JAKARTA, KOMPAS.com - Kelas menengah Indonesia berada dalam fase perubahan yang signifikan.

Riset terbaru Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) 2026 memotret kelompok ini bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai kelompok yang tengah menghadapi tekanan struktural sekaligus beradaptasi secara aktif.

Laporan yang dirilis Katadata Insight Center (KIC) ini disusun melalui survei nasional terhadap 1.000 responden pada periode kuartal IV 2025 hingga kuartal I 2026.

Riset ini secara khusus menggali kondisi ekonomi, perilaku konsumsi, strategi keuangan, hingga kecemasan masa depan kelas menengah.

Co-founder & CEO Katadata Indonesia Metta Dharmasaputra berharap hasil riset ini dapat menjadi acuan dalam memahami kondisi kelas menengah.

“Mudah-mudahan KIMCI di tahun keduanya bisa menjadi acuan untuk memahami peta lanskap middle class di Indonesia,” ujar Metta dalam pernyataan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Kelas menengah Indonesia: menyusut, tapi tetap dominan

Salah satu temuan utama dalam KIMCI 2026 adalah menyusutnya jumlah kelas menengah.

Data menunjukkan proporsi kelas menengah turun dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 16,9 persen pada 2024. Di sisi lain, kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) justru meningkat hingga 48,8 persen.

Penurunan ini terjadi di tengah peran kelas menengah yang masih sangat dominan dalam ekonomi.

Pada 2024, kelompok ini menyumbang 81,5 persen dari total konsumsi rumah tangga. Sementara konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 58,8 persen terhadap PDB Indonesia.

Dalam laporan KIMCI disebutkan, kelas menengah merupakan tulang punggung perekonomian, motor penggerak konsumsi, penopang stabilitas, dan menjadi kunci bagi pertumbuhan ke depan.

Namun, tren penurunan jumlah tersebut menjadi sinyal penting. Riset ini menyebut kondisi tersebut sebagai indikasi meningkatnya kerentanan kelas menengah.

“Alarm sunyi” tekanan ekonomi

KIMCI 2026 menggambarkan situasi kelas menengah sebagai sebuah “alarm sunyi” yang mencerminkan tekanan ekonomi yang tidak selalu terlihat, tetapi nyata dirasakan.

Tekanan ini berasal dari kombinasi kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pendapatan, dan meningkatnya kebutuhan dasar.

Dalam laporan disebutkan, kelas menengah tidak hanya berjuang untuk naik, tetapi juga bertahan agar tidak turun.

Tekanan tersebut tercermin dalam empat sumber keresahan utama, yakni sebagai berikut.

• Kecukupan penghasilan terhadap kebutuhan hidup
• Kesulitan memiliki rumah
• Biaya pendidikan yang terus meningkat
• Risiko biaya kesehatan, terutama di masa tua

Keempat aspek ini saling terkait dan memperlihatkan bagaimana ruang keuangan kelas menengah semakin terbatas.

Daya beli melemah, konsumsi bergeser

Hasil riset juga menunjukkan perubahan signifikan dalam pola konsumsi.

Kelas menengah kini meningkatkan porsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok, seperti makanan dan rumah tangga, sementara pengeluaran untuk barang tahan lama dan jasa menurun.

Perubahan ini menjadi indikator melemahnya daya beli.

“Penurunan konsumsi pada kategori ini mencerminkan adanya tekanan ekonomi yang menyebabkan daya beli kelas menengah menurun,” demikian temuan dalam laporan KIMCI.

Selain itu, inflasi disebut turut mendorong perubahan perilaku konsumsi, di mana masyarakat lebih fokus pada kebutuhan esensial.

Struktur keuangan kelas menengah Indonesia: tertekan tapi tetap disiplin

KIMCI 2026 juga mengungkap struktur keuangan rumah tangga kelas menengah. Sebanyak 40,5 persen pendapatan digunakan untuk konsumsi harian, sementara 16,4 persen dialokasikan untuk cicilan atau pinjaman.

Artinya, lebih dari separuh pendapatan terserap untuk kebutuhan rutin dan kewajiban finansial.

Di sisi lain, kelas menengah tetap mengalokasikan 21,8 persen pendapatan untuk tabungan dan investasi.

Temuan ini menunjukkan adanya disiplin finansial di tengah keterbatasan ruang fiskal rumah tangga.

Namun, tekanan tetap terasa. Sebanyak 63,6 persen responden mengaku pernah mengalami kondisi di mana pengeluaran lebih besar daripada penghasilan.

Situasi ini menggambarkan rapuhnya ketahanan finansial kelas menengah terhadap guncangan ekonomi.

Side hustle jadi “lapisan pengaman”

Salah satu respons paling nyata terhadap tekanan ekonomi adalah meningkatnya pekerjaan sampingan alias side hustle.

Riset menunjukkan sekitar 46,3 persen responden memiliki pekerjaan sampingan, dan 94,8 persen dari mereka berencana melanjutkannya dalam lima tahun ke depan.

Fenomena ini mencerminkan perubahan cara pandang terhadap pendapatan.

Vice President Finance & Business Development Katadata Ivan Triyogo Priambodo menyebut bahwa pekerjaan sampingan kini bukan sekadar tambahan.

“Bagi kelas menengah satu sumber pendapatan tidak lagi cukup untuk memberikan kepastian karena itu pekerjaan sampingan bukan sekedar tambahan melainkan sebuah lapisan pengaman,” ujar Ivan.

Motivasi utama melakukan side hustle adalah untuk meningkatkan pendapatan (53,1 persen) dan menambah tabungan (41,5 persen).

