Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas

Jakarta (ANTARA) - PT Nindya Karya (Persero) tengah mengerjakan proyek pembangunan tambak garam pertamanya yang berlokasi di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) bertajuk Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN).

Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah menyatakan proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi daerah sekaligus memperkuat industri garam nasional.

"Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas, membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah, serta memperkuat daya saing Indonesia ke depan,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Tambak garam di Rote Ndao dirancang memiliki kapasitas produksi mencapai ratusan ribu ton per tahun, lanjutnya dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi, diharapkan mampu meningkatkan kualitas garam sekaligus efisiensi produksi.

Selain itu, proyek tersebut juga turut mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, baik sebagai petani garam maupun tenaga pelaksana pekerjaan.

Firmansyah menyatakan perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Kami meyakini bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden," katanya.

Sebagai pelaksana konstruksi, Firmansyah menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berupaya menghadirkan kualitas pekerjaan terbaik dengan tetap mengedepankan kolaborasi, percepatan penyelesaian proyek, serta kontribusi nyata dalam memperkuat daya saing industri nasional dan mendukung pertumbuhan Indonesia di masa mendatang.

Sementara itu pada Jumat pekan lalu (22/5) Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau ke lokasi tersebut, didampingi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) A. Koswara, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Firmansyah.

Wapres menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri, sehingga proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

"Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya kepedulian untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya," ujar Wapres.

Selain mendukung swasembada garam, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat sekitar.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, ROTE NDAO — PT Nindya Karya (Persero) tengah menggarap proyek tambak garam di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu disiapkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan garam nasional.

Proyek tersebut menjadi proyek tambak garam pertama yang digarap perusahaan pelat merah itu. Pemerintah menilai pengembangan industri garam nasional perlu dipercepat karena kebutuhan garam domestik masih belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi dalam negeri.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meninjau langsung lokasi proyek bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara dan jajaran PT Nindya Karya pada Jumat (22/5/2026).

Gibran mengatakan, kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton per tahun sehingga pengembangan kawasan garam di Rote Ndao dinilai penting untuk menopang pasokan domestik. “Kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri,” kata Gibran berdasarkan siaran pers Nindya Karta.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi domestik.

Tambak garam di Rote Ndao diproyeksikan memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu ton per tahun. Sistem pengelolaan kawasan juga disiapkan secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi garam nasional.

Selain menopang kebutuhan industri, proyek tersebut juga diperkirakan menyerap tenaga kerja lokal, baik pada sektor produksi maupun pekerjaan konstruksi.

Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah mengatakan, perusahaan akan mendukung proyek infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan pengembangan industri nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - El Nino variasi kuat atau Godzilla El Nino diprediksi akan datang melanda Indonesia mulai April 2026.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperingatkan potensi Godzilla El Nino akan diikuti oleh fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif di Samudra Hindia.

Kombinasi kedua anomali iklim tersebut memicu musim kemarau yang lebih panjang dan kering dibandingkan dengan kondisi normal. Sejumlah model global menunjukkan ancaman pengurangan curah hujan yang signifikan di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi hingga Oktober 2026.

"Godzilla El Nino + IOD Positif kedengarannya keren, tapi dampaknya nggak main-main. Kemarau bisa jadi lebih panjang, lebih kering, dan hujan makin jarang turun di Indonesia,” jelas BRIN di akun Instagram resminya, dikutip pada Jumat (27/3/2026).

Berdasarkan data prediksi BRIN, kemarau kering akan melanda sebagian besar Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) pada periode April—Juli 2026. Kondisi ini dipicu oleh konsentrasi pembentukan awan hujan yang hanya berpusat di atas Samudra Pasifik ekuator.

Sebaliknya, wilayah Indonesia justru akan mengalami defisit awan dan curah hujan karena uap air tertarik ke pusat tekanan rendah di Pasifik. Fenomena IOD positif juga menyebabkan pendinginan suhu permukaan laut di dekat Sumatra dan Jawa yang akan menghambat turunnya hujan.

Godzilla El Nino + IOD Positif pun dapat menimbulkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sebagian wilayah Sumatra dan Kalimantan akibat cuaca panas yang persisten. Namun, bagian utara dari kedua pulau besar tersebut diperkirakan tetap akan mengalami curah hujan yang relatif tinggi.

Meski demikian, fenomena kemarau panjang ini dipandang sebagai momentum untuk mengoptimalkan produksi garam nasional, khususnya di wilayah selatan Indonesia. Langkah ini dinilai strategis untuk mengejar target swasembada garam sepanjang periode tahun 2026–2027.

Optimalisasi produksi garam diharapkan mampu memanfaatkan kondisi cuaca yang minim hujan untuk mempercepat proses kristalisasi di tambak. Potensi ekonomi ini menjadi salah satu upaya mitigasi dampak negatif anomali iklim terhadap sektor primer lainnya.

