Jakarta (ANTARA) - PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance/BRINS), anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), menyerahkan klaim asuransi alat berat senilai Rp1,4 miliar kepada nasabahnya yang merupakan pelaku usaha.

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo berharap pembayaran klaim yang dilakukan di Kantor Cabang (KC) BRI Pinrang, Sulawesi Selatan, tersebut dapat mendukung nasabah untuk segera bangkit dan memulai kembali aktivitas usahanya.

“Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa nasabah BRI Insurance. Kami memahami bahwa alat berat bukan sekadar aset, melainkan pendukung utama proses operasional bisnis,” kata Budi Legowo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Alat berat yang diasuransikan oleh nasabah atas nama Ulfa Mutmainnah tersebut mengalami kerusakan karena terperosok ke sungai akibat tanah yang amblas pada 1 Juli 2025 di Desa Tumbang Tuan, Kalimantan Tengah.

Pimpinan Marketing Representative Office (MRO) BRI Insurance Parepare Yulia Asniar menyatakan, pembayaran klaim tersebut menunjukkan komitmen pihaknya dalam membantu pemulihan operasional bisnis nasabah.

“BRI Insurance memiliki beberapa produk unggulan untuk melindungi harta benda tertanggung, salah satunya perlindungan atas kerusakan alat berat. Dengan adanya pembayaran klaim ini, bisnis tertanggung dapat segera pulih, dan kepercayaan terhadap asuransi, khususnya kepada BRI Insurance, semakin kuat,” ujarnya.

Pimpinan Kantor Cabang BRI Pinrang Agus Setiyono mengapresiasi upaya BRI Insurance untuk segera menuntaskan pembayaran klaim tersebut karena dinilai sangat bermanfaat bagi nasabah maupun perseroan.

Ia pun menekankan pentingnya masyarakat untuk melakukan mitigasi risiko usaha dengan memiliki asuransi kerugian karena musibah dapat terjadi kapan pun dan di mana pun.

Ulfa Mutmainnah selaku nasabah juga memberikan apresiasi atas pelayanan BRINS serta proses klaim yang cepat dan mudah.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada BRI Insurance yang telah membayarkan klaim asuransi atas kerusakan alat berat yang kami miliki. Proses klaimnya mudah dan responsnya cepat,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Asuransi bukan sekadar produk, melainkan bagian dari strategi pengelolaan risiko untuk menjaga keberlangsungan usaha jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) menggandeng Koperasi Pengusaha Nasional Minyak dan Gas Bumi (Kopana Migas) untuk mendiseminasikan pentingnya mitigasi risiko usaha migas hilir melalui produk asuransi.

Sosialisasi tersebut menyasar para pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan diawali dari wilayah Bandung, Jawa Barat.

“Asuransi bukan sekadar produk, melainkan bagian dari strategi pengelolaan risiko untuk menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang,” kata Direktur Utama Askrindo M. Fankar Umran dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan operasional sektor energi dan migas hilir memiliki risiko tinggi, mulai dari kebakaran, kerusakan aset, hingga tuntutan hukum pihak ketiga.

Meskipun demikian, ia mengatakan masih banyak pelaku usaha yang belum memandang asuransi sebagai bagian penting dari strategi perlindungan keberlanjutan bisnis.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pihaknya pun menjalin kolaborasi dengan Kopana Migas dalam meningkatkan literasi risiko dan pemahaman atas perlindungan yang tepat bagi pelaku usaha migas hilir.

Melalui kolaborasi tersebut, Askrindo dan Kopana Migas mendorong perlindungan terintegrasi bagi anggota koperasi sekaligus memperkuat posisi tawar pelaku usaha SPBU dan SPBE dalam menghadapi risiko.

Ke depannya, Kopana Migas diharapkan menjadi pusat koordinasi pengelolaan asuransi dan penyelesaian klaim bagi anggotanya, sejalan dengan komitmen Askrindo untuk memperluas literasi asuransi di berbagai sektor strategis.

Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto menilai bahwa pemahaman produk dan mekanisme klaim dapat membantu pelaku usaha lebih tenang dalam memitigasi risiko usaha, sehingga bisa lebih fokus pada pengembangan bisnis.

Ia mengatakan, melalui kegiatan tersebut, pihaknya juga memberikan pemahaman bahwa asuransi bukan sekadar bagian dari biaya operasional usaha, tapi juga investasi perlindungan aset dan keberlanjutan usaha.

