JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka , Jakarta, Kamis (16/4/2026). Pertemuan tersebut dilakukan guna membahas sejumlah agenda strategis nasional sekembalinya Kepala Negara dari lawatan luar negeri.

Mengutip keterangan resmi dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, pertemuan keduanya menjadi wadah koordinasi antara eksekutif dan legislatif terkait perkembangan terkini di tanah air.

"Hari ini, Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, 16 April 2026, untuk menerima laporan beberapa hal strategis sekembalinya Presiden Prabowo dari lawatan luar negeri," tulis @sekretariat.kabinet.

Dalam kesempatan tersebut, Dasco melaporkan berbagai dinamika di bidang politik, keamanan, hingga kondisi ekonomi nasional.

"Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco menyampaikan beberapa perkembangan situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional serta melaporkan beberapa masukan dari fungsi legislasi DPR kepada pemerintah," demikian keterangan tersebut.

Agus Widjajanto

Pemerhati Sosial, Budaya, dan Politik

POLITIK dua kaki pernah dilakukan oleh presiden pertama kita sekaligus Proklamator, Soekarno, dalam menghadapi situasi Perang Dingin saat itu. Salah satu manuver paling khas Soekarno adalah Politik Bebas-Aktif ala “Mendayung di antara dua karang”.

Pendekatan ini mencerminkan strategi yang sangat selaras dengan ajaran Sun Tzu: “Menang tanpa bertempur”, yakni melalui diplomasi cerdas dan adu strategi yang presisi, bukan konfrontasi terbuka.

Beberapa langkah jenius Soekarno di era 1950–1965:

1. Manfaatkan Rivalitas Perang Dingin

Soekarno memahami bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang berebut pengaruh global. Ia tidak sekadar menjadi objek tarik-menarik, melainkan memainkan keduanya secara aktif dan terukur. Prinsip Sun Tzu: “Biarkan musuh saling melemahkan, kau ambil untungnya.”

Dari Soviet: Alutsista berat dengan harga murah dan skema kredit lunak. Indonesia memperoleh kapal selam Whiskey-class, cruiser Irian, MiG-17/19/21, bomber Tu-16, dan tank. TNI-AL dan AU menjelma menjadi kekuatan dominan di belahan bumi selatan saat itu, sebuah lompatan strategis yang signifikan.

Dari AS: Bantuan ekonomi melalui Ford Foundation, program pendidikan, serta pelatihan militer. Termasuk juga proyek strategis seperti Jatiluhur, yang memperkuat fondasi pembangunan nasional.

2. Hindari Ketergantungan Total

Sun Tzu mengingatkan: “Jangan gantungkan nasib pada satu sekutu.” Soekarno menolak menjadi satelit Moskow ataupun Washington. Ia menggagas poros Non-Blok melalui KTT Asia-Afrika 1955 di Bandung. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjaga kemandirian, tetapi juga meningkatkan posisi tawar di panggung internasional.

3. Kekuatan Militer untuk Diplomasi

Pembangunan militer tidak semata untuk perang terbuka, melainkan sebagai instrumen deterrence dan tekanan politik. Kasus Trikora 1961–1962 menjadi contoh konkret: dengan dukungan armada Soviet di belakang, Belanda akhirnya bersedia berunding soal Irian Barat tanpa eskalasi perang skala penuh. Ini menunjukkan bahwa kekuatan militer dapat berfungsi sebagai alat diplomasi yang efektif.

4. Bangun Citra Pemimpin Dunia Ketiga

Soekarno memanfaatkan isu anti-kolonialisme untuk menyatukan kekuatan Asia-Afrika. Ini adalah bentuk “serangan psikologis” terhadap lawan—menyerang hati dan pikiran—sejalan dengan ajaran Sun Tzu: “Puncak keahlian perang adalah menundukkan musuh tanpa bertempur.” Dengan demikian, legitimasi moral Indonesia meningkat di mata dunia berkembang.

Risikonya memang besar. Setelah 1965, strategi ini runtuh akibat rapuhnya ekonomi domestik dan ketergantungan terhadap alutsista Soviet yang menjadi masalah ketika hubungan memburuk.

Namun, secara taktik jangka pendek, Soekarno berhasil menjadikan Indonesia disegani dan mampu merebut Irian Barat tanpa perang besar melawan Belanda—sebuah capaian strategis yang tidak sederhana.

Dalam konteks kekinian—di tengah memanasnya eskalasi konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel—serta dinamika geopolitik dan strategi global yang semakin kompleks, politik dua kaki kembali menemukan relevansinya.

Dalam praktiknya, pendekatan ini tampak dimainkan oleh Prabowo, namun dengan konfigurasi papan catur global yang jauh berbeda dibanding era Soekarno. Presiden berkunjung ke Rusia dan dilanjutkan ke Prancis, sementara Menteri Pertahanan menjalin komunikasi intens dengan Amerika Serikat.

Persamaannya dengan era Soekarno:

1. Tidak Mau Jadi Satelit Blok Mana pun

Prabowo aktif menjalin hubungan dengan Washington, Beijing, hingga Moskow. Prinsip bebas-aktif tetap menjadi fondasi, menjaga keseimbangan di tengah rivalitas kekuatan besar.

2. Modernisasi Militer via Multi-sumber

Pembelian Rafale dari Prancis dan F-15EX dari AS, sembari tetap menjaga hubungan dengan China dan Rusia, mencerminkan diversifikasi sumber kekuatan. Ini mengingatkan pada langkah Soekarno yang memadukan bantuan Soviet dan AS.

