Bisnis.com, JAKARTA – Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apabila terjadi maka orang nomor satu di Indonesia itu telah merombak kabinetnya sebanyak 4 kali dalam 1,5 tahun pemerintahannya.

Sebab, Presiden Ke-8 RI itu tercatat telah melakukan tiga kali reshuffle sepanjang 2025 dalam dua fase besar. Perombakan pertama terjadi pada 19 Februari 2025 dan menyasar sektor pendidikan tinggi.

Pergantian pejabat di dalam kabinet mulai terlihat sejak fase awal pemerintahan, ketika Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Brian Yuliarto. Langkah tersebut menjadi sinyal awal bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri dilakukan secara cepat.

Memasuki September 2025, perombakan kabinet berlangsung dalam skala yang lebih luas. Pada 8 September, sejumlah posisi penting mengalami perubahan, dengan total lima jabatan yang dirombak. Salah satu yang paling mencolok adalah pergantian Menteri Keuangan, dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Di sektor lain, perubahan juga terjadi pada kementerian yang menangani koperasi, di mana Budi Arie Setiadi digantikan oleh Ferry Juliantono. Sementara itu, posisi Menteri Pelindungan Pekerja Migran yang sebelumnya dijabat Abdul Kadir Karding beralih kepada Mukhtarudin.

Pada waktu yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo diberhentikan dari jabatannya, dengan kursi tersebut sempat tidak langsung terisi. Di sisi lain, posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang sebelumnya dipegang Budi Gunawan untuk sementara dijabat oleh Sjafrie Sjamsoeddin.

Tak hanya melakukan pergantian, pemerintah juga memperkenalkan jabatan baru dalam struktur kabinet, yakni Menteri Haji dan Umrah, yang kemudian dipercayakan kepada Mochamad Irfan Yusuf.

Beberapa hari setelah gelombang reshuffle tersebut, tepatnya pada 17 September 2025, pemerintah melakukan penataan lanjutan untuk mengisi jabatan yang masih kosong maupun yang sebelumnya hanya diisi secara sementara. Posisi Menko Polhukam akhirnya ditetapkan secara definitif kepada Djamari Chaniago, sementara kursi Menteri Pemuda dan Olahraga yang sempat lowong diisi oleh Erick Thohir.

Perubahan juga menjangkau posisi setingkat menteri di lingkar Istana. Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto digantikan oleh Muhammad Qodari, sedangkan Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi digeser dan posisinya diisi oleh Angga Raka Prabowo.

Dari rangkaian peristiwa tersebut, terlihat bahwa reshuffle tidak dilakukan secara terbatas, melainkan dapat mencakup banyak sektor sekaligus dalam waktu yang relatif singkat. Dengan pola seperti itu, munculnya kembali isu perombakan kabinet pada 2026 menjadi hal yang wajar menarik perhatian publik, meskipun keputusan akhirnya tetap sepenuhnya berada di tangan presiden.

Evaluasi Terus Dilakukan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa isu reshuffle merupakan hak prerogatif dari Kepala negara sehingga setiap pihak baiknya menunggu keputusan tersebut memang dilakukan oleh Presiden.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta belum lama ini.

Ketika kembali didalami apakah reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat, Teddy tetap memilih irit bicara.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” katanya.

Setali tiga uang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.

Namun, dia menekankan bahwa evaluasi kinerja kabinet tetap berjalan intensif.

“Kalau ditanya apakah ada evaluasi, tentu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu evaluasi itu terjadi,” katanya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa evaluasi tidak identik dengan pergantian menteri.

“Evaluasi itu dalam konteks apakah kami sebagai pembantu Presiden sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” imbuhnya.

Loyalitas Tanpa Kompetensi Jadi Masalah

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, menilai persoalan kabinet tidak semata pada reshuffle, tetapi pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

“Sebenernya karena banyak menteri saya rasa tidak sejalan dengan presiden. Memilih pembantu di kabinet itu kan ada dua poin biasanya, yaitu loyal dan kompeten, tak bisa salah satu harus kedua faktor ini terpenuhi,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026)

Dia menekankan apabila pembantu di kabinet sekadar loyal tetapi tak kompeten maka khawatir ke depan akan ada banyak program yang tak berjalan sehingga ada masalah atau tekanan publik menghindar dan memberikan beban ke presiden.

