Stok BBM untuk Kabupaten Rote Ndao dalam kondisi tersedia

Kupang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Jawa Timur Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten terselatan NKRI Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur mencukupi.

“Stok BBM untuk Kabupaten Rote Ndao dalam kondisi tersedia,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi saat dihubungi dari Kupang, Rabu malam.

Hal ini disampaikannya setelah pada Rabu (13/5) beredar isu keluhan masyarakat Kabupaten Rote Ndao kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertamax dan Pertalite.

Ahad mengatakan saat ini proses distribusi sedang dilakukan. Pihaknya memastikan pasokan BBM baik subsidi maupun non subsidi mencukupi dan penyaluran tepat sasaran sesuai peruntukan.

Ahad menegaskan pada Selasa (12/5) kemarin juga telah masuk suplai BBM dengan muatan 60 Kiloliter untuk Pertalite, 40 KL Pertamax, 35 KL Biosolar, dan 5 KL Pertamina Dex.

Dengan adanya suplai yang baru masuk ini, dipastikan kebutuhan BBM baik subsidi maupun non subsidi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat Rote Ndao.

Dia juga memastikan, proses penyalurannya juga sesuai peruntukannya sebagaimana ditetapkan pemerintah, baik BBM subsidi maupun non subsidi.

“Sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan BBM subsidi sesuai kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini BPH Migas,” tambah dia.

Dia juga menambahkan Pertamina tidak menoleransi lembaga penyalur yang melanggar ketentuan dan melakukan kecurangan dalam pelayanan kepada konsumen.

Apabila ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi lebih lanjut dan bisa sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kemampuan APBN kami paling hanya bisa di dua zona. Sisa delapan zonanya itu harus dilakukan oleh investor

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melibatkan investor dalam pengembangan Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, guna mempercepat peningkatan produksi dan mendukung target swasembada garam nasional.

Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita di Jakarta, Kamis, mengatakan pengembangan kawasan industri garam membutuhkan dukungan berbagai pihak, karena pemerintah tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan secara mandiri.

Dia menyampaikan pengembangan kawasan industri garam di Rote Ndao dirancang dalam beberapa zona produksi.

KKP menyebut kemampuan pembiayaan pemerintah melalui APBN hanya mencakup sebagian zona, sementara sisanya memerlukan investasi dari pihak swasta.

"Pengembangan kawasan industri Rote itu kan tidak mungkin pemerintah semua. Kemampuan APBN kami paling hanya bisa di dua zona. Sisa delapan zonanya itu harus dilakukan oleh investor," kata Frista dalam Gelar Wicara Bincang Bahari bertajuk 'Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional'.

Menurut dia, keterlibatan investor dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur produksi, fasilitas pengolahan, serta penerapan teknologi yang dibutuhkan guna meningkatkan kapasitas dan kualitas garam nasional.

Kebutuhan garam nasional yang besar, termasuk untuk sektor industri, menuntut peningkatan produksi secara signifikan.

Kapasitas produksi yang ada saat ini dinilai belum mencukupi apabila hanya mengandalkan satu badan usaha.

Pengembangan teknologi produksi juga menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan produksi garam. Teknologi dinilai mampu membantu mengatasi keterbatasan kapasitas serta meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil produksi.

KKP menilai sinergi antara pemerintah, BUMN, pelaku usaha, dan investor swasta menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan sentra industri garam dan memperkuat rantai pasok nasional.

"Saya juga pikir PT Garam juga tidak mungkin melakukan semuanya untuk memenuhi kebutuhan (konsumsi garam) 5 juta ton per tahun, butuh banyak (investor) dan PT Garam mungkin juga berat," ucapnya.

Lebih lanjut Frista menjelaskan Rote dipilih sebagai sentra industri pergaraman nasional karena memiliki keunggulan di antaranya periode panas lebih panjang dan kualitas air laut yang mendukung produksi garam berkualitas tinggi dibanding sejumlah sentra lainnya.

Kawasan itu memiliki potensi pengembangan tambak seluas 10.000 hingga 13.000 hektare yang dirancang menjadi pusat produksi garam skala industri.

Pada tahap awal, pemerintah memulai pengembangan zona prioritas sebelum membuka peluang investasi untuk memperluas kapasitas produksi kawasan tersebut.

Target produktivitas kawasan dirancang mencapai 200 ton per hektare guna mendukung peningkatan pasokan garam industri nasional.

Dengan pengembangan penuh, kawasan ini diproyeksikan menghasilkan ratusan ribu ton garam per tahun untuk mengurangi ketergantungan impor.

Ia menambahkan modeling kawasan Rote juga akan mengintegrasikan teknologi produksi guna meningkatkan efisiensi dan menjaga standar kualitas industri.

Melalui kolaborasi tersebut, KKP berharap target swasembada garam dapat tercapai sesuai rencana di 2027, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan

"Nah, ini penting kita menggandeng investor-investor lain terutama pihak-pihak swasta untuk sama-sama mewujudkan swasembada garam ini," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT Pertamina Patra Niaga Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menyatakan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur terhambat karena cuaca buruk dalam beberapa pekan terakhir.

"Kondisi cuaca ekstrem menyebabkan aktivitas pelayaran pengangkut BBM dari Kupang ke wilayah kepulauan mengalami penundaan," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi dalam keterangan di Kupang, Sabtu (24/1) dikutip dari Antara.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan penyebab pemadaman listrik di Kabupaten Rote Ndao karena alasan pasokan BBM untuk PLN di wilayah itu terhambat karena cuaca buruk.

Ahad menjelaskan bahwa cuaca buruk sejak 13 Januari 2026 mengakibatkan diterbitkannya edaran larangan berlayar oleh KSOP Kupang sehingga distribusi energi ke beberapa wilayah tidak dapat dilakukan secara optimal.

"Imbas keterbatasan pasokan BBM untuk pembangkit listrik, sempat dilakukan pemadaman dari PLN," ujar dia.

Namun untuk mencegah tidak beroperasinya SPBU di Rote Ndao, seluruh SPBU di Kabupaten Rote Ndao tetap beroperasi dengan menggunakan genset dari pagi hingga sore hari guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Ahad menambahkan, Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan penyesuaian penyaluran SPBU kepada masyarakat sejak Kamis (22/1) dengan pertimbangan untuk menjaga stok sembari menunggu update dari KSOP terkait izin berlayar kapal.

"Koordinasi dengan KSOP dan BMKG Rote Ndao terkait kendala cuaca buruk juga telah dilaksanakan untuk update berkala terkait persetujuan berlayar mengingat potensi kondisi stok kritis BBM di Pulau Rote," ujar dia.