3. Pakai Militer sebagai Daya Tawar Diplomasi

Penguatan TNI melalui latihan bersama seperti Super Garuda Shield dengan AS dan “Peace Komodo” dengan China menunjukkan strategi Sun Tzu: “Tunjukkan kekuatan agar tidak perlu digunakan.”

Bedanya, konteks geostrategis 2024–2026 sudah berubah.

Era Soekarno: Dunia bipolar yang tegas—AS vs Soviet—sehingga ruang manuver relatif jelas.

Era Prabowo: Dunia multipolar yang cair, dengan aktor seperti China, India, Uni Eropa, hingga kekuatan menengah seperti Turki dan Arab Saudi.

Ancaman non-militer dominan: Perang siber, perang dagang, disinformasi, hingga proxy NGO menjadi instrumen utama.

Ketergantungan ekonomi lebih dalam: China sebagai mitra dagang utama dan AS sebagai sumber teknologi membuat ruang manuver semakin sempit.

Publik lebih melek informasi: Propaganda kini langsung masuk ke perangkat pribadi, menjadikan ruang digital sebagai medan tempur utama.

Jika Soekarno menggunakan dua kaki untuk merebut Irian Barat, maka Prabowo menggunakannya untuk menjaga kedaulatan ekonomi, pembangunan IKN, hilirisasi, serta menghindari keterlibatan dalam konflik besar AS–China.

Tantangannya jauh lebih kompleks. Margin kesalahan semakin kecil: satu langkah keliru dapat berujung pada sanksi atau kehilangan investasi strategis. Namun, jika berhasil, Indonesia berpotensi menjadi swing state yang diperebutkan, bukan sekadar medan tempur.

Banyak yang berpendapat bahwa kedekatan berlebihan dengan AS dalam konteks saat ini justru berisiko. Beberapa alasannya:

1. Pola Intervensi Politik

Sejarah menunjukkan keterlibatan AS dalam perubahan rezim di berbagai kawasan. Sun Tzu: “Kenali pola musuh.” Pola ini terbaca dalam praktik geopolitik modern.

2. Syarat Ideologis yang Mengikat

Kerja sama sering disertai agenda nilai tertentu yang berpotensi menekan kebijakan domestik.

3. Ketergantungan Dolar dan Sistem Keuangan

Dominasi SWIFT, IMF, dan World Bank menjadi instrumen non-militer yang sangat efektif.

4. Basis Militer dan Konflik Proksi

Kedekatan berlebih berpotensi menyeret Indonesia ke dalam konflik kawasan.

5. Operasi Intelijen dan Soft Power

Pembentukan opini publik melalui media, NGO, dan lembaga riset menjadi strategi halus namun berdampak panjang.

Namun, China pun memiliki risiko tersendiri: jebakan utang, dominasi produk, serta isu kedaulatan di Natuna Utara. Perbedaannya, risiko China lebih bersifat ekonomi, sementara risiko AS cenderung menyentuh ranah politik dan kedaulatan.

Di sinilah strategi “dua kaki” menjadi rasional: mengambil manfaat tanpa menyerahkan kendali.

Pengaruh negara adidaya yang dibungkus dengan isu Hak Asasi Manusia merupakan bentuk kolonialisasi modern yang paling halus: perang pikiran terhadap generasi muda. Sun Tzu menegaskan: “Puncak keahlian adalah menundukkan niat musuh.” Kini, medan tempurnya berada di genggaman—di layar ponsel.

Kenapa AS Unggul dalam Perang Pikiran:

1. Dominasi Platform Digital

Platform global menentukan arus informasi dan persepsi publik.

2. Soft Power Budaya

Industri hiburan membentuk standar global tentang gaya hidup dan nilai.

3. Beasiswa dan Pertukaran Pelajar

Membentuk elite intelektual dengan perspektif tertentu.

4. NGO dan Isu Global

Framing isu memengaruhi cara pandang generasi muda.

5. Framing Sejarah dan Konflik

Narasi global seringkali lebih dahulu membentuk opini sebelum fakta diverifikasi.

Bahaya jika kalah, sebagian besar populasi menjadi pasif, sementara kelompok terdidik justru terseret kepentingan eksternal. Ini adalah bentuk penjajahan baru—tanpa invasi militer.

Pertahanan ala Sun Tzu:

1. “Kenali medan” — Perkuat literasi digital.

2. “Serang strategi musuh” — Bangun narasi tandingan.

3. “Perkuat benteng” — Teguhkan identitas budaya.

Perang ini tidak dimenangkan dengan tank atau jet tempur, melainkan dengan narasi, konten, dan pendidikan kritis. Untuk itu, negara beserta perangkatnya harus menjadi benteng pertahanan dengan bekerja sama erat dengan masyarakat: TNI, Polri, BIN, BAIS, pemerintah daerah hingga tingkat desa. Karena ini adalah perang pikiran, negara tidak bisa abai.

Sun Tzu berkata: “Yang tidak bisa dipertahankan harus diserang; yang tidak bisa diserang harus dipertahankan.” Pikiran generasi muda adalah benteng terakhir kedaulatan. Jika runtuh di sana, maka runtuhlah segalanya.

Jika negara ingin melindungi, maka pendekatannya harus berlapis:

1. Lapis Intelijen: Petakan Serangan

Identifikasi aktor, sumber dana, dan pola narasi menjadi kunci respons strategis.