Namun, pekerjaan sampingan juga mulai dimanfaatkan untuk pengembangan diri dan persiapan jangka panjang, seperti wirausaha.

Investasi bergeser jadi alat bertahan

KIMCI 2026 juga mencatat perubahan penting dalam perilaku investasi. Kepemilikan instrumen investasi seperti saham, reksa dana, dan aset kripto menunjukkan tren peningkatan.

Namun, motivasi investasi mengalami pergeseran.

Investasi tidak lagi hanya bertujuan untuk pertumbuhan kekayaan, tetapi menjadi strategi untuk menjaga daya beli di tengah inflasi.

Hal ini terlihat dari motivasi utama menabung dan berinvestasi yang didominasi oleh kebutuhan darurat (66,8 persen).

Motivasi lain termasuk menjaga aset dari inflasi (33 persen) dan mencari penghasilan tambahan (30,1 persen).

Dalam laporan disebutkan bahwa investasi kini lebih berfungsi sebagai alat defensif untuk menjaga stabilitas keuangan rumah tangga.

Konsumen semakin berbasis nilai

Perubahan juga terlihat pada perilaku konsumsi.

Sebanyak 49,5 persen responden menyebut kualitas, kegunaan, dan pengalaman sebagai faktor utama dalam membeli produk, sementara harga hanya dipilih oleh 12,5 persen responden.

Hal ini menunjukkan pergeseran menuju konsumsi berbasis nilai.

“Kelas menengah kini berevolusi menjadi konsumen cerdas yang lebih memprioritaskan fungsi dan ketahanan produk dibandingkan sekadar harga murah,” demikian temuan dalam laporan KIMCI.

Temuan ini juga diperkuat oleh pernyataan Ivan.

“Keputusan belanja tidak semata-mata ditentukan harga yang paling murah. Yang semakin penting bagi mereka adalah nilai,” ujarnya.

Tekanan pada hunian, pendidikan, dan kesehatan

Riset KIMCI juga menyoroti tiga sektor utama yang menjadi sumber tekanan terbesar.

Pertama, hunian. Sebanyak 35 persen responden menyebut harga rumah yang mahal sebagai hambatan utama, sementara 29 persen menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.

Kedua, pendidikan. Hampir seluruh responden (99 persen) berharap anaknya memiliki pendidikan yang lebih tinggi, tetapi biaya pendidikan menjadi salah satu aspek dengan penilaian terendah.

Ketiga, kesehatan. Biaya kesehatan dinilai sebagai risiko terbesar yang dapat mengganggu stabilitas keuangan.

Dalam laporan disebutkan, biaya kesehatan dipandang sebagai “bom waktu” yang dapat menguras tabungan dalam waktu singkat.

Kecemasan masa depan meningkat

Selain tekanan saat ini, riset juga menunjukkan meningkatnya kecemasan terhadap masa depan.

Penurunan kondisi kesehatan menjadi kekhawatiran terbesar, dengan persentase mencapai 62,3 persen. Disusul kekhawatiran terhadap ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup setelah pensiun (47,1 persen).

Meski demikian, kesadaran untuk mempersiapkan masa depan sudah mulai terlihat.

Berbagai langkah dilakukan, seperti menerapkan pola hidup sehat (64,2 persen), menyiapkan tabungan darurat (56,7 persen), dan mulai berwirausaha (51,3 persen).

Namun, laporan mencatat bahwa kesiapan tersebut masih belum optimal karena keterbatasan ruang finansial.

Peran kebijakan publik

Di tengah tekanan tersebut, riset KIMCI menekankan pentingnya peran kebijakan publik.

Research Analyst Katadata Insight Center Kholis Dana P. menyebut bahwa kebijakan harus mampu menjaga daya beli dan mendukung keberlanjutan kelas menengah.

“Kebijakan publik memiliki peran penting mulai dari menjaga daya beli, mengendalikan biaya hidup, memperluas akses terhadap pekerjaan, hingga perlindungan sosial yang adaptif,” kata Kholis.

Ia juga menegaskan bahwa kelas menengah harus tetap didorong untuk berkembang.

“Kelas menengah bukan hanya tentang perlindungan, tetapi tentang memastikan mereka tetap tumbuh dan berkontribusi secara berkelanjutan,” ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Aktivitas belanja masyarakat Indonesia tetap menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Hal ini terlihat dari meningkatnya konsumsi selama periode Ramadan hingga Idulfitri 2026 yang lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Laporan Mandiri Institute mencatat Mandiri Spending Index (MSI) tumbuh 2,9 persen dibandingkan periode pra-Ramadan. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran 2,8 persen, mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

Kelas menengah jadi motor utama konsumsi

Penguatan konsumsi terutama ditopang oleh kelompok menengah yang mencatat pertumbuhan sebesar 4,1 persen, lebih tinggi dari kelompok bawah sebesar 2,1 persen dan atas sebesar 2,6 persen. Data ini menegaskan peran strategis kelompok menengah dalam menjaga momentum konsumsi domestik.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, pertumbuhan belanja kelompok menengah tercatat 1,4 hingga 2 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.
Kondisi ini menunjukkan kontribusi signifikan kelas menengah sebagai penggerak utama konsumsi, khususnya pada periode pencairan tunjangan hari raya (THR).

“Kelompok menengah menjadi penggerak utama akselerasi belanja, khususnya pada periode THR, sehingga berkontribusi besar terhadap penguatan konsumsi secara keseluruhan,” ujar Asmo sapaan akrab Andry Asmoro, dalam keterangan resminya, Kamis, 16 April 2026.