"Karena itu mitigasi pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk mengoptimalkan produksi garam untuk mencapai swasembada garam selama tahun 2026-2027 khususnya di wilayah selatan Indonesia," kata BRIN.

Pihaknya juga mengimbau pemerintah mewaspadai ancaman kekeringan ekstrem di wilayah selatan Indonesia yang berpotensi mengganggu stabilitas pangan nasional.

Sektor pertanian di lumbung padi, khususnya kawasan Pantura Jawa, menghadapi risiko gangguan produksi akibat kurangnya pasokan air irigasi.

Meski wilayah selatan dilanda kekeringan, BRIN mencatat adanya potensi banjir di wilayah timur laut Indonesia karena curah hujan tetap tinggi. Wilayah Sulawesi, Maluku, hingga Halmahera diprediksi masih akan mengalami intensitas hujan yang masif selama periode kemarau.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak perusahaan ID Food, PT Garam menyatakan tengah mengebut produksi garam demi mengejar target swasembada garam pada 2027 mendatang.

Direktur Utama PT Garam Abraham Mose menyampaikan bahwa target swasembada garam merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

“Berdasarkan Perpres No. 17/2025, [target swasembada garam] akhir 2027. Sehingga kita mempersiapkan semua pembangunan industri kita itu diharapkan bisa selesai di tahun 2027,” kata Mose dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, masih terdapat jarak alias gap antara hasil produksi garam dengan kebutuhan garam nasional kurang lebih 4 juta ton saat ini.

Dengan kemampuan produksi garam yang baru berkisar 1,9 juta ton ini, maka pihaknya menilai terdapat kewajiban untuk membangun kekuatan industri dalam negeri. Salah satunya ditempuh bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan alias KKP.

“Di bulan April itu sudah selesai ponds satu. Ponds satu itu bisa menghasilkan kurang lebih 100.000 sampai 150.000 ton. Dan akan diserahkan ke PT Garam yang akan mengelola,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mose menyebut pihaknya juga menggarap proyek 13.000 hektare lahan sentra garam di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diperkirakan dapat menghasilkan kurang lebih 2,6 juta ton garam.

Penguatan produksi garam nasional juga ditempuh dengan peletakan batu pertama proyek serupa di berbagai daerah, bekerja sama dengan berbagai pihak.

“Yang pertama pembangunan pabrik Segoro Madu 2 untuk 80.000 ton dengan investasi dari PT Garam. Kemudian bekerja sama dengan Unilever untuk membangun di Gresik, itu menyedot air laut langsung, sehingga tidak lagi menggunakan evaporasi matahari, bisa menghasilkan kurang lebih 100.000 ton per tahun. Dan di Sampang dengan China Chemical, kurang lebih 200.000 ton,” pungkas Mose.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang investasi swasta dalam pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur.

Total lahan tambak garam yang ditawarkan kepada investor swasta mencapai 11.776,69 hektare melalui skema pengembangan kawasan berbasis ekstensifikasi.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan pemerintah saat ini tengah mengembangkan modeling kawasan industri garam nasional di Rote lantaran memiliki keunggulan iklim dibandingkan sentra garam lain di Indonesia. Terlebih, dia menyebut faktor cuaca menjadi penentu utama rendahnya produktivitas garam nasional.

“Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik untuk produksi garam. Dia punya periode panas yang lebih panjang dan kualitas air yang lebih bagus dibandingkan Pantura Madura,” kata Frista dalam Talkshow Bincang Bahari bertajuk Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Karena itu kehadiran saya sebagai Menko Pangan untuk memastikan percepatan pembangunan pabrik garam baru dan peningkatan produksi nasional menuju swasembada tahun 2027,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong percepatan transformasi industri pergaraman nasional menuju target swasembada garam pada 2027.

Hal tersebut disampaikan Menko saat meninjau pabrik PT Garam di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (P3N).

“Karena itu kehadiran saya sebagai Menko Pangan untuk memastikan percepatan pembangunan pabrik garam baru dan peningkatan produksi nasional menuju swasembada tahun 2027,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya di Jakarta, Senin.

Dalam kunjungannya pada Minggu (8/3) tersebut, ia menegaskan pentingnya transformasi PT Garam agar dapat semakin berkontribusi dalam mendorong perekonomian daerah, khususnya di Pulau Madura.

Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap rencana PT Garam untuk melakukan ekstensifikasi lahan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Rote.

Selain perluasan lahan, pemerintah juga mendorong inovasi produksi melalui penerapan teknologi mechanical vapor recompression (MVR) dan sea water reverse osmosis (SWRO), yaitu teknologi yang membantu pemurnian air laut untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas garam industri.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung upaya substitusi impor garam secara bertahap.

Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah mendorong pembangunan serta penguatan fasilitas produksi garam di sejumlah daerah, seperti di Rote, Nusa Tenggara Timur, Gresik, Jawa Timur, serta daerah potensial lainnya guna meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Lebih lanjut, Zulhas mengajak petambak garam rakyat untuk terlibat aktif dalam menyukseskan agenda swasembada garam nasional melalui perbaikan manajemen lahan agar produktivitas dan kualitas garam meningkat.

Pemerintah daerah diminta berkolaborasi dengan petambak guna mencegah alih fungsi lahan garam rakyat.

Pemerintah menargetkan pada 2027 kebutuhan garam nasional dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri sehingga hasil panen petambak dapat terserap oleh industri yang membutuhkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi garam nasional dalam beberapa tahun terakhir berkisar sekitar 1–2 juta ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 4,5–5 juta ton, sehingga sebagian kebutuhan nasional masih dipenuhi melalui impor.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian juga menilai upaya mencapai swasembada garam industri masih memerlukan waktu karena terdapat sejumlah tantangan struktural di sektor pergaraman nasional.

Ia menjelaskan, sebagian besar tambak garam rakyat masih mengandalkan proses penguapan alami dari panas matahari sehingga produksi sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan anomali iklim.

“Mayoritas tambak garam rakyat masih mengandalkan evapotranspirasi dari panas matahari. Ketika musim hujan atau terjadi anomali iklim, produksi dapat terganggu sehingga pasokan menjadi kurang konsisten,” ujar Eliza.

Selain faktor produksi, ia menilai kualitas garam domestik juga masih menjadi tantangan karena kandungan natrium klorida (NaCl) pada sebagian produksi garam nasional masih berada di bawah standar kebutuhan industri.

“Garam domestik kandungan NaCl-nya sekitar 87–94 persen, sementara standar industri biasanya minimal 97 persen,” ungkapnya.

Menurut dia, pembangunan fasilitas pengolahan di sentra produksi seperti Rote dan Gresik menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah garam nasional.

“Jika di daerah tersebut dibangun fasilitas produksi modern seperti washing plant dan refinery, garam yang sebelumnya hanya layak untuk konsumsi rumah tangga dapat ditingkatkan menjadi garam industri,” tutur Eliza.

Ia menambahkan penguatan fasilitas pengolahan menjadi penting agar produksi garam domestik dapat lebih memenuhi standar industri.

Eliza juga menilai penerapan teknologi produksi modern berpotensi meningkatkan kualitas dan produktivitas garam nasional, meskipun memerlukan investasi yang cukup besar.

“Karena itu, diperlukan skema pembiayaan yang memungkinkan, seperti kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta,” ucapnya.

Ia kemudian menekankan pentingnya pendampingan terhadap petambak garam rakyat agar mampu meningkatkan kualitas produksi melalui penerapan teknologi, akses pembiayaan, serta integrasi dengan industri pengolahan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan 10.673,15 hektare (ha) kawasan sentra industri garam nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) ke investor swasta.

Awalnya Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita menjelaskan K-SIGN di Rote Ndao seluas 12.597,69 ha tengah dikembangkan untuk mewujudkan swasembada garam pada 2027.

Frista menyebut tidak seluruh kawasan industri garam tersebut akan digarap pemerintah karena berdasarkan anggaran yang didapatkan KKP hanya bisa menggarap dua dari total 10 zona.

"Pengembangan kawasan industri Rote itu kan tidak mungkin pemerintah semua. Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di 2 zona, sisa 8 zonanya itu harus dilakukan oleh investor," ujar Frista dalam talkshow Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri di kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

Ia menyampaikan KKP akan menggarap industri garam zona 1 seluas 1.025 ha sedangkan zona 2 seluas 889,54 ha. Sementara itu, untuk 8 zona lainnya seluas 10.673,15 ha akan ditawarkan ke investor swasta.

"Sisanya itu nanti yang akan kita tawarkan kepada investor, termasuk nanti rekan-rekannya Pak Adhi (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), industri pengguna ini yang selama ini hanya memakai saja misalnya gitu ya. Nanti akan juga berkontribusi minimal mereka jadi bisa memenuhi kebutuhannya sendiri," jelas Frista.

Frista menerangkan penempatan kawasan industri garam di Rote Ndao lantaran kawasan itu memiliki berbagai kelebihan, salah satunya cuaca. Pasalnya, produksi garam sangat bergantung terhadap cuaca. Selain itu, menurutnya, kualitas air di perairan Rote Ndao juga lebih baik.

"Nah, dari kawasan ini tuh kami menargetkan ada 200 ton per hektare. Kalau dia nanti ada 10.000 ini misalnya itu dikembangkan semuanya, artinya kan dari kawasan ini insyaallah akan ada 400 ribu ton per tahun," terangnya.

Merespons tawaran tersebut, Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan saat ini pemerintah tengah mengupayakan ekstensifikasi tambak garam. Meski begitu, tantangan besar dalam industri garam terkait logistik.

