Bisnis.com, JAKARTA — Mandat Bank Indonesia (BI) kian meluas setelah 27 tahun reformasi institusi tersebut. Usai DPR dan pemerintah menyepakati pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), mandat bank sentral menjadi semakin kompleks guna menjawab kebutuhan pertumbuhan ekonomi.

Pada Kamis (4/6/2026), kedelapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan beleid UU P2SK pada Sidang Paripurna. Seluruh partai politik yang terwakili di Senayan memberikan restu agar Omnibus Law Sektor Keuangan ini disahkan menjadi undang-undang.

Sejatinya, UU P2SK ini tidak hanya mengatur ihwal tugas atau mandat dan kelembagaan BI. UU tersebut turut menjadikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lebih independen, menambah mandat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahkan mengakomodasi instrumen pembiayaan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia yakni Danantara.

Namun demikian, perluasan mandat baru BI menjadi salah satu yang paling menyita perhatian. Apalagi, kini bank sentral tengah menjadi sorotan akibat nilai tukar rupiah yang kian melemah diterpa sentimen pasar dan gejolak perang.

Intervensi padahal sudah dilakukan habis-habisan. Cadangan devisa terkuras sampai ke US$146,2 miliar per April 2026 atau turun hingga 6,58% secara tahun berjalan atau year to date (YtD). Outstanding penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tembus hingga Rp957,9 triliun pada periode yang sama.

Kendati demikian, rupiah tetap tak berdaya. Nilai tukar mata uang Garuda sudah terdepresiasi sekitar 7% (YtD) ke lebih dari Rp18.000 per dolar AS. Ini pun sudah bergerak semakin menjauh dari asumsi APBN 2026 yakni Rp16.500.

BI pun menegaskan tak segan-segan untuk meningkatkan intensitas intervensi. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti melalui keterangan tertulis menyebut pihaknya akan terus berada di pasar seiring dengan tensi geopolitik yang belum mereda, serta kebutuhan valas di domestik yang masih tinggi.

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Di bulan yang sama pada 28 tahun yang lalu, atau tepatnya 1998, rupiah juga jatuh ke level terendah yakni Rp16.800. Saat itu terjadi krisis finansial Asia atau yang akrab diingat sebagai krisis moneter (krismon). Namun, usai jatuhnya Orde Baru pada 1988, Presiden ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie justru melakukan putar balik kebijakan negara.

Habibie mengeluarkan UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia (BI). Payung hukum ini memberikan jalan kepada bank sentral untuk mendapatkan independensi sehingga terlepas dari pemerintah. Sebelumnya, BI merupakan bagian dari pemerintahan.

Dalam pertimbangan UU tersebut, dituliskan bahwa "untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen". Saat itu, Pasal 7 UU BI hanya mengatur bahwa tugas bank sentral yakni "mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah".

Setelah itu, ada sekitar empat kali perubahan mandat dan tugas BI selama 27 tahun belakangan. Pada 2004, DPR mempertegas kedudukan lembaga yang berkantor di MH Thamrin ini sebagai institusi yang independen, serta menyempurnakan pengaturan tugas dan wewenang, sekaligus menata fungsi pengawasannya.

Pada 2009, DPR mengesahkan UU No.6/2009 tentang Peraturan Pengganti Pemerintah (Perppu) No.2/2008 yang memperjelas BI sebagai lender of the last resort. Dua tahun setelahnya, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kemudian, pada 2023, UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disahkan dan memberikan mandat baru BI di bidang makroprudensial. Kebijakan ini menjadi amunisi BI untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana mandat baru "dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan".

Selang tiga tahun berikutnya, tugas BI dalam mendukung pertumbuhan kian meluas. Pada rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perubahan atas UU P2SK, Rabu (3/6/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kelembagaan BI adalah satu dari 17 poin substansi yang tertuang dalam revisi omnibus law tersebut.

"Tentang kelembagaan BI, selanjutnya pemerintah sepakat dengan DPR untuk memperkuat pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta.

Usai disetujui oleh seluruh fraksi di Komisi XI DPR, Purbaya menyampaikan bahwa perubahan mandat BI ini tidak jauh berbeda dengan UU P2SK sebelumnya. Tidak hanya itu, fungsi BI yang mendukung penciptaan lapangan kerja pun juga ada pada bank sentral negara lain yakni AS dengan Federal Reserve.

"Jadi bukan hanya stabilitas nilai tukar atau inflasi saja, tetapi juga memerhatikan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Memang seperti itu salah satu praktik di dunia. Jadi bukan hal yang baru," ujarnya kepada wartawan.

Adapun pada rapat pengambilan keputusan tingkat I sore itu, Purbaya juga menjelaskan bahwa aspek kelembagaan BI yang dibahas dalam beleid ini turut mencakup penguatan perlindungan hukum bagi Anggota Dewan Gubernur (ADG), pejabat serta pegawai BI yang melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan itikad baik.

