Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kelapa sawit (crude palm oil/CPO) optimistis tahun ini masih menguntungkan bagi bisnis perkebunan ditopang oleh permintaan yang solid. Akan tetapi, sejumlah tantangan, utamanya dari pergerakan harga minyak mentah, turut membayangi.

Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) Djap Tet Fa menjelaskan industri CPO tahun ini menghadapi berbagai tantangan struktural dan dinamis, di antaranya pergerakan harga minyak, fluktuasi mata uang asing, hingga geopolitik.

“Faktor penawaran dan permintaan global menjadi katalis utama mendorong harga CPO di tengah stagnansi produksi minyak kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir,” kata Tet Fa dalam konferensi pers AALI, Rabu (15/4/2026).

Tet Fa juga menunjukkan industri kelapa sawit Indonesia memiliki tantangan produktivitas yang salah satunya disebabkan oleh usia rata-rata tanaman yang tua, serta cuaca ekstrem. Di sisi lain, harga CPO juga naik seiring kuatnya permintaan global, termasuk dorongan kebijakan mandatori biodiesel Indonesia yang terus menopang harga.

Adapun, AALI tahun ini menganggarkan belanja modal yang cukup besar, yaitu Rp1,4 triliun yang sebagian akan digunakan untuk melakukan replanting atau peremajaan tanaman sawit. Capex perseroan tahun ini meningkat 79% dibandingkan 2025 lalu yang sebesar Rp782 miliar.

AALI berencana melakukan penanaman kembali atau replanting hingga 8.000 hektar lahan sawit tahun 2026. Area yang akan replanting tahun ini lebih luas daripada sepanjang 2025 yang sudah di-replanting seluas 5.080 hektar.

Tet Fa menuturkan replanting memang menjadi fokus strategi utama perseroan pada 2026. Porsi capex akan digunakan untuk mendukung replanting sebesar 63,8%, untuk mill and port sebesar 19,8%, dan non-plantation sebesar 16,4%.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Eagle High Plantations. Tbk (BWPT) Rizka Dewi menjelaskan pihaknya melihat peluang pertumbuhan kinerja yang positif, didukung oleh tren penguatan harga CPO.

“Perseroan tetap mengedepankan kehati-hatian dengan fokus pada efisiensi dan peningkatan margin,” ujar Rizka, Kamis (15/4/2026).

Adapun menurutnya, strategi BWPT saat ini berfokus pada optimalisasi aset yang ada melalui program replanting, peningkatan produktivitas, serta efisiensi operasional pabrik, dengan peluang ekspansi yang tetap terbuka secara selektif dan terukur.

Sama seperti AALI, BWPT juga melihat fundamental pasar CPO tetap didukung oleh permintaan global yang solid, khususnya dari sektor pangan dan energi, meskipun tetap dipengaruhi dinamika supply–demand, kebijakan, dan faktor eksternal.

“Kami melihat tren harga CPO ke depan cenderung positif, didukung oleh permintaan global yang solid serta dinamika pasar yang kondusif. Hal ini menjadi peluang positif bagi kinerja perseroan, dengan tetap memperhatikan potensi volatilitas jangka pendek,” kata Rizka.

Lebih lanjut, menurutnya BWPT terus mengantisipasi tantangan seperti volatilitas harga, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan biaya produksi.

“Namun, melalui penguatan efisiensi, tata kelola, dan implementasi keberlanjutan, kami optimistis dapat menjaga kinerja yang resilien dan berkelanjutan,” tuturnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait isu kenaikan harga BBM subsidi per 1 April 2026.

"Kami menyampaikan bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun artinya flat, masih pakai harga sekarang," ucap Bahlil, Selasa (31/4/2026).

Lebih lanjut, dia menjelaskan hingga saat ini pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) masih mengkaji harga BBM non subsidi yang ideal untuk bulan depan. Oleh karena itu, Bahlil mengatakan hingga saat ini masih belum ada kenaikan.

"Untuk BBM yang non-subsidi sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain, sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Nah, waktunya kapan? Tunggu dulu, Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga Masih tetap sama," katanya.

