JAKARTA, KOMPAS.com – PT Patra Jasa kembali menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan melalui program Patra Jasa Mengajar yang digelar di SD Negeri Menteng Dalam 11 Pagi, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2026).

Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Patra Jasa.

Perusahaan menyatakan momentum hari jadi tidak hanya dimanfaatkan sebagai refleksi perjalanan bisnis, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya melalui sektor pendidikan.

Program memasuki tahun ketiga

Patra Jasa Mengajar memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya setelah pertama kali dilaksanakan pada 2024.

Sebelum digelar di Jakarta Selatan, program tersebut telah lebih dulu dilaksanakan di Bogor dan Bekasi.

Program ini melibatkan Perwira Patra Jasa dari kantor pusat maupun unit bisnis untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan kepada para siswa.

Melalui kegiatan tersebut, perusahaan berharap para peserta didik memperoleh perspektif baru sekaligus meningkatkan semangat belajar.

Pada tahun ini, sebanyak 53 Perwira Patra Jasa berpartisipasi sebagai pengajar dan fasilitator. Materi disampaikan menggunakan pendekatan interaktif dan partisipatif agar proses belajar berlangsung lebih menarik dan menyenangkan.

Direktur Utama PT Patra Jasa Ray SM Daulay mengatakan, Patra Jasa Mengajar merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui sektor pendidikan.

Menurut dia, investasi terbaik bagi masa depan tidak hanya diwujudkan melalui pengembangan bisnis, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

"Melalui Patra Jasa Mengajar, kami ingin berbagi tidak hanya pengetahuan, tetapi juga pengalaman, inspirasi, serta nilai-nilai positif kepada generasi muda. Kami percaya bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa," kata Ray dalam siaran pers, Sabtu (27/6/2026).

Salurkan bantuan sarana belajar

Selain menghadirkan kegiatan edukasi, PT Patra Jasa juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar kepada SD Negeri Menteng Dalam 11 Pagi.

Bantuan tersebut terdiri atas satu unit speaker aktif, tiga unit tempat sampah tiga warna, satu unit printer multifungsi yang dapat digunakan untuk mencetak, memindai, dan fotokopi, satu unit misty fan, satu set jaring gawang, satu lembar terpal berukuran 7 x 12 meter, 10 lembar matras, serta peralatan tulis bagi 249 siswa.

Perusahaan berharap bantuan tersebut dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih nyaman, sehat, dan kondusif sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.

Kepala SD Negeri Menteng Dalam 11 Pagi Sri Restioningsih mengapresiasi penyelenggaraan program Patra Jasa Mengajar.

Menurut dia, kegiatan tersebut menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda sekaligus menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan PT Patra Jasa kepada sekolah kami. Kehadiran para Perwira Patra Jasa sebagai pengajar serta bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang diberikan menghadirkan pengalaman baru dan menambah semangat belajar bagi anak-anak," tutur Sri.

Fokus pada bisnis properti dan perhotelan

Sebagai informasi, Patra Jasa telah beroperasi selama lebih dari 50 tahun dengan tiga pilar bisnis utama, yakni Property Investment & Development, Hotels & Resorts, serta Services.

Perusahaan mengelola sejumlah aset properti, termasuk jaringan hotel di berbagai wilayah Indonesia seperti The Patra Bali Resort & Villas, Patra Semarang Hotel & Convention, Patra Cirebon Hotel & Convention, Patra Malioboro Hotel, Patra Bandung Hotel, Patra Anyer Hotel, Patra Jakarta Hotel, Patra Dumai Hotel, dan Patra Parapat Hotel.

Selain jaringan hotel, Patra Jasa juga mengelola aset properti berupa Grha Pertamina, Patra Jasa Office Tower, Patraland Residential Kuningan, serta Patraland Residential Balikpapan.

Layanan multiservices perusahaan didukung oleh Patra Facility Management.

Untuk memperkuat lini bisnisnya, Patra Jasa memiliki dua anak perusahaan, yakni Mitra Tours and Travel dan Prima Armada Raya.

Perusahaan juga menyatakan terus berfokus pada optimalisasi aset melalui berbagai proyek strategis, termasuk pengembangan berbasis keberlanjutan yang sejalan dengan agenda transisi energi dan ekonomi hijau.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

BANYUWANGI - Kesulitan ekonomi masih menjadi salah satu penghambat anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan. UNICEF mencatat sekitar 4,3 juta anak dan remaja usia 7-18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah.

Umumnya, kesulitan ekonomi dialami anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah tertinggal. Sementara itu, Susenas 2025 yang disampaikan Kemendikdasmen mencatat alasan anak tidak sekolah antara lain karena tidak ada biaya sebesar 20,35%.

Menyikapi masalah tersebut, Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia mengumumkan penerimaanbeasiswa PNM Scholarship 2026. Program ini diberikan kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif Mekaar dan ULaMM sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan keluarga nasabah.

"Secara nasional, sebanyak 1.590 anak nasabah PNM menerima beasiswa pendidikan, mulai dari jenjang SD, SLB, hingga perguruan tinggi," ujar Direktur Utama PNM Kindaris, Sabtu (27/6/2026).

Dia menyampaikan pendidikan menjadi salah satu jalan penting untuk membuka kesempatan yang lebih baik bagi keluarga prasejahtera.

“PNM percaya setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui PNM Scholarship, kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka,” ujar Kindaris.

Program ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan PNM tidak hanya berhenti pada nasabah sebagai pengusaha ultra mikro, tetapi turut menjangkau anggota keluarganya.

Melalui dukungan pendidikan bagi anak-anak nasabah, PNM berupaya memperluas manfaat pemberdayaan agar keluarga prasejahtera tidak hanya memiliki usaha yang terus bertumbuh, tetapi juga harapan yang lebih besar bagi masa depan generasi berikutnya.

