Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dia membantah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Dari pantauan Bisnis di lokasi, dia turun dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye dan dikawal dua petugas KPK.

"Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil, dan pada saat penangkapan saya apa mereka menggerebek ke rumah," katanya, Rabu (4/3/2026).

Dia membantah menerima uang dari pengadaan barang dan jasa yang salah satunya di sektor outsourcing.

"Nggak, saya tidak ikut. Itu, bukan punya saya, saya nggak pernah ikut," jelasnya

Dia menyebut akan berdiskusi dengan kuasa hukumnya untuk mengajukan praperadilan. Sebagai informasi, Fadia ditangkap di Semarang pada Selasa (4/3/2026) dini hari bersama ajudan dan orang kepercayaannya.

Pada hari yang sama, KPK kembali mengamankan 11 orang dan diperiksa lebih lanjut di Jakarta. KPK juga menyita sejumlah kendaraan dan perangkat elektronik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan akan menjelaskan konstruksi perkara secara detail pada hari ini.

"Untuk kronologi, konstruksi, dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kami akan sampaikan lengkap nanti melalui konferensi pers," ucapnya.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menuturkan, setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada PT RNB di awal, agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati angka HPS.

Sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan.

Asep menguraikan, sepanjang tahun 2023 - 2026, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan.

Dari uang tersebut, sebanyak Rp22 miliar digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing. Sisa diantaranya, dinikmati dan dibagikan kepada keluarga Bupati dengan total mencapai Rp19 miliar (sekitar 40%) dari total transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing.

Pasalnya suami dan anak Fadia mendirikan PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) di mana perusahaan ini sengaja dipilih untuk melaksanakan pengadaan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Di perusahaan tersebut, Fadia dengan sengaja mengangkat orang kepercayaannya menjadi Direktur PT RNB. Sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses Fadia.

Setelah satu tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB diketahui mendapatkan proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemkab Pekalongan.

"Pada periode tersebut, FAR melalui MSA (anak Fadia) dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para Kepala Dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pekalongan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Asep menjelaskan, kehadiran Fadia memicu konflik kepentingan sehingga setiap Pemkab Pekalongan membutuhkan vendor jasa, maka perusahaan milik keluarga Fadia dapat langsung memenangkan tender. Para pejabat Pemkab sengaja membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan PT RNB.

Asep menyebutkan bahwa para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan “Perusahaan Ibu" meskipun ada perusahaan lainnya.

"Diketahui sepanjang tahun 2025, PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 Perangkat Daerah, 3 RSUD, dan 1 Kecamatan," ucap Asep.

Alhasil dari kontrak tersebut, terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai Rp46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dan Perangkat Daerah di Pemkab Pekalongan. Fadia memperoleh Rp5,5 miliar dari pendapatan perusahaan.

Asep menjelaskan berdasarkan hasil pendalaman, Fadia tidak mengetahui perbuatannya melanggar hukum karena berlatar belakang sebagai musisi. Terkait urusan teknis birokrasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial dilingkungan Kabupaten Pekalongan.

Atas adanya kepentingan tersebut, Fadia ditetapkan sebagai tersangka. "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Maret 2026. Penahanan dilakukan di RumahTahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," jelas Asep.

Dia disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status hukum terhadap pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim lembaga antirasuah sudah melakukan ekspose dan meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Dalam lanjutan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Pekalongan ini, malam tadi sudah dilakukan ekspose, dan perkara ini dinyatakan naik ke tahap penyidikan. KPK juga sudah menetapkan status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan, dalam satu kali dua puluh empat jam," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Kendati demikian, Budi menyampaikan pihaknya akan menjelaskan konstruksi perkara dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka secara lengkap pada konferensi pers.

"Untuk kronologi, konstruksi, dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kami akan sampaikan lengkap nanti melalui konferensi pers," jelas Budi.

KPK telah mengamankan sekitar 14 orang. Mereka terdiri dari Fadia, Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan, ASN, serta pihak swasta.

Mereka diamankan dalam satu hari yang sama, yakni Selasa (3/3/2026) dini hari. Budi menjelaskan perkara ini terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang salah satunya di sektor outsourcing.

"Dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi ini diduga ada di beberapa dinas," kata Budi.

Tim lembaga antirasuah juga telah mengamankan barang bukti berupa perangkat elektronik dan sejumlah kendaraan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, diduga terkait korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing.

Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (3/3/2026). Budi mengatakan, dugaan korupsi ini terjadi di beberapa dinas di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

"Dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi ini diduga ada di beberapa dinas. ," kata Budi.

Budi menjelaskan, diduga telah terjadi pengaturan pemenangan vendor atau perusahaan-perusahaan tertentu agar bisa mengerjakan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan.

Dari laporan terbaru, tim lembaga antirasuah mengamankan 11 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan sehingga melengkapi konstruksi perkara.

"Dari 11 orang yang diamankan dan dibawa ke KPK tersebut ada dari unsur ASN dan juga unsur swasta. Salah satunya adalah Sekda Pemkab Pekalongan," ujarnya.

Tak hanya itu, KPK juga mengamankan barang bukti elektronik (BBE) dan sejumlah kendaraan. Hanya saja Budi belum dapat menyampaikan secara rinci berapa jumlah barang bukti yang disita.

"Nanti kami akan update. Di antaranya memang BBE juga diamankan, ada kendaraan juga ada yang diamankan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Google Indonesia menyatakan tidak pernah menjanjikan dan memberi imbalan kepada pejabat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Pernyataan usai perusahaan tersebut terseret dalam kasus korupsi pengadaan laptop chromebook yang diduga dilakukan oleh mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim.

Google menyampaikan tidak pernah menjual atau memproduksi Chromebook secara langsung kepada pelanggan akhir serta menentukan harga.

"Kami tidak pernah menawarkan, menjanjikan, atau memberikan imbalan kepada pejabat Kementerian Pendidikan sebagai imbal balik atas keputusan mereka untuk mengadopsi produk-produk Google," tulis Google dalam keterangan resmi, Minggu (11/1/2026).

Google menjelaskan telah melakukan investasi di entitas terkait Gojek antara tahun 2017 dan 2021, di mana sebagian besar investasi Google dilakukan sebelum penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan

"Investasi pada entitas terkait Gojek ini tidak memiliki hubungan apa pun dengan upaya jangka panjang kami dalam meningkatkan lanskap pendidikan di Indonesia maupun kerja sama kami dengan Kementerian Pendidikan terkait produk dan layanan kami," jelas Google.

Google menyebutkan bahwa perannya hanya sebatas pada pengembangan dan pemberian lisensi sistem operasi (ChromeOS) serta alat pengelolaan kepada para mitra.

Menurut Google, proses pengadaan dikelola sepenuhnya oleh produsen peralatan asli (Original Equipment Manufacturers/OEM) yang independen dan para mitra lokal.

"Ekosistem ini memastikan bahwa Kementerian Pendidikan menjaga kendali penuh dan transparansi atas pengadaan perangkat keras yang kompetitif dari pemasok lokal," terang Google.

Google megemukakan menyediakan lisensi Chrome Education Upgrade (CEU) yang sebelumnya dikenal sebagai “Chrome Device Management”.

Perusahan yang berinduk di Amerika Serikat itu menguraikan CEU merupakan sistem pengelolaan dan infrastruktur keamanan yang sangat penting yang berfungsi untuk melindungi aset publik.

"Sebagai standar yang digunakan di seluruh dunia, CEU memberikan Kementerian hingga sekolah kendali untuk mengatur perangkat dari satu sistem terpadu, menyaring konten negatif, hingga mengunci perangkat jika hilang. Ini adalah cara kami memastikan investasi Pemerintah tetap aman dan bermanfaat untuk jangka panjang," papar Google.

Bisnis.com, JAKARTA — Bekas Mendikbudristek Nadiem Makarim menghadiri sidang dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook hari ini, Senin (5/1/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di ruang sidang PN Tipikor Jakarta Pusat, Nadiem hadir pada 10.18 WIB. Terlihat, Nadiem melepaskan rompi tahanan dan borgol sebelum menjalani pembacaan oleh jaksa penuntut umum.

Terlihat, Nadiem mengenakan kemeja berkelir abu. Sesekali Nadiem melemparkan senyum dan bersalaman kepada pendukungnya maupun keluarganya.

Adapun, sidang ini dihadiri oleh keluarga Nadiem seperti ayahnya Nono Anwar Makarim, ibunya Atika Algadrie, dan istrinya Franka Franklin.

Kemudian, nama tersohor di dunia hiburan juga terlihat hadir mulai dari aktris Jajang C. Noer, sutradara Riri Riza, sutradara Mira Lesmana, hingga influencer DJ Donny.

Tak hanya itu, sidang ini dihadiri juga oleh sejumlah pengemudi ojek online dari GoJek yang ingin mendukung Nadiem dalam persidangan.

Sekadar informasi, dalam kasus korupsi ini Nadiem diduga telah memerintahkan tim teknis untuk merubah hasil kajian terkait spesifikasi pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020.

Namun, kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS, sehingga mengarah langsung pada pengadaan Chromebook.

Singkatnya, proses pengadaan alat TIK untuk program di Kemendikbudristek ini dianggap melawan hukum dan menguntungkan berbagai pihak, baik di lingkungan Kementerian maupun penyedia barang dan jasa.

Kemudian, dalam kasus rasuah ini negara telah dirugikan sebesar Rp2,1 triliun. Jumlah itu terhitung dari mark up harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun dan pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat senilai US$44.054.426 atau setara sekitar Rp621 miliar.

Jaksa menyampaikan terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Di lain sisi, Kuasa Hukum Nadiem, Tabrani Abby mengatakan uang Rp809 miliar diterima kliennya pada surat dakwaan terdakwa kasus Chromebook justru diterima oleh Go-Jek dalam kaitannya dengan aksi korporasi.

Dia juga menegaskan bahwa aksi korporasi tersebut tidak berkaitan dengan kliennya baik secara kebijakan maupun proses pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

"Jadi soal tanggapan terima uang itu ya kita tidak benar ya. Kalau angka Rp809 [miliar] itu sebenarnya bukan ke Pak Nadiem uangnya, tapi ke PT Gojek," ujar Abby di PN Jakarta susat, Selasa (23/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Dodi S. Abdulkadir, membantah kliennya terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud.

Dodi mengatakan, Nadiem telah menjelaskan kepada penyidik KPK bahwa pengadaan Google Cloud merupakan wewenang pelaksana operasional di Kemendikbudristek, dalam hal ini adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

"Sehingga tidak ada keterlibatan Pak Nadiem sebagai Mendikbudristek saat itu,” kata Dodi dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (23/11/2025).

Terlebih, kata Dodi, sampai saat ini Nadiem belum dipanggil kembali mengenai kelanjutan kasus Google Cloud oleh KPK.

Dodi menilai, dalam kasus Google Cloud keputusan berada ditingkat operasional, bukan tingkat menteri sehingga tidak ada perbuatan hukum dari kliennya.

Merespons hal tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan permintaan yang diminta oleh Nadiem adalah pada tahap penyelidikan untuk mengklarifikasi terkait soal pengadaan google cloud di Kemendikbudristek.

"Kita tunggu proses lengkapnya untuk naik ke penyidikan," kata Budi, Sabtu (22/11/2025).

Budi menyampaikan pihaknya akan menjelaskan konstruksi perkara sekaligus pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini.

Nama Nadiem di kasus Google Cloud kembali santer dibicarakan setelah Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan tersangka Google Cloud adalah pihak yang sama ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Budi tidak menyebut secara spesifik siapa sosok calon tersangka. Kasus ini beririsan dengan dugaan korupsi Laptop Chormebook yang dalam hal ini ditangani Kejagung dan Nadiem telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Ya, tersangkanya sama. Tiap pihak yang dimintai pertanggung jawaban dari hasil koordinasi sama, makanya sudah dikoordinasikan dan nanti akan proyeksinya diserahkan. Ini bentuk koordinasi, bentuk kerjasama antara pihak," tuturnya di Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).

Selain itu, kasus ini akan dilimpahkan ke Kejagung dan status perkara naik ke tahap penyidikan. Lebih lanjut, sinyal kuat masuknya nama Nadiem sebagai calon tersangka disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

Asep mengemukakan tersangka kasus Google Cloud merupakan pihak yang sama ditetapkan tersangka dalam kasus Laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) berinisial NM

"Cloud ini sama. Ya yang sama itu NM, kemudian stafsusnya," kata," kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).