Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo menyoroti ketahanan industri perbankan nasional di tengah tekanan eksternal global, termasuk pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi. Bagaimana kondisinya?

Bagaimana pandangan Asbanda terhadap kondisi industri perbankan saat ini?

Secara umum, industri perbankan nasional masih berada dalam kondisi yang resilient dan well-capitalized, meskipun saat ini menghadapi tekanan eksternal yang meningkat. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi global, serta dinamika geopolitik global mendorong peningkatan volatilitas pasar dan berpotensi menekan perekonomian domestik melalui inflasi, penurunan daya beli, dan kenaikan biaya produksi dunia usaha.

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa fundamental perbankan tetap kuat (permodalan, likuiditas, dan kualitas aset relatif terjaga), sistem keuangan masih berada dalam kondisi stabil, dan fungsi intermediasi tetap berjalan dengan baik. Kondisi saat ini lebih tepat dilihat sebagai phase of recalibration, di mana industri perbankan tidak lagi agresif ekspansi, tetapi bergeser pada penguatan kualitas, manajemen risiko, dan efisiensi. Dalam perspektif Asbanda, ini bukan sekadar tekanan, tetapi juga momentum untuk memperkuat daya tahan industri, mempercepat transformasi, dan meningkatkan disiplin dalam pengelolaan risiko.

Bagaimana tantangan pelemahan rupiah terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD)?

Secara langsung, dampak pelemahan rupiah terhadap BPD relatif terkendali, mengingat eksposur valuta asing BPD terbatas dan model bisnis BPD lebih berorientasi pada ekonomi domestik dan daerah. Namun demikian, tantangan utama justru berasal dari dampak tidak langsung (second-round effect), antara lain kenaikan harga energi yang akan berdampak meningkatkan biaya operasional dunia usaha, tekanan inflasi yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, serta margin usaha pelaku ekonomi daerah semakin tertekan.

Dalam kondisi ini, risiko yang perlu diantisipasi adalah penurunan kemampuan bayar debitur, khususnya sektor-sektor sensitif terhadap biaya energi, potensi peningkatan credit risk dan tekanan kualitas aset, serta perlambatan permintaan kredit di beberapa sektor. Namun di sisi lain, BPD memiliki keunggulan struktural berupa kedekatan dengan ekosistem ekonomi daerah, pemahaman yang lebih granular terhadap karakteristik debitur, serta akses langsung terhadap dinamika fiskal daerah. Keunggulan ini memungkinkan BPD untuk melakukan early warning detection, pendekatan mitigasi yang lebih cepat dan tepat sasaran, serta menjaga kualitas intermediasi secara lebih adaptif.

Apa imbauan dan arah kebijakan Asbanda kepada seluruh BPD?

Dalam menghadapi kondisi saat ini, Asbanda mendorong seluruh BPD untuk menjalankan strategi yang balanced, disciplined, dan forward-looking, dengan fokus pada tiga pilar utama. Pertama, strengthening asset quality melalui memperketat monitoring portofolio kredit, terutama sektor yang terdampak inflasi dan kenaikan biaya energi, menguatkan early warning system dan risk-based portfolio management, serta mengedepankan prinsip selective growth over aggressive expansion.

Kedua, liquidity & efficiency discipline dengan menjaga likuiditas secara prudent di tengah potensi volatilitas dana, meningkatkan efisiensi operasional untuk menjaga profitabilitas, serta mengoptimalkan struktur pendanaan yang lebih stabil dan berbiaya rendah. Ketiga, sustaining regional economic role dengan tetap menjalankan fungsi intermediasi secara produktif, memprioritaskan pembiayaan pada sektor-sektor yang resilient terhadap tekanan inflasi dan memiliki multiplier effect tinggi terhadap ekonomi daerah, serta memperkuat peran sebagai financial backbone pembangunan daerah.

Di saat yang sama, kondisi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum transformasi, khususnya dalam digitalisasi layanan, peningkatan kapabilitas risk management, serta penguatan governance.

Apa pesan penutup bagi BPD dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini?

Pada akhirnya, kunci bagi BPD bukan hanya kemampuan untuk bertahan dalam jangka pendek, tetapi bagaimana membangun fondasi yang lebih kuat, adaptif, dan kompetitif untuk jangka panjang, sehingga tetap relevan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah tekanan global yang belum mereda akibat meningkatnya tensi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan internasional, industri perbankan nasional memasuki awal tahun 2026 dengan laju pertumbuhan yang tetap positif, namun cenderung moderat.

Di tengah kondisi tersebut, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk justru mencatatkan kinerja yang melampaui rata-rata industri di sejumlah indikator utama.

Bank berkode emiten BMRI ini membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 15,4 triliun pada kuartal I 2026 atau tumbuh 16,6 persen secara tahunan (year on year/YoY).