Sinta Ratnasari, nasabah Unit Mekaar Kabat 2 Banyuwangi mengaku bersyukur anaknya yang bernama Efi Adelya Rachma, siswa kelas 8 SLB, menjadi salah satu penerima beasiswa.

“Saya kaget sekaligus terharu waktu diberi tahu anak saya mendapat beasiswa. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolahnya. Terima kasih banyak untuk PNM, semoga PNM semakin sukses, semakin lancar, dan terus membawa kebaikan untuk banyak keluarga seperti kami,” ujarnya.

Kesulitan ekonomi saat ini masih menjadi salah satu penghambat utama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan mereka. Data UNICEF mencatat sekitar 4,3 juta anak dan remaja usia 7 hingga 18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah.

Risiko anak putus sekolah ini jauh lebih tinggi dialami oleh keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah tertinggal. Selain itu, Data Susenas 2025 dari Kemendikdasmen menunjukkan bahwa alasan tidak ada biaya menyumbang 20,35 persen angka anak tidak sekolah.

Merespons tantangan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia mengumumkan penerima program PNM Scholarship Tahun 2026. Beasiswa ini disalurkan kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif program Mekaar dan ULaMM di berbagai wilayah.

Secara nasional, sebanyak 1.590 anak nasabah PNM telah terpilih menerima beasiswa pendidikan tersebut. Bantuan finansial ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga perguruan tinggi.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menyebut pendidikan sebagai jalan penting untuk membuka kesempatan lebih baik bagi keluarga prasejahtera. Menurut dia, dukungan ini menjadi cara PNM hadir lebih dekat dengan keluarga nasabah, bukan hanya soal usaha.

"PNM percaya setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui PNM Scholarship, kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6).

Pendekatan ini menandai perluasan cakupan pemberdayaan yang dijalankan PNM selama ini. Selama ini, dukungan PNM kepada nasabah lebih banyak berputar pada penguatan usaha ultra mikro.

Lewat PNM Scholarship, sasaran pemberdayaan diperluas hingga menyentuh anggota keluarga nasabah, khususnya anak-anak. PNM berharap keluarga prasejahtera tidak hanya memiliki usaha yang terus bertumbuh, tetapi juga harapan yang lebih besar bagi generasi berikutnya.

Salah satu penerima manfaat program ini adalah keluarga nasabah Unit Mekaar Kabat 2, Banyuwangi, Sinta Ratnasari. Anaknya, Efi Adelya Rachma, siswa kelas 8 di sebuah SLB, menjadi salah satu dari 1.590 anak yang menerima beasiswa tahun ini.

Sinta mengaku tidak menyangka anaknya akan terpilih sebagai penerima beasiswa. Ia menyebut bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolah anaknya.

"Saya kaget sekaligus terharu waktu diberi tahu anak saya mendapat beasiswa. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolahnya," ujarnya.

Sinta juga menyampaikan harapannya agar PNM terus berkembang dan memberi manfaat bagi keluarga lain yang berada dalam situasi serupa. Ia berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada anaknya untuk tetap melanjutkan sekolah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pembangunan kawasan transit oriented development (TOD) di Stasiun Sudirman, Jakarta, atau kerap disebut "Jembatan Donat Dukuh Atas" akan mengintegrasikan enam moda transportasi, sehingga memperkuat konektivitas dan memudahkan mobilitas masyarakat di Jakarta.

"Nanti, di TOD tersebut kita akan melihat konektivitas transportasi Jakarta enam moda," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan enam layanan transportasi kereta yang akan saling terhubung erat di kawasan itu meliputi KRL Commuter Line, Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, dan Kereta Bandara Soekarno-Hatta.

Dengan begitu, TOD Stasiun Sudirman akan menjadi simpul integrasi enam moda transportasi guna meningkatkan kemudahan perpindahan penumpang atau aksesibilitas masyarakat di Jakarta.

Menurut Menhub, pembangunan Jembatan Donat ditargetkan selesai pada 2028 dan seluruh pelaksanaannya dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta (Perseroda).

"Yang donat itu diharapkan bisa selesai di 2028. Dan itu sepenuhnya akan dikerjakan oleh pemda (Pemprov Jakarta) melalui MRT," jelas Menhub.

Ia menjelaskan kawasan berorientasi transit TOD tersebut dirancang menjadi pusat konektivitas yang menghubungkan berbagai layanan angkutan massal, sehingga perjalanan masyarakat berlangsung lebih cepat, nyaman, dan efisien setiap hari.

Ia mengatakan konsep tersebut sementara dikenal sebagai Jembatan Donat karena bentuk rancangan dan fungsinya sebagai penghubung antarmoda, meski nama resmi kawasan itu hingga kini masih dipersiapkan.

"Jadi ada enam, semuanya sih kereta, tapi diharapkan bahwa Jakarta akan terkoneksi secara lebih luas lagi. Kita belum kasih nama, sementara kita bilang 'Jembatan Donat'," jelasnya.

Keberadaan TOD itu diharapkan menjadi pusat konektivitas baru yang menghubungkan seluruh jaringan perkeretaapian dan transportasi umum di Jakarta, sehingga perjalanan masyarakat semakin terintegrasi dengan berbagai tujuan.

Melalui integrasi tersebut, pengguna transportasi umum tidak lagi menghadapi perpindahan antarmoda yang rumit karena seluruh layanan dirancang saling terhubung dalam kawasan berorientasi transit TOD yang terpadu.

Pemerintah berharap pengembangan kawasan ini semakin mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum karena akses antarmoda menjadi lebih mudah, waktu perjalanan lebih singkat, serta pelayanan kepada penumpang semakin meningkat.