Gen Z paling agresif dalam belanja

Jika dilihat berdasarkan usia, konsumsi utamanya didorong oleh kelompok generasi muda. Mandiri Institute mencatat, tingkat konsumsi generasi Gen Z tumbuh 4,4 persen, lebih tinggi dibandingkan kelompok usia Milenial sebesar 3 persen dan Gen X sebesar 1,4 persen.

Dari sisi jenis belanja, pertumbuhan belanja didominasi oleh sektor non-esensial seperti fashion (6,4 persen), beauty care (4,9%), dan elektronik (4,7 persen). Hal ini berbeda dengan periode Ramadan-Lebaran 2025, dimana kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu belanja dengan pertumbuhan tertinggi.

“Kenaikan pada kategori ini mencerminkan peningkatan kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan konsumsi diskresioner selama periode Ramadan-Lebaran 2026,” ujar Asmo.

Secara keseluruhan, penguatan konsumsi domestik menegaskan peran permintaan dalam negeri sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari efektivitas kebijakan pemerintah serta sinergi terintegrasi lintas sektor dalam menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui mekanisme distribusi THR yang berjalan lancar dan tepat waktu pada tahun ini.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketimpangan antara masyarakat atas dengan menengah-bawah semakin melebar, setidaknya apabila dilihat dari pertumbuhan konsumsi per kapita. Masalahnya, jika terus berlanjut maka berbagai permasalahan ekonomi menanti.

Fenomena ketimpangan konsumsi tersebut disebutK-shaped consumptionalias pola konsumsi berbentuk K. Sebutan tersebut dipakai karena menunjukkan konsumsi masyarakat terbelah menjadi dua arah.

Di satu sisi, konsumsi kelompok atas meningkat sehingga secara grafis menunjukkan garis naik; sebaliknya, konsumsi kelompok menengah-bawah melemah atau menunjukkan garis turun sehingga membentuk pola huruf K.

Fenomena pola konsumsi berbentuk K itulah yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan bertajuk Demographic & Consumption Insight 2025, Mandiri Institute menemukan bahwa konsumsi kelas atas meningkat tajam sementara kelas menengah melemah.

Pada 2025, pertumbuhan konsumsi kelas atas (persentil 99-100) tumbuh 7,9% secara tahunan (year on year/YoY). Pada saat yang sama, pertumbuhan konsumsi kelas menengah (persentil 81-99) hanya mencapai 3,04% YoY—lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 4,57% YoY.

"Ini menunjukkan makin membesarnya ketimpangan ya. Bahwa ketimpangannya makin besar.," ujar Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Ketimpangan tersebut tak terlepas distribusi pendapatan yang semakin tidak merata. Menurut Deni, ketidakmerataan pendapatan tersebut terakselerasi akibat pandemi Covid-19.

Saat itu, sambungnya, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Masalahnya, pemulihan pasar tenaga kerja sangat lambat.

Dia tidak menampik bahwa jutaan lapangan kerja tetap tercipta pasca pandemi. Hanya saja, yang tercipta lebih banyak pekerjaan informal dengan gaji tidak pasti atau rendah.

Terbukti, data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Mandiri Institute menunjukkan pada 2025, proporsi pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai sebesar 57% atau lebih rendah dari proporsi pra-pandemi (58%).

Tak sampai situ, data Mandiri Institute yang diolah dari survei sosial ekonomi nasional 2025 juga menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah pun menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025.

Data tersebut menunjukkan berlanjutnya fenomena penurunan kelas menengah di Indonesia, setidaknya sejak 2019. Sebelumnya, BPS mengungkapkan setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta selama 2019—2024.

Artinya, dari 2019—2025, jumlah kelas menengah sudah berkurang sekitar 10,6 juta. Penurunan ini menyebabkan proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus menjadi 16,6% (2025), dari posisi 21,4% (2019).

Nasib kelas menengah itu tidak banyak dialami kelas atas. Deni menjelaskan penghasilan kelas atas tidak hanya berasal dari slip gaji namun juga banyak dari aset finansial atau pendapatan pasif seperti imbal hasil obligasi, dividen saham, emas, properti, dan sejenisnya.

"Jadi kalaupun harga barang, inflasi itu meningkat, dia masih bisacover[menutupi] itu. Sementara yangmiddle class[kelas menengah] kan dia enggak punya aset. Dia cuma bergantung dari gaji, sementara gajinya naik enggak secepat peningkatan harga barang," ujar Deni.

Singkatnya, pendapatan kelompok menengah-bawah semakin terkikis inflasi, sementara pendapatan kelompok atas terus bertambah lewat berbagai aset finansial dan pendapatan pasifnya.

Lampu Kuning Ekonomi

Pertanyaannya: apa dampak ekonomi makro dari fenomena konsumsi berbentuk K?

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengingatkan bahwa kelas atas merupakan kelompok yang cenderung menabung pendapatannya daripada membelanjakannya. Sebaliknya, kelas menengah-bawah merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak menggunakan pendapatan untuk belanja.

Singkatnya, pertumbuhan ekonomi ke depan akan terpengaruh secara negatif karena konsumsi merupakan kontributor utama pembentukan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal IV/2025 misalnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 53,88% terdampak pembentukan PDB.

"Apabila tidak teratasi semakin lama ketimpangan semakin lebar dan pertumbuhan ekonomi akan stagnan," singkat Riefky kepada Bisnis, Selasa (24/4/2026).