DOK. Humas Bank Mandiri Kantor Bank Mandiri di Jakarta. Jadwal Operasional Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, BSI Libur Lebaran 2026

Pertumbuhan ini ditopang oleh ekspansi bisnis yang solid serta efisiensi operasional yang terus membaik.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil dari strategi sinergi yang dijalankan secara konsisten di berbagai sektor ekonomi.

“Bank Mandiri mengedepankan semangat Sinergi Majukan Negeri melalui penguatan sinergi UMKM dan ekonomi kreatif, serta sinergi ekosistem digital. Kinerja yang kami hasilkan bukan hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis semata, tetapi merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang melibatkan berbagai unsur perekonomian nasional,” ujar Riduan dalam Public Expose Bank Mandiri Kuartal I-2026, Selasa (21/4/2026).

Kredit Bank Mandiri tumbuh di atas rata-rata industri

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit Bank Mandiri menunjukkan akselerasi yang signifikan. Hingga Maret 2026, total kredit yang disalurkan mencapai Rp 1.530 triliun atau tumbuh 17,4 persen (YoY).

Dok. Bank Mandiri Menara Bank Mandiri.

Sebagai pembanding, pertumbuhan kredit industri perbankan nasional tercatat sebesar 9,37 persen (YoY) berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2026.

Perbedaan hampir dua kali lipat ini menunjukkan di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, Bank Mandiri mampu menjaga momentum ekspansi pembiayaan secara lebih agresif dibandingkan industri secara keseluruhan.

Kinerja tersebut sekaligus mencerminkan kemampuan bank dalam menangkap peluang pembiayaan di sektor riil domestik, ketika sebagian pelaku industri cenderung menahan laju ekspansi sebagai respons terhadap risiko global.

Penghimpunan dana melampaui industri

Tidak hanya dari sisi kredit, kinerja penghimpunan dana Bank Mandiri juga melampaui rata-rata industri. Dana pihak ketiga (DPK) bank only tercatat sebesar Rp 1.675 triliun atau tumbuh 21,1 persen (YoY).

Sementara itu, pertumbuhan DPK industri berada di level 13,2 persen pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan Bank Mandiri tidak hanya agresif dalam menyalurkan kredit, tetapi juga memperkuat basis pendanaan secara signifikan.

Struktur pendanaan yang kuat tercermin dari komposisi dana murah (CASA) yang mencapai Rp 1.201 triliun atau tumbuh 12,7 persen (YoY). Porsi CASA yang besar menjadi faktor penting dalam menjaga biaya dana tetap rendah dan mendukung profitabilitas.

Pertumbuhan dana yang lebih tinggi dibandingkan industri juga mengindikasikan tingkat kepercayaan nasabah yang tetap terjaga, di tengah dinamika pasar keuangan global.

Profitabilitas tetap kokoh

Kinerja Bank Mandiri tidak hanya tercermin dari pertumbuhan, tetapi juga dari kualitas profitabilitas. Hal ini terlihat dari Return on Equity (ROE) yang berada di level 22,1 persen.

(Shutterstock) Ilustrasi Bank Mandiri.

Angka tersebut menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola modal secara optimal untuk menghasilkan laba, sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu bank dengan profitabilitas tinggi di dalam negeri.

Di sisi lain, efisiensi operasional juga mengalami perbaikan. Rasio BOPO tercatat sebesar 58,0 persen atau membaik 3,48 persen secara tahunan.

Penurunan rasio ini menandakan peningkatan pendapatan mampu mengimbangi bahkan melampaui pertumbuhan biaya operasional.

Kualitas aset lebih baik dari industri

Di tengah ekspansi kredit yang lebih tinggi dibandingkan industri, Bank Mandiri tetap mampu menjaga kualitas aset dengan baik.

Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) gross tercatat sebesar 0,98 persen, membaik 3 basis poin (YoY).

Sebagai pembanding, rasio NPL industri perbankan berada di level 2,17 persen. Dengan demikian, tingkat risiko kredit Bank Mandiri berada jauh di bawah rata-rata industri.

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri M Rizaldi menjelaskan, kualitas aset yang terjaga ini didukung oleh pengelolaan risiko yang disiplin serta pencadangan yang memadai.

Bank Mandiri mencatat NPL coverage ratio di level 245 persen, yang menunjukkan kesiapan dalam mengantisipasi potensi risiko kredit di masa mendatang.

Permodalan kuat di tengah ketidakpastian

Selain kualitas aset, ketahanan Bank Mandiri juga ditopang oleh struktur permodalan yang kuat.

Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 19,7 persen, memberikan ruang ekspansi yang memadai sekaligus menjadi bantalan terhadap potensi gejolak pasar.

Rafapress/SHUTTERSTOCK Ilustrasi Bank Mandiri.

Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, tingkat permodalan yang tinggi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis perbankan.

Resiliensi di tengah tekanan global

Kinerja Bank Mandiri pada kuartal I 2026 menunjukkan bahwa tekanan global tidak selalu berbanding lurus dengan perlambatan kinerja domestik.