"TOD Donat atau hub Donat yang akan menghubungkan semua wilayah, semua kereta api kita di wilayah Jakarta ini, sehingga masyarakat bisa mengakses seluruh wilayah DKI Jakarta dengan dengan mudah," kata Dudy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Patra Jasa menerjunkan 53 perwira sebagai pengajar melalui program Patra Jasa Mengajar guna memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mendukung terwujudnya Generasi Indonesia Emas 2045 yang berdaya saing.

Direktur Utama PT Patra Jasa, Ray SM Daulay mengatakan program yang kini memasuki tahun ketiga penyelenggaraan tersebut telah dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 2024, setelah sebelumnya digelar di Bogor dan Bekasi, Jawa Barat.

"Pada tahun ini, sebanyak 53 Perwira Patra Jasa berpartisipasi sebagai pengajar dan fasilitator," kata Ray dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Program itu melibatkan Perwira Patra Jasa dari kantor pusat maupun unit bisnis untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang diharapkan dapat memperluas perspektif generasi muda.

Adapun program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan bertajuk Patra Jasa Mengajar itu diselenggarakan di SD Negeri Menteng Dalam 11 Pagi, Jakarta Selatan.

Ray menuturkan kegiatan sosial tersebut menjadi bagian peringatan HUT ke-51 Patra Jasa, yang dimaknai sebagai momentum memperkuat kontribusi nyata perusahaan bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan.

"Materi disampaikan melalui pendekatan yang interaktif dan partisipatif guna menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan sekaligus menumbuhkan semangat belajar para siswa," ucap Ray.

Lebih lanjut, dia mengatakan program itu merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya melalui bidang pendidikan.

Menurutnya, investasi terbaik bagi masa depan tidak hanya diwujudkan melalui pengembangan bisnis, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

"Kami ingin berbagi tidak hanya pengetahuan, tetapi juga pengalaman, inspirasi, serta nilai-nilai positif kepada generasi muda. Kami percaya pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa," tegasnya.

Selain kegiatan edukasi, PT Patra Jasa juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar kepada SD Negeri Menteng Dalam 11 Pagi.

Bantuan tersebut meliputi speaker aktif, tempat sampah, printer multifungsi (print, scan, dan fotokopi), misty fan, jaring gawang, terpal, matras, serta peralatan tulis bagi 249 siswa.

Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih nyaman, sehat, dan kondusif. Sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.

Melalui Patra Jasa Mengajar, Patra Jasa terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melalui bidang pendidikan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif perwira untuk tumbuh bersama dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepala SD Negeri Menteng Dalam 11 Pagi, Sri Restioningsih menilai kegiatan tersebut memberikan pengalaman belajar yang berbeda sekaligus menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita.

"Kehadiran para perwira Patra Jasa sebagai pengajar serta bantuan sarana dan prasarana pendidikan yang diberikan menghadirkan pengalaman baru dan menambah semangat belajar bagi anak-anak," kata Sri.

Dia berharap sinergi itu terus berlanjut sehingga semakin banyak peserta didik yang memperoleh manfaat dan termotivasi untuk meraih cita-cita sebagai generasi penerus bangsa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026

Perikanan menjadi salah satu aspek yang harus kami laksanakan dalam mengimplementasikan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui budidaya ikan nila yang menjadi salah satu program unggulan dalam mendukung peningkatan keterampilan dan produktivitas.

Kepala Lapas Kelas III Namlea Muhammad M. Marasabessy dihubungi dari Ambon, Jumat, mengatakan program budidaya ikan nila merupakan bagian dari pembinaan yang diarahkan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pidana.

"Perikanan menjadi salah satu aspek yang harus kami laksanakan dalam mengimplementasikan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena itu, selain pertanian, kami tetap konsisten mengembangkan budidaya ikan nila sebagai program pembinaan unggulan di Lapas Namlea," katanya.

Menurut dia, antusiasme masyarakat terhadap hasil budidaya warga binaan menjadi indikator bahwa program pembinaan berjalan dengan baik sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.

Saat ini Lapas Namlea membudidayakan sekitar 4.000 ekor ikan nila yang tersebar di enam kolam bioflok dengan berbagai ukuran. Jumlah tersebut terdiri atas 1.000 ekor nila super, 3.000 ekor ikan nila ukuran dewasa, serta sekitar 500 ekor benih ikan nila.

Sistem bioflok merupakan metode budidaya ikan yang memanfaatkan kumpulan mikroorganisme untuk mengolah limbah organik di dalam kolam menjadi gumpalan (flok) yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami ikan.

Dalam penerapannya, kolam dilengkapi aerasi untuk menjaga kadar oksigen, sementara kualitas air dikontrol melalui penambahan probiotik dan sumber karbon agar mikroorganisme tetap berkembang. Metode ini dinilai mampu meningkatkan kepadatan tebar ikan, menghemat penggunaan air dan pakan, serta menjaga kualitas lingkungan budidaya.

Ia mengatakan respons positif masyarakat terhadap hasil budidaya perikanan menunjukkan bahwa pemberdayaan warga binaan mampu menghasilkan produk yang bermanfaat sekaligus memberikan nilai tambah bagi proses pembinaan.

Marasabessy berharap pengembangan budidaya ikan nila dapat terus ditingkatkan sehingga tidak hanya mendukung ketahanan pangan di lingkungan lapas, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan usaha yang dapat menjadi modal saat kembali ke tengah masyarakat.

Sementara itu, Penyuluh Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Alijah mengapresiasi pengelolaan budidaya ikan nila yang dilakukan warga binaan. Menurutnya, kualitas ikan yang dihasilkan menunjukkan bahwa program pembinaan telah berjalan secara optimal.

