Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tumpukan sampah yang selama ini menjadi momok pengelolaan lingkungan di Kalimantan Timur kini berpotensi bertransformasi menjadi sumber energi terbarukan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bakal mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di dua kawasan sekaligus, yaitu Samarinda Raya dan Balikpapan Raya sebagai bagian dari kolaborasi lintas institusi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim Joko Istanto menyatakan percepatan ini merupakan tindak lanjut konkret dari sinergi antara berbagai pihak yang telah terjalin sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, kawasan Samarinda Raya akan mencakup wilayah Kota Samarinda dan sejumlah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara kawasan Balikpapan Raya mencakup Kota Balikpapan beserta wilayah IKN.

"Pengembangan PSEL akan dibagi ke dalam dua kawasan utama, yakni Samarinda Raya dan Balikpapan Raya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Dia menambahkan pembagian kawasan bukan sekadar administratif. Untuk Balikpapan Raya, pasokan sampah akan datang dari Kota Balikpapan, kawasan IKN, dan sebagian wilayah Kukar.

Sejumlah kecamatan yang kini masuk dalam administrasi IKN, seperti Samboja, Samboja Barat, dan Muara Jawa akan menyalurkan sampahnya ke Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Manggar, Balikpapan.

Adapun kawasan Samarinda Raya akan menerima aliran sampah dari Kota Samarinda serta kecamatan-kecamatan di Kukar seperti Muara Badak, Marangkayu, Loa Janan, dan Sanga-Sanga.

Joko menyebutkan kapasitas pengolahan masing-masing kawasan ditargetkan mencapai 650 ton per hari pada tahap awal, dengan harapan jangka panjang menembus angka 1 juta ton per hari.

Tahap Lelang di Depan Mata

Joko mengemukakan proses pembangunan PSEL saat ini masih berada pada fase peninjauan lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Peninjauan itu difokuskan untuk menilai kesiapan lokasi di tempat pemrosesan akhir (TPS) Samarinda dan TPS Manggar Balikpapan sebagai pusat pengembangan masing-masing kawasan.

Joko optimistis proses lelang bisa segera dimulai melalui mekanisme Danantara untuk menentukan pihak pelaksana.

"Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi prosesnya bisa masuk tahap lelang melalui Danantara untuk menentukan pihak pelaksana. Mudah-mudahan satu sampai tiga tahun ke depan sudah mulai beroperasi," katanya.

Dia menuturkan kehadiran PSEL diharapkan mengubah stigma sampah dari sekadar beban lingkungan menjadi komoditas energi yang bernilai ekonomi.

"Sampah kita sekarang bukan lagi menjadi beban, tetapi sumber energi. Ini adalah pengolahan sampah menjadi energi listrik baru terbarukan dari sampah," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tekanan di pasar properti komersial Balikpapan mulai mereda pada kuartal I/2026. Meski masih mencatatkan kontraksi secara tahunan, laju penurunan harga properti komersial tercatat lebih landai dibandingkan kuartal sebelumnya, ditopang meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas di kota tersebut.

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Balikpapan mencatat Indeks Harga Properti Komersial (IHPK) Balikpapan berada di level 105,70 pada kuartal I/2026 atau turun 0,10% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan kontraksi 0,36% yoy pada kuartal IV/2025 ketika IHPK tercatat sebesar 105,86.

Kepala Perwakilan BI Balikpapan Robi Ariadi mengatakan perlambatan penurunan harga properti komersial sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di Balikpapan.

"Penurunan IHPK yang lebih melandai tersebut dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan tetap kuatnya aktivitas dan mobilitas pekerja di Balikpapan seiring Kilang Pertamina Balikpapan yang memasuki kegiatan operasionalisasi, aktivitas pembangunan tahap II IKN yang terus berlanjut, serta berbagai aktivitas kegiatan MICE dan kedinasan yang diselenggarakan di Balikpapan mendukung membaiknya permintaan properti komersial perhotelan [akomodasi]," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (30/5/2026).

Menurut dia, segmen perhotelan menjadi penopang utama perbaikan pasar properti komersial pada awal tahun ini.

Harga properti perhotelan tercatat turun 3,63% yoy pada kuartal I/2026, membaik dibandingkan penurunan 9,95% yoy pada kuartal sebelumnya.

Sementara itu, segmen ritel dan perkantoran relatif stabil di tengah permintaan yang mulai meningkat.

BI juga mencatat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sepanjang kuartal I/2026 turut memengaruhi pergerakan harga, baik pada segmen properti komersial maupun residensial primer.

Ke depan, Robi menilai prospek pasar properti Balikpapan masih positif. Sejumlah proyek hilirisasi industri yang mulai memasuki tahap persiapan operasional diperkirakan akan mendorong permintaan properti komersial maupun hunian.

