Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan pendanaan dari pinjaman asing sekitar Rp7 triliun.

Proyek tersebut ditargetkan meningkatkan produksi udang nasional sekaligus menjadi model pengembangan budi daya skala besar di Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP TB Haeru Rahayu mengatakan pembangunan kawasan tambak tersebut didanai melalui skema pinjaman luar negeri.

"Kita loan, KSA (kredit swasta asing), Rp7 triliunan," ujarnya di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Ia menjelaskan kawasan budidaya udang terintegrasi tersebut dikembangkan di Waingapu karena memiliki hamparan lahan luas dan dinilai layak secara teknis.

"Di sana ada hamparan lahan yang luas, clear and clean, serta free. Sudah menjadi haknya KKP. Jadi luasnya 2.000 hektare," kata Haeru.

Proyek tambak udang di Waingapu dikembangkan dengan konsep Integrated Shrimp Farming (ISF) yang mencakup fasilitas hulu hingga hilir, mulai dari pembenihan, pakan, pabrik es, hingga cold storage dalam satu kawasan.

Jika seluruh proyek rampung, kawasan tersebut ditargetkan mampu memproduksi sekitar 52 ribu ton udang jenis vaname per tahun dan menambah kapasitas produksi nasional.

"Totalnya nanti kalau semua jadi 52 ribu ton per tahun. Di sana nanti akan menambah produksi udang nasional," ujar Haeru.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan dua kluster tambak mulai beroperasi dari total 12 kluster yang direncanakan. Setiap kluster terdiri dari 128 petak tambak atau sekitar 256 petak untuk tahap awal.

Pembangunan kawasan ini ditargetkan rampung dalam dua hingga tiga tahun, namun pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian menjadi dua tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Haeru, kawasan tambak di Waingapu merupakan proyek terbesar dibandingkan lokasi pengembangan sebelumnya, termasuk tambak di Kebumen yang hanya memiliki luas sekitar 100 hektare.

Kawasan Waingapu memiliki luas sekitar 2.000 hektare dengan sekitar 1.300 hektare di antaranya digunakan untuk kolam budidaya.

Ia menyebut proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pemerataan pembangunan sektor perikanan di luar Pulau Jawa.

"Indonesia bukan hanya Jawa, Indonesia sentris," ujarnya.

Meski demikian, pembangunan menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses geografis yang masih terbatas.

Pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menambah akses penerbangan guna mendukung pengawasan dan pengembangan kawasan.

KKP menyebut pembangunan kawasan tambak terintegrasi di Waingapu merupakan program strategis pemerintah untuk memperkuat industri budi daya perikanan nasional secara berkelanjutan serta meningkatkan daya saing ekspor.

Saat ini, produksi udang nasional mencapai sekitar 1,2-1,3 juta ton per tahun dengan nilai ekspor sekitar US$1,6 miliar hingga US$2,2 miliar. Sebagian besar ekspor udang Indonesia masih ditujukan ke Amerika Serikat (AS).

Selain meningkatkan produksi, KKP juga membuka peluang perluasan pasar ekspor udang Indonesia.

Haeru mengatakan saat ini ekspor udang nasional masih didominasi ke AS, namun pemerintah mulai menjajaki pasar baru di sejumlah kawasan.

"Ekspor sementara ini masih ke Amerika, tapi Ditjen PDSPKP (Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan) sedang menjajaki ke Eropa, kemudian ke Asia Timur, Jepang, Korea, dan ke Timur Tengah," ujarnya.

Upaya penjajakan pasar tersebut dilakukan untuk memperluas tujuan ekspor sekaligus meningkatkan daya saing produk udang nasional di pasar global.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki ekspor ikan patin 600 hingga 700 ton ke Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji. Rencana tersebut masih dalam tahap negosiasi dan menunggu persetujuan otoritas setempat.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan Indonesia sebelumnya pernah mengekspor ikan patin untuk kebutuhan haji dan kini berupaya kembali memasuki pasar tersebut.