"Budidayanya cukup menjanjikan dan ukuran ikannya juga besar-besar. Ini menjadi bukti bahwa warga binaan mampu mengembangkan keterampilan di berbagai bidang, termasuk sektor perikanan," ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) bersama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyalurkan Bantuan Dana Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027 kepada 139 anak di lingkungan Kementerian PANRB, Kamis (18/6/2026). Penyaluran bantuan ini sebagai upaya bersama untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif.

Inisiatif ini berhasil menyalurkan dana pendidikan senilai total Rp 135 juta kepada penerima manfaat. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko TASPEN, Diyantini Soesilowati, bersama Penasihat DWP Kementerian PANRB, Sarie Purwadi Arianto, dan disaksikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Purwati, di Kementerian PANRB, Jakarta. Penyaluran bantuan ini juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul dan berdaya saing.

Corporate Secretary TASPEN, Henra menegaskan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran strategis dalam membentuk generasi unggul yang mampu menjawab tantangan masa depan.

“Kami meyakini setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan meraih cita-citanya. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan pendidikan sekaligus menjadi penyemangat bagi para penerima untuk terus belajar, berprestasi, dan mengembangkan potensi terbaiknya " ujar Henra.

Menurut Henra, program bantuan pendidikan ini sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya penguatan pembangunan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, dan penguatan generasi muda sebagai penggerak kemajuan Indonesia. Program ini juga mendukung terwujudnya center of excellence dalam pengembangan SDM unggul dan berdaya saing.

TASPEN menyalurkan bantuan pendidikan kepada 139 anak yang berasal dari keluarga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Paruh Waktu, tenaga outsourcing, serta pegawai golongan II di lingkungan Kementerian PANRB. Adapun sebaran penerima terdiri atas 71 siswa Sekolah Dasar (SD), 37 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 31 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Bantuan pendidikan tersebut diberikan dengan besaran Rp 850.000 per anak untuk jenjang SD, Rp 1.000.000 untuk SMP dan Rp 1.250.000 untuk SMA. Program ini merupakan bentuk dukungan TASPEN terhadap keberlanjutan pendidikan generasi penerus bangsa, sekaligus upaya meringankan kebutuhan pendidikan dan mendorong motivasi siswa untuk terus berprestasi serta mengembangkan potensi diri.

Program ini menjadi wujud kolaborasi TASPEN bersama BRI sebagai mitra bayar dan DWP Kementerian PANRB dalam memastikan penyaluran manfaat yang lebih efektif dan tepat sasaran. Sinergi ini diharapkan mampu mendukung lahirnya generasi unggul sekaligus memperkuat komitmen TASPEN terhadap perlindungan, kesejahteraan peserta, dan dampak sosial berkelanjutan bagi pembangunan nasional.

Bisnis.com, SEMARANG - Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Tengah berhasil mengumpulkan wakaf sebesar Rp4,4 miliar dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kementerian/lembaga di Jawa Tengah, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tingginya serapan dana wakaf tersebut mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat Jawa Tengah untuk berwakaf.

"Kesadaran wakaf di Jawa Tengah sangat luar biasa. Cuma yang jadi masalah, kebanyakan wakafnya itu 3M. Untuk madrasah, kemudian untuk masjid atau mushola, dan ketiga untuk makam. Tidak banyak yang untuk wakaf produktif," kata Imam Maskur, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Tengah sekaligus Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dikutip Kamis (25/6/2026).

BWI Provinsi Jawa Tengah menyalurkan dana yang sudah terkumpul itu kepada fakir miskin dan mereka yang berhak. Ke depan, Imam menyebut bahwa pihaknya akan ikut menyalurkan dana wakaf tersebut dalam bentuk beasiswa sebagai bentuk dukungan bidang pendidikan.

Imam menyampaikan bahwa dana sebesar Rp4,4 miliar itu masih berbentuk deposito syariah. BWI Provinsi Jawa Tengah membuka peluang kerja sama untuk mengelola dana tersebut.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah lewat wakaf. Mungkin salah satu bentuknya lewat wakaf di sektor produktif. Yang penting amanah," ujarnya saat ditemui Bisnis.

Pemanfaatan dana wakaf pada sektor produktif memang masih jarang ditemui di Jawa Tengah. Imam menyebut, meskipun kesadarannya tinggi, namun masyarakat Jawa Tengah masih melihat wakaf sebagai amal jariyah yang bersifat sunah.

"Jadi terkadang, orang-orang memberikan wakaf ya seadanya. Misalnya, kalau punya tanah di pinggir jalan, tidak mungkin diwakafkan karena merasa lebih potensial untuk dibangun ruko atau disewakan," jelas Imam.
Kondisi tersebut yang coba diubah oleh BWI Provinsi Jawa Tengah. Imam menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pengelolaan dana dan tanah wakaf untuk mendukung sektor produktif. Langkah itu diambil untuk mendorong manfaat jangka panjang dari wakaf yang diterima.
"Kami juga sedang melakukan sertifikasi nadzir wakaf, karena biayanya cukup mahal juga. Di Jawa Tengah, BWI dalam setahun terakhir sudah membiayai 100 orang. Total sudah ada 200 orang nadzir wakaf yang bersertifikat yang sudah kami bantu," jelas Imam.

Jumlah tersebut tentu masih jauh dari kata cukup. Pasalnya, Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan jumlah tanah wakaf terbanyak di Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan ada 73.864 bidang tanah wakaf di Jawa Tengah yang telah bersertifikat. Jumlah tersebut jadi yang tertinggi di Indonesia.

"Secara nasional prestasi Jawa Tengah di atas rata-rata nasional, yaitu 73%. Ini lompatan luar biasa, terutama sejak tiga tahun terakhir. Kesadaran masyarakat Jawa Tengah untuk melakukan sertifikasi tempat ibadah itu luar biasa," kata Nusron di sela acara penyerahan 243 sertifikat tanah wakaf kepada 243 nadzir se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, beberapa waktu lalu.

