REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepemilikan asuransi properti di Indonesia masih terbatas meski risiko bencana meningkat. Rendahnya literasi dan kesadaran dinilai menjadi penghambat utama.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, banyak masyarakat belum memahami pentingnya proteksi aset. “Ketidaktahuan itu sering disebut edukasi dan literasi. Terbukti pengeluaran masyarakat untuk rokok cukup tinggi yang harganya lebih tinggi dari premi asuransi,” ujar Irvan di Jakarta, Rabu (28/4/2026).

Irvan menilai faktor harga properti yang tinggi juga ikut memengaruhi keputusan masyarakat. Ia mendorong adanya skema dukungan seperti subsidi premi bagi kelompok rentan, serupa Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada BPJS.

“Pemerintah harus makin gencar soal edukasi dan literasi. Apalagi saat ini asuransi wajib seperti yang diatur dalam UU P2SK,” kata Irvan.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun rancangan aturan tarif premi asuransi harta benda dan kendaraan bermotor. Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat pengelolaan risiko di industri.

Corporate Secretary Jasindo Brellian Gema mengatakan, penyesuaian tarif perlu mencerminkan profil risiko terbaru. “Apabila penyesuaian ini dilakukan maka kami berharap dapat mencerminkan profil risiko yang aktual, mendorong praktik underwriting yang lebih prudent, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan industri asuransi umum,” ujar Brellian.

Brellian menjelaskan, peningkatan risiko klaim menjadi salah satu faktor yang mendorong penyesuaian tarif. Perusahaan juga memperkuat analisis risiko dan kebijakan underwriting.

Ia menambahkan, asuransi properti masih kerap dianggap sebagai beban tambahan. “Banyak pemilik properti yang masih menganggap asuransi sebagai biaya tambahan, padahal ini adalah bentuk investasi perlindungan. Dengan premi yang relatif terjangkau, mereka bisa menghindari risiko kehilangan aset akibat bencana,” kata Brellian.

Menurut Brellian, perlindungan properti mencakup risiko kebakaran, banjir, gempa, hingga angin puting beliung. Kondisi cuaca yang makin tidak menentu membuat kebutuhan proteksi dinilai semakin relevan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Umum BCA atau BCA Insurance mencatatkan laba setelah pajak sebanyak Rp260,18 miliar pada 2025. Angka tersebut naik 16,65% secara tahunan (year on year/YoY) apabila dibandingkan laba setelah pajak pada 2024 sebesar Rp223,04 miliar.

Dikutip dari laporan publikasi keuangan BCA Insurance di Harian Bisnis Indonesia edisi Sabtu (25/4/2026), kenaikan laba perusahaan didukung oleh kinerja top-line yang positif selama 2025 seiring penerapan standar akuntansi PSAK 117.

Perusahaan mencatatkan pendapatan jasa asuransi mencapai Rp1,62 triliun. Angka tersebut naik 4,24% YoY apabila dibandingkan dengan pencapaian Rp1,56 triliun pada 2024.

BCA Insurance juga mencatatkan kenaikan hasil jasa asuransi bersih (setara hasil underwriting) sebesar 2,57% YoY menjadi Rp287,15 miliar pada 2025. Pada tahun sebelumnya, pos hasil jasa asuransi bersih perusahaan mencapai Rp279,94 miliar.

Di sisi lain, dari kegiatan investasi, perusahaan mencatatkan keuntungan investasi yang direalisasikan dan belum direalisasikan sebesar Rp184,14 miliar. Pos keuntungan investasi ini mengalami kenaikan sebanyak 20,22% YoY dibandingkan pencapaian 2024 yang sebesar Rp153,17 miliar.

Dari sisi ekuitas, perusahaan (termasuk modal disetor dan saldo laba) mencatat total Rp1,55 triliun pada 2025. Modal tersebut naik 11,24% YoY dari sebelumnya Rp1,40 triliun pada 2024.

Lebih lanjut, perusahaan mencatatkan total liabilitas mencapai sebanyak Rp1,89 triliun, didominasi oleh liabilitas kontrak asuransi sebesar Rp1,26 triliun atau naik 12,39% YoY dari sebelum tahun sebelumnya sebesar Rp1,68 triliun.

Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, jumlah aset perusahaan menembus Rp3,45 triliun pada 2025. Aset BCA Insurance tercatat naik 11,86% YoY dari sebelumnya Rp3,08 triliun, yang didominasi oleh penempatan aset investasi yang mencapai sebesar Rp2,62 triliun.

