Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tingginya potensi penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring besarnya anggaran yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, lembaga antirasuah itu menegaskan penanganan MBG masih difokuskan pada tahap pencegahan dan belum masuk ke penindakan pidana korupsi.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menilai risiko penyimpangan meningkat lantaran BGN merupakan lembaga baru dengan infrastruktur organisasi dan regulasi yang belum sepenuhnya matang, tetapi langsung mengelola anggaran jumbo.

Pada 2025, anggaran MBG mencapai sekitar Rp85 triliun dengan realisasi serapan sekitar 60%. Sementara pada 2026, anggarannya melonjak menjadi Rp268 triliun.

“Kondisi ini sangat rentan terjadi, minimal kalau kita lihat dari sisi tata kelola akan berantakan. Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya belum siap, organisasinya regulasinya juga belum siap sudah mendapat amanat cukup besar,” ujarnya kepada awak media saat media gathering, Rabu (20/5/2026).

KPK menilai besarnya anggaran dan tingginya perhatian publik membuat program MBG memiliki risiko fraud dan tindak pidana korupsi yang besar. Berdasarkan hasil kajian lembaga tersebut, desain program MBG juga dinilai belum memiliki blueprint yang komprehensif.

“Minimal harusnya didesain untuk jangka pendek itu apa yang harus dicapai, jangka menengah itu apa yang dicapai, dan jangka panjang apa yang dicapai. Itu dari hasil kajian kami belum terlihat,” katanya.

Ketiadaan cetak biru itu dinilai membuat akuntabilitas program menjadi lemah lantaran tidak ada tolok ukur keberhasilan yang dapat diverifikasi publik. Selain itu, ruang diskresi pengambil kebijakan dinilai terlalu luas sehingga membuka peluang praktik transaksional dan penyimpangan.

KPK juga menemukan tingginya risiko ketidaktepatan sasaran penerima MBG. Dalam pengamatan lapangan, terdapat kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong kurang mampu justru tidak menerima bantuan, sedangkan penerima lain yang dianggap lebih mampu malah memperoleh program tersebut.

Sorotan lain muncul pada mekanisme penyaluran anggaran MBG yang menggunakan skema Bantuan Pemerintah (Banper). Dalam praktiknya, pertanggungjawaban keuangan BGN dianggap selesai setelah dana masuk ke virtual account yayasan mitra, padahal proses distribusi masih berlanjut hingga pengadaan bahan baku dan penyediaan makanan siap saji.

“Padahal dalam praktiknya yayasan itu nanti harus mendroping dana lagi ke dapur-dapur, ke SPPG-SPPG,” ucapnya.

KPK menilai mekanisme Banper yang diterapkan saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ada. Temuan itu telah didiskusikan bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Selain tata kelola anggaran, KPK menyoroti ekspansi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai lebih mengejar kuantitas tanpa pengendalian internal memadai. Kondisi itu disebut berkontribusi pada sejumlah kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan yang sempat muncul di sejumlah daerah.

“Pengukuran keberhasilan program masih berfokus pada jumlah penerima dan pembangunan SPPG tanpa indikator outcome yang memadai,” paparnya.

KPK juga menyoroti tingginya potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan MBG karena BGN mendominasi proses perencanaan, implementasi, hingga pengawasan tanpa mekanisme check and balance yang kuat.

Selain itu, proses rekrutmen tenaga pengelola SPPG disebut belum transparan dan tidak sepenuhnya berbasis merit system. KPK menemukan indikasi rekrutmen lebih dipengaruhi hubungan kedekatan dan koneksi tertentu.

Dalam aspek dampak ekonomi, KPK menilai multiplier effect MBG di daerah belum optimal. Berdasarkan hasil kajian, perputaran uang program di daerah disebut sangat kecil, bahkan di bawah 5%, karena sebagian besar pemasok bahan baku masih berasal dari kota-kota besar.

Dia mengatakan pihaknya juga menemukan sistem pengawasan di internal BGN masih terfragmentasi. Setidaknya terdapat tiga sistem berbeda yang belum terintegrasi, yakni Dialur, Tawwas, dan Mitra BGN, sehingga mekanisme pengawasan dinilai belum efektif.

Mengapa Belum Ada Penindakan?

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa penanganan MBG saat ini masih berada pada tahap pendidikan dan pencegahan.

“Penindakannya itu ada pada urutan terakhir. Ketika pendidikan tidak berhasil, pencegahan tidak berhasil, baru dilakukan penindakan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Asep mengungkapkan laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan MBG sebenarnya sudah masuk ke pengaduan masyarakat KPK. Namun, lembaga itu masih memprioritaskan monitoring dan pemetaan titik rawan korupsi agar pemerintah dapat melakukan perbaikan lebih dulu.

“Kalau masih terjadi, sudah dikasih tahu, sudah ditunjukin titiknya, tidak juga diindahkan, masih tetap terjadi tindak pidana korupsi, dilakukanlah penindakan,” tegasnya.

KPK juga meminta partisipasi publik dalam pengawasan implementasi MBG di daerah. Menurut Asep, pengawasan masyarakat diperlukan karena pelaksanaan program tersebar di banyak wilayah dan tidak seluruhnya dapat dipantau langsung dari pusat.

BGN Pastikan Cegah Penyimpangan

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menegaskan 93% anggaran BGN digunakan untuk Banper MBG yang disalurkan melalui virtual account dan diverifikasi dua pihak, yakni Kepala SPPG sebagai approver dan PIC mitra sebagai maker.

Menurut Dadan, seluruh pengeluaran dana harus disertai dokumen pendukung dan dapat diaudit baik secara internal oleh Inspektorat dan BPKP maupun eksternal oleh BPK.

“Sejauh ini sistem pengendalian berbasis VA merupakan pengendalian anggaran yang sangat bisa diandalkan,” katanya kepada Bisnis, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan alokasi dana MBG terdiri dari 70% untuk bahan baku, 20% operasional, dan 10% insentif mitra. Dana yang tersisa di virtual account juga tetap menjadi milik negara dan dapat ditarik kembali ke kas negara pada akhir tahun.

“Pengalaman 2025 menunjukkan bahwa BGN bisa menarik uang di VA sebesar Rp12 triliun dan dikembalikan ke kas negara,” ujarnya.

Dadan mengakui audit BPK menemukan sejumlah kesalahan pembelanjaan pada 2025, termasuk klaim biaya yang seharusnya menjadi beban mitra dan pengadaan bahan baku di atas harga pasar. Namun, temuan tersebut disebut telah ditindaklanjuti pada 2026.

Menurutnya, sistem virtual account menjadi instrumen utama pengendalian anggaran MBG dan dinilai cukup andal untuk memitigasi kebocoran.

“Terkait potensi kebocoran yang disampaikan KPK, telah dibuat rencana aksi bersama agar potensi itu bisa dimitigasi sejak awal,” katanya.

Dadan menegaskan pihaknya akan melakukan sejumlah upaya, termasuk proses hukum sesuai temuan yang dianggap menyimpang.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus ekspor sumber daya alam (SDA) dinilai harus disertai penguatan tata kelola, transparansi, hingga pengawasan independen agar tidak memunculkan konflik kepentingan dan risiko eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Pengamat dan Program Director Trend Asia Ahmad Ashov Birry mengatakan pemerintah perlu belajar dari model pengelolaan sumber daya alam di Norwegia yang memisahkan secara tegas fungsi operator, regulator, dan pengawas.

Menurutnya, pemisahan kewenangan menjadi penting agar BUMN pengelola SDA tetap dapat diawasi dan ditindak apabila melakukan pelanggaran, termasuk terkait lingkungan hidup.

“Kita butuh organisasi yang sama-sama kuat antara pemain dan pengawasnya,” ujar Ashov dalam webinar bersama Celios, Kamis (21/5/2026).

Dia menilai salah satu tantangan terbesar dalam pembentukan BUMN ekspor SDA adalah memastikan tidak adanya impunitas terhadap perusahaan negara, terutama dalam proyek strategis nasional (PSN) yang selama ini dinilai terlalu terlindungi dari pengawasan publik.

Ashov menyoroti lemahnya perlindungan lingkungan dalam sejumlah regulasi, termasuk pasca penerapan omnibus law, yang dinilai menurunkan kualitas pengawasan lingkungan hidup.

Karena itu, dia menilai pemerintah perlu memastikan BUMN ekspor SDA tidak memperoleh perlakuan istimewa yang membuatnya kebal terhadap sanksi atau pengawasan.

Selain pemisahan fungsi yang jelas, Ashov juga menekankan pentingnya pengaturan konflik kepentingan dan larangan rangkap jabatan dalam struktur pengelolaan BUMN tersebut.

Menurutnya, persoalan benturan kepentingan, kedekatan politik, hingga keterlibatan political exposed person menjadi faktor penting yang harus diantisipasi sejak awal.

“Apakah pemerintah mampu mengelola konflik kepentingan dan kroni-kroni politik, itu yang harus dilihat,” katanya.

Ashov menilai pembentukan entitas ekspor satu pintu memang dapat membantu pemerintah mempercepat pengumpulan penerimaan negara dan meminimalkan praktik manipulasi perdagangan seperti under invoicing atau transfer pricing.

Namun, skema tersebut juga mengandung risiko moral hazard apabila tidak diiringi transparansi dan pengawasan yang kuat.

Dia mengingatkan pemerintah menghadapi beban pembuktian untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dijalankan secara akuntabel dan tidak sekadar menjadi alat konsolidasi kekuasaan ekonomi negara.

Menurutnya, transparansi radikal menjadi syarat utama agar pengelolaan ekspor SDA tidak berujung pada kerusakan ekologis maupun eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

“Overeksploitasi sangat mungkin terjadi ketika negara sedang menghadapi tekanan fiskal,” ujarnya.

Ashov menilai pemerintah juga perlu memastikan penerimaan tambahan dari sektor SDA tidak semata digunakan untuk menutup kebutuhan fiskal jangka pendek, melainkan diarahkan untuk kepentingan jangka panjang seperti model sovereign wealth fund di Norwegia.

Di sisi lain, dia menyoroti pentingnya distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil, termasuk melalui penguatan layanan publik, penanganan daerah terdampak bencana, hingga perlindungan sosial.

Menurutnya, pemerintah juga perlu membuka opsi penguatan penerimaan negara dari instrumen lain seperti wealth tax bagi kelompok super kaya atau windfall profit tax terhadap keuntungan berlebih sektor tertentu.

Oleh karena itu, Ashov meminta pemerintah memastikan pembentukan BUMN ekspor SDA dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, pengawasan independen, serta perlindungan lingkungan dan kepentingan publik.

Bisnis.com, SEMARANG — Koalisi Save Our Surroundings (SOS) yang terdiri dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Seknas FITRA, dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak adanya rencana penambahan lapisan atau layer cukai hasil tembakau yang digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Masyarakat sipil menilai bahwa kebijakan tersebut berisiko menguntungkan kepentingan industri rokok ilegal dan memperburuk tata kelola fiskal pemerintah.

Penolakan tersebut disampaikan di tengah proses pengusutan dugaan kasus suap rokok ilegal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan petinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Koalisi masyarakat sipil menilai penambahan layer cukai mencerminkan kebijakan yang tidak transparan serta rentan terhadap konflik kepentingan.

Health Economist Research Associate CISDI Zulfiqar Firdaus mengatakan bahwa struktur cukai rokok saat ini sudah terlalu kompleks dan berlapis.

Berdasarkan studi CISDI, pemerintah dinilai seharusnya bisa mengombinasikan kenaikan tarif cukai dengan penyederhanaan lapisan cukai agar manfaat fiskal dan perlindungan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal.

"Simulasi kami menunjukkan skenario terbaik adalah pengurangan lapisan cukai hasil tembakau dari 8 menjadi 6, diiringi dengan kenaikan tarif Sigaret Kretek Tangan sebesar 20% dan Sigaret Kretek Mesin sebesar 10%," tutur Zulfiqar, dikutip Kamis (21/5/2026).

Lebih lanjut, Zulfiqar menyebut bahwa kebijakan tersebut berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp63 triliun dalam 2 tahun, sekaligus menurunkan prevalensi merokok dan mencegah ratusan ribu kematian dini akibat rokok.

Menurut Zulfiqar, penambahan lapisan cukai justru akan membuka ruang bagi peredaran rokok murah, baik dari produsen ilegal maupun legal.

"Kementerian Keuangan seharusnya memilih penyederhanaan lapisan cukai. Kebijakan cukai harus kembali pada tujuannya, yakni untuk melindungi kesehatan publik dan menciptakan keadilan fiskal," tambah Zulfiqar.

Sementara itu, Peneliti Seknas FITRA Gunardi Ridwan menilai bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan sempitnya ruang fiskal pemerintah.

Gunardi menyebut bahwa cukai yang semestinya menjadi instrumen pengendalian konsumsi kini bergeser menjadi alat penyesuaian fiskal yang mengakomodasi pasar ilegal.
Gunardi turut menyoroti praktik downtrading atau peralihan konsumsi ke rokok yang lebih murah. Gunardi mengungkap bahwa kondisi ini akan membuat target penerimaan cukai hasil tembakau tidak tercapai.

"Bahkan ketika tidak ada kenaikan tarif, penerimaan turun dari Rp216 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp211 triliun pada tahun lalu," ungkap Gunardi.

Di sisi lain, peneliti ICW Seira Tamara menilai bahwa penambahan layer cukai tidak menyentuh akar persoalan, yakni mengenai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Seira menyebut bahwa kebijakan tersebut justru berpotensi untuk membuka celah korupsi baru melalui manipulasi klarifikasi tarif cukai.
"Ketika pelaku industri, termasuk yang terkait dengan rokok ilegal, diduga memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan, maka kita menghadapi situasi state capture yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis," kata Seira.

Koalisi SOS pun mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan pembahasan terkait penambahan layer cukai rokok dan mendorong reformasi kebijakan cukai hasil tembakau melalui penyederhanaan lapisan serta penguatan penegakan hukum secara transparan.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) menerima laporan sengkarut mandeknya investasi penyediaan air bersih di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Wakil Ketua Satgas P3-MPPE sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyoroti adanya indikasi konflik kepentingan (conflict of interest) yang dilakukan oleh pengelola kawasan, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC).

Konflik ini bermula dari aduan PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA)—perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) patungan antara investor Amerika Serikat, Singapura, Arab Saudi, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.—yang merasa dirugikan secara sepihak oleh ITDC.

PT PAIA yang mengoperasikan fasilitas desalinasi air laut (Sea Water Reverse Osmosis/SWRO) terpaksa menghentikan produksinya setelah anak usaha ITDC, yakni PT ITDC Nusantara Utilitas (NU), secara sepihak menghentikan serapan air dan beralih menggandeng PDAM Lombok Tengah sebagai pemasok utama.

Kronologi tersebut terungkap dalam sidang terbuka Satgas P3-MPPE di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Purbaya, yang memimpin sidang, pun melontarkan kritis terhadap langkah bisnis ITDC.

Menurutnya, tindakan pengelola kawasan yang mengundang investor asing lalu menciptakan anak usaha untuk menjadi kompetitor langsung adalah preseden buruk bagi iklim investasi.

"Itu kan Anda punya kontraktor dari luar negeri ke sini, terus Anda buat kompetitor, perusahaan Anda sendiri. Kalau begini, pasti Anda ada conflict of interest. Pasti investornya kalah atau dikalahkan. Kawasan tidak mengawasi ini. Ini kan bisnis yang tidak benar kalau begini," ujar Purbaya dalam sidang.

Plt. Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar berdalih, masuknya PDAM melalui anak usahanya murni demi menjaga keberlanjutan pasokan air (reliability) di KEK Mandalika, mengingat kawasan tersebut mewajibkan minimal ada dua penyedia air. Fajar juga menyebut PT PAIA sempat mengalami kendala operasional yang menyebabkan pasokan terhenti (on-off).

Kendati demikian, klaim tersebut langsung dibantah oleh Presiden Direktur EBD Paragon (pemegang saham mayoritas PT PAIA) Wajih Malki. Dia menegaskan, pihaknya terpaksa menutup fasilitas SWRO bukan karena ketidakmampuan produksi, melainkan karena pihak ITDC menahan pembayaran selama berbulan-bulan dan anak usaha ITDC sama sekali tidak menyerap air produksi mereka selama sebulan penuh.

