Bisnis.com, CIREBON — Kawasan Rebana di Jawa Barat mencatat realisasi investasi sebesar Rp6,49 triliun pada Triwulan I 2026. Data tersebut bersumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan menunjukkan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Cirebon.

Kabupaten Cirebon mencatat realisasi investasi sebesar Rp1,449 triliun, diikuti Kabupaten Subang Rp1,387 triliun. Sementara itu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu masing-masing mencatat Rp996 miliar dan Rp993 miliar.

Kabupaten Sumedang membukukan Rp902 miliar, disusul Kabupaten Kuningan Rp506 miliar, serta Kota Cirebon sebesar Rp262 miliar.

Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana, Helmy Yahya, mengatakan capaian tersebut menunjukkan konsistensi arus investasi ke wilayah Rebana pada awal tahun ini.

"Realisasi investasi Triwulan I 2026 sebesar Rp6,49 triliun ini menunjukkan bahwa Kawasan Rebana tetap menjadi tujuan investasi yang menarik," ujar Helmi dalam unggahan di akun media sosial resmi BP Rebana.

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan infrastruktur dan pengembangan kawasan industri di sejumlah daerah. Ia menyebut sejumlah proyek yang telah berjalan menjadi faktor pendukung meningkatnya minat investor.

Berdasarkan data yang dihimpun, kontribusi terbesar berasal dari dua daerah utama, yakni Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Subang. Kedua wilayah ini mencatat nilai investasi di atas Rp1 triliun pada tiga bulan pertama 2026.

Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu berada pada kelompok menengah dengan realisasi yang hampir seimbang, masing-masing di kisaran Rp990 miliar. Sementara Kabupaten Sumedang mencatat Rp902 miliar.

Di sisi lain, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon mencatat nilai investasi di bawah Rp600 miliar. Kota Cirebon menjadi daerah dengan realisasi investasi terendah dalam periode tersebut.

Helmy mengatakan, setiap daerah di Kawasan Rebana memiliki karakteristik sektor unggulan yang berbeda, sehingga kontribusi investasi juga bervariasi.

"Setiap wilayah memiliki potensi masing-masing. Ada yang berbasis industri manufaktur, logistik, hingga pariwisata. Ini yang membentuk komposisi investasi di Kawasan Rebana," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan investasi sepanjang tahun 2026.

“Kami terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar realisasi investasi dapat terus meningkat di triwulan berikutnya,” kata Helmy.

Sebagai informasi, Kawasan Rebana merupakan salah satu proyek strategis di Jawa Barat yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan ini mencakup tujuh daerah, yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon.

Bisnis.com, CIREBON- Masyarakat pesisir Kabupaten Indramayu menyatakan penolakan terhadap rencana Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di kawasan pantai utara Jawa Barat.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu Juhadi Muhammad mengatakan, masyarakat pembudidaya tambak menggantungkan hidup dari lahan yang selama ini mereka kelola, termasuk di kawasan Perhutani.

Menurut dia, rencana revitalisasi dinilai berpotensi mengganggu sumber penghidupan tersebut.

“Kami menolak rencana revitalisasi karena berisiko menghilangkan mata pencaharian masyarakat pesisir yang sudah berlangsung lama,” kata Juhadi, Rabu (28/4/2026).

Ia menjelaskan, selama ini masyarakat tidak mempermasalahkan status lahan selama masih dapat dimanfaatkan untuk bekerja. Namun, rencana perubahan pengelolaan tambak dalam skala besar menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya akses terhadap lahan produktif.

Selain aspek ekonomi, masyarakat juga menyoroti potensi dampak lingkungan. Juhadi menyebut, perubahan struktur lahan akibat program tersebut dikhawatirkan memperparah banjir rob yang selama ini sudah terjadi di sejumlah wilayah pesisir.

“Penggalian tambak hingga kedalaman tertentu berpotensi memperburuk kondisi lingkungan. Kami khawatir dampaknya meluas hingga ke lahan pertanian di sekitar,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat lainnya menambahkan, penolakan tidak hanya didasarkan pada persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat pesisir secara keseluruhan.