Setidaknya, masih ada 27.000 masjid, musala, dan tempat ibadah lain di Jawa Tengah yang belum memiliki sertifikat tanah. Nusron berharap, dalam 3 tahun ke depan, capaian sertifikasi tanah wakaf di wilayah tersebut sudah bisa mencapai angka 95%.

KOMPAS.com – Saat membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan mendesak, banyak orang memilih memanfaatkan kendaraan pribadi sebagai jaminan pinjaman. Namun, masih banyak yang bertanya-tanya, apakah STNK bisa digadaikan tanpa BPKB?

Pertanyaan ini cukup sering muncul karena tidak semua pemilik kendaraan memahami perbedaan fungsi STNK dan BPKB. Padahal, kedua dokumen tersebut memiliki kedudukan yang berbeda, terutama ketika digunakan sebagai syarat pengajuan pinjaman.

Lalu, benarkah STNK bisa dijadikan jaminan? Apa saja syarat yang harus dipenuhi jika ingin menggadaikan kendaraan di Pegadaian? Berikut penjelasan lengkapnya.

Apakah STNK bisa digadaikan tanpa BPKB?

Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami fungsi STNK dan BPKB pada kendaraan bermotor.

STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan kepolisian sebagai bukti bahwa kendaraan telah terdaftar dan memiliki izin untuk digunakan di jalan raya. Setiap pemilik kendaraan wajib memiliki STNK yang masih berlaku.

Meski demikian, STNK bukan bukti kepemilikan kendaraan. Dokumen yang berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan kendaraan di Indonesia adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Karena bukan dokumen kepemilikan, STNK tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman secara mandiri. Dalam proses gadai atau pembiayaan kendaraan, lembaga pembiayaan umumnya mensyaratkan BPKB sebagai agunan utama.

BPKB memuat identitas pemilik kendaraan dan menjadi dasar hukum yang digunakan apabila terjadi sengketa atau klaim kepemilikan. Sementara itu, STNK hanya menunjukkan bahwa kendaraan telah terdaftar dan legal untuk beroperasi.

Artinya, motor atau mobil tidak dapat digadaikan hanya dengan STNK, meskipun masa berlaku dokumen tersebut masih aktif. Pemilik kendaraan tetap harus menyertakan BPKB sebagai syarat utama pengajuan pinjaman.

Syarat gadai BPKB di Pegadaian

Bagi yang berencana mengajukan pinjaman dengan jaminan kendaraan, ada sejumlah dokumen yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar proses verifikasi berjalan lebih cepat.

Kelengkapan dokumen juga membantu Pegadaian menentukan nilai pembiayaan sesuai hasil penilaian kendaraan yang dijaminkan.

Berikut syarat gadai kendaraan di Pegadaian yang perlu disiapkan:

• Fotokopi KTP pemohon
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Fotokopi BPKB kendaraan
• Fotokopi STNK yang masih berlaku
• Surat keterangan domisili (jika diperlukan)
• Surat keterangan kerja atau dokumen pendukung pekerjaan
• Bukti penghasilan atau slip gaji
• Usia pemohon minimal 18 tahun.

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan pengajuan disetujui, BPKB akan dijadikan jaminan selama masa pinjaman berlangsung. Dokumen tersebut akan dikembalikan setelah seluruh kewajiban pembayaran lunas.

Cara gadai BPKB di Pegadaian

Dikutip dari laman resmi Pegadaian, tersedia layanan Pinjaman Serbaguna yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor.

Menariknya, kendaraan tetap dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari karena yang dijaminkan hanyalah dokumen BPKB.

Dana pinjaman ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari biaya pendidikan, renovasi rumah, kebutuhan keluarga, hingga tambahan modal usaha.

Cara mengajukan pinjaman gadai BPKB di Pegadaian

- Cara mengajukan di kantor Pegadaian

Jika ingin mengajukan pinjaman secara langsung, berikut langkah-langkahnya:

• Siapkan seluruh dokumen persyaratan
• Datangi kantor Pegadaian sesuai wilayah kendaraan terdaftar
• Isi formulir pengajuan Pinjaman Serbaguna
• Serahkan seluruh dokumen kepada petugas
• Pegadaian akan melakukan verifikasi dan penilaian jaminan
• Petugas menginformasikan plafon pinjaman yang disetujui
• Dana pinjaman dicairkan melalui transfer atau tunai sesuai ketentuan.

- Cara mengajukan lewat Aplikasi Pegadaian Digital

Selain datang ke kantor cabang, pengajuan juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital. Berikut tahapannya:

• Login ke aplikasi Pegadaian Digital
• Pilih menu "Pembiayaan"
• Klik layanan "Pinjaman Serbaguna"
• Masukkan nominal pembiayaan yang diinginkan
• Pilih tenor atau jangka waktu pembayaran
• Isi data kendaraan yang akan dijadikan jaminan
• Konfirmasi pengajuan
• Tunggu notifikasi terkait hasil pengajuan pembiayaan.

Banyak orang masih mengira STNK bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman. Padahal, STNK tidak dapat digadaikan tanpa BPKB karena bukan merupakan bukti sah kepemilikan kendaraan.

Bagi yang membutuhkan dana cepat, solusi yang tersedia adalah mengajukan pembiayaan dengan jaminan BPKB motor atau mobil melalui layanan Pinjaman Serbaguna Pegadaian.

Kendaraan tetap dapat digunakan, sementara nilai pinjaman akan disesuaikan dengan hasil penilaian jaminan.

Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan seluruh dokumen telah lengkap agar proses verifikasi dan pencairan dana dapat berjalan lebih lancar. Dengan memahami syarat dan prosedurnya, pengajuan pembiayaan bisa dilakukan lebih mudah dan sesuai kebutuhan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kabar itu datang lewat layar gawai. Anak mereka diterima di universitas. Bapak membaca pengumuman dua kali. Ibu memanggil saudara. Grup WhatsApp keluarga ramai oleh ucapan selamat. Untuk beberapa jam, rumah itu terasa lapang.

