#30 tag 24jam
Bupati Pekalongan Tersangka Pengadaan Jasa Outsourcing, Atur Pemenangan Perusahaan Keluarga
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, jadi tersangka korupsi pengadaan jasa outsourcing, diduga atur pemenangan perusahaan keluarga, PT RNB, di Pemkab Pekalongan. [417] url asal
#bupati-pekalongan #fadia-arafiq #korupsi-pengadaan #jasa-outsourcing #pt-raja-nusantara-berjaya #konflik-kepentingan #tender-pemkab-pekalongan #intervensi-kepala-dinas #proyek-pengadaan-jasa #perangka
(Bisnis.Com - Terbaru) 04/03/26 18:24
v/155178/
Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing.
Pasalnya suami dan anak Fadia mendirikan PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) di mana perusahaan ini sengaja dipilih untuk melaksanakan pengadaan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Di perusahaan tersebut, Fadia dengan sengaja mengangkat orang kepercayaannya menjadi Direktur PT RNB. Sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses Fadia.
Setelah satu tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB diketahui mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemkab Pekalongan.
"Pada periode tersebut, FAR melalui MSA (anak Fadia) dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para Kepala Dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).
Asep menjelaskan, kehadiran Fadia memicu konflik kepentingan sehingga setiap Pemkab Pekalongan membutuhkan vendor jasa, maka perusahaan milik keluarga Fadia dapat langsung memenangkan tender. Para pejabat Pemkab sengaja membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan PT RNB.
Asep menyebutkan bahwa para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan “Perusahaan Ibu" meskipun ada perusahaan lainnya.
"Diketahui sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan," ucap Asep.
Alhasil dari kontrak tersebut, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan. Fadia memperoleh Rp5,5 miliar dari pendapatan perusahaan.
Asep menjelaskan berdasarkan hasil pendalaman, Fadia tidak mengetahui perbuatannya melanggar hukum karena berlatar belakang sebagai musisi. Terkait urusan teknis birokrasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial dilingkungan Kabupaten Pekalongan.
Atas adanya kepentingan tersebut, Fadia ditetapkan sebagai tersangka. "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Maret 2026. Penahanan dilakukan di RumahTahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," jelas Asep.
Dia disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
KPK: Bupati Pekalongan Ngaku Tak Paham Birokrasi karena Penyanyi Dangdut
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, mengaku tak paham birokrasi karena latar belakang sebagai penyanyi dangdut, terlibat kasus korupsi terkait proyek outsourcing. [399] url asal
#bupati-pekalongan #kpk-pekalongan #fadia-arafiq #penyanyi-dangdut #sistem-pemerintahan #pemerintahan-daerah #pt-raja-nusantara-berjaya #jasa-outsourcing #intervensi-kepala-dinas #pelanggaran-hukum #se
(Bisnis.Com - Terbaru) 04/03/26 16:33
v/154992/
Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) mengaku tidak mengetahui sistem pemerintahan karena berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026). Asep menyampaikan pengakuan tersebut saat tim melakukan pendalaman usai Fadia terjaring OTT.
"Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi dangdut, bukan seorang birokrat serta tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah," kata Asep.
Padahal, Fadia menjabat dua periode sebagai Bupati Pekalongan pada 2021-2025 dan 2025-2030. Perlu diketahui bahwa dalam perkara ini suami dan anak Fadia membuat PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) yang bergerak di bidang outsourcing. Fadia menempatkan orang kepercayaannya sebagai Direktur dan sebagian besar pegawai adalah tim suksesnya.
Fadia melalui anak dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para Kepala Dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Dinas, Kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan.
Fadia sempat ditegur oleh sejumlah pihak namun tidak digubris. Selain itu, dia tidak mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum.
Asep melanjutkan bahwa Fadia melimpahkan pekerjaannya ke Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan. Dia cenderung menjalankan tugas seremonial. Alhasil, menurut Asep perbuatan Fadia bertentangan dengan asas presumptio iures de iure.
"FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah(Sekda), sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan," jelas Asep.
Asep menyebut, sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan.
Sepanjang tahun 2023 - 2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan. Dari uang tersebut, sebanyak Rp22 miliar digunakan untuk membayar gaji di mana Fadia mendapatkan Rp5,5 miliar.
Atas terjadinya benturan kepentingan dan kecukupan alat bukti di mana pejabat menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, maka Fadia disangkakan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)