Mereka mengkhawatirkan munculnya pengangguran dan kemiskinan baru jika lahan yang selama ini dikelola diambil alih.

Di sisi lain, Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan program revitalisasi tambak merupakan kebijakan pemerintah pusat yang memiliki landasan hukum. Pemerintah daerah, kata dia, tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program tersebut.

“Program ini merupakan kebijakan pusat. Kami tidak dalam posisi menolak atau menerima sepenuhnya,” kata Lucky.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah akan memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Menurut dia, ruang dialog tetap dibuka agar berbagai pandangan dapat disampaikan secara langsung kepada pihak terkait.

“Kami siap memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada kementerian maupun DPR RI,” ujarnya.

Lucky juga mengakui masih terdapat keterbatasan informasi terkait kondisi riil di lapangan, terutama mengenai lahan tambak yang masih produktif. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan verifikasi data secara bersama-sama.

“Perlu ada pendataan yang akurat, termasuk penentuan titik-titik lokasi yang terdampak program,” kata dia.

INDRAMAYU - Indramayu menjadi salah satu daerah yang berhasil masuk jajaran 5 besar kinerja terbaik pemerintah daerah se-Indonesia. Penghargaan bergengsi tersebut diberikan langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026, Indramayu peringkat ke-5 nasional. Penilaian ini berasal dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dari seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan penghargaan ini diberikan karena capaian kinerja yang unggul. Artinya, capaian ini bukan sekadar simbolik, tapi hasil dari pengukuran objektif, terstruktur dan berbasis indikator nyata. “Kinerja terbaik layak dapat penghargaan. Bupati Lucky memiliki kinerja terbaik dalam berbagai aspek. Karena itu, beliau layak menerima penghargaan ini,” ujarnya.

Bima mengatakan, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan indikator yang semakin ketat dan terukur.

Bupati Indramayu Lucky Hakim bersyukur dengan prestasi tersebut. Penghargaan tersebut bukan tentang dirinya melainkan hasil kerja keras seluruh pihak di Indramayu.

“Alhamdulillah, ini bukan capaian pribadi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat Indramayu,” kata Lucky.

Baginya, penghargaan ini adalah hasil kolaborasi, bukti kerja nyata, dan amanah yang harus dijaga. Penghargaan ini juga bukan garis finis melainkan titik awal untuk melangkah lebih jauh.

“Kami akan terus meningkatkan pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Masuknya Indramayu ke top 5 nasional menjadi sinyal kuat bahwa Indramayu mampu bersaing di level tertinggi dan siap menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang efektif.

Bisnis.com, CIREBON — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi musim kemarau 2026 di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) lebih awal dibandingkan daerah lainnya.

Kepala Stasiun Meteorologi Kertajati, Muhammad Syifaul Fuad, mengatakan awal kemarau diperkirakan terjadi pada akhir April hingga pertengahan Mei 2026. Sementara itu, puncak periode kering diproyeksikan berlangsung pada Agustus hingga September.

"Tahun ini ada kecenderungan kemarau datang lebih cepat dan durasinya lebih lama. Intensitas kekeringannya juga berpotensi lebih tinggi," ujarnya, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, wilayah Ciayumajakuning dinilai memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap kekurangan air, terutama pada sektor pertanian dan kebutuhan domestik.

Menurut Fuad, salah satu faktor yang memperkuat potensi kekeringan adalah kehadiran El Nino dengan intensitas lemah hingga sedang. Meski tidak berada pada kategori kuat, fenomena ini tetap berpengaruh terhadap distribusi hujan di Indonesia.

"El Nino menekan pembentukan awan hujan sehingga curah hujan cenderung menurun. Dampaknya akan terasa pada panjangnya periode kering,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Fuad, dapat berimbas langsung pada pola tanam petani. Ketersediaan air irigasi diperkirakan menurun jika tidak diantisipasi sejak awal. Ia menilai langkah mitigasi menjadi kunci untuk menekan risiko kerugian, terutama di wilayah sentra produksi pangan.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau mulai melakukan penghematan penggunaan air sejak masa peralihan musim. Air hujan yang masih turun dalam periode pancaroba disarankan untuk ditampung sebagai cadangan.