Sementara itu, tingkat kesehatan finansial perusahaan yang dilihat dari rasio pencapaian solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) berada di level 475% pada akhir 2025. Angka tersebut melesat dari posisi 2024 yang sebesar 383%, dan masih berada jauh di atas ambang batas (treshold) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni sekurang-kurangnya 120%.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memeringati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 dengan mengusung tema “Grow Within, Perform Beyond”, sebagai refleksi komitmen perusahaan dalam memperkuat transformasi sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Perayaan yang berlangsung di Graha Askrindo ini menjadi momentum strategis untuk menegaskan arah pertumbuhan perusahaan yang tidak hanya stabil, tetapi juga progresif dan berkelanjutan. Tema tersebut mencerminkan semangat penguatan internal yang beriringan dengan dorongan untuk melampaui capaian kinerja, sejalan dengan dinamika industri keuangan dan kebutuhan pembiayaan produktif yang terus berkembang.

Direktur Utama Askrindo, M Fankar Umran, menegaskan bahwa peringatan HUT ke-55 merupakan titik refleksi sekaligus penguatan peran perusahaan dalam ekosistem pembiayaan nasional.

“Peringatan HUT ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum refleksi atas peran kami dalam mendorong inklusi keuangan. Askrindo berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” ujarnya.

Selama 55 tahun berdiri sejak tanggal 6 April 1971, Askrindo terus menunjukkan kinerja yang solid dan mendukung Perekonomian nasional.
Sebagai informasi, sejak tahun 2007 hingga 2025, Askrindo telah menjamin
Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp1.125,9 triliun kepada 36,3 juta debitur UMKM, dengan total penyerapan sebanyak 62,7 juta tenaga kerja.

Adapun sepanjang 2025, Askrindo juga telah menjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp114 triliun kepada 2 juta debitur UMKM, yang berdampak pada penyerapan 3,7 juta tenaga kerja di Indonesia. Menanggapi capaian tersebut, Fankar menyampaikan bahwa kinerja keuangan ini mencerminkan fundamental bisnis yang semakin kuat.

Pada tahun 2025 ini pula, Perusahaan mencatatkan Hasil Underwriting Netto sebesar Rp1,28 triliun (unaudited).
Sejalan dengan itu, premi bruto tercatat sebesar Rp 4,44 triliun (unaudited). Capaian ini mencerminkan langkah positif dalam memperkuat portofolio bisnis perusahaan.

“Kami melihat bahwa strategi penguatan portofolio dan manajemen risiko berjalan efektif. Ke depan, kami akan terus menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus memperluas kontribusi terhadap pembiayaan produktif, khususnya bagi UMKM,” tambah Fankar.

Dalam rangkaian acara puncak HUT, Askrindo meluncurkan sistem Sentralisasi FINTRACS dan ASK-SCORING sebagai bagian dari penguatan transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan. “Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data,” tambah Fankar.

Sebagai bagian dari transformasi digital, Askrindo menghadirkan FINTRACS (Financial Transaction System), yaitu sistem terintegrasi yang dirancang untuk menyederhanakan sekaligus memusatkan proses transaksi keuangan perusahaan.

“Melalui FINTRACS, seluruh proses penerimaan dan pengeluaran kas kini terintegrasi dalam satu platform, dilengkapi dengan pencatatan jurnal otomatis dan proses settlement yang lebih sistematis. Sistem ini juga memungkinkan monitoring transaksi secara real-time, sehingga meningkatkan transparansi dan kontrol,” jelas Direktur Keuangan Askrindo, Leonardo Henry Gavaza.

Implementasi FINTRACS mendorong efisiensi operasional, mengurangi beban kerja manual, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi pencatatan keuangan, sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan.

Selain itu, Askrindo juga memperkenalkan ASK-SCORING (Askrindo Underwriting Scoring System) sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan proses underwriting.

“Melalui ASK-SCORING, proses underwriting kini dilakukan berbasis rule-based scoring system yang memungkinkan analisis risiko berjalan lebih cepat, objektif, dan terstandarisasi. Sistem ini juga terintegrasi dengan core system perusahaan, sehingga menghilangkan duplikasi proses dan meningkatkan efisiensi,” ungkap Leonardo.

Dengan dukungan kedua aplikasi tersebut, Askrindo dapat memperkuat kualitas portofolio pertanggungan sekaligus mempercepat penyaluran pembiayaan ke sektor produktif.

Komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sebagai wujud rasa syukur di usia ke-55 tahun, Askrindo turut memperkuat komitmennya terhadap kontribusi sosial yang berkelanjutan.

Dalam perayaan puncak HUT, manajemen memberikan bantuan pendidikan kepada 158 anak pegawai alih daya non-admin serta 15 pegawai alih daya non-admin. Inisiatif ini merupakan bagian dari dukungan perusahaan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan.

Direktur Utama Askrindo, M Fankar Umran, menegaskan bahwa langkah tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada kinerja bisnis, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan semangat kebersamaan, dedikasi, dan inovasi, kami yakin Askrindo akan terus melangkah lebih kuat. Bersama seluruh insan perusahaan, kami ingin membangun masa depan yang lebih baik bagi perusahaan, pelanggan, dan masyarakat luas,” ujarnya.

