelumnya, Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI melalui platform fintech Koinworks, pada Rabu (6/5).

Ketiga tersangka tersebut adalah BAA yang merupakan Direktur Operasional PT Lunaria Annua Teknologi (LAT) pada 2021 hingga sekarang, BH sebagai Direktur Utama PT LAT pada 2015-2022, dan JB sebagai Direktur Utama PT LAT pada 2024 hingga sekarang.

“Penahanan ini dilakukan sejak Rabu (6/5) sampai dua puluh hari ke depan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati DKI Dapot Dariarma dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Jumat (8/5).

Dapot menjelaskan, peranan masing-masing tersangka merupakan pengurus PT LAT, yang merupakan pemilik fintech KoinWorks. Mereka diduga bekerja sama menyalurkan kredit berdasarkan analisis yang tidak layak.

Ketiganya juga mengajukan serta menyalurkan pembiayaan dari BRI secara melawan hukum kepada beberapa nasabah, dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi. Nilai kredit yang digelapkan sekitar Rp 600 miliar.

Jaksa menyatakan perbuatan tersebut melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengambil langkah tegas untuk memproses kasus penagihan fiktif yang dilakukan oleh debt collector kepada layanan pemadam kebakaran di Semarang, Jawa Tengah.

AFPI mencopot PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN) yang, berdasarkan penelusuran bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diketahui merupakan mitra pihak ketiga PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku).

Sebagai tindak lanjut, AFPI menilai PT TIN telah melanggar aturan organisasi terkait larangan praktik penagihan tidak beretika sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Proses pemberhentian keanggotaan pun mulai dijalankan sesuai mekanisme internal asosiasi.

Selain itu, AFPI juga mengambil langkah pembinaan terhadap Indosaku melalui mekanisme etik organisasi guna memastikan kepatuhan terhadap standar industri.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menegaskan bahwa asosiasi tidak mentoleransi praktik penagihan yang melanggar etika.

“AFPI tidak menoleransi segala bentuk penagihan yang mengandung intimidasi, ancaman, pelecehan, penyalahgunaan fasilitas publik, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan etika dan ketentuan yang berlaku. Kami mendukung penuh langkah pengawasan dan arahan yang diberikan oleh OJK, serta memastikan seluruh anggota AFPI menindaklanjutinya secara cepat dan tegas di lapangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Hingga kini, AFPI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penggunaan mitra penagihan di seluruh anggota, termasuk aspek sertifikasi kompetensi, kepatuhan, serta pengawasan di lapangan, demi memperkuat standar operasional dan perlindungan konsumen di industri pinjaman daring.

Sebagai asosiasi resmi industri, AFPI menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anggota menjalankan praktik penagihan sesuai regulasi, termasuk ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen.

“Kami berterima kasih atas peran aktif masyarakat yang membantu mengawasi industri ini. Kritik, masukan, dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyesalkan peristiwa pemesanan fiktif layanan pemadam kebakaran di Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi dalam rangkaian aktivitas penagihan oleh oknum agen PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN), sebagai penyedia jasa penagihan pihak ketiga yang digunakan oleh PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku).

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menegaskan bahwa sejak informasi itu mencuat, pihaknya telah menelusuri dan berkoordinasi intensif dengan para pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini, katanya, dilakukan untuk memastikan setiap langkah penanganan didasarkan pada verifikasi fakta dan selaras dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelusurannya, PT TIN merupakan jasa penagihan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Indosaku untuk mendukung proses penagihan kepada nasabah. Adapun, keduanya merupakan anggota AFPI.

“Sebagai tindak lanjut dari proses penelusuran dan mekanisme etik organisasi yang berjalan, AFPI telah memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara [PT TIN] sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Bagi AFPI, PT TIN telah melanggar peraturan AFPI tentang larangan melakukan penagihan tidak beretika sesuai Pedoman Perilaku (Code of Conduct) AFPI.

Di samping itu, AFPI juga tengah mengambil langkah yang diperlukan terhadap Indosaku, sebagai platform penyelenggara yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, melalui mekanisme etik dan pembinaan yang berlaku.