"Kami terus memproduksi air karena kami tahu mereka mencoba menciptakan situasi tertentu. Namun, setelah sebulan penuh mereka tidak mengambil satu tetes air pun dari kami dan beralih ke PDAM, barulah kami menutup pabrik tersebut. Masalah sebenarnya adalah mereka tidak memiliki permintaan yang cukup di Mandalika, dan mereka tidak menghormati perjanjian bahwa kami adalah pemasok eksklusif," ungkap Wajih.

Dia menambahkan, pihaknya siap mencari jalan keluar yang damai (amicable solution). PT PAIA berniat untuk keluar dan mendatangkan investor baru dari Singapura atau China untuk mengambil alih fasilitas tersebut, dengan syarat ITDC dapat menjamin kelayakan proyek dan kepastian serapan pasar setelah pabrik kembali beroperasi.

Sengkarut Izin

Selain masalah serapan, polemik ini juga tersandera oleh absennya Surat Izin Penguasaan Air Tanah. Direktur Utama PT ITDC-NU Ratnadewi mengklaim bahwa pihak PAIA belum memenuhi perizinan tersebut sejak awal operasi pada 2021.

Pernyataan itu sontak direspons oleh Alwi Shihab, perwakilan pemegang saham PT PAIA. DIa membacakan kembali Nota Kesepahaman (MoU) awal yang menyatakan bahwa pihak ITDC-lah yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mendapatkan segala bentuk lisensi, izin, maupun persetujuan dari otoritas terkait.

Menengahi kebuntuan tersebut, Purbaya langsung menginstruksikan Administrator KEK dan pihak ITDC untuk segera merampungkan urusan perizinan PT PAIA dalam waktu singkat, mengingat standar prosedurnya (NSPK) hanya memakan waktu lima hari kerja.

"Nanti izin diurus, ini dijalankan sesuai kontrak. Bisa? Karena bagi saya, Anda conflict of interest. Nanti sambil jalan, kita cari investornya [untuk proses exit PT PAIA]," instruksinya.

Pada akhirnya, Purbaya memberikan peringatan keras bahwa kementerian/lembaga agar tidak akan membiarkan praktik bisnis yang merugikan investor asing setelah mereka diundang masuk ke Indonesia.

"Kita kan yang mengundang mereka masum ke Indonesia. Jangan setelah itu, karena Anda berkuasa di sana, aturannya bisa diubah begitu aja. Itu yang akan kita hindari itu pesan ke investor asing clear. Saya akan pantau terus progresnya," tutup Purbaya.

Ada yang janggal dalam cara kita membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ia selalu bergerak, tetapi tak pernah benar-benar maju. Seperti tarian poco-poco: langkahnya teratur, iramanya jelas, tetapi ujungnya tetap di tempat semula. Hingga Mei 2026, pola itu kembali berulang.

Di tengah target ambisius pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin merampungkan RUU Pemilu dalam 2,5 tahun, publik justru disuguhi realitas yang berlawanan: pembahasan tersendat, tarik-ulur kepentingan menguat, dan arah kebijakan kian kabur. Ini tidak hanya keterlambatan teknis, tetapi Ini adalah gejala dari problem yang lebih dalam dimana demokrasi yang terkebiri oleh dirinya sendiri.

Masalah utama RUU Pemilu bukan pada rumitnya substansi, melainkan pada siapa yang membahasnya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai pembentuk undang-undang, diisi oleh partai-partai politik yang sekaligus menjadi peserta pemilu. Dalam satu tubuh, mereka adalah wasit sekaligus pemain. Konflik kepentingan tidak hanya kemungkinan ia adalah keniscayaan.

Dalam situasi seperti ini, setiap pasal tidak hanya soal prinsip, melainkan soal posisi. Sistem pemilu diperdebatkan bukan karena mana yang paling demokratis, tetapi mana yang paling menguntungkan. Ambang batas parlemen dibicarakan bukan sebagai alat penyederhanaan sistem, melainkan sebagai pagar untuk menutup pintu bagi pesaing. Bahkan penataan daerah pemilihan pun kerap beraroma kalkulasi elektoral.

Kita menyaksikan demokrasi yang bernegosiasi dengan dirinya sendiri dan acap kali kalah. Ketika pembahasan sempat mandek, muncul wacana bahwa pemerintah akan mengambil alih proses legislasi. Ini bukan tidak hanya dinamika biasa. Ini sinyal bahwa mekanisme checks and balances sedang goyah. Jika legislatif tidak mampu menjalankan fungsinya, dan eksekutif mulai masuk terlalu jauh, maka garis pemisah kekuasaan menjadi kabur.

Di titik ini, kita tidak lagi berbicara tentang RUU Pemilu semata, tetapi tentang arah demokrasi Indonesia. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjanjikan transparansi. Sebuah pernyataan yang, di atas kertas, terdengar meyakinkan. Namun publik punya alasan untuk ragu. Transparansi dalam praktik sering kali berhenti pada formalitas: rapat dibuka, dokumen dipublikasikan, tetapi keputusan tetap diambil di ruang-ruang tertutup yang tak tersentuh publik.

Demokrasi prosedural berjalan. Demokrasi substantif tertinggal. Yang lebih mengkhawatirkan, pola ini terus berulang dari satu periode ke periode berikutnya. Setiap menjelang pemilu, undang-undangnya diubah. Tidak ada desain jangka panjang. Tidak ada komitmen untuk stabilitas sistem. Yang ada hanyalah penyesuaian-penyesuaian politis sesuai konfigurasi kekuasaan saat itu.

Hukum pemilu akhirnya kehilangan sifatnya sebagai aturan main yang netral. Ia berubah menjadi instrumen yang lentur bisa ditarik, ditekan, bahkan dibengkokkan sesuai kebutuhan.

