Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 GT pada tahun ini.

Jakarta (ANTARA) - Ambisi pemerintah membangun 1.582 unit kapal ikan hingga 2028 menandai upaya besar untuk memodernisasi sektor perikanan tangkap nasional.

Langkah ini muncul di tengah persoalan lama yang masih membelit nelayan, mulai dari armada berusia tua, keterbatasan teknologi, tingginya biaya operasional, hingga mutu hasil tangkapan yang belum konsisten.

Modernisasi juga dinilai diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional sekaligus memenuhi tuntutan internasional terkait penggunaan kapal dan alat tangkap yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Program modernisasi kapal perikanan menjadi bagian dari kerja sama investasi sektor maritim antara Indonesia dan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Melalui kerja sama tersebut, kedua negara menyepakati pembangunan 1.582 unit kapal ikan yang seluruhnya diproduksi di dalam negeri guna memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus mempercepat transformasi sektor perikanan tangkap.

Program ini mencakup pembangunan 1.000 kapal ukuran 30 gross ton (GT), 557 kapal ukuran 200 GT, 20 kapal ukuran 500 GT, dan lima kapal pengangkut ukuran 500 GT.

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 GT pada tahun ini.

Seiring pelaksanaan program tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka rekrutmen besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan (AKP).

Rekrutmen ini menjadi bagian dari persiapan operasional armada baru yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan teknis lebih modern dan profesional.

Kebutuhan awak kapal mencapai lebih dari 20 ribu orang, mulai dari nakhoda, kepala kamar mesin, perwira kapal, hingga anak buah kapal untuk armada ukuran 30 GT sampai 500 GT.

Rinciannya meliputi sekitar 10 ribu personel untuk kapal ukuran 30 GT, 469 personel untuk kapal 200 GT, serta 625 personel untuk kapal 500 GT.

Adapun kebutuhan jabatan meliputi 1.582 nakhoda, 577 fishing master, 1.582 kepala kamar mesin (KKM), 4.935 perwira, dan 11.418 anak buah kapal (ABK).

Peserta yang lolos seleksi nantinya akan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi sebelum ditempatkan di kapal-kapal baru tersebut.

Hindari konflik

Di tengah ambisi pembangunan ribuan kapal baru itu, muncul kekhawatiran modernisasi justru akan memicu konflik perebutan wilayah tangkap antara kapal berukuran besar dan nelayan tradisional.

Pasalnya, mayoritas nelayan Indonesia merupakan nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 GT. Sementara armada yang akan dibangun pemerintah didominasi kapal berukuran jauh lebih besar, yakni 30 GT hingga 500 GT.

Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sugeng Nugroho menegaskan bahwa persaingan di wilayah tangkapan ikan antara nelayan tradisional dan kapal dengan ukuran yang lebih besar masih sering terjadi, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai jalur penangkapan ikan.

Merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, nelayan kecil dengan kapal berukuran di bawah 5 GT hanya diperbolehkan beroperasi di Jalur I, yaitu wilayah perairan 0–4 mil dari garis pantai.

Kapal kategori ini memang bisa naik ke Jalur II dan III, tetapi harus memenuhi persyaratan keselamatan yang ketat.

Sementara itu, kapal berukuran 5–10 GT ditempatkan di Jalur II yang berada pada jarak 4–12 mil dari garis pantai. Kapal di jalur ini tidak boleh turun ke Jalur I, namun diperbolehkan masuk ke Jalur III dengan ketentuan tertentu.

Adapun kapal berukuran di atas 10 GT hanya boleh beroperasi di Jalur III, yaitu wilayah perairan di atas 12 mil dari garis pantai, dan dilarang masuk ke Jalur I maupun Jalur II.

Selain itu, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Wilayah ini berada di luar Jalur III dan umumnya menjadi area operasi kapal berukuran besar dengan dukungan teknologi dan peralatan modern.

Pengaturan jalur penangkapan tersebut bertujuan melindungi nelayan kecil dari persaingan dengan kapal besar, menjaga keselamatan sesuai kemampuan kapal, serta memastikan kesetaraan akses dan kelestarian sumber daya perikanan di wilayah pesisir.

Namun dalam praktiknya, nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT masih sering tersaingi oleh kapal berukuran besar, bahkan hingga 30 GT ke atas, yang masuk ke jalur yang sama.