Beberapa aturan terkait bank sentral yang juga tercantum dalam beleid terbaru juga meliputi pengaturan mengenai Rapat Dewan Gubernur, pengisian Anggota Dewan Gubernur pengganti, serta penambahan tugas BI dalam melaksanakan program edukasi maupun pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Tidak hanya itu, di bidang tata kelola dan akuntabilitas, pemerintah dan DPR menyepakati pengaturan mengenai Anggaran Tahunan BI beserta perubahannya yang membutuhkan persetujuan DPR termasuk mengenai standar anggaran tahunan untuk kegiatan operasional bank sentral.

"Kemudian tentang evaluasi kinerja LPS, OJK, dan Bank Indonesia oleh DPR. DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap LPS, OJK, dan BI yang hasil dan rekomendasinya disampaikan kepada otoritas yang bersangkutan dan pemerintah untuk ditindaklanjuti dan bersifat mengikat," ujar pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini.

Tidak Ganggu Independensi

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pun menyampaikan bahwa perluasan mandat maupun aspek kelembagaan BI lainnya di revisi UU P2SK secara umum hanya bersifat penguatan. Dia menyebut tak ada independensi bank sentral yang diganggu.

Menurut Misbakhun, pertumbuhan ekonomi berkualitas secara teoretis mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, itu tetap dalam kerangka besar menjaga stabilitas sistem keuangan.

Politisi Partai Golkar ini pun menyampaikan, tidak ada hierarki maupun prioritas tertentu yang harus diterapkan BI dalam melaksanakan bauran kebijakannya. Semuanya diserahkan ke BI sebagai otoritas moneter.

"Enggak ada [hierarki]. Bagaimanapun juga, kita adalah negara kesejahteraan. Tugas utama kita adalah kesejahteraan, dan itu dicapai dengan cara apa? Tentunya dengan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh instrumen fiskal dalam APBN, dan kebijakan moneter di Bank Indonesia," jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Adapun mengenai evaluasi kinerja, yang juga menyasar pada OJK maupun LPS, Misbakhun menyebut itu bersifat penguatan alih-alih sesuatu yang baru. Pasal 58 ayat (4) UU No.4/2023 juga sudah mengatur bahwa laporan tiga bulanan dan tahunan BI dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur, Anggota Dewan Gubernur dan BI.

Secara spesifik, DPR akan meminta pertanggungjawaban lebih lanjut terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaporkan BI ke depannya. Hasil evaluasi di Komisi XI ini pun nantinya bisa menjadi bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan DPR.

"Komisi XI itu hanya bisa lapor ke pimpinan DPR. Terserah pimpinan DPR mau digunakan untuk apa," jelasnya.

Harus Hati-Hati

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai perluasan mandat BI untuk mencakup penciptaan lapangan kerja harus dilihat dengan sangat hati-hati. Kendati bisa dipahami niatnya, penciptaan lapangan kerja bukan instrumen langsung bank sentral.

Josua mengingatkan bahwa penciptaan lapangan kerja secara langsung lebih banyak ditentukan oleh investasi, pendidikan, industrialisasi, regulasi tenaga kerja, infrastruktur, dan kebijakan fiskal.

Apabila penciptaan lapangan kerja ditempatkan sejajar dengan stabilitas rupiah dan inflasi, maka BI bisa menghadapi tekanan untuk menahan suku bunga terlalu rendah, memperbesar likuiditas, mendorong kredit secara agresif, atau membeli surat utang pemerintah ketika pasar sedang menekan, meskipun kondisi inflasi dan nilai tukar membutuhkan kebijakan yang lebih ketat.

Akibatnya, mandat BI yang terlalu luas akan menjadi sulit diukur.

"Perluasan mandat ke penciptaan kerja berisiko mengaburkan fokus BI terhadap stabilitas harga dan stabilitas keuangan, serta membuka ruang pengaruh politik yang lebih besar jika tidak diimbangi batas hukum yang jelas," jelas Josua kepada Bisnis.

Josua tidak menampik bahwa perluasan mandat BI bisa memberikan ruang berkurangnya independensi bank sentral. Apalagi jika perumusannya terlalu politis dan tidak memiliki urutan prioritas. Dia mencontohkan pada 2006 ketika BI perlu ruang untuk mengambil kebijakan tidak populer dalam jangka pendek demi menjaga stabilitas.

"Bila ruang itu dipersempit oleh target lapangan kerja yang terlalu langsung, kredibilitas BI bisa menurun," tuturnya.

Akan tetapi, koordinasi antara BI dan pemerintah tetap penting. Adanya kebijakan makroprudensial sejak UU No.4/2023 lalu menunjukkan bahwa otoritas moneter tidak lagi hanya bekerja melalui suku bunga, tetapi juga melalui kebijakan yang mendukung pembiayaan ekonomi.

