Bisnis.com, SURABAYA — Produksi gula nasional diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton pada tahun ini sehingga mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi masyarakat yang berada pada kisaran 2,8 juta ton.

Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, mengemukakan sektor pergulaan nasional menunjukkan perkembangan positif pada 2026. Berdasarkan hasil pertemuan taksasi awal giling gula kristal putih (GKP) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 17 April 2026 bersama seluruh pabrik gula se-Indonesia di Surabaya, produksi gula nasional diproyeksikan mencapai 3,04 juta ton.

“Pertemuan taksasi awal giling tersebut menjadi momentum penting dalam memetakan kondisi eksisting tebu nasional sekaligus memperkirakan capaian produksi gula selama musim giling tahun 2026 ini,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (18/4/2026).

Data yang dihimpun menunjukkan luas areal panen tebu existing nasional mencapai 576.538 hektare.

Dari sisi produktivitas, kata dia, rata-rata hasil GKP diperkirakan sebesar 5,28 ton per hektare, sedangkan produktivitas tebu berada pada angka 70,87 ton per hektare. Sementara itu, rata-rata rendemen nasional diproyeksikan mencapai 7,45% yang mencerminkan efisiensi pengolahan tebu menjadi gula yang terus mengalami perbaikan.

Dengan total produksi sebesar 3,04 juta ton, Abdul Roni memperkirakan kebutuhan gula tahunan yang mencapai 2,8 juta ton dapat terpenuhi, dengan potensi surplus mencapai 200.000 ton.

Abdul Roni juga mengemukakan bahwa perkiraan capaian produksi ini melampaui target Rencana Strategis (Renstra) Perkebunan dan mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi pemerintah di sektor hulu.

Kondisi ini, kata dia, menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga gula konsumsi di dalam negeri. Selain itu, surplus untuk kebutuhan konsumsi menunjukkan bahwa program peningkatan produktivitas tebu dan perbaikan kinerja industri gula mulai memberikan hasil nyata.

Namun demikian, kata dia, tantangan masih dihadapi pada pemenuhan kebutuhan gula nasional untuk sektor industri. Pada 2026, kebutuhan gula industri diperkirakan mencapai 3,4 juta ton. Volume tersebut jauh lebih besar dibandingkan pasokan GKP yang selama ini difokuskan untuk konsumsi masyarakat.

Karena itu, dia mengemukakan penguatan industri gula nasional perlu terus diarahkan supaya tak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi juga mendukung kebutuhan bahan baku industri makanan, minuman, dan sektor manufaktur lainnya.

Menurutnya, langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain melalui perluasan areal tanam, peningkatan produktivitas kebun, modernisasi pabrik gula, penggunaan varietas unggul, serta percepatan investasi di sektor hilir gula.

"Capaian ini didorong berbagai intervensi pemerintah, mulai dari bongkar ratoon, penggunaan varietas unggul, hingga pendampingan petani," ujarnya dalam acara tersebut.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menyampaikan penguatan produksi tebu akan terus diakselerasi untuk mewujudkan swasembada gula dan mengurangi ketergantungan impor.

Pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi dari hulu hingga hilir. Berdasarkan Perpres 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Pemenuhan Bioetanol sebagai bahan bakar nabati yang dijabarkan dalam Roadmap Swasembada Gula Nasional sesuai Kepmenko Nomor 418 Tahun 2023, pemerintah menargetkan produksi gula nasional mencapai 3,27 juta ton pada 2027.

“Swasembada Gula adalah keharusan. Pemerintah fokus meningkatkan produksi tebu, memperluas areal, menyediakan benih unggul, serta melakukan modernisasi industri gula,” katanya saat memberi arahan pada Februari 2026.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan penyaluran 5,9 miliar mata benih tebu pada 2026 sebagai bagian dari upaya mempercepat swasembada gula nasional.

Bantuan tersebut ditujukan untuk pengembangan areal tanam tebu rakyat seluas 99.547 hektare (ha) yang akan dilaksanakan di 10 provinsi dan 74 kabupaten di seluruh Indonesia.

Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan penguatan komoditas tebu menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan produksi gula nasional. Menurutnya, pemerintah melakukan perbaikan di berbagai aspek produksi agar sistem industri gula domestik semakin kuat.