Di WPP 712 atau perairan Jawa, misalnya, kondisi overfishing atau penangkapan ikan berlebih bukan hanya oleh nelayan kecil, tetapi juga oleh kapal berukuran 30–150 GT.

Banyak kapal besar enggan masuk ke ZEE yang membentang hingga 200 mil laut, karena menganggap kapal mereka belum memadai untuk beroperasi di wilayah tersebut.

Menanggapi kekhawatiran itu, KKP menegaskan program modernisasi kapal tidak dimaksudkan menambah tekanan terhadap nelayan kecil.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan modernisasi kapal diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, efisiensi, dan kualitas hasil tangkapan, khususnya di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan dan keadilan pemanfaatan ruang laut.

KKP memastikan kapal berukuran besar wajib beroperasi sesuai ketentuan jalur dan daerah penangkapan ikan yang telah ditetapkan. Kapal modern berukuran 30 GT ke atas tidak diarahkan masuk ke ruang tangkap nelayan kecil yang selama ini beroperasi di wilayah pesisir.

Daerah penangkapan ikan juga akan mengacu pada regulasi mengenai jalur penangkapan, alat tangkap yang diperbolehkan, serta kesesuaian perizinan.

KKP juga menegaskan modernisasi kapal tidak hanya berkaitan dengan penambahan armada, tetapi juga penguatan tata kelola.

Setiap kapal diwajibkan memiliki dokumen perizinan, ukuran kapal yang jelas, alat tangkap yang sesuai, serta wilayah operasi yang telah ditentukan.

Pengaturan tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih wilayah penangkapan dan persaingan tidak sehat dengan nelayan kecil.

Terkait risiko overfishing, KKP menyebut aspek keberlanjutan menjadi dasar kebijakan. Operasi kapal akan disesuaikan dengan potensi sumber daya ikan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme perizinan, pencatatan hasil tangkapan, pemantauan aktivitas kapal, hingga pengawasan aparat di pelabuhan dan di laut.

KKP menegaskan modernisasi kapal perikanan bukan berarti memberikan ruang bebas bagi kapal besar untuk beroperasi tanpa batas.

Program tersebut dinilai justru bertujuan agar armada perikanan nasional menjadi lebih tertib, aman, produktif, dan bertanggung jawab dengan tetap melindungi nelayan kecil sebagai bagian penting dari struktur perikanan nasional.

Meski demikian, modernisasi kapal perikanan tetap harus diiringi kebijakan yang menjamin nelayan kecil, yang jumlahnya hampir 90 persen dari total nelayan Indonesia, tidak tersisih dalam pemanfaatan sumber daya ikan, serta memastikan wilayah tangkap di bawah 12 mil laut tetap menjadi ruang aman bagi mereka.

Pengaturan wilayah penangkapan yang jelas dan tegas bagi setiap ukuran armada menjadi penting agar kapal-kapal modern berkapasitas besar tidak langsung bersaing dengan nelayan kecil di area tangkap yang sama.

Pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan praktik penangkapan ikan dan pengelolaan kuota berjalan sesuai aturan sehingga peningkatan kapasitas armada tidak berujung pada eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan (overfishing).

Pada akhirnya, keberhasilan program modernisasi ribuan kapal perikanan tidak hanya diukur dari jumlah armada yang dibangun maupun besarnya tenaga kerja yang terserap, tetapi juga dari kemampuan kapal-kapal tersebut untuk benar-benar beroperasi secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing perikanan nasional.

Tak kalah penting, modernisasi juga harus memastikan tetap memberi ruang hidup bagi nelayan kecil di tengah upaya transformasi industri perikanan yang kian modern.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polda Bali menerima penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Polda Bali dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sektor kelautan.

Sebelumnya, Polda Bali dinilai berhasil membongkar kasus ekploitasi Awak Kapal Perikanan (AKP) Pada KM Awindo A2. Kasus ini selama 2025 banyak mrndapatkan sorotan publik.

Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan mengatakan, keberhasilan Polda Bali dalam mengungkap kasus ini karena mendapatkan perhatian publik khususnya masyarakat Bali pada 2025.

"Kita melihat kerja keras Polda Bali dalam mengungkap TPPO awak kapal perikanan ini dipuji Kapolri dan juga masyarakat,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Mantan anggota Kompolnas ini menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi atas capain Polda Bali yang sudah bekerja melindungi masyarakat.