2. Lapis Regulasi: Atur Ruang Tempur

Regulasi harus memastikan transparansi dan akuntabilitas tanpa membungkam kebebasan.

3. Lapis Serangan Balik: Produksi Narasi

Negara harus hadir dalam produksi konten yang kuat dan relevan.

4. Lapis Benteng: Didik Rakyat

Pendidikan kritis menjadi fondasi utama pertahanan jangka panjang.

Risiko jika negara diam, mayoritas menjadi penonton, sementara minoritas terdidik justru diarahkan oleh kepentingan asing. Kebijakan publik pun berpotensi menyimpang dari kepentingan nasional.

Namun, pendekatan tidak boleh otoriter. Represi justru akan memperkuat narasi negatif dan menjadi bahan propaganda. Maka, strategi terbaik tetap: “Menang tanpa bertempur, namun musuh merasa kalah secara terhormat.”

Pertanyaannya, apakah elite kita memiliki visi dan keberanian untuk menghadapi perang model baru ini? Ataukah masih terjebak dalam kepentingan jangka pendek?

Ini adalah tanggung jawab kolektif—agamawan, budayawan, akademisi, guru, orang tua, dan seluruh elemen bangsa—untuk menjaga jati diri dan ketahanan nasional.

JAKARTA - Tuduhan penistaan agama terhadap Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dinilai lebih cenderung bernuansa politis. Menurut Analis Kebijakan Publik dan Politik Nasional sekaligus Ketua Indonesia Youth Epicentrum atau Pusat Perkumpulan Pemuda Indonesia Nasky Putra Tandjung, tuduhan terhadap JK tidak proporsional, objektif, dan kontruktif dalam menilai persoalan secara komprehensif.

Nasky berpendapat, polemik yang muncul akibat penafsiran ceramah JK di Universitas Gadjah Mada (UGM) sangat berlebihan, dan kuat dugaan adanya upaya penggiringan opini liar, framing negatif secara sistematif yang menyudutkan personal JK. Alumnus INDEF School Of Political Ecocomy Jakarta itu menganggap terlalu berlebihan, reaksioner, dan sarat emosional menanggapi pernyataan JK tersebut dengan narasi yang agitatif dan provokatif yang justru menjadi trigger konflik yang lebih luas.

“Upaya hukum dengan melaporkan Pak JK ke kepolisian juga cenderung tidak berdasar mengingat Pak JK tidak menuding, menghujat, dan melecehkan apalagi sampai memvonis buruk agama tertentu. Tentu tuduhan penistaan agama sangat tidak mendasar dan mengada-ada," kata Nasky dalam keterangan persnya, Rabu (15/4/2026).

Dia menilai pernyataan JK justru mengajak rakyat dan umat di Indonesia yang heterogen dan majemuk bisa mengambil esensi dan substansi dari relasi antaragama yang dinamis dan bisa bertemu pada satu titik nilai-nilai universal, yakni kemanusiaan.

"Pak JK lebih bicara mengajak semua anak bangsa bisa melakukan refleksi dan evaluasi sekaligus menemukan solusi dari pelbagai fenomena kehidupan keagamaan secara luas berbasis data dan fakta yang pernah terjadi dan mengantisipasi peristiwa konflik agama berulang, ditengah tensi tinggi konstelasi dan konfigurasi politik baik secara nasional maupun global," katanya.

Penulis buku "Anak Muda dan Perubahan: Politik Kaum Muda" ini mengatakan, terkadang karena kepentingan politik dan kekuasaan, orang atau kelompok tertentu, sering menjadikan agama sebagai isu dan strategi untuk menciptakan konflik dan peperangan.

"Oleh sebab itu, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kita semua berharap agar persoalan ini tidak berkembang menjadi isu yang dapat memecah belah kerukunan antarumat beragama. Justru momentum ini harus dijadikan sebagai ruang untuk memperkuat dialog, mempererat persaudaraan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila," ujar penulis buku Polri Presisi ini.

Dia mengungkapkan, pengalaman JK dalam menyelesaikan konflik sosial di Indonesia, seperti di Poso dan Aceh, menjadi bukti kapasitasnya sebagai tokoh perdamaian. Nasky menilai, tudingan yang menyebut JK tidak memahami nilai-nilai agama lain juga tidak tepat.

Dia menegaskan bahwa konteks pernyataan harus dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. "Kami percaya bahwa Jusuf Kalla akan memberikan penjelasan secara bijak, dan proses yang berjalan akan menghasilkan kejelasan yang adil bagi semua pihak," imbuhnya.

Nasky menekankan bahwa dalam negara hukum, setiap tuduhan harus dibuktikan, bukan dimanipulasi melalui framing di media sosial. Founder Nasky Milenial Center ini menyebut taktik semacam itu bukan hal baru.

Dalam konteks global, kata dia, dikenal istilah decapitation strategy, yakni serangan terhadap pejabat yang menjadi pilar kekuatan kebijakan dalam pelayanan publik. “Jika menggunakan pendekatan public choice theory, serangan seperti ini bukan peristiwa netral. Ada aktor-aktor yang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan menyerang figur kunci yang selama ini berpihak pada kepentingan nasional,” jelasnya.

Menurutnya, serangan terhadap JK harus dibaca sebagai upaya pembunuhan karakter. Ia juga menyinggung konsep policy sabotage, yakni strategi aktor eksternal yang tidak mampu menyerang JK secara langsung, sehingga menargetkan kredibilitas dan integritasnya selama ini bagi rakyat dan NKRI.

“Kami mengajak serta menghimbau publik lebih cermat melihat fenomena ini. Literasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah termakan opini dan framing negatif terkait narasi tendensius, upaya adu domba dan provokatif tanpa empiris yang ditujukan pada Pak JK,” ungkapnya.

Dia juga mengajak untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap kokoh, kuat di tengah bekerja keras membangun negeri dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak akan mungkin bekerja sendiri.

Ia membutuhkan tim yang solid, mitra politik yang loyal, dan tokoh-tokoh kuat yang bisa menjaga api perubahan tetap menyala. “Jangan biarkan satu demi satu pejabat publik kita dihancurkan hanya karena kita lalai membaca taktik lawan. Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan di atas fitnah yang dibungkus opini,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disambut hangat Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026). Putin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo yang telah memenuhi undangan resminya.

"Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan. Pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow," ungkap Putin kepada Prabowo mengawali sambutannya.

Putin juga menekankan bahwa hubungan antara Indonesia dan Rusia terus berkembang secara positif. Menurutnya, komunikasi antara kedua negara berlangsung secara rutin dan semakin menunjukkan kedalaman kerja sama.

"Sahabatku, saya sangat senang bahwa kontak kita bersifat rutin dan menekankan sifat khusus hubungan kita. Baru-baru ini kita menandatangani deklarasi mengenai sifat khusus ini, dan ini benar-benar diisi dengan konten yang konkret," katanya.

"Yang Mulia Sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot," paparnya.

Lihat video: PRABOWO-PUTIN BERSATU! Indonesia Gandeng Rusia Bahas Krisis Global?



Putin menyampaikan optimismenya bahwa kerja sama antara kedua negara akan terus berkembang dan memberikan manfaat nyata, baik bagi Indonesia maupun Rusia.

"Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita," ujar Putin.

JAKARTA - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) HRM. Khallilur R Abdullah Sahlawiy mengingatkan agar penyelenggaraan Muktamar NU nantinya harus bebas dari politik uang (money politics). Bahkan, kata pria yang biasa disapa Gus Lilur ini, bila perlu Muktamar NU mendatang harus mengharamkan politik uang.

Dia menuturkan, politik uang bisa menggadai masa depan NU. "Sebelum muktamar bergerak terlalu jauh dalam dinamika kandidat dan konfigurasi kekuatan, ada satu hal yang harus ditegaskan sejak awal, dengan jernih, tanpa kompromi, yakni politik uang adalah haram, dan NU tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang haram," ujar Gus Lilur kepada wartawan, Senin (6/4/2026).

Gus Lilur berpendapat, penegasan politik uang adalah haram bukan sekadar pengulangan norma, tetapi penetapan arah. Pasalnya, dari situlah seluruh proses muktamar akan diuji, apakah menjadi ruang pemilihan yang bermartabat, atau sekadar arena transaksi yang membahayakan masa depan organisasi.

"Yang paling mendasar adalah memastikan bahwa seluruh peserta muktamar tidak terlibat dalam praktik politik uang. Tidak menerima, tidak menegosiasikan, apalagi menjadi bagian dari distribusinya, terlebih jika uang itu berasal dari praktik korupsi. Karena di titik itu, persoalannya tidak lagi berhenti pada pelanggaran etik, tetapi bertransformasi menjadi risiko hukum dan institusional," ujarnya.

Dia pun mengingatkan NU bisa terseret dalam jejaring korupsi, bahkan berpotensi masuk dalam pusaran tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia menilai hal tersebut bukan asumsi berlebihan, melainkan konsekuensi nyata dari hubungan antara uang, kekuasaan, dan hukum.

"Menerima politik uang berarti bukan hanya menjual suara, tetapi juga menggadaikan masa depan NU. Kesadaran itu seharusnya berlanjut pada langkah yang lebih tegas bahwa mulai saat ini, PBNU harus membersihkan organisasi dari mereka yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, NU tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa belakangan ini, citra NU ikut tercoreng oleh isu-isu yang beririsan dengan tata kelola kekuasaan, termasuk dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Terlepas dari proses hukum yang berjalan, kata dia, kasus-kasus tersebut sudah merusak persepsi publik.

"Dalam organisasi berbasis moral seperti NU, persepsi publik adalah modal utama. Karena itu, Muktamar harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan itu. Bukan dengan klarifikasi semata, tetapi dengan keberanian melakukan pembersihan internal," kata dia.

Dia menambahkan, NU harus menunjukkan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan standar yang ditegakkan. “Caranya, pecat semua orang di dalam kepengurusan yang terindikasi terlibat korupsi," kata Pengusaha Nasional Asal Situbondo ini.

Gus Lilur juga mengungkapkan persoalan yang lebih struktural NU, yakni dijadikan sebagai kendaraan politik kekuasaan. Menurut dia, saat ini, NU tidak hanya didekati, tetapi juga diperebutkan sehingga banyak politisi melihat NU sebagai basis legitimasi dan mobilisasi.

"Mereka masuk, berjejaring, lalu perlahan mengarahkan organisasi sesuai kepentingannya. Penunjukan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Ketua OC Muktamar, dalam konteks ini, tidak bisa dilepaskan dari pembacaan yang lebih luas. Ini bukan soal individu, melainkan soal batas antara pengabdian dan pemanfaatan," kata dia.

NU, kata Gus Lilur, harus tegas menjaga dirinya agar tidak berubah menjadi alat. Pasalnya, sekali NU kehilangan independensinya, maka NU tidak lagi menjadi penjaga moral bangsa, tetapi hanya bagian dari konfigurasi kekuasaan.

"Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu pertanyaan mendasar, siapa yang layak memimpin NU? Muktamar ini harus menjadi momentum untuk mengembalikan NU kepada ulama yang benar-benar alim. Bukan sekadar figur yang memiliki akses politik, tetapi mereka yang memiliki kedalaman ilmu, kejernihan pandangan, dan keteguhan moral," jelasnya.

Gus Lilur juga menegaskan NU tidak didirikan oleh politisi. Ia didirikan oleh ulama. Menurut dia, hanya dengan kembali kepada ulama yang otoritatif secara keilmuan dan moral, NU bisa menjaga jati dirinya. Ketika ulama digantikan oleh logika politik, kata dia, maka yang hilang bukan hanya arah, tetapi juga roh organisasi.

"Konferensi Besar yang akan digelar pada 25 April 2026 seharusnya menjadi pembuka jalan ke sana. Sebuah ruang awal untuk menegaskan bahwa NU masih memiliki kesadaran untuk merawat dirinya, membersihkan dirinya, dan menata kembali arah perjalanannya," ungkapnya.

Dia melanjutkan, NU masih ingin dan bisa berdiri sebagai pilar bagi Republik Indonesia, bukan sekadar penumpang dalam kekuasaan, tetapi juga penopang bagi negara yang bersih dan berintegritas. Karena itu, kata dia, muktamar kali ini bukan hanya tentang siapa yang akan terpilih, tetapi tentang nilai apa yang akan dimenangkan.

"Jika yang dimenangkan adalah nilai, maka NU akan tetap tegak sebagai kekuatan moral. Namun jika yang dimenangkan adalah kepentingan, maka yang tersisa hanyalah organisasi besar tanpa arah. Karena itu, di tengah semua dinamika yang akan berlangsung, NU perlu kembali pada satu sikap yang tidak boleh ditawar, menolak yang haram dan menjadikannya sebagai fondasi bagi masa depan yang bersih," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo menegaskan bahwa pelarangan penggunaan jilbab bagi pegawai rumah sakit berpotensi menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti dugaan pelanggaran HAM dalam praktik ketenagakerjaan di salah satu rumah sakit di Jakarta.

Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VIII Jawa Tengah ini membeberkan bahwa adanya aturan seragam karyawan yang dinilai tidak secara eksplisit mengakomodasi penggunaan jilbab bagi karyawan muslimah. Yanuar menilai hal itu berpotensi menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

“Saya melihat adanya dugaan pembatasan terhadap hak beragama yang seharusnya dijamin dalam praktik ketenagakerjaan. Hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak rumah sakit terkait kebijakan tersebut,” kata Yanuar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR bersama perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Kesehatan; Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, serta BPJS Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dalam forum tersebut, dia menegaskan bahwa implementasi HAM harus berlaku secara menyeluruh, tidak hanya di lingkungan pemerintah, tetapi juga di sektor swasta. Setiap institusi memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak dasar individu, termasuk dalam hal kebebasan menjalankan keyakinan.

Dia juga menyoroti ironi antara posisi Indonesia di tingkat internasional dengan kondisi di dalam negeri. Ia menegaskan bahwa Indonesia saat ini dipercaya menjadi bagian dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kondisi ini harus menjadi refleksi bersama. Kepercayaan internasional harus diiringi dengan praktik nyata penghormatan HAM di dalam negeri. Pemerintah perlu memberikan perhatian serius dan melakukan pembinaan agar tidak terjadi praktik diskriminatif,” ujarnya.

Dirinya juga mendorong adanya klarifikasi dan evaluasi dari pihak terkait serta penguatan regulasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ono Surono (ONS) turut menyaksikan rumahnya di Jalan Jati Indah V, Bandung, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

"Dalam proses penggeledahan tentu ada pihak-pihak dari saudara ONS yang ikut menyaksikan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Di amenjelaskan, kehadiran dari pihak Ono Surono penting. Sebab, salah satunya untuk menyaksikan terkait penyitaan yang dilakukan dalam penggeledahan tersebut.

"Tentu nanti dalam rangkaian kegiatan penggeledahan ketika ada barang bukti yang diamankan dan disita tentu juga atas pengetahuan dari pihak ONS," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Ade Kuswara Kunang. Kali ini, lokasi yang disasar merupakan kediaman Ono Surono (ONS) yang berlokasi di Bandung pada Rabu (1/4/2026).

"Hari ini Rabu (1/4), Penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara ONS, yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat," kata Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

Budi belum mengungkapkan apa saja yang diangkut timnya dari penggeledahan tersebut. Sebab, proses penggeledahan masih berjalan.

"Kegiatan masih berlangsung. Kami akan update perkembangannya," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu Kaisar Jepang, Naruhito di Istana Kekaisaran Jepang, Tokyo hari ini. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis.

Dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, saat tiba di Istana Kekaisaran, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Kaisar Naruhito pada Senin (30/3/2026).

Presiden Prabowo dan Kaisar Naruhito selanjutnya menuju ruang Take-no-ma. Kedua Kepala Negara kemudian melaksanakan sesi foto bersama, dilanjutkan pertemuan empat mata dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo dan Kaisar Naruhito membahas sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Selain itu, pembicaraan juga diwarnai dengan pertukaran cerita-cerita ringan yang mencerminkan kedekatan personal di antara kedua pemimpin.

Selain bertemu dengan Kaisar Naruhito, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota Jepang yang merupakan adik Kaisar Naruhito, Fumihito.