"Kami melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir, mulai dari benih, pola tanam, sistem hilirisasi, hingga aspek pemasaran. Tujuannya sederhana, pekebun harus mendapatkan keuntungan," kata Amran dalam keterangan resmi, Selasa (10/3).

Program penyaluran benih tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas areal tebu rakyat sekaligus meningkatkan produktivitas perkebunan.

Pemerintah menargetkan produksi gula nasional dapat meningkat hingga sekitar 3 juta ton pada 2026 melalui optimalisasi lahan dan perbaikan sistem budidaya.

Langkah percepatan swasembada gula sebenarnya telah dimulai sejak tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan telah menyalurkan 1.925.760.000 mata benih tebu kepada petani.

Bantuan tersebut setara dengan pengembangan areal tanam sekitar 32.096 ha, dengan asumsi kebutuhan sekitar 60 ribu mata benih per ha.

Program tersebut pada tahun lalu dilaksanakan di tujuh provinsi dan 56 kabupaten sebagai bagian dari upaya awal penguatan produksi tebu rakyat.

Plt Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat mengatakan ketersediaan benih unggul menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tebu di tingkat petani.

"Benih merupakan fondasi utama dalam budi daya tebu. Melalui program bantuan benih ini, pemerintah ingin memastikan pekebun memperoleh akses terhadap benih unggul sehingga produktivitas dan rendemen tebu dapat meningkat," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, penangkar benih, serta para pekebun agar proses distribusi bantuan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai sasaran.

Melalui penguatan benih dan perluasan areal tebu rakyat, pemerintah menargetkan pasokan gula domestik dapat meningkat secara bertahap sehingga ketergantungan terhadap impor gula dapat ditekan. Program ini juga diharapkan mendorong peningkatan produksi tebu di tingkat pekebun di berbagai daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menggelontorkan bantuan 5,9 miliar mata benih tebu untuk mengejar swasembada gula.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mengatakan miliaran benih itu akan ditanam di lahan 99.547 hektar di 74 kabupaten pada 10 provinsi.

Pemerintah membenahi sektor perkebunan tebu yang masuk dalam komoditas prioritas guna mewujudkan swasembada gula.

“Kami melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir, mulai dari benih, pola tanam, sistem hilirisasi, hingga aspek pemasaran,” ujar Amran dalam keterangan resminya, Kamis (12/3/2026).

Menurut Amran, program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah meningkatkan produksi tebu rakyat sehingga bisa mencukupi kebutuhan gula nasional.

Adapun pemerintah menargetkan, pada 2026 produksi gula nasional melonjak sampai 3 juta ton.

Target itu ditetapkan menyusul perluasan lahan dan optimalisasi lahan tebu nasional guna mendukung kemandirian pangan nasional.

“Tujuannya sederhana, pekebun harus mendapatkan keuntungan,” kata Amran.

Kementerian Pertanian mencatat, percepatan upaya swasembada gula ini sudah dimulai pada 2025.

Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian telah menyalurkan 1.925.760.000 mata benih tebu dengan pengembangan lahan tanam 32.096 hektar.

Kementerian Pertanian mengasumsikan, kebutuhan itu 60.000 mata benih per hektar yang tersebar di 56 kabupaten pada 7 provinsi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat, mengatakan pasokan benih unggul menjadi syarat penting dalam menggenjot produksi tebu sejak hulu.

Dengan program ini, pemerintah ingin memastikan pekebun mendapatkan akses benih unggul.

Roni menekankan, pihaknya terus menggenjot produksi tebu dengan perluasan lahan dan mengoptimalkan lahan yang sudah beroperasi.

“Sehingga produktivitas dan rendemen tebu dapat meningkat,” tutur Amran.

Bisnis.com, CIREBON – Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana diharapkan menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas industri gula di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Pemerintah daerah menilai kawasan strategis tersebut dapat mendorong investasi baru sekaligus memperluas basis produksi tebu guna menopang target swasembada gula nasional.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengatakan wilayah Cirebon bagian timur selama ini menjadi salah satu penopang produksi tebu di Jawa Barat. Dengan masuknya Cirebon dalam cakupan Metropolitan Rebana, peluang penguatan sektor agroindustri, termasuk gula, dinilai semakin terbuka.