Perkuat Peran dalam Ekosistem Pembiayaan Nasional

Sejalan dengan penguatan aspek internal dan sosial, Askrindo terus mempertegas perannya dalam ekosistem pembiayaan nasional melalui transformasi bisnis yang berkelanjutan.

Dengan penguatan proses bisnis melalui transformasi digital dan manajemen risiko yang semakin solid, Askrindo optimistis dapat memperluas akses pembiayaan—khususnya bagi UMKM—serta meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui momentum HUT ke-55 ini, Askrindo menegaskan komitmennya untuk terus bertumbuh secara berkelanjutan, meningkatkan kinerja, serta memperluas peran sebagai mitra strategis dalam mendorong pembiayaan produktif dan daya saing ekonomi nasional.

“Ke depan, kami ingin memastikan setiap langkah transformasi tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Askrindo akan terus memperkuat perannya sebagai enabler pembiayaan produktif, khususnya bagi UMKM, agar dapat tumbuh lebih cepat, sehat, dan berdaya saing,” tutup Fankar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Utama Finance (MUF) mencatat rasioNon-Performing Financing(NPF) pada level 1,30% per Januari 2026. Posisi tersebut membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,36%.

Direktur sekaligus Plt. Direktur Utama MUF, Dapot Parasian S. Sinaga, mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan efektivitas penguatan manajemen risiko serta kesiapan perusahaan dalam mengantisipasi dinamika pasca Lebaran.

Adapun, untuk menjaga NPF tetap berada di level terjaga, Dapot merincikan setidaknya ada beberapa faktor yang diperhatikan.Pertama, berkenaan segmentasi atau bauran portofolio (mix portfolio), yakni komposisi antara pembiayaan yang bersifatbankabledannon-bankable.

"Yangkedua,ya, disiplin sebenarnya. Disiplin akuisisi dengan berbagai … kami punyaunderwritingmacam-macam kan, ya disiplin akuisisiunderwriting-nya," ujarnya beberapa waktu lalu, dikutip pada Senin (16/3/2026).

Selain kedua hal tersebut, Dapot turut menyoroti pentingnya penguatan fungsicollectionmelalui penagihanyang disiplin, mulai dari pengingat (reminder) hingga proses penarikan. Baginya, upaya itu perlu dilakukan bersamaan, sehingga NPF bisa terjaga dengan baik.

“Jadi, survei nasabahnya yang benar, ngecekin nasabahnya yang benar, dan seterusnya. Kemudian yangketigayahandling account-nya itu tadi, mulai daricollection-nya yang disiplin,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan perusahaan juga akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan di luarcaptive marketdengan mempertimbangkan tingkat risiko di masing-masing segmen.

Dapot menyebut segmen yang secara natural memiliki profil risiko lebih rendah akan melalui proses seleksi yang lebih ringan, sedangkan segmen dengan risiko inheren lebih tinggi akan diseleksi lebih ketat.

“Jadi sebenernya pasti dalam segala hal kan tidak adasingle factor,ya. Tidak ada faktor tunggal yang membuat bagus apa gitu, pasti faktor-faktornya ya, banyak faktor lah,” sebutnya.

Oleh sebab itu, dengan strategi ekspansi yang selektif, penguatan sinergi, serta fokus pada pembiayaan berkelanjutan dan sektor produktif, MUF optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat sepanjang 2026.

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) menghadiri peresmian perpustakaan dan penyelesaian renovasi Pondok Pesantren Nurul Huda, Bekasi.

Kegiatan ini menjadi tindak lanjut atas distribusi surplus underwriting dana tabarru' tahun 2024 senilai Rp250 juta yang sebelumnya disalurkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada 15 Mei 2025.

Sebagian dana surplus underwriting tersebut telah dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas perpustakaan di lingkungan pesantren.

Selebihnya sisa dana akan digunakan Baznas untuk menjalankan sejumlah program sosial, antara lain penyediaan sarana air bersih serta renovasi sekolah di berbagai daerah.

Surplus underwriting dibukukan dari kontribusi pemegang polis asuransi syariah yang dikelola dalam dana tabarru'. Nilai surplus diperoleh dari selisih antara pendapatan dan pengeluaran dana tabarru' dalam satu periode tertentu, sesuai mekanisme pengelolaan asuransi syariah.

Head of Sharia AXA Mandiri, Vini Yulianti, mengatakan penyaluran surplus underwriting merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus wujud keberkahan bersama dalam ekosistem asuransi syariah.

"AXA Mandiri menyerahkan surplus sebagai wujud tanggung jawab sosial. Nilai ini bukan sekadar angka, melainkan simbol keberkahan bersama. Kami berharap kontribusi ini mendukung pendidikan santri agar lebih berdaya dan menjadi amal jariyah nasabah yang terus mengalir," ujar Vini dikutip Kamis (12/2).