Kemudian, AFPI juga tengah melakukan reviu menyeluruh atas tata kelola penggunaan mitra penagihan di lingkungan anggota, termasuk aspek sertifikasi kompetensi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

Entjik menjelaskan bahwa langkah itu adalah bagian dari komitmen AFPI untuk memperkuat tata kelola penagihan di industri, termasuk terhadap anggota penyedia jasa penagihan, penguatan implementasi pedoman perilaku, serta peningkatan aspek sertifikasi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

“AFPI tidak menoleransi segala bentuk penagihan yang mengandung intimidasi, ancaman, pelecehan, penyalahgunaan fasilitas publik, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan etika dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Oleh karena itu, AFPI mendukung penuh langkah pengawasan dan arahan yang diberikan oleh OJK, serta memastikan seluruh anggota AFPI menindaklanjutinya secara cepat dan tegas di lapangan.

Sebagai asosiasi resmi industri pinjaman daring (Pindar) yang ditunjuk oleh OJK, AFPI berkomitmen menjaga standar perlindungan konsumen dan mendorong seluruh anggota untuk menerapkan tata cara penagihan yang berlandaskan ketentuan regulator, termasuk Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Pedoman Perilaku AFPI.

“Kami berterima kasih atas peran aktif masyarakat yang membantu mengawasi industri ini. Kritik, masukan, dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Kami mengajak masyarakat untuk terus menggunakan kanal pengaduan resmi AFPI apabila menemukan dugaan pelanggaran,” tutupnya.

Sebelumnya, OJK telah memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (27/4/2026), sebagai imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah, itu.

OJK menyatakan penolakan terhadap segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknum debt collector yang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan yang digelar Senin (27/4/2026), OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dengan dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan.

"OJK juga meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut," terang Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah melalui siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil penyelenggara pinjaman daring PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada Senin (27/4). Pemanggilan dilakukan menyusul dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum debt collector di Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta klarifikasi dari kedua pihak terkait informasi yang beredar mengenai keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum penagih utang tersebut.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menegaskan pihaknya menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar aturan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses atau mekanisme penagihan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4).

OJK juga meminta AFPI bersama Komite Etik untuk melakukan pendalaman kasus serta menjatuhkan sanksi tegas, termasuk blacklist, terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat.

Selain itu, Indosaku diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan, termasuk kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas penagihan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan.

[Gambas:Youtube]

OJK menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan tetap bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk dalam proses penagihan.

"Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum," tegasnya.

Regulator juga mengacu pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mewajibkan proses penagihan dilakukan dengan prinsip perlindungan konsumen dan tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK menyatakan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus berjalan tegas dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif hingga tindakan pengawasan lainnya akan dijatuhkan sesuai ketentuan.

Sementara itu, melansir DetikFinance, seorang debt collector berinisial Bonefentura Soa (29) mengaku membuat laporan palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang karena kesulitan menghubungi nasabah yang memiliki utang.

"Kalau untuk itu mungkin karena di sini saya bekerja, Pak. Saya bekerja ini karena mungkin ada rasa kesalahan juga karena kita hubungi (pengutang) juga agak susah ya. Jadi mungkin saya membuat hal seperti itu," ujar pria yang akrab disapa Fenan tersebut di Mako Damkar Kota Semarang, Sabtu (25/4).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) terkait dengan dugaan pelanggaran proses penagihan piutang oleh debt collector.

Keputusan ini disampaikan OJK memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (27/4/2026), sebagai imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah, itu.

OJK menyatakan penolakan terhadap segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknumdebt collectoryang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan yang digelar Senin (27/4/2026), OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dengan dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan serta meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksiblacklistterhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut," terang Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah melalui siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Evalusi ditujukan guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tindakan penagihan utang, OJK menyatakan melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No.22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK menyebut bakal terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera.

"Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya," pungkasnya.

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (27/4/2026), memanggil penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terkait dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum debt collector (DC) di Semarang.

OJK menegaskan menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknum debt collector yang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah mengatakan sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan serta meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman.

OJK juga akan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

"Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga, guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya Selasa (28/4/2026).

OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera.

Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai dinamika kasus yang melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan 97 platform pinjaman daring (pindar) atas dugaan kartel bunga pinjaman mencerminkan perlunya penguatan regulasi di sektor terkait.

Sebagaimana diketahui, putusan KPPU yang menjatuhkan denda senilai Rp755 miliar kepada 97 platform pindar menjadi perhatian kalangan legislatif dan pelaku industri.

“Seringkali di perekonomian kita itu hal-hal seperti ini terjadi karena kekosongan aturan atau kekosongan regulasi,” kata Adi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adi yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha mengatakan, saat ini proses revisi aturan tersebut masih berada pada tahap penyerapan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks itu, ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan KPPU, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan anggaran agar fungsi pengawasan persaingan usaha dapat berjalan lebih optimal.

Sementara, pelaku industri turut memberikan masukan terkait implementasi putusan tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menyoroti pentingnya kejelasan metodologi dalam penetapan denda.

“Itu beraneka ragam denda yang dikenakan. Ada yang Rp100 miliar, ada yang Rp90 miliar, ada Rp47 miliar, Rp10 miliar per perusahaan. Tapi, kita enggak pernah dijelaskan, ini angkanya dari mana?” ujar Entjik.

Menurutnya, kejelasan dasar perhitungan denda diperlukan untuk memperkuat transparansi serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memahami putusan yang diambil.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, KPPU memiliki kewenangan mengenakan denda paling banyak 50 persen dari keuntungan bersih atau 10 persen dari total penjualan pelaku usaha selama periode pelanggaran.

Dalam putusan yang dibacakan pada 26 Maret lalu, variasi denda yang dikenakan kepada 97 platform pindar berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp102 miliar.

“Tetapi putusannya itu tidak ada (penjelasan sumber perhitungan) angkanya. Itu mungkin yang harus dijelaskan,” kata Entjik.

Ia juga menjelaskan bahwa pengaturan batas maksimum bunga pindar merupakan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan melindungi konsumen dari praktik pinjaman yang merugikan, termasuk pinjaman online ilegal.

Kebijakan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan industri, khususnya di sektor jasa keuangan digital yang memiliki tingkat regulasi tinggi.

“Dalam sektor seperti jasa keuangan, terutama digital financial yang highly regulated, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan tujuan kebijakan, mencerminkan realitas market dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” terangnya.

Di sisi lain, OJK menyatakan mencermati dan menghormati putusan yang diterbitkan KPPU, serta akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan industri.

“OJK terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan industri serta memastikan setiap penyelenggara LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi.

Dengan demikian, lanjutnya, stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya pinjaman online (pinjol) di Indonesia memudahkan akses dana cepat, tetapi juga membuka celah bagi layanan ilegal yang merugikan masyarakat. Banyak orang tergiur iming-iming “tanpa DC lapangan” tanpa memahami legalitasnya.

Padahal, memastikan apakah pinjol terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah langkah penting untuk menghindari risiko bunga tinggi, penyalahgunaan data, hingga penagihan yang tidak manusiawi.

Cara Cek Pinjol Legal atau Ilegal

Agar tidak terjebak pinjol ilegal, masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui beberapa cara resmi berikut:

1. Melalui Website OJK

Cara paling umum adalah mengecek langsung di situs resmi OJK. Langkahnya cukup sederhana:

1. Kunjungi website resmi OJK
2. Pilih menu statistik fintech
3. Unduh data terbaru dalam bentuk PDF atau Excel
4. Cari nama perusahaan pinjol yang ingin dicek

Data ini diperbarui secara berkala sehingga bisa menjadi acuan paling valid.

2. Hubungi Kontak Resmi OJK

Jika ingin memastikan lebih cepat, Anda bisa langsung menghubungi OJK melalui:

• Call center: 157
• Telepon: (021) 2960 0000
• WhatsApp: 081-157-157-157

Layanan ini membantu masyarakat mendapatkan informasi resmi terkait legalitas pinjol.

3. Cek Melalui AFPI

Selain OJK, Anda juga bisa mengecek melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

• Buka website AFPI
• Masukkan nama pinjol di kolom pencarian
• Pastikan perusahaan tersebut terdaftar sebagai anggota
• Pinjol legal wajib tergabung dalam asosiasi ini.