Menurutnya, kebutuhan gula nasional yang masih belum sepenuhnya terpenuhi menjadi tantangan serius bagi pemerintah pusat dan daerah. Meski produksi tebu di sejumlah wilayah sentra terus berjalan, volume gula yang dihasilkan belum mampu menutup permintaan dalam negeri secara optimal.

"Mendorong pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula Nasional untuk mempercepat realisasi target kemandirian gula," kata Imron, Selasa (17/2/2026).

Imron menilai, penetapan Metropolitan Rebana sebagai kawasan prioritas pengembangan industri dan investasi dapat menjadi momentum untuk menghadirkan pabrik gula baru di Kabupaten Cirebon. Kehadiran industri pengolahan dinilai krusial guna meningkatkan nilai tambah komoditas tebu yang selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk bahan baku.

Selain mendorong investasi industri pengolahan, pemerintah daerah juga berencana memperluas areal tanam tebu. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan pasokan bahan baku tetap terjaga apabila pembangunan pabrik gula terealisasi.

"Kami akan memperluas lahan perkebunan tebu agar produksi meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi tebu Kabupaten Cirebon pada tahun lalu tercatat mencapai 20.733 ton dengan luas lahan 4.216 hektare. Angka tersebut menunjukkan potensi yang masih bisa ditingkatkan, terutama jika didukung perbaikan produktivitas per hektare dan modernisasi budidaya.

Secara ekonomi, penguatan industri gula dinilai memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Rantai usaha mulai dari penyediaan bibit, pupuk, tenaga kerja pertanian, hingga distribusi hasil produksi berpotensi menciptakan lapangan kerja baru.

Di sisi lain, peningkatan produksi lokal diharapkan dapat menekan gejolak harga gula yang belakangan cenderung naik.

Imron menambahkan, swasembada gula tidak hanya bergantung pada perluasan lahan, tetapi juga memerlukan dukungan riset dan inovasi. Kerja sama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dinilai penting untuk menghasilkan varietas tebu berproduktivitas tinggi serta efisiensi proses pengolahan.

“Untuk mencapai swasembada gula perlu perhatian serius, termasuk kolaborasi riset dan strategi yang terukur,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah daerah berharap integrasi kawasan industri dalam Metropolitan Rebana dengan sentra produksi tebu mampu menciptakan ekosistem industri gula yang lebih efisien dan berdaya saing.

Jika investasi pengolahan terealisasi dan produksi meningkat, Cirebon tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gula nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga di tingkat lokal.

Pemerintah menargetkan perluasan dan optimalisasi lahan tebu hingga 100 ribu hektare (ha) secara nasional sebagai bagian dari upaya menghentikan impor gula putih mulai tahun depan.

Jawa Timur (Jatim) diproyeksikan menjadi wilayah utama penopang dengan porsi sekitar 70 persen dari total pengembangan lahan tebu tersebut.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Hilirisasi Perkebunan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BUMN perkebunan, dan jajaran terkait di Surabaya, Selasa (23/12).

"Kalau Jawa Timur berhasil, nasional insya Allah tahun depan kita tidak akan impor gula putih. Karena lebih dari 50 persen kebun tebu nasional ada di Jawa Timur," kata Amran dalam keterangan resminya.

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menjelaskan dari target 100 ribu ha secara nasional, sekitar 70 ribu ha direncanakan berada di Jawa Timur. Pengembangan dilakukan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta dukungan aparat penegak hukum untuk memastikan realisasi di lapangan.

"Hasil rapat hari ini sangat menggembirakan. Kebutuhan awal sekitar 35 ribu hektare, tetapi cadangan lahan yang siap mencapai 68 ribu hektare. Ini akan kita kerjakan bertahap mulai sekarang hingga Januari-Maret tahun depan," ujarnya.

Selain perluasan lahan, Kementan menyiapkan dukungan sarana produksi. Untuk Jawa Timur, pemerintah akan menyalurkan alat dan mesin pertanian (alsintan), termasuk sedikitnya 100 unit traktor dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah guna mendorong peningkatan produktivitas tebu di tingkat petani.

Menurut Amran, apabila target pengembangan tebu terealisasi, produksi gula nasional diproyeksikan meningkat dari sekitar 2,68 juta ton saat ini menjadi sekitar 3 juta ton pada tahun depan.