Senada, Deni menjelaskan jika fenomena konsumsi berbentuk K ini terus-terusan berlanjut maka konsumsi akan semakin timpang. Akibatnya, struktur pertumbuhan ekonomi akan semakin rapuh karena hanya tergantung ke kelompok paling kecil yaitu kelas atas.

"Seharusnya kanmiddle class-nya [kelas menengahnya] yang membesar. Ini sementaramiddle class-nya kan makin mengecil. Jadi itu enggaksustainable[berkelanjutan] secara makro," tutup pengajar di Prasetya Mulya Business School itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melaporkan, jumlah dan persentase penduduk kelas menengah terus menurun sejak pandemi Covid-19.

Tren penurunan kelas menengah ini juga berlanjut setelah masa pandemi atau pada periode 2022 hingga 2024.

Sebaliknya, jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso menjelaskan, sekitar 53,88 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2025 berasal dari konsumsi rumah tangga.

"80 persenan lebih itu dari kelas menengah, kelas menengah plus yang aspiring middle class, sehingga memang sangat penting sekali posisi kelas menengah," kata dia dalam UOB Media Editors Circle How the Middle Class Thrives in Economics Volatility, Senin (2/3/2026).

Pria yang karib disapa Susi tersebut menambahkan, sebelum pandemi Covid-19 jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 21,5 persen.

Sementara semenjak pandemi usai, jumlah kelas menengah terus turun dari 19,82 persen pada 2021, hingga menjadi 17,13 persen pada 2024.

"Padahal kan konsumsi kita 54 persen dari konsumsi rumah tangga," ucap dia.

Susi mengungkapkan, sebenarnya kelas menengah adalah kontributor utama untuk konsumsi rumah tangga.

Secara persebaran wilayah, ia berujar, saat ini sebanyak 73 persen kelas menengah tinggal di kawasan perkotaan.

Sementara masyarakat yang menuju kelas menengah yang tinggal di perkotaan mencapai 60 persen.

"Selama beberapa tahun, kelas menengah cenderung berkembang di sektor jasa," ungkap dia.

Kelas menengah juga terlihat lebih banyak memiliki pekerjaan di sektor formal, meskipun jumlahnya dalam tren menurun.

Dalam kesempatan yang sama, Deposit, Wealth Management and Training Head, UOB Indonesia Emillya Soesanto menjelaskan jumlah kelas menengah di Indonesia terus merosot dari waktu ke waktu.

Jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 57,3 jutaatau sekitar 21,5 persen pada 2021 atau pada saat pandemi Covid-19.

Jumlah kelas menengah terus merosot menjadi 47,9 juta atau 17,1 persen pada 2024.

Sementara tahun lalu, kelas menengah di Indonesia kian susut menjadi 46,7 juta atau sebanyak 16,6 persen pada 2025.

"Kontribusi dari kelas menengah ini sangat besar, termasuk dari sisi konsumsi. Kalau kita lihat, kontribusinya itu 81,5 persen terhadap total ekonomi Indonesia," tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, SEMARANG - Penyusutan jumlah kelas menengah di Indonesia menjadi alarm yang perlu diperhatikan. Dalam laporan Mandiri Institute baru-baru ini, populasi penduduk kelas menengah tercatat mengalami penyusutan dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada tahun ini.
Wisnu Setiadi Nugroho, Ekonom Universitas Gadjah Mada, menyebut laporan tersebut bukan sekedar temuan statistik semata. "Ketika jumlah mereka [kelas menengah] menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan," ujarnya pada Rabu (18/2/2026).
Menurut Wisnu, rapuhnya fondasi kelas menengah disebabkan oleh konsentrasi masyarakat yang berada di ambang batas bawah (lower middle class). Kelompok ini sangat rentan terhadap guncangan ekonomi seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau kenaikan biaya hidup yang progresif. Kondisi ini diperparah dengan ketersediaan lapangan kerja yang bersifat survival-based atau sekadar untuk bertahan hidup.
Pekerjaan di sektor ekonomi gig dan informal memang menyerap tenaga kerja, tetapi gagal menyediakan stabilitas pendapatan serta jaminan sosial. Akibatnya, terjadi fenomena income squeeze di mana upah riil stagnan sementara biaya esensial seperti perumahan dan pendidikan terus melambung tinggi. Tekanan senyap ini perlahan mengikis kemampuan menabung dan perencanaan masa depan keluarga.
Dalam laporan yang dibuat Mandiri Institute, penyusutan jumlah penduduk kelas menengah diikuti dengan membengkaknya populasi Aspiring Middle Class (ASC) atau kelompok calon kelas menengah. Kelompok ini bertambah 4,5 juta jiwa sejak 2024.
Wisnu menuturkan bahwa besarnya jumlah penduduk pada kelompok ASC tersebut ikut menyisakan masalah lain. Kelompok masyarakat ini sering berada di wilayah abu-abu di mana kapasitas ekonominya tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga tidak cukup kuat untuk menopang kebutuhannya secara mandiri.
"Risiko terbesar adalah aspiration without mobility. Artinya aspirasi masyarakat tinggi, anak ingin hidup lebih baik dari orang tuanya, tetapi tangga strukturalnya tidak tersedia. Jika AMC terus membesar tanpa jalur naik yang jelas, masyarakat berhadapan dengan jebakan mobilitas," jelas Wisnu.
Dalam jangka panjang, membengkaknya jumlah kelompok calon kelas menengah juga bakal berimbas pada kinerja konsumsi rumah tangga maupun basis pajak pemerintah. Kondisi tersebut, kata Wahyu, akan menjadi hambatan besar bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara maju.
“Pertumbuhan ekonomi penting, namun pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan adalah pertumbuhan yang rapuh. Produk Domestik Bruto (PDB) bisa naik, tetapi jika mobilitas macet, harapan sosial ikut membeku,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Produk SBN Ritel sepanjang 2026 masih sepi peminat seiring dengan rendahnya serapan pasar dan sejumlah sentimen baik dari domestik maupun global.