Sebelumnya, pada distribusi surplus underwriting tahun 2023, AXA Mandiri juga menyerahkan sebagian besar dana kepada MUI melalui Baznas.

Nilai surplus underwriting tersebut digunakan MUI dan Baznas untuk untuk program pembangunan sumur bor dan bantuan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri fintech P2P lending atau yang akrab disebut pinjaman online (pinjol) menjadi perhatian dengan sejumlah kasus gagal bayar. Terbaru, muncul kasus dugaan gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Lalu, bagaimana prospek kerja sama penyaluran kredit bank melalui P2P lending ke depan?

Bankir memperkirakan persoalan kinerja menjadi faktor utama kerja sama pembiayaan antara bank dengan perusahaan P2P lending semakin selektif pada 2026.

Division Head Consumer Lending Permata Bank Haryanto menyampaikan P2P lending dengan kinerja yang baik akan menjadi sasaran kerja sama dari berbagai bank. Sebaliknya, bank yang terbuka dan siap menjalin kemitraan dengan P2P juga akan menjadi preferensi bagi perusahaan P2P dalam menentukan mitra perbankan.

“Jadi untuk kerja sama di 2026, saya rasa peer-to-peer juga akan terseleksi dengan sendirinya. Demikian juga bank yang open untuk kerjasama dengan peer-to-peer, itu juga pasti peer-to-peer-nya akan menjadi preferensi untuk memilih bank mana yang kerja sama,” tutur Haryanto kepada wartawan, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Permata Bank sendiri memiliki kerja sama dengan sejumlah P2P lending. Haryanto menjelaskan, kerja sama ini salah satunya dilakukan sebagai upaya Permata Bank dalam memperbesar inklusi keuangan. Mengingat, ada segmen tertentu yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh perseroan.

Selain itu, Permata Bank melihat P2P memiliki nilai tambah melalui model bisnis dan kapabilitas digital, seperti digital underwriting dan platform teknologi, yang dapat melengkapi kekuatan bank. Kerja sama tersebut dinilai saling komplementer, dalam hal ini P2P mengisi celah kemampuan yang belum dimiliki bank, sementara bank menopang P2P dari sisi pendanaan dan kekuatan finansial. “Jadi, saling complementary,” ujarnya.

Sementara itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengungkapkan bahwa BCA tengah meninjau kembali kerja sama penyaluran kredit produktif P2P lending atau fintech.

Sejak 31 Maret 2024, Hera mengatakan bahwa belum ada portofolio aktif P2P lending atau fintech yang tercatat. Kendati begitu, dia memastikan bahwa BCA senantiasa terbuka bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menyalurkan kredit produktif ke berbagai sektor, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“BCA senantiasa berkomitmen mengutamakan prinsip kehati-hatian dan selaras dengan risk appetite di setiap pengambilan keputusan dalam menyalurkan kredit,” tutur Hera kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai prospek kerja sama penyaluran dana perbankan melalui perusahaan fintech lending pada 2026 masih relatif menarik. Hal ini didorong oleh kebutuhan bank untuk memperluas jangkauan pembiayaan secara lebih efisien, meski dengan arah yang makin selektif dan berlandaskan pengendalian risiko.

Dari sisi kebijakan, Josua menyampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan kolaborasi antara lembaga jasa keuangan dan pelaku inovasi teknologi sebagai agenda penting. OJK menargetkan fase akselerasi pengembangan pada 2026–2027, dengan peningkatan kemitraan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan, sehingga ruang kolaborasi dinilai masih terbuka lebar.

“Namun, kehati-hatian bank akan naik karena kualitas pembiayaan pinjaman daring sempat menunjukkan gejala memburuk,” kata Josua kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Usaha Mikro dan Kecil

Dari sisi segmen pembiayaan, Josua menyebut potensi terbesar pada 2026 berada pada usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal kerja kecil hingga menengah dengan perputaran cepat. Selain itu, segmen pedagang ritel dan pemasok dalam rantai pasok, pelaku usaha berbasis transaksi harian, serta debitur di luar pusat-pusat ekonomi juga dinilai prospektif karena akses terhadap perbankan konvensional masih terbatas.

“Rasionalnya di luar Jawa porsi penduduk besar, tetapi pemanfaatan layanan pinjaman daring masih relatif kecil, sehingga ruang perluasan masih lebar,” ujarnya.

Selain segmen produktif, Josua menilai pekerja dengan arus kas relatif stabil juga berpotensi dibiayai melalui skema ini. Namun, pembiayaan biasanya dibatasi pada nilai kecil dan tenor pendek untuk menjaga risiko tetap terkendali, terutama di tengah pelemahan daya beli atau perlambatan pasar kerja.