Dari sisi pembiayaan, BI terus mendorong penyaluran kredit ke sektor properti melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan ke sektor prioritas, termasuk perumahan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemulihan sektor properti.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pasar properti residensial Balikpapan tengah berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, harga rumah baru terus menanjak. Di sisi lain, daya beli masyarakat justru kian meredup.

Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Perwakilan Balikpapan untuk kuartal I/2026 mencatatkan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) agregat tercatat di angka 107,67, tumbuh 1,44% secara tahunan (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi menyatakan angka ini jauh melampaui pertumbuhan kuartal sebelumnya yang hanya 0,43% (yoy). Kenaikan ini merata di seluruh segmen. Rumah tipe besar mencatatkan lonjakan harga tertinggi sebesar 2,93% (yoy), atau melonjak drastis dari 1,27% (yoy) pada kuartal IV/2025.

Tipe kecil menyusul dengan kenaikan 1,85% (yoy), sementara tipe menengah menjadi yang paling moderat dengan pertumbuhan 0,38% (yoy).

"Penyebab utama kenaikan harga tersebut adalah kebijakan sejumlah pengembang yang menyesuaikan harga jual untuk menutup tekanan biaya, mulai dari lonjakan harga bahan bangunan hingga kenaikan upah tenaga kerja," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

Ironisnya, di balik tren harga yang terus menanjak, volume penjualan justru berjalan mundur. Robi menyebutkan hanya 72 unit rumah baru yang berhasil diserap pasar sepanjang kuartal I/2026, atau merosot 55,56% (yoy) dibandingkan 162 unit pada periode yang sama tahun lalu.

Angka ini bahkan lebih rendah dari penurunan kuartal IV/2025 yang sebesar 42,79% (yoy) dengan 119 unit terjual. Penurunan terbesar dialami segmen tipe kecil, yang anjlok 66,97% (yoy) dari 109 unit menjadi hanya 36 unit.

Tipe besar turun 40,62% (yoy) dari 32 unit menjadi 19 unit, sedangkan tipe menengah terkoreksi 19,05% (yoy) dari 21 unit menjadi 17 unit.

Tak pelak, dia mengungkapkan pangsa tipe kecil yang semula mendominasi di angka 67% kini menyusut ke 50%, sementara pangsa tipe menengah merangkak naik dari 13% ke 24%, dan tipe besar dari 20% ke 26%.

Robi menilai kontraksi penjualan ini tidak terlepas dari konteks musiman.

"Pada triwulan I 2026, masyarakat mengalihkan fokus pengeluaran untuk kebutuhan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri," katanya.

Dari sisi pembiayaan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menjadi tulang punggung transaksi properti meski peranannya mulai menyusut.

Sebanyak 71% pembeli rumah baru pada kuartal I/2026 masih mengandalkan skema KPR, turun signifikan dari 87,7% pada kuartal I/2025. Adapun, dia menuturkan pembayaran tunai mencakup 15% transaksi, sementara tunai bertahap sebesar 14%.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kota Balikpapan masuk dalam daftar 42 kabupaten/kota yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi perluasan pilot project digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Pemerintah Kota menyiapkan 365 agen untuk menyukseskan hal tersebut.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan antusiasmenya dan langsung menggerakkan seluruh jajaran hingga tingkat akar rumput.

"Kita rencana akan gelar sosialisasi di Dome pada Selasa, 2 Juni nanti. Ayo kita sama-sama ikut menyukseskan program ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (31/5/2026).

Menurutnya, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi melalui konsep Digital Public Infrastructure (DPI).

"Melalui program ini, pemerintah menghadirkan portal digital Perlinsos yang dapat diakses masyarakat secara mandiri maupun melalui pendampingan petugas di lapangan," jelasnya.

Sebagai tulang punggung pelaksanaan di lapangan, Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan 365 agen Perlinsos yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Kepala Dinas Sosial Balikpapan Arfiansyah menjelaskan setiap kelurahan memiliki sepuluh agen, dimana tujuh di antaranya aparatur sipil negara (ASN), sementara tiga sisanya merupakan mitra seperti Puskesos, PSM, TKSK, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Di tingkat kecamatan, masing-masing disiapkan empat agen tersendiri.

"Seluruh agen tersebut nantinya akan mendapatkan akses khusus ke portal Perlinsos setelah didaftarkan ke pemerintah pusat," jelasnya.

Dia melanjutkan kepala keluarga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mendaftar secara mandiri melalui aplikasi Perlinsos.

