Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menduga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Pekalongan diwajibkan memenangkan 'Perusahaan Ibu' atau perusahaan outsourcing milik keluarga Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan banyak vendor lainnya yang memiliki harga lebih murah, tetapi tidak terpilih karena masuknya perusahaan keluarga Fadia dalam pengadaan.

"Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, tetapi para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan 'perusahaan ibu'," kata Asep, Rabu (4/3/2026).

Asep menjelaskan, jabatan Fadia sangat memengaruhi keputusan pemilihan vendor untuk bekerja sama dengan Pemkab Pekalongan. Bahkan KPK menduga ada intervensi Fadia bersama orang kepercayaannya agar Kepala Dinas memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Dinas, Kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan.

Asep menyebut, setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT RNB di awal, agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati angka HPS.

"Akhirnya yang dipilih yang mana? Tadi karena yang pemilik perusahaan itu memiliki kewenangan di situ, ada conflict of interest sehingga para perangkat daerah itu akhirnya memilih 'perusahaan ibu'," ucap Asep.

PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) didirikan oleh Mukhtaruddin Ashraff Abu selaku suami Fadia sekaligus anggota DPR RI dan Muhammad Sabiq Ashraff selaku anak Fadia sekaligus anggota DPRD. Perusahaan ini bergerak di bidang outsourcing.

Asep menyampaikan, sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan.

Kemudian sepanjang tahun 2023 - 2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan.

Dari uang tersebut, sebanyak Rp22 miliar digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing. Sisa di antaranya, dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Bupati dengan total mencapai Rp19 miliar (sekitar 40%) dari total transaksi.

Fadia memperoleh Rp5,5 miliar; suami Fadia menerima Rp1,1 miliar; orang kepercayaan Fadia sekaligus Direktur PT RNB menerima Rp2,3 miliar; anak Fadia menerima Rp4,6 miliar; anak Fadia (Mehnaz MA) menerima Rp2,5 miliar, dan penarikan uang tunai Rp3 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 5 mobil saat melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, Selasa (3/3/2026) dini hari.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik juga menyita perangkat elektronik di mana keduanya dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Budi menjelaskan barang bukti tersebut terkuak dalam percakapan di grup WhatsApp yang dibuat oleh Fadia dan para stafnya, bagian dari jajaran PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB).

"Barbuk yang diamankan dalam perkara ini BBE percakapan whatsapp di grup yang dibuat oleh bupati bersama para stafnya tadi disampaikan bahwa uang-uang yang dikelola oleh PT RNB ini pendistribusian diatur oleh bupati juga saat melakukan penarikan tunai," katanya saat konferensi pers, Rabu (4/3/2026).

Adapun penarikan uang sebesar Rp3 miliar yang berasal dari sebagian tanda terima kontrak PT RNB dengan Pemkab Pekalongan. Kemudian tim juga menyita 5 mobil di lokasi berbeda, yakni rumah dinas Bupati Pekalongan dan orang kepercayaan Fadia di Kota Wisata Cibubur.

"Tim mengamankan sejumlah kendaraan bermotor roda empat pertama ini kendaraan wuling atas penguasaan RUL Direkur PT RNB orang kepercayaannya bupati, ini ada beberapa kendaraan yang diamankan rumah dinas bupati Pekalongan ada beberapa mobil , ini terakhir kendaraan di rumah di kota wisata Cibubur," ucap Budi.

Berikut adalah rincian jenis mobil yang disita oleh KPK dalam perkara ini, yaitu Wuling Air ev (disita dari Direktur PT RNB Rul Bayatun), Mitsubishi Xpander, Toyota Camry, Toyota Fortuner, dan Toyota Vellfire.

Sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan.

Kemudian sepanjang tahun 2023 - 2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan.

Dari uang tersebut, sebanyak Rp22 miliar digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing. Sisa diantaranya, dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Bupati dengan total mencapai Rp19 miliar (sekitar 40%) dari total transaksi.

Fadia memperoleh Rp5,5 miliar, suami Fadia menerima Rp1,1 miliar; orang kepercayaan Fadia sekaligus Direktur PT RNB menerima Rp2,3 miliar; anak Fadia menerima Rp4,6 miliar; anak Fadia lainnya menerima Rp2,5 miliar, dan penarikan uang tunai Rp3 miliar.

Perusahaan tersebut didirikan oleh Mukhtaruddin Ashraff Abu selaku suami Fadia sekaligus anggota DPR RI dan Muhammad Sabiq Ashraff selaku anak Fadia sekaligus anggota DPRD. Perusahaan ini bergerak di bidang outsourcing.

Alhasil, para pegawai Pemkab Pekalongan terpaksa memilih perusahaan Fadia karena Fadia merupakan Bupati sekaligus didirikan oleh anggota legislator. Fadia ditetapkan sebagai tersangka tunggal.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan keluarga Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq menerima kontrak pengadaan jasa outsourcing dari Pemkab Pekalongan senilai Rp46 miliar. Dari kontrak tersebut, Fadia menerima Rp5,5 miliar. Sebab, diduga telah terjadi pengaturan pemenangan vendor sehingga perusahaan milik keluarga Fadia menjadi prioritas.

Perusahaan tersebut bernama PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) yang didirikan oleh Mukhtaruddin Ashraff Abu selaku suami Fadia sekaligus anggota DPR dan Muhammad Sabiq Ashraff selaku anak Fadia sekaligus anggota DPRD. Alhasil, para pegawai Pemkab Pekalongan terpaksa memilih perusahaan Fadia karena Fadia merupakan Bupati sekaligus didirikan oleh anggota legislator.