Lebih lanjut, kata dia, Terminal BBM Tenau sebagai supply point telah mengajukan permohonan prioritas sandar dan loading untuk kapal tujuan wilayah Rote Ndao, termasuk Sabu Raijua.

Koordinasi dengan Pemkab Rote Ndao dan APH pun dilaksanakan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan seperti pelangsir dan melakukan blokir nopol bagi kendaraan yang terindikasi pelangsir.

"Terakhir seluruh SPBU telah diarahkan untuk menyalurkan BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengutamakan penjualan kepada kendaraan," tambah dia.Ahad menambahkan Pertamina Patra Niaga dalam praktiknya selalu memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.

Dalam proses distribusi, Pertamina masif melaksanakan pemantauan di lapangan sebagai upaya memastikan stok mencukupi, termasuk koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan distribusi.

Selanjutnya Pertamina Patra Niaga terus melakukan koordinasi intensif dengan KSOP, BMKG, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk percepatan distribusi setelah kondisi cuaca memungkinkan.

Selain itu, penyesuaian penyaluran BBM dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok dan mencegah terjadinya kondisi kritis.

Kawasan sentra garam di Rote Ndao muncul sebagai harapan baru dalam pergaraman nasional

Jakarta (ANTARA) - Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada garam impor. Produksi nasional rata-rata hanya berkisar 1 juta–2 juta ton per tahun, angka yang sangat dipengaruhi anomali cuaca.

Sementara itu, kebutuhan garam dalam negeri mencapai 4,5 juta–5 juta ton setiap tahun. Ketimpangan ini membuat Indonesia harus menutup kekurangan dengan impor sekitar 2,5 juta–3 juta ton, terutama untuk kebutuhan industri yang mensyaratkan kualitas tinggi.

Garam bukan hanya pelengkap di dapur. Komoditas ini juga merupakan bahan baku industri pangan, kosmetik, tekstil, farmasi, kimia, hingga pengeboran minyak.

Salah satu persoalan utama mengapa Indonesia masih bergantung pada impor adalah kualitas garam lokal. Sebagian besar garam rakyat hanya memiliki kadar Natrium klorida atau NaCl maksimal 94 persen, sementara standar industri mensyaratkan minimal 97 persen.

Selain kualitas, faktor cuaca juga menjadi penentu. Petambak garam di Indonesia sangat bergantung pada sinar matahari untuk proses penguapan.

Pada 2025, misalnya, curah hujan tinggi dan musim kemarau yang singkat menyebabkan produksi anjlok hingga 50 persen, hanya sekitar 1 juta ton per 2 Desember 2025.

Kebergantungan pada cuaca membuat produksi garam tidak menentu dari tahun ke tahun.

Meski penuh tantangan, garam tetap menjadi denyut ekonomi di sejumlah daerah. Catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2024 menunjukkan 10 provinsi menjadi produsen utama pergaraman Indonesia.

Jawa Timur menjadi provinsi penghasil garam terbesar dengan 863.332 ton, disusul Jawa Tengah 536.613 ton dan Jawa Barat 211.044 ton. Nusa Tenggara Barat menambah 41.866 ton, Sulawesi Selatan 30.099 ton, sementara NTT menyumbang 15.794 ton.

Namun, angka tersebut masih belum cukup untuk menutup kebutuhan nasional. Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan sentra-sentra produksi baru sekaligus memperkuat tambak yang sudah ada.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada Maret 2025. Regulasi ini menjadi landasan ambisi swasembada garam pada 2027.

Harapan baru dari Rote Ndao

Salah satu proyek besar untuk mencapai swasembada adalah pengembangan kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan pemerintah telah memulai pembangunan tambak baru beserta infrastruktur pendukungnya, dengan target mulai berproduksi pada Maret 2026.

Pemerintah menyiapkan 10 ribu hektare lahan dengan target produksi 2 juta ton per tahun. Kawasan ini juga akan dilengkapi pabrik pemurnian atau washing plant untuk memastikan kualitas garam sesuai standar industri.

Koswara menyatakan NTT dipilih karena memiliki iklim ideal dengan enam hingga tujuh bulan musim kemarau per tahun. Rote Ndao bahkan dinilai memiliki karakter geografis mirip dengan lokasi tambak garam kelas dunia seperti Dampier, Australia.

Selain ekstensifikasi di Rote Ndao, KKP juga fokus pada intensifikasi tambak yang sudah ada.

Program intensifikasi difokuskan di Indramayu, Cirebon, Pati, dan Sabu Raijua melalui revitalisasi tambak, perbaikan saluran air, pembangunan gudang penyimpanan, serta pemberian sarana prasarana guna meningkatkan produksi.

KKP juga membangun gudang berkapasitas 2.000–7.000 ton agar garam rakyat bisa disimpan dengan baik dan kualitasnya terjaga. Kemudian, perbaikan saluran air dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kualitas air laut di Pantura Jawa yang kerap terkendala sedimentasi.

Selain infrastruktur, KKP mulai memperkenalkan teknologi tepat guna. Salah satunya adalah penggunaan geomembran untuk mempercepat proses evaporasi.

KKP juga mulai mengembangkan teknologi sea water reverse osmosis (SWRO) yang mampu menghasilkan garam langsung dari air laut dengan kadar NaCl tinggi.

Dengan inovasi ini, pemerintah berharap kualitas garam rakyat bisa meningkat hingga kadar NaCl di angka 97 persen, sesuai kebutuhan industri. Teknologi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tambak hingga 30 persen.

Langkah penting lain adalah penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) cara produksi garam bahan baku yang baik melalui metode evaporasi terbuka.

Standar ini mencakup prinsip pengendapan bertingkat, pengelolaan lahan dan air, serta panen terstandardisasi.

Produksi garam bahan baku yang terstandardisasi ini diyakini dapat menjadi solusi karena selama ini produksi garam rakyat dilakukan secara manual dan individual sehingga kualitasnya beragam.

Dengan adanya SNI, pemerintah berharap produksi garam rakyat bisa seragam memiliki kualitas K1, artinya kadar NaCl minimal 97 persen dan memenuhi standar industri.

KKP juga melakukan sertifikasi petambak, termasuk calon petambak di Rote Ndao. Sertifikasi ini memastikan petambak memiliki keahlian untuk menghasilkan garam sesuai kebutuhan industri.

