JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah mendorong pemerintah terus berinovasi dan melakukan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar biodiesel B50 guna mencapai cita-cita kemandirian energi di tengah krisis global saat ini.

Hal tersebut dikatakan Najib menanggapi langkah pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi. Kenaikan signifikan terjadi pada BBM jenis Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

“Saya mendukung pemerintah untuk terus berinovasi mencari alternatif. Program B50 sebagai produk lokal biodisiel harus didukung guna mencapai kemandirian dalam produksi BBM alternatif. Lalu proses transisi dalam program energi terbarukan yang ramah lingkungan juga harus terus diupayakan,” ujar Najib, Selasa (21/4/2026).

Dia yakin bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi telah melalui proses panjang. Dia mengaku memahami jika saat ini muncul kekhawatiran kenaikan BBM nonsubsidi akan berdampak atau memberikan efek domino kepada daya beli masyarakat.

“Betul selalu ada dampak lanjutan dari kenaikan BBM, tapi perlu diingat bahwa kenaikan tersebut sudah melalui proses yang panjang,” tuturnya.

Dia melihat pemerintah telah berusaha mempertahankan harga BBM terkhusus yang bersubsidi di tengah krisis global. Padahal, kata dia, di satu sisi saat ini rantai pasokan terganggu sehingga menyebabkan kelangkaan BBM di dunia.

“Dan pilihan terakhir dalam rangka menjaga stabilitas pilihan menaikan harga BBM nonsubsidi menjadi opsi paling berat,” ujar Najib, Sekretaris Fraksi PAN DPR ini.

Dia pun menganalisis kenaikan harga BBM nonsubsidi juga merupakan pilihan untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Menurut dia, pilihan ini merupakan upaya agar harga BBM subsidi tidak naik di tengah krisis global akibat perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

“Kita berdoa saja krisis ini tidak terlalu berlarut tapi saya melihat apa yang sudah dikerjakan pemerintah sudah luar biasa baik, dibanding negara tetangga yang lebih parah terdampak,” pungkasnya.

KOMPAS.com – Informasi harga Dexlite hari ini banyak dicari para pengguna kendaraan diesel, khususnya bagi yang rutin menggunakan BBM non-subsidi jenis ini.

Seperti diketahui, harga Dexlite (CN51)mengalami penyesuaian per 18 April 2026. Harga Dexlite terbaru di mayoritas daerah naik cukup signifikan, mencapai Rp 9.400 per liternya.

Di wilayah Jawa dan Bali misalnya, harga Dexlite hari ini dijual Rp 23.600 dari sebelumya Rp 14.200 per liter.

Sementara di beberapa daerah lain seperti Riau, Sumatera Barat, hingga Kalimantan Selatan, harga BBM Dexlite lebih tinggi yakni Rp 24.650 per liter.

Dengan begitu, harga Dexlite hari ini mengacu harga BBM non-subsidi terbaru yang berlaku per 18 April 2026 lalu.

Berikut daftar lengkap harga Dexlite terbaru yang berlaku di SPBU Pertamina per hari ini, Selasa (21/4/2026).

Daftar harga Dexlite hari ini, 21 April 2026

Dilansir dari informasi resmi PT Pertamina Patra Niaga, berikut harga Dexlite hari ini, Selasa (21/4/2026), di SPBU seluruh Indonesia:

- Sumatera

• Aceh: Rp 24.150 per liter
• FTZ Sabang: Rp 22.150 per liter
• Sumatera Utara: Rp 24.150 per liter
• Sumatera Barat: Rp 24.650 per liter
• Riau: Rp 24.650 per liter
• Kepulauan Riau: Rp 24.650 per liter
• FTZ Batam: Rp 22.450 per liter
• Jambi: Rp 24.150 per liter
• Bengkulu: Rp 24.150 per liter
• Sumatera Selatan: Rp 24.150 per liter
• Bangka Belitung: Rp 24.150 per liter
• Lampung: Rp 24.150 per liter

- Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

• DKI Jakarta: Rp 23.600 per liter
• Banten: Rp 23.600 per liter
• Jawa Barat: Rp 23.600 per liter
• Jawa Tengah: Rp 23.600 per liter
• DI Yogyakarta: Rp 23.600 per liter
• Jawa Timur: Rp 23.600 per liter
• Bali: Rp 23.600 per liter
• Nusa Tenggara Barat: Rp 23.600 per liter
• Nusa Tenggara Timur: Rp 24.150 per liter

- Kalimantan

• Kalimantan Barat: Rp 24.150 per liter
• Kalimantan Tengah: Rp 24.150 per liter
• Kalimantan Selatan: Rp 24.650 per liter
• Kalimantan Timur: Rp 24.150 per liter
• Kalimantan Utara: Rp 24.650 per liter

