Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memastikan tak pernah terlibat dalam keputusan aksi korporasi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Gojek usai jadi menteri.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat menjadi saksi mahkota terhadap tiga terdakwa kasus a Chromebook seperti Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Mulanya, Nadiem menegaskan bahwa dirinya telah menanggalkan seluruh jabatannya dari PT AKAB lantaran tidak ingin ada konflik kepentingan saat diangkat menjadi Mendikbudristek.

“Alasan kenapa saya mau melepaskan ini semua adalah karena jabatan yang begitu penting, yang Pak Jaksa sebutkan tadi, itu membutuhkan ekstra effort untuk menghindari konflik kepentingan dalam aspek apapun," ujar Nadiem.

Selanjutnya, Nadiem mengemukakan bahwa dirinya telah memberikan kepemilikan saham seri A kepada Co-CEO Kevin Aluwi dan Andre Soelistyo. Dengan begitu, Nadiem sudah tidak memiliki hak istimewa dalam pengambilan keputusan di PT AKAB.

Setelah itu, jaksa penuntut umum mencecar soal komunikasi yang dilakukan Kevin dan Andre sebelum melakukan aksi korporasi kepada Nadiem.

Dijawab Nadiem, komunikasi itu memang benar adanya. Namun, kata Nadiem, hal tersebut justru lazim dilakukan karena dirinya merupakan salah satu pendiri PT AKAB.

"Fakta persidangan kemarin menyatakan bahwasanya pada saat saudara sebagai menteri, Andre mengatakan dia berkomunikasi, Kevin berkomunikasi kepada saudara untuk membahas mengenai aksi korporasi, baik itu PT Gojek, khusus PT Gojek Indonesia maupun PT AKAP. Bagaimana menurut saudara?" tanya jaksa.

"Sangat lazim menurut saya bahwa perusahaan di mana saya pernah menjadi pendiri," jawab Nadiem.

Nadiem juga menegaskan bahwa komunikasi dirinya dengan Andre dan Kevin terbatas pada konsultasi informal. Alhasil, Nadiem membantah adanya isu intervensi keputusan PT AKAB usai menjadi menteri.

"Tidak mungkin kan tidak ada sama sekali komunikasi. Tetapi di dalam kesaksian mereka, mereka secara tegas dan lugas menyebut tidak ada satu pun momen di mana mereka meminta pertimbangan saya, persetujuan saya, terhadap keputusan aksi korporasi apapun. Sekadar menginfokan saja," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mengungkap alasan di balik kembalinya status persero pada dua emiten anggota holding MIND ID, yakni PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menjelaskan perubahan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang No 16/2025 tentang BUMN. Dalam regulasi tersebut, negara tetap memiliki kendali langsung melalui saham Seri A Dwiwarna sebesar 1%, sementara 99% saham lainnya dikelola oleh Danantara.

“Memang diatur dalam Undang-Undang BUMN yang baru. Di situ ada ketentuan kepemilikan negara 1% untuk perusahaan-perusahaan besar agar tetap berstatus BUMN,” ujar Dony di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Adapun keberadaan 1% saham negara atau disebut saham Seri A Dwiwarna akan berfungsi sebagai pengait legal supaya perusahaan tetap diakui sebagai entitas BUMN yang memiliki mandat khusus dari negara.

Di sisi lain, Dony menyatakan bahwa meski ada pengalihan mayoritas saham ke Danantara, kedua perusahaan tersebut tetap berada dalam ekosistem MIND ID.

“Banyak yang berubah tetapi tetap ada holding karena holding itu bertugas sebagai supervisi dan monitoring, hanya 1% yang dimiliki negara,” ungkap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Dia turut menekankan bahwa penyematan kembali status persero penting bagi keberlangsungan bisnis pertambangan kedua emiten. Tanpa status hukum sebagai BUMN, Antam dan Bukit Asam berisiko menghadapi kendala dalam penguasaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan hak-hak lainnya.

Menurutnya, negara harus tetap hadir secara langsung dalam struktur kepemilikan untuk menjaga marwah perusahaan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di sektor mineral dan batu bara.

“Di dalam undang-undangnya juga jelas bahwa status BUMN itu apabila Antam kalau tidak menjadi BUMN, nanti tidak bisa IUP dan lain-lain,” kata Dony.

Di samping itu, Dony menegaskan penguatan status ini juga tidak berkaitan dengan pembentukan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas).

Perubahan nama ini, lanjutnya, murni merupakan penyesuaian terhadap struktur kepemilikan baru yang diatur oleh UU BUMN untuk memastikan perusahaan besar tetap memiliki keterikatan langsung dengan negara.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) resmi menyandang status sebagai Persero setelah perubahan Anggaran Dasar perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut penyesuaian terhadap Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar BSI ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum RI Nomor AHU-0003351.AH.01.02.Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia Tbk., yang ditetapkan pada 23 Januari 2026.

Dalam pengumumannya tertanggal 26 Januari 2026, manajemen BSI menjelaskan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 22 Desember 2025.

Persetujuan juga telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 5 Januari 2026 yang dibuat di hadapan notaris.

Secara administratif penulisan nama perseroan disesuaikan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS). Penyesuaian ini sekaligus menegaskan posisi BSI sebagai bank syariah milik negara yang berstatus Persero.

"Dengan telah efektifnya perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 1 maka secara administratif perseroan telah efektif berstatus sebagai Persero sehingga penulisan nama Perseroan pada pasal 1 Anggaran Dasar disesuaikan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.", tulis pengumuman yang ditandatangani oleh Senior Vice President Wisnu Sunandar, dikutip Selasa (27/1/2026).

Selain perubahan nama, penyesuaian Anggaran Dasar juga mencakup sejumlah ketentuan lain, antara lain penegasan jangka waktu berdirinya perseroan, penambahan hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna, perubahan persyaratan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta penegasan larangan rangkap jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan UU BUMN.

Manajemen menyatakan, perubahan Anggaran Dasar tersebut telah berlaku efektif sejak diterbitkannya persetujuan Menteri Hukum dan telah dilaporkan kepada otoritas terkait sesuai ketentuan pasar modal.

Sebelumnya, status persero telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Senin (22/12/2025). Perubahan status ini ditandai dengan pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, dalam RUPSLB tersebut pemegang saham menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Perubahan ini sekaligus menegaskan posisi BSI sebagai bank syariah milik negara atau bank BUMN.

"[Pasal 1 ayat 1] Perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.," demikian tertulis dalam Pokok-Pokok Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam RUPSLB, Senin (22/12/2025).

Selain perubahan nama, RUPS juga menyetujui sejumlah pokok perubahan anggaran dasar lainnya, antara lain penyesuaian jangka waktu berdirinya perseroan sesuai standardisasi anggaran dasar BUMN.

Selain itu, dalam RUPSLB juga terdapat poin penambahan hak istimewa saham seri A Dwiwarna yang dimiliki pemerintah.

"Pasal 5 ayat 4 dan turunannya dalam pasal lainnya, penambahan hak-hak istimewa saham seri A Dwiwarna sebagaimana diatur dalam Pasal 4C Undang-Undang BUMN, dan pelaksanaan program pengembangan keuangan syariah oleh pemerintah," sebut dalam RUPSLB.

Pemegang saham juga menyepakati penyesuaian persyaratan pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris, penegasan larangan rangkap jabatan, serta pengaturan masa jabatan direksi dan komisaris agar selaras dengan ketentuan terbaru di sektor BUMN.

Pisah dari Bank Mandiri

Seiring dengan hal tersebut, muncul pertanyaan apakah artinya BSI lepas dari Bank Mandiri? Menelisik ke belakang, rencana pelepasan BSI dari Bank Mandiri memang sudah lama beredar. Namun demikian, hingga kini belum ada kepastian dari kedua bank pelat merah ini.

Menurut catatan Bisnis, di Kompleks Istana Kepresidenan pada awal Juni 2025, eks Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pemisahan BSI dari Bank Mandiri sedang dikaji. Nantinya, BSI akan berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Belum, masih proses. Nanti Danantara yang akan ajukan ke kami. Kita lihat prospeknya,” ujar Erick.

Dia menambahkan, Kementerian BUMN, yang kini menjadi Badan Pengaturan BUMN, kala itu hanya berperan sebagai regulator. “Saya hanya melihat dari sisi pengawasan dan kebijakan," ujarnya.

Terkait dengan rencana pisah dari BMRI, Anggoro sebelumnya pernah mengatakan bahwa tidak menutupi bahwa arah masa depan BSI kini bergantung pada Danantara. “Semua call-nya ada di Danantara,” katanya dalam wawancara dengan Bisnis pada pertengahan September 2025.

Dia mengakui bahwa perjalanan BSI masih panjang. Pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 10%. Target untuk menembus aset Rp1.000 triliun pada 2030 tak bisa dicapai hanya lewat pertumbuhan organik.