Di sisi lain, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman menyebut mandat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja secara konsep bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Bank Sentral AS merupakan contoh terdekat yang turut memiliki mandat ganda.

Namun, Rizal menjelaskan bahwa konteks Indonesia berbeda. Dia menyebut independensi BI justru menjadi jangkar utama kepercayaan investor di kala rupiah semakin tertekan, volatilitas global tinggi, dan persepsi pasar terhadap fiskal mulai sensitif.

Dia menilai pasar akan lebih fokus pada potensi implikasi terhadap independensi kebijakan moneter dibandingkan sekadar narasi pro-growth itu sendiri.

"Jika mandat BI terlalu melebar dan menimbulkan persepsi adanya intervensi terhadap arah kebijakan moneter, maka risiko tekanan terhadap rupiah, arus modal, dan premi risiko pasar keuangan domestik dapat meningkat," ujar Rizal kepada Bisnis.

Meski demikian, senada dengan Josua, koordinasi kebijakan moneter dan sektor riil dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, sekali lagi, mandat pertumbuhan tidak boleh mengurangi fokus utama BI dalam menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan kredibilitas kebijakan moneter.

"Investor pada dasarnya membutuhkan kepastian bahwa BI tetap independen, profesional, dan tidak menjadi instrumen pembiayaan atau kepentingan jangka pendek pemerintah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi UU, Kamis (4/6/2026).

Keputusan ini diambil oleh persetujuan seluruh anggota DPR pada Sidang Paripurna pagi ini yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Dasco pada Sidang Paripurna tersebut.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir pada forum tersebut.

Sehari sebelumnya, Komisi XI DPR telah menyetujui draf yang sudah selesai dibahas di tingkat Panja tersebut. Rancangan omnibus law sektor keuangan ini telah dibahas sejak 4 Februari 2026.

Rapat Kerja Komisi XI DPR itu diawali dengan laporan panja yang disampaikan oleh Ketua Panja, yang dijabat oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal.

Setelah laporan panja, para anggota dewan juga saling mendengarkan dan menyampaikan pandangan mini seluruh fraksi. Hasilnya, seluruh anggota Komisi Keuangan DPR menyetujui agar rancangan beleid ini dibawa ke Sidang Paripurna.

"Kedelapan fraksi Komisi XI DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi Undang-Undang," ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sambil mengetuk palu sidang dan disetujui oleh seluruh anggota komisi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah menyelesaikan proses pembahasan revisi Omnibus Law Sektor Keuangan yakni UU No.4/2023.

Ketua Panja RUU Perubahan P2SK Mohamad Hekal menjelaskan bahwa secara resmi Komisi XI DPR telah memulai pembahasan revisi omnibus law ini mulai 4 Februari 2026 dalam rapat kerja bersama perwakilan pemerintah, yang di antaranya diwakili oleh Menteri Keuangan.

Kemudian, pembahasan di tingkat panja dimulai sejak 31 Maret 2026, dan dilanjutkan pada 1-2 April 2026, 6-7 April 2026, serta 2-3 Juni 2026, di mana Tim Penyusun dan Tim Sinkronisasi bekerja secara simultan .

Selama proses itu juga, Panja sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pemangku kepentingan lain seperti BI, OJK, LPS, Perbanas, Himbara, asosiasi serta pakar.

Dalam pembahasan, Panja membahas total 1.212 daftar inventarisasi masalah (DIM), dengan perincian 805 DIM Batang Tubuh dan 407 DIM Penjelasan.

"Berdasarkan hasil kerja tim penyusun dan tim sinkronisasi, telah tersusun draf RUU Perubahan UU P2SK yang terdiri 2 pasal romawi dan 105 angka perubahan, dengan total 145 pasal secara keseluruhan," jelas Hekal dalam rapat kerja Komisi XI DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini turut memerinci 17 pokok materi muatan yang telah disepakati pada pembahasan panja, yaitu:

• 1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
• 2. ⁠Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
• 3. ⁠Kelembagaan Bank Indonesia (BI);
• 4. ⁠Evaluasi kinerja LPS, PJK, dan BI oleh DPR;
• 5. ⁠ Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah;
• 6. ⁠Demutualisasi Bursa Efek dalam pasar modal;
• 7. ⁠Transfer margin transaksi pada pasar keuangan;
• 8. Surat utang Danantara;
• 9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;
• 10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;
• 11. Bursa mineral dan komoditas strategis;
• 12. ⁠Aset kripto;
• 13. ⁠Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring;
• 14. Pusat finansial internasional Indonesia;
• 15. Penanganan piutang macet pada UMKM;
• 16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan dan mekanisme keadilan restoratif; dan
• 17. Bank dalam penyehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) dinilai mampu meredam persaingan bunga simpanan yang berlebihan di industri perbankan. Meski demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat menahan dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai keputusan LPS mempertahankan TBP sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah bank umum, 6,00% untuk BPR, dan 2,00% untuk simpanan valuta asing (valas) cukup efektif dalam menjaga disiplin persaingan penghimpunan dana di tengah tren kenaikan suku bunga.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi penting terutama setelah BI menaikkan BI Rate menjadi 5,25% pada Mei 2026, yang berpotensi mendorong bank menawarkan bunga simpanan yang lebih tinggi untuk menarik dana masyarakat.