- Sulawesi dan Maluku

• Sulawesi Utara: Rp 24.150 per liter
• Gorontalo: Rp 24.150 per liter
• Sulawesi Tengah: Rp 24.150 per liter
• Sulawesi Tenggara: Rp 24.150 per liter
• Sulawesi Selatan: Rp 24.150 per liter
• Sulawesi Barat: Rp 24.150 per liter
• Maluku: Rp 24.150 per liter
• Maluku Utara: Rp 24.150 per liter

- Papua

• Papua: Rp 24.150 per liter
• Papua Barat: Rp 24.150 per liter
• Papua Selatan: Rp 24.150 per liter
• Papua Pegunungan: Rp 24.150 per liter
• Papua Tengah: Rp 24.150 per liter
• Papua Barat Daya: Rp 24.150 per liter

Itulah harga Dexlite hari ini, Selasa 21 April 2026 di SPBU Pertamina se-Indonesia. Untuk informasi harga BBM non-subsidi selengkapnya bisa dicek di sini: Harga BBM Pertamina terbaru hari ini.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com - Kenaikan harga BBM non-subsidi per 18 April 2026 membuat banyak masyarakat mulai mencari tahu harga Pertalite hari ini. Apakah ikut naik, atau masih tetap?

Perlu diketahui, harga Pertalite hari ini masih bertahan di Rp 10.000 per liter dan belum mengalami perubahan.

Bahkan, pemerintah memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite tidak akan naik hingga akhir tahun 2026.

Jika kamu bertanya Pertalite 1 liter berapa, jawabannya masih sama seperti sebelumnya, yakni Rp 10.000 per liter untuk wilayah seperti Jawa dan Bali.

Di tengah lonjakan harga BBM non-subsidi, kondisi ini membuat Pertalite hari ini tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena harganya lebih terjangkau.

Apakah Pertalite naik? Ini penjelasan pemerintah

Pertanyaan apakah Pertalite naik atau apakah harga Pertalite naik akhirnya terjawab.

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026.

Keputusan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis.

Seusai menghadap Presiden di Istana Negara pada Kamis (16/4/2026), Bahlil menegaskan bahwa kondisi stok energi nasional masih aman.

"Insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman, dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun," ucapnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Harga Pertalite April 2026 aman, didukung kondisi fiskal

Selain pasokan yang terjaga, pemerintah juga menilai kebijakan ini aman dari sisi anggaran.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih berada di bawah asumsi APBN.

"Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan 100 dollar itu sudah aman dalam IBBM. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari 77 dollar. Jadi kita itu baru split 7 dollar," jelas Bahlil.

Artinya, ruang fiskal pemerintah masih cukup kuat untuk menjaga harga Pertalite April 2026 tetap stabil tanpa menambah beban masyarakat.

Harga BBM non-subsidi naik, Pertalite tetap ditahan

Sementara BBM Pertalite tetap stabil, sejumlah BBM non-subsidi justru mengalami kenaikan signifikan sejak 18 April 2026.

Berikut update harga BBM di Jawa, Bali, dan sekitarnya:

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Pertamax: Rp 12.300 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 19.400 per liter (naik Rp 5.600 dari Rp 13.100 per liter)
• Pertamax Green 95: Rp 12.900 per liter
• Dexlite: Rp 23.600 per liter (naik Rp 9.400 dari Rp 14.200 per liter)
• Pertamina Dex: Rp 23.900 per liter (naik Rp 9.400 dari Rp 14.500 per liter)

Perlu dicatat, harga bisa berbeda di setiap daerah karena adanya perbedaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) serta biaya distribusi.

Tantangan pasokan dan rencana kerja sama energi

Meski harga Pertalite hari ini stabil, pemerintah masih menghadapi tantangan dari sisi pasokan energi.

Konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 600.000–610.000 barel per hari. Artinya, Indonesia masih membutuhkan impor sekitar 1 juta barel per hari.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah membuka peluang kerja sama energi dengan Rusia, termasuk investasi di sektor kilang dan penyimpanan energi.

"Ada beberapa investasi mereka (Rusia) yang pick up, sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan," ujar Bahlil.

Di tengah gejolak harga energi global dan kenaikan BBM non-subsidi, harga Pertalite hari ini tetap Rp 10.000 per liter dan dipastikan tidak naik hingga akhir 2026.

Kebijakan ini diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat agar tetap bisa menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih tenang.

Meski demikian, penting untuk tetap memantau perkembangan terbaru, karena kebijakan energi bisa berubah mengikuti kondisi global dan domestik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Informasi harga Pertamax hari ini banyak dicari pengguna kendaraan pribadi, terutama bagi masyarakat yang rutin membeli BBM nonsubsidi.

Per Selasa (21/4/2026), harga Pertamax belum berubah. Meskipun terdapat kenaikan harga BBM non-subsidi, harga Pertamax hari ini masih mengacu harga BBM Pertamina yang ditetapkan per 1 April 2026.