Mengejar swasembada

Meski dasar hukum sudah jelas melalui Perpres 17/2025, ambisi swasembada garam tidak bisa hanya berhenti di atas kertas.

Upaya menyeluruh dari hulu hingga hilir mutlak diperlukan untuk mewujudkan swasembada garam. Di sisi hulu, misalnya, petambak harus dibekali pelatihan dan dukungan agar mampu menghasilkan garam berkualitas sesuai standar industri.

Bantuan sarana produksi, teknologi, serta pendampingan penyuluh menjadi kunci agar garam rakyat tidak lagi berhenti di pasar konsumsi, tetapi bisa menembus kebutuhan industri dengan kadar NaCl minimal 97 persen.

Sementara itu, di sisi hilir, kebijakan yang dibutuhkan mencakup pemberian insentif bagi industri agar menyerap garam lokal, pembangunan fasilitas pemurnian, serta penyediaan gudang penyimpanan berkapasitas besar.

Langkah-langkah ini akan memastikan garam rakyat tetap terjaga kualitasnya dan memiliki jalur distribusi yang jelas menuju pasar industri.

Namun, tantangan lain muncul dari biaya logistik. Garam dari wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur, membutuhkan ongkos pengiriman lebih mahal ke pusat industri di Jawa.

Tanpa solusi konkret, industri bisa saja tetap memilih impor yang lebih murah dan dianggap lebih rasional.

Karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri yang menyerap garam dalam negeri. Kepastian pasar akan mendorong petambak meningkatkan produksi sekaligus menyejahterakan mereka.

Kawasan sentra garam di Rote Ndao muncul sebagai harapan baru dalam pergaraman nasional. Jika digarap dengan pendekatan modern, kawasan ini berpotensi besar mengurangi ketergantungan impor sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi di desa-desa.

Rote Ndao, dengan iklim kemarau panjang dan karakter geografis yang mirip lokasi tambak kelas dunia, bisa menjadi motor penggerak swasembada garam.

Namun, semua itu tidak akan berarti tanpa upaya menyeluruh. Swasembada tidak boleh berhenti sebagai jargon tahunan.

Target 2027 harus diwujudkan dengan kerja nyata: memperkuat produksi di hulu, meningkatkan kualitas melalui teknologi dan standar, serta memastikan garam rakyat terserap industri dengan harga yang adil.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan strategi untuk mencapai target swasembada garam pada 2027.

Swasembada garam ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Awalnya Direktur Sumber Daya Kelautan Frista Yorhanita mengatakan produksi garam nasional saat ini hanya sejumlah 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan garam untuk konsumsi maupun industri mencapai 4,5 juta hingga 5 juta ton per tahun.

"Saat ini memang harus kita akui bahwa kita masih melakukan impor garam terutama untuk kebutuhan garam industri, baik itu untuk industri CAP (Chlor Alkali Plant/industri kimia dasar), aneka pangan, maupun farmasi," ujar Frista dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

"Sehingga memang kita masih perlu melakukan impor sebesar sekitar 2,6 sampai dengan 3 juta ton per tahunnya," tambahnya.

Dengan begitu, KKP saat ini sedang memfokuskan dua program untuk mencapai swasembada garam pada 2027, yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi adalah bagaimana meningkatkan produksi dari sentra-sentra garam yang memang sudah existing ada selama ini. Sementara itu, ekstensifikasi adalah melakukan pembukaan lahan baru untuk mengembangkan tambak garam baru.

"Untuk tahun 2025 ini ada dua program yang kami fokuskan. Yang pertama adalah intensifikasi dan ekstensifikasi," ujar Frista.

Pada 2025, program intensifikasi dilakukan di Indramayu, Cirebon, Pati, dan Sabu Raijua, sedangkan untuk ekstensifikasi dilakukan di Kabupaten Rote Ndao.

"Untuk ekstensifikasi tadi saya sampaikan kita sudah melakukan pembangunan atau pembukaan tambak baru. Kita mulai membangun dari membangun pond-pond nya, pond 0 sampai dengan pond 4. Kemudian meja kristal. Kemudian juga kita bangun fasilitas pendukungnya seperti gudang, perkantoran untuk apa? Ini untuk nanti di 2026 kita harapkan sudah mulai berproduksi garam dari Rote Ndao ini," ujarnya.

Selain itu, upaya lainnya untuk mencapai swasembada garam adalah dengan peningkatan produksi pada tambak-tambak garam yang berada di Pantai Utara Jawa (Pantura).

Saat ini, rata-rata produksi di kawasan tersebut masih sebanyak 100-120 ton per hektare sehingga diharapkan bisa meningkat 30 persen menjadi 120-150 ton per hektare pada tahun depan.

Frista juga mengungkap capaian produksi garam per 2 Desember 2025, baik dari tambak rakyat maupun pelaku usaha menghasilkan garam sebanyak 1.009.845 ton per tahun.

"Jadi memang ini mengalami penurunan karena memang faktor cuaca, bahwa memang tahun ini cuaca lebih dominan pada hujan sehingga ini sangat mempengaruhi proses pembentukan garam kemudian di 2025," jelas Frista.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sertifikasi hak tanah atas 9 pulau kecil di Indonesia sepanjang tahun ini.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DJPK KKP Ahmad Aris mengatakan sertifikasi dilakukan di pulau-pulau kecil terluar di Indonesia yang berpotensi dikembangkan secara ekonomi dan melibatkan masyarakat.

"Kita juga melakukan sertifikasi hak tanah di pulau-pulau kecil. Terutama pulau-pulau kecil terluar seluruh Indonesia dan pulau-pulau kecil yang potensial untuk dikembangkan secara ekonomi dan melibatkan masyarakat," ujar Aris dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).

Selain itu, Aris menegaskan sertifikasi dilakukan untuk mengamankan pulau-pulau kecil di Indonesia, salah satunya Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat.

"Sertifikasi itu untuk lahannya KKP dalam rangka mengamankan pulau-pulau kecil. Jadi contoh yang 9 (pulau kecil) tahun ini itu posisinya di Balabalakan itu dekat dengan ibu kota negara yang baru (IKN)," tambahnya.

Kemudian, dalam proses pengembangan sertifikasi tahap pertama sebesar 1.000 hektare (ha), seperti di lokasi tambak garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur terdapat kolaborasi dalam penggunaan lahan.

Kolaborasi penggunaan lahan sebanyak 500 ha untuk masyarakat, 200 ha untuk pemerintah daerah (pemda), dan 300 hektare untuk KKP.

"Di situ ada kolaborasi di dalam penggunaan lahan supaya kegiatan ekonomi yang dilakukan di samping memberikan manfaat kepada negara nasional juga pemda dan masyarakat," jelas Aris.

Lebih lanjut, Aris juga menyebut KKP terus mendorong untuk semua pulau-pulau kecil di Indonesia untuk bisa disertifikasi dan selanjutnya akan dicarikan investor dari luar negeri.

"Begitu dikerjasamakan di situ ada negara, ada masyarakat, tapi KKP yang mencari investor," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Di ujung selatan Indonesia, tepat di perbatasan dengan perairan Australia, terbentang sebuah pulau kecil yang kini memegang harapan besar bagi kemandirian garam nasional. Namanya Rote Ndao, kabupaten terluar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini dikenal karena keindahan lautnya. Kini, pemerintah menetapkannya sebagai jantung baru industri garam nasional.

Lewat proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), Rote Ndao disiapkan menjadi sentra produksi garam modern terbesar di Indonesia. Dari pulau yang berangin laut stabil, sinar matahari berlimpah, dan curah hujan rendah inilah, pemerintah menaruh harapan besar untuk mengakhiri ketergantungan impor garam dan mencapai swasembada pada tahun 2027 mendatang.

Tambak garam di Rote bukanlah proyek biasa. Luas total lahannya mencapai 13.869 hektare, terbagi dalam 10 zona berdasarkan topografi dan morfologi wilayah. Tahap pembangunan dilakukan bertahap selama tiga tahun. Tahap pertama dimulai tahun 2025 dengan luas 1.193 hektare dan anggaran Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan berjalan tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga pada 2027 mencakup 3.135 hektare. Total investasi proyek ini mencapai Rp2 triliun, di luar pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan proyek ini didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto.

"(Anggaran) sementara kita siapkan Rp2 triliun, 2 tahun ini. Nggak ada masalah, kita didukung presiden. Rp2 triliun itu khusus diberikan oleh presiden (di luar pagu KKP)," kata Trenggono saat peluncuran K-SIGN di Rote Ndao, NTT, Selasa (3/6/2025).

Trenggono menjelaskan, tahap awal pembangunan diharapkan rampung pada akhir 2025 dan produksi perdana dijadwalkan dimulai pada Maret 2026.

"Pembangunan (tahap 1) tahun ini seharusnya selesai, sehingga awal 2026, bulan Maret, harus sudah produksi," ujarnya.

Kualitas Setara Australia

Adapun proyek ini digadang menjadi tonggak kemandirian industri garam nasional. Dengan luasan mencapai 13.869 hektare, K-SIGN ditargetkan memproduksi 2,6 juta ton garam per tahun, bahkan berpotensi mencapai 3 juta ton. Trenggono menegaskan, kualitas garam dari Rote akan setara dengan garam premium asal Dampier, Australia Barat, salah satu penghasil garam terbaik di dunia.

Ia mengungkapkan, hasil uji laboratorium menunjukkan air laut di Rote Ndao memiliki salinitas sangat tinggi dan bebas dari logam berat seperti kadmium, merkuri, maupun timbal.

"Air yang ada di danau itu sudah dicek oleh Pak Dirjen (Pengelolaan Kelautan KKP). Hasil laboratoriumnya sangat bagus, kandungan besinya nol, lalu mineral lain-lain, logam-logam juga nol. Jadi sangat bagus. Sehingga dengan demikian kita meyakini ini setara dengan Dampier, setara dengan Australia. Karena kalau kita tarik garis lurus, sama ini satu garis dengan Dampier," tutur dia.

Kondisi geografis Rote yang sejajar dengan Dampier, membuatnya memiliki karakter perairan yang hampir sama. Pemerintah pun optimistis kualitas garam dari kawasan ini bisa langsung diserap industri, terutama untuk kebutuhan garam industri dan farmasi.

Dua Teluk, Satu Misi

Secara lokasi, kawasan tambak garam tahap pertama dibangun di lahan yang diapit dua teluk besar di pesisir selatan Rote. Dari kedua teluk itulah air laut akan dialirkan ke tambak untuk melalui proses penguapan alami hingga terbentuk kristal garam putih.

Dengan kondisi iklim kering dan sinar matahari yang konsisten sepanjang tahun, Rote dinilai sebagai lokasi paling ideal di Indonesia untuk membangun tambak garam berskala industri. Proyek K-SIGN sendiri tidak hanya membangun tambak, tetapi juga ekosistem industri garam modern dari hulu ke hilir. Pemerintah merancang kawasan ini sebagai model rantai pasok nasional, mulai dari pengumpulan air laut, penguatan, pemekatan, panen, hingga pengemasan dan distribusi.

"Ini bukan hanya soal garam, tapi juga tentang kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan industri. Dari pulau kecil di ujung selatan negeri, Indonesia bisa bangkit sebagai negara produsen garam industri kelas dunia," kata Trenggono.

Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Keterlibatan PT Garam

Dalam skema besar K-SIGN, PT Garam ditunjuk sebagai BUMN penggerak utama. Trenggono menjelaskan, pemerintah hanya berperan di sisi produksi hulu, sementara PT Garam akan menjadi pengelola di hilir.

"PT Garam harus berperan di sini, karena pemerintah tidak bisa berperan sebagai pelaku. Kita produksi di hulu, kemudian kita serahkan kepada PT Garam di hilirnya," jelas Trenggono.

Sementara itu, Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose menyampaikan bahwa perusahaan kini fokus membangun infrastruktur pendukung seperti dermaga di kawasan industri untuk memudahkan proses pengangkutan garam.

"Kita siapkan proses produksi yang cepat, termasuk packaging dan hilirisasi, sehingga garam yang keluar dari Rote ada yang berupa bahan baku maupun garam olahan yang siap dipakai," kata Abraham dalam Danantara BUMN Perfomance di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Tahap pertama pembangunan dilakukan di lahan seluas 1.100 hektare, dengan rencana perluasan hingga 2.500 hektare. Abraham menuturkan, PT Garam akan menggunakan teknologi pengolahan yang menyesuaikan kondisi alam Rote.

"Teknologi yang digunakan saat ini, bisa dikatakan teknologi yang sudah ada, di mana ada air laut yang masuk di selat dan membentuk satu yang secara natural menghasilkan garam. Itu bisa dikatakan lantai garam pertama yang kita akan alirkan ke meja kristal," jelasnya.

Garam, Lapangan Kerja, dan Harapan Baru

Selain menopang industri, proyek ini juga menjadi sumber penghidupan baru bagi masyarakat Rote. Abraham memperkirakan, industri garam di kawasan ini akan menyerap 25 hingga 26 ribu tenaga kerja, dan bisa mencapai 50 ribu orang pada masa panen.

"Pendapatan yang dihasilkan bisa dua sampai dua setengah kali UMR (upah minimum regional) di sana. PT Garam juga merangkul para petambak garam rakyat supaya bisa ikut mendukung swasembada garam nasional," kata dia.

Abraham menambahkan, jika produksi di lahan 13 ribu hektare berjalan penuh, nilai ekonomi yang dihasilkan dapat mencapai Rp3-4 triliun per tahun. Namun, tantangan tetap ada, terutama akibat perubahan iklim yang membuat pola musim sulit diprediksi.

"Namun Alhamdulillah, karena PT Garam punya ladang yang cukup luas dan dengan pola yang disesuaikan dengan cuaca, kita masih tetap bisa panen," ujarnya.

PT Garam pun berupaya menarik minat para investor untuk ikut bersama mengembangkan industri garam di tanah Air. Perusahaan tersebut juga hendak menggandeng pemerintah melalui Danantara untuk mendanai proyek sentra industri garam atau K-SIGN di Rote Ndao.

Abraham mengaku, pihaknya sudah menyiapkan proposal kepada Danantara untuk pengembangan Sentra Industri Garam Rote Ndao. Hal ini demi mempercepat proses menuju swasembada garam nasional.

"Tentunya campur tangan pemerintah, campur tangan negara kita perlukan," ucap dia.

Pada akhirnya, Sentra Industri Garam atau K-SIGN di Rote Ndao sangat penting. Pasalnya, kebutuhan garam nasional mencapai 5 juta ton - 5,5 juta ton per tahun. Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 17 Tahun 2025, Indonesia mesti mengurangi impor garam secara bertahap dan membangun industri garam yang mandiri.

Untuk mencapai swasembada garam, Indonesia mesti mampu memproduksi setidaknya 5,3 juta ton per tahun. Saat ini, Indonesia baru mampu memproduksi setengah dari angka tersebut. Maka dari itu, pengembangan Sentra Industri Garam atau K-SIGN di Rote Ndao perlu segera direalisasikan.

Harapan dari Selatan: Dari Rote untuk Negeri

Rote Ndao kini bukan lagi sekadar pulau di batas negeri. Dari hamparan tambak yang diapit dua teluk biru, Indonesia menanam harapan baru akan kemandirian. Ketika matahari memantul di atas kristal garam putih, di situlah tekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri semakin nyata. Dari ujung selatan negeri, Indonesia bersiap menjadi produsen garam industri kelas dunia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Program swasembada garam telah lama didengungkan. Pemerintah sejak lama berkeinginan untuk menyetop total impor garam baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri. Namun mimpi swasembada garam sirna sebab Indonesia masih tetap mengimpor garam terutama untuk kebutuhan industri.

Seperti diketahui, kebutuhan garam nasional rata-rata 4,5 juta ton sampai 4,7 juta ton per tahun. Angka itu mencakup kebutuhan garam konsumsi dan industri.

Adapun produksi garam nasional hanya sebesar 1,9 juta ton. Angka ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi. Sedangkan untuk kebutuhan garam industri seperti chlor alkali plant (CAP), aneka pangan, dan farmasi yang sebesar 2,8 juta ton masih harus impor.

Hal ini pun menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Prabowo yang sejak dilantik menargetkan swasembada pangan menginginkan juga garam bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Atas dasar itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) langsung menyiapkan pilot project agar Indonesia bisa berswasembada garam. Memasuki tahun 2025, KKP menyiapkan langkah strategis menuju pencapaian swasembada garam nasional seperti dukungan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, membuat KKP optimistis dapat mencapai target.

Sebagai langkah awal menuju swasembada garam, pemerintah menetapkan tidak mengimpor garam konsumsi di tahun 2025. Kebutuhan bahan baku garam nasional tahun 2024 dan 2025 adalah 4,9 juta ton dan diasumsikan meningkat 2,5% per tahun karena adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan sektor industri.

Rencana produksi dalam negeri tahun 2025 adalah 2,25 juta ton, jika ditambah sisa stok 836 ribu ton, maka pasokan garam lokal sudah memenuhi 63% dari total kebutuhan. Sisanya tentu menjadi peluang usaha yang besar dan menjanjikan bagi para produsen garam bahan baku, baik petambak garam rakyat maupun badan usaha.

Keseriusan Prabowo menargetkan Indonesia bisa berswasembada garam akhirnya terbukti. Pada 27 Maret 2025, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Garam Nasional. Aturan ini menggantikan Perpres 126 Tahun 2022.

Terbitnya perpres ini pun diapresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Trenggono bahkan berani menargetkan swasembada garam bisa tercapai pada 2027 mendatang.

"Presiden punya program swasembada garam masuk dalam salah satunya, kita teliti dan paham betul harusnya bisa kita lakukan itu, Presiden kita ajukan dan presiden minta agar bisa swasembada. Saya sampaikan ke beliau akhir 2027 harusnya sudah bisa," ungkap Trenggono dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, dikutip Kamis (6/11/2025).

Hadirnya Perpres 17 Tahun 2025 tidak sebatas untuk mewujudkan swasembada garam nasional, melainkan meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri, serta melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

"Karena kita lihat garam konsumsi dari masyarakat itu tak ada isu, itu garam konsumsi biasa. Yang menjadi isu untuk industri aneka pangan, CAP seperti industri kaca dan garam untuk kepentingan farmasi itu memiliki kriteria dan syarat (serta) kualitas yang ketat. Lalu kita bikin ini masa tidak bisa jadi ini yang harus dibangun," imbuhnya.

Fokus pemerintah di tahun 2025 dalam mewujudkan swasembada garam, yakni memperkuat produksi Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang tersebar di 10 provinsi Indonesia, melalui skema intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun wilayah SEGAR meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bali, DI Yogyakarta, dan Aceh.

Program intensifikasi menyasar lahan tambak garam yang sudah ada, melalui intervensi teknologi produksi serta penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman. Dari hasil pemetaan, terdapat total 13.100 hektare lahan tambak garam yang dapat dikonversi menjadi lahan intensifikasi dengan produktivitas 120 ton hingga 150 ton/hektare.

Sedangkan ekstensifikasi berupa pengembangan lahan tambak baru, maupun penyediaan lahan tambak untuk memproduksi garam. Pelaksanaan program tadi tidak semata dilakukan oleh pemerintah tapi juga bisa bekerja sama dengan entitas usaha maupun penanam modal.

Keunggulan program ekstensifikasi yakni waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan relatif singkat dibandingkan dengan pembangunan pabrik garam. Produktivitasnya pun tinggi, yaitu mencapai 150 ton hingga 220 ton/hektare.

Skema ekstensifikasi akan diimplementasikan KKP dengan membangun modeling garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun ini. Pemilihan NTT karena kondisi air lautnya baik, didukung iklim musim panas yang panjang sehingga cocok untuk memproduksi garam. Serta kemampuan masyarakat setempat untuk mengolah garam.

Di sana, KKP akan membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) tambak garam raksasa dibangun di atas lahan 1.193 hektare, bagian dari pengembangan tahap pertama. Total lahan yang akan dikembangkan sebesar 13.869 hektare.

Tahap pertama mencakup lahan seluas 1.193 hektare, dimulai pada tahun 2025 ini dengan anggaran sebesar Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan dilanjutkan pada tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga seluas 3.135 hektare di 2027. Jika sesuai rencana, pembangunan tahap awal rampung akhir 2025, dan produksi perdana dimulai Maret 2026.

"Kita sudah punya lokasi di Pulau Rote sangat bagus sekali di situ ada 'Danau Mati' air laut yang salinitasnya sangat tinggi. Kalau dikembangkan jadi industri besar bisa setahun dengan garam yang diproduksi Dampier (Dampier Salt) di Australia dan menurut perhitungan kita bisa desain itu 2 tahun sudah bisa produksi," tuturnya.

"(Kapasitas Produksi) bisa sampai 3,5 juta ton. Madura karena dia masih semi tradisional dan kualitas air laut tidak sebagus NTT, untuk konsumsi sudah cukup. Kalau di sana panasnya bisa sampai 8 bulan, kalau di Madura 6 bulan. Kalau dari lihat dari sisi kejernihan air laut wilayah NTT sudah bisa dilakukan," jelas Trenggono.

Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Lahan Tambak Garam Raksasa Rote Ndao

KKP sudah menemukan lahan 'raksasa' garam di Indonesia. Lokasinya di Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) tambak garam raksasa dibangun di atas lahan 1.193 hektare, bagian dari pengembangan tahap pertama.

Rote Ndao adalah pulau terluar dan paling selatan di Indonesia. Letaknya berbatasan langsung dengan perairan Australia. Perannya kini makin besar dengan ditunjuk sebagai pusat produksi garam nasional, bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027 mendatang.

Tambak garam di sini tidak main-main. K-SIGN akan dibangun di atas total lahan 13.869 hektare, yang dibagi menjadi 10 zona berdasarkan topografi dan morfologi wilayah. Proyek ini juga terbagi ke dalam tiga tahap pembangunan.

Tahap pertama mencakup lahan seluas 1.193 hektare, dimulai pada tahun 2025 ini dengan anggaran sebesar Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan dilanjutkan pada tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga seluas 3.135 hektare di 2027. Jika sesuai rencana, pembangunan tahap awal rampung akhir 2025, dan produksi perdana dimulai Maret 2026. Potensi garam bisa mencapai 3,5 juta ton.

"Jadi kurang lebih kalau ada 10.000 hektare disana bisa dipenuhi sekitar 2 juta ton kebutuhannya," sebut Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), A Koswara dalam World Food Day.

Dia menambahkan, KKP turut membuat pilot project yang nanti dapat dikembangkan di kawasan sentra garam nasional Rote Ndao. Dalam hal ini, lahan seluas 2.000 hektare di sentra garam ini akan diintegrasikan dengan sumber daya yang ada serta teknologi evaporasi dan teknologi pemurnian.

Dengan kombinasi sumber daya dan teknologi tersebut, garam yang diproduksi di sentra garam tersebut dapat memenuhi standar untuk industri yang memiliki tingkat kemurnian di atas 97%-98%.

Lebih lanjut, KKP menjalankan program intensifikasi garam dengan para petambak di empat kabupaten di pesisir Pantura dan Jawa Tengah. Pemerintah berusaha membenahi tata kelola produksi di masyarakat melalui perbaikan input produksi hingga pemasarannya.

"Jadi untuk intensifikasi ini target kita ada kenaikan sekitar 30% dari produk garam yang existing, sehingga antara modeling di Rote dengan intensifikasi di 4 kabupaten itu kurang lebih kita menargetkan sekitar 550.000 ton," pungkas dia.

Teknologi Juga Jadi Tombak Swasembada Garam 2027

Koswara mengungkapkan Indonesia juga dihadapkan oleh beberapa tantangan, diantaranya risiko gangguan cuaca. Sehingga dibutuhkan peran teknologi dalam mendorong swasembada garam.

"Dengan begitu, kebutuhan teknologi itu menjadi penting, karena dengan lahan yang terbatas mampu memproduksi dalam jumlah yang banyak," ujar dia.

Dia melanjutkan, perusahaan teknologi garam asal Jerman, K-UTEC Salt Technologies GmbH, telah bekerja sama dengan BUMN produsen garam, PT Garam, untuk meningkatkan salinitas air, sehingga dapat mempercepat proses produksi garam. Inovasi tersebut nantinya akan dikembangkan ke beberapa industri garam yang ada di Indonesia.

KKP juga akan mengadopsi teknologi evaporasi matahari. Teknologi ini cocok diterapkan di daerah timur Indonesia yang memiliki cuaca panas lebih panjang dan sumber daya air yang bagus. Teknologi ini juga diimplementasikan di Jawa seperti pesisir Pantura dan Madura.

Selain itu, KKP juga akan mengkonsolidasi lahan-lahan tambak garam existing untuk kemudian diperbaiki tata kelola produksinya. Program konsolidasi ini akan dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Swasembada Garam yang sekarang sedang disusun dan sudah ada izin untuk pembuatan regulasinya.

"Konsolidasi ini nanti akan ditingkatkan menjadi PSN, sehingga ada kepastian untuk pembiayaannya dan cara-cara keterlibatan swastanya lebih terjamin dasar hukumnya," kata dia.

Setelah konsolidasi lahan berhasil dilakukan, KKP akan menggandeng para petambak untuk mengelola lahan tersebut secara moderat. Dengan konsolidasi tersebut, produksi garam akan lebih homogen dan memiliki kualitas yang setara.

"Kalau masing-masing kan beda-beda. Beda kualitasnya, beda jumlahnya. Ini yang tidak masuk di dalam industrialisasi garam. Kalau kita konsolidasikan minimal 150 hektare, ini produksinya akan bagus dengan tingkat homogenitas yang bagus juga," tutup dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan program swasembada garam pada tahun 2027 mendatang. Pada saat itu, Indonesia tak lagi mengimpor garam baik untuk kebutuhan industri maupun konsumsi.

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan lebih dari 54.000 kilometer garis pantai atau menjadi negara dengan pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, ironisnya, negeri ini masih harus mengimpor garam dalam jumlah besar setiap tahun. Padahal, air laut yang menjadi bahan baku utama garam begitu melimpah dan tersedia di hampir semua wilayah pesisir.

Garam bukan sekadar bumbu dapur. Komoditas ini menjadi bahan baku penting dalam berbagai sektor industri, mulai dari pangan, farmasi, kosmetik, petrokimia, hingga pengeboran minyak.

Kebutuhan garam nasional saat ini sekitar 4,5 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, sekitar 3,7 juta ton dibutuhkan untuk industri dan sisanya untuk konsumsi rumah tangga. Indonesia sejauh ini sudah berhasil memenuhi kebutuhan garam konsumsi yang jumlahnya di kisaran 500 ribu ton hingga 700 ribu ton per tahun.

"Tetapi garam itu mungkin 70% masih impor khususnya adalah industri aneka pangan, farmasi dan CAP (Chlor Alkali Plant) itu 100% impor," ungkap Trenggono dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia dikutip Selasa (4/11/2025).

Produksi garam dalam negeri yang belum mampu mencukupi permintaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas mulai menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo Subianto berani mencanangkan program Swasembada Garam tahun 2027 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Garam Nasional. Aturan ini menggantikan Perpres 126 Tahun 2022.

"Presiden punya program swasembada garam masuk dalam salah satunya, kita teliti dan paham betul harusnya bisa kita lakukan itu, Presiden kita ajukan dan Presiden minta agar bisa swasembada. Saya sampaikan ke beliau akhir 2027 harusnya sudah bisa," bebernya.

"Karena kita lihat garam konsumsi dari masyarakat itu tak ada isu, itu garam konsumsi biasa. Yang menjadi isu untuk industri aneka pangan, CAP seperti industri kaca dan garam untuk kepentingan farmasi itu memiliki kriteria dan syarat (serta) kualitas yang ketat. Lalu kita bikin ini masa tidak bisa jadi ini yang harus dibangun," imbuhnya.

Hadirnya Perpres 17 Tahun 2025 tidak sebatas untuk mewujudkan swasembada garam nasional, melainkan meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri, serta melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

Fokus pemerintah di tahun 2025 dalam mewujudkan swasembada garam, yakni memperkuat produksi Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang tersebar di 10 provinsi Indonesia, melalui skema intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun wilayah SEGAR meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bali, DI Yogyakarta, dan Aceh.

Program intensifikasi menyasar lahan tambak garam yang sudah ada, melalui intervensi teknologi produksi serta penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman. Dari hasil pemetaan, terdapat total 13.100 hektare lahan tambak garam yang dapat dikonversi menjadi lahan intensifikasi dengan produktivitas 120 ton hingga 150 ton/hektare.

Sedangkan ekstensifikasi berupa pengembangan lahan tambak baru, maupun penyediaan lahan tambak untuk memproduksi garam. Pelaksanaan program tadi tidak semata dilakukan oleh pemerintah tapi juga bisa bekerja sama dengan entitas usaha maupun penanam modal.

Keunggulan program ekstensifikasi yakni waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan relatif singkat dibandingkan dengan pembangunan pabrik garam. Produktivitasnya pun tinggi, yaitu mencapai 150 ton hingga 220 ton/Ha.

Skema ekstensifikasi akan diimplementasikan KKP dengan membangun modeling garam di Nusa Tenggara Timur yaitu di Rote Ndao tahun ini. Pemilihan NTT karena kondisi air lautnya baik, didukung iklim musim panas yang panjang sehingga cocok untuk memproduksi garam. Serta kemampuan masyarakat setempat untuk mengolah garam.

"(Kapasitas Produksi) bisa sampai 3,5 juta ton," sebutnya.

Strategi lain yakni membangun pabrik garam yang dilengkapi teknologi vacuum salt. Produksi garam bisa dilakukan sepanjang tahun dan tidak lagi bergantung pada sinar matahari. Garam yang dihasilkan mengandung NaCL di atas 99%, dengan produktivitas tinggi mencapai 220 ribu ton per tahun.

Diharapkan dengan sejumlah strategi yang disiapkan bisa menekan tantangan di lapangan seperti perubahan iklim, yang berdampak pada salinitas dan produksi garam, serta kurangnya infrastruktur dan teknologi modern dalam proses pemenuhan kebutuhan garam.

Foto: Penampakan calon tambak garam raksasa RI di Rote Ndao, NTT. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Penampakan calon tambak garam raksasa RI di Rote Ndao, NTT. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

'Danau Laut Mati' Rote Ndao Jadi Penopang Swasembada Garam 2027

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak awal tahun mulai membidik beberapa lokasi untuk membangun sentra produksi garam Indonesia. Selain berharap pada Pulau Madura, KKP akhirnya menemukan lahan 'raksasa' garam di Indonesia. Lokasinya di Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) tambak garam raksasa dibangun di atas lahan 1.193 hektare, bagian dari pengembangan tahap pertama.

"Kita sudah punya lokasi di Pulau Rote sangat bagus sekali di situ ada 'Danau Mati' air laut yang salinitasnya sangat tinggi. Kalau dikembangkan jadi industri besar bisa setahun dengan garam yang diproduksi Dampier (Dampier Salt) di Australia dan menurut perhitungan kita bisa desain itu 2 tahun sudah bisa produksi," tutur Trenggono.

Rote Ndao bukan hanya kabupaten biasa, lokasinya berada di pulau terluar dan paling selatan di Indonesia. Letaknya berbatasan langsung dengan perairan Australia, dan kini ditunjuk sebagai pusat produksi garam nasional, bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027 mendatang.

Tambak garam di sini tidak main-main. K-SIGN akan dibangun di atas total lahan 13.869 hektare, yang dibagi menjadi 10 zona berdasarkan topografi dan morfologi wilayah. Proyek ini juga terbagi ke dalam tiga tahap pembangunan.