Dia juga menyampaikan, saat ini fluktuasi harga minyak global makin bergejolak imbas perang Timur Tengah. Imbasnya, harga minyak dunia pun melambung ke level di atas US$100 per barel.

Angka tersebut lebih tinggi dari Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan dalam APBN 2026, yakni US$70 per barel. Oleh karena itu, pemerintah terus memutar otak.

"Sudah barang tentu dengan dinamika fluktuasi harga yang perkembangannya cepat, maka kami juga akan melakukan kajian-kajian lebih cepat sesuai dengan perkembangan yang ada pada dunia," tutur Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana menyesuaikan atau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat.

Purbaya meyakini APBN masih memiliki bantalan yang cukup kuat untuk menahan gejolak harga minyak mentah global saat ini. Dia menegaskan, fluktuasi harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini belum mencapai titik yang membahayakan postur anggaran.

Oleh karena itu, sambungnya, wacana pembatasan kuota maupun kenaikan harga BBM subsidi sama sekali belum masuk dalam radar kebijakan pemerintah.

"Setahu saya tidak ada [penyesuaian kebijakan BBM subsidi]. Nanti kalau saya bilang ada pembatasan, Anda masak lagi 'Purbaya bilang BBM akan dinaikkan'. Tidak. Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bendahara negara menyoroti bahwa pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) terbaru masih berada di level US$74 per barel. Angka ini memang sedikit meleset dari asumsi makro APBN yang dipatok pada level US$70 per barel.

Kendati demikian, menurut Purbaya, selisih US$4 per barel tersebut dinilai masih sangat terkelola dan tidak menjustifikasi adanya tindakan reaktif dari pemerintah. Purbaya menekankan bahwa perhitungan APBN didasarkan pada rata-rata pergerakan harga sepanjang tahun, bukan lonjakan sesaat.

"Untuk ambil tindakan saja sebetulnya sekarang kecepatan. Masih meleset US$4 dibanding dari asumsi US$70. Kenapa ubah cepat-cepat? Tapi tindakan kita tetap menunjukkan bahwa kita lebih hati-hati. Sudah kita hitung semuanya," ujarnya.

Belajar dari Krisis Masa Lalu

Purbaya beralasan, Indonesia cenderung berhasil menghadapi krisis energi global yang sempat pada 2008—2009, 2014, dan 2020.

Dia mengingatkan pada periode 2008–2009, ketika rata-rata harga minyak dunia melambung hingga kisaran US$130 per barel di tengah hancurnya pasar modal Amerika Serikat akibat krisis subprime mortgage.

Meski ekonomi global alami resesi, ekonomi Indonesia nyatanya tetap mampu mencetak pertumbuhan positif di level 4,6%. Menurut Purbaya, perkembangan tersebut murni buah kebijakan bauran fiskal dan moneter.

"Karena kebijakan fiskal dan moneter yang betul, ekonomi kita tumbuh 4,6% ketika sekeliling kita tumbuhnya negatif, di tengah harga minyak yang setinggi itu," ujar Purbaya.

Keberhasilan tersebut, katanya, kembali teruji pada periode 2012–2014 saat harga minyak bertengger di kisaran US$120 per barel, serta pada era pemulihan pascapandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Dalam semua fase tersebut, Indonesia berhasil menghindari jurang resesi tanpa harus mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi.

Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya berada di pemerintahan selama periode krisis tersebut. Pada 2009, dia berada di think tank yang membantu pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY); 2010—2014; dirinya menjadi staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa; dan 2020 menjadi deputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ini ada gangguan, tapi kalau kita pintar, kita bisa kendalikan, dan sejarah sudah menunjukkan kita cukup pintar," simpulnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan naik meski harga minyak dunia saat ini berada di atas 100 dolar AS per barel. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menyerap tekanan kenaikan harga energi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak membebani masyarakat.