Adapun bagi warga yang menghadapi hambatan literasi digital, lanjut usia, atau belum memiliki IKD, pendaftaran difasilitasi melalui para agen di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Arfiansyah menyebutkan program ini tidak berjalan sendiri. Pelaksanaannya melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), bersama Kementerian Sosial serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Rangkaian kegiatan dijadwalkan dimulai pada 2 Juni melalui kick-off dan sosialisasi, sekaligus bimbingan teknis bagi 365 agen Perlinsos di Aula Balai Kota Balikpapan dan Aula Gedung Bank Indonesia.

Adapun, dia menuturkan registrasi masyarakat sendiri baru akan bergulir dua hari berselang, pada 4 Juni, di seluruh kelurahan dan kecamatan.

"Wali kota telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, hingga ketua RT untuk aktif mensosialisasikan program ini. Ketua RT diminta menyiapkan data terbaru kepala keluarga di wilayah masing-masing, sementara kelurahan wajib memastikan kesiapan sarana dan prasarana pelayanan," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) menyalurkan 35 ekor hewan kurban kepada masyarakat di sekitar Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dan Lawe-Lawe, Penajam Paser Utara, Selasa (26/5/2025).

Hal ini bertepatan dengan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah sekaligus peringatan HUT ke-7 perusahaan.

Distribusi hewan kurban mencakup 18 ekor sapi, 17 ekor kambing, dan 70 kotak daging yang disalurkan kepada beragam kelompok penerima, mulai dari warga di sekitar wilayah operasional, instansi pemerintah, lembaga sosial dan kesejahteraan anak, dan aparat keamanan. Kemudian, organisasi masyarakat, insan media, dan serikat pekerja.

Menariknya, tahun ini ada seekor sapi limosin berbobot sekitar 600 kilogram, yang oleh perseroan disebut sebagai simbol rasa syukur atas 7 tahun perjalanan operasional kilang.

Direktur Operasi PT KPB, Arafat Bayu Nugroho menyatakan momen Iduladha bukan semata perayaan keagamaan, melainkan pengingat nilai-nilai yang seharusnya menjadi fondasi hubungan perusahaan dengan lingkungannya.

"Alhamdulillah, tahun ini kami telah menyalurkan 35 ekor hewan kurban, baik di Balikpapan maupun Penajam Paser Utara. Mari sama-sama kita doakan agar Kilang Balikpapan senantiasa andal dan terus memberikan manfaat ke depannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (28/5/2026).

Senada, Vice President Legal & Relation PT KPB, Asep Sulaeman menyebutkan program kurban sebagai wujud konkret rasa syukur perusahaan yang ingin dirasakan bersama oleh masyarakat.

"Di usia ke-7 ini, kami ingin rasa syukur perusahaan juga bisa dirasakan bersama. Kami berharap hewan kurban yang disalurkan dapat memberi manfaat dan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga yang menerima, apalagi di tengah hangatnya suasana Hari Raya Iduladha," katanya.

Adapun, Lurah Marga Sari Hendra Jaya Prawira mengungkapkan rasa terima kasih atas kepedulian perusahaan, khususnya bagi warga yang selama ini hidup di kawasan permukiman atas air, sebagai kelompok yang kerap luput dari perhatian program sosial korporasi.

"Terima kasih kepada PT KPB yang telah memberikan bantuan hewan kurban berupa sapi kepada warga kami, khususnya di permukiman atas air. Semoga hewan kurban ini bermanfaat dan mendapat amal jariyah yang besar," pungkasnya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Kalimantan Timur bersiap memasuki periode basah intensif seiring prakiraan curah hujan kategori menengah yang akan mengguyur hampir seluruh wilayah provinsi pada dasarian III Mei 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Samarinda memproyeksikan intensitas curah hujan mencapai 50—150 milimeter dengan probabilitas kejadian di atas 80% selama periode 21—31 Mei mendatang. Menariknya, fenomena hidrometeorologi ini tidak merata di seluruh penjuru Kaltim.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto Samarinda, Riza Arian Noor menyatakan zona perbatasan Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu justru berpotensi menghadapi guyuran lebih deras dengan curah hujan kategori tinggi yang diestimasi mencapai 150—300 milimeter.

"Sebagian wilayah Mahakam Ulu dan Kutai Barat berpotensi mengalami curah hujan kategori tinggi sebesar 150—200 mm," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/5/2026).

Prakiraan deterministik yang dirilis BMKG mengonfirmasi pola distribusi hujan relatif merata di hampir semua kabupaten/kota.

Kendati demikian, interpretasi sifat hujan menunjukkan dinamika berbeda secara umum. Karakteristik presipitasi pada dasarian III diprediksi berada pada kategori bawah normal dengan persentase hanya berkisar 50%—84% dari rata-rata klimatologis. Hanya saja, tidak semua wilayah mengalami penurunan intensitas. Sejumlah kantong seperti Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu, hingga Kota Balikpapan justru diprediksi mempertahankan sifat hujan kategori normal dengan kisaran 85%—115% persen.