Tahap pertama mencakup lahan seluas 1.193 hektare, dimulai pada tahun 2025 ini dengan anggaran sebesar Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan dilanjutkan pada tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga seluas 3.135 hektare di 2027. Jika sesuai rencana, pembangunan tahap awal rampung akhir 2025, dan produksi perdana dimulai Maret 2026.

"(Kapasitas Produksi) bisa sampai 3,5 juta ton. Madura karena dia masih semi tradisional dan kualitas air laut tidak sebagus NTT, untuk konsumsi sudah cukup. Kalau di sana panasnya bisa sampai 8 bulan, kalau di Madura 6 bulan. Kalau dari lihat dari sisi kejernihan air laut wilayah NTT sudah bisa dilakukan," jelas Trenggono.

Sementara di kesempatan berbeda, Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose mengatakan dengan dibukanya lahan K-SIGN Rote Ndao maka produksi garam di 2027 diperkirakan mencapai 5 juta ton. Selain Rote Ndao, PT Garam juga akan terus menggenjot produksi garam dengan cara mempercepat digitalisasi tambak, mekanisasi proses, serta peningkatan utilitas pabrik. Termasuk pembangunan Pabrik Segoromadu 2 dengan kapasitas 80.000 ton per tahun untuk memperkuat rantai pasok garam industri nasional.

Lalu PT Garam juga akan melakukan ekstensifikasi dan optimalisasi aset yang dilakukan dengan optimalisasi lahan eksisting di Bipolo (NTT). PT Garam memperkenalkan penerapan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) di Manyar, Gresik, guna meningkatkan efisiensi dan kualitas.

"Transformasi ini bukan sekadar wacana, melainkan kerja nyata agar garam Indonesia mandiri, berkualitas dunia, dan berdaya saing global," tegas Abraham.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pakar Kelautan dan Perikanan IPB, Surya Gentha menyatakan, kawasan Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi besar untuk menjadi penghasil garam utama di Tanah Air. Hal ini didukung oleh sejumlah keunggulan yang dimiliki oleh kawasan tersebut.

Menurut Surya, Rote diberkahi oleh curah hujan yang tinggi dan tanah yang berlumpur, sehingga cocok untuk penerapan evaporasi dalam proses pembuatan garam. Selain curah hujan yang tinggi, intensitas sinar matahari di sana juga cukup panjang, sehingga ideal untuk menambak garam. Rote juga dinilai memiliki kelebihan seperti ketersediaan lahan yang luas. Terlebih, kadar salinitas di sana juga tergolong tinggi.

"Kadar salinitasnya juga tinggi. Karena tadi kan dia di daerah selatan itu ada laut sawu di situ, kemudian ada laut timur yang dari Australia itu juga menjadi tinggi," ujar Surya dalam World Food Day, dikutip Kamis (23/10/2025).

Dengan sejumlah keunggulan tadi, pemerintah akhirnya menjadi Rote Ndao sebagai Sentra Garam Nasional. Pada tahap pertama, Sentra Garam Nasional di Rote memiliki luas sekitar 2.000 hektare (Ha). Ke depannya, luas lahan sentra garam tersebut bisa ditambah hingga menjadi 10.000 Ha. Pemerintah juga terus mendorong investasi untuk meningkatkan kemampuan produksi di sentra garam tersebut.

Surya menambahkan, untuk memaksimalkan berbagai keunggulan yang dimiliki Sentra Garam Nasional Rote, pemerintah perlu fokus pada aspek infrastruktur. Upaya seperti perbaikan akses jalan serta fasilitas pendukung perlu dilakukan agar sentra garam tersebut dapat beroperasi lebih maksimal.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di kawasan Rote. Mengingat, kultur masyarakat NTT sangat berbeda dengan Pulau Jawa yang sudah terbiasa dihadapkan dengan industri garam.

Dengan demikian, investasi yang ditujukan di Sentra Garam Nasional Rote tidak cukup hanya untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas saja, melainkan juga pelatihan kepada para pekerja lokal di sana.

"Kemudian harus ada pendampingan intensif di sana. Nah kemudian juga harus ada aspek-aspek lingkungan yang juga mendukung," pungkas dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus berupaya mendorong investasi di industri garam nasional, terutama untuk pengembangan Sentra Garam Nasional di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Akan tetapi, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai pemerintah dalam meningkatkan investasi tersebut.

Pakar Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Surya Gentha menuturkan, kawasan Rote Ndao memiliki potensi alam yang melimpah. Misalnya, curah hujan cukup tinggi, luas lahan yang melimpah, dan kadar salinitas tinggi, sehingga cocok untuk dimanfaatkan sebagai tempat produksi garam.

"Kadar salinitasnya juga tinggi. Karena tadi kan dia di daerah selatan itu ada Laut Sawu di situ, kemudian ada Laut Timur yang dari Australia itu juga menjadi tinggi," ujar dia dalam program World Food Day, ditulis Kamis (23/10/2025).

Meski begitu, aspek infrastruktur masih menjadi tantangan di Rote Ndao yang harus diperhatikan pemerintah ketika mendatangkan investasi ke sana. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan perbaikan akses jalan dan fasilitas pendukung agar Sentra Garam Nasional Rote bisa beroperasi lebih maksimal.

Dalam rangka mengoptimalkan investasi di Sentra Garam Nasional Rote, pemerintah juga perlu memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebab, kultur masyarakat NTT sangat berbeda dengan Pulau Jawa yang sudah terbiasa berhadapan dengan industri garam.

Pada akhirnya, investasi di Sentra Garam Nasional Rote tidak cukup hanya untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas saja, melainkan juga pelatihan kepada para pekerja lokal di sana.

"Kemudian harus ada pendampingan intensif di sana. Nah kemudian juga harus ada aspek-aspek lingkungan yang juga mendukung," terang dia.

Surya juga berharap tambak-tambak yang dibangun di Sentra Garam Nasional Rote Ndao tidak mencederai konsep kearifan lingkungan sekitar.

Lebih lanjut, Surya menekankan pentingnya keseimbangan antara penerapan teknologi dengan kualitas SDM di Sentra Garam Nasional Rote. Jangan sampai kawasan tersebut mengadopsi teknologi maju, tetapi kualitas SDM nya belum memadai. Sebaliknya, jangan sampai kualitas SDM di sana bagus, namun teknologinya terbatas.

Di samping itu, Pemerintah juga diharapkan memberikan insentif yang menarik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Tujuannya agar mereka tertarik untuk masuk ke industri garam.

"Nah ini yang menjadi tantangan kita, dan kemudian tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk membangun kawasan industri garam dalam skala yang besar," pungkas dia.