“Kebijakan ini cukup efektif agar perang bunga simpanan tidak berlebihan,” kata Trioksa kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Meski demikian, Trioksa mengingatkan bahwa efektivitas TBP memiliki keterbatasan lantaran bukan merupakan suku bunga pasar, melainkan batas maksimum bunga simpanan yang dijamin oleh LPS.

Dengan demikian, bank tetap memiliki ruang untuk menawarkan bunga deposito di atas tingkat bunga penjaminan apabila membutuhkan tambahan likuiditas. Namun, konsekuensinya, simpanan dengan bunga di atas TBP tidak akan masuk dalam cakupan penjaminan LPS.

“Artinya, bank tetap bisa menaikkan bunga deposito di atas TBP, tetapi konsekuensinya dana tersebut tidak dijamin LPS,” ujarnya.

Lebih lanjut, Trioksa menyebut bahwa kebijakan mempertahankan TBP dapat membantu menahan kenaikan biaya dana (cost of funds) secara bertahap, sekaligus menjaga persaingan penghimpunan dana tetap sehat. Langkah tersebut juga berpotensi mengurangi tekanan terhadap margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan.

Selain itu, kondisi likuiditas industri perbankan yang masih memadai serta tingkat cakupan penjaminan rekening nasabah yang masih berada di atas 90% turut mendukung efektivitas kebijakan tersebut.

Kendati demikian, Trioksa menilai TBP tidak dapat sepenuhnya meredam dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap strategi penghimpunan dana perbankan.

Sejumlah bank dengan kondisi likuiditas lebih ketat, porsi dana murah (current account savings account/CASA) yang rendah, maupun kebutuhan ekspansi kredit yang tinggi masih berpotensi menaikkan bunga simpanan secara selektif.

“Jadi, kebijakan ini cenderung efektif sebagai stabilisator, tetapi tidak sepenuhnya meredam dampak kenaikan suku bunga BI,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, LPS memutuskan untuk menahan TBP sebesar 3,50% untuk simpanan rupiah di bank umum, 6,00% untuk simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan 2,00% untuk simpanan valuta asing di bank umum. TBP tersebut berlaku sejak 1 Juni—30 September 2026.

Dalam catatan Bisnis, LPS menuturkan bahwa keputusan tersebut mempertimbangkan perkembangan Suku Bunga Pasar (SBP) simpanan rupiah dan valuta asing yang masih menunjukkan kenaikan terbatas, kinerja intermediasi perbankan, khususnya penghimpunan simpanan, yang masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang masih memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang tetap sehat.

Tingkat cakupan penjaminan simpanan juga tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat Undang-Undang, yaitu melebihi 90% dari total rekening nasabah bank.

“Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini dinilai masih memadai untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” tulis LPS dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Sejalan dengan putusan tersebut, LPS memastikan terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan, dan pasar keuangan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS.

LPS terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan dan pasar keuangan ke depan

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk simpanan pada bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan.

TBP simpanan rupiah dan valuta asing (valas) di bank umum diputuskan tetap masing-masing sebesar 3,50 persen dan 2,00 persen. Begitu pula TBP untuk simpanan rupiah di BPR yang tetap sebesar 6,00 persen. TBP tersebut berlaku sejak 1 Juni 2026 sampai dengan 30 September 2026.

“LPS terus melakukan evaluasi terhadap TBP secara berkala untuk menjaga kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi perekonomian, perbankan dan pasar keuangan ke depan. Evaluasi ini dilakukan dalam upaya menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan penjaminan yang dilakukan oleh LPS,” sebut LPS dalam keterangan resmi dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

LPS menyampaikan keputusan untuk menahan TBP salah satunya mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar (SBP) simpanan rupiah dan valas yang masih menunjukkan kenaikan terbatas.

Kinerja intermediasi perbankan khususnya penghimpunan simpanan juga dinilai masih kuat, kondisi likuiditas perbankan yang dinilai masih memadai, serta tingkat persaingan antarbank yang dinilai tetap sehat.

Selain itu, LPS menyampaikan tingkat cakupan penjaminan simpanan tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat undang-undang, yaitu melebihi 90 persen dari total rekening nasabah bank.

Berdasarkan hasil evaluasi LPS, TBP yang berlaku saat ini dipandang masih mampu menjaga tingkat cakupan penjaminan dan kepercayaan nasabah penyimpan.

Data per April 2026 menunjukkan bahwa jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 666,72 juta rekening, yaitu mencakup 99,94 persen dari total rekening.

Sementara itu, jumlah rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin seluruh simpanannya sampai dengan Rp2 miliar mencapai 15,58 juta rekening, yaitu 99,98 persen dari total rekening.

LPS menyatakan, pihaknya akan terus memperkuat pemantauandan asesmen terhadap tingkat cakupan penjaminan tersebut agar tetap selaras dengan dinamika suku bunga pasar dan TBP.

LPS menjamin simpanan nasabah perbankan sepanjang memenuhi tiga kriteria atau disingkat “3T” yaitu tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi TBP, serta tidak terkait dengan tindakan yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

TBP merupakan batas maksimum suku bunga simpanan agar simpanan nasabah memenuhi salah satu kriteria program penjaminan simpanan LPS.

LPS pun kembali mengimbau masyarakat untuk memperhatikan tingkat bunga simpanan yang ditawarkan bank. Selain itu, LPS juga meminta perbankan untuk secara aktif dan transparan menyampaikan informasi mengenai TBP melalui seluruh kanal komunikasi, termasuk kanal digital, sebagai bagian dari transparansi dan perlindungan nasabah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sukses mencuri perhatian dalam gelaran Jogja Financial Festival 2026. Booth milik lembaga independen ini terpantau dipadati pengunjung yang didominasi kelompok siswa SMA asal Yogyakarta.

Guna mendekatkan diri dengan generasi muda, LPS mengemas program literasi keuangan lewat berbagai aktivitas seru. Salah satunya adalah kuis berhadiah boneka maskot bagi peserta yang berhasil mengumpulkan poin minimal 8.000.

Selain itu, tersedia juga fasilitas stan foto berbasis teknologi Artificial Intelligence (AI), yang memungkinkan pengunjung menyunting hasil foto mereka dengan berbagai visual unik, seperti mengenakan baju perang.

Daya tarik booth makin lengkap dengan kehadiran tantangan permainan digital Teka-Teki Silang (TTS) dan game "Aman Go". Untuk berpartisipasi, pengunjung cukup memindai kode QR pada layar dan menyelesaikan permainan secara tepat dan cepat. LPS menyediakan berbagai hadiah menarik pada setiap putaran permainan bagi 10 peserta dengan nilai tertinggi.

Rincian hadiahnya meliputi voucher Canva Bisnis gratis untuk Juara 1, voucher Spotify Premium gratis untuk Juara 2, voucher belanja senilai Rp50 ribu untuk Juara 3, serta voucher belanja UMKM senilai Rp25 ribu bagi pemenang di peringkat 4 hingga 10.

Kehadiran LPS di festival keuangan ini juga menjadi representasi nyata dari visi lembaga untuk menjadi otoritas resolusi yang terdepan dan terpercaya di kawasan regional. Visi tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan penjaminan serta resolusi bank dan perusahaan asuransi, guna ikut serta memelihara stabilitas sistem keuangan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut, LPS mengemban sejumlah misi krusial. Mulai dari menyelenggarakan penjaminan simpanan nasabah bank dan polis asuransi demi melindungi masyarakat, hingga melaksanakan resolusi bank dan perusahaan asuransi secara kredibel.

Selain itu, LPS juga berperan aktif dalam penanganan krisis sistem keuangan melalui program restrukturisasi perbankan yang efektif untuk menjaga stabilitas nasional. Melalui kehadiran di ruang publik seperti Jogja Financial Festival, LPS sekaligus menjalankan misi pentingnya dalam menggalakkan edukasi dan literasi keuangan serta pemberdayaan masyarakat.

Jogja Financial Festival adalah acara edukatif dan interaktif yang diinisiasi oleh LPS bekerja sama dengan CT Corp untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Festival ini secara khusus dirancang guna memperluas wawasan generasi muda dan mendorong penciptaan ekosistem keuangan yang kuat.

Kegiatan ini beragendakan mulai kelas edukasi, kelas bisnis, dan diskusi interaktif bersama tokoh pemerintah, regulator, akademisi, dan pelaku industri keuangan; pemeran industri keuangan dari lembaga perbankan, asuransi, dan investasi; hingga hiburan, termasuk sajian musik, sesi stand up comedy, hingga ajang lari Jogja Run D-City.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menekankan edukasi keuangan tidak boleh bersifat eksklusif dan harus dilakukan secara masif saat membuka acara Jogja Financial Festival di Jogja Expo Centre (JEC), Jumat (21/5).