Di sisi lain, Josua mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Menurutnya, risiko terbesar dari penyaluran dana bank ke perusahaan pinjaman daring adalah risiko kredit yang bersumber dari kualitas seleksi debitur serta ketidaksejajaran insentif antara pihak bank dan penyelenggara.

Jika proses akuisisi debitur terlalu mengejar pertumbuhan tanpa disiplin penilaian risiko, gelombang gagal bayar berpotensi terjadi dan berdampak pada risiko reputasi bank, terlebih apabila praktik penagihan memicu keluhan konsumen.

Risiko lain yang juga patut diwaspadai mencakup risiko penipuan dan risiko operasional, seperti penyalahgunaan identitas, rekayasa data, hingga kebocoran data, seiring meningkatnya ancaman siber dalam ekosistem keuangan digital.

Karena itu, Josua menilai perbankan perlu memperketat seleksi mitra, membatasi konsentrasi eksposur pada setiap platform, menerapkan pembagian risiko yang jelas, mewajibkan standar keamanan data, serta melakukan pemantauan harian terhadap kualitas portofolio dan indikator peringatan dini.

“Langkah dukungan pengelolaan risiko seperti skema perlindungan melalui asuransi yang mulai didorong otoritas juga bisa menjadi bantalan tambahan, tetapi tetap tidak boleh menggantikan disiplin seleksi dan pengawasan,” tuturnya.

Perbankan Sumber Utama

Adapun, OJK mencatat pendanaan dari lender perbankan mencapai Rp60,79 triliun atau setara 64,10% dari total outstanding pendanaan pindar per November 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro OJK Agusman mengatakan dominasi perbankan tersebut menunjukkan peran institusi keuangan formal masih menjadi tulang punggung pembiayaan di industri fintech lending.

“Pada November 2025, sumber pendanaan pindar masih didominasi oleh perbankan dengan nilai sekitar Rp60,79 triliun atau 64,10% dari total outstanding pendanaan pindar,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (12/1/2026).

Di sisi lain, kontribusi pendanaan dari lender individu tercatat relatif terbatas. Hingga periode yang sama, pendanaan dari lender individu tercatat sebesar Rp5,18 triliun atau setara 5,46% dari total outstanding pendanaan industri.

Meski terdapat perbedaan porsi yang cukup signifikan, Agusman menegaskan bahwa pendanaan dari perbankan dan lender individu masih bersifat saling melengkapi dalam mendukung penyaluran pembiayaan melalui platform fintech lending.

OJK menilai dominasi perbankan tersebut akan tetap berlanjut pada 2026, seiring dengan upaya penguatan struktur pendanaan industri agar lebih sehat dan berkelanjutan. "Ke depan, prospek pendanaan pindar pada 2026 diharapkan tetap terjaga dengan struktur yang lebih sehat dan berimbang," sebutnya.

Melalui penerapan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19 Tahun 2025, OJK membedakan kategori lender menjadi lender profesional dan non-profesional. Pengaturan ini ditujukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus menjaga stabilitas sumber pendanaan, baik dari institusi maupun individu.

Bisnis.com, JAKARTA – Persoalan kinerja diperkirakan menjadi faktor utama kerja sama pembiayaan antara bank dengan perusahaan peer to peer (P2P) lending semakin selektif pada 2026.

Division Head Consumer Lending Permata Bank Haryanto menyampaikan P2P lending dengan kinerja yang baik akan menjadi sasaran kerja sama dari berbagai bank.

Sebaliknya, bank yang terbuka dan siap menjalin kemitraan dengan P2P juga akan menjadi preferensi bagi perusahaan P2P dalam menentukan mitra perbankan.

“Jadi untuk kerja sama di 2026, saya rasa peer-to-peer juga akan terseleksi dengan sendirinya. Demikian juga bank yang open untuk kerjasama dengan peer-to-peer, itu juga pasti peer-to-peernya akan menjadi preferensi untuk memilih bank mana yang kerjasama,” tutur Haryanto kepada wartawan, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Permata Bank sendiri memiliki kerja sama dengan sejumlah P2P lending. Haryanto menjelaskan, kerja sama ini salah satunya dilakukan sebagai upaya Permata Bank dalam memperbesar inklusi keuangan. Mengingat, ada segmen tertentu yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh perseroan.

Selain itu, Permata Bank melihat P2P memiliki nilai tambah melalui model bisnis dan kapabilitas digital, seperti digital underwriting dan platform teknologi, yang dapat melengkapi kekuatan bank. Kerja sama tersebut dinilai saling komplementer, dalam hal ini P2P mengisi celah kemampuan yang belum dimiliki bank, sementara bank menopang P2P dari sisi pendanaan dan kekuatan finansial.

“Jadi saling complementary,” ujarnya.

Sementara itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengungkapkan bahwa BCA tengah meninjau kembali kerja sama penyaluran kredit produktif P2P lending atau fintech.

