Bisnis.com, JAKARTA — Industri nikel Indonesia didorong untuk segera mendiversifikasi sumber pasokan sulfur guna mengurangi ketergantungan pada impor dari Timur Tengah di tengah meningkatnya risiko gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik di kawasan tersebut.

Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan hampir seluruh smelter dan refinery nikel menggunakan sulfur sebagai salah satu bahan pendukung utama dalam proses produksi.

“Kelangkaan sulfur akan mempengaruhi tingkat produksi nikel pada akhirnya,” kata Rizal kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Dia menilai industri smelter perlu mulai mengurangi ketergantungan pada satu wilayah pemasok untuk menjaga keberlanjutan operasi industri pengolahan nikel. Diversifikasi sumber pasokan dinilai penting agar gangguan geopolitik tidak langsung memukul rantai produksi.

“Sehingga apabila terjadi ketegangan tensi geopolitik seperti peperangan di Timur Tengah atau lainnya tidak akan menghambat proses produksi nikel,” ujarnya.

Menurut Rizal, ketidakpastian durasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran juga menambah risiko bagi stabilitas rantai pasok global, termasuk bahan baku industri pengolahan logam.

“Iran terkenal akan daya tahan perangnya dan bisa berlangsung dalam hitungan tahunan,” katanya.

Di menjelaskan bahwa sebagian besar sulfur dari kawasan Timur Tengah berasal dari produk sampingan proses pengolahan gas alam. Bahan tersebut kemudian diproses lebih lanjut menjadi sulfur dan diekspor ke berbagai negara yang membutuhkan, termasuk Indonesia.

“Sulfur yang berasal dari Timur Tengah umumnya bersumber dari by-product dari proses pengolahan gas alam yang diproses lebih lanjut menjadi sulfur,” ujarnya.

Meski demikian, Rizal menilai pasokan sulfur dunia tidak hanya berasal dari Timur Tengah. Sejumlah negara lain juga memiliki produksi sulfur yang dapat menjadi alternatif sumber pasokan bagi industri di dalam negeri.

Pemerintah bersama pelaku industri dinilai perlu segera mencari pemasok alternatif dari negara yang relatif stabil secara geopolitik untuk mengamankan kebutuhan bahan baku.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor sulfur Indonesia dengan kode HS 25030000 mencapai nilai US$1,60 miliar dengan volume sekitar 5,34 miliar kilogram sepanjang 2025.

Dari total impor tersebut, negara-negara Timur Tengah menjadi pemasok utama. Arab Saudi tercatat sebagai sumber terbesar dengan nilai impor mencapai US$532,8 juta dan volume sekitar 1,75 miliar kilogram.

Selain Arab Saudi, Indonesia juga mengimpor sulfur dari Uni Emirat Arab senilai US$237,46 juta dengan volume sekitar 894 juta kilogram serta dari Qatar senilai US$303,3 juta. Impor juga berasal dari Kuwait sebesar US$102 juta dengan volume 365 juta kilogram dan Oman senilai US$7,62 juta dengan volume sekitar 39 juta kilogram.

Di luar kawasan Timur Tengah, Indonesia juga mengimpor sulfur dari beberapa negara lain meskipun dengan nilai yang jauh lebih kecil. Impor dari China tercatat mencapai US$12,9 juta dengan volume sekitar 42 juta kilogram pada 2025.

Sementara itu, impor sulfur dari Singapura mencapai US$36,13 juta dengan volume sekitar 115 juta kilogram sepanjang tahun yang sama. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat pemasok alternatif, pasokan sulfur Indonesia masih didominasi oleh negara-negara Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri nikel Indonesia masih memiliki persediaan sulfur untuk menopang operasional fasilitas pengolahan berbasis High Pressure Acid Leaching (HPAL) selama beberapa minggu hingga sekitar satu bulan di tengah potensi gangguan pasokan akibat penutupan jalur pelayaran Selat Hormuz.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdanakusuma mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan yang terdampak langsung dari situasi tersebut karena sebagian besar fasilitas pengolahan masih memiliki cadangan bahan baku.

“Umumnya fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel hidrometalurgi berbasis HPAL masih mempunyai persediaan untuk beberapa minggu sampai satu bulan ke depan,” kata Arif kepada Bisnis, Minggu (8/3/2026).