Selain itu, perbaikan instalasi air rumah tangga penting dilakukan guna mencegah kebocoran yang dapat mempercepat berkurangnya pasokan air.

“Upaya sederhana seperti menampung air hujan dan memperbaiki saluran air bisa membantu menjaga ketersediaan air selama kemarau,” ujar Fuad.

Saat ini, wilayah Cirebon masih berada dalam fase pancaroba. Pada periode ini, perubahan cuaca terjadi secara cepat dan sulit diprediksi. Suhu udara cenderung panas pada siang hari, namun hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam dengan intensitas sedang hingga lebat.

BMKG juga mengingatkan potensi cuaca ekstrem selama masa peralihan tersebut. Hujan singkat dapat disertai angin kencang, petir, bahkan hujan es dalam kondisi tertentu. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang mendadak, terutama bagi aktivitas di luar ruangan.

Bisnis.com, INDRAMAYU — Proyek pembangunan underpass di perlintasan kereta api Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ditargetkan mulai dikerjakan pada pertengahan Mei 2026.

Infrastruktur ini disiapkan sebagai solusi untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi akibat kondisi terowongan yang sempit dan tidak mampu menampung volume kendaraan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu, Ali Fikri, mengatakan proyek tersebut kini memasuki tahap administrasi berkas sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan.

"Jika tidak ada kendala, pembangunan underpass ini kemungkinan dimulai pertengahan Mei 2026. Saat ini masih dalam proses administrasi," ujar Ali Fikri, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan underpass ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Selama ini, kondisi terowongan yang sempit kerap menyebabkan kendaraan besar tersangkut dan memicu kemacetan panjang.

Menurut Ali, dukungan dari pemerintah daerah hingga pusat telah menguatkan rencana tersebut. Bupati Indramayu, Lucky Hakim, disebut telah menyatakan kesiapan terkait pembebasan lahan serta rekayasa lalu lintas selama proses pembangunan berlangsung.

"Nanti juga akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati, Gubernur Jawa Barat, dan Kementerian Perhubungan terkait bentuk kerja sama proyek ini," katanya.

Dinas Perhubungan, lanjut dia, akan berperan dalam mengatur lalu lintas selama pembangunan agar tidak menimbulkan kemacetan yang lebih parah. Rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan kondisi lapangan saat proyek berjalan.

Selain aspek teknis, proyek ini juga akan berdampak pada masyarakat sekitar. Berdasarkan data sementara, sekitar 20 rumah warga terdampak pembangunan underpass tersebut. Dari jumlah itu, tujuh rumah berdiri di atas lahan milik pribadi, sedangkan sisanya berada di lahan milik PT Kereta Api Indonesia.

"Sebagai langkah awal, tim gabungan bersama unsur pertanahan akan melakukan pengukuran lahan di lapangan. Setelah itu baru ditentukan besaran ganti rugi," ujar Ali.

Ia menambahkan, perubahan signifikan akan terjadi pada struktur jalan di kawasan tersebut. Jalan akan diperlebar masing-masing 15 meter ke arah kanan dan kiri, serta 50 meter ke arah utara dan selatan. Selain itu, jalur yang sebelumnya hanya satu lajur akan ditingkatkan menjadi dua lajur guna menambah kapasitas kendaraan.

Dari sisi ekonomi, proyek ini diharapkan memberi dampak positif bagi aktivitas perdagangan, khususnya di kawasan Pasar Jatibarang. Kelancaran arus kendaraan dinilai akan mempermudah distribusi barang dan mobilitas pedagang.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Daerah Jatibarang, Hedi Lubis, menyambut baik rencana pembangunan tersebut. Ia menilai keberadaan underpass akan mempercepat pergerakan barang dan pembeli.

"Kami sangat bersyukur jika pembangunan underpass ini segera dilaksanakan. Kalau sudah selesai, akses akan lebih lancar dan tentu membantu aktivitas ekonomi para pedagang," ujar Hedi.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang dinilai responsif terhadap persoalan kemacetan yang selama ini menjadi kendala utama di kawasan tersebut.