Dia pun menyoroti fenomena “lempar tanggung jawab” dalam pemerintahan bisa terjadi jika kedua faktor itu tidak terjadi. Menurut Trubus, persoalan ini berdampak langsung pada sektor-sektor strategis.

“Kalau enak paling depan, kalau ada momen yang tidak sesuai menteri akan menghindar dan presiden yang jadi namanya jelek. Kan itu tidak bagus. Contoh, dari Industri saja pak AGK dari jaman peninggalan menteri presiden sebelumnya harusnya diganti karena sudah tak optimal,” tuturnya

Dia puna menegaskan pentingnya keseimbangan antara loyalitas dan kompetensi. Bahkan, menurutnya harus ada langkah berani untuk berbenah dari menteri-menteri yang berasal dari pemerintahan sebelumnya sehingga kapal rezim dapat berlayar dengan kecepatan penuh untuk sisa periode.

“Harus kembali ke yang punya loyal dan kompetensi. Jadi tak lagi karena partai dan titipan lagi. Kalau perlu Istana harus ada tim yang memberikan kartu merah apabila ada pemerintah ada kendala tetapi kekurangannya di sini,” tandasnya.

Pemerintah Sensitif, Publik Semakin Kritis

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, melihat dinamika ini dari perspektif yang lebih luas, yakni hubungan antara pemerintah dan publik.

“Pernyataan tentang inflasi pengamat tanpa fakta menunjukan arah pemerintah yang hari-hari ini, makin sensitif dengan kritik. Dan biasanya, pemerintah yang makin sensitif menunjukan persoalan di internal sekaligus melemahnya konsolidasi dan kepercayaan diri,” imbuhnya.

Dia menilai pemerintah keliru memahami dinamika politik saat ini, karena setelah menguasai politik formal, mereka berpikir politik telah ditundukan dengan cara berpikir yang cocok di era Orde Baru.

Menurutnya, realitas politik telah berubah, dan masyarakat kini semakin sadar politik serta independen, sehingga pemerintah mulai gagap menghadapi situasi ini.

Ray juga mengkritik narasi pemerintah yang menyerang kelompok masyarakat kritis, dan menegaskan bahwa pembungkaman tidak akan efektif, malah akan membuat situasi semakin ramai.

Bahkan, Ray mengingatkan bahwa pemerintah yang terus meledek warganya tanpa perubahan hanya akan menumbuhsuburkan sikap kritis. Perlu ada penyesuaian agar tak terjadi inflasi pejabat.

“Negara tidak akan runtuh karena inflasi pengamat. Tapi jelas, negara akan nyungsep karena pejabatnya yang tidak becus, mengabaikan aturan, dan bersikap arogan,” tandasnya.

Reshuffle atau Reformasi?

Isu reshuffle kabinet dalam pemerintahan Prabowo pada akhirnya bukan sekadar soal pergantian nama, melainkan menyangkut arah reformasi tata kelola pemerintahan.

Dari satu sisi, pemerintah memang sudah dalam jalan tepat dalam kehati-hatian dalam menjaga stabilitas politik. Dari sisi lain, kritik publik dan pengamat menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan kualitas kabinet.

Pada akhirnya, keputusan reshuffle berada di tangan Presiden. Namun, dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa isu ini lebih dalam dari sekadar pergantian posisi. Ini adalah soal bagaimana pemerintah menyeimbangkan loyalitas politik dengan kompetensi profesional, bagaimana merespons kritik publik, dan bagaimana memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berjalan efektif di lapangan.

Dalam konteks ini, reshuffle bukan lagi pilihan teknis, melainkan refleksi dari arah kepemimpinan itu sendiri. Dan publik, yang kini semakin kritis dan sadar politik, tampaknya tidak lagi sekadar menunggu melainkan terus mengawasi.

