Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dikebut. Proyek yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dirancang untuk memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu ton garam per tahun guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya angka kebutuhan garam domestik yang mencapai kisaran 5 juta ton per tahun. Hingga saat ini, pasokan dari dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh permintaan tersebut, sehingga pemanfaatan potensi pesisir di beranda selatan Indonesia dinilai menjadi solusi krusial.

Proyek K-SIGN tidak hanya berfokus pada perluasan kuantitas hasil panen, melainkan juga pada penerapan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas garam yang dihasilkan agar memenuhi standar kebutuhan industri sekaligus meningkatkan efisiensi proses produksi di lapangan.

Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) selaku pelaksana konstruksi, Firmansyah, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini berorientasi pada dampak jangka panjang. Selain mengoptimalkan potensi daerah, proyek ini ditargetkan dapat memperkuat daya saing industri garam nasional di masa mendatang.

"Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas, membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah, serta memperkuat daya saing Indonesia ke depan," ujar Firmansyah dikutip Antara.

Selain menjadi penyokong target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah, pembangunan sentra industri ini juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru di NTT.

Proyek ini membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sekitar Rote Ndao. Penyerapan tenaga kerja lokal ini mencakup pelaksana pada tahap konstruksi hingga para petani garam yang nantinya akan mengelola kawasan tambak secara berkelanjutan.

Melalui percepatan operasional kawasan, manfaat ekonomi dari proyek strategis ini diharapkan dapat segera dirasakan langsung oleh komunitas setempat.

Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas

Jakarta (ANTARA) - PT Nindya Karya (Persero) tengah mengerjakan proyek pembangunan tambak garam pertamanya yang berlokasi di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) bertajuk Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN).

Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah menyatakan proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi daerah sekaligus memperkuat industri garam nasional.

"Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas, membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah, serta memperkuat daya saing Indonesia ke depan,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Tambak garam di Rote Ndao dirancang memiliki kapasitas produksi mencapai ratusan ribu ton per tahun, lanjutnya dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi, diharapkan mampu meningkatkan kualitas garam sekaligus efisiensi produksi.

Selain itu, proyek tersebut juga turut mendorong peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, baik sebagai petani garam maupun tenaga pelaksana pekerjaan.

Firmansyah menyatakan perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui pembangunan infrastruktur strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Kami meyakini bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden," katanya.

Sebagai pelaksana konstruksi, Firmansyah menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berupaya menghadirkan kualitas pekerjaan terbaik dengan tetap mengedepankan kolaborasi, percepatan penyelesaian proyek, serta kontribusi nyata dalam memperkuat daya saing industri nasional dan mendukung pertumbuhan Indonesia di masa mendatang.

Sementara itu pada Jumat pekan lalu (22/5) Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau ke lokasi tersebut, didampingi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) A. Koswara, Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Firmansyah.

Wapres menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri, sehingga proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

"Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya kepedulian untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya," ujar Wapres.

Selain mendukung swasembada garam, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat sekitar.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON — Bisnis garam rakyat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, belum bergerak hingga pertengahan Mei 2026. Curah hujan yang masih turun pada masa peralihan musim membuat petani belum dapat memulai produksi garam seperti tahun-tahun normal.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon Teguh Budiman mengatakan hingga saat ini belum ada produksi garam yang dihasilkan petani di wilayah pesisir Cirebon.

“Belum ada produksi tahun ini. Harusnya mulai Mei sampai Juni sudah mulai produksi, tetapi sekarang masih terkendala cuaca hujan,” kata Teguh, Kamis (28/5/2026).

Menurut dia, produksi garam rakyat sangat bergantung pada kondisi cuaca, khususnya intensitas panas matahari untuk proses penguapan air laut di tambak.

Selama hujan masih turun, petani belum dapat menggelar geomembran atau lapisan plastik khusus yang digunakan untuk mempercepat proses kristalisasi garam.