Lihat video: Polda Bali Tangkap 1 dari 9 Geng Rusia Perampok WN Ukraina di Bali



“Kita berharap semua jajaran Polri bergerak cepat melayani masyarakat ketika melihat ada kasus serupa atau kasus yang meresahkan masyarakat lainnya. Kecepatan Polri merespons berbagai persoalan sangat ditunggu masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Lemkapi ini.

Jadi hasil kolaborasi ini biasa menggelontorkan kurang lebih Rp5,5 miliar untuk perbaikan dan pembangunan 110 rumah. Kurang lebih itu luas tanahnya 60 meter persegi dan bangunannya 30 meter persegi,

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa program pembangunan kampung nelayan di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan para nelayan di daerah itu.

"Mudah-mudahan kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga dan semua kalangan masyarakat (membangun hunian) bisa untuk menyejahterakan nelayan. Selain itu bisa kita perkuat dari waktu ke waktu," ucap Menko AHY usai meninjau langsung progres pembangunan hunian di Kampung Nelayan di Tangerang, Kamis.

Ia mengatakan, program strategis pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini telah berhasil terwujud atas kolaborasi antara pihak-pihak terkait. Dimana, kawasan nelayan yang sebelumnya belum tertata kemudian kini menjadi sebuah permukiman aman, sehat, resik (bersih), dan juga Indah.

"Dan ini adalah sebuah projek kolaborasi. Sesuai dengan visi misi dan direktif Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami tentunya berupaya untuk mendorong sekaligus memastikan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk para nelayan kita, semakin baik dari hari ke hari," paparnya.

Ia menjelaskan, di areal kurang lebih seluas 1,3 hektare ini dibangun sebuah permukiman sebanyak 110 unit hunian dengan sekala luasan tanahnya 60 meter persegi dan bangunan ukuran 30 meter persegi ini menjadikan lebih berkualitas yang layak hingga sehat.

Selain itu, dalam program pengembangan pembangunan tersebut juga akan didukung oleh sejumlah fasilitas bagi para nelayan seperti sanitasi, puskesmas, sekolah, pabrik es hingga tanggul sebagai perlindungan dari abrasi laut.

"Jadi hasil kolaborasi ini biasa menggelontorkan kurang lebih Rp5,5 miliar untuk perbaikan dan pembangunan 110 rumah. Kurang lebih itu luas tanahnya 60 meter persegi dan bangunannya 30 meter persegi," tuturnya.

Dalam hal ini, kata AHY, para nelayan mendapatkan masing-masing hunian melalui lembaga koperasi yang dapat meringankan mereka. Sebab, setiap unit bisa dicicil dengan kurun waktu seminggu Rp140.000 Jadi tenornya kurang lebih empat tahun ke depan.

"Jadi ini adalah sesuatu yang ringan dan semakin terjangkau bagi masyarakat yang ada di sini. Sebagian sudah menambah sendiri jumlah kamarnya, termasuk memperluas dapur," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, untuk kedepannya pemerintah berkomitmen akan terus mendukung untuk percepatan penyelesaian program strategis tersebut, baik itu dalam penyelesaian status tanah hingga sejumlah fasilitas pendukung lainnya yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Jadi ke depan, kami tentunya sangat mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pak Wamen, yang terus mengawal transformasi pembangunan Kampung Nelayan yang menjadi program prioritas Bapak Presiden, Kampung Nelayan Merah Putih, termasuk yang ada di sini," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jaminannya apa bahwa makanan yang kita konsumsi, misalnya udang, benar-benar aman dan terjamin? Di sinilah perlunya ketertelusuran,

Jakarta (ANTARA) - CEO & Founder Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari menegaskan bahwa pasar global kini tidak lagi hanya menuntut kualitas, tetapi juga transparansi penuh atas produk perikanan.

Janti menilai produk perikanan yang memiliki sistem ketertelusuran diakui internasional akan lebih mudah diterima di pasar global.

“Kalau kita bisa memberikan bukti bahwa produk mengikuti prinsip keberlanjutan, aspek sosial, dan sistem ketertelusuran yang kompatibel, maka otomatis kita punya nilai jual lebih. Produk yang tidak menggunakan sistem (ketertelusuran) akan tertinggal,” ujarnya dalam diskusi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan yang sama, pelaku usaha perikanan Rimba Tri Pataka juga mengakui bahwa aspek ketertelusuran kini menjadi syarat utama untuk masuk ke pasar yang lebih berkembang.