Kalau kita masih bergantung kirim beras dari satu pulau ke pulau lain, biaya logistik mahal. Karena itu, setiap daerah harus kuat dan mandiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam membangun kemandirian pangan melalui sinergi program, peningkatan produksi, serta penguatan distribusi pangan berkelanjutan.

“Kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi pusat dan daerah, target besar seperti swasembada dan kemandirian pangan tidak akan tercapai optimal,” kata Amran sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan peran strategis DPRD krusial, terutama dalam mendukung kebijakan, anggaran, dan pengawasan di daerah.

Ia menegaskan, tantangan global saat ini semakin kompleks dengan adanya krisis pangan, energi, dan air. Dalam konteks tersebut, Indonesia harus memperkuat fondasi dari daerah, termasuk memastikan setiap provinsi mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Menurutnya, DPRD memiliki posisi penting dalam memastikan keberhasilan program pertanian di daerah, mulai dari dukungan regulasi hingga penguatan alokasi anggaran.

“Ketua DPRD punya peran strategis. Bagaimana anggaran diarahkan, bagaimana kebijakan daerah mendukung petani, itu sangat menentukan,” ujar Amran.saat menjadi pembicara pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Magelang, Jawa Tengah.

Kementan juga mendorong pendekatan desentralisasi produksi pangan sebagai solusi menekan biaya distribusi antarwilayah yang selama ini masih tinggi.

“Kalau kita masih bergantung kirim beras dari satu pulau ke pulau lain, biaya logistik mahal. Karena itu, setiap daerah harus kuat dan mandiri,” tegasnya.

Selain pangan, kolaborasi juga diperluas ke sektor energi berbasis pertanian. Pemerintah menargetkan penghentian impor solar sekitar 5 juta ton mulai 1 Juli 2026 melalui penguatan bioenergi, serta pengembangan bioetanol sebagai substitusi bensin.

“Ini bukan hanya soal pangan, tapi juga energi. Daerah harus ikut berperan dalam pengembangan bioenergi berbasis potensi lokal,” tutur Amran.

Kementerian Pertanian mencatat, saat ini stok pangan nasional mencapai 4,8 juta ton, dengan sektor pertanian melibatkan sekitar 160 juta petani. Potensi itu dinilai akan semakin kuat jika didukung kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah.

Di sisi lain, kontribusi Indonesia di tingkat global juga terus meningkat, dengan produk beras yang telah ekspor dan menjangkau sekitar 33 negara.

Mentan menegaskan pula keberhasilan Indonesia ke depan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh kekuatan kolaborasi di daerah.

“Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Kalau pusat dan daerah bergerak bersama, kita bukan hanya mandiri, tapi bisa menjadi kekuatan pangan dunia,” kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya udah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pihaknya segera mengeksekusi penertiban aktivitas pertambangan ilegal, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya udah,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Bahlil menyampaikan sudah melaporkan perkembangan terkini kepada Presiden Prabowo Subianto ketika menemuinya pada Kamis (16/4).

Terkait jumlah luasan lahan, Bahlil mengatakan akan mengungkapkannya di kesempatan lain.

Luas lahan tersebut, lanjut dia, nantinya meliputi hasil evaluasi lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlokasi di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan konservasi, maupun cagar alam.

“Termasuk wilayah hutan-hutan yang belum ada izin IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dan izin yang tidak dapat dikonversi. Totalnya nanti kami sampaikan berapa jumlah luasan,” ujar Bahlil.

Sekretariat Presiden dalam siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, menjelaskan langkah tegas pemerintah itu menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, yang tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

“Dengan penataan IUP yang lebih disiplin dan terukur, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan bangsa, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” demikian siaran resmi Sekretariat Presiden RI.

Dalam Rapat Kerja Pemerintah minggu lalu, Presiden Prabowo menyoroti adanya ratusan izin tambang yang dicurigai ilegal.

“Jadi, ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi! Kalau tak jelas, cabut semua itu! Kita sudah tak ada waktu untuk terlalu kasihan, tak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” kata Presiden Prabowo saat Rapat Kerja Pemerintah di Istana minggu lalu.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pekan ini muncul isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran. Namun hingga saat ini belum ada kepastian terkait kabar tersebut.