"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati karena proyek ini akan sangat membantu para pedagang dalam menjalankan usaha," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Penerbangan jemaah haji Kloter 1 asal Indramayu, Jawa Barat, melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka berlangsung lancar, tertib, dan sesuai jadwal.

Kelancaran tersebut didukung layanan terintegrasi dengan asrama haji, sehingga proses pemeriksaan telah dilakukan lebih awal di asrama dan membuat alur keberangkatan di bandara menjadi lebih cepat dan efisien.

Sebanyak 445 calon jemaah haji tiba di bandara sekitar pukul 07.00 WIB dan langsung diarahkan menuju boarding lounge tanpa antrean panjang. Setelah menunggu sebentar, para jemaah segera naik ke pesawat.

Penerbangan menggunakan Boeing 777 milik Saudia Airlines yang semula dijadwalkan berangkat pukul 09.00 WIB bahkan lepas landas lebih cepat pada pukul 08.52 WIB dengan On Time Performance (OTP) 100%.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT BIJB Ronald H. Sinaga menyatakan kelancaran proses keberangkatan tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

“Kami memastikan seluruh fasilitas dan alur pelayanan berjalan optimal. Dengan skema fast track dan kesiapan pesawat sejak awal, proses keberangkatan jemaah menjadi jauh lebih efisien, tentunya ini pun berkat sinergi dari seluruh stakeholder terkait,” ujarnya dalam rilis yang diterima bisnis.

General Manager (GM), Bandara Kertajati, Nuril Huda menambahkan bahwa pelayanan difokuskan pada kenyamanan jemaah.

“Fokus kami adalah pada pelayanan yang mementingkan kenyamanan jemaah, serta seluruh kesiapan operasional bandara, dan Alhamdulillah semuanya berjalan aman dan jemaah merasa nyaman,” jelasnya.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi yang hadir langsung di Bandara Kertajati untuk melepas keberangkatan jemaah turut mengapresiasi kelancaran proses keberangkatan dan berpesan langsung pada jemaah haji asal Indramayu.

“Kami dari pemerintah mengharapkan perjalanan Haji Bapak Ibu dapat berjalan dengan lancar dan semoga bapak ibu jadi haji yang mabrur. Tentunya, pelayanan yang cepat ini sangat membantu seluruh jemaah. Ini menunjukkan kesiapan Bandara Kertajati dalam mendukung operasional haji secara optimal,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Selly Andriany Gantina yang turut hadir dalam pelepasan menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan layanan di Bandara Kertajati.

“Kami melihat proses hari ini berjalan sangat baik, cepat, dan tertib. Ini menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji ke depan,” ujarnya.

Keberangkatan Kloter 1 asal Indramayu ini menjadi awal dari rangkaian operasional haji melalui Bandara Kertajati tahun ini, dengan harapan seluruh proses selanjutnya dapat berjalan sama lancarnya.

Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menjaga kualitas pelayanan hingga akhir masa operasional haji.

Selain itu, evaluasi berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan setiap aspek pelayanan semakin optimal pada musim haji berikutnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Penerbangan perdana jemaah haji Indonesia dijadwalkan berlangsung serentak pada Rabu, 22 April 2026, termasuk bagi jemaah asal Jawa Barat.

Tahun ini Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221.000 jemaah haji, dengan alokasi untuk Jawa Barat mencapai 29.643 orang yang terbagi dalam 68 kelompok terbang (kloter). Rinciannya, 28 kloter diberangkatkan melalui Embarkasi Bekasi dan 40 kloter dari Embarkasi Kertajati.

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat Boy Hari Novian menyatakan pelaksanaan haji 2026 menjadi momentum krusial karena untuk pertama kalinya sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Ini menjadi penyelenggaraan perdana. Kami berharap dukungan masyarakat agar pelayanan kepada jemaah, khususnya dari Jawa Barat, dapat berjalan optimal," katanya, Selasa (21/4/2026).