Riza menyebutkan retrospeksi data dasarian II Mei 2026 memberikan konteks penting atas prakiraan ini. Berdasarkan pemutakhiran data hingga 20 Mei, sebagian besar wilayah Kaltim tercatat mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) kategori sangat pendek, yakni hanya 1—5 hari. Kondisi ini mengindikasikan tingginya frekuensi kejadian hujan sepanjang periode sebelumnya.

Dari catatan observasi, beberapa kecamatan bahkan mencatatkan HTH sangat minimal, hanya dua hari berturut-turut tanpa presipitasi. Wilayah-wilayah itu antara lain Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, dan Sambaliung di Kabupaten Berau, Kecamatan Jempang di Kutai Barat, serta Kecamatan Muara Samu di Paser.

Dia menuturkan pola curah hujan yang fluktuatif ini menuntut kewaspadaan ekstra dari berbagai sektor, mulai dari pertanian, transportasi, hingga mitigasi bencana hidrometeorologi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) telah merealisasikan belanja modal senilai Rp200 miliar pada tahun ini seiring dengan beroperasinya ritel baru perseroan yakni Shopping Center 23 atau Mall 23 di Semarang.

Direktur Keuangan INPP Surina mengatakan pembangunan proyek ritel tersebut sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu dan menjadi fokus utama yang dikebut penyelesaiannya hingga tahun ini. Proyek ini akan memperluas portofolio iconic lifestyle yang dimiliki oleh perseroan.

Tak hanya itu, realisasi proyek ini juga akan memperbesar kontribusi recurring income yang ditargetkan tetap berada di kisaran 70% sepanjang 2026.

Selain penyelesaian proyek 23 Semarang Shopping Center, perseroan akan fokus kepada pengembangan 88 Plaza Balikpapan sebagai bagian dari strategi memperkuat pendapatan berulang.

"Jadi tahun ini alokasi Capex Rp400 miliar, untuk proyek di Semarang separuhnya [Rp200 miliar], sisanya akan kami gunakan untuk memulai proyek di Balikpapan," ujarnya kepada Bisnis, Senin (25/6/2026).

Rencananya, 23 Semarang Shopping Center dikembangkan sebagai mixed-use lifestyle retail destination dengan luas pengembangan lebih dari 65.000 m2. Kawasan ini mengintegrasikan pengalaman belanja modern, ruang sosial, hiburan keluarga, creative community hub, hingga experiential retail concept.

Hingga kini, perseroan juga mengaku tetap optimistis terhadap daya beli masyarakat. Menurut Surina, konsep pusat perbelanjaan saat ini tidak lagi sekadar menjadi tempat belanja, melainkan destinasi hiburan dan leisure experience.

Perseroan telah merancang agar seluruh tenant mix menghadirkan pengalaman retail dan lifestyle yang lebih lengkap.

Selain itu, 23 Semarang juga menghadirkan salah satu foodcourt terbesar di Semarang dengan pilihan kuliner halal dan non halal yang dikurasi untuk menjangkau berbagai segmen pengunjung.

“Jadi strategi kami dengan memperbesar porsi tenant food and beverage untuk menarik trafik pengunjung. Leisure mall dan destination. Jadi bukan sekadar tempat belanja, tapi tempat orang datang untuk menikmati pengalaman,” imbuhnya.

Presiden Direktur sekaligus CEO INPP Anthony Prabowo Susilo menilai strategi pengembangan bertahap penting karena industri properti sangat bergantung pada keseimbangan antara modal dan penguasaan lahan. Anthony juga menegaskan pusat perbelanjaan besar tetap memiliki pasar tersendiri dalam jangka panjang.

Menurutnya, di setiap kota besar biasanya hanya ada tiga hingga empat mal utama yang benar-benar dominan. Oleh karena itu, pihaknya tetap percaya diri mengembangkan proyek mal bahkan di tengah pandemi maupun perlambatan ekonomi.

Selama kuartal I/2026 INPP membukukan pendapatan Rp326,90 miliar, di antaranya Rp157 miliar dari segmen komersial, Rp136 miliar dari hospitality, serta Rp34 miliar dari penjualan properti. Perusahaan juga mencatat laba bersih sebesar Rp44,07 miliar pada kuartal I/2026, dari sebelumnya rugi bersih Rp132,87 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, EBITDA Paradise Property tercatat mencapai Rp101 miliar atau naik sekitar 1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan dan loyalitas nasabah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menghadirkan program loyalitas rejeki wondr BNI 2026.