"Kalau untuk haji yang itu kurang lebih sekitar, kalau kemarin ya, sekitar kalau 200 ribu jamaah, itu kita diminta sekitar 600 sampai 700 ton," ujar Machmud di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Ia menjelaskan ekspor ikan patin Indonesia sempat dilakukan pada 2019 sebelum pandemi covid-19, dengan volume lebih dari 300 ton dalam bentuk fillet dan potongan.

Setelah sempat terhenti, pemerintah kini kembali berupaya memenuhi persyaratan ekspor agar produk perikanan nasional dapat masuk ke pasar Arab Saudi.

"Kita pernah ekspor patin ke Arab Saudi tahun 2019 sebelum covid, sekitar hampir 300 ton untuk kebutuhan haji. Mudah-mudahan syarat-syarat ini segera bisa selesai sehingga kita bisa melakukan ekspor patin lagi," ujarnya.

Machmud menjelaskan ikan patin menjadi salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi jamaah haji di Arab Saudi selain daging, ayam, dan telur. Selama ini, pasokan ikan patin untuk kebutuhan tersebut sebagian besar berasal dari Vietnam.

Selain patin, Indonesia juga telah mengekspor produk perikanan lain seperti tuna dan cakalang kaleng ke Arab Saudi yang digunakan untuk konsumsi jamaah haji dan umrah.

Ia menilai potensi ekspor ikan patin ke Arab Saudi cukup besar, terutama untuk kebutuhan umrah yang jumlahnya lebih tinggi dibanding musim haji, tergantung pada menu konsumsi yang disiapkan bagi jamaah.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan pemerintah telah membentuk tim terpadu ekosistem pangan haji dan umrah yang melibatkan KKP untuk mempercepat proses ekspor produk budidaya ke Arab Saudi.

Ia menyebut pemerintah saat ini masih bernegosiasi dengan otoritas Saudi Food and Drug Authority (SFDA) terkait persyaratan ekspor produk perikanan budidaya.

"Kita saat ini sedang bernegosiasi dengan Saudi Arabia FDA atau SFDA untuk bisa memasukkan ikan produk budidaya. Memang kita belum mendapatkan approval, namun seluruh persyaratan yang diminta sudah kita penuhi," kata Ishartini.

Menurutnya, komunikasi dengan otoritas Arab Saudi terus dilakukan dan pemerintah optimistis produk budidaya Indonesia dapat segera masuk ke pasar negara tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprediksi konsumsi ikan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 2026 meningkat sekitar 10-20 persen dibanding bulan biasa.

Peningkatan permintaan tersebut dinilai masih dapat diimbangi dengan pasokan yang cukup sehingga tidak memicu lonjakan harga yang signifikan.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan kenaikan konsumsi ikan pada periode Ramadan merupakan pola tahunan yang dipengaruhi peningkatan permintaan masyarakat.

"Menurut survei kami, kenaikannya 10-20 persen dari bulan biasa. Untuk kebutuhan Januari-Maret sekitar 1,94 juta ton, maka di bulan Ramadan dan Idulfitri itu kemungkinan sekitar 700 ribuan ton," ujar Machmud dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Ia menjelaskan kenaikan harga ikan menjelang Ramadan lebih dipengaruhi mekanisme permintaan dan pasokan. Jika stok terbatas sementara permintaan meningkat, harga cenderung naik, namun secara umum kenaikan harga masih relatif terkendali.

Menurut Machmud, harga ikan budidaya seperti lele dan nila relatif stabil, masing-masing berada di kisaran Rp25 ribu-Rp26 ribu dan sekitar Rp28 ribu per kilogram. Sementara fluktuasi harga lebih sering terjadi pada ikan tangkap yang dipengaruhi musim dan hasil tangkapan.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya TB Haeru Rahayu menyampaikan produksi perikanan budidaya pada awal 2026 diproyeksikan tetap tumbuh positif dengan rata-rata peningkatan sekitar 19,09 persen.