Lalu keluarga membuka rincian biaya.

Uang Kuliah Tunggal harus dibayar. Kos harus dicari. Tiket keberangkatan perlu dibeli. Laptop lama sering mati. Buku, paket internet, uang makan, praktikum, organisasi, dan biaya pulang kampung masuk senarai baru. Keluarga itu tidak sedang membahas cita-cita. Mereka sedang menyusun cara agar bulan depan tetap cukup.

Di banyak rumah kelas menengah Indonesia, pendidikan tinggi hadir dengan wajah ganda. Ia membawa kebanggaan. Ia juga membawa kepanikan. Universitas membuka pintu bagi anak, lalu menyerahkan beban hitungan kepada keluarga.

Caitlin Zaloom, dalam Indebted: How families make college work at any cost (Princeton University Press), menunjukkan bahwa biaya kuliah mengubah hidup keluarga kelas menengah. Kuliah memberi kemungkinan masa depan, tetapi cara membayarnya membuat keluarga merasa tidak aman, berwalang hati, dan terikat oleh kewajiban moral (Zaloom, 2019, hlm. 1-2).

Indonesia tidak sama dengan Amerika Serikat. Kita tidak mengenal utang mahasiswa sebesar Amerika. Namun rasa takutnya mulai dekat. Banyak orang tua Indonesia tidak meminjam ke bank untuk membayar kuliah. Mereka memakai tabungan, meminjam kepada saudara, mengambil uang koperasi, menjual perhiasan, menunda renovasi rumah, atau menambah jam kerja.

Kelas Menengah yang Tampak Aman

Kelas menengah Indonesia sering tampak cukup. Mereka punya gaji bulanan. Mereka punya sepeda motor. Sebagian punya rumah cicilan. Anak mereka punya ponsel. Mereka bisa membayar sekolah, membeli seragam, menghadiri undangan keluarga, dan sesekali makan di luar. Namun rasa cukup itu mudah retak.

Satu anggota keluarga sakit, anggaran berubah. Satu orang tua kehilangan pekerjaan, rencana kuliah terganggu. Dua anak masuk perguruan tinggi pada waktu berdekatan, rumah mulai sesak oleh hitungan. Harga indekos naik, ongkos transportasi naik, biaya makan naik, keluarga mulai mengurangi kebutuhan lain.

Masalahnya, keluarga seperti ini sering tidak terlihat miskin. Mereka tidak selalu masuk prioritas bantuan penuh. Tetapi mereka juga tidak kaya. Kampus membaca mereka dari slip gaji. Negara membaca mereka dari data administrasi. Hidup sehari-hari membaca mereka dari cicilan, tanggungan keluarga besar, dan rasa malu untuk berkata, kami hampir tidak sanggup.

Di titik itulah universitas berubah menjadi mesin kepanikan kelas menengah. Ia tidak selalu menolak anak mereka. Ia menerima anak itu, lalu menempatkan orang tua di depan keputusan sulit. Membayar dengan mengurangi kebutuhan lain. Meminta anak memilih kampus lebih murah. Meminjam. Menjual aset kecil. Menunda pengobatan. Bekerja lebih lama. Diam.

Sejarah Kampus dan Seleksi Sosial

Sejarah pendidikan tinggi Indonesia tidak pernah lepas dari seleksi sosial. Pada masa kolonial, sekolah modern hanya membuka jalan bagi sedikit orang bumiputra. Sekolah dokter, hukum, teknik, dan administrasi melahirkan kelompok terdidik. Sebagian dari mereka kemudian memakai ilmu untuk menantang kolonialisme. Walakin sistem pendidikan itu tetap memilih. Ia menentukan siapa yang boleh masuk ruang ilmu dan siapa yang harus tetap berada di luar.

Setelah kemerdekaan, republik memberi arti baru kepada universitas. Kampus menjadi jalan bagi anak petani, anak guru, anak pegawai kecil, anak pedagang, dan anak buruh untuk membayangkan hidup yang berbeda. Gelar sarjana menjadi simbol naik kelas. Keluarga menyebutnya asa. Negara menyebutnya pembangunan.

Akan tetapi janji itu kiwari makin mahal. Kemdiktisaintek menyebut Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi Indonesia berada pada 31,45%. Pemerintah menargetkan angka itu naik menjadi 38,04% pada 2029 (Kemdiktisaintek, 2025). Angka ini penting. Ia menunjukkan banyak lulusan sekolah menengah belum masuk perguruan tinggi.

Namun pertanyaan liyan perlu kita ajukan. Siapa yang masuk kampus dengan tenang? Siapa yang masuk kampus sambil takut menunggak? Siapa yang tidak pernah mendaftar karena keluarga menyerah sebelum mencoba?

Kuliah sebagai Taruhan Keluarga

Zaloom menyebut social speculation untuk menjelaskan keluarga yang membayar kuliah sebagai taruhan atas masa depan. Orang tua dan anak membayar hari ini karena berharap gelar memberi hidup yang lebih baik. Mereka tidak memegang jaminan. Mereka hanya memegang kemungkinan (Zaloom, 2019, hlm. 5-6).

Keluarga Indonesia mengenal taruhan itu. Mereka menjual hasil kebun. Mereka mengambil pinjaman koperasi. Mereka menunda memperbaiki rumah. Mereka meminta kakak bekerja lebih cepat. Mereka meminta adik menunggu giliran kuliah. Mereka tahu sarjana bisa menganggur. Mereka tahu ijazah tidak otomatis menjadi pekerjaan. Mereka tahu jaringan, kota asal, kemampuan bahasa, dan modal keluarga ikut menentukan jalan hidup.