Ia menjelaskan bahwa pola pasar perikanan terus bertumbuh, dari penjualan curah, kini merambah ke supermarket bahkan restoran.

“Jaminannya apa bahwa makanan yang kita konsumsi, misalnya udang, benar-benar aman dan terjamin? Di sinilah perlunya ketertelusuran,” katanya.

Rimba menekankan bahwa hampir semua standar internasional seperti BRC (British Retail Consortium) maupun BAP (Best Aquaculture Practices) menjadikan traceability sebagai syarat wajib.

BRC merupakan standar keamanan pangan yang banyak digunakan oleh jaringan supermarket besar di Eropa untuk memastikan produk aman, berkualitas, dan dapat ditelusuri.

Sementara itu, BAP adalah standar global yang menilai praktik budidaya perikanan dari aspek lingkungan, sosial, kesejahteraan pekerja, hingga keamanan pangan.

Menjawab kebutuhan tersebut, KKP telah mengembangkan sistem ketertelusuran digital bernama Stelina. Platform ini mengintegrasikan data dari hulu hingga hilir, mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, hingga pemasaran.

Sistem ini diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dan memenuhi standar internasional Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST).

Pemerintah menargetkan seluruh eksportir tuna, udang, dan rajungan dapat menggunakan Stelina paling lambat tahun 2027. Dengan penerapan bertahap, sistem ini diharapkan memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia sekaligus menjawab tuntutan transparansi pasar global.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang KKP untuk sektor perikanan ini juga terus melakukan kontrak untuk perbaikan tambak masyarakat yang berdampak

Banda Aceh (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) melaporkan bahwa proses pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi tambak terdampak bencana masih dalam proses identifikasi kerusakan, termasuk identifikasi para pemiliknya.

Berdasarkan data Satgas PRR yang diterima ANTARA di Banda Aceh, Rabu, proses identifikasi kerusakan dan pemilik tambak dilakukan dengan melibatkan pelaku usaha (by nama by address) beserta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) masing-masing daerah.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Safrizal ZA mengatakan sektor perikanan atau tambak saat ini datanya sudah cukup lengkap dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan upaya perbaikan.

"Sekarang KKP untuk sektor perikanan ini juga terus melakukan kontrak untuk perbaikan tambak masyarakat yang berdampak," katanya.

Berdasarkan data yang diterima Satgas PRR hingga 6 April 2026, luas tambak yang terdampak bencana pada 18 kabupaten/kota di Aceh mencapai 30.417 hektare. Kemudian keramba 1.953 hektare dengan total pembudidaya sebanyak 18.593 orang.

Dari data Satgas tersebut, sejauh ini juga telah dilakukan usulan tambahan anggaran untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp1,7 triliun.

Kemudian KKP juga telah menyelesaikan rencana induk dan rencana aksi. Artinya, kata dia, semua langkah pemulihan sedang berproses, termasuk persiapan petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bidang kelautan dan perikanan.

Di Aceh, KKP melalui Balai Benih Ikan (BBI) Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah telah menyalurkan bantuan 4.800 ekor atau 12 paket calon induk nila kepada petambak yang terdampak bencana.

Safrizal menegaskan data pemulihan sektor kelautan dan perikanan ini masih terus bergerak, karena tim di lapangan tidak berhenti bekerja untuk memastikan semua yang terdampak dapat terakomodir.

"Data ini bisa terus bergerak, karena tim di lapangan terus bekerja, sehingga tidak ada satu pun tertinggal atau keluar dari catatan yang sudah kita miliki," ucap Safrizal ZA.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap perkembangan program Kampung Nelayan Merah Putih . Sebanyak 100 titik akan rampung pada bulan Mei 2026.

Hal ini disampaikan Trenggono usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

"Dari kita salah satunya bagaimana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bisa menjadi speed up di tahun ini," ujarnya.

Pihaknya sudah membangun 100 titik. Sebanyak 65 unit dalam pembangunan tahap pertama dan 35 unit di pembangunan tahap kedua. "Totalnya 100. Semua diperkirakan akhir Mei selesai," ucapnya.

Dia juga membahas pengawasan dan pengawakan program tersebut dengan Prabowo ketika ratas. "Lalu pengawasan kampung nelayan penting juga, itu salah satu yang kita bahas. Kemudian, pengawakan kampung nelayan kan penting juga, itu juga kita bahas dengan presiden," ungkapnya.