Program tersebut dirancang untuk mendorong peningkatan transaksi dan pemanfaatan layanan digital BNI di seluruh Indonesia, sekaligus melanjutkan kesuksesan program serupa yang telah diselenggarakan pada tahun sebelumnya.

Sebagai bagian dari rangkaian aktivasi program, BNI menggelar event activation program rejeki wondr BNI di e-Walk Mall, Balikpapan pada 23 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi upaya BNI untuk memperkenalkan program rejeki wondr BNI 2026 secara lebih dekat kepada masyarakat serta mendorong adopsi layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI.

Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies mengatakan, program undian ini berlangsung mulai Mei 2026 hingga April 2027 dan terbuka bagi seluruh nasabah BNI di Indonesia.

"Melalui program rejeki wondr BNI 2026, kami ingin memberikan apresiasi atas kepercayaan nasabah sekaligus menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih menarik dan bernilai tambah," kata Corina dalam keterangannya dikutip Senin (25/5).

"Program ini tidak hanya memberikan kesempatan memperoleh berbagai hadiah, tetapi juga mendorong adopsi pemanfaatan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI," ujar Corina.

Dalam program ini, BNI menyiapkan hadiah spektakuler berupa dua unit Mercedes-Benz GLC 300, 34 unit All New Yaris Cross Type G Hybrid, 380 unit Yamaha Mio M3 125, serta 680 logam mulia masing-masing seberat 3 gram.

Pengundian hadiah nantinya akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada Agustus 2026 dan Mei 2027.

Selain program undian, sebagai rangkaian dari program rejeki wondr BNI, BNI juga menghadirkan pengalaman baru melalui program lelang yang diadakan 2 kali dalam sebulan selama periode program rejeki wondr BNI.

Melalui program lelang ini nasabah dapat membawa pulang berbagai hadiah lebih cepat dengan harga mulai dari 50% terhadap harga normal.

Nasabah dapat meningkatkan peluang memenangkan hadiah melalui peningkatan saldo dan frekuensi transaksi, termasuk transaksi digital yang dilakukan melalui aplikasi wondr by BNI.

Menurut Corina, program ini juga menjadi bagian dari strategi BNI dalam memperkuat ekosistem layanan digital dan meningkatkan pengalaman nasabah melalui transaksi yang lebih praktis, aman, dan terintegrasi.

"Ke depan, BNI akan terus menghadirkan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan nasabah serta memperkuat ekosistem digital untuk memberikan layanan perbankan yang semakin relevan, mudah diakses, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat," tutup Corina.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengunjungi laman resmi BNI di bni.co.id atau mengakses aplikasi wondr by BNI.

Untuk itu, segera buka rekening tabungan dan aktivasi wondr melalui smartphone Anda. Tinggal klik wondr.bni.co.id atau bisa langsung ke App Store/Play Store, download dan aktivasi sekarang serta tingkatkan peluang meraih beragam hadiah di rejeki wondr BNI 2026.

Bisnis.com, SAMARINDA — Sidang kasus dugaan penggelapan dalam sengketa bisnis solar Balikpapan mengungkap terdakwa Handy Aliansyah yang memimpin PT Dharma Putra Karsa ternyata pernah menerima pembayaran invoice senilai US$15,5 juta atau sekitar Rp232,5 miliar dari PT Cahaya Energi Mandiri (CEM) pada 2013.

Namun kewajiban pembayaran kepada PT PetroTrans Utama justru masih menyisakan utang sekitar Rp23 miliar.

Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti Pengadilan Negeri Balikpapan mempertanyakan ke mana larinya dana ratusan miliar rupiah tersebut, mengingat kewajiban kepada PT PetroTrans Utama seharusnya dapat dilunasi dengan dana pembayaran bertahap dari penjualan solar ke sejumlah tambang batu bara di Kalimantan Timur.

Majelis hakim kemudian menilai pembayaran kepada PT PetroTrans Utama semestinya menjadi prioritas utama.

Kendati demikian, Handy Aliansyah berkilah bahwa perusahaan yang dipimpinnya memiliki banyak kewajiban lain selain kepada PT PetroTrans Utama.

Terdakwa mengklaim pihaknya telah menunjukkan itikad baik dengan mencicil pembayaran hingga sekitar Rp20 miliar, meskipun belum menuntaskan seluruh kewajiban.

Lebih lanjut, upaya mediasi antara terdakwa dan pihak PT PetroTrans Utama yang diwakili Komisaris Christofel usai persidangan belum membuahkan hasil.

Pihak pelapor tetap meminta pelunasan kewajiban sebesar Rp20 miliar dari total utang sekitar Rp23 miliar.