Surat utang negara untuk ritel, SBN Ritel seri ORI029 masih tersisa lebih dari Rp13 triliun menjelang tiga hari penutupan penawaran 19 Februari 2026. Kalangan analis menilai, sederet sentimen dari dalam dan luar negeri membayangi penerbitan perdana ini.

Berdasarkan data PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit), Senin (16/2/2026) pukul 15.10 WIB, ORI029 bertenor 3 tahun masih tersisa Rp6,13 triliun atau 40,9% dari target. Sementara ORI029 bertenor 6 tahun masih tersisa Rp7,21 triliun atau 72,2% dari target. Dengan kata lain, serapan pasar terhadap ORI029 baru mencerminkan 53,36% dari target Rp25 triliun yang ditetapkan DJPPR.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, menerangkan, kombinasi ketegangan geopolitik yang kian tidak menentu dan daya beli masyarakat dalam negeri yang lesu, membuat serapan pasar terhadap produk ini kian terbatas.

Laporan Mandiri Institute, misalnya, mengungkapkan populasi kelas menengah di Indonesia mengalami kontraksi signifikan pada 2025, yang mana sebanyak 1,2 juta masyarakat terlempar dari kategori ini dan turun ke level ekonomi yang lebih rendah.

”Hal yang juga perlu dilihat adalah daya beli masyarakat ya. Harusnya ORI atau SBN Ritel ditujukan untuk investor individu dalam negeri, yang biasanya menjadi target market-nya kan kelas menengah ya. Pada saat yang sama kita lihat kelas menengah kita jumlahnya makin berkurang juga,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Fikri menilai, hal ini perlu menjadi perhatian utama pengurus negara. Sebabnya, pendanaan melalui SBN Ritel hanya dapat diakses melalui investor individu, dengan besaran yang terbatas. Dengan begitu, menurunnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, bakal segera memberikan dampak terhadap serapan instrumen investasi ini.

”Jadi tidak hanya kondisi global saja. Saya pikir ini [menurunnya kelas menengah] perlu diwaspadai dan saya pikir ini hal utama karena memang daya beli masyarakat,” katanya.

Selain tantangan dari kondisi daya beli masyarakat, Fikri menilai kondisi geopolitik antara AS—Iran membuat investor meminta risk premi yang lebih besar, sehingga ORI029 dengan tenor 5,45—5,80% memiliki spread yang cukup berjarak dengan yield acuan saat ini sebesar 6,4%.

Terlebih, emas sebagai safe haven tengah mengalami reli yang cukup signifikan belakangan. Investor dinilai lebih memilih instrumen investasi logam mulia itu lantaran imbal hasil yang cukup besar, dengan jaminan keamanan berinvestasi.

”Mungkin investor juga melihat bahwa ada instrumen investasi yang cukup menarik dan bebas risiko juga, bentuknya emas. Bahkan return-nya lebih tinggi dibandingkan ORI atau SBN sendiri,” katanya.

menilai dalam sisa waktu penjualan peluang penyerapan ORI029 masih dapat berasal dari aksi reinvestasi investor di pasar SBN. Namun, kontribusi tersebut dinilai tidak cukup signifikan untuk menyerap seluruh sisa penerbitan.

Data BRI Danareksa Sekuritas menunjukkan sedikitnya terdapat empat Surat Utang Negara (SUN) yang jatuh tempo pada Februari 2026 dengan total Rp46,85 triliun. Kendati demikian, tidak terdapat produk SBN Ritel yang jatuh tempo pada periode tersebut.

”Hari Rabu akan ada lelang SUN juga. Mungkin investor juga melihat ini [lelang SUN] lebih menarik,” kata Fikri, Senin (16/2/2026).

Di satu sisi, Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, menilai ketegangan geopolitik antara AS—Iran membuat investor meminta imbal hasil yang lebih atas ketidakpastian yang terjadi saat ini.

”Ketegangan geopolitik ini kan menyebabkan ketidakpastian meningkat. Kalau saya lihat juga, ritel akhirnya wait and see untuk masuk,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Hanya saja, peluang terserapnya produk perdana SBN Ritel ini masih terbuka, terutama dari aksi reinvestasi investor atas obligasi jatuh tempo. Data BRI Danareksa Sekuritas, menunjukan bahwa sedikitnya terdapat empat SUN yang jatuh tempo pada 2026, dengan total Rp46,85 triliun.

Hanya saja, peluang terserap penuh ORI029 dinilai kecil, meskipun kondisi makroekonomi dalam negeri dinilai tengah dalam fase yang solid. Ramdhan memprediksi penawaran ORI029 masih akan tersisa 10% di bawah target.

Bisnis telah berupaya meminta konfirmasi DJPPR mengenai prospek penjualan ORI029 di tengah penurunan outlook Moody's, tetapi hingga berita ini terbit, tidak ada jawaban dari lembaga tersebut.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri yang ada pada kuartal I/2026 dinilai sebagai momentum kuat untuk mendukung perekonomian. Pemerintah pun berupaya menjaga daya beli masyarakat agar perputaran ekonomi tetap bergeliat selama bulan suci.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa memang terjadi penurunan porsi pendapatan untuk konsumsi di masyarakat, tetapi terdapat perbaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sejak September 2025.