“Askrindo berkomitmen menghadirkan perlindungan yang relevan, klaim yang transparan, serta menjadi pelindung sektor strategis nasional, termasuk migas hilir,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kopana Migas Opik Taufik dan Regional Office Head Class II Bandung Askrindo Mohamad Wafdy menyampaikan bahwa Askrindo menyiapkan berbagai solusi perlindungan sesuai karakteristik risiko migas hilir.

Sejumlah produk asuransi tersebut antara lain Property All Risk (PAR), Asuransi Gempa Bumi (PSAGBI), Liability (tuntutan hukum pihak ketiga), hingga Asuransi Uang (Money Insurance).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) akan terbitkan instrumen surat berharga baru BI Floating Rate Note (BI-FRN) pada 17 November 2025. Ini adalah bagian dari pendalaman pasar uang Indonesia.

"Rencananya tanggal 17 November, Insyaallah kita akan terbitkan. So far cukup siap dan mudah-mudahan sesuai," ujar Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI Fitra Jusdiman saat taklimat media di Kantor Pusat BI, Jakarta pada Jumat (7/11/2025).

BI-FRN adalah Surat berharga dalam mata uang rupiah yang ditambahkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-12 bulan) dengan suku bunga mengambang dengan komponen compounded INDONIA plus margin.

BI mengatakan bahwa BI-FRN dapat digunakan sebagai agunan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLIP), surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan agunan Fasilitas Likuiditas Intrahari.

Dia memaparkan tujuan BI menerbitkan BI-FRN adalah sebagai instrumen OM Pro Market dan mendukung pendalaman pasar uang dalam rangka mendorong pengembangan Overnight Index Swap (OIS).

OIS sendiri adalah merupakan kontrak atau perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan aliran suku bunga dalam rupiah secara periodik selama masa kontrak atau pada akhir masa kontrak berdasarkan jumlah nasional (principal) tertentu yang perhitungannya menggunakan basis bunga harian (daily compounding). Pihak bank yang melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah berupa transaksi OIS dapat mengacu pada INDONIA.

"Nanti suku bunganya bersifat mengambang. Misal, untuk tenor 12 bulan, kuponnya nanti pada saat di akhir periode. Jika INDONIA misalnya punya bunga 4%, dan awalnya marginnya 50 bps, ini belum tentu akan akan didapatkan pada akhir periode tenornya," kata Fitra.

"Jadi nanti apabila suku bunga INDONIAterus bergerak turun, maka di ujung nanti bisa jadi dapatnya bukan 4% plus 50 bps tadi, sebaliknya juga begitu."

BI pun menyebut, sebagai instrumen mitigasi risiko suku bunga, pengembangan OIS berbasis INDONIA ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pembentukan harga yang forward looking, transaction-based pada seluruh tenor, serta terbentuk secara efisien, transparan, dan kredibel sejalan dengan rencana penghentian publikasi JIBOR mulai 1 Januari 2026.

Kendati demikian, saat ini likuiditas OIS masih terbatas. Dalam rangka memperkuat ekosistem OIS, BI menginisiasi matchmaking OIS, penerbitan BI-Floating Rate Notes (BI-FRN), perluasan interkoneksi dan penguatan kompetensi pelaku pasar, serta penguatan price discovery. Lantas, Matchmaking OIS bertujuan untuk memfasilitasi price discovery dan mendorong pasar OIS domestik, serta mendukung pembentukan tingkat referensi INDONIA yang berorientasi masa depan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jepang mengumumkan kabar mengkhawatirkan terkait peningkatan serangan beruang. Dalam data Kementerian Lingkungan yang dirlis Kamis (16/10/2025), jumlah korban tewas akibat serangan beruang di Jepang telah melonjak menjadi tujuh orang tahun ini, angka tertinggi sejak survei dimulai pada tahun 2006.

Angka korban tewas ini melampaui rekor sebelumnya yang tercatat sebanyak lima korban pada tahun fiskal 2023-2024. Peningkatan jumlah ini terjadi setelah adanya konfirmasi penemuan mayat seorang pria pekan lalu di wilayah utara Iwate yang dipastikan tewas karena diserang beruang.

"Ini adalah jumlah korban terbesar sejak statistik dimulai pada tahun 2006," kata seorang pejabat kementerian lingkungan kepada AFP.

Sejak survei dimulai pada tahun 2006, konflik antara manusia dan beruang telah menjadi isu lingkungan dan keselamatan publik yang semakin mendesak. Populasi beruang yang meluas ke habitat manusia telah meningkatkan frekuensi serangan di wilayah utara dan tengah Honshu, pulau utama Jepang.