“Tambak garam itu harus benar-benar kering dulu baru geomembran digelar. Kalau masih hujan, produksi tidak bisa berjalan,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat musim produksi garam di Cirebon kembali mengalami keterlambatan. Padahal, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah sentra produksi garam di wilayah Pantai Utara Jawa.

Teguh menjelaskan, situasi tahun ini sebenarnya diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025 lalu, produksi garam di Cirebon sempat terpuruk akibat fenomena kemarau basah yang membuat musim panen mundur cukup panjang.

“Tahun kemarin lebih parah karena kemarau basah. Produksi baru mulai Agustus sampai September saja,” katanya.

Akibat pendeknya musim produksi tahun lalu, hasil panen petani garam mengalami penurunan signifikan. Banyak tambak tidak dapat beroperasi optimal karena tingginya curah hujan selama musim kemarau.

Meski demikian, DKPP Kabupaten Cirebon masih optimistis produksi garam tahun ini dapat berjalan lebih panjang apabila cuaca mulai membaik pada Juni mendatang.

“Pengarengan kemungkinan dalam waktu dekat mulai panen. Mudah-mudahan Juni sudah ada produksi,” ujar Teguh.

Pemerintah daerah juga mulai mendorong penggunaan teknologi untuk mengurangi ketergantungan produksi garam terhadap cuaca. Salah satunya melalui penggunaan tunnel atau penutup tambak untuk melindungi area produksi dari hujan.

Namun, penggunaan teknologi tersebut di Cirebon masih sangat terbatas.

“Kami menyarankan petani menggunakan tunnel dan membuat tempat penampungan. Tetapi saat ini baru ada di wilayah Suranenggala,” katanya.

Menurut Teguh, sebagian besar petani garam di Cirebon masih menggunakan metode produksi tradisional sehingga sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan anomali iklim.

Di sisi lain, harga garam di tingkat petani saat ini mulai mengalami penurunan. Jika pada Januari 2026 harga garam sempat mencapai Rp2.700 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp1.800 per kilogram.

Meski harga melemah, Teguh mengatakan kebutuhan garam industri masih cukup tinggi. Garam produksi Cirebon selama ini banyak diserap untuk kebutuhan industri pupuk, semen, hingga kosmetik.

“Garam kita lebih banyak untuk industri,” katanya.

DKPP Kabupaten Cirebon tahun ini memperkirakan produksi garam dapat mencapai sekitar 76.000 ton apabila kondisi cuaca mendukung selama musim kemarau berlangsung.

“Mudah-mudahan cuacanya lebih baik sehingga produksi bisa maksimal,” ujar Teguh.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Nindya Karya (Persero) terus mendorong pengerjaan proyek pembangunan tambak garam di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bakal menjadi pusat produksi garam nasional.

Proyek yang menjadi bagian dari Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) tersebut merupakan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan memperkuat swasembada garam nasional.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara, didampingi Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah pun meninjau langsung pengerjaan proyek tersebut pada Jumat (22/5/2026) lalu.

Dalam kunjungannya, Gibran menyoroti tingginya kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.

Maka dari itu, tambak yang tengah digarap perusahaan infrastruktur pelat merah tersebut, diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan garam nasional.

"Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya proyek yang ada di sini sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri," ujar Gibran dikutip dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

Tambak garam di Rote Ndao dirancang memiliki kapasitas produksi mencapai ratusan ribu ton per tahun dengan sistem pengelolaan terintegrasi guna meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi.

Selain mendukung industri garam nasional, proyek ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, baik sebagai petani garam maupun tenaga pelaksana proyek.

"Sebagai pelaksana konstruksi, Nindya Karya berkomitmen terus mendukung program pemerintah melalui pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing industri di Tanah Air," ungkap Manajemen Nindya Karya.

Berdasarkan data KKP, terdapat 10 zona sentra industri garam di Rote Ndao yang telah dipetakan dengan luas total 13.697 hektar. Tambak ini diperkirakan mampu memproduksi 400.000 ton garam per tahun.