"Kalau ini terwujud, kita tidak hanya berhenti impor gula putih, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani tebu," kata Amran.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan Pemprov Jawa Timur terhadap target nasional tersebut. Ia mengatakan Jatim siap mengoptimalkan potensi lahan dan memperkuat koordinasi lintas kabupaten/kota bersama BUMN dan Kementan.

"Jawa Timur siap mengakselerasi perluasan dan peningkatan produktivitas tebu. Kami akan memastikan kesiapan lahan, dukungan data, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar target swasembada gula nasional dapat tercapai sesuai arahan Bapak Menteri," ujarnya.

IDXChannel — Pemerintah akan mendorong pengembangan tebu secara masif di Jawa Timur (Jatim) sebagai wilayah kunci penopang produksi gula nasional.

Hal tersebut seiring Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menargetkan Indonesia dapat menghentikan impor gula putih (white sugar) mulai 2026.

Amran menambahkan, apabila target pengembangan tebu tersebut tercapai, produksi gula nasional diproyeksikan meningkat signifikan. Dari produksi saat ini sekitar 2,68 juta ton, ditargetkan naik menjadi sekitar 3 juta ton pada tahun depan.

“Kalau ini terwujud, kita tidak hanya berhenti impor gula putih, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani tebu," kata dia dalam Rapat Koordinasi Percepatan Hilirisasi Perkebunan di Surabaya, Selasa (23/12/2025).

Pemerintah, kata Amran, menargetkan perluasan dan optimalisasi lahan tebu hingga 100 ribu hektare secara nasional, dengan sekitar 70 ribu hektare atau 70 persen berada di Jawa Timur.

Upaya tersebut akan dilakukan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta dukungan aparat penegak hukum guna memastikan percepatan realisasi di lapangan.

"Hasil rapat hari ini sangat menggembirakan. Kebutuhan awal sekitar 35 ribu hektare, tetapi cadangan lahan yang siap mencapai 68 ribu hektare. Ini akan kita kerjakan bertahap mulai sekarang hingga Januari–Maret tahun depan,” ujar Amran.

Selain perluasan lahan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan dukungan sarana dan prasarana produksi. Khusus untuk Jawa Timur, pemerintah akan menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian, termasuk minimal 100 unit traktor.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Sungguh suatu kehendak politik (political will) yang baik dari Presiden Ke-7 RI Jokowi, yang telah menerbitkan berturut-turut Peraturan Presiden No. 40/2023 dan dilanjutkan dengan Keputusan Presiden No. 15/2024 dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional guna menjamin ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri, mendorong kesejahteraan petani tebu, serta mewujudkan ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih melalui penggunaan bahan bakar nabati.

Sementara Perpres 40/2023 memuat strategi dan pedoman bagi penyelenggaraan percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel), Keppres 15/2024 membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol melalui mekanisme PSN/Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, berikut Ketua Satgasnya Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Anggota Pelaksana termasuk di antaranya Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke.

Road map percepatan swasembada gula nasional yang mematok target tinggi, diantaranya, pertama, target produktivitas tebu 93 ton per hektare (ha). Kedua, penambahan areal kebun tebu se luas 700.000 ha, ketiga, peningkatan rendemen sebesar 11,2%, menjadi tonggak penanda atau indikator bagi proses menuju tercapainya kondisi pemenuhan kebutuhan gula konsumsi atau gula kristal putih (GKP) di tahun 2028 serta pemenuhan kebutuhan gula nasional seluruhnya termasuk gula industri atau gula kristal rafinasi (GKR) pada 2030.

Dari sebuah laporan (projectmultatuli.org) menggambarkan betapa seriusnya dukungan pemerintah terhadap program berklasifikasi PSN ini, di mana Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM langsung memberi izin lahan pengembangan kebun tebu terintegrasi dengan PG kepada 10 perusahaan seluas kurang lebih 541.000 ha di Merauke.