Anggito mengatakan saat ini terjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan, di mana anak-anak muda mulai membuka akun investasi, namun belum mampu menyusun perencanaan keuangan.

Kemudian masyarakat semakin aktif bertransaksi digital tetapi banyak rekening yang masih pasif. Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang terjebak pinjaman online dan judi online yang sarat teknologi.

"Kita tidak boleh membiarkan teknologi tumbuh lebih cepat daripada etika literasi dan tanggung jawab finansial terhadap bangsa. Namun kita harus tetap optimistis," ucap Anggito.

Dia juga mengingatkan, perkembangan teknologi juga membuat kejahatan keuangan menjamur, dan investasi semu yang memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat juga semakin banyak. Anggito menekankan, di sinilah pentingnya literasi secara menyeluruh, terutama dengan besarnya jumlah usia produktif.

"Indonesia memiliki 190 juta penduduk usia produktif. Ini adalah bonus demografi terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Generasi muda Indonesia adalah generasi paling digital, paling terkoneksi dan paling kreatif yang pernah kita miliki," kata dia.

Anggito menegaskan, generasi muda bukan hanya konsumen dari teknologi keuangan, melainkan harus menjadi investor produktif, entrepreneur baru hingga pencipta inovasi.

"Pertumbuhan investasi ritel Indonesia terus meningkat setiap tahun dengan dominasi usia muda, mahasiswa dan pelajar yang semakin besar. Ini sinyal positif. Tetapi optimisme tanpa literasi dapat berubah menjadi spekulasi," ujar Anggito.

Jogja Financial Festival 2026 yang berlangsung selama 22-23 Mei, akan dihadiri lebih dari 10 ribu peserta secara fisik dari berbagai daerah, profesi, pendidikan dan lintas generasi. Festival ini pun diharapkan bisa mengubah pendekatan literasi keuangan yang tidak boleh eksklusif dan hadir dalam bahasa sederhana, populer, kreatif dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

"Karena itu kami menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif melibatkan sekolah, melibatkan kampus, komunitas kreatif, UMKM, media digital, artis nasional dan lokal hingga kegiatan olahraga," ujar Anggito.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyoroti generasi yang melek digital dan matang secara finansial dalam acara pembukaan Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Centre (JEC), Jumat (21/5).

Anggito menganggap ajang Jogja Financial Festival 2026 sangat penting untuk membangun generasi yang melek digital dan matang secara finansial. Anggito mengingatkan edukasi keuangan tidak boleh bersifat eksklusif atau hanya dipahami oleh regulator dan pelaku industri.

"Literasi keuangan harus hadir dalam bahasa yang sederhana populer, kreatif dan dekat dengan kehidupan masyarakat," ucap Anggito dalam pidatonya.

Anggito mengatakan LPS merasa wajib hadir dengan pendekatan yang lebih inklusif dalam memberikan edukasi literasi keuangan. LPS pun merangkul semua sekolah, kampus, insan media, influencer, artis hingga olahragawan.

Dalam sambutannya, Anggito juga menuturkan paradoks sektor keuangan Indonesia, yakni era digitalisasi dan teknologi keuangan serta risiko di dalamnya bergerak lebih cepat dibandingkan pemahaman manusianya.

"Kita sedang memasuki era ketika uang bergerak lebih cepat daripada pemahaman manusia tentang risiko keuangan itu sendiri," kata Anggito.

"Namun pada saat yang sama daya tahan literasi belum tumbuh secepat perkembangan industrinya. Inilah paradoks sektor keuangan Indonesia hari ini," ucap Anggito.

Menurut dia, artificial intelligence (AI) mulai mengganti banyak model bisnis. Transaksi keuangan digital sangat cepat berlangsung dalam hitungan detik. Produk investasi keuangan bertumbuh dan semakin beragam memberikan manfaat.

"Artificial Intelligence (AI) mulai mengganti banyak model bisnis kita. Transaksi keuangan digital sangat cepat berlangsung dalam hitungan detik. Produk investasi keuangan bertumbuh dan semakin beragam memberikan manfaat. Namun, pada saat yang sama, daya tahan literasi masyarakat belum tumbuh secepat perkembangan industrinya," ucapnya.

Selain itu, Anggito juga menyinggung maraknya pinjaman online ilegal, judi digital, hingga investasi bodong yang memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat.

"Pinjaman online ilegal tumbuh cepat, judi digital menyusup melalui platform teknologi, kejahatan keuangan menjamur, investasi semu terus memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat," ucap Anggito.

Dalam kesempatan itu, Anggito mengatakan Financial Festival 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran lembaga keuangan maupun seminar ekonomi. Festival tersebut disebut sebagai ruang kolaborasi antara regulator, industri, kampus, komunitas kreatif, hingga generasi muda.