Adapun dari 10 zona itu pemerintah hanya mengembangkan zona 1 seluas 1.025 hektar dan zona 2 seluas 899,54 hektar.

Sehingga sebanyak 11.776 hektar lainnya yang terbagi dalam 8 zona akan melibatkan investor, termasuk korporasi yang memang membutuhkan garam dalam jumlah besar untuk produksi mereka.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, ROTE NDAO — PT Nindya Karya (Persero) tengah menggarap proyek tambak garam di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu disiapkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan garam nasional.

Proyek tersebut menjadi proyek tambak garam pertama yang digarap perusahaan pelat merah itu. Pemerintah menilai pengembangan industri garam nasional perlu dipercepat karena kebutuhan garam domestik masih belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi dalam negeri.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meninjau langsung lokasi proyek bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara dan jajaran PT Nindya Karya pada Jumat (22/5/2026).

Gibran mengatakan, kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton per tahun sehingga pengembangan kawasan garam di Rote Ndao dinilai penting untuk menopang pasokan domestik. “Kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri,” kata Gibran berdasarkan siaran pers Nindya Karta.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi domestik.

Tambak garam di Rote Ndao diproyeksikan memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu ton per tahun. Sistem pengelolaan kawasan juga disiapkan secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi garam nasional.

Selain menopang kebutuhan industri, proyek tersebut juga diperkirakan menyerap tenaga kerja lokal, baik pada sektor produksi maupun pekerjaan konstruksi.

Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah mengatakan, perusahaan akan mendukung proyek infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan pengembangan industri nasional.

JAKARTA - PT Nindya Karya (Persero) melaksanakan pembangunan proyek tambak garam di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai bagian dari Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN). Proyek ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat industri garam nasional dan mengurangi ketergantungan impor.

"Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya proyek yang ada di sini sangat penting untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri," ujar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat meninjau lokasi proyek dalam keterangan pers, Senin (25/5/2026).

Pengembangan kawasan garam tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerah sekaligus mendorong kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kunjungan tersebut turut didampingi oleh perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta manajemen Nindya Karya sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan proyek strategis nasional.

Pemerintah menilai proyek ini sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk mencapai swasembada komoditas strategis, khususnya garam, yang selama ini masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi.

Tambak garam di Rote Ndao dirancang memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu ton per tahun dengan sistem pengelolaan terintegrasi. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil produksi sekaligus efisiensi operasional.

Selain memperkuat pasokan nasional, proyek ini juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, baik sebagai petani garam maupun tenaga kerja konstruksi.

Nindya Karya menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah melalui pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Bisnis.com, DENPASAR – Usaha pemindangan tradisional di Sentra Pemindangan Kusamba, Kabupaten Klungkung, mampu memproduksi hingga 300 keranjang ikan per hari.

Peningkatan kapasitas produksi tersebut ditopang tambahan modal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperbesar operasional, menambah perlengkapan produksi, hingga mengembangkan usaha penjualan garam dan keranjang ikan.

Pelaku usaha pemindangan, Ni Wayan Suitari (42) menjelaskan produksi ikan pindang dilakukan sejak pagi hari dan biasanya seluruh hasil rebusan telah diambil pembeli sebelum siang. “Kalau sudah panas, perebusan sekitar 15 menit sekali angkat. Mulai jam tujuh pagi, biasanya jam sebelas sudah diambil pembeli,” jelas Suitari, Senin (25/5/2026)

Menurut dia, jumlah produksi sangat bergantung pada pasokan ikan dan pesanan pasar. Dalam kondisi normal, usaha miliknya mampu mengolah rata-rata 300 keranjang per hari. Namun saat permintaan meningkat, produksi bisa lebih tinggi.