Di tengah volatilitas pasar keuangan internasional, industri perbankan nasional masih mencatat pertumbuhan, meski dengan laju yang lebih terbatas.

Dalam konteks tersebut, Bank Mandiri tampil sebagai salah satu bank yang mampu melampaui batas rata-rata industri, baik dari sisi pertumbuhan kredit, penghimpunan dana, maupun kualitas aset.

Keunggulan ini mencerminkan kombinasi antara strategi bisnis yang tepat, basis nasabah yang kuat, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika ekonomi.

Outperform industri sebagai indikator daya saing

Perbedaan signifikan antara kinerja Bank Mandiri dan rata-rata industri menegaskan posisi perseroan sebagai salah satu pemain utama dalam industri perbankan nasional.

Ketika pertumbuhan kredit industri berada di kisaran satu digit, Bank Mandiri mampu mencatatkan ekspansi dua digit yang tinggi. Demikian pula pada penghimpunan dana, di mana pertumbuhan bank melampaui capaian industri secara signifikan.

Hal ini menunjukkan di tengah tekanan global, bank dengan fundamental yang kuat cenderung lebih mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja.

Fondasi pertumbuhan di awal tahun

Kinerja pada kuartal I 2026 menjadi indikator awal bagi arah industri perbankan sepanjang tahun ini.

Dengan pertumbuhan industri yang masih positif namun moderat, capaian Bank Mandiri memberikan gambaran bahwa ruang ekspansi tetap terbuka bagi bank yang mampu menjalankan strategi secara efektif.

Bank Mandiri melaporkan kredit tumbuh 17,4 persen di atas rata-rata industri 9,37 persen, DPK yang meningkat 21,1 persen melampaui industri 13,2 persen, serta kualitas aset yang lebih baik dari rata-rata nasional.

Di saat yang sama, kami juga menjaga kualitas pertumbuhan melalui penyaluran kredit yang selektif ke sektor-sektor yang prospektif dan resilien

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan menyampaikan bahwa perseroan berfokus pada perluasan penetrasi ekosistem dari Mandiri Group guna memitigasi tantangan global maupun domestik sepanjang tahun ini.

Strategi ini dilakukan melalui peningkatan aktivitas dan transaksi nasabah serta akselerasi dari digitalisasi layanan perbankan yang diberikan oleh Mandiri Group.

“Di saat yang sama, kami juga menjaga kualitas pertumbuhan melalui penyaluran kredit yang selektif ke sektor-sektor yang prospektif dan resilien, serta monitoring portofolio secara ketat serta stress testing secara berkala,” kata Riduan menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa.

Perseroan mencermati beberapa tantangan pada 2026, mencakup ketidakpastian global serta situasi domestik akibat dari pengaruh global maupun kondisi internal di Indonesia.

Kemudian, perseroan juga mencermati dinamika suku bunga serta kualitas kredit pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perlambatan ekonomi.

Dari sisi global, Riduan menjelaskan bahwa eskalasi geopolitik masih berpotensi mengganggu rantai pasok serta memicu volatilitas harga komoditas dan pasar keuangan di regional maupun dunia.

Arah suku bunga ke depan pun juga masih sangat bergantung pada perkembangan inflasi dan stabilitas nilai tukar serta dinamika global yang terus bergerak secara dinamis.

Sementara dari dalam negeri, imbuh Riduan, tekanan harga energi dan pelemahan daya beli juga perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi profil risiko debitur Bank Mandiri, khususnya yang memiliki eksposur pada komoditas yang dipengaruhi harga global.

Dengan strategi yang dilakukan perseroan, Riduan memastikan bahwa hingga saat ini kualitas aset tetap solid. Hal ini sebagaimana tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang terjaga di bawah 1 dan NPL coverage ratio sebesar 245 persen per Maret 2026.

Pada saat yang sama, Bank Mandiri menjaga buffer permodalan yang kuat dengan rasio capital adequacy ratio (CAR) di atas 19 persen untuk menghadapi berbagai skenario tantangan ke depan.

Dalam menghadapi dinamika suku bunga, Riduan mengatakan fokus perseroan bukan pada spekulasi arah suku bunga, melainkan memastikan struktur pendanaan, likuiditas, dan portofolio mix agar tetap adaptif.

Oleh karena itu, Bank Mandiri terus memperkuat dana murah atau current account saving account (CASA) yang berasal dari transaksional banking.

Penguatan ini dilakukan melalui akselerasi transaksi nasabah dan penguatan ekosistem digital yang sekaligus mendorong pertumbuhan fee-based income recurring serta menjaga profitabilitas Bank Mandiri yang berkelanjutan.

Pada saat yang sama, tegas Riduan, perseroan juga tetap berkomitmen untuk mendukung pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta menjalankan agenda strategis pemerintah lainnya.