Pertemuan tersebut semakin menguatkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang di tingkat keluarga kekaisaran. Setelah pertemuan, Presiden Prabowo bersama Kaisar Naruhito dan Putra Mahkota Fumihito menghadiri jamuan santap siang kenegaraan yang diselenggarakan di Rensui North, Imperial Palace.

Lihat video: Prabowo Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim Bahas Konflik Timur Tengah



Suasana jamuan santap siang kenegaraan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dengan pemandangan taman yang tertata indah tepat di hadapan kedua pemimpin. Presiden Prabowo terlihat mengapresiasi keindahan suasana tersebut, seraya terlibat dalam perbincangan ringan yang cair dan bersahabat.

Momentum ini tidak hanya mencerminkan hubungan resmi antarnegara, tetapi juga memperlihatkan kedekatan yang tulus antara kedua pemimpin. Kehangatan yang tercipta menjadi sinyal kuat bahwa kemitraan Indonesia-Jepang terus bergerak maju, semakin erat, dan semakin strategis di masa depan.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh putranya Ragowo Hediprasetyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

JAKARTA - Idulfitri selalu menjadi momen untuk kembali ke fitrah—memperbaiki diri, mempererat kebersamaan, dan menguatkan kepedulian sosial. Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, momentum ini juga menjadi saat yang tepat untuk melihat kembali peran penting perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menilai bahwa dalam situasi ekonomi saat ini, perempuan—terutama para ibu—memegang peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan rumah tangga.

“Dalam kondisi sekarang, perempuan itu benar-benar jadi penopang utama di keluarga. Para ibu harus makin pintar mengatur keuangan kekuarga, memastikan kebutuhan terpenuhi, walaupun kondisi ekonomi sedang tidak mudah,” ujar Anis, Jumat (20/3/2026).

Ia mengakui bahwa tekanan ekonomi dirasakan nyata oleh masyarakat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga daya beli yang belum sepenuhnya pulih.

“Kita tidak bisa menutup mata, harga-harga kebutuhan sehari-hari masih terasa tinggi bagi banyak keluarga. Situasi ini membuat perempuan sering kali harus mencari cara tambahan, bahkan ikut menambah penghasilan keluarga,” katanya.

Kendati demikian, Anis menegaskan bahwa mencari nafkah bukanlah tugas utama perempuan, melainkan tanggung jawab yang pada dasarnya berada pada laki-laki, sementara perempuan memiliki peran utama dalam menjaga dan mengelola kehidupan keluarga.

“Perlu dipahami, mencari nafkah bukan tugas utama perempuan. Maka ketika perempuan ikut berkontribusi dalam ekonomi keluarga, itu adalah bentuk dukungan dan kekuatan tambahan, bukan kewajiban utama,” katanya.

Menurut Anis, justru dalam kondisi saat ini, penting untuk memperkuat kerja sama yang sehat antara suami dan istri dalam mengelola ekonomi keluarga.

“Mengelola ekonomi keluarga itu membutuhkan kerja sama. Suami dan istri perlu saling memahami, berkomunikasi dengan baik, dan berbagi peran secara bijak. Dengan begitu, beban tidak bertumpu pada satu pihak, dan keluarga bisa lebih kuat menghadapi tantangan,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa ketangguhan perempuan Indonesia perlu didukung dengan kebijakan yang berpihak, agar mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa berkembang.

“Perempuan punya potensi besar, terutama di sektor UMKM. Karena itu, akses permodalan, pelatihan, dan perlindungan sosial harus benar-benar diperkuat, supaya perempuan bisa lebih berkembang secara ekonomi,” tambahnya.

Di momentum Idul Fitri ini, Anis juga mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat kebersamaan dan saling membantu, terutama bagi mereka yang masih terdampak kondisi ekonomi.

“Idul Fitri mengingatkan kita untuk saling peduli. Di tengah situasi yang menantang, semangat berbagi dan gotong royong menjadi sangat penting untuk menjaga kekuatan sosial kita,” ujarnya.

Ia berharap perempuan Indonesia ke depan tidak hanya kuat menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga semakin memiliki ruang, dukungan, dan kemitraan yang seimbang dalam keluarga.

“Harapan saya, perempuan Indonesia bisa semakin tangguh tanpa harus menanggung beban sendirian. Dengan kerja sama yang baik antara suami dan istri, serta saling memahami peran masing-masing, keluarga akan menjadi lebih kokoh. Dari keluarga yang kuat dan harmonis, insyaAllah ketahanan ekonomi bangsa juga akan semakin terjaga,” pungkasnya.

JAKARTA - DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) mendorong peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, semangat kebersamaan dalam bingkai kebangsaan harus diperkuat.

Hal itu terungkap dalam kegiatan “Ngabuburit Diskusi Kepemudaan dan Buka Puasa Bersama” yang diselenggarakan di Masjid Syajaratun Thayyibah yang berada di Kompleks DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Kegiatan Ramadan yang diinisiasi DPP AMPI ini selain mempererat silaturahmi dan memperkuat peran pemuda dalam kehidupan kebangsaan juga diharapkan memberikan motivasi serta pandangan strategis bagi generasi muda yang aktif dalam organisasi kepemudaan.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus DPP AMPI, antara lain Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga, Sekjen DPP AMPI Robi Anugrah Marpaung serta Bendahara Umum DPP AMPI Kevin Tandra bersama ratusan anak yatim.