Isu reshuffle kabinet merupakan hal yang biasa terjadi di kabinet pemerintahan presiden di Indonesia.

Apa itu reshuffle kabinet?

Melansir Antara, reshuffle kabinet merupakan praktik lazim dalam sistem pemerintahan Indonesia yang kerap menjadi sorotan publik saat terjadi pergantian pejabat kabinet. Istilah ini merujuk pada perubahan komposisi menteri yang dilakukan oleh Presiden, baik dengan mengganti maupun memindahkan jabatan.

Langkah tersebut biasanya ditempuh sebagai upaya penataan kabinet, evaluasi kinerja para menteri, sekaligus penyesuaian terhadap arah kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, reshuffle menjadi bagian penting dari dinamika politik dan tata kelola pemerintahan. Berikut penjelasannya, merangkum dari berbagai sumber:

Secara terminologis, reshuffle berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyusun ulang atau merombak kembali suatu susunan kelompok. Dalam konteks pemerintahan, reshuffle merujuk pada tindakan Presiden untuk mengubah susunan kabinet dengan mengganti, memindahkan, atau memberhentikan sebagian menteri, bukan mengganti keseluruhan kabinet.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah merombak berarti mengatur kembali dengan mengubah sebagian atau membongkar semuanya. Sementara itu, kata perombakan mengacu pada proses atau cara merombak.

Ketika digunakan dalam kalimat merombak susunan kabinet, maka maksudnya adalah melakukan perubahan komposisi menteri. Dengan demikian, reshuffle kabinet dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian struktur pemerintahan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan negara.

Dasar hukum reshuffle kabinet

Praktik reshuffle kabinet memiliki landasan hukum kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mencakup ketentuan konstitusi hingga peraturan pelaksana.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 17 memberikan Presiden kewenangan untuk dibantu oleh menteri-menteri negara, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Selain itu, pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian juga harus diatur dengan undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

• Pasal 10: Presiden dapat mengangkat wakil menteri.

• Pasal 22: Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri, dengan syarat kandidat menteri harus menjadi warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah dipidana selama lima tahun terakhir.

• Pasal 19 sampai 21: Mengatur mekanisme pertimbangan dan persetujuan DPR bila reshuffle melibatkan penggabungan, pemisahan, atau pembubaran kementerian.

• Pasal 24: Menteri dapat diberhentikan karena mengundurkan diri, tidak aktif selama tiga bulan, mendapat vonis pidana berat, atau alasan lain yang ditetapkan Presiden. Pemberhentian sementara juga dapat dilakukan jika menteri didakwa pidana.

3. Keputusan Presiden

Setiap reshuffle harus dituangkan dalam Keputusan Presiden, yang menjadi dasar resmi untuk pelantikan atau pemberhentian menteri.

Hak prerogatif Presiden dan tujuan reshuffle

Reshuffle termasuk dalam hak prerogatif Presiden, yaitu hak istimewa yang melekat pada kepala negara untuk mengambil keputusan strategis secara mandiri tanpa persetujuan lembaga lain.

Tujuan umum reshuffle di antaranya penyegaran kabinet, evaluasi kinerja, dan perubahan kebijakan. Selain itu, reshuffle juga dapat dilakukan sebagai respons terhadap kondisi politik, dinamika partai, hingga tekanan publik maupun kritik terhadap kinerja menteri tertentu.

Dengan demikian, reshuffle kabinet adalah mekanisme penting dalam praktik pemerintahan presidensial Indonesia. Proses ini memungkinkan Presiden melakukan penyesuaian struktural dan penataan ulang kabinet untuk menjaga efektivitas, akuntabilitas, serta responsivitas pemerintahan.

Dengan memahami pengertian, dasar hukum, serta hak prerogatif Presiden dalam reshuffle, publik dapat mengamati dan menilai langkah-langkah pemerintah dari sudut yang lebih terinformasi dan kritis. Kesadaran ini penting agar setiap perubahan kabinet dapat dipahami bukan hanya sebagai dinamika politik, melainkan juga sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.

Reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo

Melansir wantimpres.go.id Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 11 bulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam reshuffle jilid III ini, Presiden Prabowo melantik dua menteri baru, yakni Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Sebelumnya, posisi Menko Polkam dan Menpora sempat kosong setelah pada reshuffle jilid II Prabowo mencopot Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dan Dito Ariotedjo dari posisi Menpora.

Reshuffle kabinet merupakan sebuah perombakan yang dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi yang lain. Selain itu, reshuffle kabinet dapat pula diartikan sebagai pergantian menteri baru dari menteri yang lama usai dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya.

Jejak Reshuffle Kabinet Prabowo (2025):

Reshuffle I (19 Februari 2025): Pencopotan Satrio Sumantri Brojonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, digantikan oleh Brian Yuliarto.

Reshuffle II (8 September 2025): Perombakan besar-besaran melibatkan lima posisi menteri, termasuk pergeseran Budi Gunawan (Menko Polkam), Sri Mulyani, Abdul

Kadir Karding, Budi Arie Setiadi, dan Dito Ariotedjo. Pelantikan juga mencakup posisi baru seperti Menteri Haji dan Umrah.

Reshuffle III (17 September 2025): Penyempurnaan struktur dengan mengganti Erick Thohir (dari BUMN ke Menpora), serta melantik pejabat baru untuk Menko Polkam (Djamari Chaniago), Kepala Staf Kepresidenan (Muhammad Qodari), dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Angga Raka Prabowo).

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM pada Tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pembahasan mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax Series, hampir selesai.

“Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian. Feeling saya, atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai sih,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Bahlil menjelaskan penyesuaian harga tersebut selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kepmen tersebut mengatur tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM pada Tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar,” ucap Bahlil.

Pertamina bersama badan usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Shell, Vivo, dan bp telah menahan harga BBM nonsubsidi sejak awal April 2026, meski harga minyak dunia mengalami lonjakan akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Adapun harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) saat ini berada di kisaran 90–100 dolar AS per barel, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel.

Penahanan harga BBM nonsubsidi tersebut diawali pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (31/3), yang menyampaikan pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi tidak mengalami kenaikan.

Keputusan tersebut diambil setelah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga memastikan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak panik ataupun resah terhadap isu kenaikan harga.

Penahanan harga tersebut menimbulkan selisih antara harga jual dengan harga pembelian minyak di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan Pertamina menanggung selisih harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk sementara, selama harga BBM nonsubsidi tidak mengalami penyesuaian di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik minyak mentah atau crude yang diimpor dari Rusia bisa dikirim ke Indonesia mulai bulan April 2026.

“Kalau untuk crude, kalau untuk crude, mungkin bulan-bulan ini (April) bisa (dikirim ke Indonesia). Insyaallah,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, untuk pembelian LPG dari Rusia, Bahlil menyampaikan masih dalam proses finalisasi. Persentase LPG yang diimpor dari Rusia terhadap total kebutuhan Indonesia pun masih dalam pembahasan.

Bahlil menjelaskan kebutuhan LPG Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai 10 juta ton, dengan kemampuan produksi dalam negeri hanya di angka 1,6 juta ton. Dengan demikian, sekitar 8,4 juta ton dipenuhi lewat impor.

Sebelum pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran, sebesar 70–75 persen impor LPG Indonesia berasal dari AS, 20 persen dari Timur Tengah, serta sisanya dari beberapa negara lain, salah satunya Australia.

“Begitu Saudi Aramco kena rudal di pabrik mereka, di industri mereka, itu pasti berpengaruh kepada global,” kata Bahlil.

Oleh karena itu, Indonesia akan mengimpor minyak mentah dan LPG dari Rusia sebagai alternatif sumber minyak mentah dan LPG yang selama ini diimpor dari kawasan Timur Tengah.

Kerja sama Indonesia-Rusia tersebut merupakan buah dari negosiasi bidang energi yang berlangsung pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Rusia pada Senin (13/4).