Seiring dimulainya operasional haji, Kemenhaj Jabar menekankan pentingnya kesiapan fisik jemaah. Istirahat yang cukup menjadi faktor utama agar jemaah tetap dalam kondisi prima saat memasuki asrama.

"Jemaah sebaiknya mengurangi aktivitas yang tidak mendesak, terutama menjelang keberangkatan. Fokus pada istirahat agar saat masuk asrama dalam kondisi fit," katanya.

Imbauan tersebut berlaku bagi seluruh jemaah yang akan masuk ke Asrama Haji Bekasi maupun Indramayu. Dengan kondisi fisik yang terjaga, diharapkan jemaah mampu menjalani seluruh rangkaian ibadah tanpa kendala berarti.

Jemaah mulai masuk asrama pada 21 April 2026, dengan kloter pertama masing-masing embarkasi diberangkatkan ke Madinah pada 22 April 2026. Kloter awal di Embarkasi Bekasi berasal dari Kota Bekasi, sementara di Kertajati berasal dari Kabupaten Indramayu.

Dari sisi operasional, penerimaan jemaah dilakukan di 2 embarkasi dengan standar layanan yang sama. Kemenhaj Jabar menerapkan skema one stop service, sehingga seluruh kebutuhan administrasi dan logistik jemaah diselesaikan dalam satu titik layanan setibanya di asrama.

"Setibanya di aula, seluruh kelengkapan langsung diberikan. Jemaah tidak perlu berpindah tempat," ujarnya.

Tahun ini juga ditandai dengan penerapan inovasi berupa aktivasi dan distribusi kartu Nusuk kepada jemaah sejak di asrama.

Untuk mengantisipasi kepadatan, jadwal keberangkatan diatur lebih terukur. Embarkasi Bekasi memberangkatkan satu kloter per hari (28 kloter), sedangkan Embarkasi Kertajati dua kloter per hari (40 kloter). Dukungan fasilitas akomodasi dinilai memadai sehingga potensi penumpukan dapat ditekan.

"Fasilitas penginapan dan layanan sudah mencukupi. Jika pun terjadi keterlambatan, tidak akan menimbulkan penumpukan," kata Boy.

Dengan skema tersebut, Kemenhaj Jabar optimistis seluruh rangkaian operasional haji 2026 dapat berjalan lancar dengan layanan yang lebih efisien dan terukur bagi jemaah.

Bisnis.com, BANDUNG - Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj)Jawa Barat meniadakan seluruh rangkaian seremonial pelepasan jemaah haji di embarkasi Jakarta-Bekasi dan Indramayu pada musim haji 2026. Kebijakan ini diambil untuk menekan risiko kelelahan jemaah yang kerap berujung pada gangguan kesehatan hingga ketinggalan kelompok terbang (kloter).

Kepala Kanwil Kemenhaj Jabar Boy Hari Novian menegaskan pelepasan cukup dilakukan di daerah asal tanpa seremoni tambahan di embarkasi.

"Di embarkasi Bekasi maupun Indramayu tidak ada lagi seremonial serah terima jemaah. Setibanya di asrama, jemaah langsung masuk proses penempatan dan administrasi," ucap Hari Novian dikutip Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, praktik seremoni berlarut mulai dari pengumpulan dini hari hingga perjalanan panjang ke asrama, telah berulang kali memicu kelelahan.

Dampaknya tidak sederhana: penurunan Hemoglobin (Hb), kebutuhan tindakan medis seperti transfusi, hingga kegagalan berangkat sesuai kloter.

"Setiap tahun pola ini berulang. Jemaah sudah kelelahan bahkan sebelum masuk asrama, sementara rangkaian ibadah di Tanah Suci menuntut kondisi fisik prima," kata Boy.

Kemenhaj Jabar juga meminta pemerintah kabupaten/kota menata ulang pola pelepasan agar tidak memakan waktu panjang dan tidak berdekatan dengan jadwal masuk asrama.

Aktivitas menerima tamu di rumah sebelum keberangkatan turut disorot sebagai faktor yang menggerus waktu istirahat jemaah.

Pengetatan ini berjalan seiring penurunan kuota haji Jawa Barat tahun ini menjadi 29.643 orang, turun 9.080 jemaah dibandingkan 2025.