"Tidak (BBM tidak naik). Jadi, kami menyerap tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kami lepaskan, nanti seperti negara-negara lain, masyarakat bisa panik," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Ia menjelaskan mekanisme subsidi energi telah dirancang dalam kerangka tahunan, sehingga dampak fluktuasi harga minyak global sudah diperhitungkan dalam postur anggaran. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga kesehatan fiskal, baik melalui penghematan belanja maupun peningkatan pendapatan negara.

"Subsidi kami diatur dan dihitung selama setahun penuh. Meskipun dengan harga sekarang, kami sudah mengasumsikan seperti apa dampaknya ke APBN. Kami akan melakukan langkah-langkah, baik penghematan maupun peningkatan pendapatan, supaya APBN kami aman. Sampai sekarang, hitungannya masih aman," jelasnya.

Purbaya menekankan peran APBN sebagai peredam gejolak (shock absorber) sangat penting agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal tanpa lonjakan beban biaya. Ia mengingatkan, jika tekanan energi langsung diteruskan ke masyarakat, hal tersebut berpotensi memicu kepanikan seperti yang terjadi di sejumlah negara lain.

"Jadi masyarakat mesti mengerti juga bahwa APBN menyerap guncangan seperti ini, sehingga masyarakat masih bisa melakukan bisnis dan kegiatannya tanpa kenaikan beban yang berlebihan. Itu yang kadang-kadang dilupakan," kata Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM bersubsidi, menyusul lonjakan tarif minyak mentah dunia.

Purbaya bilang, pemerintah mengoptimalkan fungsi APBN sebagai penyerap guncangan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat dari fluktuasi harga minyak dunia imbas konflik Timur Tengah.

"Jadi fungsi anggaran adalah meng-absorb shock dari luar tadi. Jadi sampai sekarang yang absorb adalah APBN pemerintah. Sampai sekarang belum ada hitungan untuk menaikkan untuk harga BBM, karena kita punya uang masih cukup untuk level harga BBM yang sekarang," kata Purbaya usai meninjau Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, DIY, Selasa (17/3).

Bendahara negara itu menyampaikan bahwa pemerintah tengah menghitung asumsi harga minyak dalam APBN berdasarkan rata-rata dalam satu tahun penuh. Level kenaikan harga minyak dunia per hari ini masih dalam batas ketahanan anggaran negara.

"Kalau segini aja mah kalau Pak Presiden mau sampai akhir tahun juga bisa, nggak ada masalah. Jadi saya punya uang cukup banyak yang masih bisa dipakai, yang pengamat-pengamat itu nggak tahu uangnya di mana," ujar Purbaya.

Purbaya selain itu turut menegaskan bahwa kondisi fiskal nasional per hari ini yang masih sangat sehat dan ekspansif.

Hanya saja, pemerintah masih akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia. Khususnya menyangkut wacana pemangkasan anggaran sebagai dampak dari gejolak harga minyak.

"Belum, pemangkasan belum ada, belum ada keputusan pemangkas anggaran. Kita sedang melakukan exercise terus melihat perkembangan harga minyak dunia seperti apa," katanya.

Harga minyak dunia belakangan terus melambung buntut perang panas AS-Israel vs Iran. Selama dua pekan terakhir, minyak dunia beberapa kali tembus lebih dari US$100 per barel, rekor tertinggi sejak 2022.

Di lain sisi, kecukupan stok BBM Indonesia menjadi perhatian menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah.

Risiko terganggunya pengiriman pasokan minyak mencuat setelah Iran menutup, sebelum akhirnya membuka dengan akses terbatas, bagi negara lain untuk melewati Selat Hormuz.

Bisnis.com, JAKARTA – Fluktuasi harga minyak mentah tak terbendung dalam hitungan hari. Terbaru, harga minyak dunia anjlok dalam laju terparah dalam empat tahun terakhir seiring pelaku pasar mencari petunjuk kelangsungan arus minyak melalui Selat Hormuz.

Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) mengakhiri hari dengan penurunan 12% atau kejatuhan harga terbesar sejak Maret 2022 ke level US$83 per barel.

Fokus utama pasar saat ini masih mengarah ke Selat Hormuz di Iran. Gedung Putih menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak mengawal kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz. Pernyataan ini bertentangan dengan unggahan media sosial yang kini telah dihapus dari Menteri Energi Chris Wright yang sebelumnya mengklaim hal tersebut terjadi.