"Nilai Rp20 miliar sudah inkrah. Kami sudah membuka peluang itikad baik bila mereka mau melunasi utangnya. Seharusnya kalau sesuai hitungan ditambah bunga bank dan lainnya, dia seharusnya membayar Rp83 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Dalam mediasi tersebut, Christofel mengungkapkan pihak terdakwa hanya menyanggupi pembayaran Rp13 miliar tanpa skema pembayaran yang jelas.

"Saat saya tanya teknisnya seperti apa, mereka tidak bisa menjawab. Padahal saya hanya mengetes komitmen dan keseriusan mereka dalam membayar utang tersebut," ungkapnya.

Christofel mengaku khawatir pihak terdakwa kembali mengulur waktu penyelesaian pembayaran sehingga proses pelunasan utang terus berlarut-larut tanpa kepastian.

"Seluruh keputusan kembali bergantung pada itikad Handy," katanya.

Sidang perkara tersebut dijadwalkan memasuki agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum pada 4 Juni 2026.

Adapun majelis hakim memberikan kesempatan mediasi terakhir untuk mencari kesepakatan terkait besaran ganti rugi berbasis restorative justice sebelum memasuki tahap tuntutan.

Bisnis.com, SAMARINDA — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser menggelar pertemuan untuk menahan gejolak harga menjelang Iduladha di tengah ancaman kemarau panjang yang mengintai kantong masyarakat.

High Level Meeting (HLM) yang digelar Senin (18/5/2026) di Balikpapan itu mempertemukan Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, dan Asisten II Setda Bidang Ekonomi Kabupaten Paser Adi Maulana.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi menyatakan pertemuan ini menjadi respons terhadap deretan risiko yang mengancam stabilitas harga, seperti ketidakpastian global, lonjakan harga energi, tekanan biaya logistik, hingga El Nino yang berpotensi menggerogoti produksi pangan di sentra-sentra penghasil beras seperti Jawa dan Sulawesi.

"Berdasarkan monitoring early warning system hingga minggu kedua Mei, sejumlah komoditas strategis menunjukkan tren kenaikan di ketiga wilayah. Hortikultura, beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan bakar rumah tangga perlu pengawasan ekstra ketat ke depan," kata Robi Ariadi dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Dia memaparkan, sinergi pengendalian inflasi melalui skema 4K, seperti ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Hal ini menjadi tulang punggung strategi menghadapi tekanan ganda, seperti lonjakan permintaan hari raya dan potensi gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem.

Robi menyebutkan prakiraan curah hujan rendah di Balikpapan, PPU, dan Paser sepanjang Juni-Agustus 2026, ditambah tinggi gelombang perairan Kalimantan Timur yang mencapai 0,5 meter — 1,5 meter yang membuka celah terjadinya gangguan distribusi antarpulau.

Kondisi ini diperparah oleh risiko tambahan, seperti operasional penuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis yang berpotensi mendongkrak permintaan bahan pangan secara signifikan.

Kendati demikian, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menilai ketersediaan pangan strategis masih dalam kondisi memadai.

Stok beras, jagung, gula, minyak goreng, dan daging sapi diklaim cukup untuk menopang kebutuhan masyarakat, asalkan penguatan distribusi dan pemantauan pasokan berjalan tanpa kendur.

"Kami telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 44 kali sejak Februari, ditambah operasi pasar sembako dan LPG 3 kg. Menjelang Iduladha, intensitas intervensi pasar akan kami tingkatkan," katanya.

Sementara itu, TPID Kabupaten Paser mencatat 19 kali pelaksanaan GPM di berbagai outlet pangan, disertai operasi pasar LPG 3 kg dan bazar telur murah.

Di sisi lain, TPID PPU telah menggelar GPM sembilan kali dan operasi pasar sebanyak 11 kali, diiringi pemantauan harga harian.

Soal pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kg, HLM menyepakati penguatan monitoring melalui penerapan subsidi tepat berbasis QR Code dan NIK, pemantauan di SPBU dan pangkalan resmi, sosialisasi publik, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Langkah ini dirancang untuk menutup celah penyelundupan dan penyalahgunaan subsidi yang selama ini merugikan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai tindak lanjut, ketiga TPID menyepakati penguatan langkah pengendalian melalui percepatan GPM, operasi pasar, dan sidak pasar berkala.

Optimalisasi Belanja Tak Terduga (BTT), penguatan peran BUMD dan BUMDes sebagai offtaker stabilisasi harga, serta perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan sentra produksi juga masuk dalam daftar agenda prioritas.

Tidak hanya itu, TPID mendorong percepatan tanam komoditas pangan dan hortikultura, penguatan kelancaran distribusi, serta fasilitasi kerja sama produsen pangan lokal dengan SPPG MBG, termasuk rencana workshop penguatan menu berbasis bahan pangan lokal bersama Politeknik Negeri Balikpapan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Mobilitas angkutan udara domestik Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan 32,91% dibanding periode Februari.