“Tapi aksi-aksi organik itu tetap ada di pipeline kita. Kalau mau seribu triliun, enggak bisa organik saja,” ujarnya. BSI sedang membenahi fondasi, mulai dari digitalisasi hingga tata kelola.

Meski demikian, Anggoro tak menampik keuntungan dari spin off. Dia menilai spin off berpotensi membuat BSI lebih gesit sebagai BUMN. “Pertama, lebih lincah, kedua, jika ada inisiatif, keputusan bisa diambil lebih cepat,” ujarnya lugas.

Anggoro menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Danantara. Dia menyebut, dalam berbagai kesempatan Danantara telah menyampaikan hal tersebut.

Dia mengakui pembahasan detail mengenai skema spin off maupun penyuntikan dana belum dilakukan secara mendalam. Dijelaskan, beberapa opsi memang sudah ada, tetapi BSI belum dilibatkan secara intens. Untuk saat ini, perusahaan memilih fokus pada penguatan kinerja sebelum terjun lebih jauh ke rencana strategis tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA —PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengantongi penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1,8 triliun.

Aliran PMN itu merujuk pada Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2025 tentang penambahan PMN ke dalam modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam rangka pelaksanaan penugasan oleh KAI.

“KAI menerima PMN sebesar Rp1,8 triliun yang akan digunakan untuk penyediaan sarana perkeretaapian berupa kereta rel listrik untuk meningkatkan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat,” tulis Executive Vice President, Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji, dalam keterbukaan informasi, Rabu (21/1/2026).

Setelah tambahan PMN itu, modal ditempatkan dan disetor KAI meningkat menjadi Rp26,16 triliun dari Rp24,36 triliun. Modal tersebut mencakup 1 lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1 juta dan 26.168.742 saham seri B milik PT Danantara Asset Management dengan nilai nominal Rp26,16 triliun.

Namun, KAI melakukan pengalihan saham dan perubahan struktur permodalan sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 29 Tahun 2026 dan Nomor SK.026/DI-DAM/DO/2026.

“Dalam rangka melaksanakan ketentuan UU 16/2025, para pemegang saham perseroan menyetujui pengalihan 261.686 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp1 juta per saham atau total Rp261,68 miliar milik PT Danantara Asset Management kepada Negara Republik Indonesia melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).”

Setelah pengalihan tersebut, klasifikasi saham seri B itu diubah menjadi saham seri A Dwiwarna. Dengan demikian, kepemilikan saham BP BUMN di KAI menjadi 1%.

Sementara itu, jumlah saham seri B KAI menyusut menjadi 25.907.056 lembar dengan nilai keseluruhan Rp25,9 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) resmi mengangkat Hans Patuwo sebagai CEO GOTO terbaru, menggantikan Patrick Walujo. Hans diketahui memiliki saham GOTO lebih banyak dibandingkan dengan Patrick Walujo.

Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek per Desember 2025, Hans Patuwo diketahui menggenggam sebanyak 574,82 juta (574.829.533) saham GOTO seri A. Jumlah saham ini tercatat sebanyak 0,05% kepemilikan.

Di sisi lain, mantan CEO GOTO Patrick Walujo memiliki sebanyak 365.750.000 saham GOTO seri A, atau setara 0,03% kepemilikan.

Sementara itu, Co-Founder GOTO sekaligus Komisaris GOTO terbaru Andre Soelistyo tercatat masih menggenggam sebanyak 84 saham seri A GOTO. Akan tetapi, saham seri B milik Andre Soelistyo tercatat sebesar 6,74 miliar saham, atau setara 0,57% kepemilikan.

Usai RUPSLB ini, Andre Soelistyo menjadi satu-satunya pemegang saham seri B GOTO yang bergabung dalam manajemen GOTO.

Adapun direksi GOTO lainnya yang juga menjadi pemegang saham GOTO seri A sampai akhir November adalah Sudhanshu Raheja sebesar 33,85 juta saham, Monica Lynn Mulyanto sebanyak 66,9 juta saham, Catherine Hindra sebesar 493,7 juta saham, dan komisaris GOTO Agus D. W. Martowardojo sebanyak 169,5 juta saham.

Sebagai informasi, dengan pengalaman hampir 8 tahun di Gojek, GoPay, dan GoTo, Hans Patuwo telah memimpin berbagai lini bisnis utama di dalam Perseroan. Hans bergabung dengan Gojek pada tahun 2018 sebagai Chief Operating Officer yang berfokus pada operasional dan ekosistem mitra driver.