Sejak 31 Maret 2024, Hera mengatakan bahwa belum ada portofolio aktif P2P lending atau fintech yang tercatat. Kendati begitu, dia memastikan bahwa BCA senantiasa terbuka bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menyalurkan kredit produktif ke berbagai sektor, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“BCA senantiasa berkomitmen mengutamakan prinsip kehati-hatian dan selaras dengan risk appetite di setiap pengambilan keputusan dalam menyalurkan kredit,” tutur Hera kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Antisipasi Risiko

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede sebelumnya mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam kerja sama ini. Menurutnya, risiko terbesar dari penyaluran dana bank ke perusahaan pinjaman daring adalah risiko kredit yang bersumber dari kualitas seleksi debitur serta ketidaksejajaran insentif antara pihak bank dan penyelenggara.

Jika proses akuisisi debitur terlalu mengejar pertumbuhan tanpa disiplin penilaian risiko, gelombang gagal bayar berpotensi terjadi dan berdampak pada risiko reputasi bank, terlebih apabila praktik penagihan memicu keluhan konsumen.

Risiko lain yang juga patut diwaspadai mencakup risiko penipuan dan risiko operasional, seperti penyalahgunaan identitas, rekayasa data, hingga kebocoran data, seiring meningkatnya ancaman siber dalam ekosistem keuangan digital.

Karena itu, Josua menilai perbankan perlu memperketat seleksi mitra, membatasi konsentrasi eksposur pada setiap platform, menerapkan pembagian risiko yang jelas, mewajibkan standar keamanan data, serta melakukan pemantauan harian terhadap kualitas portofolio dan indikator peringatan dini.

“Langkah dukungan pengelolaan risiko seperti skema perlindungan melalui asuransi yang mulai didorong otoritas juga bisa menjadi bantalan tambahan, tetapi tetap tidak boleh menggantikan disiplin seleksi dan pengawasan,” jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo menegaskan pihaknya tetap aktif memantau perkembangan risiko akibat dinamika geopolitik global terhadap lini usaha pengangkutan atau marine cargo.

Meskipun, Sekretaris Perusahaan Jasindo Brellian Gema Widayana menekankan dalam praktiknya, portofolio marine cargo Jasindo saat ini masih didominasi oleh aktivitas pasar domestik, seiring kuatnya distribusi dan logistik dalam negeri.

“Di tengah dinamika geopolitik global dan potensi perubahan peta perdagangan internasional, Perseroan secara aktif memantau perkembangan risiko yang dapat memengaruhi rute pelayaran, biaya logistik, maupun tingkat risiko pengangkutan barang,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Sebab demikian, lanjutnya, Jasindo menjalankan bisnis asuransi marine cargo dengan tetap mengedepankan prinsip prudent underwriting yang disesuaikan dengan karakteristik kargo, rute pengiriman, serta profil risiko nasabah.

Brellian melanjutkan, Jasindo sebagai BUMN asuransi umum dengan portofolio produk yang beragam, konsisten untuk terus memperkuat strategi diversifikasi produk asuransi.

“Guna menjawab kebutuhan perlindungan risiko yang semakin dinamis, baik di pasar domestik maupun internasional,” tegasnya.

Adapun, hingga November 2025 Jasindo mencatat pertumbuhan premi asuransi marine cargo sebesar 50,34% year-on-year (YoY) menjadi Rp71 miliar.

Sebagai informasi, baru-baru ini Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (3/1/2026). Selain penangkapan ini, AS juga melancarkan serangan militer skala besar terhadap Venezuela. Lebih dari 150 pesawat militer AS dikerahkan setelah pertahanan udara Venezuela berhasil dilumpuhkan.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mengincar potensi minyak mentah di Venezuela usai Presiden Nicolas Maduro ditangkap. Negara di Amerika Selatan itu diketahui memiliki cadangan minyak jumbo.

Adapun, rencana mengambil alih minyak tersebut diumumkan Trump beberapa jam setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap dan digulingkan oleh pasukan AS, Sabtu (3/1/2025) waktu setempat. Trump bahkan berjanji menggelontorkan anggaran miliaran dolar untuk memulihkan produksi minyak mentah Venezuela.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia membeberkan tiga target pertumbuhan yang hendak dicapai pada 2026 mendatang.

Direktur Utama Asuransi Asei Dody Achmad Sudiyar menyebut target pertama adalah peningkatan volume premi dari segmen perdagangan dan kredit.

“Kedua, peningkatan penetrasi pasar UMKM dan eksportir. Ketiga, stabilisasi margin underwriting dan profitabilitas melalui pengelolaan risiko yang lebih baik dan efisiensi operasional,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (23/12/2025).

Untuk mencapai target itu, Dody mengatakan pihaknya menyiapkan empat strategi yang mencakup penguatan portofolio produk, digitalisasi dan teknologi, pemenuhan regulasi dan ketahanan modal, serta kolaborasi dan jaringan strategis.

Dalam menguatkan portofolio produk, Asei akan fokus pada asuransi perdagangan, import/exportcredit insurance, dan solusi risiko lain yang mempunyai value proposition jelas. Kemungkinan peluncuran produk baru akan disesuaikan dengan kondisi pasar, termasuk opsi untuk kesehatan bila kondisi industri membaik.

Kemudian, untuk digitalisasi dan teknologi, Asei akan menerapkan digital onboarding, sistem klaim elektronik, dan pemanfaatan data analytics untuk underwriting yang lebih akurat. Melalui ini, biaya administrasi bisa tereduksi dan pengalaman pelanggan meningkat.

“Untuk pemenuhan regulasi dan ketahanan modal, Asei melakukan penyesuaian internal terhadap PSAK 117 dan permodalan minimum untuk memastikan stabilitas jangka panjang. Strategi konsolidasi jika diperlukan untuk efisiensi skala,” jelas Dody.

Adapun, untuk kolaborasi dan jaringan strategis, Asei konsisten memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan, asosiasi industri, dan instansi pemerintah untuk memperluas basis klien dan memperkuat ekosistem asuransi perdagangan.

Sementara itu, Dody memperkirakan asuransi perdagangan dan kredit ekspor menjadi produk yang akan mengalami pertumbuhan tercepat pada 2026.

“Hal ini karena produk ini menjadi value proposition penting bagi para eksportir yang menghadapi risiko komersial dan politik dalam era global yang penuh ketidakpastian,” ucapnya.

Lebih jauh, Dody menyebut Asei melihat bahwa industri asuransi umum di Indonesia akan menghadapi fase yang penuh tantangan sekaligus peluang di tahun 2026.

“Tekanan pertumbuhan premi dan kondisi ekonomi makro yang belum sepenuhnya pulih menjadi faktor utama yang memengaruhi outlook industri, yang diperkirakan akan tetap tumbuh moderat, dengan pertumbuhan premi yang tidak seagresif periode pra-pandemi,” jelasnya.

Menurutnya, beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan tersebut adalah peningkatan kesadaran perlindungan risiko, baik dari sektor korporasi maupun ritel, terutama terkait perdagangan internasional. Kemudian, inovasi digital dan adopsi teknologi untuk memperluas akses pasar, mengurangi biaya akuisisi, dan memperbaiki pengalaman pelanggan.

Selanjutnya, imbuh Dody, kolaborasi lintas sektor seperti bank, lembaga perdagangan, pemerintah yang mendukung penetrasi produk asuransi. Kendati demikian, dia mengingatkan juga beberapa tantangan utama yang akan dihadapi industri asuransi umum di 2026.

“Seperti ketidakpastian ekonomi global dan domestik yang berdampak pada daya beli konsumen dan keputusan investasi. Kemudian, tekanan pada pertumbuhan premi yang moderat, yang tercermin dari data industri dengan peningkatan premi yang rendah pada paruh pertama 2025,” jelasnya.

Terakhir, lanjutnya, pengimplementasian PSAK 117 dan penyesuaian permodalan yang memerlukan alokasi biaya internal dan memengaruhi profitabilitas.

Jakarta, CNBC Indonesia — Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), Nixon L.P. Napitupulu menjelaskan bagaimana Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjadi penghambat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR).

Menurutnya, ada dua alasan status SLIK macet. Pertama, disebabkan oleh faktor ekonomi, masalah kesehatan, dan sebagainya, dan dapat ditolerir dalam proses underwriting kredit.

Namun, alasan kedua adalah karakter si debitur, yakni urung memenuhi kewajibannya yang dalam hal ini mengembalikan pinjaman dana.

"Jadi kita mesti hati-hati. Kalau Rp200 ribu saja tidak mau bayar, masa lo kasih Rp200 juta?" katanya selepas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Menara BTN, Selasa (18/11/2025).

Nixon kemudian menyatakan bahwa penting bagi bank untuk memilah mana calon debitur yang memiliki SLIK karena karakter dan yang sedang terdampak kondisi eksternal.

"Itu yang menurut saya harus dipilah, jangan sama rata. Karena kalau tidak dipilah, bahaya. Moral hazard nanti," tukasnya.

Kata Nixon, orang dengan SLIK macet karena faktor eksternal cenderung kooperatif. Mereka mau datang menemui pihak bank saat dipanggil, serta mengurus surat-surat permohonan yang diperlukan.

"Tapi kalau nggak kooperatif, Rp200.000 saja nggak mau bayar. Dipanggil nggak ketemu, cenderung protes, bawa lawyer lagi. Ngapain lo kasih kredit lagi orang kayak gitu? Jadi ini tolong dibedakan, itu karena karakter atau memang dia jadi korban," ucap Nixon.