Mengacu harga BBM 1 April 2026, harga BBM hari ini jenis Pertamax (RON 92) di wilayah Jawa dan Bali dijual Rp 12.300 per liter. Harga ini tidak berubah sejak 1 Maret 2026.

Sementara itu, harga Pertamax terbaru di beberapa daerah lain sedikit berbeda. Misalnya di Riau, harga Pertamax Rp 12.900 per liter, sedangkan di Bengkulu Rp 12.600 per liter.

Berikut daftar lengkap harga Pertamax hari ini, Selasa 21 April 2026 di SPBU se-Indonesia.

Daftar harga Pertamax hari ini, 21 April 2026

Dilansir dari informasi resmi PT Pertamina Patra Niaga, berikut daftar harga Pertamax hari ini, Selasa 21 April 2026 di seluruh Indonesia:

- Sumatera

• Aceh: Rp 12.600 per liter
• FTZ Sabang: Rp 11.550 per liter
• Sumatera Utara: Rp 12.600 per liter
• Sumatera Barat: Rp 12.900 per liter
• Riau: Rp 12.900 per liter
• Kepulauan Riau: Rp 12.900 per liter
• FTZ Batam: Rp 11.750 per liter
• Jambi: Rp 12.600 per liter
• Bengkulu: Rp 12.600 per liter
• Sumatera Selatan: Rp 12.600 per liter
• Bangka Belitung: Rp 12.600 per liter
• Lampung: Rp 12.600 per liter

- Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

• DKI Jakarta: Rp 12.300 per liter
• Banten: Rp 12.300 per liter
• Jawa Barat: Rp 12.300 per liter
• Jawa Tengah: Rp 12.300 per liter
• DI Yogyakarta: Rp 12.300 per liter
• Jawa Timur: Rp 12.300 per liter
• Bali: Rp 12.300 per liter
• Nusa Tenggara Barat: Rp 12.300 per liter
• Nusa Tenggara Timur: Rp 12.600 per liter

- Kalimantan

• Kalimantan Barat: Rp 12.600 per liter
• Kalimantan Tengah: Rp 12.600 per liter
• Kalimantan Selatan: Rp 12.900 per liter
• Kalimantan Timur: Rp 12.600 per liter
• Kalimantan Utara: Rp 12.900 per liter

- Sulawesi dan Maluku

• Sulawesi Utara: Rp 12.600 per liter
• Gorontalo: Rp 12.600 per liter
• Sulawesi Tengah: Rp 12.600 per liter
• Sulawesi Tenggara: Rp 12.600 per liter
• Sulawesi Selatan: Rp 12.600 per liter
• Sulawesi Barat: Rp 12.600 per liter
• Maluku: Rp 12.600 per liter
• Maluku Utara: Rp 12.600 per liter

- Papua

• Papua: Rp 12.600 per liter
• Papua Barat: Rp 12.600 per liter
• Papua Selatan: Rp 12.600 per liter
• Papua Pegunungan: Rp 12.600 per liter
• Papua Tengah: Rp 12.600 per liter
• Papua Barat Daya: Rp 12.600 per liter

Itulah harga Pertamax hari ini, Selasa 21 April 2026, di mana Pertamax harga masih sama seperti awal bulan dan belum mengalami penyesuaian lanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang untuk melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi tahap 2, setelah kenaikan Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Bahlil menjelaskan harga BBM subsidi tidak diatur atau dijaga oleh Pemerintah di tengah volatilitas harga minyak dunia. Sehingga ketika harga minyak dunia naik, maka besar kemungkinan harga BBM nonsubsidi berpotensi mengalami kenaikan, dalam hal ini Pertamax .

"Saya katakan bahwa kalau untuk BBM nonsubsidi itu ada penyesuaian harga, tahap pertama sekarang. Tahap berikutnya kita lihat nanti (harga minyak dunia), kalau harganya turun, ya tidak naik. Tetapi kalau harga naik, mungkin akan ada penyesuaian," ujarnya saat ditemui usai konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (20/4/2026).

Pada kesempatan itu Bahlil juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak serta merta beralih menggunakan BBM subsidi ketika BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. Sebab BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak, kalau model kayak saya, Dirjen, karena harga BBM Ron 98 naik, tiba-tiba ke subsidi, itu kita mengambil hak saudara kita yang berhak menerima," lanjutnya.

Ia memastikan bahwa penyesuaian harga BBM akan terus dilakukan baik ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, maupun ketika sedang turun. Sebab formula penetapan harga BBM sudah diatur oleh Pemerintah.

Sekedar informasi, Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 telah mengatur formula harga dasar BBM untuk dijual ke pasar. Harga BBM dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yakni harga indeks pasar, konstanta, dan margin.