Ikan yang dipindang berasal dari sejumlah daerah seperti Negara, Karangasem hingga pasokan dari Jawa. Saat musim paceklik ikan di Bali, pasokan dari luar daerah menjadi penopang utama agar produksi tetap berjalan. “Kalau musim ikan kurang biasanya pertengahan tahun atau akhir tahun. Kadang ikan dari Jawa juga susah,” katanya.

Suitari mengatakan dirinya telah menjadi nasabah BRI selama lebih dari 10 tahun. Ia mengaku sudah dua kali memperoleh pinjaman hingga Rp100 juta. Modal tersebut awalnya digunakan untuk usaha penjualan keranjang, sebelum akhirnya dipakai memperluas usaha pemindangan dan penjualan garam.

“Awalnya untuk jual keranjang dulu. Setelah berkembang baru jual garam dan bantu modal usaha pindang,” ujarnya.

Ia menilai akses KUR sangat membantu pelaku usaha kecil karena proses pencairan dinilai cepat dan persyaratan relatif mudah. Meski demikian, pihak bank tetap rutin melakukan pengecekan usaha nasabah untuk memastikan usaha berjalan aktif. “Cepat cair dan mudah, tapi pihak bank sering datang mengecek usaha juga,” katanya.

Dalam operasional sehari-hari, pembeli biasanya datang membawa ikan mentah untuk direbus di lokasi pemindangan. Pelaku usaha memperoleh penghasilan dari biaya jasa perebusan, penjualan garam, hingga penjualan keranjang ikan.

Pembeli membawa ikan beserta kebutuhan produksi, kemudian membayar biaya jasa berdasarkan jumlah keranjang yang diproses.

Selain menghadapi fluktuasi pasokan ikan, pelaku usaha pemindangan juga dibebani tingginya biaya produksi, terutama kebutuhan garam. Suitari memilih menggunakan garam asal Bima, Nusa Tenggara Barat, karena dinilai lebih cocok untuk proses pemindangan. “Garam Bima lebih kasar dan lebih asin,” ujarnya.

Harga garam Bima mencapai sekitar Rp200.000 per 50 kilogram. Sementara jika menggunakan garam lokal, kebutuhan produksi 400 keranjang ikan memerlukan sekitar 75 kilogram garam dengan biaya mencapai Rp500.000.

Biaya produksi lainnya berasal dari kebutuhan alat perebusan. Satu unit kompor berkapasitas besar mencapai sekitar Rp1 juta, belum termasuk tungku dan perlengkapan pendukung lainnya.

Meski biaya operasional terus meningkat, aktivitas pemindangan di Kusamba tetap berjalan hampir setiap hari dan menyerap tenaga kerja harian. Sentra pemindangan tersebut selama ini menjadi salah satu pemasok ikan pindang untuk pasar tradisional di Bali. “Kami libur sendiri kalau memang tidak ada produksi atau ada acara,” ujar Suitari.

Terpisah, Regional CEO BRI Region 17 Denpasar, Hery Noercahya menjelaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk sektor usaha pemindangan ikan yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha pemindangan ikan guna membantu peningkatan kapasitas produksi, penguatan modal kerja, hingga pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Sektor perikanan dan pengolahan hasil laut memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. "Melalui penyaluran KUR, kami berharap para pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,” ujar Hery.

Selain menyediakan akses pembiayaan, BRI juga terus mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan literasi keuangan dan memanfaatkan layanan digital perbankan guna mendukung efisiensi transaksi usaha.

BRI optimistis dukungan terhadap sektor usaha pemindangan ikan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat ekosistem UMKM di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Bisnis.com, CIREBON — Produksi garam rakyat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dinilai belum mampu memenuhi tingginya kebutuhan industri dan pelaku usaha di daerah sendiri. Akibatnya, industri di Cirebon masih bergantung pada pasokan garam dari luar daerah seperti Madura dan Pati.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan kebutuhan garam untuk sektor industri dan UMKM di Cirebon mencapai sekira 126.000 ton per tahun. Sementara kemampuan produksi garam lokal hanya berada di kisaran maksimal 90.000 ton.