Karenanya, ia berharap kepada KKP dan PT Garam agar industri pengolahan garam bisa berdekatan dengan industri produsen makanan dan minuman sebagai pengguna garam.

"Oleh sebab itu, sekaligus saya berharap kepada KKP maupun PT Garam, kalau bisa membangun industri-industri pengolahannya di dekat industri pengguna dulu. Sebagai prioritas agar logistik ini menjadi murah, dan ini juga penting bagi industri makan minuman untuk meningkatkan daya saing," ujar Adhi.

Bisnis.com,JAKARTA — Indonesia masih membutuhkan importasi garam untuk industri dan pangan olahan meskipun pemerintah menargetkan impor dihentikan pada 2027. Untuk mewujudkan swasembada pangan, Danantara baru saja melakukan groundbreaking pengembangan pabrik garam.

Kendati demikian, proyek baru dengan kapasitas produksi mencapai 380.000 ton itu disebut belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, utamanya untuk sektor industri.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menegaskan bahwa persoalan garam bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas dan kesesuaian spesifikasi untuk berbagai sektor pengguna.

Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiyono mengungkapkan, kebutuhan garam nasional terbagi ke beberapa segmen dengan standar yang berbeda. Untuk garam industri saja, kebutuhan mencapai sekitar 2 juta ton per tahun.

Sementara itu, garam untuk industri makanan dan minuman sekitar 800 ribu ton, dan garam konsumsi rumah tangga juga berada di kisaran 800 ribu ton.

“Garam industri itu punya spesifikasi dan harga tersendiri. Begitu juga garam untuk makanan dan minuman, standarnya berbeda lagi,” ujar Fajar kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Menurut dia, segmen yang selama ini paling memungkinkan dipenuhi dari produksi lokal adalah garam konsumsi rakyat. Namun pasokan dari petambak garam tradisional pun masih belum mencukupi kebutuhan nasional.

Kondisi ini membuat industri makanan dan minuman belum sepenuhnya bisa mengandalkan pasokan dari dalam negeri.

“Nah, kalau BUMN seperti PT Garam ingin masuk lebih jauh ke pasar industri makanan dan minuman, kualitasnya harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri. Selama kualitas masuk dan harga bersaing, tentu tidak ada masalah,” tuturnya.

Meski demikian, Fajar menekankan bahwa secara total produksi, pasokan garam nasional masih jauh dari cukup untuk menutup seluruh kebutuhan dalam negeri yang telah mendekati 3 juta ton lebih per tahun dari semua sektor.

Dari sisi geografis dan iklim, Indonesia juga dinilai tidak memiliki banyak wilayah ideal untuk produksi garam skala besar dengan kualitas tinggi. Produksi garam sangat bergantung pada lamanya musim panas, tingkat salinitas air laut, ketersediaan lahan, serta infrastruktur pendukung.

“Indonesia itu yang relatif bisa hanya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur [NTT]. Tapi lahannya juga terbatas, dan kualitas airnya pun tidak sebaik di negara seperti Australia yang memang unggul untuk tambang garam,” jelasnya.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Inaplas menilai ketergantungan terhadap impor garam industri masih akan sulit dihindari dalam jangka panjang. Meski begitu, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri tetap perlu didorong secara bertahap dan realistis.

“Industri dalam negeri tentu harus ditingkatkan kapasitasnya. Prinsipnya kami mendukung [swasembada garam]. Tapi yang harus diatur itu keseimbangan supply dan demand, bukan sekadar larangan atau kewajiban tanpa melihat kondisi riil,” terangnya.

Terkait rencana larangan impor garam pada 2027, Fajar menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam. Pasalnya, kapasitas produksi garam industri domestik dinilai masih jauh dari memadai.

“Garam industri saja kebutuhannya 2 juta ton. Produksi kita berapa? Satu hektare lahan paling hanya menghasilkan sekitar 300 ton per tahun. Kalau butuh jutaan ton tambahan, berapa juta hektare lagi lahan yang harus disiapkan? Apakah lahannya ada?,” tambahnya.

Dia menegaskan, kebijakan pengembangan industri garam nasional harus berbasis pada data kapasitas produksi, kualitas, serta kesiapan lahan dan infrastruktur, agar tidak justru mengganggu keberlangsungan industri pengguna garam di dalam negeri.

Sebagai informasi, produksi garam domestik saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional mencapai 4,5–5 juta ton. Alhasil, Indonesia masih mengimpor 2,6–3 juta ton per tahun.

PT Garam resmi memulai pembangunan atau groundbreaking tiga proyek hilirisasi strategis yang menjadi bagian dari agenda besar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

Tiga proyek itu mencakup pembangunan Pabrik Garam Bahan Baku Industri berteknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) di Kabupaten Sampang dengan kapasitas 200.000 ton per tahun.