Menariknya, konon, kesepuluh perusahaan ini terafiliasi hanya dengan dua konglomerat sawit. Semua ini terkonfirmasi pada Juli 2024 ketika Presiden ke-7 Jokowi ke Merauke menghadiri kegiatan penanaman perdana tebu PT Global Papua Abadi, didampingi oleh Martua Sitorus dan Martias Fangiono. Namun, laporan Mingguan Tempo edisi khusus 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo (20—26 Oktober 2025) memperlihatkan bahwa gerak cepat pemerintah membagi-bagi konsesi lahan Merauke belum bisa diimbangi oleh investor pelaku usaha perkebunan tebu dan pabrik gula tersebut.

Progres pembukaan lahan PT Global Papua Abadi sudah mencapai 17.374 ha atau separuh dari luas konsesi 35.372 ha. Sementara PT Murni Nusantara Mandiri baru sekitar 5.023 ha dari luas konsesi 30.579 ha. Semuanya berlokasi di distrik Tanah Miring, Jagebob dan Animha. Delapan perusahaan lain belum kelihatan progresnya.

Tampaknya masih perlu imbauan keras dan upaya khusus untuk percepatan investasi, tidak cukup hanya dua konsorsium yang ada saat ini. Sudah tentu perlu tambahan konsorsium untuk turut merealisasi pencapaian swasembada. Bagaimanapun membangun perkebunan tebu terintegrasi dengan PG tidak kalah patriotiknya dibanding membangun kelapa sawit berikut PKS-nya yang menempatkan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia.

SIMULASI

Swasembada gula nasional secara sederhana diartikan sebagai kondisi di mana suatu negara telah dapat memproduksi sendiri gula untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasionalnya, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk industri makanan-minuman dan farmasi, dengan produksi dalam negeri minimal mencapai 90% dari total konsumsi nasional.

Kalau berandai-andai bahwa program ini benar-benar berjalan, maka tahun 2028 swasembada gula kristal putih (GKP) atau gula konsumsi dengan mudah dicapai sebab hanya perlu waktu 4 tahun (sejak satgas terbentuk) dengan investor/kontraktor yang “gercep” bisa terbangun setidaknya dua PG dengan kapasitas 830.000 ton.

Bahkan dengan simulasi ini, pasokan GKP akan mengalami surplus sebesar 400.000 ton terhadap kebutuhan gula konsumsi yang diproyeksikan berjumlah 2,9 juta ton pada 2028.

Maka pertanyaan pentingnya adalah (potensi) surplus 400.000 ton GKP itu akan di kemanakan? Apakah akan langsung diekspor? Tunggu dulu. Mari kita lihat riwayat ide awal (genealogi) pemahaman tentang swasembada. Pengertian Swasembada harus merujuk pada dua premis atau dasar/pemahaman yakni premis pertama: bahwa swasembada gula nasional adalah terpenuhinya kebutuhan gula nasional (dalam keppres kebutuhan gula konsumsi dan gula industri) dengan produk gula yang diproduksi sendiri oleh PG di dalam negeri.

Premis kedua, bahwa dalam kenyataannya kebutuhan gula industri atau Gula Kristal Rafinasi (GKR) selama ini dipenuhi oleh pabrik gula fafinasi di mana bahan bakunya berasal dari impor Gula Kristal Mentah (GKM) bukan impor gula industri atau GKR. Maka dari kedua premis ini, dalam konteks swasembada, dapat didalilkan bahwa apa yang kita impor maka itulah yang kita produksi (subtitutif) di dalam negeri.

Kalau yang diimpor adalah raw sugar atau GKM maka logikanya yang diproduksi oleh pabrik gula di Merauke haruslah raw sugar atau GKM.

Sehingga jawaban pertanya an di atas adalah bahwa potensi surplus 400.000 ton harus diproduksi dalam bentuk GKR atau raw sugar. Jumlah ini setara dengan kebutuhan raw sugar satu pabrik fafinasi setahun atau setidaknya mengurangi total impor kebutuhan raw sugar sekitar 10% per tahun yang berjumlah 3,5 juta—4,0 juta ton tiap tahunnya.

Pencapaian swasembada gula konsumsi atau GKP pada 2028 akan merupakan “game changer” bagi ekosistem pergulaan kita menjadi lebih solid, tertib karena suplai tercukupi dan dengan harga yang akan lebih stabil.