Angka ini menjadi indikator pemulihan sektor transportasi regional yang terus menggeliat pascapandemi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur Mas'ud Rifai, menyatakan sebanyak 273.842 penumpang domestik menggunakan jasa penerbangan pada Maret lalu.

Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh lonjakan aktivitas di Bandara Sepinggan-Balikpapan yang meroket 55,94%, Bandara Datah Dawai-Mahakam Ulu naik 41,15%, serta Bandara APT Pranoto-Samarinda yang tumbuh 35,86%.

"Sementara itu, Bandara yang mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu Bandara Kalimarau-Berau sebesar 48,29 persen," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/5/2026).

Dominasi Bandara Sepinggan-Balikpapan sebagai pintu gerbang utama Kaltim kian kentara.

Tidak tanggung-tanggung, fasilitas ini menampung 212.288 penumpang atau menguasai 77,52% pangsa pasar transportasi udara domestik provinsi.

Sementara Bandara APT Pranoto-Samarinda menyusul di posisi kedua dengan 39.452 penumpang atau 14,40% dari total keseluruhan.

Di sektor penerbangan internasional, Bandara Sepinggan tetap menjadi satu-satunya gerbang luar negeri Kaltim dengan mencatat 5.819 penumpang pada Maret atau naik 25,38% dari bulan sebelumnya.

Secara kumulatif Januari—Maret 2026, penumpang internasional mencapai 16.189 orang, meningkat 16,50% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibanding periode sama 2025.

Meski begitu, bayang-bayang pesimisme tetap mengintai. Dalam rentang Januari—Maret 2026, total penumpang udara domestik justru turun 0,90% menjadi 703.156 orang dibanding tahun lalu.

Penurunan ini terutama terjadi di Bandara Sepinggan yang merosot 8,82% secara kumulatif.

Sementara itu, sektor angkutan laut mencatat lonjakan fenomenal mengingat bulan tersebut bertepatan dengan bulan Ramadan.

Jumlah penumpang kapal laut domestik melesat 174,60% menjadi 109.104 orang pada Maret 2026.

Pelabuhan Semayang-Balikpapan memimpin dengan kenaikan 187,91%, disusul Samarinda (149,34%) dan Bontang-Lhok Tuan (133,84%).

Di sisi logistik, volume barang yang diangkut melalui jalur laut mencapai 11,32 juta ton pada Maret atau naik 31,74% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Pelabuhan Kuala Samboja mendominasi dengan 2,72 juta ton (24,05%), diikuti Sangkulirang 2,45 juta ton (21,66%), dan Tanah Grogot 1,86 juta ton (16,41%).

Ironisnya, beberapa pelabuhan justru mengalami kontraksi. Pelabuhan Semayang anjlok 41,42%, Kariangau turun 19,73%, dan Samarinda merosot 17,62%.

Adapun, secara kumulatif Januari-Maret 2026, total barang yang diangkut mencapai 28,33 juta ton atau naik 11,49% dibanding periode sama 2025.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sidang kelima perkara dugaan penipuan dan penggelapan jual beli solar yang menjerat Handy Aliansyah (HA) kembali bergulir di Pengadilan Negeri Balikpapan, Senin (18/5).

Persidangan kali ini menghadirkan dua saksi ahli dari kubu terdakwa, yaitu ahli hukum perdata dan pidana serta satu saksi fakta bernama Farida.

Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti mempertanyakan posisi Farida yang sebelumnya tercantum dalam daftar saksi korban, tapi justru tampil sebagai saksi pembelaan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka Rahayu menjelaskan, Farida telah dipanggil tiga kali untuk hadir sebagai saksi korban, namun sama sekali tidak memberikan respons.

Perdebatan substansial dimulai ketika ahli hukum perdata dari Universitas Muslim Makassar, Sahruddin Nawi, memaparkan konsep wanprestasi di hadapan majelis.

"Ada empat bentuk wanprestasi, yakni tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tetapi terlambat, melaksanakan tidak sepenuhnya, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian," ujarnya di Balikpapan, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, pihak yang dirugikan dalam konteks wanprestasi dapat menempuh langkah hukum berupa pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, hingga bunga.

Dia mengungkapkan bahwa perjanjian tidak harus tertulis, tetapi kesepakatan lisan pun sah secara hukum selama terdapat konsensus di antara para pihak.

Ahli hukum perdata itu juga memberikan pandangan kritis terkait pengalihan aset. Menurut Sahruddin, pengalihan aset belum tentu masuk kategori tindak pidana apabila aset tersebut belum berada dalam sita jaminan atau sita eksekusi pengadilan.