Harga BBM di SPBU Swasta Ikut Naik, Diesel BP-AKR Tembus Rp25.560 per Liter



Sementara untuk harga jual eceran ditetapkan dengan menambahkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sesuai ketentuan masing-masing daerah. Badan usaha wajib melaporkan penetapan harga setiap bulan atau saat ada perubahan kepada Menteri ESDM.

Adapun untuk BBM subsidi, Bahlil memastikan harganya tidak akan naik hingga akhir tahun 2026 mendatang. Sebab menurutnya fiskal negara masih kuat untuk menanggung lonjakan harga minyak yang saat ini.

"Kalau subsidi, sampai dengan harga ICP dunia 100 dolar, tidak akan naik rerata. Sekarang rerata dunia ICP kita dari Januari sampai sekarang itu sekitar USD76 dolar," tutup Bahlil.

DUNIA saat ini tengah menghadapi badai ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah.

Penutupan jalur logistik vital seperti Selat Hormuz telah menyebabkan guncangan hebat pada rantai pasok energi dunia, yang secara langsung mengerek harga minyak mentah melampaui asumsi fiskal banyak negara, termasuk Indonesia.

Di tengah situasi ini, kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi per 18 April 2026 menjadi titik didih perdebatan nasional.

Pemerintah dihadapkan pada realitas pahit: mempertahankan harga yang tidak realistis dengan risiko menjebol Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau melepaskan harga ke mekanisme pasar yang berpotensi menekan daya beli masyarakat luas.

Persoalan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan masalah krusial yang menyentuh urat nadi perekonomian dari sektor industri hingga ke dapur rumah tangga.

Perspektif Pemerintah: Mekanisme Pasar dan Rasionalitas Fiskal

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penyesuaian harga pada jenis BBM tertentu merupakan konsekuensi logis dari kebijakan yang membagi peran antara pemerintah dan pasar.

Bahlil menekankan, wewenang pemerintah sepenuhnya difokuskan pada pengaturan harga BBM bersubsidi guna melindungi masyarakat rentan.

Sementara itu, untuk jenis BBM nonsubsidi yang digunakan oleh sektor industri dan masyarakat kelas atas, harga mengikuti fluktuasi pasar dunia sebagaimana diatur dalam regulasi kementerian tahun 2022.

Dalam pandangannya, jenis bahan bakar dengan oktan tinggi seperti Pertamax Turbo dan layanan diesel berkualitas tinggi adalah konsumsi kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, sehingga tidak selayaknya dibebankan pada subsidi negara yang terbatas.

Sejalan dengan perspektif tersebut, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memberikan dukungan terhadap langkah penyesuaian ini sebagai tindakan preventif yang sudah seharusnya diantisipasi.

Ia menilai, lonjakan harga minyak global yang sangat signifikan membuat pertahanan keuangan negara menjadi tidak berkelanjutan tanpa adanya penyesuaian harga.

JK memperingatkan bahwa jika pemerintah terus memaksakan harga lama di tengah kenaikan biaya impor minyak yang mencapai angka kenaikan hingga Rp 10.000 per liter, maka defisit anggaran akan semakin melebar dan membahayakan stabilitas makroekonomi.

Baginya, penyesuaian harga bagi kelompok masyarakat mampu adalah langkah pahit namun diperlukan demi menjaga kesehatan fiskal nasional di masa depan.

Di sisi lain, anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap efek domino yang bisa ditimbulkan oleh kebijakan ini.

Meskipun kebijakan tersebut menyasar kelompok menengah ke atas, Mufti menilai, dampak turunannya akan tetap dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui inflasi pada sektor pangan dan logistik.

Mufti menekankan, kalangan kelas menengah, yang merupakan penggerak ekonomi utama, kini merasa kurang mendapatkan perlindungan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Ia juga menyoroti masalah klasik terkait distribusi BBM bersubsidi yang sering kali tidak tepat sasaran dan sulit diakses, bahkan oleh mereka yang berhak sekalipun.

Mufti Anam secara mendalam memperingatkan adanya risiko sistemik berupa migrasi konsumsi besar-besaran yang dipicu oleh disparitas harga yang kian menganga.

Ia mengkhawatirkan masyarakat kelas menengah yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi akan terpaksa beralih mengonsumsi BBM subsidi akibat tekanan ekonomi yang tak terbendung.

Fenomena pergeseran beban ini tidak hanya akan memicu antrean panjang yang mengular di berbagai SPBU, sehingga merugikan produktivitas harian warga, tetapi juga secara sistematis akan menguras stok BBM subsidi yang seharusnya menjadi hak eksklusif rakyat miskin.

Kondisi ini menciptakan persaingan yang tidak sehat di lapangan antara kelompok mampu dan kelompok rentan dalam memperebutkan kuota yang terbatas.

Menurutnya, tanpa adanya jaminan ketersediaan stok di pelosok daerah serta akurasi data penerima yang mutakhir, kebijakan ini justru akan menjadi bumerang yang menjepit ruang gerak ekonomi rakyat kecil.