Proyek tersebut dijalankan melalui skema joint operation bersama PT Putra Arga Binangun dan PT SCC Chemical Engineering Indonesia. Selain itu, PT Garam juga membangun Pabrik Garam Bahan Baku Industri MVR di Manyar, Gresik, berkapasitas 100.000 ton per tahun melalui kerja sama strategis dengan PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR).

Proyek ketiga adalah Pabrik Garam Olahan Segoromadu 2 di Kabupaten Gresik dengan kapasitas produksi 80.000 ton per tahun.

Direktur Utama PT Garam Abraham Mose menyatakan bahwa total kapasitas produksi dari ketiga proyek ini mencapai 380.000 ton per tahun.

Investasi ini ditujukan untuk memperkuat pasokan garam industri nasional, meningkatkan kualitas produk, serta mendorong optimalisasi utilisasi produksi perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mempercepat penerapan sertifikasi dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi garam petambak sebagai bagian dari program swasembada garam nasional.

Untuk diketahui, industri membutuhkan garam dengan kandungan NaCl minimal 97%. Namun, sebagian besar garam rakyat selama ini masih didominasi untuk kebutuhan konsumsi sehingga belum mampu masuk ke sektor industri dan mendorong Indonesia tetap mengimpor garam industri.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan sertifikasi garam petambak masih berjalan hingga saat ini. Pasalnya, dia menyebut proses produksi harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Untuk itu, KKP secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada petambak agar kualitas produksi garam memenuhi syarat sertifikasi.

“SNI masih dilakukan, karena kan produksinya harus terstandar ya. Itu masih dilakukan pelatihannya bagi para petambak, sehingga garamnya bisa disertifikasi,” kata Koswara saat ditemui di sela-sela Program TFCCA Siklus Pertama di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Menurut Koswara, penerapan sertifikasi dilakukan secara bertahap. Adapun, sejumlah petambak yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya sudah mulai mendapatkan sertifikasi produk. Dia juga mengeklaim jumlah sertifikasi terus bertambah setiap tahun.

“Per tahun itu progresnya bagus, bertambahnya bagus. Karena ini kan bagian dari program swasembada garam,” terangnya.

Sementara dari sisi produksi, Koswara memperkirakan volume produksi garam nasional pada 2026 tidak akan mengalami peningkatan signifikan dan masih berada di kisaran 1 juta ton.

Dia menjelaskan, faktor curah hujan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan produksi garam nasional tahun ini.

“Kurang lebih sama perkiraannya [1 juta ton garam pada 2026], karena suasananya juga mirip-mirip,” katanya.

Dalam catatan Bisnis, produksi garam domestik saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional bisa mencapai 4,5–5 juta ton. Ini artinya, Indonesia masih memerlukan impor di kisaran 2,6–3 juta ton per tahun.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan berbagai program yang dijalankan sepanjang 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas garam petambak, khususnya agar kandungan natrium klorida (NaCl) dapat memenuhi standar industri.

“Kami berharap dengan program-program yang dilakukan KKP di 2025 ini, maka di musim panen berikutnya itu kualitas garam bisa meningkat, sehingga bisa mencapai angka NaCl-nya itu di atas 97%,” ujar Frista dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Ke depan, KKP berharap garam tambak rakyat ke depan tidak hanya terserap untuk konsumsi, tetapi juga mampu menembus pasar industri guna menekan ketergantungan impor secara bertahap.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprediksi produksi garam nasional pada 2026 masih akan bertahan di kisaran 1 juta ton.

Perkiraan ini didasarkan pada kondisi cuaca yang diprediksi tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Kurang lebih sama perkiraannya, karena suasananya juga mirip-mirip. Tahun 2026 juga diprediksi hujan,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara saat ditemui di Jakarta, Selasa.

KKP mencatat produksi garam nasional, baik dari tambak rakyat maupun pelaku usaha, pada 2025 hanya sekitar 1 juta ton.

Angka ini turun hingga 50 persen dibandingkan 2024 akibat tingginya intensitas hujan yang menghambat proses pembentukan garam.

Untuk meningkatkan kualitas, KKP menjalankan program sertifikasi cara produksi garam bahan baku agar sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Sertifikasi dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan bagi petambak.

“SNI masih dilakukan, karena produksinya harus terstandardisasi. Dari tahun kemarin-kemarin juga sudah ada yang disertifikasi setelah dilatih,” kata Koswara.

Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan sertifikasi penting untuk menyelaraskan praktik pergaraman rakyat yang selama ini masih bervariasi.

Ia menyebut produksi garam rakyat umumnya dilakukan secara manual dan individual, sehingga kualitas garam yang dihasilkan juga beragam, dikenal dengan istilah K1, K2, dan K3.

Indonesia hingga kini masih bergantung pada garam impor. Produksi nasional rata-rata hanya 1–2 juta ton per tahun, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 4,5–5 juta ton.