Febrio menjelaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk memitigasi risiko penahanan belanja rumah tangga, melalui belanja pemerintah maupun insentif.

"Jadi kita akan terus jaga konsumsi masyarakat dan juga belanja pemerintah juga kita pasti akan lebih cepat. Jadi supaya uang bisa berputar banyak di perekonomian," ujar Febrio di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta pada Senin (9/2/2026).

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu mengaku optimistis strategi ini dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbentuk. Dia menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang mencatatkan pembalikan signifikan ke level 5,39%.

Pemerintah, lanjutnya, berambisi menjaga tren positif tersebut pada tiga bulan pertama tahun ini. Bahkan, Kemenkeu membidik pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 yang lebih tinggi.

"Jadi kita harapkan di Q1 [kuartal I/2026] ini juga momentumnya kita jaga, sehingga kita bisa jaga pertumbuhannya di sekitar 5,5% ke atas," ujarnya.

Pemerintah kemudian mengumumkan sejumlah insentif untuk periode Ramadan dan Idulfitri 2026 demi menjaga daya beli masyarakat. Misalnya, terdapat diskon tarif transportasi untuk mendukung masyarakat mudik alias pulang kampung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp11,92 triliun untuk program bantuan pangan periode Februari—Maret 2026. Bantuan itu akan menyasar 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Airlangga menjelaskan bahwa intervensi ini dilakukan untuk memperkuat sisi permintaan ekonomi nasional. Bantuan yang diberikan berupa paket 10 kilogram (kg) beras dan 2 liter minyak goreng per bulan selama dua bulan.

"Target penerimanya adalah 35,04 juta KPM, yaitu masyarakat yang berasal dari desil 1 sampai dengan desil 4," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan Rp911,16 miliar untuk diskon transportasi, mulai dari kereta api, kapal laut, penyeberangan, hingga pesawat udara. Tujuannya, demi menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengelola mobilitas arus mudik.

Untuk moda kereta api, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan diskon tarif sebesar 30% pada periode perjalanan 14–29 Maret 2026.

"Sekali lagi, diskon 30% dari harga tiket. Targetnya [insentif ini dinikmati] 1,2 juta penumpang," ujar Airlangga.

Selanjutnya, diskon tarif 30% dari tarif dasar juga diberlakukan untuk angkutan laut PT Pelni pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026, dengan target sasaran 445.000 penumpang.

Bagi pengguna angkutan penyeberangan ASDP, pemerintah memberikan insentif berupa diskon 100% untuk biaya jasa kepelabuhanan (port service) pada periode 12–31 Maret 2026. Kebijakan ini menargetkan 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Sementara itu, untuk angkutan udara, diskon tarif ditetapkan sebesar 17%—18% khusus kelas ekonomi penerbangan domestik pada 14–29 Maret 2026. Insentif ini diproyeksikan dapat dimanfaatkan oleh 3,3 juta penumpang.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bantuan akan dilakukan melalui transfer rekening bank maupun melalui PT Pos Indonesia (Persero). Dia menegaskan bahwa basis data penerima manfaat bersifat dinamis, yakni berdasarkan pemutakhiran data oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Oleh karena itu, status kepesertaan bansos masyarakat dapat berubah-ubah tergantung kondisi ekonomi terkini keluarga tersebut.

"Penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, pada triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan ketiga tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah, sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial. Ini memerlukan proses," jelas Gus Ipul.

Mudik Gratis dan Kesiapan Infrastruktur

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menambahkan, selain stimulus tarif transportasi, pihaknya juga menggelar program mudik gratis untuk menekan angka kecelakaan pemudik sepeda motor.

Perhubungan menyiapkan 401 unit bus dengan tujuan 34 tujuan provinsi. Selain itu, disediakan pula tiket gratis kapal laut bagi 50.000 penumpang kelas ekonomi, serta mudik gratis kereta api untuk lintas utara, tengah, dan selatan Pulau Jawa dengan kuota 28.182 penumpang.

"Kami juga melakukan ramp check atau uji kelaikan sarana-prasarana transportasi baik darat, laut, udara, dan kereta api," ungkap Dudy pada kesempatan yang sama.

Dia menyatakan pihaknya tengah mematangkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengaturan Angkutan Lebaran 2026 bersama Korlantas Polri dan Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Deni memastikan kesiapan jalan tol maupun arteri nasional demi kelancaran arus mudik.

Pelemahan Daya Beli Masyarakat Bayangi Ritel

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai momentum Ramadan—Lebaran tetap menjadi peluang emas bagi sektor ritel, meski ada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi.

“Saya masih menyakini, setiap Ramadan—Lebaran, konsumsi rumah tangga selalu menjadi titik tertinggi dalam satu tahun kalender,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, dorongan masyarakat untuk berbelanja meningkat seiring sifat konsumtif dan kenaikan pendapatan, termasuk tunjangan hari raya (THR). Kondisi tersebut akan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Terlebih, sambung dia, faktor utama penggerak konsumsi tetap pada peningkatan pendapatan, meski inflasi turut memengaruhi pola belanja.

Namun, Huda menjelaskan bahwa pergeseran permintaan agregat biasanya memicu kenaikan harga, yang kemudian berdampak pada penurunan jumlah barang yang diminta.

“Ketika harga meningkat, maka terjadi pergeseran lagi barang yang diminta. Barang yang diminta cenderung berkurang,” jelasnya.