Walakin mereka tetap membayar. Mereka bukan tidak rasional. Mereka tahu risikonya. Mereka memilih kuliah karena tidak membiayai anak terasa seperti kegagalan moral. Orangtua merasa kalah jika anak berhenti di depan gerbang universitas. Anak merasa bersalah jika biaya kuliah membuat rumah makin sempit.

BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68% dan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,29 juta (BPS, 2026). Data ini tidak merendahkan nilai gelar. Data ini mengingatkan bahwa pasar kerja tidak selalu membalas pengorbanan keluarga dengan cepat.

Ketika Cinta Menjadi Transfer

Kita jarang membicarakan luka kecil di balik kuliah. Orangtua sering menyembunyikan kesulitan. Mereka berkata kepada anak, belajar baik-baik. Mereka tidak mengatakan bahwa uang bulan ini hampir habis. Anak juga sering menyembunyikan kekurangan. Ia tidak selalu berkata bahwa uang makan tidak cukup. Ia mengurangi makan, menunda membeli buku, mengambil kerja malam, atau menolak kegiatan kampus yang membutuhkan biaya tambahan.

Zaloom mendedah bahwa keluarga sering menganggap pembiayaan kuliah sebagai urusan pribadi. Mereka jarang melihatnya sebagai masalah publik. Akibatnya, beban struktural terasa seperti kegagalan rumah tangga (Zaloom, 2019, hlm. 4-5).

Indonesia mengenal rasa diam itu. Banyak orang tua merasa malu mengaku tidak sanggup. Banyak mahasiswa merasa bersalah meminta tambahan uang. Banyak kampus baru bergerak tatkala mahasiswa menunggak, cuti, atau hilang dari kelas.

Kampus perlu membaca tunggakan sebagai tanda sosial. Tunggakan tidak selalu berarti lalai. Kadang ia berarti ada keluarga yang sedang ungah-angih.

Dekolonisasi Cara Kampus Melihat Mahasiswa

Dekolonisasi pendidikan tinggi tidak berarti menolak ilmu modern, akreditasi, riset, teknologi, atau standar internasional. Dekolonisasi berarti menolak cara pandang yang melihat mahasiswa hanya sebagai angka, konsumen, input, output, atau calon tenaga kerja murah.

Warisan kolonial tidak hanya hidup dalam arsip. Ia hidup dalam cara kampus menilai pengetahuan. Ada ilmu yang dianggap tinggi. Ada pengalaman lokal yang dianggap rendah. Ada bahasa akademik yang dianggap sah. Ada bahasa keluarga, kampung, pasar, kebun, pesisir, dan madrasah yang dianggap kurang penting.

Kampus pascakolonial harus mengubah cara melihat mahasiswa. Mahasiswa tidak datang sebagai nomor pendaftaran. Ia datang membawa sejarah keluarga. Ia membawa bahasa ibu, asal daerah, pengalaman sosial, dan kecemasan ekonomi. Kampus yang adil tidak cukup membuka pintu masuk. Kampus harus memastikan mahasiswa dapat bertahan tanpa kehilangan martabat.

Langkah yang Bisa Dimulai

Perubahan tidak selalu harus menunggu pidato besar. Kampus dapat memulainya dari kebijakan semenjana.

Pertama, kampus harus menjelaskan dasar penetapan UKT. Keluarga berhak tahu mengapa mereka membayar angka tertentu.

Kedua, kampus perlu membuat banding UKT yang cepat dan manusiawi. Mahasiswa tidak perlu membuktikan kesulitan dengan cara yang merendahkan.

Ketiga, negara perlu memperkuat bantuan biaya hidup. Kartu Indonesia Pintar Kuliah penting. Pada 2026, alokasi KIP Kuliah mencapai Rp15,32 triliun dengan sasaran 1.047.221 mahasiswa (Kemdiktisaintek, 2026). Walakin mahasiswa tidak hidup dari UKT saja. Mereka perlu kos, makan, transportasi, internet, dan perangkat belajar.

Keempat, kampus perlu menyediakan kerja mahasiswa yang aman. Asisten riset, tutor sebaya, staf perpustakaan, pendamping laboratorium, dan kerja digital kampus dapat membantu mahasiswa tanpa merusak waktu belajar.

Kelima, universitas perlu mengembalikan pendidikan sebagai latihan berpikir. Mahasiswa memang membutuhkan pekerjaan. Namun republik juga membutuhkan warga yang mampu membaca kekuasaan, memahami sejarah, merawat lingkungan, dan bekerja dengan etika.

Hak atas Masa Depan

Zaloom menyebut right to the future sebagai hak anak muda untuk hidup layak, mengejar minat, dan tidak terkunci oleh beban masa lalu serta tekanan finansial keluarga (Zaloom, 2019, hlm. 190-193). Gagasan ini penting bagi Indonesia.

Pendidikan tinggi harus menjadi hak atas masa depan. Hak itu tidak berarti semua biaya hilang. Hak itu berarti negara dan kampus tidak boleh menyerahkan risiko pendidikan kepada keluarga secara diam-diam. Hak itu berarti mahasiswa tidak masuk kelas dengan kepala penuh tagihan. Hak itu berarti orangtua tidak membeli masa depan anak dengan rasa takut.

Arkian, bangsa ini sering berwicara tentang sumber daya manusia. Namun manusia tidak tumbuh baik dalam kepanikan. Jika universitas membuat keluarga kelas menengah bawah gemetar setiap semester, kita tidak sedang memperluas ilmu. Kita sedang menyempitkan republik.

Tolok ukur keberhasilan pendidikan tinggi tidak cukup dilihat dari jumlah mahasiswa baru, kampus unggul, atau peringkat global. Ukur juga berapa mahasiswa yang bisa makan layak. Ukur berapa keluarga yang tidak perlu menjual aset kecil. Ukur berapa anak muda yang bisa belajar tanpa merasa menjadi beban.