Sejumlah komoditas seperti kerapu meningkat 11,32 persen, kakap dan lobster naik sekitar 12,27 persen, serta udang tumbuh 3,63 persen. Produksi ikan nila juga meningkat 10,24 persen.

Namun, produksi ikan mas mengalami penurunan sekitar 4,11 persen akibat tingginya curah hujan sepanjang 2025 yang memengaruhi budidaya di sejumlah wilayah.

"Ikan mas menjadi penurunan minus 4,11 persen. Catatan kenapa ikan mas ini sedikit minus, karena kami sounding di lapangan, ini salah satunya disebabkan jumlah hujan yang cukup tinggi pada 2025," kata Haeru.

Ia menambahkan curah hujan ekstrem di beberapa daerah, termasuk wilayah sentra budidaya seperti Karawang, memengaruhi produktivitas ikan mas. Meski demikian, komoditas lain seperti nila dinilai lebih tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan.

KKP menilai kondisi produksi secara keseluruhan tetap mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri. Dari sisi harga, kenaikan komoditas perikanan diperkirakan berada pada kisaran 0,25-1,39 persen sehingga dinilai tidak memicu tekanan inflasi yang signifikan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini memastikan produk ikan yang beredar di pasar tidak mengandung bahan berbahaya seperti formalin.

"Selama (pengawasan) yang sudah kami lakukan, memang tidak ada produk-produk yang ditemukan mengandung formalin," kata Ishartini.

Ia menegaskan KKP secara rutin melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pedagang serta pemasok agar tidak menggunakan bahan berbahaya. Jika ditemukan pelanggaran, produk akan langsung ditarik dari peredaran dan penjual dapat dikenai sanksi tegas.

"Sudah sering kami di KKP ini melakukan sosialisasi kepada para pedagang, para supplier dan sebagainya untuk tidak boleh lagi menggunakan hal itu." tegasnya.

Menurutnya, KKP pernah menarik produk ikan dari pasar di Jawa Tengah setelah ditemukan pelanggaran, bahkan izin penjualan dapat dicabut apabila pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan keamanan pangan.

"Memang apabila ini ditemukan, pernah terjadi di satu tempat ya di Jawa Tengah, kami komunikasi, koordinasi dengan pemda sebagai penanggung jawab dari pasar tradisional, produk itu ditarik dan tidak boleh lagi diperdagangkan," jelas Ishartini.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan penyebab harga ikan melambung di pasaran menjelang Ramadan.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud menyebut kenaikan harga yang terjadi lebih dipengaruhi oleh tingginya permintaan masyarakat, bukan dampak dari program tersebut.

"Menurut kami belum. Sampai sekarang itu belum, karena posisinya untuk lele dan nila juga itu sudah ada di situ. Jadi tidak mengganggu pasar di sana," kata Machmud di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Machmud menjelaskan berdasarkan pemantauan langsung KKP di sejumlah pasar, termasuk Pasar Pabean Surabaya, harga ikan menjelang Ramadan memang naik, tetapi relatif kecil. Bahkan, beberapa jenis ikan tercatat mengalami penurunan harga karena pasokan yang melimpah.

Ia menyebut ikan seperti kembung, selar, dan layang sempat turun harga akibat meningkatnya produksi dari wilayah Madura. Sementara itu, harga ikan budidaya seperti nila dan lele cenderung stabil di kisaran Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram dalam beberapa hari terakhir.

Menurutnya, stabilitas harga sangat bergantung pada kelancaran produksi dan distribusi. Pedagang dan pembeli di pasar juga menyampaikan bahwa harga cenderung stabil apabila pasokan tersedia dalam jumlah cukup.

"Memang ada (harga) yang naik biasanya itu ikan-ikan yang memang tidak diproduksi, dan agak cenderung stoknya kurang, tapi tidak terlalu banyak. Jadi para pedagang kemarin menyampaikan ke kami, bila produksi kemudian distribusi itu lancar, itu harga-harga stabil, itu yang disampaikan ke kami dan kami juga tanya langsung kepada para pedagang dan juga para pembeli," jelasnya.