Di sinilah letak ironi terbesar: demokrasi yang seharusnya diatur oleh hukum, justru membuat hukumnya tunduk pada politik.

Dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Ketidakpastian regulasi mengganggu kesiapan penyelenggara pemilu. Lebih dari itu, ia menggerus kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa aturan main bisa diubah-ubah sesuai kepentingan elite, maka legitimasi proses demokrasi ikut dipertanyakan.

Dan ketika legitimasi mulai retak, demokrasi tidak runtuh seketika ia terkikis perlahan. RUU Pemilu seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Namun, jika prosesnya terus terjebak dalam logika transaksional, maka hasil akhirnya hanya akan menjadi kompromi jangka pendek. Tidak menyelesaikan masalah, hanya menundanya.

Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi “kapan RUU ini selesai,” melainkan “untuk siapa RUU ini dibuat?” Jika jawabannya adalah untuk kepentingan publik, maka prosesnya harus terbuka, partisipatif, dan bebas dari konflik kepentingan. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka kita harus berani mengakui: demokrasi kita sedang berjalan di tempat. Seperti tarian poco-poco yang ramai, teratur, tetapi tak pernah benar-benar sampai ke tujuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan akademisi dan praktisi kebijakan menyoroti risiko krisis kepemimpinan di sektor publik dan badan usaha milik negara (BUMN) akibat maraknya kriminalisasi keputusan bisnis.

Akar persoalan dinilai berasal dari penerapan dua pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dianggap multitafsir dan kerap digunakan secara luas oleh aparat penegak hukum.

Editor buku Kriminalisasi Kebijakan, Lestantya R. Baskoro, menyebut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai “pasal keranjang sampah” karena dapat menjerat hampir semua kebijakan yang berujung pada kerugian negara.

“Penegak hukum lebih mengutamakan unsur kerugian negara, sehingga mudah sekali terjadi kriminalisasi,” ujar Lestantya dalam peluncuran buku Kriminalisasi Kebijakan di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (28/4/2026), mengutip keterangan resminya.

Buku tersebut mengulas sedikitnya 12 kasus kriminalisasi kebijakan yang menimpa pejabat publik dan pimpinan BUMN.

Sejumlah nama yang pernah terseret kasus antara lain eks Direktur PT Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, eks Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji, hingga mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi.

Menurut Baskoro, perbedaan putusan di tiap tingkat pengadilan menunjukkan belum adanya kesamaan pemahaman hakim terhadap konsep business judgement rule (BJR), yang seharusnya melindungi direksi dalam mengambil keputusan bisnis.

Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yetty Komalasari Dewi menjelaskan bahwa prinsip BJR sebenarnya telah diadopsi dalam UU Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 97 ayat (5).

Dalam aturan tersebut, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian perusahaan sepanjang memenuhi sejumlah syarat, termasuk bertindak dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan telah melakukan upaya pencegahan kerugian.

Namun, dalam praktiknya, keputusan bisnis yang telah melalui pertimbangan matang tetap berisiko dikriminalisasi ketika berujung pada kerugian.

“Direksi sudah bekerja hati-hati, tidak ada niat jahat, tetapi ketika hasilnya merugikan, tetap bisa dipidana,” ujar Yetty.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007–2011 Chandra M. Hamzah mengungkapkan bahwa dua pasal tersebut memiliki latar belakang historis sebagai instrumen untuk menghadapi dinamika politik pascakemerdekaan, khususnya terkait nasionalisasi perusahaan asing. Namun, pasal tersebut terus digunakan hingga kini tanpa penyesuaian konteks.

“Pasal ini digunakan untuk berbagai tujuan tanpa memahami konteks sejarahnya, sehingga menimbulkan korban,” katanya.

Ia menambahkan, uji materi terhadap pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi belum memberikan solusi konkret karena dikembalikan kepada pembentuk undang-undang untuk direvisi.

Chandra mengingatkan bahwa ketergantungan pada interpretasi aparat penegak hukum tidak cukup menjamin kepastian hukum.

“Pasal dengan tafsir luas harus diperbaiki agar tidak menimbulkan ketidakpastian,” tegasnya.

Kritik juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Illian Deta Arta Sari, menilai persoalan semakin kompleks setelah substansi pasal tersebut diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Menurutnya, ketentuan tersebut belum memenuhi prinsip lex certa dan lex stricta, serta tidak secara tegas mengatur unsur niat jahat (mens rea).

“Penelusuran kasus dimulai dari kerugian negara, bukan dari niat jahat. Ini membuat pejabat publik dan BUMN semakin takut mengambil keputusan,” ujarnya.

Senada, mantan Wakil Ketua KPK periode 2003–2007 Amien Sunaryadi menegaskan bahwa unsur niat jahat seharusnya menjadi fondasi dalam pemidanaan kasus korupsi. Ia menilai pembuktian mens rea tetap dapat dilakukan melalui bukti komunikasi dan pendekatan forensik digital.

“Tanpa itu, pemidanaan akan menghambat pengambilan keputusan dan berdampak pada ekonomi,” katanya.

Amien mencontohkan sektor hulu minyak dan gas bumi yang sangat bergantung pada keputusan berisiko tinggi. Dari 128 cekungan migas di Indonesia, belum separuhnya digarap karena kekhawatiran akan potensi kriminalisasi ketika eksplorasi tidak menghasilkan temuan.

“Eksplorasi itu berisiko. Kalau gagal dianggap merugikan negara, tidak ada yang berani mengambil keputusan,” ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan A. Djalil menilai kondisi ini berpotensi memicu krisis kepemimpinan karena pejabat cenderung menghindari pengambilan keputusan strategis.

“Bisnis itu penuh risiko. Pemerintah juga harus kreatif untuk menciptakan nilai tambah. Tanpa keberanian mengambil keputusan, kemajuan akan terhambat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan beberapa catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Program ini dinilai berisiko memicu masalah akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya.

Perlu diketahui bahwa program ini fokus untuk membangun daya manusia yang unggul sejak dini. MBG telah masuk dalam RPJMN 2025–2029 dan Quick Wins Prioritas Nasional.

Program ini didukung alokasi anggaran yang naik dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Berdasarkan hasil kajian Direktorat Monitoring KPK tahun 2025, besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Meskipun, berdasarkan survei Poltracking Indonesia periode 2—8 Maret 2026, mencatat MBG menjadi program paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan mencapai 36,5%.

Dominasi tersebut turut menopang tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai 74,1%.

Kembali ke kajian KPK, lembaga antirasuah menemukan bahwa regulasi pelaksanaan MBG perlu mengatur tata kelola program dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

KPK menyebut pelaksanaan MBG melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) menimbulkan risiko perpanjangan rantai birokrasi, potensi rente, serta berkurangnya porsi anggaran bahan pangan akibat potongan biaya operasional dan sewa.

"Pendekatan sentralistik dengan BGN sebagai aktor tunggal meminggirkan peran pemerintah daerah dan melemahkan mekanisme check and balances dalam penentuan mitra, lokasi dapur, dan pengawasan," demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK seperti dilihat pada Minggu (19/4/2026).

KPK menyampaikan bahwa tingginya potensi konflik kepentingan (CoI) dalam penentuan mitra SPPG/dapur karena kewenangan terpusat dan SOP yang belum jelas.

Pelaksanaan MBG masih dinilai lemah dalam hal transparansi dan akuntabilitas, khususnya proses verifikasi dan validasi yayasan mitra, penentuan lokasi dapur, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Terlebih masih banyak dapur yang tidak memenuhi standar teknis SPPG, sehingga berdampak pada kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

"Pengawasan keamanan pangan belum optimal, dengan minimnya keterlibatan Dinas Kesehatan dan BPOM sesuai kewenangannya," tulis KPK di salah satu poin kajian.

KPK menyatakan program MBG belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, belum ada pengukuran awal (baseline) terkait status gizi dan capaian akademik para penerima manfaat.

Usulan KPK untuk Perbaikan Program MBG

Lembaga antirasuah memberikan tujuh rekomendasi perbaikan tata kelola program MBG. KPK meminta agar pemerintah menyusun regulasi pelaksanaan MBG yang komprehensif dan mengikat, minimal setingkat Peraturan Presiden, untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembagian peran lintas K/L dan Pemda.

"Meninjau kembali mekanisme Bantuan Pemerintah, termasuk struktur biaya, rantai pelaksanaan, dan kewajaran komponen anggaran, agar tidak menimbulkan rente dan mengurangi kualitas layanan gizi," sebut KPK.

KPK merekomendasikan agar pemerintah menerapkan pendekatan kolaboratif dan desentralistik terbatas, dengan memperkuat peran pemerintah daerah dalam penentuan penerima manfaat, lokasi dapur, dan pengawasan operasional.

Tak hanya itu, KPK berharap adanya penjelasan secara mendalam terkait SOP dan SLA penetapan mitra yayasan/SPPG, serta memastikan proses seleksi, verifikasi, dan validasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Program ini diminta untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan, melalui pelibatan aktif Dinas Kesehatan dan BPOM dalam sertifikasi, inspeksi dapur, dan pengawasan mutu makanan.

Selain itu, KPK menegaskan pentingnya membangun sistem pelaporan dan verifikasi keuangan yang baku, untuk mencegah laporan fiktif, mark-up, dan penyimpangan pencairan dana.

"Menetapkan indikator keberhasilan MBG yang terukur, disertai pengukuran baseline status gizi dan capaian penerima manfaat sebagai dasar evaluasi dampak program secara berkelanjutan," tandas poin rekomendasi KPK.

Temuan KPK tersebut mempertegas bahwa persoalan utama MBG tidak berhenti pada desain kebijakan, melainkan berakar pada tahap implementasi di lapangan.

Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai persoalan implementasi menjadi titik lemah utama program sejak awal perencanaan.

Dia mengatakan temuan KPK menjadi peringatan agar pemerintah memperbaiki fokus pelaksanaan program, terutama dalam penentuan sasaran penerima manfaat.

"Kalau kebijakan publik fokusnya pada implementasi, pada kegagalan dalam implementasinya itu banyak masalah kan," katanya saat dihubungi Bisnis, Sabtu (18/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa MBG pada dasarnya mempunyai manfaat yang besar bagi kalangan menengah ke bawah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Hanya saja saat ini pelaksanaan MBG dianggap kurang tepat sasaran karena menyalurkan ke anak-anak yang hidup dengan kondisi ekonomi cukup bahkan menengah ke atas.

"Karena yang mengalami gizi tidak cukup itu mungkin orang-orang miskin atau kategori miskin, miskin ekstrem, atau orang mendekati miskin. Enggak mungkin kan orang Pondok Indah, orang Menteng, orang PIK kekurangan gizi Mas, karena posisinya bukan kategori miskin dan miskin ekstrem itu gitu loh," jelasnya.

Kajian KPK, menurutnya, cenderung bersifat masukan agar pemerintah sekarang dapat fokus melaksanakan program ini dengan maksimal.

Pengamat kebijakan publik ini menegaskan pentingnya penguatan landasan hukum pelaksanaan program MBG berupa pembentukan undang-undang agar bisa menjangkau lebih luas ketika terjadi pelanggaran.

Melalui usulan tersebut, pemerintah mampu menguraikan secara komprehensif mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang menyimpang melalui program MBG.

"Nah ini kalau sekarang kita mau mengatakan bagaimana pengelolaannya transparan, terbuka, akuntabilitas tinggi, kalau tidak ada penegakan hukumnya akhirnya semuanya ini orang melihatnya abai. Mereka-mereka yang punya dapur-dapur MBG jadi abai, dan itu tidak ada kendali," paparnya.

Dia juga mengingatkan kepada pemerintah agar lebih selektif dalam membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama bagi para mitra yang bekerja sama.

Langkah tersebut sebagai upaya pencegahan dan pemaksimalan tata kelola program MBG tidak ditemukan indikasi penyimpangan, khususnya korupsi.

Trubus mengingatkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada KPK, namun melibatkan banyak aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

"Untuk menghindari hal itu memang sebaiknya tidak hanya KPK. Penegak hukum itu ada Kejagung, ada Kepolisian," ucapnya.

Trubus juga mengusulkan agar BGN mandiri mencari pemasukan untuk operasional MBG agar tidak hanya mengandalkan APBN.

LEBAK - Ketegangan politik yang sempat terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten akhirnya mereda. Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya mendatangi kediaman Wakil Bupati Amir Hamzah pada Rabu (1/4/2026) sebagai langkah rekonsiliasi.

Dalam pertemuan tersebut, Hasbi yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak beserta ulama menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Amir Hamzah. Ia menegaskan bahwa keduanya sepakat menutup dinamika yang terjadi sebelumnya dan kembali fokus menjalankan roda pemerintahan.

“Atas nama pribadi dan bersama Pak Wakil, kami berkomitmen untuk fokus bekerja bagi masyarakat serta menjaga stabilitas pemerintahan. Apa yang terjadi sebelumnya kita anggap selesai,” ujar Hasbi.

Hasbi juga menekankan bahwa hubungan dirinya dengan Amir Hamzah tidak hanya sebatas mitra kerja dalam pemerintahan, tetapi juga memiliki kedekatan secara personal sebagai junior dan senior.

Sementara itu, baik Hasbi maupun Amir sepakat untuk mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, keduanya memastikan akan terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Salah satu program yang menjadi prioritas adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi petani.

Kebijakan ini dinilai tidak hanya memberikan keringanan bagi petani, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah serta mencegah alih fungsi lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Lebak berharap, melalui kebijakan tersebut, kesejahteraan petani di wilayah pedesaan dapat meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memastikan tak pernah terlibat dalam keputusan aksi korporasi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Gojek usai jadi menteri.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat menjadi saksi mahkota terhadap tiga terdakwa kasus a Chromebook seperti Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Mulanya, Nadiem menegaskan bahwa dirinya telah menanggalkan seluruh jabatannya dari PT AKAB lantaran tidak ingin ada konflik kepentingan saat diangkat menjadi Mendikbudristek.

“Alasan kenapa saya mau melepaskan ini semua adalah karena jabatan yang begitu penting, yang Pak Jaksa sebutkan tadi, itu membutuhkan ekstra effort untuk menghindari konflik kepentingan dalam aspek apapun," ujar Nadiem.

Selanjutnya, Nadiem mengemukakan bahwa dirinya telah memberikan kepemilikan saham seri A kepada Co-CEO Kevin Aluwi dan Andre Soelistyo. Dengan begitu, Nadiem sudah tidak memiliki hak istimewa dalam pengambilan keputusan di PT AKAB.

Setelah itu, jaksa penuntut umum mencecar soal komunikasi yang dilakukan Kevin dan Andre sebelum melakukan aksi korporasi kepada Nadiem.

Dijawab Nadiem, komunikasi itu memang benar adanya. Namun, kata Nadiem, hal tersebut justru lazim dilakukan karena dirinya merupakan salah satu pendiri PT AKAB.

"Fakta persidangan kemarin menyatakan bahwasanya pada saat saudara sebagai menteri, Andre mengatakan dia berkomunikasi, Kevin berkomunikasi kepada saudara untuk membahas mengenai aksi korporasi, baik itu PT Gojek, khusus PT Gojek Indonesia maupun PT AKAP. Bagaimana menurut saudara?" tanya jaksa.

"Sangat lazim menurut saya bahwa perusahaan di mana saya pernah menjadi pendiri," jawab Nadiem.

Nadiem juga menegaskan bahwa komunikasi dirinya dengan Andre dan Kevin terbatas pada konsultasi informal. Alhasil, Nadiem membantah adanya isu intervensi keputusan PT AKAB usai menjadi menteri.

"Tidak mungkin kan tidak ada sama sekali komunikasi. Tetapi di dalam kesaksian mereka, mereka secara tegas dan lugas menyebut tidak ada satu pun momen di mana mereka meminta pertimbangan saya, persetujuan saya, terhadap keputusan aksi korporasi apapun. Sekadar menginfokan saja," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menetapkan suami dan anak Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Jawa Tengah.

Perusahaan itu adalah PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) yang didirikan oleh Mukhtaruddin Ashraff Abu selaku suami Fadia sekaligus anggota DPR RI dan Muhammad Sabiq Ashraff selaku anak Fadia sekaligus anggota DPRD.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pada perkara ini Fadia sebagai pejabat daerah diduga melakukan konflik kepentingan untuk keuntungan pribadi, sehingga dikenakan Pasal 12 i Undang-Undang Tipikor.