"Kalau dihitung, masih ada kekurangan sekitar 36 ribu ton. Jadi kebutuhan industri di Cirebon memang belum bisa dipenuhi seluruhnya oleh produksi garam lokal,” kata Teguh, Senin (25/5/2026).

Menurut Teguh, kebutuhan garam tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, termasuk empat pabrik pakan ternak yang beroperasi di wilayah Cirebon serta pelaku UMKM pengolahan pangan. Namun, produksi garam rakyat di wilayah pesisir Cirebon masih menghadapi berbagai kendala, terutama faktor cuaca dan distribusi.

"Produksi garam kita tidak bisa kontinu karena sangat bergantung cuaca. Ketika hujan masih turun saat musim produksi, hasil panen otomatis terganggu," ujarnya.

Ia menjelaskan, fenomena kemarau basah dalam beberapa tahun terakhir membuat proses penguapan air laut di tambak tidak berjalan maksimal. Akibatnya produksi menurun dan kualitas garam ikut terdampak.

Dalam kondisi normal, petambak dapat memanen garam beberapa kali selama musim kemarau. Namun saat curah hujan masih tinggi, petambak harus mengulang proses produksi dari awal karena kadar air kembali meningkat. Selain faktor cuaca, persoalan infrastruktur tambak juga menjadi hambatan utama pengembangan usaha garam di Cirebon.

Teguh mengatakan hingga saat ini masih banyak kawasan tambak garam yang belum didukung akses jalan memadai untuk kendaraan angkut besar. Kondisi tersebut membuat biaya distribusi garam lokal menjadi lebih mahal.

"Jalan usaha garam kita banyak yang belum ada. Harusnya ada akses untuk mobil angkut supaya distribusi lebih mudah. Sekarang daya angkut jadi berkurang dan biaya logistik lebih besar," kata Teguh.

Menurut dia, keterbatasan akses jalan membuat petambak masih mengandalkan kendaraan kecil untuk mengangkut hasil panen dari tambak menuju gudang atau pasar distribusi.

Akibatnya pengiriman garam menjadi tidak efisien karena harus dilakukan berkali-kali dengan kapasitas terbatas. Kondisi tersebut membuat harga garam lokal kalah bersaing dibanding pasokan dari luar daerah yang memiliki dukungan infrastruktur lebih baik.

Teguh menyebut industri pada akhirnya memilih pasokan garam dari Madura dan Pati karena dinilai lebih stabil dari sisi volume maupun distribusi. "Mereka ambil dari Pati dan Madura karena pasokan di sana lebih kontinu. Industri pasti memilih yang suplainya stabil," ujarnya.

Padahal, menurut Teguh, Kabupaten Cirebon memiliki potensi tambak garam cukup besar yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir seperti Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, dan Mundu. Namun tanpa pembenahan infrastruktur dan modernisasi produksi, potensi tersebut sulit berkembang optimal.

DKPP Kabupaten Cirebon mendorong adanya pembangunan akses jalan menuju kawasan tambak garam untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing garam lokal.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi produksi seperti tambak geomembran agar produksi tidak terlalu bergantung pada kondisi cuaca.

"Kalau infrastruktur dan teknologi produksi diperbaiki, sebenarnya peluang garam Cirebon masih besar karena kebutuhan industrinya juga tinggi," kata Teguh.

Ia berharap sektor garam rakyat di Cirebon tidak hanya menjadi penyangga ekonomi pesisir, tetapi juga mampu menjadi pemasok utama kebutuhan industri lokal di masa mendatang.

Bisnis.com, CIREBON- Produksi garam rakyat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tahun ini terancam kembali anjlok akibat fenomena kemarau basah yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir.

Curah hujan yang masih tinggi pada periode musim kemarau membuat proses penguapan air laut di tambak terganggu sehingga panen garam tidak maksimal.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon Teguh Budiman mengatakan, kondisi cuaca yang tidak menentu mulai memukul produksi garam rakyat di sejumlah wilayah pesisir utara Cirebon.