Masyarakat kelas bawah yang saat ini tengah berjibaku bertahan hidup di tengah inflasi pangan kini harus menghadapi ancaman kelangkaan bahan bakar, yang pada akhirnya akan melumpuhkan mobilitas dan mata pencaharian mereka secara permanen.

Tanpa pengawasan ketat, subsidi ini terancam kembali salah sasaran dan memperlebar jurang ketimpangan sosial.

Solusi Berbasis Fakta dan Efisiensi Digital

Menyikapi silang pendapat yang tajam ini, diperlukan solusi transformatif yang jauh lebih komprehensif daripada sekadar melakukan penyesuaian harga secara periodik.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa alokasi subsidi energi Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai angka fantastis sebesar Rp 281,6 triliun, dan angka ini diproyeksikan akan terus membengkak pada tahun-tahun mendatang jika tidak ada reformasi struktural yang berani.

Salah satu solusi kunci yang mendesak adalah percepatan digitalisasi total pada sistem penyaluran energi dari hulu ke hilir.

Penggunaan teknologi pemantauan real-time yang berbasis kecerdasan buatan, seperti sistem command center terintegrasi yang terhubung langsung dengan setiap nosel di SPBU, menjadi instrumen vital untuk meminimalisir kebocoran distribusi dan memastikan setiap liter BBM bersubsidi benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang berhak.

Data empiris menunjukkan, pengawasan ketat berbasis digital dan integrasi data kependudukan mampu menekan potensi penyalahgunaan serta praktik mafia migas yang selama ini menjadi beban tersembunyi bagi kesehatan APBN.

Lebih jauh lagi, kebijakan diversifikasi energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan peningkatan efisiensi pada moda transportasi publik berbasis listrik harus segera diakselerasi secara masif.

Langkah ini sangat krusial untuk mengurangi ketergantungan kronis nasional terhadap impor minyak mentah yang sangat rentan terhadap gejolak geopolitik global.

Dengan mengalihkan beban konsumsi ke energi domestik yang lebih bersih, Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga menciptakan ketahanan energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Belajar dari Negara Tetangga

Jika melihat peta harga BBM di kawasan ASEAN per April 2026, Indonesia sebenarnya masih berada dalam posisi yang relatif kompetitif dibandingkan beberapa tetangga.

Di Singapura, harga bensin RON 95 telah menyentuh angka kisaran Rp 57.000 per liter akibat kebijakan pajak tinggi dan keterbukaan pasar.

Thailand pun mengalami tekanan serupa dengan harga bensin yang berada di kisaran Rp 20.000 hingga Rp 23.000 per liter karena ketergantungan pada impor.

Namun, Indonesia patut mencermati model di Malaysia, yang meskipun harga RON 95 disubsidi secara masif hingga mencapai angka sekitar Rp 7.000 - Rp 8.000 per liter, mereka mulai menerapkan sistem subsidi bersasaran yang lebih ketat melalui bantuan tunai langsung.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan global serupa, strategi perlindungan sosial yang menyertai kenaikan harga menjadi kunci utama dalam meredam gejolak sosial.

Pakar energi internasional memberikan catatan penting bagi transisi energi Indonesia melalui strategi yang lebih fundamental dan berkelanjutan.

Reformasi subsidi secara transparan sangat mendesak dilakukan guna mengalihkan beban fiskal menjadi investasi pada infrastruktur energi rendah karbon serta penguatan jaring pengaman sosial yang lebih inklusif bagi negara-negara berkembang yang bergantung pada impor energi (Bordoff, 2026).

Realokasi anggaran dari bahan bakar fosil menuju sektor energi terbarukan bukan sekadar langkah ekologis, melainkan keharusan strategis untuk membangun ketahanan ekonomi jangka panjang dari volatilitas pasar global (Bordoff, 2026).

Di sisi lain, Indonesia perlu memprioritaskan kebijakan efisiensi permintaan yang agresif, seperti percepatan mandat penggunaan transportasi massal berbasis listrik dan optimasi logistik digital untuk memotong konsumsi minyak nasional secara signifikan (Yergin, 2026).

Dengan mengintegrasikan masukan para ahli ini, Indonesia diharapkan mampu mengelola guncangan harga energi dunia sembari mempercepat peta jalan menuju kemandirian energi yang lebih bersih dan tangguh (Yergin, 2026).

Harapan dan Langkah ke Depan

Kebijakan kenaikan BBM nonsubsidi memang merupakan sebuah keniscayaan fiskal yang tak terelakkan di tengah gejolak harga minyak mentah dunia yang kian volatil, namun langkah ini tidak boleh berdiri sendiri sebagai kebijakan tunggal yang parsial.