Dengan demikian, Rusia menjadi alternatif pemasok energi ke Indonesia di tengah krisis energi yang saat ini sedang melanda dunia akibat perang antara

“Dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi dan pemerintahan Rusia, itu telah disepakati bahwa kita akan mendapat dukungan. Kita akan membeli crude dari Rusia. Ini kita lakukan juga di negara lain, termasuk di Amerika,” ujar Bahlil.

Langkah-langkah tersebut merupakan strategi pemerintah untuk menjamin keandalan pasokan energi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu.

“Jadi, harus ada diversifikasi. Insyaallah crude kita akan semakin membaik,” katanya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan industri hulu-hilir plastik dalam negeri memberi jaminan ketersediaan stok untuk kebutuhan domestik, di tengah gangguan rantai pasok bahan baku.

Disampaikan dia, dari pertemuan antara pihaknya dengan industri hulu hingga hilir plastik yang digelar di Jakarta, Kamis, terungkap optimisme industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri.

“Kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garisbawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” ujar Agus dalam keterangan yang dikonfirmasi.

Lebih lanjut, pihaknya terus memantau perkembangan dinamika geopolitik global, termasuk situasi di kawasan Selat Hormuz, yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku petrokimia dan subsektor industri plastik nasional.

Selain itu, industri yang hadir juga menyatakan komitmennya untuk menjaga kesinambungan suplai plastik, khususnya bagi pelaku industri kecil, agar produk-produk mereka tetap kompetitif di pasar.

Kemenperin juga memahami bahwa gejolak geopolitik di Selat Hormuz telah menyebabkan distorsi pada struktur harga produk plastik di dalam negeri.

Penyesuaian harga dimungkinkan terjadi akibat kenaikan biaya logistik dan freight pelabuhan, pengenaan surcharge premium, serta terganggunya waktu pengiriman bahan baku dari luar negeri.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi” ungkap Menperin.

Lebih lanjut, Menperin menegaskan bahwa situasi global saat ini menjadi pelajaran penting (lesson learned) untuk semakin memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, terutama dari sisi penyediaan bahan baku dalam negeri.

“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa investor berharap agar subsektor industri petrokimia semakin menarik bagi penanaman modal baru. Salah satu faktor penting yang dinilai perlu diperkuat adalah perlindungan pasar domestik dari gempuran produk impor.

Pemerintah, lanjut Menperin, akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan bahan baku nasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi, termasuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan kebutuhan bahan baku industri petrokimia.

Dalam pertemuan juga terungkap potensi pengembangan bahan baku substitusi nafta dari sumber alternatif domestik, antara lain crude palm oil (CPO).

Meski dari sisi harga masih relatif tinggi, opsi tersebut dinilai layak untuk terus dieksplorasi sebagai bagian dari strategi diversifikasi bahan baku dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” tutur Menperin.

Menperin menyampaikan bahwa dalam kondisi geopolitik saat ini, persaingan memperoleh bahan baku petrokimia antarnegara diperkirakan akan semakin ketat.

Karena itu, pelaku industri mengusulkan agar Indonesia dapat mengakses bahan baku yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan dan daya saing produknya.

“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” pungkasnya.

Adapun pada pertemuan tersebut, asosiasi dan pelaku industri yang hadir, antara lain Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Polytama Propindo, PT Polyplex Films Indonesia.

Lalu, PT Kofuku Plastic Indonesia, Indorama Group, PT Trinseo Materials Indonesia, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), PT Astina Indah Abadi, dan PT Bumi Lestari Unggul, PT Selamat Anugrah Indonesia, PT Pelita Mekar Semesta.

Selanjutnya, Indonesian Plastics Recyclers (IPR), Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), Asosiasi Ekspor Impor Plastik Indonesia (AEIXIPINDO), Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (Rotokemas), PT Supernova Flexible Packaging, Asosiasi Plastik Akal Sehat Indonesia (PASTI).

Kemudian Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI), PT Indopoly, serta Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (APHINDO).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan nasib kerja sama Indonesia-AS di sektor energi tetap berjalan dan tidak terganggu meskipun Indonesia saat ini menjajaki pembelian minyak mentah (crude) dan LPG dari Rusia.