Peningkatan tajam insiden serangan beruang dalam beberapa tahun terakhir sering dikaitkan dengan faktor iklim dan lingkungan. Gagal panen buah-buahan dan kacang-kacangan liar, yang merupakan sumber makanan utama beruang sebelum hibernasi, memaksa hewan-hewan tersebut untuk menjelajah lebih dalam ke daerah perkotaan untuk mencari makan.

Kondisi ini membuat beruang semakin sering berpapasan dengan manusia di pinggiran kota, ladang pertanian. Terkadang, pertemuan beruang dengan manusia bahkan terjadi di pusat pemukiman.

Respons pemerintah Jepang dan prefektur setempat terhadap masalah ini telah melibatkan kampanye kesadaran publik yang intensif dan peningkatan upaya penangkapan. Masyarakat didorong untuk membawa bel saat memasuki hutan atau pegunungan dan menyimpan makanan dengan aman guna menghindari menarik perhatian beruang, sementara patroli dan pemasangan perangkap di area rawan konflik juga ditingkatkan untuk memitigasi risiko serangan.

Tangerang, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan untuk memperketat pengawasan impor scrap metal atau besi tua setelah ditemukannya zat radioaktif cesium-137 (Cs-137) dalam sejumlah produk ekspor Indonesia, seperti udang dan cengkih. Langkah ini diambil untuk memastikan agar bahan baku logam yang masuk ke dalam negeri aman dan bebas dari kontaminasi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, proses impor scrap metal kini akan melalui persyaratan yang lebih ketat, terutama dalam mekanisme rekomendasi teknis (rekomtek) dari kementerian terkait.

"Jadi (impor scrap metal) akan diperketat, kalau scrap metal itu kan harus ada rekomendasi dari kementerian teknis, mungkin nanti persyaratannya akan diperketat," kata Budi saat ditemui di sela kegiatan TEI ke-40 tahun 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (15/10/2025).

Budi memastikan tidak ada kebocoran dalam pengawasan impor. Ia menegaskan bahwa barang-barang yang tidak memiliki izin, dalam hal ini besi tua, telah dikembalikan ke negara asalnya.

"Itu kan waktu itu yang ada berapa itu, itu kan nggak ada izinnya kan, kan dibalikin semua, re-export," ujarnya.

Ia menilai kejadian ini bukan bentuk kelengahan pemerintah. "Enggak (kecolongan), itu kan namanya orang ilegal kan harus kita awasin, tapi buktinya kan nggak masuk kan, sudah dibalikin sebelum masuk ke wilayah kita," tegasnya.

Meski demikian, Budi menegaskan tidak akan ada aturan baru dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) khusus untuk mengatur impor scrap metal.

"Nggak ada. Jadi kalau yang Permendag itu, itu kan sebenarnya kan syarat impornya, itu kan harus ada rekomendasi atau pertimbangan dari kementerian teknis," jelasnya.

Ia menambahkan, pengawasan akan difokuskan pada aspek rekomendasi teknis yang kini akan dibuat lebih ketat. "Enggak. Enggak perlu, kan nanti sudah ada rekomendasi teknis, ya itu yang rekomendasi itu yang lebih ketat, lebih strict," sambung Budi.

Sebelumnya, Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137 Bara Hasibuan menyampaikan, pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan sementara pemberian rekomendasi impor scrap metal melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai langkah pencegahan awal.

"Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengetatan restrictions terhadap importasi scrap metal. Dalam arti Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan memberikan rekomendasi sementara terhadap importasi scrap metal," kata Bara dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Ia menjelaskan, rekomendasi dari KLH merupakan syarat utama dalam proses impor besi tua. Tanpa rekomendasi tersebut, pelaku usaha tidak dapat mengajukan izin impor.

"Jadi rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah kunci untuk bisa melakukan importasi scrap metal," ujarnya.

Menurut Bara, kebijakan penghentian ini belum bersifat permanen, melainkan bagian dari langkah mitigasi sambil menunggu hasil investigasi sumber kontaminasi.

"Jadi untuk sementara, Kementerian LH akan menghentikan pemberian rekomendasi importasi dari scrap metal. Karena pemberian rekomendasi itu adalah kunci untuk supaya salah satu persyaratan utama, supaya bisa dilakukan importasi scrap metal," terangnya.