Trenggono memastikan 1.000 titik akan rampung tahun ini. Pembangunan juga difokuskan untuk wilayah bagian Indonesia Timur.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor produk perikanan sejak awal tahun hingga menjelang Lebaran atau pertengahan Maret 2026 mencapai 983,1 juta dolar AS atau sekitar Rp 16,7 triliun.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini, dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Rabu, menjelaskan, hingga penghentian sementara angkutan barang pada 13 Maret lalu, volume ekspor ikan ke berbagai negara mencapai 197.718 ton.

Nilai tersebut diperoleh berdasarkan penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang menjadi syarat standar keamanan pangan di 140 negara mitra dagang.

“Sepuluh komoditas unggulan adalah udang vaname, tuna, cumi-cumi, rajungan, rumput laut, cakalang, kepiting, udang windu, ikan layur, serta gurita,” ujarnya.

Ishartini menyebut negara dengan penyerapan terbesar produk perikanan Indonesia antara lain Amerika Serikat, China, Jepang, Vietnam, Thailand, Malaysia, Australia, Arab Saudi, dan Singapura.

Ishartini mengakui eskalasi geopolitik di Timur Tengah berdampak pada aktivitas ekspor perikanan.

Menurut dia, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, volume ekspor turun 41,35 persen, sementara nilai ekspor turun 21,71 persen.

Ishartini menyampaikan bahwa permintaan produk perikanan Indonesia saat ini relatif masih stabil, yang terlihat dari permohonan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang terus dilayani.

Namun, ia mengakui dari sisi volume ekspor terdapat kendala akibat gangguan rantai pasok imbas eskalasi geopolitik.

“Dari sisi volume memang terkendala karena rantai pasok terkena imbas eskalasi, misalnya perubahan rute shipment, biaya tambahan logistik, keterbatasan kontainer dan mother vessel, yang semuanya berkontribusi menaikkan harga produk,” tuturnya.

Untuk menjaga stabilitas perdagangan, Ishartini menyatakan akan mendorong peningkatan penyerapan produk perikanan di dalam negeri.

Selain itu, menurut dia, komunikasi intensif dilakukan dengan otoritas negara mitra maupun para pemangku kepentingan di dalam negeri untuk mengantisipasi dampak situasi global.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pengembangan ini memastikan hasil pengujian laboratorium tertelusur dan sesuai standar, sehingga produk perikanan Indonesia semakin terjamin dan berdaya saing,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sistem jaminan mutu produk perikanan nasional dengan menghadirkan produsen bahan acuan (PBA) isolat Staphylococcus aureus terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang pertama di Indonesia.

Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan, pengembangan bahan acuan merupakan langkah strategis KKP untuk memperkuat daya saing produk perikanan.

“Pengembangan ini memastikan hasil pengujian laboratorium tertelusur dan sesuai standar, sehingga produk perikanan Indonesia semakin terjamin dan berdaya saing,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Machmud menjelaskan, bahan acuan ini berfungsi sebagai standar pembanding dalam pengujian laboratorium sekaligus meningkatkan keandalan laboratorium pengujian serta mendukung kepercayaan pasar global terhadap produk perikanan Indonesia.

Menurut dia, dengan standar yang terverifikasi, hasil uji mikrobiologi produk perikanan menjadi lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kebutuhan pengujian di dalam negeri maupun pemenuhan persyaratan pasar internasional.

Staphylococcus aureus menjadi salah satu parameter mikrobiologi yang paling sering dipersyaratkan dalam standar keamanan pangan. Bakteri ini menghasilkan enterotoksin yang bersifat tahan panas, sehingga tetap berbahaya meskipun produk pangan sudah dimasak.

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Rahmadi Sunoko menambahkan, bahan acuan Staphylococcus aureus yang dikembangkan telah melalui proses ketat untuk menjamin kemurnian, homogenitas, dan stabilitas.

“Bahan acuan ini membantu laboratorium menjaga konsistensi hasil uji, khususnya dalam mendeteksi cemaran mikroba pada produk perikanan,” katanya.

Rahmadi menjelaskan, bahan acuan tersebut tidak hanya digunakan oleh laboratorium internal KKP, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh laboratorium mitra, guna memperkuat kemandirian nasional dalam penyediaan bahan acuan berstandar internasional.

Ia menambahkan, bahan acuan tersebut telah memenuhi standar internasional ISO 17034:2016 serta standar ISO 33403:2024 dan ISO 33405:2024.