Dengan ruang keberangkatan yang lebih terbatas, aspek kesiapan kesehatan dinilai makin krusial karena jemaah yang tidak memenuhi syarat medis berisiko tidak diberangkatkan.

Untuk operasional, jemaah dari Bekasi, Depok, Bogor, Karawang, Cianjur, Sukabumi (kabupaten/kota) diberangkatkan melalui asrama Bekasi dan Bandara Soekarno-Hatta pada 22 April–21 Mei 2026.

Sementara jemaah dari wilayah lain di Jawa Barat, termasuk Bandung raya, Priangan Timur, hingga Cirebon dan sekitarnya, diberangkatkan dari asrama Indramayu melalui BIJB Kertajati pada 22 April–20 Mei 2026.

Kemenhaj menekankan, penghapusan seremoni di embarkasi bukan sekadar efisiensi protokoler, melainkan intervensi kesehatan untuk menjaga kebugaran jemaah sejak sebelum terbang.

Dengan pola baru ini, proses di asrama difokuskan pada istirahat, penataan kloter, dan kesiapan dokumen, bukan seremoni.

Bisnis.com, INDRAMAYU - Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mulai mematangkan rencana pengembangan kawasan industri perikanan terintegrasi berbasis koperasi di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Proyek ini disiapkan di atas lahan seluas 20 hektare hingga 60 hektare dan akan dilengkapi infrastruktur pendukung untuk memperkuat ekonomi nelayan.

Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Joko Juliantono mengatakan, dalam peninjauan lapangan beberapa waktu lalu, pemerintah mengidentifikasi sejumlah titik strategis di Desa Parean Girang dan Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, sebagai lokasi pengembangan kawasan industri.

Dia menyebutkan, kawasan pesisir yang ditinjau memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sentra industri perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pengembangan ini dirancang tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mencakup pengolahan, distribusi, hingga penguatan kelembagaan ekonomi melalui koperasi.

“Lahan yang tersedia bervariasi antara 20-60 hektare dan akan dimanfaatkan untuk kawasan industri perikanan terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Dalam konsep yang disusun, kawasan tersebut akan dilengkapi fasilitas penyimpanan hasil tangkapan seperti cold storage untuk menjaga kualitas ikan, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan 3 hingga 4 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) guna menjamin ketersediaan bahan bakar bagi aktivitas melaut.

Menurutnya, pengembangan SPBUN dinilai menjadi komponen penting dalam rantai produksi perikanan, mengingat selama ini nelayan kerap menghadapi kendala akses bahan bakar yang berdampak pada biaya operasional.

"Dengan adanya fasilitas tersebut, efisiensi biaya diharapkan meningkat dan produktivitas nelayan dapat terdongkrak," katanya.

Selain aspek infrastruktur, lanjutnya, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan melalui koperasi yang akan menjadi motor pengelolaan kawasan. Dukungan pendanaan akan melibatkan badan layanan umum (BLU), khususnya lembaga pengeola dana bergulir (LPDB) untuk memperkuat permodalan pelaku usaha perikanan.

"Model pembiayaan berbasis koperasi ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi nelayan dan pelaku usaha kecil di sektor perikanan, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pesisir. Integrasi kelembagaan koperasi juga diproyeksikan meningkatkan posisi tawar nelayan dalam rantai distribusi," tuturnya.

Selain itu, pengembangan kawasan ini juga akan disinergikan dengan program kampung nelayan merah putih yang telah berjalan di sejumlah daerah. Integrasi program tersebut ditujukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, mulai dari produksi hingga pemasaran.

Bisnis.com, GARUT - Jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Garut pada 2026 mengalami penurunan tajam. Jika pada 2025 tercatat sebanyak 1.931 orang, tahun ini hanya 171 jemaah yang akan diberangkatkan.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten GarutIndra Azwar Mawardimembenarkan adanya penurunan tersebut.Ia menyebutkan, jumlah jemaah yang berangkat tahun ini merupakan bagian dari kuota telah ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus dipengaruhi oleh dinamika daftar tunggu dan penyesuaian sistem keberangkatan.