Dia menjelaskan kondisi tersebut membuat operasional industri masih relatif aman dalam jangka pendek. Namun, situasi dapat berubah dengan cepat apabila gangguan distribusi di Selat Hormuz berlangsung dalam waktu yang lebih lama.

“Keadaan akan berubah cepat bila penutupan Selat Hormuz ini berlanjut dan berlangsung untuk waktu yang lama,” tambahnya.

Adapun sulfur atau belerang memiliki peran penting dalam industri hilirisasi nikel karena menjadi bahan baku utama untuk memproduksi asam sulfat. Asam sulfat tersebut digunakan dalam proses pelindian (leaching) pada fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel berbasis hidrometalurgi.

Proses tersebut dikenal dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang saat ini banyak digunakan untuk memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik.

“Peran sulfur di industri hilirisasi nikel adalah sebagai bahan baku utama untuk memproduksi asam sulfat yang digunakan dalam proses pelindian pada fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel hidrometalurgi berbasis HPAL,” ujarnya.

Teknologi HPAL digunakan untuk memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), yakni material nikel-kobalt yang menjadi bahan antara untuk menghasilkan nikel berkualitas baterai atau battery-grade nickel.

Dalam proses produksi tersebut, kebutuhan sulfur tergolong sangat besar. Berdasarkan data rata-rata industri, jumlah sulfur yang dibutuhkan jauh lebih tinggi dibandingkan volume logam yang dihasilkan.

“Berdasarkan data rata-rata industri, untuk memproduksi 1 ton nikel MHP membutuhkan sekitar 12–13 ton sulfur,” tuturnya.

Indonesia saat ini merupakan produsen terbesar material nikel-kobalt dunia dari berbagai proyek HPAL yang beroperasi di dalam negeri. Produk MHP dari fasilitas tersebut menjadi bagian penting dari rantai pasok global industri baterai kendaraan listrik.

Namun demikian, pasokan sulfur bagi industri domestik masih sangat bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah. Konsentrasi sumber pasokan dari wilayah tersebut juga menjadi perhatian bagi pelaku industri.

“Lebih dari 75% impor sulfur Indonesia pada tahun 2025 berasal dari Timur Tengah,” tuturnya.

Menurut dia, konsentrasi pasokan yang tinggi dari satu kawasan berpotensi menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan operasional fasilitas pengolahan apabila terjadi gangguan distribusi dalam waktu lama.

Selain berpotensi mengganggu pasokan bahan baku industri HPAL di Indonesia, penutupan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz juga dapat memicu kelangkaan sulfur di pasar global.

“Situasi ini juga akan mengakibatkan kelangkaan material sulfur di tingkat global dan menaikkan harga secara signifikan,” pungkasnya.

Industri nikel nasional mulai mempertimbangkan opsi impor bijih, sebagai langkah antisipasi defisit pasokan pada 2026.

Dengan kebutuhan smelter yang mencapai 340–350 juta ton per tahun dan kuota produksi domestik yang lebih rendah, ruang kekurangan pasokan dinilai sulit tertutup dari dalam negeri.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arief Perdana Kusuma mengatakan, impor menjadi salah satu opsi realistis untuk menutup selisih kebutuhan tersebut.

Pada 2025, impor bijih tercatat sekitar 15 juta ton.

“Impor tahun lalu 15, mungkin tahun ini bisa lebih."

"Pasti ada, masih ada gap-nya gitulah yang harus jadi pemikiran kita semua,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan APINDO di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA—Daftar emiten yang bersiap berganti pemegang saham pengendali (PSP) kian bertambah. Terkini, Dragonmine Mining (Hong Kong) Limited akan menjadi PSP baru PT Berkah Prima Perkasa Tbk. (BLUE).

Dragonmine Mining berencana membeli 334,4 juta saham BLUE atau setara 80% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Perkembangan ini merupakan kelanjutan proses akuisisi yang telah disampaikan perseroan sebelumnya pada November 2025.

Dragonmine Mining merupakan perusahaan private berkantor pusat di Hong Kong, milik Huayou Hongkong Limited. Huayou merupakan anak usaha Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd, yang difokuskan sebagai unit investasi luar negeri di bidang pertambangan dan mineral.