Harapan besar kita ke depan adalah lahirnya kepastian serta transparansi mutlak bahwa setiap rupiah yang berhasil dihemat dari pengurangan subsidi bagi golongan mampu, benar-benar dialokasikan secara strategis untuk memperkuat pilar kedaulatan pangan nasional dan pembangunan infrastruktur energi bersih yang berkelanjutan.

Pemerintah wajib mengambil peran yang lebih proaktif dan tegas dalam menjamin ketersediaan stok BBM subsidi bagi rakyat kecil di seluruh pelosok negeri tanpa adanya diskriminasi layanan maupun antrean yang melumpuhkan produktivitas.

Transformasi ini memerlukan pengawalan ketat melalui integrasi teknologi digital yang transparan untuk menutup celah kebocoran distribusi yang selama ini menjadi parasit bagi APBN.

Selain itu, komunikasi publik yang jujur dan edukatif menjadi kunci agar tidak terjadi distorsi informasi yang memicu keresahan sosial.

Dengan komitmen kuat pada transisi energi hijau dan keberanian melakukan reformasi struktural, Indonesia diharapkan mampu keluar dari jebakan krisis energi global yang berulang.

Pada akhirnya, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin dan perlindungan sosial yang humanis akan mewujudkan kemandirian ekonomi yang jauh lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Langkah ini adalah investasi jangka panjang untuk memastikan bahwa ketahanan energi nasional tidak lagi tersandera oleh dinamika geopolitik luar negeri, melainkan berpijak di atas kaki sendiri.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

JAKARTA - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan keputusan pemerintah menaikkan sejumlah harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per 18 April 2026 sudah tepat. Kenaikkan harga tersebut merupakan koreksi atas kebijakan sebelumnya yang tidak mengikuti mekanisme pasar.

Kenaikan harga BBM ini terjadi relatif lebih lambat dibanding sejumlah negara lain. Sejak Maret 2026, beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara di Eropa telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga BBM seiring lonjakan harga minyak mentah dunia.

Indonesia baru melakukan penyesuaian pada pertengahan April, yang dinilai menunjukkan adanya upaya pemerintah menahan tekanan harga agar tidak langsung dirasakan masyarakat.

Pertamina Kerek Harga BBM Non Subsidi, Pertamax Turbo Naik Jadi Rp19.400 per Liter



“Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi. Selama ini harga BBM non-subsidi, khususnya RON 92 ke atas, memang ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai dengan kondisi ekonomi,” kata Fahmy, Sabtu (18/4/2026).

Ia menjelaskan, ketika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi juga semestinya ikut naik. Sebaliknya, harga bisa turun ketika harga minyak global menurun, meskipun tidak selalu proporsional.

“Ketika pemerintah sebelumnya tidak menaikkan harga BBM non-subsidi, menurut saya itu keputusan yang keliru. Dan sekarang dikoreksi dengan kenaikan pada 18 April ini,” ujarnya.

Fahmy menilai kebijakan ini tidak akan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini karena konsumsi BBM non-subsidi relatif kecil dan tidak digunakan untuk sektor-sektor vital seperti distribusi kebutuhan pokok.

“Pengaruhnya terhadap masyarakat menurut saya tidak signifikan. Karena konsumen BBM non-subsidi jumlahnya tidak sebesar pengguna pertalite dan solar. Selain itu, BBM non-subsidi juga tidak digunakan untuk angkutan kebutuhan pokok,” jelasnya.

Menurut dia, berbeda dengan BBM subsidi seperti Pertalite dan solar yang jika dinaikkan akan langsung memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, keputusan pemerintah menahan harga BBM subsidi dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi.

“Kalau Pertalite dan solar dinaikkan, itu pasti memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi keputusan menaikkan BBM non-subsidi, tetapi menahan BBM subsidi, menurut saya sudah tepat,” kata Fahmy.

Terkait kekhawatiran adanya peralihan pengguna dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi, Fahmy menilai potensi tersebut relatif kecil. Ia menilai karakteristik konsumen BBM non-subsidi tidak mudah berpindah ke BBM dengan oktan lebih rendah.

Apalagi pemerintah tidak menaikan harga Pertamax dan Pertamax Green 95 yang membuat masyarakat tidak akan langsung beralih ke Pertalite.

“Risiko itu pasti ada, tetapi kecil. Karena pengguna BBM non-subsidi umumnya pemilik mobil pribadi, bahkan mobil mewah. Mereka tidak serta-merta pindah ke BBM subsidi karena bisa berdampak pada mesin kendaraan. Apalagi harga Pertamax dan Pertamax Green juga tidak naik,” ujarnya.

Senada dengan Fahmy, pengamat ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan mendukung langkah pemerintah soal kenaikan harga BBM non subsidi dan tidak menaikkan BBM subsidi, Pertamax, dan Pertamax Green 95 untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Keputusan ini, kata Robert, juga demi mengendalikan inflasi.

“BBM non-subsidi itu dikonsumsi masyarakat kelas atas yang tidak banyak berkontribusi terhadap inflasi,” kata dia.