Apabila tahun 2028 terjadi swasembada gula konsumsi maka tidak perlu ada lagi impor raw sugar, apalagi impor GKP sehingga tak ada lagi penerbitan surat persetujuan impor raw sugar untuk GKP oleh Kementerian Perdagangan. Sebaliknya yang tinggal hanya impor raw sugar untuk gula industri. Berikutnya, apabila tercapai swasembada gula nasional pada tahun 2030, pabrik rafinasi existing tinggal membeli raw sugar dari Merauke (menjadi daerah baru penghasil gula).

Terkesan menyederhanakan apabila swasembada gula nasional diartikan semata-mata sebagai terpenuhinya kebutuhan GKP dan GKR dengan kesemuanya diproduksi oleh PG dalam negeri, termasuk PG baru di Merauke. Pengertian ini tidak sejalan dengan premis berswasembada bahwa apa yang kita impor maka itulah yang kita produksi di dalam negeri (substitusi impor).

Jadi pada 2030, industri mamin dalam negeri akan membeli kebutuhannya tetap melalui 11 pabrik rafinasi yang ada selama ini. Pabrik rafinasi dalam berproduksi tidak ada lagi pilihan lain selain menggunakan bahan baku raw sugar produksi dalam negeri. Yang terpenting pada PG baru di Merauke dapat menghasilkan raw sugar dengan cost of production yang efisien.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) mengejar target pemerintah bongkar ratoon seluas 100.000 hektare sampai akhir 2025 dan 100.000 pada 2026 untuk memacu percepatan swasembada gula nasional.

Direktur Utama PT SGN, Mahmudi, mengatakan bahwa untuk realisasi dari program tersebut, pihaknya bersama pemerintah meluncurkan Percepatan Swasembada Gula Nasional Bongkar Ratoon dan Pengembangan Areal Tebu 2025 di Jombang sebagai langkah strategis memperkuat produksi gula dan energi hijau nasional.

"Kami mengapresiasi kepada para petani tebu Jombang atas kontribusi mereka dalam menjaga produktivitas tebu," ucap Mahmudi dalam keterangan resminya, Sabtu (6/12/2025).

Dia menegaskan, Jawa Timur memegang peran kunci, dengan kontribusi hingga 60% terhadap produksi gula nasional.

Melalui Perpres 40/2023, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan percepatan swasembada gula dan penguatan energi berbasis etanol.

Mahmudi menambahkan, pemerintah menargetkan 100 ribu hektare bongkar ratoon tahun ini dan 100 ribu hektare tambahan pada 2026.

PT SGN yang mengoperasikan 24 pabrik gula di Jawa Timur—dengan rencana penambahan 6 pabrik baru—siap mendukung penuh program tersebut dan mengajak petani menyiapkan bibit bongkar ratoon untuk musim tanam 2026.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan percepatan penanaman sebagai bagian dari langkah menuju swasembada gula nasional.

Dia menjelaskan bahwa tebu tidak hanya menjadi sumber gula, tetapi juga bahan baku bioetanol yang dapat memperkuat sektor energi hijau Indonesia.

Emil juga menyampaikan komitmen petani yang terus melakukan bongkar ratoon secara mandiri. Hingga kini, tercatat 30.000 hektare lahan telah diremajakan oleh petani, hampir mencapai separuh dari target provinsi.

"Tetap semangat untuk para petani tebu di Indonesia. InsyaAllah Indonesia bisa menjadi raja gula di dunia!" ucapnya berharap.

Menurutnya, peluncuran program ini diharapkan mempercepat peningkatan produktivitas tebu dan menjadikan Jawa Timur motor utama dalam mewujudkan swasembada gula sekaligus penguatan energi berkelanjutan di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) menilai percepatan swasembada gula nasional menghadapi sejumlah tantangan pada 2025–2026. Peneliti P3GI, Danang Permadhi, menyampaikan, dalam lima tahun terakhir tren produksi gula nasional masih defisit sehingga target swasembada konsumsi belum tercapai.

Ia mengungkapkan, pemerintah dan pelaku industri gula tengah berpacu dengan waktu untuk memenuhi target swasembada. Namun di lapangan, banyak kendala struktural yang perlu segera diatasi agar produktivitas tebu dapat meningkat signifikan.