Universitas tidak boleh menjadi mesin kepanikan kelas menengah. Ia harus menjadi tempat keluarga biasa menitipkan harapan tanpa kehilangan harga diri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berseloroh dirinya kini merangkap sebagai project manager PT PLN (Persero) imbas mati listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah.

Bahlil mengatakan dalam beberapa waktu terakhir pemerintah membedah persoalan kelistrikan bersama sejumlah pihak, mulai dari Kejaksaan Agung, BIN, DPR, hingga Kementerian Sekretariat Negara. Menurutnya, masalah pasokan batu bara untuk PLN bukan kali pertama terjadi karena persoalan serupa juga sempat muncul pada 2022.

"Saya 10 hari terakhir jabatan saya Menteri ESDM merangkap PM PLN pengadaan batu bara, project manager. Jadi ngurus batu bara sekarang," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan kebutuhan batu bara pembangkit PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Sementara itu, volume batu bara yang sudah dikontrak PLN sebelumnya mencapai 134 juta metrik ton dan kini meningkat menjadi sekitar 141 juta metrik ton.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena secara hitungan kebutuhan pasokan seharusnya masih mencukupi hingga akhir tahun.

"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari 154 juta kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam. Jujur-jujur aja nih berarti kan ada sesuatu," jelasnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, pemerintah menemukan persoalan bukan pada volume batu bara secara keseluruhan, melainkan pada ketersediaan batu bara kalori menengah di atas 5.000 yang dibutuhkan sebagai campuran bahan bakar pembangkit.

Bahlil menegaskan pemerintah sebenarnya telah menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Namun pelaksanaan teknis pengadaan berada di tangan perusahaan pemasok.

Karena itu, ia mengaku sampai menyampaikan langsung kepada Direktur Utama PLN bahwa dirinya akan menjadi 'project manager' PLN apabila persoalan serupa terus berulang.

"Saya sudah ngomong sama Pak Dirut PLN, 'saya jadi project manager kau kalau begini'," imbuhnya.

Ia memastikan kondisi sistem kelistrikan saat ini sudah kembali normal setelah pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mengamankan pasokan energi primer, termasuk menahan sebagian batu bara yang semula akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga berupaya memastikan persoalan pasokan energi primer yang berdampak pada kelistrikan tidak kembali terjadi di masa mendatang.

"Nah, mulai ke depan Kita membentuk tim pengadaan Energi Primer, melibatkan BPKP, Inspektor Jenderal PLN Batu, pengadaannya harus transparan Dan saya minta para penegak hukum awasi, Supaya jangan kelakuan begini setiap tahun Muncul terus. Nah ini kira-kira kondisi PLN," pungkasnya.

PT PLN (Persero) mengumumkan gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik atau mati lampu di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Kamis (25/6).

Dalam pengumuman yang disampaikan melalui akun Instagram resmi PLN UP3 Banjarmasin, perusahaan menyebut gangguan terjadi akibat kendala operasional pada sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan yang menyebabkan penurunan pasokan daya.

"PLN UP3 Banjarmasin menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya kendala operasional sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan yang mengakibatkan penurunan pasokan daya," tulis Manajer PLN UP3 Banjarmasin Yanuar dalam pengumuman yang dirilis pukul 10.00 WITA.

PLN menyebut pihaknya melakukan pengaturan beban pada sistem interkoneksi guna menjaga stabilitas sistem kelistrikan.

"Petugas PLN saat ini melakukan pengaturan beban pada sistem interkoneksi sebagai langkah menjaga kestabilan sistem kelistrikan secara menyeluruh," kata Yanuar.

PLN menyatakan pengaturan beban tersebut berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah, antara lain Jalan PM Noor sebagian, Banjar Raya, Komplek UKA/Trisakti Ujung, Lingkar Selatan, Basirih Kubah, Banyiur Luar, Komplek Lumba-Lumba, Yos Sudarso, Airmantan, Hasan Basri sebagian, Kayu Tangi 2, Anshari Shaleh, Adhyaksa, Simpang Sungai Andai, Pondok Metro, Tulip, Flamboyan, Cendana, Alalak Tengah, Alalak Utara, HKSN, Komplek AMD, Komplek Surya Gemilang, Perdagangan, dan wilayah sekitarnya.

[Gambas:Instagram]

PLN menyebut proses pemulihan masih terus dilakukan secara terkoordinasi agar pasokan listrik dapat kembali normal secara bertahap.

"Upaya percepatan pemulihan terus dilakukan secara terkoordinasi agar pasokan listrik dapat kembali normal secara bertahap," ujar Yanuar.

Gangguan listrik dilaporkan telah terjadi sejak Selasa (24/6) dan berlanjut hingga Rabu (25/6). Sejumlah warga mengeluhkan pemadaman yang terjadi berulang dan berlangsung cukup lama.

Salah seorang pengguna media sosial X dengan akun @b***a menyebut pemadaman dilakukan secara bergiliran hingga enam jam.

"Salah satu provinsi di Kalimantan mulai menerapkan giliran mati aliran listrik selama 6 jam. Pantesan pas lewat, ada yang display genset di teras toko," tulisnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengguna akun @l**h**e yang mengaku pemadaman terjadi hampir setiap hari.

"Sumpah ini parah banget, gak kebayang aku kalau hampir tiap hari mati lampu dan durasinya lama gini. Ini aja aku sampai punya kipas portabel lima, sangking gak kuatnya sama panas Kalimantan," tulisnya.

Sementara itu, CNNIndonesia.com telah menghubungi PLN pusat untuk meminta penjelasan mengenai detail penyebab gangguan dan estimasi pemulihan sistem kelistrikan. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.

[Gambas:Youtube]