“Untuk tahun ini, Kabupaten Garut akan memberangkatkan sebanyak 171 jemaah. Ini memang jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.931 orang,” ujar Indra, Jumat (17/4/2026).

Menurut Indra, fluktuasi jumlah jemaah bukan fenomena baru dalam penyelenggaraan ibadah haji. Penentuan kuota sangat bergantung pada kebijakan nasional serta distribusi antar daerah yang diatur setiap tahun.

Selain itu, faktor teknis seperti penjadwalan ulang, prioritas lansia, hingga penyesuaian antrean juga turut memengaruhi jumlah jemaah yang berangkat.

Ia menambahkan, meski jumlah jemaah menurun drastis, pihaknya memastikan seluruh proses pembinaan tetap berjalan optimal. Salah satunya melalui bimbingan manasik yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemandirian jemaah dalam menjalankan ibadah haji sesuai syariat.

“Bimbingan manasik ini penting agar jemaah memiliki kesiapan, baik secara pengetahuan maupun praktik. Harapannya, seluruh jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan sesuai ketentuan,” kata Indra.

Rangkaian manasik haji di Kabupaten Garut sendiri telah dilaksanakan secara bertahap sejak Februari 2026 di tingkat kecamatan. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan di tingkat kabupaten sebagai bagian dari pembekalan akhir sebelum keberangkatan.

Selain penurunan jumlah jemaah, perubahan teknis juga terjadi pada lokasi embarkasi. Jika pada tahun sebelumnya jemaah diberangkatkan melalui Bekasi, tahun ini proses keberangkatan dialihkan melaluiAsrama Haji Indramayudan penerbangan dilakukan dariBandara Internasional Kertajati.

Indra menjelaskan, perubahan tersebut merupakan bagian dari penataan sistem embarkasi nasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Ia memastikan bahwa peralihan lokasi tidak akan mengganggu kelancaran proses keberangkatan jemaah.

“Memang ada perbedaan dibanding tahun lalu, tetapi secara prinsip pelayanan tetap sama. Kami pastikan seluruh proses berjalan lancar,” ujarnya.

Berdasarkan jadwal, jemaah asal Garut akan tergabung dalam gelombang kedua, kloter 22, dan direncanakan berangkat pada 7 Mei 2026. Seluruh jemaah saat ini tengah menjalani tahap akhir persiapan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan pelengkapan administrasi.

Bisnis.com, INDRAMAYU - Kepolisian Resor Indramayu mengungkap dua kasus penyalahgunaan minyak dan gas bumi (migas), yakni pengoplosan gas LPG subsidi dan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di wilayah Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang tersangka beserta sejumlah barang bukti.

Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan energi bersubsidi yang merugikan masyarakat.

Ia menegaskan, kepolisian akan memproses kasus tersebut secara profesional dan tuntas.

“Kami akan melakukan penyidikan secara menyeluruh, termasuk uji laboratorium dan pemeriksaan ahli migas untuk memastikan seluruh unsur terpenuhi,” ujar Fajar, Rabu (15/4/2026).

Kasus pertama adalah pengoplosan LPG subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram. Polisi mengamankan tersangka berinisial RW (40), warga Kecamatan Gantar, yang diduga telah menjalankan praktik tersebut secara ilegal.

Menurut kepolisian, modus yang digunakan pelaku adalah memindahkan isi gas dari beberapa tabung 3 kilogram ke dalam satu tabung 12 kilogram menggunakan alat regulator yang telah dimodifikasi.

Setiap tabung hasil oplosan kemudian dijual sebagai gas non-subsidi dengan harga lebih tinggi.

Dari hasil penjualan tersebut, pelaku disebut memperoleh keuntungan sekitar Rp96 ribu per tabung. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut menyita satu unit mobil pikap, puluhan tabung gas berbagai ukuran, serta peralatan modifikasi seperti selang dan segel yang diduga palsu.

Kasus kedua berkaitan dengan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite. Polisi menangkap seorang perempuan berinisial H (35) yang diduga melakukan pembelian BBM dalam jumlah besar menggunakan barcode milik orang lain di sejumlah SPBU.