Hadir pula Sekjen DPP Partai Golkar M Sarmuji, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, Ketua DPP Partai Golkar Fahd Arafid, Anggota DPR RI Ranny Fahd Arafiq, Ketua Balitbang Partai Golkar Yddy Chrisnandi, serta istri Ketua Umum DPP Partai Golkar Sri Suparni Bahlil yang hadir dalam sambungan video call.

Bahkan ratusan anak yatim terlihat sangat antusias dan bersemangat ketika bertemu dengan para pengurus AMPI. "Terima kasih Abang Ketum AMPI Jerry Sambuaga telah mengadakan acara bukber ini dan terima kasih banyak juga atas santunan yang telah diberikan kepada saya dan teman-teman saya. Semoga AMPI makin jaya," ujar penerima santunan Arfan, Rabu (11/3/2026).

Sekjen DPP Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada AMPI. "Terima kasih kepada AMPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Jerry Sambuaga yang telah mengadakan buka puasa bersama diikuti dengan kegiatan sosial berupa santunan kepada ratusan anak yatim dan bantuan kepada Masjid Golkar. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk sesama kita, khususnya di bulan suci Ramadhan ini," ujar Sarmuji.

Lihat video: AMPI Uji Coba Makanan Bergizi Gratis Seharga Rp14.900



Istri Ketua Umum DPP Partai Golkar Sri Suparni Bahlil juga sempat menyapa ratusan anak yatim yang hadir bersama dalam acara buka puasa. Para anak yatim terlihat sangat antusias menyapa Ibu Ketum Sri Bahlil yang sempat berdiskusi singkat melalui video call.

"Terima kasih kepada AMPI yang sudah mengadakan acara buka puasa bersama dan memberikan santunan kepada ratusan anak yatim sekaligus memberikan santunan kepada Masjid Golkar. Insya Allah berkah," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga mengatakan kegiatan buka puasa bersama ini merupakan bagian dari rangkaian agenda organisasi menjelang akhir bulan Ramadan. Jerry menilai momentum Ramadan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kebersamaan sekaligus memperluas diskusi tentang peran pemuda dalam pembangunan bangsa.

Menurut Jerry, kegiatan ini tidak hanya berisi diskusi kepemudaan, tetapi juga dilengkapi dengan kegiatan sosial berupa santunan kepada anak yatim sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

“Buka puasa kali ini merupakan rangkaian kegiatan DPP AMPI menjelang akhir Ramadan. Kegiatan ini juga disertai dengan aksi sosial berupa santunan kepada ratusan anak yatim dan juga bantuan kepada Masjid Syajaratun Thayyibah di Kantor Partai Golkar sebagai simbol kepedulian sosial terhadap sesama dan keberkahan di bulan suci Ramadan. Ini juga bagian dari arahan Ketum Golkar Bapak Bahlil Lahadalia bahwa kita harus dekat dan selalu bersama rakyat,” ujar Jerry.

Melalui kegiatan tersebut, AMPI berharap dapat menghadirkan ruang dialog yang konstruktif bagi generasi muda dari berbagai latar belakang organisasi, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam bingkai kebangsaan selama bulan suci Ramadan.

Sementara itu Ustaz Ahmad Yani Panjaitan dalam tausiahnya menyampaikan pujian dan apresiasinya terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

"Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bapak Bahlil Lahadalia sangat luar biasa, karena telah memberikan komitmen menyejahterakan rakyat. Kiprah beliau sebagai ketua umum partai dan juga sebagai Menteri ESDM di pemerintah telah menunjukan track record yang jelas bahwa beliau adalah pribadi yang memberikan dedikasi dan pengabdian luar biasa kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sama seperti lambang Partai Golkar yang adalah pohon beringin, beliau memberikan pesan melindungi masyarakat dan memperjuangkan aspirasi rakyat," tambah Ahmad Yani yang juga Ketua Bidang Keagamaan Ormas MKGR

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda, mengajak kalangan masyarakat sipil untuk terlibat aktif mengawal dan mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja GIG di Indonesia. Keterlibatan publik dinilai menjadi kunci untuk memecahkan kebuntuan pembahasan nasib pekerja informal atau lepas di parlemen yang selama ini terkesan maju-mundur akibat tumpang tindih kepentingan.

Hal tersebut ditegaskan Syaiful Huda dalam diskusi publik yang digelar oleh Center for Indonesian Policy Studie (CIPS) di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Diskusi ini juga menghadirkan Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Theodore Sutaro; Anggota Divisi Advokasi Kebijakan Sindikasi, Ambrosius Emilio; serta Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati. Selain itu hadir perwakilan dari APINDO, Gojek, Indrive, dan penyedia aplikasi layanan online lain.

“Keterlibatan banyak kalangan dalam proses pembahasan akan memberikan dorongan moral dan politik yang kuat bagi pemerintah maupun DPR. Kita butuh tekanan dari masyarakat sipil agar undang-undang yang dinantikan jutaan pekerja GIG ini segera tuntas,” ujar Syaiful Huda.

Politisi PKB tersebut mengungkapkan selama ini pembahasan RUU Pekerja GIG di parlemen terhambat oleh banyaknya muatan kepentingan. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang berkepanjangan di sektor ekonomi digital dan kerja mandiri.

“Padahal, jutaan pekerja GIG atau pekerja mandiri di Indonesia saat ini bekerja tanpa perlindungan hukum yang berarti. Status mereka sebagai pekerja mandiri belum terakomodasi dalam undang-undang eksisting (UU Ketenagakerjaan). Jika tidak ada terobosan, kerentanan ini akan bertahan lama,” tegasnya.