Ciri-Ciri Pinjol Ilegal yang Perlu Diwaspadai

Sebelum membahas daftar, penting untuk mengenali karakteristik pinjol ilegal:

1. Tidak terdaftar di OJK
2. Bunga dan denda tidak transparan
3. Meminta akses data pribadi berlebihan
4. Penagihan dilakukan dengan intimidasi
5. Tidak memiliki alamat kantor atau layanan pelanggan jelas

Meskipun ada yang mengklaim “tanpa DC lapangan”, bukan berarti aman atau legal.

Daftar Pinjol yang Diklaim Tanpa DC Lapangan

Beberapa platform sering disebut tidak menggunakan debt collector (DC) lapangan, antara lain:

1. FinPlus
2. PinjamYuk
3. AdaKami
4. Danamas
5. Rupiah Cepat
6. Tunaiku

Namun, perlu diluruskan bahwa sebagian dari nama di atas justru merupakan pinjol legal dan terdaftar di OJK, bukan ilegal. Artinya, mereka tetap mengikuti aturan penagihan yang berlaku dan tidak boleh melakukan tindakan di luar ketentuan hukum.

Sebaliknya, pinjol ilegal umumnya tidak transparan soal metode penagihan. Klaim “tanpa DC lapangan” sering dijadikan strategi pemasaran, padahal risiko lain seperti teror digital atau penyebaran data pribadi tetap ada.

Tips Aman Menggunakan Pinjol

Agar tidak terjebak, perhatikan beberapa hal berikut:

1. Selalu cek legalitas di OJK atau AFPI
2. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar
3. Hindari aplikasi yang meminta akses kontak berlebihan
4. Baca syarat dan ketentuan dengan teliti
5. Jangan mudah tergiur pencairan cepat tanpa verifikasi jelas

Memastikan legalitas pinjol adalah langkah penting sebelum mengajukan pinjaman. Jangan hanya terpaku pada iming-iming tanpa DC lapangan atau proses cepat, karena risiko dari pinjol ilegal bisa jauh lebih besar. Dengan memanfaatkan informasi resmi dari OJK dan AFPI, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih layanan keuangan digital yang aman dan terpercaya.

FAQ

1. Apakah pinjol tanpa DC lapangan pasti aman?

Tidak. Keamanan pinjol ditentukan oleh legalitasnya di OJK, bukan metode penagihan. Pinjol ilegal tetap berisiko meskipun tidak menggunakan DC lapangan.

2. Bagaimana cara mengetahui pinjol ilegal dengan cepat?

Cara tercepat adalah mengecek di website OJK atau menghubungi call center 157 untuk memastikan status perusahaan.

3. Apa yang harus dilakukan jika terlanjur menggunakan pinjol ilegal?

Segera hentikan pembayaran yang tidak wajar, kumpulkan bukti, dan laporkan ke OJK atau pihak berwajib untuk mendapatkan perlindungan.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda Rp755 miliar kepada 97 platform fintech peer-to-peer lending memicu kekhawatiran serius terhadap iklim investasi di industri fintech Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S Djafar, mengatakan mayoritas pelaku industri akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Langkah ini diambil karena adanya sejumlah kejanggalan dalam proses dan hasil keputusan yang dinilai tidak mencerminkan kondisi industri.

“Terlalu banyak hal-hal yang aneh dalam keputusan ini sehingga tentunya kita naik banding untuk putusan KPPU. Semua teman-teman sudah sepakat, ada beberapa yang memang tidak naik banding, tapi sebagian besar ikut banding atas putusan tersebut,” ujar Entjik dalam webinar bertajuk Denda KPPU ke 97 Pindar: Melindungi Persaingan atau Mengorbankan Konsumen?, Selasa (14/4/2026).

Entjik menilai dampak paling signifikan dari putusan ini adalah meningkatnya kekhawatiran investor asing terhadap kepastian hukum di Indonesia.

“Keputusan ini bisa merusak industri, mendorong investor keluar. Kabarnya ada investor mau mengalihkan investasinya ke negara lain seperti Filipina, Pakistan, dan Vietnam. Ini dipicu oleh persepsi lemahnya kepastian hukum di Indonesia,” katanya.