“Dengan fundamental yang kuat, Bank mandiri optimis dapat menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat peran sebagai agent of development bagi pembangunan perekonomian Indonesia,” kata Riduan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan Tanah Air menyambut baik rancangan beleid mengenai grup keuangan yang saat ini tengah dibahas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan bank akan mengikuti peraturan yang berlaku. Sebab, peraturan yang dirilis oleh regulator sudah tentu memperhitungkan dampak positif dan negatif bagi industri.

“Saya kira regulator sudah memperhitungkan dampak positif dan negatif,” kata Lani kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Sementara itu, meski belum mendapat informasi lebih jauh mengenai rencana OJK untuk memperluas pengawasan ke grup keuangan non-konglomerasi, Direktur PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja menilai bahwa kebijakan terbaru otoritas dalam mengawasi konglomerasi keuangan melalui POJK No. 30/2024 merupakan langkah positif.

Dia mengatakan, aturan tersebut menandai perubahan besar dalam pola pengawasan, dari yang sebelumnya bersifat sektoral menjadi terintegrasi.

“Saya menilai hal tersebut merupakan satu hal yang sangat positif di mana pengawasan tidak lagi hanya pada kesehatan masing-masing perusahaan (individual), tetapi beralih secara masif ke pengawasan terintegrasi,” jelas Ganda kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Jika sebelumnya pengawasan dilakukan secara terpisah, misalnya bank diawasi sebagai bank dan asuransi sebagai asuransi, kini OJK melihat seluruh entitas dalam satu grup keuangan sebagai satu kesatuan. Dengan pendekatan ini, masalah di satu anak usaha dapat langsung dipantau dampaknya terhadap entitas lain dalam grup yang sama.

Dia menuturkan pendekatan terintegrasi ini bertujuan mencegah risiko penularan, yakni kondisi ketika gangguan di satu perusahaan merembet ke perusahaan lain dalam satu konglomerasi.

Untuk itu, aturan terbaru juga mewajibkan adanya entitas utama yang bertanggung jawab mengoordinasikan manajemen risiko dan tata kelola di seluruh anggota grup.

Selain itu, lanjut dia, OJK memperketat pengawasan pada empat aspek utama, yakni permodalan terintegrasi, tata kelola terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi, serta pengawasan terhadap pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner).

Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan transparansi dan mencegah praktik seperti pencucian uang maupun transaksi afiliasi yang tidak sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai pelemahan rupiah tidak berdampak signifikan terhadap industri perbankan.

Wakil Ketua Umum Perbanas Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa setiap bank telah mengantisipasi risiko, termasuk pelemahan nilai tukar, melalui perhitungan matang dan pelaksanaan stress test.

“Enggak [terdampak] lah. Tiap bank pasti mengantisipasinya, udah mereka hitung lah. Mereka pasti semua punya stress test,” kata Nixon di sela-sela konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan BTN Kuartal I/2026 di Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Bagi BTN sendiri, Nixon memastikan bahwa pelemahan rupiah tidak berdampak terhadap kinerja perseroan. Sebab, hampir semua transaksi yang dilakukan perseroan menggunakan rupiah.

Selain itu, kata dia, BTN belum memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) sehingga kondisi ini tidak memengaruhi KPR BTN.

“BTN tuh rupiah currency-nya, hampir 100% currency-nya kita rupiah, karena belum ada KPR dalam USD di BTN. Jadi BTN terhadap perubahan currency belum direct,” tuturnya.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tekanan di sektor perbankan, terutama melalui channel loan dalam foreign currency.

“Ini berpotensi meningkatkan credit risk dan menggerus profit margin perbankan,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Selain itu, menurutnya industri perlu mewaspadai risiko gagal bayar jika pelemahan rupiah berlanjut ke depannya.

Adapun, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah ke posisi Rp17.135 pada perdagangan Rabu (15/4/2026). Berdasarkan data Trading View, nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 0,03% atau 5 poin menuju level Rp17.135 pada akhir sesi perdagangan.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menjelaskan, nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar AS, meskipun indeks dolar AS tengah berada di level terendah dalam enam minggu terakhir.

“Kondisi ini mencerminkan bahwa tekanan terhadap mata uang domestik belum mereda, terutama akibat arus modal keluar atau outflow yang masih berlangsung,” jelas Lukman.

Pada perdagangan besok, Kamis (16/4/2026), dia memperkirakan rupiah bergerak dalam kisaran Rp17.100 hingga Rp17.200 per dolar AS dengan potensi volatilitas yang masih cukup tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Jakarta menegaskan komitmennya untuk melanjutkan transformasi bisnis di tengah perubahan cepat industri perbankan.

Upaya tersebut berlangsung seiring dinamika teknologi, pergeseran perilaku nasabah, serta kompetisi yang semakin terbuka dan agresif.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo, mengatakan transformasi menjadi langkah yang tidak terelakkan bagi perseroan.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo di Taman Literasi Jakarta, Minggu (22/6/2025).