Huayou memiliki lima pilar bisnis utama yang mencakup seluruh rantai industri material baterai lithium-ion, di mana industri nikel Indonesia menjadi salah satu sektor strategisnya. Perusahaan asal Cina tersebut kian ekspansif di Indonesia dalam mengembangkan ekosistem baterai terintegrasi.

Salah satunya melalui Proyek Titan yang bekerjasama dengan Antam dan Indonesia Battery Corporation (IBC).

Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia Ezaridho Ibnutama mengatakan, terdapat potensi bagi BLUE untuk mengubah haluan model bisnisnya pasca perubahan PSP. Langkah ini berpotensi memungkinkan perusahaan berkualitas untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui skema backdoor listing.

“Sebagai referensi, sekitar 30% dari seluruh perusahaan di BEI saat ini mencatatkan kerugian bersih. Dengan adanya reformasi pasar modal yang mewajibkan porsi saham publik (free float) lebih tinggi berdasarkan ukuran kapitalisasi pasar, regulasi baru ini memicu kemacetan baru pada aksi IPO,” ujar Ezar.

Menurutnya, langkah Dragonmine terhadap BLUE serupa dengan akuisisi CNGR terhadap PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. (PACK), yang dahulu bernama PT Solusi Kemasan Digital Tbk.

Perusahaan yang awalnya bergerak di bidang kemasan ini dicaplok oleh PT Eco Energi Perkasa, yang dimiliki oleh Deng Weiming, pendiri CNGR, salah satu produsen prekursor baterai terbesar dunia.

Setelah berganti PSP, PACK berubah nama menjadi PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. dan mengumumkan rencana rights issue jumbo untuk menyerap aset tambang dan smelter nikel.

BLUE yang bergerak di industri tinta dan alat tulis, kini menghadapi prospek akuisisi 80% saham oleh Dragonmine. Mengingat Dragonmine dimiliki secara langsung oleh Huayou yang sudah memiliki investasi miliaran dolar di Morowali dan Pomalaa, transmisi aset nikel ke dalam BLUE diprediksi tinggal menunggu waktu.

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mendorong upaya hilirisasi dengan membangun industri yang selaras dengan sumber daya alam, seperti nikel. Sejumlah kawasan industri pun dikembangkan mulai dari Sulawesi hingga Maluku Utara.

Namun, akselerasi hilirisasi ini tak lepas dari aspek keberlanjutan. Stigma dirty nickel masih menghantui reputasi industri nikel Indonesia di pasar global. Di tengah tekanan ini, sejumlah pelaku industri mulai menunjukkan komitmen serius terhadap tata kelola berkelanjutan.

Harita Nickel, perusahaan nikel terintegrasi yang beroperasi di Pulau Obi, Maluku Utara, menjadi contoh pelaku industri yang berani membuka diri terhadap pengawasan internasional. Langkah sukarela ini mendapat apresiasi dari pengamat ESG seperti Agus Sari, CEO Landscape Indonesia.

"Saya angkat topi saat Harita bersedia untuk diaudit oleh IRMA," ujar Agus.

IRMA atau Initiative for Responsible Mining Assurance merupakan standar global untuk industri pertambangan dengan lebih dari 400 indikator ESG. Kesediaan Harita Nickel menjalani audit independen oleh SCS Global Services menandai transparansi operasional pertambangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.

Harita Nickel menerapkan sistem pengelolaan lingkungan berbasis data dan teknologi. Saat ini, 52 kolam pengendapan dengan luas total sekitar 80 hektare dioperasikan untuk menahan dan mengolah air limpasan sebelum dialirkan ke laut.

Air yang akan dibuang dipantau melalui Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (SPARING) milik KLHK yang terhubung real-time ke pusat data pemerintah. Transparansi juga ditunjukkan melalui keterbukaan terhadap penelitian independen dari Universitas Indonesia dan Universitas Khairun Ternate yang mencatat nelayan di Kawasi dan Soligi tetap beroperasi normal dengan hasil tangkapan produktif.

Keberlanjutan sosial menjadi pilar penting dalam strategi Harita Nickel. Melalui program SUTAN (Sentra Pengolahan Ikan Nelayan), perusahaan membantu nelayan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan. Sepanjang 2024, kelompok nelayan SUTAN telah menyalurkan 28,5 ton ikan untuk kebutuhan konsumsi karyawan, menciptakan rantai ekonomi yang stabil.