Robert juga menyoroti bahwa jika dibandingkan dengan banyak negara lain, harga BBM di Indonesia masih tergolong relatif murah, terutama untuk jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. Bahkan dalam beberapa perbandingan global, harga BBM Indonesia masih berada di bawah rata-rata harga di kawasan Asia maupun negara maju.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi peralihan konsumsi ke BBM subsidi melalui kebijakan yang lebih tegas. Salah satunya dengan membatasi penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu.

“Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi,” ujar Robert.

Ia menambahkan, masyarakat juga perlu berperan dalam menjaga konsumsi energi agar tetap efisien. Selain itu, pemerintah harus memastikan pasokan BBM subsidi tetap aman agar tidak terjadi kelangkaan dan antrean panjang di lapangan.

Mengutip situs MyPertamina, harga sejumlah BBM non-subsidi naik signifikan, di antaranya Pertamax Turbo per 18 April ini dibanderol Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter. Untuk Dexlite, harga dibanderol Rp23.600 per liter, naik dari sebelumnya Rp14.200 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Pertamina Dex yang harga saat ini Rp23.900 atau naik dari yang sebelumnya Rp14.500. Meski demikian, Pertamina memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi dan sejumlah BBM non-subsidi, di antaranya Pertamax dengan RON 92 yang harganya tetap di Rp12.300 dan Pertamax Green di Rp12.900 agar tetap menjadi bantalan utama bagi daya beli masyarakat di tengah tekanan global.

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengkritik langkah Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis. Dia yakin bahwa kebijakan penaikan harga BBM nonsubsidi tersebut sangat memberatkan rakyat.

“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).

Mufti menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi ini menjadi sebuah langkah kemunduran setelah sebelumnya Pemerintah dinilai berani karena tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global yang mempengaruhi harga minyak dunia.

“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tuturnya.

“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” imbuh Mufti.

Mufti mengaku, langkah Pertamina sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, yakni Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi namun melakukan berbagai langkah substitusi.

Bahkan, Mufti sebelumnya sudah mengingatkan agar pemerintah tidak memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM. “Ternyata pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ungkapnya.

Kendati yang dinaikkan adalah harga BBM nonsubsidi, Mufti berkata, dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah.

Apalagi, kata dia, fakta sulitnya BBM subsidi ditemukan di sejumlah daerah juga terjadi usai pemerintah memberi kebijakan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Baginya, hal ini sebuah ironi.

“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi. Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” imbuhnya.

Mufti memandang, kenaikan harga BBM sekarang tak lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Sebab, kondisi memaksa masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh BBM subsidi terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya meroket.

“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tak baik-baik saja,” tegasnya.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April ini, untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut dilakukan tanpa ada informasi sebelumnya kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi harga BBM di situs Mypertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter.

Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang melesat dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter. Sementara harga BBM subsidi masih sama.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Pernyataan ini disampaikan di tengah lonjakan harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax Turbo yang naik signifikan.

"Insya Allah aman. Sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insya Allah sampai selama-lamanya," kata Bahlil dikutip dari unggahan di akun Instagram resminya, Sabtu (18/4/2026).

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi mulai Sabtu (18/4). Kenaikan paling mencolok terjadi pada Pertamax Turbo di wilayah Jakarta yang kini menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter.

Selain itu, harga Dexlite turut naik menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200 per liter, sedangkan Pertamina Dex meningkat menjadi Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter. Penyesuaian harga ini juga berlaku di berbagai provinsi dengan besaran yang relatif serupa.

Di sisi lain, harga BBM jenis lain tidak mengalami perubahan. Pertamax (RON 92) tetap dijual Rp12.300 per liter dan Pertamax Green di level Rp12.900 per liter.

Untuk BBM subsidi, pemerintah mempertahankan harga Pertalite di Rp10.000 per liter dan Biosolar sebesar Rp6.800 per liter, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga energi global.

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim merespons keputusan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dengan RON tinggi yang mulai berlaku hari ini. Ia menilai, meskipun keputusan tersebut terasa mendadak bagi masyarakat, dalam konteks tertentu kenaikan harga BBM memang menjadi langkah yang tidak mudah dihindari.

“Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi yang pada akhirnya harus diambil pemerintah. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik,” ujar Rivqy di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menekankan pentingnya pemerintah untuk menyampaikan secara terbuka kondisi riil BBM nasional kepada masyarakat. Menurutnya, transparansi terkait ketersediaan, beban subsidi, hingga tantangan distribusi akan membantu publik memahami alasan di balik kebijakan tersebut.

“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini. Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya,” lanjutnya.