“Ekspektasi terhadap Bank Jakarta semakin tinggi, sehingga dalam kondisi seperti ini tidak ada pilihan lain selain berubah secara berkelanjutan,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Menurut dia, perubahan lanskap industri perbankan mendorong perusahaan untuk terus beradaptasi melalui berbagai inisiatif strategis.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan Bank Jakarta tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Agus menambahkan, kepercayaan nasabah dan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendorong keberlanjutan transformasi tersebut.

“Menjadi sebuah kebanggaan bagi kami untuk dapat terus memberikan layanan terbaik, dan berkontribusi terhadap pembangunan Kota Jakarta,” kata dia.

Transformasi yang dijalankan Bank Jakarta mencakup penguatan inovasi dan peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga daya saing di tengah industri yang terus berkembang pesat.

Selain itu, perubahan perilaku nasabah yang semakin mengarah pada layanan berbasis digital juga menjadi perhatian utama dalam strategi transformasi perusahaan.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Bank DKI ubah logo dan nama panggilan jadi Bank Jakarta.

Bank Jakarta berupaya merespons kebutuhan tersebut melalui pengembangan layanan yang lebih fleksibel dan efisien.

Di sisi lain, persaingan di industri perbankan yang semakin terbuka turut mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola.

Transformasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga mencakup penguatan internal perusahaan secara menyeluruh.

Agus menekankan, keberlanjutan transformasi menjadi kunci dalam menjaga kinerja perusahaan di tengah tantangan industri.

Menurut dia, proses perubahan tersebut harus dilakukan secara konsisten agar mampu memberikan dampak jangka panjang.

Penguatan transformasi juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi Bank Jakarta terhadap pembangunan ekonomi daerah, khususnya di DKI Jakarta.

Peran tersebut sejalan dengan posisi Bank Jakarta sebagai bank pembangunan daerah yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Capaian Bank Jakarta dalam melanjutkan transformasi turut mendapat apresiasi melalui ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business bersama Institut Otonomi Daerah dan sejumlah lembaga independen.

Pada ajang TOP BUMD Awards 2026 yang digelar di Jakarta pada 13 April 2026, Bank Jakarta meraih sejumlah penghargaan, yakni kategori TOP BUMD Awards 2026 BPD Bintang 5 (Excellent), penghargaan TOP CEO BUMD 2026 yang diberikan kepada Agus Haryoto Widodo, serta raihan medali Golden.

Selain itu, ajang tersebut juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung sebagai TOP Pembina BUMD 2026.

TOP BUMD Awards sendiri telah berlangsung sejak 2016 dan memberikan penilaian terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) melalui proses seleksi yang ketat. Tahapan penilaian meliputi pengisian kuesioner, deep interview, hingga sidang pleno dewan juri.

Penilaian dilakukan secara objektif dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kinerja bisnis, inovasi, tata kelola, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Ajang ini melibatkan lebih dari 1.170 BUMD di seluruh Indonesia.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi menyampaikan capaian yang diraih perusahaan menjadi dorongan untuk memperkuat fondasi transformasi ke depan.

“Melalui berbagai langkah inisiatif, Bank Jakarta optimis dapat terus berakselerasi, dan mengambil peranan lebih besar dari sekadar bank yakni enabler pertumbuhan Jakarta sebagai kota global,” ujar Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com – Intelix Group menegaskan langkah strategis menuju penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang ditargetkan pada 2027, bertepatan dengan momentum 25 tahun perjalanan perusahaan.

Transformasi ini turut beriringan dengan perjalanan PT Global Alih Daya (Agent & Co) yang memasuki tahun ketujuh dalam mendukung penguatan ekosistem Intelix Group.

Perubahan tersebut menandai pergeseran PT Intelix Global Crossing dari perusahaan layanan contact center menjadi ekosistem bisnis terintegrasi yang menggabungkan teknologi, operasional, dan jaringan tenaga kerja dalam skala nasional.

PIXABAY/SERGEI TOKMAKOV Ilustrasi saham.

Selama lebih dari dua dekade, PT Intelix Global Crossing disebut telah membangun fondasi kuat di sektor business-to-business (B2B), khususnya di industri perbankan, multifinance, serta sektor lainnya.

Memasuki fase baru, Intelix Group mengarahkan fokus pada integrasi pengalaman operasional, tenaga kerja di seluruh Indonesia, dan inovasi teknologi untuk menciptakan model bisnis yang lebih scalable, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam struktur barunya, Intelix Group menghadirkan tiga pilar utama. Pertama, PT Intelix Global Crossing yang berperan sebagai penghubung ke pasar (go-to-market engine) untuk memastikan setiap solusi dapat diimplementasikan secara efektif.

Kedua, PT eCentrix Teknologi Indonesia (ETI) sebagai pusat pengembangan teknologi dan inovasi, termasuk menghadirkan platform berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk sistem contact center dan collection, serta roadmap menuju ekosistem financial technology end-to-end.

Ketiga, PT Global Alih Daya (Agent & Co) yang berperan sebagai penyedia layanan operasional dengan jaringan komunitas lebih dari 12.000 anggota di seluruh Indonesia, guna mendukung pelaksanaan aktivitas berskala nasional sekaligus pemberdayaan tenaga kerja lokal.

SHUTTERSTOCK/NUTTAPONG PUNNA Ilustrasi Artificial Intelligence

Direktur Intelix Global Crossing Agung Susanto mengatakan, momentum 25 tahun ini menjadi titik transformasi perusahaan.

“Momentum 25 tahun ini bukan sekadar perayaan, tetapi titik transformasi. Kami tidak lagi hadir sebagai penyedia solusi yang terpisah, tetapi sebagai ekosistem yang terintegrasi antara teknologi, delivery, operasional, serta dibarengi dengan penyediaan tenaga kerja di seluruh Indonesia,” ujar Agung dalam siaran pers, Jumat (10/4/2026).

Sejalan dengan transformasi tersebut, Intelix Group juga memperkuat fondasi tata kelola perusahaan sebagai bagian dari kesiapan menuju IPO.

Direktur Utama Intelix Global Crossing Wayan Eka Nugraha menyebutkan, target IPO pada 2027 mencerminkan kesiapan menyeluruh dari sisi bisnis hingga organisasi.

“Di tahun 2027, kami menargetkan Intelix Group untuk IPO. Ini bukan hanya target finansial, tetapi refleksi dari kesiapan bisnis, sistem, dan organisasi kami secara menyeluruh,” ujar Wayan.

Intelix Group juga menghadirkan tiga inisiatif produk dan layanan baru. Pertama, AI for Customer Experience melalui peluncuran eCentriX CX-AI versi 5, yang mengimplementasikan kecerdasan buatan untuk menciptakan layanan yang lebih adaptif dan personal.

Kedua, eCentrix Verse, yakni produk berbasis langganan (subscription-based solution) yang memungkinkan adopsi teknologi secara lebih cepat, termasuk untuk kebutuhan skala kecil hingga menengah.

Ketiga, layanan contact center 24 jam melalui omni channel contact center eCentriX yang berlokasi di Yogyakarta, mencakup layanan voice, email, WhatsApp, dan media sosial untuk memastikan konektivitas dengan klien berjalan tanpa jeda.

Hingga saat ini, Intelix Group telah melayani lebih dari 500 perusahaan dari berbagai sektor, termasuk perbankan, multifinance, pemerintahan, serta industri lainnya.

Bisnis.com, MEDAN — PT Bank Sumut (Perseroda) optimistis penambahan modal dari para pemegang saham untuk tahun buku 2026 akan memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan daya saing Bank Sumut di industri perbankan nasional.

Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut Heru Mardiansyah mengatakan Bank Sumut akan memanfaatkan dukungan dari pemegang saham untuk mendorong transformasi kinerja Bank Sumut.

"Dengan dukungan pemegang saham, kami akan memperkuat penghimpunan dana murah, memperluas inovasi layanan, serta menghadirkan produk yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di daerah,” ujar Heru, Senin (6/4/2026).

Dikatakan Heru, tambahan modal dari para pemegang saham akan difokuskan untuk memperbesar kapasitas intermediasi, khususnya dalam pembiayaan sektor produktif dan program prioritas pemerintah daerah. Ini bertujuan agar Bank Sumut semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai katalis pertumbuhan ekonomi regional

Di sisi lain, lanjutnya, Bank Sumut juga terus mengedepankan prinsip pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif. Hal ini sejalan dengan visi Bank Sumut untuk menjadi bank andalan daerah yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Heru menekankan sinergi antar manajemen dan seluruh pemegang saham menjadi kunci dalam mencapai target penguatan modal inti sesuai ketentuan regulator tepat waktu.

Dia pun menyebut hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumut Tahun Buku 2025 ini menjadi titik balik penting dalam memperkuat fundamental bisnis perbankan, serta meningkatkan daya saing Bank Sumut di industri perbankan nasional.

"Ini menjadi fondasi penting bagi Bank Sumut untuk melangkah lebih agresif, adaptif, dan kompetitif ke depan,” ujar Heru.

Adapun dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank Sumut (Perseroda) yang digelar Senin (6/4/2025) para pemegang saham setuju menambah modal untuk mendukung Bank Sumut mencapai kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) II yang mensyaratkan modal inti minimal Rp6 triliun.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan tambahan modal itu disisihkan dari dividen tunai yang dibagikan Bank Sumut kepada para pemegang saham dengan besaran 15%.