“Untuk tahun ini dan tahun depan, kita betul-betul di-challenge. Swasembada gula konsumsi menjadi pekerjaan rumah besar karena produksi belum bisa menutup kebutuhan,” ujar Danang dalam Diskusi Panel Industri Perkebunan di Bogor, dikutip Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, pemerintah telah menjalankan sejumlah program strategis seperti bongkar ratoon dan penataan varietas tebu. Program tersebut penting karena masih tingginya penggunaan varietas lama yang berumur panjang, terutama di Jawa Timur yang menyumbang hampir 50 persen pasokan gula nasional. Ia menyebut sekitar 95 persen petani di provinsi itu masih menanam varietas BL (Bululawang) yang tergolong masak lambat.

Selain varietas, Danang menilai pola usaha tani juga belum efisien. Petani kesulitan menerapkan praktik budidaya sesuai Good Agricultural Practices (GAP). Lembaga riset, kata dia, perlu lebih aktif mengawal proses dari tanam hingga tebang agar kualitas dan rendemen bisa meningkat.

Akses permodalan menjadi hambatan lain. Banyak petani belum memiliki kemampuan finansial untuk mengganti varietas, memperbarui lahan, atau menggunakan pupuk serta teknologi modern. “Pendampingan dan bantuan modal lunak menjadi syarat mutlak kalau kita mau mempercepat produksi,” katanya.

Perubahan iklim turut memperberat situasi. Fluktuasi curah hujan dan lamanya musim kering berpengaruh terhadap rendemen dan produktivitas tebu. P3GI memproyeksikan pada 2025 produktivitas tebu nasional bisa mencapai sekitar 72 ton per hektare, namun rendemen justru turun dari 7,4 persen menjadi 6 persen. Angka itu diperkirakan baru pulih ke 7 persen pada 2026.

Kondisi tersebut diperparah oleh banyaknya lahan tebu yang kini digarap di kawasan hutan atau wilayah marginal dengan produktivitas rendah sekitar 45–50 ton per hektare. Infrastruktur angkut yang terbatas juga menambah biaya produksi dan menurunkan mutu gula.

Di sisi pasar, tata niaga gula dinilai belum memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan kualitas. Pasar masih lebih toleran terhadap bobot daripada rendemen, sehingga petani kurang termotivasi memperbaiki kualitas tebu.

Masalah lain muncul dari sisi perdagangan. Impor gula dan rafinasi terus meningkat mengikuti pertumbuhan penduduk dan industri makanan-minuman. Danang memperingatkan, kebocoran impor gula konsumsi dan jatuhnya harga tetes (produk sampingan tebu) ke kisaran Rp 1.000–1.500 per kilogram telah menekan pendapatan petani.

Ia menilai kebijakan proteksi dan pengawasan impor harus diperkuat. Pemerintah perlu meninjau kembali Permendag No. 16/2025 yang memberi relaksasi impor etanol dan turunannya karena berpotensi menekan pasar tetes domestik. P3GI juga mendorong pembentukan Badan Pengelola Perkebunan Gula (BPDP Gula) untuk mendukung riset, intensifikasi, dan hilirisasi industri gula nasional.

Danang menyebut akselerasi menuju swasembada tetap mungkin dicapai bila langkah perbaikan dijalankan secara terpadu. Deregulasi, revitalisasi off-farm, peningkatan kompetensi petani, serta optimalisasi pembiayaan seperti KUR bunga rendah harus digerakkan serempak.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan strategi untuk mencapai swasembada gula nasional. Strategi tersebut difokuskan pada peningkatan produktivitas, efisiensi budidaya, pemberdayaan petani secara berkelanjutan, dan peningkatan pendapatan petani tebu.

“Kita fokus tebu, semoga dua hingga tiga tahun, paling lambat empat atau lima tahun, Indonesia bisa mulai meraih swasembada gula,” kata Amran saat panen dan tanam tebu di Kebun Lumajang 3 AFD, Desa Banter Barat, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (10/6/2025).

Mentan merinci enam strategi kunci yang akan dilakukan pemerintah secara komprehensif untuk mewujudkan swasembada gula nasional. Pertama, penguatan penyuluhan kepada petani; kedua, perbaikan sistem pengelolaan perkebunan tebu; ketiga, penyediaan sarana produksi termasuk kemudahan akses pupuk; keempat, pembangunan irigasi; kelima, pengelolaan tanah; dan keenam, penetapan harga yang menguntungkan petani.