Di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore, Bahlil menjelaskan kebutuhan minyak mentah dalam negeri kurang lebih mencapai 300 juta barel per tahun. Oleh karena itu, Indonesia akan menerima pasokan minyak mentah dari berbagai negara, termasuk dari AS dan Rusia.

"Pertanyaan kemudian, apakah dengan kita membeli crude dari Rusia. Kemudian bagaimana perjanjian kita dengan negara lain, termasuk dengan Amerika? Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta barel. Jadi, semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita, harus kita lakukan," kata Bahlil.

Bahlil melaporkan hasil pertemuannya dengan utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin bidang energi dan Menteri Energi Rusia di Moskow kepada Presiden Prabowo. Pertemuan antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Rusia itu untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Putin di Moskow pada Senin (13/4).

Bahlil menilai hasil pertemuannya dengan delegasi Pemerintah Rusia "cukup menggembirakan".

"Kita akan mendapat pasokan crude (minyak mentah) dari Rusia, dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita," katanya.

Bahlil juga membuka komunikasi terkait kerja sama impor LPG dari Rusia. Walaupun demikian, ia menyebut pembicaraan terkait LPG masih membutuhkan 2-3 kali pertemuan.

"Insya Allah kita juga akan mendapat support (dukungan), tetapi yang ini masih butuh perjuangan, masih butuh komunikasi dua-tiga tahap, tetapi kalau crude-nya saya pikir sudah, sudah hampir final," ujarnya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut 10 kota baru akan segera disurvei bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mempercepat pengembangan kawasan tersebut.

Dia mengatakan pihaknya akan membentuk tim bersama dengan Kementerian ATR/BPN guna melakukan survei langsung ke 10 lokasi kota baru yang telah diidentifikasi dalam rangka percepatan pembangunan perumahan rakyat.

"Kita bersepakat akan membuat tim bersama yang melakukan survei-survei di lokasi itu," kata Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara usai melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Jakarta, Kamis.

Survei tersebut akan dilakukan setelah pihaknya menerima data awal terkait rencana pengembangan 10 kota baru yang sedang disiapkan pemerintah. Ke-10 kota baru itu untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat secara masif.

Ara menyebutkan data tersebut diperoleh dari Menteri ATR/BPN yang telah menyerahkan sejumlah lokasi potensial untuk ditindaklanjuti. Beberapa wilayah yang masuk dalam daftar 10 kota tersebut antara lain Tangerang, Banten; Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya Batang, Jawa Tengah; Deli Serdang, Sumatera Utara; dan Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu, terdapat pula beberapa titik lain di wilayah Jawa Timur yang turut masuk dalam daftar pengembangan kota baru tersebut.

"Kami mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru diantaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Dari Serdang, Kubu Raya. Kemudian beberapa titik lainnya di Jawa Timur, itu juga sudah diberikan datanya kepada kami," ujarnya.

Meski demikian, Menteri PKP belum merinci lebih jauh mengenai lokasi-lokasi tersebut karena bergegas meninggalkan lokasi usai pertemuan dengan Menteri ATR/BPN.

Sebelumnya, pemerintah telah merancang kebijakan pemanfaatan kawasan strategis untuk pembangunan rumah rakyat guna memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar lahan negara di lokasi premium dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

Presiden juga menginstruksikan Menteri ATR/BPN untuk segera menyiapkan lahan yang dapat digunakan dalam pembangunan perumahan secara cepat dan terukur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Capaian UMKM BISA Ekspor pada Triwulan I-2026 ini menunjukkan pelaku UMKM kita memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar internasional..,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA) menghasilkan transaksi hingga 23,60 juta dolar AS atau Rp404,5 miliar pada triwulan I 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, capaian ini mencerminkan efektivitas strategi pemerintah mendorong UMKM menembus pasar internasional. Peningkatan ini didorong oleh semakin intensifnya penjajakan bisnis (business matching) yang mempertemukan UMKM dengan buyer global dengan lebih terarah.