Dengan pemenuhan standar tersebut, bahan acuan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan teknis laboratorium, mulai dari verifikasi dan validasi metode uji, uji banding antar laboratorium, hingga uji profisiensi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

untuk menjamin bahan pangan asal ikan yang masuk ke Indonesia telah menerapkan standar sanitasi, higiene, serta keamanan pangan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan terhadap perusahaan asing yang menyuplai pangan segar asal ikan (PSAI) ke Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini, menegaskan pihaknya telah memulai registrasi perusahaan asing sebagai bagian dari otoritas kompeten mutu dan keamanan hasil perikanan.

“Langkah ini untuk menjamin bahan pangan asal ikan yang masuk ke Indonesia telah menerapkan standar sanitasi, higiene, serta keamanan pangan demi melindungi kesehatan konsumen,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Ishartini menyampaikan pengawasan dilakukan melalui survei mutu, uji laboratorium, serta registrasi perusahaan asing penyuplai pangan segar asal ikan.

Ia menegaskan bahwa hanya perusahaan yang memiliki nomor registrasi KKP yang dapat melakukan perdagangan komoditas perikanan ke Indonesia.

Nomor registrasi diberikan setelah inspeksi ketat oleh Inspektur Mutu KKP dalam skema pre-border inspection untuk memastikan penerapan jaminan mutu sejak hulu hingga produk siap masuk rantai pasok nasional.

Ishartini menyebutkan KKP telah menetapkan perusahaan-perusahaan asing yang bisa melakukan perdagangan komoditas perikanan ke Indonesia melalui mekanisme Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan otoritas kompeten negara mitra.

Ia merinci terdapat tujuh negara yang masuk skema MRA, yakni Vietnam (849 perusahaan), Korea Selatan (184), Arab Saudi (1), Norwegia (42), Kanada (24), Rusia (11), dan China (798).

Adapun negara yang belum memiliki MRA, sesuai PP Keamanan Pangan, produk perikanan wajib lolos pengujian mutu di laboratorium yang ditunjuk KKP sebelum dapat masuk dan beredar di pasar Indonesia.

Meski memperketat pengawasan terhadap produk impor, Ishartini menyebut Indonesia masih menjadi salah satu negara net exporter produk perikanan terbesar dunia.

Berdasarkan catatan KKP, periode Januari–September 2025 volume ekspor komoditas perikanan mencapai 1.003.349,76 ton dengan nilai lebih dari 4 miliar dolar AS. Sementara impor tercatat 308.905,29 ton senilai 463.552 dolar AS.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bagi pembudidaya tradisional, pupuk adalah penopang utama. Tanpa pupuk, pertumbuhan ikan tidak optimal dan biaya produksi meningkat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia memastikan kemudahan akses pupuk bersubsidi bagi pembudidaya ikan, khususnya petambak tradisional.

KKP mencatat di Kabupaten Gresik—salah satu sentra budidaya bandeng terbesar di Indonesia—pupuk berperan penting dalam menumbuhkan plankton sebagai pakan alami, yang menjadi penentu keberhasilan panen.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, menyebut tren budidaya ikan di Gresik terus meningkat.

Ia menyebut jumlah pembudidaya naik dari 13.210 orang pada 2021 menjadi 32.505 orang pada 2025 (angka sementara).

Sementara itu, produksi bandeng Gresik tahun 2025 tercatat sementara sebesar 112.590 ton, menyumbang lebih dari separuh total produksi bandeng Jawa Timur yang mencapai 203.338 ton.

“Bagi pembudidaya tradisional, pupuk adalah penopang utama. Tanpa pupuk, pertumbuhan ikan tidak optimal dan biaya produksi meningkat,” ujar Tebe.

Program pupuk bersubsidi sektor perikanan ini diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan.

Untuk Tahun Anggaran 2026, alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur mencapai 66.571 ton, dengan Kabupaten Gresik menerima 9.825 ton.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan bahwa aspirasi petambak Gresik telah masuk dalam rekomendasi subsidi nasional.

Ia menyebut alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan budidaya mencapai sekitar 295 ribu ton secara nasional.

“Distribusi pupuk harus tepat sasaran hingga ke tingkat petambak, disertai pengawasan penyaluran yang kuat di lapangan,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia sebagai agenda strategis pembangunan nasional tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut. Komitmen tersebut kembali digaungkan dalam forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak” yang digelar KKP bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta.