BBM yang telah dibeli kemudian dipindahkan ke dalam jerigen dan galon berkapasitas besar untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari harga subsidi. Modus ini diduga dilakukan untuk mengakali sistem pembatasan pembelian BBM bersubsidi di SPBU.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita satu unit mobil pikap, puluhan jerigen berisi dan kosong, galon penyimpanan BBM, serta perangkat yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar.

Fajar mengatakan, kedua kasus ini menunjukkan masih adanya praktik penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kelangkaan di masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi daerah.

“Distribusi BBM dan LPG bersubsidi harus tepat sasaran. Penyalahgunaan seperti ini berdampak langsung pada masyarakat kecil,” kata dia.

Selain penindakan hukum, Polres Indramayu juga mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi energi bersubsidi di wilayahnya. Warga diminta segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait pengoplosan LPG maupun penyalahgunaan BBM.

Bisnis.com, INDRAMAYU - Tiga santriwati Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, terluka setelah tertabrak mobil pikap operasional Koperasi Desa Merah Putih saat berjalan kaki dalam kegiatan olahraga pagi, Minggu (12/4/2026) sekira pukul 06.30 WIB. Ketiganya kini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Indramayu.

Kecelakaan terjadi di Jalan Raya MT Haryono, Desa Dermayu, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Saat itu, para santriwati berjalan beriringan di bahu jalan menuju Alun-alun Indramayu. Dari arah belakang, sebuah mobil pikap merek mHawk tiba-tiba menyeruduk rombongan, menyebabkan tiga santriwati tersungkur dan mengalami luka.

Kapolsek Sindang AKP Karnala mengatakan, dugaan sementara kecelakaan dipicu faktor kelalaian pengemudi. “Lokasi kejadian di Jalan MT Haryono, Desa Dermayu. Dugaan awal karena sopir mengantuk,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Ketiga korban diketahui berinisial AAM (13), WH (13), dan DT (13). Mereka terdiri dari dua siswi tingkat SMP dan satu siswi tingkat madrasah aliyah. Seusai kejadian, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga Senin siang, ketiganya masih dirawat dan menunggu hasil pemeriksaan lanjutan, termasuk CT scan.

Pengurus Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Ardi menyampaikan kondisi para santriwati masih dalam pemantauan tim medis. Salah satu korban dilaporkan mengalami keluhan muntah saat terbangun dari tidur.

“Saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan dokter,” kata Ardi.

Di lokasi terpisah, polisi telah mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta pengemudinya, Purnama (51), warga Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Mobil tersebut diketahui merupakan kendaraan operasional baru yang akan digunakan untuk kegiatan koperasi di wilayah Blitar, Jawa Timur.

Saat dimintai keterangan di Mapolsek Sindang, Purnama mengakui dirinya dalam kondisi mengantuk ketika mengemudi. Ia mengaku berangkat dari Jakarta sekitar pukul 01.00 WIB dan melakukan perjalanan jauh menuju Blitar.

“Ngantuk, berangkat dari Jakarta dini hari,” ujarnya.

Purnama menuturkan, kendaraan yang dikemudikannya melaju dengan kecepatan relatif rendah, sekitar 20 kilometer per jam. Hal itu, menurut dia, terlihat dari kondisi kendaraan yang tidak mengalami kerusakan berat, hanya terdapat goresan ringan pada bodi mobil.

Selain faktor kelelahan, Purnama juga mengakui sempat keliru mengambil jalur. Ia seharusnya berbelok di pertigaan Terminal Sindang menuju arah Bunderan Mangga, tetapi justru melaju lurus ke arah Desa Terusan. Tidak lama kemudian, saat melintasi kawasan dekat Pasar Caplek, kecelakaan tak terhindarkan.

“Harusnya belok, tapi saya lurus karena ngantuk,” katanya.

Purnama menyatakan telah melaporkan insiden tersebut kepada pihak perusahaan dan memastikan akan bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa para korban. Ia juga menyebut pihak manajemen berencana datang ke Indramayu sebagai bentuk itikad baik.