"Capaian UMKM BISA Ekspor pada Triwulan I-2026 ini menunjukkan pelaku UMKM kita memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar internasional. Kemendag akan terus memperluas akses pasar, memperkuat promosi, serta memastikan UMKM mendapatkan pendampingan yang tepat agar mampu berkelanjutan di pasar ekspor," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kemendag mencatat, capaian Triwulan I 2026 adalah gabungan dari potensi transaksi melalui nota kesepahaman (MoU) sebesar 19,64 juta dolar AS dan pesanan pembelian (purchase order/PO) sebesar 3,96 juta dolar AS.

Pada periode tersebut, Ditjen PEN telah menyelenggarakan 170 kegiatan business matching yang melibatkan 396 UMKM dengan total partisipasi sebanyak 528 kali.

Dari sisi buyer, Program UMKM BISA Ekspor berhasil menjangkau berbagai negara seperti Jepang, Jerman, Inggris, Belanda, Arab Saudi, dan Kanada, serta kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

Sektor yang diminati meliputi olahan boga bahari dan perikanan, dekorasi rumah (home decor) dan furnitur, kesehatan dan perawatan tubuh (health and body care), rempah-rempah, makanan dan minuman, produk pertanian dan perkebunan, fesyen, kosmetik, kakao, kertas, produk kelapa, produk herbal, serta perlengkapan berbahan plastik (plasticware).

Direktur Jenderal PEN Kemendag Fajarini Puntodewi menambahkan, UMKM BISA Ekspor dirancang sebagai ekosistem yang terintegrasi untuk terus memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan kualitas kurasi produk.

Kemendag akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas dan semakin berdaya saing di pasar global.

"Kami tidak hanya mempertemukan UMKM dengan buyer, tetapi juga memastikan kesiapan produk, kualitas, dan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar global secara konsisten," ujar Puntodewi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan , Jakarta, Kamis (16/4/2026). Belum diketahui apa yang akan dibahas.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Rusia bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Agenda kunjungan tersebut di antaranya melakukan peningkatan kerja sama di bidang energi dengan Rusia.

Pantauan SindoNews, Bahlil tiba pukul 14.50 WIB. Dia tampak mengenakan setelan kemeja dan celana hitam memasuki Kompleks Istana Kepresidenan.

Namun, Bahlil enggan merespons pertanyaan awak media terkait kedatangannya ke Istana kali ini. Dia menegaskan akan rapat terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo.

"Rapat dulu, ya, sama Bapak (Presiden), ya," kata Bahlil.

Saat ditanya apakah membahas mengenai tindak lanjut kunjungan Prabowo ke Rusia, Bahlil enggan mengungkapkan kepada awak media. "Nanti balik akan saya laporkan, ya," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memperingatkan seluruh warga negara Indonesia untuk tidak berangkat haji tanpa visa haji resmi. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi terus meningkatkan pengawasan di berbagai titik.

"Kita berharap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berangkat haji tanpa menggunakan visa haji yang resmi," kata Gus Irfan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Ia mengungkapkan, pemerintah Arab Saudi akan meningkatkan pengawasan di berbagai titik masuk, sehingga peluang lolos tanpa dokumen resmi semakin kecil.

"Beberapa titik-titik pasti akan ada pemeriksaan, karena itu kita harap masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa haji mohon jangan berangkat, saya khawatir nanti akan ada permasalahan," ujarnya.

Gus Irfan mengingatkan risiko yang akan dihadapi. Selain penahanan, pelanggar juga terancam masuk daftar hitam atau blacklist hingga 10 tahun sehingga tidak bisa kembali ke Arab Saudi.

Menurutnya, kasus serupa pernah terjadi pada musim haji sebelumnya. Sekitar seribu warga Indonesia sempat ditahan di Jeddah karena tidak mengantongi visa haji.

Ia juga menyoroti banyaknya jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, tetapi tetap tidak bisa masuk ke Makkah karena hanya mengantongi visa non-haji. "Mereka hanya punya visa ziarah ataupun visa kerja," ujarnya.