Untuk itu, Celios menilai pemerintah perlu memastikan inflasi tetap terkendali dengan menjaga pasokan agar tidak terjadi kelangkaan.

Kelas Menengah Indonesia Menyusut

Mandiri Institute melaporkan bahwa sebanyak 1,2 juta penduduk kelas sosial 'turun kasta' sepanjang 2025. Populasi penduduk kelas menengah menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada tahun ini.

Penurunan ini menyebabkan proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus menjadi 16,6%, dari posisi 17,1% pada tahun sebelumnya.

Data menunjukkan, ketika kelas menengah menyusut, kelompok calon kelas menengah atau aspiring middle class justru membengkak tajam. Kelompok ini bertambah 4,5 juta jiwa, naik dari 137,5 juta jiwa pada 2024 menjadi 142,0 juta jiwa pada 2025.

Perkembangan tersebut menempatkan aspiring middle class sebagai kelompok mayoritas yang mendominasi 50,4% dari total penduduk Indonesia. Sejalan, kelompok rentan (24,1%) meningkatkan sekitar 200 ribu orang, dari 67,7 juta menjadi 67,9 juta.

Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai bahwa hal tersebut mengindikasikan adanya kerentanan struktural yang serius.

"Masalah kita bukan sekadar kelas menengah menyusut, tetapi bahwa mesin mobilitas sosial kita sedang melambat," ujar Wisnu kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa struktur kelas menengah Indonesia relatif tipis dan mayoritas berada di batas bawah atau lower middle class. Kondisi ini membuat mereka sangat sensitif terhadap guncangan pendapatan: sedikit saja ada gejolak ekonomi, mereka akan langsung 'turun kasta' menjadi kelompok calon kelas menengah atau bahkan rentan.

Wisnu membedah empat faktor fundamental yang menyebabkan erosi kelas menengah ini terus berlanjut, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi agregat sebagaimana dicanangkan Purbaya.

Pertama, deformalisasi pasar kerja. Wisnu mengakui pandemi mempercepat hilangnya pekerjaan formal, namun masalah utamanya lebih dalam dari itu. Berdasarkan risetnya, penciptaan lapangan kerja di Indonesia belakangan ini cenderung berbasis pada kemampuan bertahan hidup (survivability), bukan pekerjaan yang mendorong mobilitas sosial.

"Banyak pekerjaan baru berada di sektor informal, gig economy, atau sektor berproduktivitas rendah. Jenis pekerjaan ini umumnya tidak memberikan stabilitas pendapatan jangka panjang," jelasnya.

Kedua, stagnasi produktivitas dan upah riil. Terjadi fenomena income squeeze atau himpitan pendapatan, di mana upah riil kelas menengah bawah relatif jalan di tempat, sementara biaya hidup—khususnya perumahan, pendidikan, dan transportasi—terus merangkak naik.

Laporan World Bank (Bank Dunia) bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025 mengonfirmasi fenomena tersebut. Lembaga berbasis di Washington DC itu mengungkapkan bahwa rata-rata upah riil di Indonesia mengalami kontraksi sebesar 1,1% per tahun sepanjang periode 2018—2024.

Ketiga, peningkatan pekerjaan rumahan dan pekerjaan rentan. Wisnu mencatat bahwa banyak dari pekerjaan ini tidak dilengkapi jaminan sosial, sehingga tidak menciptakan tangga untuk naik kelas. Keempat, absennya peredam kejut (shock absorber) bagi kelompok 'hampir menengah'. Kelompok calon kelas menengah yang kini menjadi mayoritas penduduk (142 juta jiwa) sangat rentan

Banyak dari mereka yang sebelumnya sudah masuk kelas menengah, namun tergelincir turun sedikit di bawah ambang batas karena tidak ada jaring pengaman yang memadai.

"Jadi, ini bukan semata dampak Covid-19 yang tertunda, tetapi cerminan bahwa struktur ekonomi kita belum cukup menghasilkan pekerjaan produktif dan stabil," jelas Wisnu.
(Dany Saputra)

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan Mandiri Institute mengungkapkan populasi kelas menengah di Indonesia mengalami kontraksi signifikan pada 2025, yang mana sebanyak 1,2 juta masyarakat terlempar dari kategori ini dan turun ke level ekonomi yang lebih rendah.

Dalam laporan bertajuk Mandiri Institute Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025 yang dirilis pada Februari 2026, jumlah penduduk kelas menengah menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada tahun ini.

Penurunan ini menyebabkan proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus menjadi 16,6%, dari posisi 17,1% pada tahun sebelumnya.

"Kelas menengah nasional mengalami penurunan di 2025. Di sisi lain, aspiring middle class [kelompok calon kelas menengah] meningkat signifikan," tulis laporan Mandiri Institute, dikutip Senin (9/2/2026).

Data menunjukkan, kelompok ini bertambah 4,5 juta jiwa, naik dari 137,5 juta jiwa pada 2024 menjadi 142,0 juta jiwa pada 2025.

Perkembangan tersebut menempatkan aspiring middle class sebagai kelompok mayoritas yang mendominasi 50,4% dari total penduduk Indonesia. Sejalan, kelompok rentan (total populasi sebesar 24,1%) meningkatkan sekitar 200 ribu orang, dari 67,7 juta menjadi 67,9 juta.

Di sisi lain, jumlah kelompok miskin (8,5%) turun 1,4 juta, dari 25,2 juta menjadi 23,9 juta. Kelompok kelas atas (0,4%) juga meningkat sekitar 100 ribu orang dari 1,1 juta menjadi 1,2 juta.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa mereka yang terdegradasi dari kelas menengah tidak jatuh miskin, melainkan masuk ke zona rentan atau 'turun kasta' menjadi calon kelas menengah.