"Jadi, dari dividen yang dibagikan, sebanyak 15% nya dikembalikan atau disetorkan kembali sebagai modal," ujar Bobby Nasution. (240)

Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pembangunan Nagari, yang beralamat di Simpang Gudang Desa Balai Satu Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra mengatakan pencabutan izin usaha BPR Pembangunan Nagari itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan sebelum adanya keputusan untuk mencabut izin usaha tersebut, pada tanggal 5 Maret 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2026, OJK menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR), dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Pembangunan Nagari, untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Setelah kami memberikan pertimbangan untuk penyehatan, ternyata pengurus dan pemegang saham BPR Pembangunan Nagari, sehingga tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud,” jelasnya.

Roni menyampaikan kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 46/ADK3/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Pembangunan Nagari, LPS menetapkan cara penanganan BDR PT BPR Pembangunan Nagari dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, lanjut Roni, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK tersebut di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari.

Menurutnya dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Oleh karena itu, OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Pembangunan Nagari agar tetap tenang karena dana masyarakat di Perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) tidak menutup kemungkinan untuk dapat naik kelas ke KBMI 4 meski dalam waktu dekat perseroan belum berencana menjadi penghuni kelompok bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun tersebut.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan menyampaikan, pihaknya membuka peluang untuk naik ke KBMI 4, seiring rencana pertumbuhan bisnis ke depan. Kendati begitu, perseroan perlu menyiapkan perencanaan yang matang agar posisinya di KBMI 4 benar-benar memberikan nilai tambah bagi bisnis.

“Semua harus dilakukan dengan proses perencanaan yang matang, karena ke Buku 4 [KBMI 4] kalau kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan akan menjadi percuma juga,” kata Steffano usai menghadiri RUPS WOM Finance, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Saat ini, Steffano menyebut bahwa Maybank Indonesia masih menyusun strategi sebelum memutuskan langkah untuk naik kelas. Di tengah kondisi industri yang masih menantang, perseroan juga belum menetapkan target dalam waktu dekat.

Namun, dia menyebut bahwa peluang untuk naik ke KBMI 4 tetap terbuka dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan. “Targetnya bukan sekarang yang pasti karena situasi juga challenging dan sebagainya. Mungkin dalam waktu 2—3 tahun ke depan tidak menutup kemungkinan itu,” tuturnya.

Hingga akhir 2025, modal inti Maybank Indonesia secara konsolidasian tercatat sebesar Rp30,88 triliun. Posisi tersebut menempatkan Maybank Indonesia dalam KBMI 3 dengan modal inti dikisaran Rp14 triliun—Rp17 triliun.

OJK sebelumnya mengharapkan agar penghuni bank KBMI 4 dapat bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai informasi, KBMI 4 merupakan kelompok bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Saat ini, hanya terdapat empat bank yang memiliki modal inti di atas Rp70 triliun sebagai penghuni KBMI 4. Keempat bank itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kala itu menuturkan, upaya konsolidasi perbankan tidak hanya dilakukan terhadap bank perekonomian rakyat (BPR) maupun bank pembangunan daerah (BPD), tetapi juga mencakup bank-bank umum.

“KBMI 4 itu kan hanya ada empat bank pada saat ini. Kita harapkan dalam 2—3 tahun ke depan itu sudah akan ada tambahan enam bank yang bergeser dari KBMI 3 menjadi KBMI 4,” katanya dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - “Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani hidup dalam tantangan. Vivere pericoloso - to live dangerously.”

Ungkapan Bung Karno terasa sangat kontekstual hari ini. Industri perbankan—termasuk perbankan syariah sedang berada dalam fase year dangerously. Bukan karena fondasinya rapuh, melainkan karena lanskap risiko global menjadi makin kompleks, saling bertautan, dan nonlinear.

Saat ini, perang Iran-Israel-AS memperbesar kompleksitas risiko. Timur Tengah adalah jantung pasokan energi dunia. Gangguan distribusi minyak dan gas bukan hanya menaikkan harga energi, kemungkinan besar akan mendorong inflasi global, memicu penguatan dolar AS, menyebabkan arus modal keluar dari emerging markets, memperketat likuiditas global, meningkatkan probabilitas stagflasi.

Di sinilah kompleksitas meningkat. Bagi bank, perang Iran-Israel-AS bukan hanya sekadar isu geopolitik tetapi menjelma menjadi pengganda risiko (risk multiplier). Isu kritikalnya bukan semata perang itu sendiri, tetapi kompleksitas dan besaran risiko yang ditimbulkannya terhadap sistem keuangan. Dalam dunia yang saling terhubung, konflik di satu kawasan dapat mentransmisikan tekanan melalui kanal pasokan energi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, hingga kualitas aset perbankan.