"Setelah satu tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB diketahui mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemkab Pekalongan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Rabu (4/3/2026).

Fadia melalui anaknya dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para Kepala Dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Dinas, Kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan.

Asep menuturkan, setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT RNB di awal, agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati angka HPS.

Sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan.

Asep menguraikan, sepanjang tahun 2023 - 2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan.

Dari uang tersebut, sebanyak Rp22 miliar

digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing. Sisa diantaranya, dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Bupati dengan total mencapai Rp19 miliar (sekitar 40%) dari total transaksi.

Fadia memperoleh Rp5,5 miliar; suami Fadia menerima Rp1,1 miliar; orang kepercayaan Fadia sekaligus Direktur PT RNB menerima Rp2,3 miliar; anak Fadia menerima Rp4,6 miliar; anak Fadia lainnya menerima Rp2,5 miliar, dan penarikan uang tunai Rp3 miliar.

"Di mana pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur oleh FAR. Pengaturan dilakukan melalui komunikasi WA Grup bernama Belanja RSUD bersama para stafnya. Setiap pengambilan uang untuk Bupati, staf selalu melaporkan, mendokumentasikan, dan mengirimkannya melalui WA Grup tersebut," jelas Asep.

Asep menyampaikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka dan disangkakan

Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing.

Pasalnya suami dan anak Fadia mendirikan PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) di mana perusahaan ini sengaja dipilih untuk melaksanakan pengadaan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Di perusahaan tersebut, Fadia dengan sengaja mengangkat orang kepercayaannya menjadi Direktur PT RNB. Sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses Fadia.

Setelah satu tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB diketahui mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemkab Pekalongan.

"Pada periode tersebut, FAR melalui MSA (anak Fadia) dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para Kepala Dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Asep menjelaskan, kehadiran Fadia memicu konflik kepentingan sehingga setiap Pemkab Pekalongan membutuhkan vendor jasa, maka perusahaan milik keluarga Fadia dapat langsung memenangkan tender. Para pejabat Pemkab sengaja membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan PT RNB.

Asep menyebutkan bahwa para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan “Perusahaan Ibu" meskipun ada perusahaan lainnya.

"Diketahui sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan," ucap Asep.

Alhasil dari kontrak tersebut, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan. Fadia memperoleh Rp5,5 miliar dari pendapatan perusahaan.

Asep menjelaskan berdasarkan hasil pendalaman, Fadia tidak mengetahui perbuatannya melanggar hukum karena berlatar belakang sebagai musisi. Terkait urusan teknis birokrasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial dilingkungan Kabupaten Pekalongan.

Atas adanya kepentingan tersebut, Fadia ditetapkan sebagai tersangka. "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Maret 2026. Penahanan dilakukan di RumahTahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," jelas Asep.

Dia disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) mengaku tidak mengetahui sistem pemerintahan karena berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026). Asep menyampaikan pengakuan tersebut saat tim melakukan pendalaman usai Fadia terjaring OTT.

"Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi dangdut, bukan seorang birokrat serta tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah," kata Asep.

Padahal, Fadia menjabat dua periode sebagai Bupati Pekalongan pada 2021-2025 dan 2025-2030. Perlu diketahui bahwa dalam perkara ini suami dan anak Fadia membuat PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) yang bergerak di bidang outsourcing. Fadia menempatkan orang kepercayaannya sebagai Direktur dan sebagian besar pegawai adalah tim suksesnya.

Fadia melalui anak dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para Kepala Dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Dinas, Kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan.

Fadia sempat ditegur oleh sejumlah pihak namun tidak digubris. Selain itu, dia tidak mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum.

Asep melanjutkan bahwa Fadia melimpahkan pekerjaannya ke Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan. Dia cenderung menjalankan tugas seremonial. Alhasil, menurut Asep perbuatan Fadia bertentangan dengan asas presumptio iures de iure.

"FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah(Sekda), sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan," jelas Asep.

Asep menyebut, sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan.

Sepanjang tahun 2023 - 2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan. Dari uang tersebut, sebanyak Rp22 miliar digunakan untuk membayar gaji di mana Fadia mendapatkan Rp5,5 miliar.

Atas terjadinya benturan kepentingan dan kecukupan alat bukti di mana pejabat menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, maka Fadia disangkakan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 11 orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Pekalongan, Jawa Tengah. Pihak yang diamankan terdiri dari Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan hingga swasta.

Mereka dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan sehingga dapat melengkapi konstruksi perkara.

"Dari 11 orang yang diamankan dan dibawa ke KPK tersebut ada dari unsur ASN dan juga unsur swasta. Salah satunya adalah Sekda Pemkab Pekalongan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (3/3/2026).

Perkara ini terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. KPK menduga tindakan rasuah ini terjadi di beberapa dinas dan sejumlah pihak rumah sakit.

Budi menjelaskan, diduga telah terjadi pengaturan pemenangan vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu agar bisa mengerjakan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan.

"Salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi ini diduga ada di beberapa dinas. Oleh karena itu pihak-pihak yang malam ini dibawa ke Jakarta juga ada dari unsur dinas di Pemkab Pekalongan," jelas Budi.

Sebelumnya, KPK lebih dulu mengamankan tiga orang di Semarang, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya.