Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

DI tengah ketegangan yang semakin meruncing di Selat Hormuz, publik kemaritiman di dalam negeri dikagetkan oleh fakta bahwa kru Motor Tanker Gamsunoro sebagian besar berkebangsaan asing, dalam hal ini India. Padahal, kapal ini dimiliki oleh Pertamina International Shipping (PIS).

Hanya saja berbendera Panama, salah satu negara bendera kemudahan atau flag of convenience. Sontak isu ini menjadi viral. Kok, bisa-bisanya kapal Indonesia diawaki oleh ABK asing, begitulah kira-kira pemikiran khalayak domestik.

Menanggapi hal ini, beberapa tokoh kemaritiman angkat suara dan menyebut bahwa praktik tersebut bukanlah sebuah pelanggaran; ia sesuatu yang wajar atau normal dalam bisnis pelayaran. Mereka lantas menyebutkan beberapa skema pengoperasian sebuah kapal: bareboat charter dan time charter antara lain.

Yang pertama, bareboat charter. Dikutip dari Wikipedia, adalah perjanjian sewa kapal di mana pemilik menyerahkan kendali penuh atas kapal kepada penyewa (charterer) untuk jangka waktu tertentu. Penyewa bertanggung jawab penuh atas operasional, awak kapal, bahan bakar, asuransi, dan pemeliharaan.

Pemilik hanya menerima pembayaran sewa harian/bulanan. Sementara, time charter merupakan perjanjian sewa kapal untuk jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan atau setahun, di mana pemilik kapal menyediakan kapal lengkap dengan awaknya. Adapun charterer bertanggung jawab atas operasional, biaya bahan bakar, dan pelabuhan.

Merujuk ke berbagai pemberitaan seputar MT Gamsunoro, kapal ini dimanajemeni oleh Synergy Ship Managament, asal Singapura, yang berarti kapal ini dioperasikan dengan skema bareboat charter. Sehingga, penempatan kru berkebangsaan India, alih-alih ABK Indonesia, sepenuhnya menjadi hak prerogatif ship management bersangkutan.

Sekadar untuk diketahui, pelaut India memang menjadi pilihan bagi firma manajemen perkapalan. Mereka cakap berbahasa Inggris, bahasanya dunia kemaritiman global. Mereka juga tangguh – tidak gampang home sickness.

Saat ini India merupakan satu dari the big three negara penyumbang pelaut terbesar di dunia bersama Filipina dan China. Di samping itu, banyak eksekutif ship management besar seperti OSM Thome, Anglo-Eastern, Bernard Schulte Management, dll, berkebangsaan India yang memiliki kedekatan kultural dan religi dengan ABK India sehingga memudahkan perekrutan.

Keterlibatan ship management asing (baca: pihak ketiga) dalam pengoperasian sebuah kapal yang didaftarkan kebangsaannya ke bendera tertentu menyingkap fakta tentang adanya bendera kemudahan, flag of convenience alias FoC. Namun sesungguhnya sektor usaha ini bisa juga mengelola kapal-kapal yang bukan FoC. Mendaftarkan bendera kapal ke negara mana pun sepenuhnya pilihan pemiliknya.

Bendera kemudahan dapat disebut pula open registry yang dijalankan negara bendera atau flag state dengan memberikan kesempatan kepada pemilik kapal dari seluruh dunia, tidak terbatas hanya kepada warga negara bersangkutan, untuk memakai benderanya. Biasanya kebijakan ini diikuti dengan menyediakan berbagai perlakuan khusus atau kemudahan.

Kebalikan dari open registry adalah closed registry, sering juga diistilahkan national registry. Indonesia menganut prinsip yang terakhir. Artinya, bendera kapal hanya diberikan kepada warga negara sendiri yang berbisnis pelayaran. Biasanya negara FoC memberikan keringanan pajak, aturan gaji ABK dan sebagainya kepada shipowner yang ingin menggunakan benderanya.

Keringanan pajak ini acapkali diberikan ketika mereka meregistrasi kapal. Saking mudahnya, pajak ini cukup dibayarkan sekali saja saat mendaftar. Selebihnya tidak perlu. Aturan gaji ABK tidak kurang mudahnya, tidak ada kewajibannya minimum wages, terserah operator kapal. Entahlah.

Beberapa negara yang termasuk bendera kemudahan: Liberia, Panama, Kepulauan Marshall, Siprus, Malta, Palau, Vanuatu, dll. Rata-rata FoC merupakan negara-negara kecil dari sisi geografi tapi tidak dalam jumlah tonase. Ambil contoh Liberia, negeri ini merupakan registry terbesar saat ini berdasarkan data UNCTAD 2025 dengan jumlah tonase 424 juta deadweight ton (DWT).

Mengalahkan Panama yang membukukan tonase sekitar 371 juta DWT. Selama sekian lama Panama merupakan bendera kemudahan terbesar dunia. Posisi selanjutnya ditempati oleh Kepulauan Marshall dengan tonase 305 juta DWT. FoC bukan hanya “mainannya” negara-negara kecil melainkan juga oleh negeri-negeri besar. Belanda dan Norwegia adalah dua negara yang menerapkan kebijakan tersebut.

Bagaimana dengan Indonesia? Maksudnya, apakah kita perlu menerapkan juga kebijakan open registry agar bisnis kemaritiman nasional membaik? Sekadar catatan, saat ini pengapalan komoditas ekspor-impor Indonesia hampir 90 persen diangkut oleh kapal asing.

Di sisi lain, kembali berdasarkan data UNCTAD 2025, Indonesia berada diurutan ke-13 dengan jumlah kapal sebanyak 13.218 unit atau sekitar 11,7 persen dari total armada dunia. Dalam kategori tonase, armada nasional setara dengan 34.251 DWT, sekira 1,4 persen dari tonase yang ada. Yang menarik dari statistik terkait perkapalan Indonesia ini adalah kategori ukuran atau size-nya. Rata-rata ukuran armada nasional adalah 2,591.2 DWT. Terhitung cilik-cilik.

Jika Indonesia ingin menerapkan open registry, kemudahan yang diberikan harus terbatas pada bidang pajak, kepastian hukum dan lainnya tanpa perlu mengorbankan aspek keselamatan dan kondisi kerja pelaut. Pilihan menerapkan open registry perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah.

Dulu, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulang kali mengatakan akan mendorong keterlibatan asing dalam mendorong ekonomi nasional. Apa pun risikonya. Presiden sekarang pun memiliki semangat yang sama. Karenanya ide ini perlu didiskusikan oleh publik kemaritiman nasional. Pasti ada pro dan kontra. Perdebatan ini sesuatu yang lumrah. Jangan hanya berputar di level Kementerian Perhubungan semata nantinya.

Gagasan open registry perlu dikemukakan UU Cipta Kerja (No. 6 Tahun 2023) yang berlaku ada memberikan celah masuk untuk itu. Spirit ini juga tercantum dalam Pasal 14A UU Pelayaran yang baru: “sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia, maka kapal asing dapat melakukan kegiatan khusus di wilayah perairan Indonesia.

Namun, kegiatan khusus tersebut tidak termasuk mengangkut penumpang dan atau barang”. Selanjutnya, "Ketentuan mengenai kegiatan khusus yang dilakukan oleh kapal asing akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)”. Open registry? Kenapa tidak.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebutkan 4 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban penyanderaan Kapal MT Honour 25 di Perairan Hafun, Somalia , Rabu (22/4/2026). Selain 4 WNI, ada Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi korban lainnya.

“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia menindaklanjuti laporan pembajakan kapal NT Honour 25 yang terjadi di perairan sekitar Hafun, Somalia pada 22 April lalu,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu Heni Hamidah di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

“Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh saat ini pada kapal tersebut diawaki 4 ABK WNI, 10 ABK Pakistan, dan 1 ABK India dan Myanmar,” tambahnya.

Kementerian Luar Negeri tengah fokus dalam penanganan penyelamatan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha terkait.

“Upaya penanganan masih terus berlangsung melalui koordinasi otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat serta pelaku usaha terkait dengan tetap mengedepankan keselamatan para ABK WNI,” kata Heni.

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) buka suara terkait video viral yang mengatakan bahwa kapal tanker milik Pertamina Internasional Shipping (PIS) di Selat Hormuz banyak disisi ABK (Anak Buah Kapal) berkewarganegaraan India . Pjs. Corporate Secretary PIS, Vega Pita mengatakan, dalam melayani pasar internasional kapal-kapal PIS bekerja sama dengan pihak penyewa dan manajemen kapal.

Kerja sama ini merupakan praktik lazim di dunia pelayaran internasional guna mendorong kapabilitas dan kapasitas perusahaan di kancah global. Kapal Gamsunoro, yang berada di Selat Hormuz, termasuk salah satu kapal milik PIS yang melayani pasar tersebut, terutama di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika.

Saat ini kapal tersebut disewa oleh pihak ketiga yang mempekerjakan ABK sesuai dengan regulasi internasional dan standar operasional yang ketat. Video 2 Kapal Tanker Pertamina Berhasil Melewati Selat Hormuz Dipastikan Hoax, Begini Kondisinya



"Ini menjadi bagian dari strategi kami dalam memperkuat daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam industri maritim dunia. Dalam operasionalnya, kapal Pertamina faktanya masih didominasi oleh pelaut Indonesia hingga 94%," ujar Vega Pita dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Pertamina Group tetap berkomitmen terhadap talenta dalam negeri sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi pelaut nasional di kancah global. Dua Kapal Tanker Pertamina Masih Tertahan, Dubes Iran: Ada Protokol Ketat di Selat Hormuz

Jumlah ABK WNI yang dipekerjakan di atas kapal Pertamina Group, baik domestik maupun internasional, setidaknya berjumlah 4.090 orang. Sementara untuk pelaut WNA hanya berkisar 278 orang atau sekitar 6% dari total ABK di atas kapal Pertamina Group.

Sebagai salah satu Sub Holding Pertamina, PT Pertamina International Shipping (PIS) berfokus pada lini bisnis angkutan maritim untuk pasar internasional. Strategi ini dijalankan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dan motor devisa negara dari ekspansi pasar global.

Kami memastikan setiap warga negara Indonesia, khususnya pelaut, mendapatkan perlindungan dan pendampingan secara maksimal, termasuk saat menghadapi situasi darurat di luar negeri

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia berhasil menangani dan memulangkan Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia atas nama Heru Partiman, yang selamat dari insiden kapal tenggelam di wilayah Vung Tau, Vietnam.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Samsuddin mengatakan penanganan kasus itu merupakan hasil koordinasi yang solid antara antara pihaknya bersama Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di luar negeri.

"Kami memastikan setiap warga negara Indonesia, khususnya pelaut, mendapatkan perlindungan dan pendampingan secara maksimal, termasuk saat menghadapi situasi darurat di luar negeri,” kata Samsuddin dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan proses serah terima Heru Partiman dari otoritas Border Guard Vietnam kepada pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Ho Chi Minh City telah dilaksanakan pada 2 April 2026 di Kantor Border Guard Skuadron 2, Vung Tau.

"Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh perwakilan Departemen Luar Negeri Ho Chi Minh City serta kepolisian setempat," ujarnya.

Ia menuturkan pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri memastikan seluruh rangkaian proses pemulangan berjalan dengan lancar, mulai dari koordinasi lintas otoritas, penyelesaian dokumen keimigrasian, hingga penyediaan fasilitas transit di Kuala Lumpur serta penjemputan setibanya di Indonesia.

"Kami hadir langsung untuk memfasilitasi penjemputan Heru Partiman yang telah tiba di Indonesia pada Jumat, 3 April 2026, menggunakan penerbangan Air Asia Berhad dengan rute Ho Chi Minh City – Kuala Lumpur – Jakarta," jelasnya.

Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan hingga pemulangan ABK tersebut.

Dia menambahkan negara hadir tidak hanya dalam proses pemulangan, tetapi juga memastikan kondisi kesehatan dan kesiapan ABK setibanya di tanah air.

Setelah menjalani seluruh proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di Vietnam, Heru Partiman dinyatakan dalam kondisi sehat dan telah memperoleh izin resmi untuk kembali ke Indonesia.

"Exit visa Vietnam bagi yang bersangkutan telah diterbitkan pada 27 Maret 2026 dan berlaku hingga 9 April 2026," jelasnya.

Keberhasilan ini, tambah Samsuddin, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada Warga Negara Indonesia di luar negeri.

"Khususnya para pelaut yang bekerja di sektor maritim global,” kata Samsuddin.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pakar hukum Henry Indraguna menyoroti tuntutan mati terhadap Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) terkait narkoba jenis sabu seberat 2 ton. Guru Besar Unissula ini menilai ada sejumlah aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan dalam proses penuntutan maupun persidangan.

Dalam melihat kasus ini, pendekatan hukum pidana harus menitikberatkan pada prinsip keadilan substantif, rehabilitatif, dan restoratif sebagai arah baru sistem pemidanaan.

Berdasarkan informasi, Fandi bukan bandar. Justru dia disebut sebagai korban karena tidak mengetahui secara persis barang dengan ukuran tonase yang diangkut kapal tempat dirinya bekerja tersebut ternyata merupakan barang haram.

Merespons kegelisahan publik atas ancaman hukuman mati kepada Fandi, Henry mendukung sikap Komisi III DPR RI. Tuntutan hukuman mati terhadap Fandi bertentangan dengan semangat KUHP baru.

“Karena pidana mati harus diterapkan secara selektif dan hati-hati, bukan sebagai default,” ujar Henry, Jumat (27/2/2026).

Dia merujuk Pasal 98 KUHP baru yang menyatakan bahwa pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Dengan demikian, JPU wajib mempertimbangkan faktor mitigasi seperti peran minim pelaku. “Ini adalah prinsip sesuai asas hukum pidana ultimum remedium yang berarti ‘obat terakhir’ atau ‘upaya terakhir’ (last resort), di mana sanksi pidana hanya boleh diterapkan apabila upaya hukum lain (seperti hukum perdata atau administrasi) sudah gagal atau tidak mencukupi untuk menyelesaikan perkara,” ungkapnya.

Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini menegaskan prinsip tersebut bertujuan agar hukum pidana tidak dijadikan alat utama melainkan sebagai jalan pamungkas.

Ultimum remedium merupakan gagasan filsafat hukum yang dikembangkan Cesare Beccaria dalam karyanya “On Crimes and Punishments”. Dalam konteks itu, hukuman harus menjadi upaya terakhir setelah segala bentuk pencegahan gagal, bukan alat balas dendam semata. “Pendekatan ini bertujuan menghindari penyalahgunaan dan memastikan keadilan bagi rakyat kecil,” ujar Henry.

Dalam konsep tersebut terdapat pembedaan keadilan distributif berdasarkan kontribusi pelaku, sehingga tuntutan mati terhadap ABK seperti Fandi dianggap tidak adil karena tidak sebanding dengan perannya.

“Apa yang dilakukan Komisi III bukanlah intervensi, melainkan pengawasan yang diamanatkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 69 UU MD3,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Dketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam menuntut Fandi dengan pidana mati. Fandi bekerja sebagai pelaksana yang bertugas mengawal kargo. Dia juga menghadapi potensi risiko pidana mati jika tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim bahwa dirinya bukan pelaku kejahatan penyelundupan narkoba.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan orang tua Fandi menilai tuntutan tersebut tidak selaras dengan semangat reformasi pidana. “Jadi kami bukan melakukan intervensi, tetapi mengawasi agar jaksa bekerja benar, terutama dalam kasus yang menyentuh rakyat kecil,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini menyayangkan pernyataan JPU yang menyiratkan adanya intervensi dari DPR dan masyarakat terhadap kasus hukum Fandi. Di sisi lain, Kejaksaan mempertahankan tuntutan mati sebagai langkah yang sesuai dengan Undang-Undang Narkotika berdasarkan bukti yang ada.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Martin D Tumbelaka merasa adanya kejanggalan dalam penuntutan anak buah kapal (ABK) di Batam bernama Fandi Ramadhan yang dituntut mati karena diduga terlibat menyeludupkan sabu seberat hampir 2 ton.

Martin mencurigai Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Fandi adalah bagian dari para gembong narkoba yang belum ditangkap oleh aparat penegak hukum Indonesia sehingga perlu ada penelusuran lebih dalam terhadap JPU.

"Justru saya bertanya-tanya ini jangan-jangan jaksa bagian dari mereka karena tuntutan mati yang dituntut oleh jaksa ini, itu kita artikan memutus mata rantainya," katanya saat RDPU bersama kuasa hukum dan keluarga Fandi, Kamis (26/2/2026).

Dari catatan yang dia miliki, Fandi bukanlah inisiator untuk mengedarkan sabu dan tidak memiliki wewenang atas barang haram tersebut.

Martin menyampaikan kembali dakwaan jaksa yang menyatakan bahwa Fandi tidak memeriksa dan menolak muatan kapal. Menurut Martin, Fandi tidak memiliki kapasitas untuk menolak barang yang dimuat dalam kapal.

"Artinya ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebetulnya oleh jaksa sebelum dia menjatuhkan hukuman mati," ujarnya.

Atas hal tersebut, dia meminta kepada pimpinan rapat, Habiburokhman untuk menghadirkan jaksa yang menuntut Fandi agar memberikan penjelasan secara jelas.

Sekadar informasi, Kejaksaan Negeri Batam, Kepulauan Riau telah menuntut pidana mati terhadap enam terdakwa dalam kasus penyelundupan sabu seberat hampir dua ton yang diangkut menggunakan kapal Sea Dragon Terawa di perairan Kepri.

Dua di antaranya warga negara Thailand, yakni Weerepat Phongwan alias Mr Pong dan Teerapong Lekpradube. Kemudian empat lainnya adalah warga negara Indonesia, yakni Fandi Ramadhan, Richard Halomoan, Leo Candra Samosir, dan Hasiholan Samosir.

Jaksa menyatakan bahwa berdasarkan keterangan 10 saksi dan tiga saksi ahli, dakwaan bagi para terdakwa menguat.

Adapun barang bukti yang disita berupa 67 kardus cokelat yang dibungkus plastik bening. Sebanyak 66 kardus masing-masing berisi 30 bungkus plastik kemasan teh China warna hijau yang di dalamnya terdapat satu paket sabu, sedangkan satu kardus lainnya berisi 20 bungkus plastik kemasan teh China warna hijau berisi sabu. Total berat bersih barang bukti tersebut mencapai 1.995.139 gram atau hampir dua ton.

JAKARTA - Komisi III DPR bakal memanggil penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk meminta penjelasan tuntutan hukuman mati terhadap ABK Sea Dragon Fandi Ramadhan terkait kasus penyelundupan narkoba.

Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama keluarga dan kuasa hukum Fandi Ramadhan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

"Komisi III DPR RI akan memanggil penyidik BNN dan Kajari Batam untuk perkara nomor 863/Pid.Sus/2025/PN Btm guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani," ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Pihaknya juga meminta Komisi Yudisial (KY) memantau proses persidangan tersebut. Komisi hukum itu juga meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk memeriksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian dalam kasus ABK Fandi yang menuduh DPR melakukan intervensi.

Komisi III DPR menegaskan kembali bahwa penanganan perkara Fandi harus menerapkan asas dan prinsip keadilan sesuai dengan KUHP baru.

"Rekomendasi hasil rapat Komisi III DPR tanggal 23 Februari 2026 terkait penanganan perkara atas nama sdr Fandi Ramadhan agar menerapkan asas dan prinsip keadilan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," katanya.

JAKARTA - Orang tua Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) Sea Dragon yang dituntut pidana hukuman mati meminta keadilan pada Komisi III DPR. Fandi dianggap tak bersalah dan terlibat dalam penyelundupan narkoba sabu seberat hampir 2 ton.

"Jadi saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak. Karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak," ujar ibunda Fandi, Nirwana saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Nirwana memastikan, anaknya tidak tahu menahu bahwa kapal tersebut akan membawa narkotika. Bahkan, kata dia, Fandi sempat ragu ketika diminta memasukan barang ke kapal.

“Sudah itu, paginya enggak enak dia, didatanginya kaptennya ke atas. Ditanyanya, 'capt, itu barang apa? Ayo kita periksa, mana tahu itu entah bom.' 'Nggak, Ndi.' Katanya itu uang sama emas," ujarnya.

"Jadi disambung anak saya lagi, 'Kalau itu uang sama emas, capt, kenapa dimasukkan di ruang palka?' Saya tak tahu ruang palka itu apa, Pak. 'Kenapa dimasukkan di situ?' 'Nggak apa-apa, Ndi, biar aman,' katanya. Begitu anak saya bilang," sambungnya.

Selain itu, Fandi juga curiga ketika diminta untuk mencopot bendera kapal oleh kapten. Pernyataan Fandi tersebut pun sudah diutarakan dalam persidangan.

Sementara itu, ayah dari Fandi, Suleman juga meminta kepada DPR agar putranya mendapatkan keadilan.

"Saya selaku orang tua dari terdakwa Fandi Ramadhan. Saya bermohon kepada Pimpinan Komisi III DPR RI agar anak saya diberi keadilan, Pak. Saya bermohon kepada Bapak, gimana-nya saya memohon kepada siapa-siapa lagi saya memohon ini, Pak" ujarnya.

Bisnis.com, BATAM – Sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) enam terdakwa kasus dugaan penyelundupan sabu hampir dua ton digelar di Pengadilan Negeri Batam, Senin (23/2/2026). Anak buah kapal alias ABK Fandi Ramadhan mengaku hanya menjalankan tugas.

Enam terdakwa tersebut yakni Leo Candra Samosir, Richard Halomoan, Fandi Ramadhan, Hasiholan Samosir, serta dua warga negara Thailand, Weerapat Phongwan dan Teerapong Lekpradube. Mereka hadir didampingi masing-masing kuasa hukum dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tiwik dengan hakim anggota Douglas Napitupulu dan Randi.

Dalam agenda tersebut, ABK Fandi Ramadhan menjadi terdakwa ketiga yang membacakan nota pembelaannya. Tim kuasa hukumnya menyampaikan pledoi selama sekitar 30 menit di hadapan majelis hakim.

Kuasa hukum Fandi memohon agar majelis hakim mengabulkan nota pembelaan dan menyatakan kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Menurut penasihat hukum, unsur penugasan dan niat (mens rea) dalam perkara tersebut tidak terpenuhi.

“Memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan nota pembelaan terdakwa Fandi Ramadhan dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan penuntut umum,” ujar kuasa hukum dalam persidangan.

Secara pribadi, Fandi juga membacakan pembelaannya di hadapan majelis hakim. Ia menegaskan tidak memiliki motif maupun keterlibatan dalam penyimpanan narkotika.

“Saya tidak ada motif ataupun kegiatan ilegal seperti halnya dalam menyimpan narkotika,” ujarnya.

Fandi menyebut dirinya bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) bagian mesin dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Ia mengaku sempat diminta memindahkan kardus di kapal, namun mengaku tidak mengetahui isi barang tersebut.

“Saya bekerja sesuai tupoksi saya sebagai ABK bagian mesin. Saat diminta memindahkan kardus, saya tidak bisa menolak. Saat itu saya berpikir positif bahwa itu muatan yang tidak melanggar hukum,” katanya.

Ia juga membantah menerima imbalan terkait dugaan pengangkutan sabu tersebut. Menurut dia, uang sebesar Rp8,2 juta yang diterimanya merupakan pinjaman gaji sebagai ABK yang diberikan nakhoda.

“Saya tidak pernah menerima apa pun selain pinjaman gaji saya sebagai ABK kapal sebesar Rp8,2 juta,” ujarnya.

Dalam pledoinya, Fandi menyatakan tidak pernah terlibat dalam perkara hukum sebelumnya dan hanya berupaya bekerja untuk mendapatkan penghasilan halal. Ia juga menyampaikan harapan orang tua dan keluarganya yang menjadi motivasi hidupnya.

“Demi Allah saya tidak tahu benda haram ini. Lebih baik saya lapar daripada masuk lingkaran hitam,” ucapnya dengan suara bergetar.

Di akhir pembelaannya, Fandi menundukkan kepala sebelum memohon kepada majelis hakim agar dibebaskan.

“Melalui pledoi ini saya memohon kepada yang mulia ibu dan bapak hakim untuk membebaskan saya. Saya hanya meminta keadilan di tanah air saya sendiri,” katanya.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan para terdakwa.

JAKARTA - Komisi III DPR menyoroti kasus anak buah kapal (ABK) Fandi Ramadhan yang dituntut hukuman mati atas kasus dugaan penyelundupan sabu sebanyak 2 ton. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melihat bahwa tuntutan hukuman mati ini menyita perhatian pihaknya.

Pasalnya, Komisi III DPR mendengar bahwa Fandi bukanlah pelaku utama. "Kami mendapatkan informasi bahwa jelas saudara Fandi Ramadhan bukanlah pelaku utama," kata Habiburokhman dalam konferensi persnya usai rapat audiensi secara tertutup, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Komisi III DPR, kata dia, juga mendengar jika Fandi tidak mempunyai riwayat melakukan tindak pidana. Bahkan, sudah berupaya mengingatkan tentang potensi terjadinya pidana.

"Karena hal ini menyangkut nyawa manusia, pada hari ini Komisi III DPR RI melaksanakan rapat khusus untuk menyikapi masalah tuntutan hukuman mati tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang MPR, DPR, dan DPRD," ujarnya.

Adapun, poin-poin kesimpulan rapat Komisi III menyikapi tuntutan hukuman mati Fandi Ramadhan sebagai berikut;

1. Komisi III DPR mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk menjelis hakim dalam perkara Fandi Ramadhan di Pengadilan Negeri Batam bahwa pada dasarnya KUHP baru tidak lagi berparadigma keadilan retributif yang menjadikan hukum sekedar sebagai alat pembalasan, tetapi bergeser menjadi keadilan substantif, keadilan rehabilitatif, dan restoratif, yakni hukum sebagai alat perbaikan masyarakat.

2. Komisi III DPR mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk menjelis hakim dalam perkara Fandi Ramadhan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama. Dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat ketat dan sangat selektif.

3. Komisi III DPR mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk menjelis hakim dalam perkara Fandi Ramadhan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa Pasal 54 ayat 1 KUHP baru mengatur bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain bentuk kesalahan pelaku pidana, sikap batin dan riwayat hidup pelaku pidana.

Pekerja migran Indonesia atau PMI harus berangkat dengan kompetensi, bekerja dengan pelindungan, dan pulang dengan masa depan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat perlindungan bagi anak buah kapal (ABK) yang akan bekerja di usaha perikanan luar negeri melalui program pembekalan khusus.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KKP I Nyoman Radiarta dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan langkah ini dilakukan untuk mencegah penempatan nonprosedural, mengurangi kerentanan eksploitasi, serta meningkatkan pemahaman ABK terhadap kontrak kerja.

Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong ABK tetap produktif setelah kembali ke tanah air dengan mengembangkan usaha perikanan berdasarkan pengalaman yang dimiliki.

Program pembekalan turut didukung perbankan, Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), serta organisasi masyarakat sipil.

Nyoman menegaskan pembekalan dirancang dalam tiga pilar utama, yakni penguatan migrasi aman dan pelindungan PMI, literasi keuangan dan akses pembiayaan, serta reintegrasi profesi melalui kewirausahaan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.

“Pekerja migran Indonesia atau PMI harus berangkat dengan kompetensi, bekerja dengan pelindungan, dan pulang dengan masa depan,” ujarnya.

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan KKP, Lilly Aprilya Pregiwati menambahkan pelatihan ini menjadi jembatan antara pengalaman kerja internasional dan peluang usaha di dalam negeri.

Menurut dia, PMI sektor kelautan dan perikanan memiliki keterampilan global yang sangat berharga.

“Kami ingin memastikan mereka kembali dengan rencana usaha yang matang, jejaring yang kuat, serta akses pembiayaan yang jelas,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelindungan KP2MI Rinardi menekankan sektor kelautan dan perikanan masih rentan terhadap praktik penempatan ilegal dan perdagangan orang.

“Jika proses sudah melibatkan perekrutan, penampungan, pengiriman hingga pengendalian pekerja di luar prosedur resmi, itu dapat masuk kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Karena itu, migrasi harus legal, terdata, dan terlindungi,” ucapnya.

Edi Puji Setio, purna PMI yang pernah bekerja sebagai deckhand di Malta, Mediterania, mengaku mendapatkan perspektif baru tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha.

“Selama ini kami fokus bekerja di luar negeri. Di sini kami diajari bagaimana merencanakan usaha perikanan dan mengakses pembiayaan. Rasanya lebih siap untuk membangun usaha sendiri di kampung,” ungkapnya.

Selain memberikan pembekalan, KKP dan KP2MI juga meluncurkan layanan Migrant Point Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai pusat informasi dan pendampingan terpadu bagi calon dan purna PMI, serta memberikan mentoring usaha langsung oleh pelaku usaha perikanan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal memodernisasi 1.000 kapal ikan tradisional dengan kapasitas 30 gross tonnage (GT).

Nantinya, ribuan kapal ini akan membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) dari nahkoda hingga anak buah kapal (ABK).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta menyebut tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut sekitar 10.900 orang. 

"1.000 kapal ikan tersebut kami akan menyiapkan sekitar 10.900 tenaga kerja. Levelnya mulai dari Nahkoda sampai ABK (anak buah kapal)," ujar Nyoman dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (17/12).

Menurutnya, modernisasi 1.000 kapal ikan tersebut direncanakan akan ditempatkan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Nyoman juga menjelaskan tenaga kerja tidak akan didatangkan dari luar negeri, melainkan rekrutmen akan berfokus kepada masyarakat di lokasi KNMP.

"Saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah karena harapannya yang kita rekrut itu adalah dari lokasi-lokasi spesifik di mana program tersebut digelontorkan," jelasnya.

Selain itu, KKP sedang menyiapkan tenaga kerja yang akan mengoperasionalkan tambak udang seluas 2.000 hektare (ha) di Waingapu, Sumba Utara. Program ini ditargetkan bisa menyerap 5.680 tenaga kerja on-farm. Rekrutmen tenaga kerja akan diprioritaskan untuk masyarakat setempat.

KKP juga telah menyiapkan berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan khusus untuk memastikan kualitas SDM lokal bisa memenuhi standar industri perikanan dan kelautan.

"Pendidikan singkat (dilaksanakan) satu hingga dua hari. Ada pendidikan menengah sampai 7 bulan bahkan pendidikan cukup panjang sampai 14 bulan. Pendidikan khusus yg kita lakukan untuk mengisi tenaga kerja on farm dalam rangka operasionalisasi tambak udang tersebut," tambah Nyoman.