Kekurangan sekitar 2,5–3 juta ton ditutup dengan impor, terutama untuk kebutuhan industri yang mensyaratkan garam kualitas tinggi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Kawasan sentra garam di Rote Ndao muncul sebagai harapan baru dalam pergaraman nasional

Jakarta (ANTARA) - Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada garam impor. Produksi nasional rata-rata hanya berkisar 1 juta–2 juta ton per tahun, angka yang sangat dipengaruhi anomali cuaca.

Sementara itu, kebutuhan garam dalam negeri mencapai 4,5 juta–5 juta ton setiap tahun. Ketimpangan ini membuat Indonesia harus menutup kekurangan dengan impor sekitar 2,5 juta–3 juta ton, terutama untuk kebutuhan industri yang mensyaratkan kualitas tinggi.

Garam bukan hanya pelengkap di dapur. Komoditas ini juga merupakan bahan baku industri pangan, kosmetik, tekstil, farmasi, kimia, hingga pengeboran minyak.

Salah satu persoalan utama mengapa Indonesia masih bergantung pada impor adalah kualitas garam lokal. Sebagian besar garam rakyat hanya memiliki kadar Natrium klorida atau NaCl maksimal 94 persen, sementara standar industri mensyaratkan minimal 97 persen.

Selain kualitas, faktor cuaca juga menjadi penentu. Petambak garam di Indonesia sangat bergantung pada sinar matahari untuk proses penguapan.

Pada 2025, misalnya, curah hujan tinggi dan musim kemarau yang singkat menyebabkan produksi anjlok hingga 50 persen, hanya sekitar 1 juta ton per 2 Desember 2025.

Kebergantungan pada cuaca membuat produksi garam tidak menentu dari tahun ke tahun.

Meski penuh tantangan, garam tetap menjadi denyut ekonomi di sejumlah daerah. Catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2024 menunjukkan 10 provinsi menjadi produsen utama pergaraman Indonesia.

Jawa Timur menjadi provinsi penghasil garam terbesar dengan 863.332 ton, disusul Jawa Tengah 536.613 ton dan Jawa Barat 211.044 ton. Nusa Tenggara Barat menambah 41.866 ton, Sulawesi Selatan 30.099 ton, sementara NTT menyumbang 15.794 ton.

Namun, angka tersebut masih belum cukup untuk menutup kebutuhan nasional. Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan sentra-sentra produksi baru sekaligus memperkuat tambak yang sudah ada.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada Maret 2025. Regulasi ini menjadi landasan ambisi swasembada garam pada 2027.

Harapan baru dari Rote Ndao

Salah satu proyek besar untuk mencapai swasembada adalah pengembangan kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan pemerintah telah memulai pembangunan tambak baru beserta infrastruktur pendukungnya, dengan target mulai berproduksi pada Maret 2026.

Pemerintah menyiapkan 10 ribu hektare lahan dengan target produksi 2 juta ton per tahun. Kawasan ini juga akan dilengkapi pabrik pemurnian atau washing plant untuk memastikan kualitas garam sesuai standar industri.

Koswara menyatakan NTT dipilih karena memiliki iklim ideal dengan enam hingga tujuh bulan musim kemarau per tahun. Rote Ndao bahkan dinilai memiliki karakter geografis mirip dengan lokasi tambak garam kelas dunia seperti Dampier, Australia.

Selain ekstensifikasi di Rote Ndao, KKP juga fokus pada intensifikasi tambak yang sudah ada.

Program intensifikasi difokuskan di Indramayu, Cirebon, Pati, dan Sabu Raijua melalui revitalisasi tambak, perbaikan saluran air, pembangunan gudang penyimpanan, serta pemberian sarana prasarana guna meningkatkan produksi.

KKP juga membangun gudang berkapasitas 2.000–7.000 ton agar garam rakyat bisa disimpan dengan baik dan kualitasnya terjaga. Kemudian, perbaikan saluran air dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kualitas air laut di Pantura Jawa yang kerap terkendala sedimentasi.

Selain infrastruktur, KKP mulai memperkenalkan teknologi tepat guna. Salah satunya adalah penggunaan geomembran untuk mempercepat proses evaporasi.

KKP juga mulai mengembangkan teknologi sea water reverse osmosis (SWRO) yang mampu menghasilkan garam langsung dari air laut dengan kadar NaCl tinggi.

Dengan inovasi ini, pemerintah berharap kualitas garam rakyat bisa meningkat hingga kadar NaCl di angka 97 persen, sesuai kebutuhan industri. Teknologi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tambak hingga 30 persen.

Langkah penting lain adalah penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) cara produksi garam bahan baku yang baik melalui metode evaporasi terbuka.

Standar ini mencakup prinsip pengendapan bertingkat, pengelolaan lahan dan air, serta panen terstandardisasi.

Produksi garam bahan baku yang terstandardisasi ini diyakini dapat menjadi solusi karena selama ini produksi garam rakyat dilakukan secara manual dan individual sehingga kualitasnya beragam.