Bagi perbankan syariah, kompleksitas risiko tecermin pada beberapa dimensi. Pertama, risiko pembiayaan (credit risk). Lonjakan biaya energi dan bahan baku menekan margin usaha. Debitur sektor manufaktur, transportasi, dan UMKM berbasis impor menjadi rentan. Kenaikan NPF berpotensi terjadi jika tekanan berkepanjangan. Kedua, risiko likuiditas. Kenaikan suku bunga global meningkatkan kompetisi dana.

Ketiga, risiko imbal hasil (rate of return risk). Dalam akad murabahah yang bersifat tetap, margin pembiayaan tidak dapat serta-merta disesuaikan ketika biaya dana (cost of fund) meningkat, sehingga berpotensi penurunan margin pendapatan bank yang berdampak terhadap besaran bagi hasil DPK bank syariah porsi nasabah. Keempat, risiko investasi (equity investment risk).

Kelima, risiko strategis. Dalam situasi volatil, ekspansi agresif tanpa disiplin risiko dapat meningkatkan risiko tidak tercapainya target bisnis bank karena peningkatan cost of credit yang menggerus pencapaian laba.

Inilah paradoks vivere pericoloso. Terlalu berani berisiko, terlalu takut kehilangan peluang. Masalahnya, dalam krisis 1998 maupun gejolak 2022, bank syariah relatif berada pada posisi sebagai pemain kecil dengan basis nasabah yang mayoritas devoted muslim dan syariah minded.

Mitigasi risiko ada atau tidak ada perang adalah keniscayaan. Hal yang harus diyakini menghadapi situasi krisis pesimisme yang berlebihan justru bisa menjerumuskan.

Sebagai lembaga intermediasi, bank termasuk bank syariah dituntut memainkan peran kontrasiklus. Bagaimanapun selaku jantung perekonomian, Bank harus berdetak mengalirkan jamang yang menjadi darah dalam perekonomian. Artinya menghadapi turbulensi ekonomi, bank harus tetap berhati-hati tetapi tidak membekukan fungsi pembiayaan.

Mitigasi risiko yang diperlukan bukan sekadar defensif, tetapi strategis. Secara umum pengalaman menghadapi krisis sebelumnya, bank syariah harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, stress testing geopolitik. Bank harus menyimulasikan skenario harga minyak tinggi, depresiasi rupiah, dan kenaikan inflasi terhadap neraca dan kinerja bank. Bukan untuk menakutnakuti, tetapi untuk mengukur ketahanan modal, likuiditas, dan kualitas aset.

Kedua, selective growth. Pertumbuhan tetap perlu tetapi berbasis sektor yang resilien: pangan domestik, pendidikan, kesehatan, ekosistem halal, digital, dan industri substitusi impor. Prinsip kehati-hatian tetap dijaga tanpa mematikan pembiayaan produktif.

Ketiga, penguatan dana murah. Dalam kondisi apa pun terutama saat krisis CASA menjadi bantalan utama dalam menghadapi kenaikan biaya dana. Strategi payroll, ekosistem haji-umrah, serta institusi syariah harus diperkuat untuk menjaga stabilitas likuiditas.

Keempat, early warning system berbasis data. Monitoring sektoral dan perilaku pembayaran harus real-time. Risiko tidak boleh direspons setelah terlambat; ia harus diantisipasi sejak tanda awal muncul.

Kelima, optimalisasi prinsip risk sharing. Keunggulan perbankan syariah terletak pada mekanisme berbagi risiko. Dalam kondisi volatil, skema bagi hasil lebih adaptif dibandingkan struktur fixed return jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bareskrim Polri berhasil mengamankan tersangka kasus dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur, setelah yang bersangkutan mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik.

Pengamanan dilakukan pada 9—10 Maret 2026, melalui tim gabungan yang terdiri dari Penyidik OJK, Korwas PPNS Bareskrim Polri, dan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur.

“Berdasarkan hasil pemantauan, tersangka yang semula dijadwalkan memenuhi panggilan pemeriksaan di Surabaya terdeteksi bergerak menuju Jakarta,” ujar OJK dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Setibanya di Stasiun Gambir, Jakarta, tersangka segera diamankan oleh Tim Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk selanjutnya dibawa kembali ke Surabaya guna menjalani pemeriksaan oleh Penyidik OJK. Tersangka kemudian ditahan di Polda Jawa Timur sesuai ketentuan yang berlaku.

Tim gabungan juga melakukan upaya membawa saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam rangka proses penyidikan.

OJK menyebut, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui koordinasi antara Penyidik OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan upaya paksa oleh Korwas PPNS Bareskrim Polri atas permintaan Penyidik OJK merupakan bentuk implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mencerminkan penguatan koordinasi antarlembaga dalam mendukung proses penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Adapun, OJK mengapresiasi atas dukungan dan kerja sama Polri, khususnya Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur, dalam kegiatan membawa, menangkap, dan menahan tersangka.

Otoritas mengharapkan sinergi dan koordinasi yang kuat antara OJK dan aparat penegak hukum membuat proses penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan efektif, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.