Secara spasial, penurunan jumlah kelas menengah tidak merata. Provinsi Sumatra Selatan mencatatkan penurunan terdalam alias rapor merah dengan kehilangan 693.000 jiwa kelas menengah.

Penurunan tajam juga terjadi di Banten yang berkurang 268.000 jiwa dan Jawa Tengah berkurang 161.000 jiwa. DKI Jakarta pun tak luput dari tren negatif ini dengan penurunan kelas menengah sebanyak 119.000 jiwa.

Sebaliknya, beberapa provinsi di Pulau Jawa justru mencatatkan perbaikan. Jawa Barat memimpin dengan penambahan kelas menengah sebanyak 358.000 jiwa, disusul Jawa Timur dengan 152.000 jiwa, dan D.I. Yogyakarta bertambah 63.000 jiwa.

Adapun, Mandiri Institute mengklasifikasi kelas mengikuti definisi World Bank alias Bank Dunia berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan relatif terhadap garis kemiskinan: miskin (<1x), rentan (1,0-1,5x), calon kelas menengah (>1,5-3,5x), kelas menengah (>3,5-17x), dan kelas atas (>17x).

Paradoks Konsumsi: Makan Ditahan, Gawai Jalan Terus

Tekanan pendapatan ini memengaruhi pola belanja. Mandiri Institute mencatat pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 hanya tumbuh 4,1% secara tahunan (year on year/YoY).

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan konsumsi kelas atas yang melesat 6,8% maupun kelompok miskin yang tumbuh 4,7%.

Menariknya, terjadi anomali dalam prioritas belanja. Pertumbuhan konsumsi makanan melambat signifikan ke level 0,9%, sementara konsumsi bukan makanan (non-food) justru tumbuh 6,4%.

Penyokong utama konsumsi non-food tersebut adalah barang tahan lama (durable goods). Secara spesifik, pembelian gawai alias handphone mencatatkan lonjakan pertumbuhan tertinggi sebesar 31,2%, diikuti barang elektronik sebesar 26,2%.

"Pertumbuhan konsumsi barang tahan lama kelas menengah didorong pembelian handphone," tulis riset tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak fluktuatif, namun berisiko ditutup melemah di kisaran Rp16.890-Rp16.920 pada perdagangan hari ini, Senin (19/1/2026).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 0,18% atau 3,50 poin ke level Rp16.895,5 per dolar AS pada Kamis (15/1/2026). Adapun pada saat bersamaan, indeks dolar AS menguat 0,15% menuju level 99,20.

Direktur PT Traze Andalan Futures sekaligus pengamat ekonomi, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa indeks dolar AS menguat seiring dengan meredanya ketegangan antara Washington dan Teheran.

Pernyataan Presiden AS Donald Trump yang meyakini otoritas Iran akan menghentikan eskalasi terhadap demonstran telah meredam kekhawatiran pelaku pasar akan adanya respons militer segera.

Sementara itu, dari sisi data ekonomi, rilis Penjualan Ritel AS melampaui perkiraan dan mengindikasikan rumah tangga AS tetap kuat dalam berbelanja.

Ibrahim menuturkan bahwa kendati Indeks Harga Produsen (PPI) masih di atas target 2%, para pelaku pasar tetap optimis bahwa bank sentral AS tetap berada pada jalur pemangkasan suku bunga pada tahun ini.

“Hari ini fokus pasar adalah klaim pengangguran awal untuk minggu yang berakhir pada 10 Januari, dengan perkiraan 215.000 warga Amerika mengajukan tunjangan pengangguran, di atas 208.000 yang terlihat pada minggu sebelumnya,” ujar Ibrahim dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).

Sementara itu, dari sisi domestik, Ibrahim menyoroti kondisi konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia mencatat kelompok kelas menengah di Indonesia saat ini berada dalam kondisi tertekan dan mulai bergeser menjadi kelompok masyarakat rentan. Untuk itu, dia menilai perlu adanya stimulus bagi kelas menengah.

“Perlunya stimulus yang lebih banyak diberikan kepada kelas menengah untuk menjaga kondisi daya belinya. Sebab, kelas menengah merupakan kelompok yang terhimpit di tengah kondisi gejolak perekonomian, padahal merupakan pondasi pertumbuhan ekonomi,” pungkas Ibrahim.

Selama ini, lanjutnya, stimulus fiskal lebih banyak menyasar kelompok rumah tangga miskin melalui bantuan sosial (bansos) dan BLT. Sementara untuk kelas menengah, insentif pajak PPh 21 yang baru diterapkan oleh pemerintah disebut masih terbatas pada lima sektor padat karya dan pariwisata.

Ibrahim pun menilai bahwa diperlukan adanya perluasan bentuk stimulus bagi kalangan menengah agar daya beli nasional tetap terjaga stabil.

Untuk perdagangan hari ini, Senin (19/1/2026), Ibrahim memproyeksikan bahwa nilai tukar rupiah akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada kisaran Rp16.890 hingga Rp16.920 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA -- Beban pungutan yang harus dipikul oleh kelas menengah berpotensi terus menumpuk. Setelah dibebani oleh tarif PPN dari 10% ke 11% dan opsen pajak kendaraan bermotor, kelas menengah juga akan menghadapi kenaikan tarif BPJS Kesehatan.

Rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan itu terjadi ketika struktur pengeluaran masyarakat masih timpang dan jumlah kelas menengah terus menyusut setiap tahun.