Forum ini menekankan masa depan ekonomi laut Indonesia bertumpu pada kolaborasi nyata bersama masyarakat pesisir sebagai aktor utama. Berbagai pemangku kepentingan hadir dalam forum tersebut yakni, KKP, Bappenas, Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas.

Konsolidasi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan. Para peserta sepakat tantangan saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan melainkan pada penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak berjalan parsial dan kehilangan dampak jangka panjang.

Direktur Yayasan Pesisir Lestari Dina Kosasih mencontohkan praktik baik di Teluk Jor, NTB, yang menunjukkan bagaimana tata kelola pesisir berbasis masyarakat mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Model kolaboratif pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dinilai efektif untuk direplikasi di berbagai daerah pesisir Indonesia.

“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina, Kamis (26/2/2026).

Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menegaskan visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru.

“Konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan. Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Bappenas menyoroti pentingnya integrasi ekonomi biru dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.

Forum ini juga menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion). Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditegaskan sebagai bagian integral dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap program.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung COAST Facility Indonesia dan didanai Pemerintah Inggris. Hasil pertemuan diharapkan menjadi rujukan untuk memperkuat kebijakan dan praktik ekonomi biru Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan berbasis dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ) Mustamin menegaskan ekonomi biru hanya akan berhasil jika laut tidak semata dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai ruang hidup yang dikelola bersama masyarakat pesisir sebagai mitra strategis.

Sejumlah rekomendasi strategis pun dirumuskan, antara lain mendorong harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, serta memperluas skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir.

"Forum juga mendorong pembentukan kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi tidak berhenti pada tataran wacana," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat lonjakan produksi modeling tambak budi daya udang berbasis kawasan (BUBK) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menjadi 358,97 ton pada 2025 dengan memasuki siklus budi daya ketujuh pada awal 2026.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan peningkatan produksi tersebut menunjukkan efektivitas sistem budi daya berbasis kawasan yang diterapkan pemerintah.

"Transisi pengelolaan berjalan baik dan tidak menghentikan aktivitas produksi. Justru, saat ini operasional tambak terus diperkuat agar semakin optimal," kata Haeru dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Data KKP menunjukkan produksi BUBK Kebumen pada 2023 tercatat sebesar 200,19 ton dan pada 2024 sebesar 193,29 ton.

Pada 2025, produksi melonjak signifikan menjadi 358,97 ton.

Memasuki Februari 2026, KKP melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, Jawa Tengah, kembali melakukan penebaran benur udang vaname yang menandai dimulainya siklus budi daya ketujuh.

Haeru menjelaskan pengelolaan BUBK Kebumen dialihkan dari Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, Jabar, kepada BBPBAP Jepara untuk menjaga efisiensi dan kesinambungan produksi.

Perubahan pengelola tersebut dilakukan setelah BLUPPB Karawang mendapat tambahan tugas mengelola modeling budi daya ikan nila salin yang luasnya bertambah dari 84 hektare menjadi 314 hektare sejak Agustus 2025.

Selain peningkatan produksi, Haeru menegaskan udang yang dihasilkan BUBK Kebumen bebas residu antibiotik karena seluruh proses budi daya menerapkan prinsip cara budi daya ikan yang baik (CBIB) secara ketat.

"Dengan penerapan CBIB sesuai standar, kami optimistis produksi dan produktivitas BUBK Kebumen akan terus meningkat dari waktu ke waktu hingga mencapai produksi optimal," ujarnya.

Kawasan BUBK Kebumen mengelola lahan tambak seluas sekitar 65 hektare, dengan 23,5 hektare merupakan lahan produksi aktif yang terbagi dalam 16 klaster.

Dari sisi ekonomi, operasional BUBK Kebumen turut berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kebumen melalui pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) perikanan budi daya.

Pada 2024, kontribusi PAD tercatat sebesar Rp259 juta dan meningkat menjadi Rp489 juta pada 2025.

Menurut KKP, BUBK Kebumen telah menyerap 142 tenaga kerja tetap lokal dari desa sekitar serta lebih dari 100 tenaga harian lepas, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi pendukung seperti warung sembako, toko sarana prasarana tambak, rumah makan, dan peningkatan okupansi penginapan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menyatakan pembangunan modeling BUBK Kebumen merupakan bagian dari implementasi program ekonomi biru KKP sebagai percontohan budi daya udang yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026