Machmud mengatakan kenaikan harga yang terjadi di beberapa komoditas ikan disebabkan tingginya permintaan masyarakat menjelang Ramadan. Ia mencontohkan penjualan di pasar yang meningkat signifikan dan stok cepat habis dalam waktu singkat.

"Kenaikan itu karena permintaan. Permintaan menjelang Ramadan itu cukup tinggi. Cumi waktu datang tidak sampai 15 menit sudah terjual semua, baru datang sudah habis," ujarnya.

Ia juga mencatat komoditas seperti kakap merah dan cumi menjadi salah satu yang paling cepat terjual, mencerminkan meningkatnya konsumsi ikan di masyarakat.

Terkait program MBG, Machmud menyebut penggunaan ikan sebagai menu program tersebut masih belum berdampak signifikan terhadap pasar. Saat ini, pasokan ikan untuk MBG didukung oleh kerja sama dengan pelaku usaha mikro dan kecil serta pengembangan budidaya tematik oleh KKP.

Menurut data KKP, hampir 100 pelaku usaha mikro kelautan dan perikanan telah bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG dalam penyediaan bahan baku ikan, terutama lele dan nila. Selain itu, KKP juga mengembangkan program budidaya tematik di sekitar 100 titik di Pulau Jawa untuk memperkuat pasokan.

Machmud menambahkan pemerintah terus mendorong peningkatan produksi ikan sebagai sumber protein nasional agar kebutuhan program MBG maupun konsumsi masyarakat dapat terpenuhi.

"Ke depan ya sumber protein ikan kita juga akan semakin banyak. Sehingga kalau nanti kebutuhan untuk MBG yang 82,9 juta (penerima manfaat), kalau nanti ikan kita siap," katanya.

PT Garam akan membangun pabrik garam industri dari pengolahan air limbah dari kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina Balikpapan senilai Rp7 triliun.

Proyek tersebut direncanakan akan mulai peletakan batu pertama (groundbreaking) pada April 2026 mendatang.

Sekretaris Perusahaan PT Garam Indra Kurniawan menyampaikan selama ini air limbah (bittern) dari boiler hanya dinetralisir dan dibuang kembali ke laut. Dengan begitu, menurut Indra, proyek tersebut memiliki peluang potensi yang besar.

"Ada peluang potensi yang cukup besar dari Pertamina di Balikpapan, itu ada RDMP-nya Pertamina yang mengambil air laut untuk kebutuhan boiler mereka," ujar Indra dalam Talkshow Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

Ia pun mengatakan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pertamina untuk menindaklanjuti rencana tersebut dan sedang menyusun studi kelayakan (feasibility study).

Adapun Indra mengungkap telah menyampaikan rencana tersebut ke Danantara dan akan menghasilkan kolaborasi baru antara PT Garam, Pertamina, serta Danantara.

"Danantara pun sudah menargetkan agar yang dengan Pertamina ini bisa dilakukan groundbreaking di fase 2 di bulan April. Dari pihak Pertamina sudah menyambut baik potensi pengembangan bisnis ini, karena ini menjadi sebuah entitas baru," ujarnya.

Selain itu, proyek tersebut akan dilengkapi dengan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) untuk mengolah air limbah minimal 4 derajat Baume. Kapasitas produksi yang ditargetkan mencapai 1 juta ton per tahun.

"Kapasitas yang akan terpasang di situ adalah 1 juta ton, karena memang potensi airnya sangat besar sekali. Dengan kapasitas 1 juta ton harapannya ini kembali bisa menjawab tantangan dan kebutuhan industri," ujar Indra.

Pabrik di Balikpapan merupakan salah satu dari tujuh proyek strategis yang sedang dijalankan PT Garam. Rencana investasi yang disiapkan mencapai Rp10 triliun untuk beberapa proyek hilirisasi dan pengembangan teknologi garam.

Pertama, pembangunan fasilitas pengolahan garam kapasitas 109.842 ton per tahun yang akan dikembangkan di lahan seluas 300 hektar di Bipolo, NTT.

Kedua, pembangunan pabrik pengolahan garam dengan teknologi MVR berkapasitas 100 ribu ton di Gresik.

Ketiga, proyek pembangunan pabrik Kalsium dan Magnesium dari limbah garam (bittern) di Sampang yang direncanakan akan bekerja sama dengan investor Swedia.

Keempat, pembangunan pabrik pengolahan garam dengan kapasitas 400 ribu ton di Gresik. Kelima, pembangunan pabrik pengolahan garam kapasitas 200 ribu ton di Rote Ndao, NTT.

Keenam, rencana pembangunan pabrik garam di Sumenep dengan kapasitas 80.000-160.000 ton dan akan menggandeng pengusaha-pengusaha Madura dengan nilai investasi Rp300 miliar.

"Total semuanya (7 proyek) kita rencanakan di angka Rp 10 triliunan. Paling besar memang yang di Balikpapan dengan Pertamina itu," terangnya.

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan penyelundupan hampir 100 ton ikan makarel pasifik atau salem masuk ke Indonesia.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Halid K Jusuf mengatakan sebanyak 4 kontainer komoditas perikanan ilegal itu diamankan di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia mengungkap aksi cepat tersebut dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan importasi komoditas perikanan ilegal tanpa persetujuan impor dan tanpa kuota oleh PT CBJ.

"Komoditas yang masuk itu adalah frozen pasifik makarel atau yang dikenal dengan ikan salem itu dengan total volumenya kurang lebih dari 99,972 ton ya atau kurang lebih 100 ton. Komoditas ini masuk secara ilegal tanpa ada persetujuan impor. Kemudian juga tanpa ada rekomendasi komoditas impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujar Halid dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (12/1).

Halid menjelaskan aksi cepat tersebut penting karena komoditas perikanan termasuk ke dalam kategori pengawasan post-border sehingga tidak dapat ditahan terlalu lama di pelabuhan.

Penyelundupan komoditas perikanan tersebut diduga dilakukan pada akhir 2025 oleh PT CBJ dengan modus menggunakan Persetujuan Impor (PI) yang sebenarnya telah habis kuota sejak pertengahan tahun.

"Tetapi yang bersangkutan seolah-olah membaca bahwa ada perubahan PI. Yang tadinya mereka itu cuma dapat kuota 100 di awal tahun 2025, kemudian mengajukan lagi ada perubahan penambahan lebih 50 sehingga semestinya yang terbaca di PI itu adalah 150, tetapi oleh pihak pelaku usaha seakan-akan salah baca, dibaca 250," terang Halid.

Ia menerangkan PT CBJ adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar hasil perikanan, pertanian, hingga hewan. Selain itu, perusahaan ini juga bergerak di industri pembekuan ikan dan berlokasi di pelabuhan perikanan wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

"Nah, dari sisi ekonomi valuasi kerugian yang dapat diselamatkan negara melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini kurang lebih Rp 4,48 miliar. Kerugian ini meliputi aspek fiskal dari sisi potensi PPN (pajak pertambahan nilai), serta dampak pasar nelayan yang mempengaruhi harga ikan pelagis kecil dan multiplier efek ke sektor perdagangan dan pengolahan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Halid menyampaikan sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha berupa denda sebanyak kurang lebih Rp1 miliar dengan diberi kesempatan untuk mengurus perizinan.

"Dendanya sudah kita hitung kurang lebih Rp1 miliar karena itu cuma ada 100 ribu kilogram (100 ton)," tambahnya.

Saat ini, kontainer yang berhasil diamankan tersebut telah dikeluarkan dari tempat pabean dan dilakukan klarifikasi oleh Badan Karantina Indonesia untuk selanjutnya akan dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap produksi garam di Aceh lumpuh akibat tambak garamnya terendam banjir.

Direktur Sumber Daya Kelautan DJPK KKP Frista Yorhanita mengatakan tambak garam yang terdampak banjir berada di delapan kabupaten di Aceh.

"Jadi, kami sudah mendata ternyata di Aceh itu ada 8 kabupaten yang terdampak tambak garamnya akibat kejadian musibah banjir kemarin," ujar Frista dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Delapan kabupaten tersebut adalah Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen.

Frista menyebut tambak garam di sana rusak akibat banjir dan masih menghitung estimasi kerugiannya.

"Jadi, mayoritas di kabupaten tersebut seluruh tambak garamnya terendam oleh banjir juga terdapat beberapa kerusakan rumah garam, 50 persen garam perebusan mengalami kerusakan," tambah Frista.

Kemudian, Sekretaris DJPK KKP Miftahul Huda memastikan mayoritas petambak garam di Aceh memakai metode merebus air laut untuk menjadi garam. KKP pun langsung memberikan bantuan berupa teknologi tunnel sebagai upaya mendukung metode tersebut sejak 2018.

"KKP sejak 2018 intervensi dukungan ke Aceh itu dengan tunnel itu beberapa lokasi yang memang bagus. Lokasi bagus ini yang terdampak (bencana)," kata Huda.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan strategi untuk mencapai target swasembada garam pada 2027.

Swasembada garam ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Awalnya Direktur Sumber Daya Kelautan Frista Yorhanita mengatakan produksi garam nasional saat ini hanya sejumlah 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan garam untuk konsumsi maupun industri mencapai 4,5 juta hingga 5 juta ton per tahun.

"Saat ini memang harus kita akui bahwa kita masih melakukan impor garam terutama untuk kebutuhan garam industri, baik itu untuk industri CAP (Chlor Alkali Plant/industri kimia dasar), aneka pangan, maupun farmasi," ujar Frista dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

"Sehingga memang kita masih perlu melakukan impor sebesar sekitar 2,6 sampai dengan 3 juta ton per tahunnya," tambahnya.

Dengan begitu, KKP saat ini sedang memfokuskan dua program untuk mencapai swasembada garam pada 2027, yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi adalah bagaimana meningkatkan produksi dari sentra-sentra garam yang memang sudah existing ada selama ini. Sementara itu, ekstensifikasi adalah melakukan pembukaan lahan baru untuk mengembangkan tambak garam baru.

"Untuk tahun 2025 ini ada dua program yang kami fokuskan. Yang pertama adalah intensifikasi dan ekstensifikasi," ujar Frista.

Pada 2025, program intensifikasi dilakukan di Indramayu, Cirebon, Pati, dan Sabu Raijua, sedangkan untuk ekstensifikasi dilakukan di Kabupaten Rote Ndao.

"Untuk ekstensifikasi tadi saya sampaikan kita sudah melakukan pembangunan atau pembukaan tambak baru. Kita mulai membangun dari membangun pond-pond nya, pond 0 sampai dengan pond 4. Kemudian meja kristal. Kemudian juga kita bangun fasilitas pendukungnya seperti gudang, perkantoran untuk apa? Ini untuk nanti di 2026 kita harapkan sudah mulai berproduksi garam dari Rote Ndao ini," ujarnya.

Selain itu, upaya lainnya untuk mencapai swasembada garam adalah dengan peningkatan produksi pada tambak-tambak garam yang berada di Pantai Utara Jawa (Pantura).

Saat ini, rata-rata produksi di kawasan tersebut masih sebanyak 100-120 ton per hektare sehingga diharapkan bisa meningkat 30 persen menjadi 120-150 ton per hektare pada tahun depan.

Frista juga mengungkap capaian produksi garam per 2 Desember 2025, baik dari tambak rakyat maupun pelaku usaha menghasilkan garam sebanyak 1.009.845 ton per tahun.

"Jadi memang ini mengalami penurunan karena memang faktor cuaca, bahwa memang tahun ini cuaca lebih dominan pada hujan sehingga ini sangat mempengaruhi proses pembentukan garam kemudian di 2025," jelas Frista.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sertifikasi hak tanah atas 9 pulau kecil di Indonesia sepanjang tahun ini.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DJPK KKP Ahmad Aris mengatakan sertifikasi dilakukan di pulau-pulau kecil terluar di Indonesia yang berpotensi dikembangkan secara ekonomi dan melibatkan masyarakat.

"Kita juga melakukan sertifikasi hak tanah di pulau-pulau kecil. Terutama pulau-pulau kecil terluar seluruh Indonesia dan pulau-pulau kecil yang potensial untuk dikembangkan secara ekonomi dan melibatkan masyarakat," ujar Aris dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Selain itu, Aris menegaskan sertifikasi dilakukan untuk mengamankan pulau-pulau kecil di Indonesia, salah satunya Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat.

"Sertifikasi itu untuk lahannya KKP dalam rangka mengamankan pulau-pulau kecil. Jadi contoh yang 9 (pulau kecil) tahun ini itu posisinya di Balabalakan itu dekat dengan ibu kota negara yang baru (IKN)," tambahnya.

Kemudian, dalam proses pengembangan sertifikasi tahap pertama sebesar 1.000 hektare (ha), seperti di lokasi tambak garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur terdapat kolaborasi dalam penggunaan lahan.

Kolaborasi penggunaan lahan sebanyak 500 ha untuk masyarakat, 200 ha untuk pemerintah daerah (pemda), dan 300 hektare untuk KKP.

"Di situ ada kolaborasi di dalam penggunaan lahan supaya kegiatan ekonomi yang dilakukan di samping memberikan manfaat kepada negara nasional juga pemda dan masyarakat," jelas Aris.

Lebih lanjut, Aris juga menyebut KKP terus mendorong untuk semua pulau-pulau kecil di Indonesia untuk bisa disertifikasi dan selanjutnya akan dicarikan investor dari luar negeri.

"Begitu dikerjasamakan di situ ada negara, ada masyarakat, tapi KKP yang mencari investor," pungkasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal memodernisasi 1.000 kapal ikan tradisional dengan kapasitas 30 gross tonnage (GT).

Nantinya, ribuan kapal ini akan membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) dari nahkoda hingga anak buah kapal (ABK).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta menyebut tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut sekitar 10.900 orang. 

"1.000 kapal ikan tersebut kami akan menyiapkan sekitar 10.900 tenaga kerja. Levelnya mulai dari Nahkoda sampai ABK (anak buah kapal)," ujar Nyoman dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (17/12).

Menurutnya, modernisasi 1.000 kapal ikan tersebut direncanakan akan ditempatkan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Nyoman juga menjelaskan tenaga kerja tidak akan didatangkan dari luar negeri, melainkan rekrutmen akan berfokus kepada masyarakat di lokasi KNMP.

"Saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah karena harapannya yang kita rekrut itu adalah dari lokasi-lokasi spesifik di mana program tersebut digelontorkan," jelasnya.

Selain itu, KKP sedang menyiapkan tenaga kerja yang akan mengoperasionalkan tambak udang seluas 2.000 hektare (ha) di Waingapu, Sumba Utara. Program ini ditargetkan bisa menyerap 5.680 tenaga kerja on-farm. Rekrutmen tenaga kerja akan diprioritaskan untuk masyarakat setempat.

KKP juga telah menyiapkan berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan khusus untuk memastikan kualitas SDM lokal bisa memenuhi standar industri perikanan dan kelautan.

"Pendidikan singkat (dilaksanakan) satu hingga dua hari. Ada pendidikan menengah sampai 7 bulan bahkan pendidikan cukup panjang sampai 14 bulan. Pendidikan khusus yg kita lakukan untuk mengisi tenaga kerja on farm dalam rangka operasionalisasi tambak udang tersebut," tambah Nyoman.