Ia menyebut lebih dari 10 ribu peserta diperkirakan hadir dalam kegiatan tersebut. Sejumlah agenda turut digelar, mulai dari edukasi keuangan, pelibatan UMKM dan komunitas kreatif, hingga Jogja City Run yang diikuti ribuan pelari.

"Kita ingin memulai gerakan baru, membangun generasi yang tidak hanya melek digital, tapi juga matang secara finansial," ucap Anggito.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 73,54 poin atau 1,15 persen ke level 6.297 pada perdagangan Rabu (20/5) pagi.

Melansir RTI Business per pukul 09.01 WIB, IHSG dibuka di level 6.352 dan sempat bergerak ke posisi tertinggi harian di 6.355. Namun, tekanan jual membuat indeks turun hingga menyentuh level terendah di 6.296 pada awal perdagangan.

Sebanyak 123 saham menguat, sementara 333 saham melemah dan 192 saham bergerak stagnan.

Sementara itu, volume perdagangan mencapai 791 juta saham dengan nilai transaksi sebesar Rp456 miliar dan frekuensi perdagangan sebanyak 78.784 kali transaksi.

Pelemahan ini terjadi seiring dengan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyampaikan pidato Rapat Paripurna DPR pada Rabu ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pesan penting pada saat pidato di Rapat Paripurna DPR pada Rabu (20/5).

Purbaya mengatakan pesan-pesan penting itu ada di Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) yang akan disampaikan besok oleh Prabowo.

"Itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden, jadi harus dia yang ngomong, bukan saya," katanya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Purbaya mengatakan kehadiran Prabowo besok di DPR menyampaikan KEM PPKF merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah. Menurutnya, tidak ada alasan khusus mengapa Prabowo akan menyampaikan KEM-PPKF sendiri besok, selain untuk menyampaikan sejumlah pesan penting.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga berkelakar dirinya senang jika Prabowo yang menyampaikan KEM-PPKF karena jadinya bukan dia yang harus memaparkannya.

"Enggak ada (alasan khusus). Kan bebas, enggak ada hukumnya kan? Saya pikir enggak ada undang-undangnya kan. Kebetulan Presiden mau ngomong, ya enggak apa-apa. Saya sih senang. Kenapa? Gue enggak ngomong," kata Purbaya diikuti tawa dari dirinya.

Merujuk agenda, rapat paripurna rencananya akan dimulai pukul 09.00 WIB. Prabowo akan berpidato selama 45 menit. Dia dijadwalkan bakal menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027.

Jadi kami akan membuat suatu data ataupun informasi data yang kami kelola secara real time

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan teknologi core system untuk memperoleh data perbankan secara real time sehingga dapat meningkatkan akurasi penjaminan dan proses resolusi bank.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS saat ini memantau 1.594 bank yang terdiri dari bank umum, bank syariah, bank daerah, bank digital, hingga bank perekonomian rakyat (BPR). Namun, proses pendeteksian data masih menghadapi latensi hingga 30 hari.

“Jadi kami akan membuat suatu data ataupun informasi data yang kami kelola secara real time. Ini tentu juga akan bisa meningkatkan akurasi, validasi data dalam rangka penjaminan dan resolusi,” kata Anggito dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Anggito menjelaskan bahwa persoalan latensi data perbankan, terutama pada BPR, karena laporan keuangan yang disampaikan kepada LPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki jeda waktu sekitar satu bulan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi LPS yang membutuhkan data real time dalam proses resolusi bank. Selama ini, ujar Anggito, proses resolusi kerap menggunakan cut-off date data satu bulan sebelumnya sehingga perubahan data pada periode terakhir harus diverifikasi ulang secara manual.

Akibatnya, LPS menghadapi sekitar 20 gugatan hukum yang mayoritas dipicu perbedaan atau ketidakakuratan data, khususnya pada BPR.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, LPS akan mengembangkan pengelolaan data real time berbasis artificial intelligent (AI) melalui sovereign cloud guna menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

Anggito menambahkan bahwa program tersebut nantinya juga dapat dimanfaatkan bersama OJK. Pada tahap awal, core system tersebut akan diuji coba kepada BPR agar sistem mereka dapat terhubung langsung dengan sistem LPS.

“Kita mau dicobakan ke BPR-BPR dulu, karena BPR ini akan kita bikinkan core system-nya, mereka nyambung kepada sistem kita supaya nanti kita bisa mendapatkan data real time pada waktunya,” kata Anggito.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah sudah melakukan intervensi di pasar obligasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Purbaya mengatakan pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp2 triliun per hari untuk menyerap obligasi di pasar. Namun, realisasi penyerapannya sejauh ini berkisar Rp600 miliar.

"Kemarin saja saya sudah targetkan serap Rp2 triliun, hanya dapat Rp600 miliar. Artinya yang jual juga sedikit sebetulnya," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

"Jadi kita memastikan harga bond tetap terkendali itu," jelasnya.