Langkah-langkah ini sejalan dengan visi pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan. "Arahan Presiden sangat jelas, hilirisasi sektor energi adalah jalan menuju nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan," tegasnya.

Bahlil juga menyoroti pentingnya ESG sebagai daya saing industri nikel Indonesia di pasar global. "ESG ini satu-satunya senjata kita supaya diterima di [pasar] Eropa atau Amerika," ujarnya.

Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 77 Tahun 2022 tentang Kebijakan Mineral dan Batubara Nasional. Kebijakan ini memuat tiga pilar utama, yakni inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan, serta konservasi.

Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, menekankan pentingnya penerapan good mining practice untuk menangkal stigma "dirty nickel". Praktik ini mencakup seluruh tahapan pertambangan dari penyelidikan umum hingga pascatambang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, keselamatan, konservasi sumber daya, dan CSR.

Akademisi Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Tri Edhi Budhi Soesilo, menambahkan bahwa standar lingkungan menjadi penentu daya saing produk Indonesia di kancah internasional. "Indonesia sering disorot dengan isu lingkungan, misalnya dianggap sebagai dirty mining atau dirty nickel. Justru di sinilah tantangan kita: bagaimana memperbaiki praktik lingkungan agar tidak menjadi kelemahan dalam perdagangan,” tuturnya.

Penerapan praktik pertambangan bertanggung jawab (responsible mining) di Indonesia pun menjadi kebutuhan mendesak. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci sukses. Sinergi memastikan manfaat pengelolaan nikel dirasakan secara luas dan berkelanjutan, sesuai prinsip yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai percepatan hilirisasinikel membutuhkan langkah strategis untuk menarik lebih banyak investasi, khususnya dari sektor swasta.

Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah mengatakan, pembangunan industri bernilai tambah dianggap menjadi kunci agar Indonesia mampu memperluas kapasitas produksi dan menghasilkan produk jadi yang lebih kompetitif.

“Pertama adalah kaitannya dengan jaminan investasi, insentif fiskal karena negara-negara di Asean maupun Asia Timur berlomba-lomba menarik investor sehingga kita perlu ada strategi bagaimana bisa menarik investor ke dalam negeri," kata Arif dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF), Kamis (20/11/2025).

Arif menambahkan, untuk menarik investor, maka diperlukan pengembangan infrastruktur yang memadai, penyederhanaan kerangka regulasi serta kepastian kebijakan pemerintah.

Dia juga menekankan bahwa keberlanjutan dan aspek lingkungan juga perlu diperhatikan agar industri hilir dapat tumbuh secara bertanggung jawab. Selain itu, Arif menilai kualitas sumber daya manusia menjadi komponen paling penting.

“Yang paling penting adalah pengembangan tenaga kerja dan kerangka teknologi, kita harus menginvestasikan secara serius bagaimana pengembangan tenaga kerja ini bisa menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, andal yang bisa terlibat di dalam industri digital,” ujarnya.

Sejumlah kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan industrialisasi nikel ke arah yang lebih hilir. Pasalnya, saat ini Indonesia baru mampu mengolah bijih nikel hingga ke produk intermediate.

"Harapannya kami dapat memfokuskan pada produk-produk prioritas dan juga untuk mengisi rantai pasok yang masih kosong," tuturnya.

Senada, Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan menambahkan pihaknya sepakat bahwa diperlukan terobosan baru dan insentif tambahan untuk meningkatkan daya tarik investasi ke Indonesia.

"Selama ini yang sudah kita berikan ada beberapa seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk atau master list untuk bahan baku dan mesin, dan ada tax deduction," jelasnya, dalam kesempatan yang sama.

Namun, berakhirnya aturan terkait tax holiday pada 2025 serta penerapan Global Minimum Tax (GMT) mendorong pemerintah mencari skema alternatif yang tetap kompetitif.

Di sisi lain, dukungan terhadap kegiatan riset dan pengembangan juga diperkuat melalui skema super tax deduction sebesar 200–300% dari nilai investasi untuk mendorong perusahaan meningkatkan aktivitas research and development (R&D) di dalam negeri.

Saat ini, kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM disebut sedang membahas bentuk insentif baru bagi sektor-sektor pionir.

"Memang kalau selama ini kita bisa dibilang insentif itu bukan utama dalam penentuan keputusan investor dalam melakukan investasi di Indonesia tapi itu menjadi nilai tambah," pungkasnya.