"Produksi garam rakyat sangat tergantung pada panas matahari dan proses penguapan. Ketika hujan masih sering turun saat musim kemarau, kristalisasi garam terganggu bahkan banyak yang gagal panen," kata Teguh belum lama ini.

Menurut dia, fenomena saat ini merupakan anomali iklim ketika hujan masih kerap terjadi meski sudah memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor global, mulai dari suhu muka laut yang hangat hingga perubahan pola angin akibat krisis iklim.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon menunjukkan, produksi garam daerah itu sebenarnya sudah mengalami penurunan tajam pada 2025.

Dalam publikasi Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2026, total produksi garam tercatat hanya mencapai 12.282 ton pada 2025. Padahal pada 2024 produksi masih berada di angka 91.459 ton.

Penurunan produksi mencapai lebih dari 86% tersebut terjadi meski luas lahan tambak garam justru meningkat dari 1.283 hektare menjadi 1.324 hektare. Jumlah petambak juga relatif stabil, dari 1.017 orang pada 2024 menjadi 1.005 orang pada 2025.

Sentra produksi garam terbesar masih berada di wilayah pesisir seperti Kecamatan Pangenan, Kapetakan, Suranenggala, Gebang, Mundu, dan Astanajapura. Namun, sebagian besar wilayah itu kini mulai terdampak hujan yang turun di tengah musim produksi.

Teguh mengatakan, banyak petambak kehilangan siklus panen akibat air laut yang sudah diendapkan kembali encer setelah diguyur hujan. Akibatnya, garam gagal membentuk kristal dan tambak tidak menghasilkan panen.

"Normalnya satu siklus panen bisa sekitar 10 sampai 15 hari. Sekarang banyak tambak kosong karena hujan datang terus," ujarnya.

Selain menurunkan kuantitas produksi, kualitas garam rakyat juga disebut mengalami penurunan. Garam yang tercampur air hujan memiliki kadar air tinggi, berwarna kusam, dan mudah hancur sehingga sulit memenuhi standar industri.

Dalam kondisi normal, garam rakyat Cirebon dapat dipasarkan untuk kebutuhan industri maupun konsumsi. Namun saat kualitas turun, harga jual di tingkat petambak ikut merosot karena hanya terserap pasar tradisional.

"Petambak sekarang menghadapi situasi berat. Banyak yang pendapatannya turun drastis karena hasil panennya sedikit dan kualitasnya juga rendah," kata Teguh.

Menurut dia, kondisi tersebut memperlihatkan sektor garam rakyat masih sangat rentan terhadap perubahan iklim. Sebagian besar petambak di Cirebon masih menggunakan metode produksi tradisional dan sangat bergantung pada kondisi cuaca.

DKPP Kabupaten Cirebon saat ini mulai menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk membantu petambak menghadapi anomali cuaca. Salah satu upaya yang tengah dikaji yakni penerapan teknologi geomembran dan penutup tambak agar produksi tetap berjalan saat hujan turun.

Selain itu, DKPP juga berupaya memperkuat sistem informasi cuaca bagi petambak agar mereka dapat menyesuaikan siklus produksi dengan kondisi iklim jangka pendek.

"Kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian supaya ada dukungan teknologi dan anggaran. Harapannya produksi garam rakyat bisa lebih tahan terhadap perubahan iklim," ujar Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendorong penguatan swasembada pangan khususnya industri garam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan Gibran saat meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, NTT pada Jumat (22/05/2026).

Gibran mulanya menjelaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.

Oleh sebab itu, proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

“Ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” ujar Gibran.

Selain penguatan sektor pangan, eks Wali Kota Solo ini menekankan agar kawasan hilirisasi kelautan ini bisa segera difungsikan. Sebab, hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat lokal.