Purbaya mengatakan intervensi di pasar obligasi sudah dilakukan sejak Kamis pekan lalu dan masih terus dipantau perkembangannya.

Ia menjelaskan intervensi saat ini dilakukan melalui skema cash management, bukan menggunakan Bond Stabilization Framework (BSF).

[Gambas:Youtube]

Menurut dia, kondisi pasar saat ini belum cukup parah, sehingga pemerintah belum perlu mengaktifkan BSF.

"Kalau framework nanti saya panggil SMI dan lain-lain untuk ikut, tapi sekarang belum separah itu keadaannya, masih relatif lumayan lah," ujar Purbaya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pernah mengatakan kalau kucuran Rp2 triliun ini merupakan strategi manajemen keuangan belaka, jadi uang itu pun tidak hilang.

"Cuma diputar saja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena enggak, uangnya enggak keluar lagi," ucap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/5).

Purbaya berharap dengan masuknya intervensi pemerintah ke pasar obligasi ini nili tukar rupiah pun akan kembali stabil dalam waktu dekat.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah berada tercatat berada pada level Rp17.720 per dolar AS pada pukul 14.41 WIB Selasa ini. Rupiah melemah 52 poin atau 0,29 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan total aset mencapai Rp303,5 triliun hingga akhir 2026. Target tersebut seiring dengan proyeksi peningkatan pendapatan lembaga penjamin simpanan tersebut sepanjang tahun ini.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu mengatakan berdasarkan kinerja yang tengah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total aset LPS hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp276,2 triliun.

Dalam paparannya di Komisi XI DPR RI, Selasa (19/5/2026), Anggito menyebut LPS membukukan pendapatan sebesar Rp37,6 triliun sepanjang 2025. Adapun pada 2026, pendapatan diproyeksikan meningkat menjadi Rp40,3 triliun.

“Kami tidak menargetkan pendapatan, namun agar lebih kredibel, lebih sehat sehingga bisa mencapai 2,5% dari DPK [dana pihak ketiga] dan bisa memberikan pendapatan non pajak kepada negara,” kata Anggito.

Selain target keuangan, LPS juga berencana membentuk kantor wilayah baru di Jakarta yang akan membawahi wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Menurut Anggito, pembentukan kantor wilayah tersebut sejalan dengan mandat baru regulasi LPS yang meminta lembaga itu melakukan intervensi lebih dini terhadap bank bermasalah melalui penguatan bank sakit.

Untuk mendukung fungsi tersebut, LPS juga akan membangun sistem pelaporan data secara real time guna memantau 1.549 bank yang terdiri atas bank umum, bank syariah, bank pembangunan daerah, bank digital, hingga bank perekonomian rakyat.

“Selama ini dalam pendeteksian data, ada lag hingga 30 hari,” ujar Anggito.

Dia menambahkan, persoalan keterlambatan data turut memicu lebih dari 20 tuntutan hukum yang dihadapi LPS, terutama terkait penutupan BPR.

Selain itu, LPS juga berencana membangun kantor pusat baru yang akan terintegrasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan guna memperkuat koordinasi antarotoritas sektor keuangan.

“Lokasinya kami sedang finalisasi,” katanya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan masih ada 15 juta penduduk usia produktif di Indonesia yang belum memiliki rekening bank.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan angka tersebut memang menurun dibanding tahun lalu. Namun, ini masih menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan nasional.

"Sampai saat ini masih terdapat 15 juta penduduk Indonesia di usia produktif yang belum memiliki rekening bank, menurun 3 juta pada tahun 2025," kata Anggito dalam konferensi pers Hasil Rapat Berskala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Menurut dia, LPS bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan memperkuat program literasi dan inklusi keuangan agar semakin banyak masyarakat mengakses layanan perbankan.

Dalam kesempatan sama, Anggito juga memastikan kondisi sektor perbankan nasional masih stabil. Ia menyebut pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) per Maret 2026 mencapai 13,57 persen, sedangkan kredit tumbuh 9,6 persen.

Dari sisi penjaminan simpanan, LPS mencatat cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap berada di atas 90 persen, baik untuk bank umum maupun BPR/BPRS.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, porsi simpanan bank yang berada di atas tingkat bunga penjaminan tercatat sebesar 30 persen per Maret 2026.

Anggito mengatakan LPS bersama anggota KSSK juga terus memperkuat keamanan siber di sektor keuangan, terutama bagi bank dan lembaga jasa keuangan kecil.

"Kami bersama dengan anggota KSSK memperkuat infrastruktur dan kapasitas teknologi informasi terutama di bank dan lembaga jasa keuangan kecil yang selama ini belum optimal dalam mengelola aspek keamanan cyber," ujarnya.