"Selama barang itu belum disita, sah-sah saja dialihkan atau dijual. Tidak ada unsur melawan hukum jika hasil penjualan digunakan untuk membayar kewajiban," katanya.

Senada, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Mulia Balikpapan Amir menekankan pentingnya unsur mens rea atau niat jahat dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana penggelapan.

"Kalau barang dijual lalu hasilnya dinikmati sendiri, itu bisa masuk penggelapan. Tetapi kalau digunakan untuk membayar kewajiban, maka unsur mens rea harus dilihat lagi," tegasnya.

Dia menilai hubungan bisnis yang lahir berdasarkan kontrak tidak otomatis menjadi tindak pidana apabila tidak ditemukan unsur kebohongan atau niat jahat sejak awal.

Menghadapi argumentasi para ahli, JPU dalam persidangan turut mempertanyakan kapan unsur tindak pidana penipuan dianggap selesai terjadi dan apakah kemacetan pembayaran dapat menghapus unsur pidana.

Adapun, ahli menyatakan unsur mens rea harus benar-benar nyata dan tidak bisa hanya didasarkan pada keterlambatan pembayaran dalam hubungan bisnis.

Sementara itu, saksi fakta Farida yang bekerja di bagian keuangan perusahaan terdakwa menjelaskan mekanisme pembayaran pengadaan BBM solar dalam proyek tersebut.

Menurutnya, purchase order (PO) dibuat berdasarkan permintaan, kemudian diteruskan kepada pemasok untuk pengiriman BBM ke lokasi proyek.

"Setelah barang diterima, invoice diajukan dan pembayaran biasanya dilakukan 14 hari sampai satu bulan," katanya.

Farida mengaku sejak 2012 mulai terjadi keterlambatan pembayaran akibat tunggakan pajak dan belum adanya pembayaran dari pihak CEM kepada perusahaan terdakwa, yang kemudian berimbas pada tunggakan kepada PT Petrotrans.

Dia juga menyebut kondisi keuangan perusahaan terus memburuk hingga sejumlah aset leasing ditarik kembali dan perusahaan berhenti beroperasi pada 2018.

"Aset leasing ditarik semua. Tetapi kewajiban tetap dibayar, termasuk untuk karyawan dan leasing hampir Rp15 sampai Rp17 miliar," katanya.

Di luar pokok perkara, majelis hakim turut menyinggung perkembangan restorative justice (RJ) atau mediasi antara kedua pihak.

Kuasa hukum terdakwa menyebut proses mediasi mulai mengerucut pada pembahasan nilai penyelesaian.

"Sudah mengerucut ke nilai. Mudah-mudahan ada upaya dari terdakwa, apakah sebagian cash atau mekanisme lainnya," ujarnya.

Namun, pihak keluarga korban JM menegaskan hingga kini belum ada titik terang terkait penyelesaian kerugian. Mereka juga menanggapi langsung pendapat para saksi ahli yang dihadirkan pihak terdakwa dalam persidangan.

"Kami rasa para ahli tidak membaca secara utuh hasil putusan perdata. Data-data yang diperlihatkan hanya sepotong-sepotong oleh kuasa hukum Handy," ujar perwakilan keluarga JM usai sidang.

Menurut keluarga JM, sejumlah dokumen yang dipaparkan dalam persidangan sebenarnya telah masuk dalam putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Termasuk dokumen-dokumen yang diperlihatkan ke majelis hakim, semuanya sudah diputuskan dalam perkara perdata sehingga sebenarnya tidak bisa lagi dijadikan bahan diskusi karena sudah inkrah," katanya.

Pihak keluarga juga menegaskan putusan perdata tersebut telah menyatakan seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak tidak boleh dialihkan.

"Jelas sekali semua harta bergerak maupun tidak bergerak tidak boleh dialihkan. Ini sudah perbuatan melanggar hukum, terlebih sudah ada putusan perdata yang inkrah," tegasnya.

Sebelumnya, keluarga JM mengungkapkan pembayaran dari pihak terdakwa baru mulai dilakukan setelah laporan pidana diajukan ke aparat penegak hukum.

Majelis hakim juga menyoroti status tahanan rumah yang dijalani terdakwa Handy Aliansyah.

Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti menegaskan status tersebut masih dalam evaluasi pengadilan dan meminta terdakwa mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

"Proses tahanan rumah ini masih dievaluasi pengadilan. Karena itu terdakwa harus berhati-hati, mematuhi seluruh aturan, dan jangan sampai melakukan pelanggaran," tegasnya.

Majelis Hakim juga mengingatkan terdakwa untuk tetap menjalankan kewajiban wajib lapor selama proses persidangan berlangsung. Lebih jauh, sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa HA.