Ia menjelaskan, kekhawatiran tersebut juga dipicu oleh tidak dipertimbangkannya pandangan regulator dalam putusan. Menurutnya, surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah ada sebelumnya tidak dijadikan acuan dalam penilaian KPPU.

“Saya beberapa kali berbicara dengan para shareholder bahwa kekhawatiran ini sangat tinggi, di mana kepastian hukum di Indonesia ini dinilai rawan dan lemah oleh beberapa investor. Yang dikhawatirkan investor adalah surat dari OJK ini sudah ada, tapi KPPU tidak melihat dan mengesampingkan hal ini,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, pelaku industri saat ini melakukan berbagai penyesuaian untuk menjaga keberlanjutan usaha. Namun, ketidakpastian hukum dinilai tetap menjadi faktor utama yang membayangi keputusan investasi ke depan.

Entjik menegaskan, dampak putusan ini tidak hanya terbatas pada industri peer-to-peer lending, tetapi juga berpotensi meluas ke ekosistem keuangan digital secara keseluruhan.

“Keputusan ini, pertama, bisa menghancurkan industri; kedua, investor akan keluar; dan ketiga, yang paling berbahaya, pinjol ilegal akan semakin marak,” tegasnya.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda sebesar Rp755 miliar kepada 97 platform fintech peer-to-peer lending dikhawatirkan dapat melemahkan kepercayaan terhadap industri yang telah berizin dan pada akhirnya memengaruhi kinerja serta ekspansi bisnis.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S Djafar, menilai keputusan tersebut berpotensi menggeser perhatian publik dari platform legal ke isu dugaan kartel.

“Yang diuntungkan pasti pinjol ilegal yang sampai sekarang belum pernah ditangkap, untouchable. Ini yang diuntungkan dari tuduhan ini,” ujar Entjik dalam webinar bertajuk Denda KPPU ke 97 Pindar: Melindungi Persaingan atau Mengorbankan Konsumen?, Selasa (14/4/2026).

Ia menegaskan, tuduhan kartel bunga yang menjadi dasar keputusan KPPU tidak mencerminkan praktik industri. Menurutnya, sejak AFPI berdiri pada 2018, tidak pernah ada kesepakatan antarplatform dalam menentukan suku bunga.

“Karena dari awal, dari 2018 kita tidak pernah ada kesepakatan antara pemain. Terus terang saja, saat itu kita tidak mau diatur bunganya karena kalau diatur tentunya mengurangi profit. Jadi tuduhan ini sangat tidak tepat karena tidak ada niat jahat kita untuk kartel,” katanya.

Entjik menjelaskan, batas maksimum bunga sebesar 0,8% per hari yang sempat diterapkan pada awal perkembangan industri bukan merupakan hasil kesepakatan pelaku usaha, melainkan arahan regulator. Kebijakan tersebut bertujuan melindungi konsumen dari praktik pinjaman ilegal dengan bunga tinggi.

“Ini arahan OJK saat itu untuk melindungi hak konsumen, consumer protection. Bunga saat itu sangat tinggi, terutama pinjol ilegal. Waktu itu yang terdaftar dan berizin bunganya sekitar di atas 1%, sementara yang ilegal bisa 1,5% hingga 2%,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pada periode 2018–2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur aspek tersebut. Karena itu, asosiasi diminta mengambil peran sementara dalam pengaturan bunga.

“Zaman itu OJK belum mempunyai legal standing, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) belum ada. Sehingga OJK belum memiliki dasar untuk mengatur market conduct. Maka dimintalah AFPI atas arahan OJK untuk mengatur bunga ini. Sekarang tentu yang mengatur bunga adalah OJK,” katanya.

Setelah KPPU menetapkan 97 penyelenggara peer-to-peer lending terbukti melanggar aturan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi denda Rp755 miliar, AFPI juga mempertanyakan transparansi perhitungan denda. Menurut Entjik, terdapat ketidakkonsistenan antarplatform dalam penetapan sanksi yang berpotensi menambah tekanan bagi pelaku industri.