Dengan adanya SNI, pemerintah berharap produksi garam rakyat bisa seragam memiliki kualitas K1, artinya kadar NaCl minimal 97 persen dan memenuhi standar industri.

KKP juga melakukan sertifikasi petambak, termasuk calon petambak di Rote Ndao. Sertifikasi ini memastikan petambak memiliki keahlian untuk menghasilkan garam sesuai kebutuhan industri.

Mengejar swasembada

Meski dasar hukum sudah jelas melalui Perpres 17/2025, ambisi swasembada garam tidak bisa hanya berhenti di atas kertas.

Upaya menyeluruh dari hulu hingga hilir mutlak diperlukan untuk mewujudkan swasembada garam. Di sisi hulu, misalnya, petambak harus dibekali pelatihan dan dukungan agar mampu menghasilkan garam berkualitas sesuai standar industri.

Bantuan sarana produksi, teknologi, serta pendampingan penyuluh menjadi kunci agar garam rakyat tidak lagi berhenti di pasar konsumsi, tetapi bisa menembus kebutuhan industri dengan kadar NaCl minimal 97 persen.

Sementara itu, di sisi hilir, kebijakan yang dibutuhkan mencakup pemberian insentif bagi industri agar menyerap garam lokal, pembangunan fasilitas pemurnian, serta penyediaan gudang penyimpanan berkapasitas besar.

Langkah-langkah ini akan memastikan garam rakyat tetap terjaga kualitasnya dan memiliki jalur distribusi yang jelas menuju pasar industri.

Namun, tantangan lain muncul dari biaya logistik. Garam dari wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur, membutuhkan ongkos pengiriman lebih mahal ke pusat industri di Jawa.

Tanpa solusi konkret, industri bisa saja tetap memilih impor yang lebih murah dan dianggap lebih rasional.

Karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri yang menyerap garam dalam negeri. Kepastian pasar akan mendorong petambak meningkatkan produksi sekaligus menyejahterakan mereka.

Kawasan sentra garam di Rote Ndao muncul sebagai harapan baru dalam pergaraman nasional. Jika digarap dengan pendekatan modern, kawasan ini berpotensi besar mengurangi ketergantungan impor sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi di desa-desa.

Rote Ndao, dengan iklim kemarau panjang dan karakter geografis yang mirip lokasi tambak kelas dunia, bisa menjadi motor penggerak swasembada garam.

Namun, semua itu tidak akan berarti tanpa upaya menyeluruh. Swasembada tidak boleh berhenti sebagai jargon tahunan.

Target 2027 harus diwujudkan dengan kerja nyata: memperkuat produksi di hulu, meningkatkan kualitas melalui teknologi dan standar, serta memastikan garam rakyat terserap industri dengan harga yang adil.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Target swasembadagaram pada 2027 dinilai sulit terealisasi tanpa konsistensi dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah.

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menilai target swasembada garam 2027 bukan sekadar soal menghentikan impor, melainkan proses transformasi nasional yang kompleks.

Marcellus menyebut persoalan garam nasional jauh lebih besar daripada sekadar kebutuhan dapur. Meski begitu, dia menekankan, swasembada garam 2027 seharusnya dipahami sebagai proses transformasi struktural, bukan sekadar target nol impor.

“Jika dijalankan dengan konsistensi dan keberanian politik, ia bisa menjadi tonggak kedaulatan pangan maritim Indonesia. Jika tidak, ia akan tinggal sebagai ambisi yang mengendap, seperti kristal garam yang tak pernah benar-benar matang,” kata Marcellus kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025).

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan sertifikasi garam petambak untuk mencapai kadar NaCl 97% agar mendukung garam industri. Menurut Marcellus, langkah ini cukup efektif asalkan pemerintah konsisten menjadi offtaker.

Dengan standar yang jelas dan kepastian pasar, petambak tahu target kualitas yang harus dicapai dan siapa yang menyerap hasil produksi mereka. “Karena demand jelas mengejar angka tersebut, jika petani tidak mampu memenuhinya, pastinya industri akan mencari yang sesuai,” ujarnya.

Meski begitu, Marcellus menegaskan swasembada garam bukan sekadar target nol impor, melainkan proses transformasi struktural dalam industri garam nasional.

Transformasi tersebut mencakup pembangunan sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim, penerapan teknologi yang memadai, dan sekaligus memastikan keadilan bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Kualitas Garam RI

Menurut Marcellus, masalah mendasar swasembada garam bukan hanya soal volume, melainkan terletak pada kualitas. Terlebih, produksi garam nasional masih didominasi garam rakyat dengan metode tradisional yang sangat bergantung pada cuaca.

Akibatnya, kadar natrium klorida sering di bawah standar industri 97%. Banyak garam rakyat hanya mencapai 90–94%, sehingga tidak dapat diserap oleh industri strategis seperti farmasi, makanan olahan, dan kimia.