Selain itu, Rivqy juga menyoroti perlunya langkah antisipatif yang jelas, khususnya dari pemerintah dan BUMN energi terkait, dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga energi ke depan. Ia menilai kesiapan strategi, termasuk pengelolaan distribusi dan cadangan energi, harus dipastikan berjalan optimal.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar kenaikan harga BBM ini tidak berdampak luas terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyesuaian harga saat ini hanya terjadi pada jenis BBM dengan Research Octane Number (RON) tinggi, sehingga seharusnya tidak secara langsung memicu lonjakan harga barang kebutuhan dasar.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus,” tegasnya.

Rivqy berharap pemerintah dapat terus mengedepankan komunikasi publik yang transparan serta kebijakan yang berpihak pada perlindungan masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Diketahui, PT Pertamina (Persero) akhirnya menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi per Sabtu (18/4/2026). Berdasarkan informasi harga BBM di situs Mypertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 naik dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter.

Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter. Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang naik dari Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax dengan RON 92 masih tetap Rp12.300 per liter. Adapun harga BBM jenis Pertalite masih Rp10.000 per liter. Begitu juga dengan dengan Pertamina Biosolar yang masih dipatok di harga Rp6.800 per liter.

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Sabtu (18/4), terutama untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan ini membuat harga sejumlah BBM melonjak signifikan dibandingkan periode Maret 2026.

Berdasarkan laman resmi MyPertamina, harga Pertamax Turbo di wilayah DKI Jakarta kini mencapai Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter. Dexlite naik menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200, sedangkan Pertamina Dex meningkat menjadi Rp23.900 per liter dari Rp14.500.

Kenaikan harga tersebut juga terjadi di berbagai daerah dengan penyesuaian yang relatif serupa. Sementara itu, PT Pertamina menyatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti formula harga dasar yang berlaku. Di sisi lain, harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar dipertahankan di level Rp6.800 per liter.

Selain itu, Pertamina juga tidak mengubah harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) yang tetap Rp12.300 per liter serta Pertamax Green sebesar Rp12.900 per liter. Masyarakat dapat memantau pembaruan harga melalui aplikasi MyPertamina maupun papan informasi di SPBU.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang mengatur mekanisme harga mengikuti pergerakan minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah, sehingga fluktuasi pasar berdampak langsung pada harga jual di dalam negeri.

Jakarta: Kinerja produk energi berbasis inovasi kembali mendapat pengakuan. Pertamina Patra Niaga berhasil meraih empat penghargaan dalam ajang Indonesia WOW Brand 2026, menegaskan bahwa produk seperti Pertamax, Pertamax Turbo, hingga aplikasi MyPertamina semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Penghargaan ini menjadi indikator kuat bahwa brand energi tidak hanya dinilai dari kualitas produk, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup konsumen.

BBM Non-Subsidi untuk brand Pertamax meraih penghargaan gold winner dan BBM Non-Subsidi untuk Pertamax Turbo meraih Silver Winner. Lalu, aplikasi MyPertamina meraih Gold Winner. Kemudian Bright Gas meraih Brand for Good. Penghargaan-penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil survei Indonesia WOW Brand yang melibatkan konsumen di seluruh Indonesia.

Produk energi yang terus berinovasi

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengungkap bahwa kekuatan brand Pertamina Patra Niaga didukung oleh konsistensi produk, inovasi layanan, serta kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen yang terus berkembang.

Roberth menambahkan penghargaan ini semakin mendorong perusahaan untuk terus menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan adaptif mengikuti perkembangan teknologi serta zaman.

“Kami bersyukur brand-brand Pertamina Patra Niaga dapat terus menjadi pilihan masyarakat. Pertamax hadir untuk mendukung kebutuhan berkendara sehari-hari dengan formula Pertatec yang mengandung anti-corrosion dan detergency demulsifier untuk membantu menjaga performa mesin sehingga BBM kendaraan jadi lebih hemat. Sementara bagi masyarakat yang menginginkan performa kendaraan lebih maksimal, Pertamax Turbo dapat menjadi pilihan,” ungkap Roberth dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 April 2026.

Lebih lanjut Roberth menyampaikan bahwa aplikasi MyPertamina dikembangkan untuk memberikan kemudahan, mulai dari berbagai layanan, keuntungan, hingga transaksi non-tunai (cashless) dalam satu aplikasi, mendukung aktivitas sehari-hari jadi lebih praktis.
Selain itu, Bright Gas menjadi produk LPG pilihan konsumen baik di rumah tangga maupun non-rumah tangga, dengan teknologi Double Spindle Valve System yang menjadikan produk lebih aman, serta hadir dengan varian 12 Kg, 5,5 Kg, dan 220 gram sesuai kebutuhan konsumen.

"Kami terus berinovasi serta menguatkan kapabilitas digital untuk memastikan energi dapat tersedia dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Roberth.

Indonesia WOW Brand merupakan ajang penghargaan branding yang diinisiasi oleh MarkPlus melalui survei terhadap ratusan brand dengan tingkat advokasi tinggi di Indonesia.

(ANN)