Huda mencontohkan nasib pekerja transportasi online sebagai potret nyata ketidakadilan di lapangan. Para mitra pengemudi kerap menghadapi potongan pendapatan yang tidak transparan, pemotongan tips, hingga algoritma yang tidak jelas tanpa adanya mekanisme pembelaan yang kuat. Selain itu, minimnya perlindungan sosial menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup mereka.

Lihat video: BREAKING NEWS Presiden Prabowo Hadiri Hari Lahir ke-27 PKB

“Kerentanan serupa juga membayangi profesi lain di sektor kreatif. Seperti kru film, content creator, hingga pekerja kreatif lainnya. Mereka semua berada dalam zona abu-abu hukum,” tambahnya.

Ketua DPP PKB tersebut mengatakan telah meluncurkan hak inisiatif pembuatan RUU Pekerja GIG. Dalam RUU inisiasinya memuat beberapa poin penting sebagai upaya perlindungan bagi pekerja GIG dan pelaku usaha.

Poin penting tersebut di antaranya kejelasan status pekerja GIG, adanya batas pendapatan bersih, kejelasan waktu keterlibatan, tranparansi algoritma, hingga mekanisme penyelesaian konflik industrial. “Kami sangat terbuka terhadap berbagai masukan untuk penyempurnaan inisiasi RUU Pekerja GIG yang kami ajukan,” tandasnya.

PONOROGO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menghadirkan makanan yang sehat, aman, dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak. Pasalnya, program ini berasal dari uang rakyat yang wajib dijalankan secara bertanggung jawab.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) saat meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karanglo, Kabupaten Ponorogo, dalam rangkaian hari ketiga Reses Ramadan Religi, Menguatkan Negeri pada Sabtu, 28 Februari 2026.

Dalam kunjungan tersebut, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu memastikan seluruh proses pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar operasional, khususnya terkait higienitas, kualitas bahan pangan, serta pengawasan distribusi makanan kepada para siswa penerima manfaat.

Ibas meninjau langsung proses penerimaan bahan baku makanan dan menekankan pentingnya pengawasan kualitas gizi sejak tahap awal. “Kita harus memastikan seluruh bahan makanan yang masuk benar-benar higienis dan memiliki kandungan gizi yang baik. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita,” ujarnya.

Lulusan S2 Nanyang Technological University tersebut juga menaruh perhatian pada rantai pasok bahan pangan yang digunakan dalam program MBG. Ibas memastikan buah dan sayur yang digunakan berasal dari petani lokal Ponorogo sehingga program nasional ini sekaligus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat daerah.

“Kalau bahan pangan diambil dari petani lokal, maka manfaat program ini menjadi berlipat. Anak-anak mendapatkan gizi yang baik, sementara ekonomi masyarakat sekitar juga ikut tumbuh,” jelasnya.

Lihat video: Prabowo Klaim Program Makan Bergizi Gratis Ciptakan 1 Juta Lapangan Kerja!



Selain kualitas bahan makanan, Ibas turut memeriksa proses pencucian hingga pengeringan wadah makan yang digunakan dalam distribusi MBG. Menurutnya, faktor kebersihan peralatan menjadi bagian krusial dalam menjaga keamanan pangan.

“Bukan hanya makanannya yang harus sehat, tetapi wadahnya juga harus steril. Proses pencucian dan pengeringan harus benar-benar diawasi karena ini bagian penting untuk mencegah risiko kesehatan,” tegas Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN tersebut.

Ia mengapresiasi operasional SPPG Karanglo yang dinilai mendapat respons positif dari masyarakat. Selain rasa makanan yang dinilai baik, porsi yang disajikan juga memenuhi kebutuhan gizi siswa, terutama bagi keluarga kurang mampu di wilayah sekitar.

Menurut Ibas, keberadaan SPPG tidak hanya membantu pemenuhan nutrisi anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi pangan.

Dalam momentum Ramadan, ia juga mengingatkan bahwa penyesuaian menu menjadi makanan kering tidak boleh mengurangi standar kualitas program.

“Meskipun selama Ramadan menunya berbeda, porsi, kandungan gizi, dan penggunaan anggaran harus tetap sesuai standar. Semua harus termonitor dengan baik, termasuk proses pengiriman makanan agar aman sampai ke siswa. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan seperti keracunan makanan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang dibiayai dari pajak masyarakat sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal dan penuh tanggung jawab.

“Program ini tidak murah dan berasal dari uang rakyat. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar dijaga kualitasnya, transparan, dan memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.

Kegiatan peninjauan di SPPG Karanglo turut dihadiri Komandan Kodim 0802 Ponorogo Letkol Arh Farauk Saputra, S.Sos., Kepala Desa Karanglo Lor Samuri, Mitra SPPG Bagus Budi Santoso, Ketua Yayasan Dodik Winoto, Kepala SPPG Rafi Nur Anas, Ahli Gizi Tiara Amelia Putri, serta Akuntan SPPG Salsabila. Hadir pula anggota DPRD Ponorogo Elvis Wibisono, Yuliana, Binti, dan Widodo yang bersama-sama memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai harapan masyarakat.

Melalui kunjungan ini, Ibas berharap SPPG Karanglo dapat menjadi contoh pelaksanaan dapur pelayanan gizi yang profesional, higienis, serta mampu memperkuat ketahanan gizi sekaligus perekonomian lokal di daerah.