Di samping itu, perubahan iklim menambah kompleksitas, karena pola musim yang tidak menentu berdampak langsung pada kualitas dan volume produksi. Kondisi ini membuat pemerintah terpaksa membuka impor demi menjaga keberlangsungan industri.

Dia menambahkan, keterbatasan modal dan teknologi di tingkat petani juga menjadi hambatan signifikan. Mayoritas petani garam belum memiliki akses pembiayaan untuk mengadopsi teknologi.

“Mayoritas petani garam belum memiliki akses pembiayaan yang memadai untuk mengadopsi teknologi geomembran, sistem kristalisasi modern, atau proses pemurnian lanjutan,” terangnya.

Di samping itu, dia juga menyoroti masalah tata kelola yang dinilai krusial. Menurutnya, pengelolaan garam nasional melibatkan banyak aktor, baik dari kementerian teknis, BUMN, hingga pemerintah daerah, dengan kepentingan yang tidak selalu selaras.

Dia menambahkan, kebijakan impor, meski rasional untuk menjaga pasokan industri, sering menekan harga garam rakyat di bawah biaya produksi, melemahkan insentif untuk meningkatkan kualitas.

Keterbatasan infrastruktur, seperti gudang penyimpanan, fasilitas pascapanen, dan sistem logistik, juga menurunkan daya tawar petani dan meningkatkan risiko kerugian. Padahal, garam adalah komoditas musiman yang memerlukan manajemen stok dan cadangan nasional agar surplus di satu musim dapat menutup defisit di musim berikutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, pengumuman swasembada beras dan jagung diundur. Hal itu dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto masih fokus terhadap penanganan kedaruratan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Ditemui seusai Pelepasan Bantuan Kemanusiaan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahap II senilai Rp 2,4 miliar untuk Sumatera, di Jakarta, Rabu (31/12/2025), Sudaryono menjelaskan tidak ada pengumuman pada 31 Desember 2025 malam. Sebab, kata dia, Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah masih fokus membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

"Kalau nggak salah diundur tanggal berapa gitu, nggak tanggal 31 (Desember 2025 malam), ini sekarang kita lagi fokus (atasi bencana Sumatera), Pak Presiden dan kita semua lagi fokus kedaruratan (bencana Sumatera), Jadi nggak ada pengumuman di 31 (Desember 2025) malam," kata Sudaryono.

Meski pengumuman ditunda, Sudaryono menegaskan pencatatan capaian swasembada tetap dilakukan menjelang akhir tahun, karena menjadi penanda penting selama 2025 tanpa impor beras dan jagung. Ia menegaskan, meskipun pemerintah belum mengumumkan secara resmi bahwa Indonesia telah swasembada beras dan jagung pada 31 Desember 2025, namun capaian itu tetap tercatat dalam pencapaian pemerintah.

"Tapi kan catatan 31 (Desember 2025) malam itu menjadi penting, kan gitu, kenapa? Karena swasembada 2025 itu kan dicatat, kalau tanggal 31 (Desember 2025) atau menjelang tanggal 1 (Januari 2026). Kemudian tidak ada lagi impor beras, nah itu menjadi penting," ujar Sudaryono.

Sudaryono memastikan pencatatan tersebut mencakup komoditas beras dan jagung, sebagai dua pilar utama pangan nasional yang produksinya terus diperkuat melalui kebijakan hulu dan penguatan sektor pertanian di seluruh sentra produksi nasional.

"Tapi bahwa pengumumannya itu, lagi kita pertimbangkan karena lagi kedaruratan (bencana Sumatera), tapi secara pencatatan kita lakukan swasembada beras dan jagung," katanya pula.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, Indonesia siap mengumumkan swasembada pangan untuk komoditas strategis seperti beras dan jagung pada 31 Desember 2025 pukul 12.00 WIB sesuai target nasional.

Amran menegaskan, capaian swasembada dapat diwujudkan karena produksi nasional meningkat dan distribusi pangan semakin stabil, sehingga ketahanan pangan Indonesia berada pada posisi yang kuat dan terjaga.

"Insya Allah kita berdoa, kita bisa umumkan swasembada nanti. Di tanggal 31 Desember jam 12.00 kita umumkan bahwa Indonesia swasembada," kata Mentan Amran di sela-sela pelepasan bantuan kemanusiaan 207 truk logistik untuk daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera, di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Terbaru, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2026, di Jakarta, Senin (29/12/2025), Amran mengatakan stok beras nasional saat ini mencapai 3,39 juta ton dan berada pada posisi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Adapun produksi padi nasional tahun ini menunjukkan lonjakan signifikan. Berdasarkan data Kerangka Sampe Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari-Desember 2025 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, naik 13,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan, produksi beras nasional pada 2024 tercatat sekitar 30 juta ton, sementara target 2025 ditetapkan 32 juta ton, sehingga realisasi proyeksi menunjukkan kinerja melampaui sasaran pemerintah.