Pada 2021, Hans beralih memimpin unit bisnis yang kemudian menjadi GoTo Financial, mengemban tugas untuk mengawasi peluncuran bisnis pinjaman (lending), serta aplikasi GoPay.

Hans ditunjuk sebagai Chief Operating Officer GoTo pada awal tahun 2024, dengan tanggung jawab membentuk strategi Grup GoTo dan memimpin proyek migrasi Cloud Perseroan. Peran Hans diperluas menjadi Presiden On-Demand Services pada Juli 2025.

Sebelum bergabung dengan Gojek, Hans bekerja di Amerika Serikat, China, dan Singapura di berbagai perusahaan multinasional, termasuk sebagai Partner di firma konsultan manajemen McKinsey.

Bisnis.com, JAKARTA — Porsi saham PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) akan menyusut drastis usai aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue GMFI.

Berdasarkan prospektus, dalam rights issue itu, GMFI akan menawarkan sebanyak-banyaknya 90,05 miliar saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp25 setiap saham. PMHMETD ini akan digelar mulai 22 Desember 2025 sampai 6 Januari 2026.

Dalam aksi rights issue itu, PT Angkasa Pura Indonesia (API) akan berpartisipasi dengan menyetorkan aset berupa lahan atau inbreng kepada GMFI. Manajemen GMFI menyampaikan API bakal berpartisipasi dalam aksi korporasi tersebut dengan menyetorkan lahan seluas 972.123 meter persegi di kompleks GMF, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Skema ini dilakukan dengan pengalihan HMETD milik GIAA selaku induk GMFI kepada API melalui perjanjian jual beli HMETD. Selanjutnya, Angkasa Pura akan melaksanakan rights issue tersebut dengan mekanisme setoran inbreng aset.

Lebih jauh, aksi ini berpotensi meningkatkan aset tetap GMFI. Namun, aksi rights issue itu juga akan memberikan dampak terhadap pergeseran kepemilikan di GMFI.

Setelah rencana PMHMETD dilaksanakan, Angkasa Pura akan memiliki sejumlah saham di GMFI. Adapun, GIAA sebagai pemegang saham utama akan mengalihkan HMETD yang akan diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya kepada API.

Sebelum rights issue, Angkasa Pura tak memiliki saham di GMFI. Kemudian, setelah rights issue, porsi kepemilikan saham Angkasa Pura di GMFI akan menjadi 64,33%.

GIAA sebelumnya memiliki porsi kepemilikan saham di GMFI sebanyak 66,96% untuk saham Seri A. Setelah rights issue, kepemilikan saham Seri A GIAA di GMFI menjadi tinggal 19,71%. Garuda Indonesia juga memiliki saham Seri B 24,2% di GMFI. Setelah rights issue, kepemilikan saham Seri B GIAA di GMFI menjadi tinggal 7,12%.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan aksi penambahan modal melalui inbreng aset mampu mendorong kinerja GMFI. Sementara itu, untuk nasib GIAA, Dony memastikan GMFI tetap masuk ke dalam ekosistem GIAA.

Selain itu, meskipun dalam rights issue porsi saham GIAA merosot siginifikan, menurut Dony keuangan GMFI tetap terkonsolidasi ke Garuda Indonesia.

“Tidak dikonsolidasi ke Angkasa Pura. GMF itu ekosistem Garuda. Di dalam kesepakatan, kontrolnya di Garuda, jadi konsolidasinya ke Garuda. GMF menjadi bagian dari ekosistem Garuda,” ujar Dony dalam konferensi pers Garuda Indonesia pada Kamis (13/11/2025).

Adapun, dalam laporan keuangannya, GMFI telah mencetak laba bersih, setidaknya sampai semester I/2025 sebesar US$8,75 juta, meski turun 34,15% secara tahunan (year on year/YoY), dibandingkan laba bersih semester I/2024 sebesar US$13,3 juta.

Penurunan laba GMFI sejalan dengan pendapatan yang susut 17,33% YoY menjadi US$178,95 juta per semester I/2025, dari US$216,47 juta.

Di sisi lain, GMFI masih berkutat dengan ekuitas negatif, di mana liabilitas melebihi jumlah asetnya. GMFI mencatatkan total aset sebesar US$409,98 juta dengan liabilitas sebesar US$658,98 juta. Alhasil, ekuitas GMFI minus US$248,99 juta.