"Yang berkonflik kepentingan itu adalah Saudari FAR. Karena dia sebagai kepala daerah di situ, dia punya kewajiban untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap seluruh kegiatan pengadaan atau pekerjaan yang ada di wilayah hukumnya, Pekalongan, tersebut," kata Asep saat konferensi pers, Rabu (4/3/2026).

Namun, Asep menegaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan menjerat Mukhtaruddin dan Muhammad Sabiq atau pihak lainnya, termasuk korporasi, jika ditemukan tindak pidana korupsi.

"Setelah penyidikan ini nanti berjalan, kita lihat nih kecukupan alat bukti yang lainnya. Untuk orang-orang yang lainnya, person-person yang lainnya, kita juga tentu setelah nanti cukup pasalnya mungkin besar-besar yang berbeda, karena dia tidak punya kewenangan di situ, kita akan tetapkan seperti itu. Ketika perusahaan ini hanya digunakan sebagai sarana untuk korupsi, tentu nanti bisa ditetapkan sebagai korporasi," jelas Asep.

Asep menyampaikan PT RNB kerap dipilih dari proses tender oleh pegawai Pemkab Pekalongan karena perusahaan milik keluarga Fadia. Bahkan setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT RNB di awal, agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati angka HPS.

Alhasil, sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan.

Kemudian sepanjang tahun 2023-2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan.

Dari uang tersebut, sebanyak Rp22 miliar digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing. Sisa di antaranya dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Bupati dengan total mencapai Rp19 miliar (sekitar 40%) dari total transaksi.

Fadia memperoleh Rp5,5 miliar; suami Fadia menerima Rp1,1 miliar; orang kepercayaan Fadia sekaligus Direktur PT RNB menerima Rp2,3 miliar; anak Fadia menerima Rp4,6 miliar; anak Fadia (Mehnaz MA) menerima Rp2,5 miliar; dan penarikan uang tunai Rp3 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing.

Pasalnya suami dan anak Fadia mendirikan PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) di mana perusahaan ini sengaja dipilih untuk melaksanakan pengadaan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Di perusahaan tersebut, Fadia dengan sengaja mengangkat orang kepercayaannya menjadi Direktur PT RNB. Sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses Fadia.

Setelah satu tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB diketahui mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemkab Pekalongan.

"Pada periode tersebut, FAR melalui MSA (anak Fadia) dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para Kepala Dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Asep menjelaskan, kehadiran Fadia memicu konflik kepentingan sehingga setiap Pemkab Pekalongan membutuhkan vendor jasa, maka perusahaan milik keluarga Fadia dapat langsung memenangkan tender. Para pejabat Pemkab sengaja membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan PT RNB.

Asep menyebutkan bahwa para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan “Perusahaan Ibu" meskipun ada perusahaan lainnya.

"Diketahui sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan," ucap Asep.

Alhasil dari kontrak tersebut, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan. Fadia memperoleh Rp5,5 miliar dari pendapatan perusahaan.

Asep menjelaskan berdasarkan hasil pendalaman, Fadia tidak mengetahui perbuatannya melanggar hukum karena berlatar belakang sebagai musisi. Terkait urusan teknis birokrasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial dilingkungan Kabupaten Pekalongan.

Atas adanya kepentingan tersebut, Fadia ditetapkan sebagai tersangka. "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Maret 2026. Penahanan dilakukan di RumahTahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," jelas Asep.

Dia disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada setiap pejabat negara untuk tidak meminta Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri guna mencegah konflik kepentingan dan terhindar dari gratifikasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan permintaan THR juga berpotensi bertentangan dengan kode etik atau aturan tindak pidana korupsi.

"Kita terus mengimbau ya, jangan ada praktik-praktik permintaan THR gitu kan, dengan modus apa pun yang kemudian itu tentunya bertentangan dengan kode etik ya, ataupun aturan-aturan tidak hanya soal tindak pidana korupsi saja, tapi pasti juga bertentangan dengan etika sebagai seorang Aparatur Sipil Negara," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Budi menyampaikan imbauan ini juga berlaku bagi pihak swasta untuk tidak memberikan THR kepada pejabat maupun ASN.

Menurutnya pemberian THR ke pejabat negara akan memicu konflik kepentingan yang berisiko terjadinya tindak pidana korupsi di kemudian hari.

"Kepada sisi pihak swasta agar juga tidak berinisiatif untuk memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun ya, yang itu berpotensi pada kemudian hari menimbulkan benturan kepentingan atau conflict of interest. Nah ini kan juga berisiko untuk kemudian nanti terjadi tindak pidana korupsi," jelas Budi.

Para pejabat yang menerima THR dapat segera melaporkan ke KPK secara luring maupun daring melalui laman resmi KPK atau melalui Unit Pengelolaan Gratifikasi yang tersedia di setiap kementerian atau lembaga.

Penerimaan tersebut akan dianalisis oleh tim terkait untuk memastikan barang yang diterima termasuk dalam gratifikasi atau tidak. Budi menyampaikan saat barang tersebut masuk kategori gratifikasi, maka akan disita negara.

"Karena laporan penerimaan gratifikasi itu kan channel-nya banyak. Ada yang lewat online, kemudian datang langsung ke KPK, atau melalui UPG, Unit Pengelola Gratifikasi, yang ada di hampir setiap institusi. Baik di kementerian/lembaga maupun di pemerintah daerah, ya itu. Nanti kita akan collect dari laporan para UPG tersebut," terangnya