Salah satu dampak yang disoroti Gibran yaitu terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Alhasil, warga lokal pun diharapkan bisa sejahtera.

“Kita ingin ini segera bisa fungsional ya Pak ya. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect dari pembangunan proyek ini bisa terasa," pungkasnya.

Adapun, Gibran turut melihat potensi pengembangan rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao. Dalam hal ini, Gibran akan mendorong pemda dan kementerian terkait agar bisa menyiapkan fasilitas untuk menunjang aktivitas nelayan.

“Jadi kita ingin nanti di tempat-tempat yang diajukan oleh Bupati, tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik esnya untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” pungkasnya.

Karena Pak Presiden punya kepedulian untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya

Kupang (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT menilai pengembangan garam di Rote Ndao memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

Dalam keterangannya di Rote Ndao, Jumat, Gibran menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.

“Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya kepedulian untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” katanya.

Selain mendukung swasembada, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat sekitar.

“Kita ingin ini segera bisa fungsional ya Pak ya. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect (efek ganda) dari pembangunan proyek ini bisa terasa. Jadi tidak hanya di atas kertas saja tapi benar-benar dirasakan warga yang ada di sini,” tambahnya.

Selain sektor garam, Wapres turut mencermati potensi pengembangan rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao. Menanggapi usulan pemerintah daerah, Wapres memastikan kebutuhan penunjang aktivitas nelayan akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.

“Jadi kita ingin nanti di tempat-tempat yang diajukan oleh Bupati, tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik esnya untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” jelas Wapres.

Dalam dialog tersebut, Wapres juga menerima laporan terkait kondisi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Rote Ndao, termasuk kebutuhan revitalisasi puskesmas dan peningkatan fasilitas rumah sakit daerah.

Menanggapi hal itu, Wapres meminta agar koordinasi dengan kementerian terkait terus diperkuat sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menyampaikan harapannya agar proyek strategis tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang terdampak pembangunan kawasan tambak garam.

Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung penuh program pemerintah pusat yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

“Beliau ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian KKP yang menganggarkan anggaran cukup besar, ini harus bisa berjalan dengan baik sehingga rakyat di Rote Ndao terutama yang terdampak dengan K-SIGN ini bisa menikmati hasil dari pembangunan ini,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja Wapres tersebut hadir pula Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena, Dirjen Pengelolaan Kelautan A. Koswara, dan Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Proyek Strategis Nasional (PSN) tambak garam di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), dijadwalkan diresmikan oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerjanya pada 21–22 Mei 2026. Infrastruktur ini menjadi bagian dari fokus pemerintah pusat yang menempatkan wilayah NTT sebagai prioritas nasional untuk pengembangan industri garam nasional.

Untuk mendukung penuh realisasi industri strategis tersebut, Komisi IV DPR RI telah menyetujui kucuran anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Alokasi dana yang fantastis ini diwujudkan untuk membangun pusat-pusat komoditas garam di tiga wilayah, yaitu Sabu, Kabupaten Kupang, dan Rote Ndao.

"Sebagai Wakil Ketua Komisi IV, kita ikut mendukung sehingga anggaran Rp1,2 triliun di Sabu, Kabupaten Kupang dan Rote sudah kita wujudkan dan mulai dilaksanakan," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan. Kehadiran pusat garam tersebut diproyeksikan mampu mendongkrak roda perekonomian warga di wilayah pesisir secara signifikan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pembangunan industri ini bertujuan untuk mendorong produktivitas masyarakat setempat. Pemerintah ingin memastikan agar seluruh potensi daerah dapat dikelola secara maksimal.

“Kita dukung pusat garam di NTT, begitu juga untuk udang yang akan dibangun besar-besaran di NTT dan yang ketiga kampung nelayan. Kita ingin rakyat punya produktivitas dan maju,” tandas Zulkifli Hasan. Pembangunan kawasan budidaya udang modern itu sendiri saat ini tengah berjalan di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.