Sebelumnya, OJK menegaskan bahwa SLIK tidak dimaksudkan menjadi hambatan bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit. SLIK berfungsi sebagai sumber informasi netral untuk mendukung penilaian kelayakan calon debitur.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa status kredit yang tercatat dalam SLIK bukan satu-satunya acuan dalam proses analisis pembiayaan. Lembaga jasa keuangan (LJK) tetap memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti karakter, kapasitas, dan prospek usaha calon debitur.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo membukukan laba Rp687,4 miliar pada September 2025, tumbuh 591,6% (year on year/YoY).

Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran menjelaskan bahwa kontributor utama pertumbuhan laba bersih pada sembilan bulan tahun ini adalah penerapan prudential underwriting perusahaannya yang memadai.

Menurutnya, hasil underwriting, yang menjadi kontributor utama pertumbuhan laba setelah pajak, juga mencatatkan realisasi sebesar Rp838,8 miliar dan tumbuh sebesar 172,1% (YoY).

Tak hanya itu, dia turu menyoroti hal ini juga sejalan dengan strategi diversifikasi portfolio bisnis, yang mana total premi pada bisnis suretyship dan asuransi umum tercatat sebesar Rp609 miliar dan tumbuh sebesar 15% (YoY).

"Peningkatan premi suretyship terjadi pada new dan existing business BUMN dan bisnis asuransi umum yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN," ujar Fankar dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/11/2025).

Tidak sampai di situ, Direktur Keuangan Askrindo, Leonardo Henry Gavaza pun mengatakan pihaknya melakukan optimalisasi penempatan pada instrumen obligasi.

"Hasil dari pengelolaan aset investasi, sampai dengan September 2025 Askrindo mencatat realisasi hasil investasi sebesar Rp571,7 miliar atau tumbuh 13% YoY," kata Leo.

Sebagai informasi, Askrindo memiliki Risk Based Capital (RBC) sebesar 372,3%. Kemudian, pada Juli 2025 Askrindo mendapatkan peringkat idAA+ dengan outlook stable dari Pefindo.

"Askrindo terus berupaya mencatat kinerja yang baik melalui pengembangan strategi inovatif pada bisnis non-program, perluasan akses UMKM terhadap program pemerintah, serta penguatan literasi dan inklusi asuransi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Leo.

Askrindo juga mencatatnya akumulasi volume pertanggungan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp1.096 triliun, dengan total 35,8 juta debitur dan mencakup 61,8 juta tenaga kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo membukukan laba setelah pajak Rp127,30 miliar pada kuartal III/2025.

Direktur Operasional Jasindo Ocke Kurniandi mengemukakan angka tersebut melonjak 288,90% (year on year/YoY) dari Rp32,73 miliar pada kuartal III/2024.

Peningkatan laba tersebut beriringan dengan pendapatan premi yang tumbuh 11,36% (YoY) menjadi Rp3,00 triliun. Adapun, hasil underwriting mencapai Rp299,42 miliar, naik 21,88% (YoY).

“Sementara itu, hasil investasi naik 6,20% YoY menjadi Rp210,8 miliar. Dari sisi permodalan, RBC Jasindo tercatat 173,49%, menandakan kondisi keuangan yang sehat dan pengelolaan risiko yang prudent,” ujar Ocke dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

Ocke mengaku pertumbuhan perusahaannya ini tak lepas dari strategi fokus pada portofolio bisnis yang berkualitas dan penerapan risk management partnership dengan para tertanggung korporasi.

“Kami tidak hanya menjual polis, tetapi hadir sebagai mitra strategis dalam merancang dan mengelola risiko secara menyeluruh,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ocke juga menegaskan lonjakan laba ini dipicu oleh peningkatan efisiensi operasional dan pengendalian risiko klaim.

“Jasindo menerapkan pendekatan underwriting selektif dengan memperhatikan kualitas risiko dan potensi profitabilitas jangka panjang,” tegas dia.

Sektor Energi jadi Penopang Utama

Menilik sisi lini bisnis, Ocke menyebut pertumbuhan premi terbesar berasal dari lini bisnis engineering (rekayasa) yang naik 263,59% YoY menjadi Rp241,35 miliar.

Kemudian, liability tumbuh 124,40% diikuti cargo sebesar 40,22% dan energy onshore sebesar 39,34%. Tak hanya onshore, energy offshore juga menunjukkan peningkatan stabil sebesar 6,78%.

“Total premi dari sektor energi, baik onshore maupun offshore mencapai lebih dari Rp558,17 miliar. Ini menjadikan motor utama pendapatan premi Jasindo hingga kuartal III/2025,” jelasnya.

Sebab demikian, Ocke menekankan sektor energi tetap menjadi keahlian bisnis Jasindo. Melalui pendekatan risk management partnership, memungkinkan Jasindo terlibat sejak tahap survei risiko.