Kantor berita semi-resmi Iran, Fars, juga menyatakan tidak ada pengawalan militer AS. Selat tersebut biasanya menangani sekitar seperlima aliran minyak global.

Will Todman, peneliti senior dalam Program Timur Tengah di Center for Strategic and International Studies, mengatakan unggahan yang telah dihapus itu kemungkinan akan mendorong Iran untuk semakin memperkuat pendekatan yang sedang dijalankannya saat ini.

"Karena negara tersebut [Iran] mengetahui bahwa Amerika Serikat memiliki sedikit pilihan untuk meredakan dampaknya terhadap ekonomi global," kata Todman, dikutip Bloomberg pada Rabu (11/3/2026).

Dia menambahkan bahwa situasi ini juga dapat meningkatkan kecemasan di kalangan produsen minyak di kawasan Teluk, yang mungkin mempertanyakan apakah Washington membatalkan operasi semacam itu.

Para pelaku pasar yang memantau arus pengiriman melalui jalur perairan penting tersebut mengungkapkan frustrasi atas perubahan pesan dari pihak AS yang terjadi hampir dari menit ke menit.

Beberapa orang bahkan melaporkan mengalami kerugian akibat tajuk berita yang saling bertentangan. Hal ini menambah gejolak harga yang ekstrem sepanjang pekan ini, ketika hampir setiap informasi baru memicu pergerakan pasar, sekaligus menegaskan betapa rentannya pasokan energi global terhadap situasi geopolitik saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia bergerak fluktuatif seiring dengan sikap pelaku pasar yang mencermati dampak penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat terhadap pasokan minyak global serta implikasinya bagi sektor energi negara tersebut.

Berdasarkan data Bloomberg pada Senin (5/1/2026), harga minyak jenis Brent sempat turun hingga 1,2% pada pembukaan perdagangan sebelum berbalik naik 0,21% di kisaran US$60,88 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) terpantau menguat tipis 0,09% pada level US$57,37 per barel.

Kendati terjadi gejolak politik di Venezuela sepanjang akhir pekan lalu, kontribusi negara anggota OPEC tersebut terhadap pasokan global relatif kecil, sementara pasar saat ini justru dibayangi kelebihan pasokan.

“Gangguan jangka pendek terhadap produksi Venezuela dengan mudah dapat diimbangi oleh peningkatan produksi di wilayah lain. Kami memperkirakan pertumbuhan pasokan global dalam satu tahun ke depan akan mendorong harga minyak turun mendekati US$50 per barel," jelas Kepala Ekonom Capital Economics Ltd., Neil Shearing, dalam catatannya.

Venezuela pernah menjadi raksasa produsen minyak dunia. Namun, produksi negara tersebut merosot tajam dalam dua dekade terakhir dan kini menyumbang kurang dari 1% pasokan global, dengan sebagian besar ekspor dikirim ke China.

Tahun ini, pasar minyak global diperkirakan menghadapi surplus besar seiring dengan langkah OPEC+ dan produsen lain menambah pasokan di tengah permintaan yang melambat.

Pada Minggu (4/1/2026), OPEC+ memutuskan tetap menahan rencana kenaikan pasokan pada kuartal pertama. Kelompok yang dipimpin Arab Saudi dan Rusia itu tidak membahas situasi Venezuela dalam konferensi video singkat berdurasi sekitar 10 menit. Para delegasi menyebut masih terlalu dini untuk menentukan langkah respons terhadap perkembangan yang terjadi.

Terlepas dari serangan AS pada Sabtu (3/1/2026), infrastruktur minyak utama Venezuela—termasuk Pelabuhan Jose, kilang Amuay, serta kawasan produksi utama di Sabuk Orinoco—dilaporkan tidak terdampak, menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut.

Tekanan AS terhadap rezim Maduro dalam beberapa waktu terakhir, termasuk penyitaan kapal tanker yang mengangkut minyak mentah Venezuela, memaksa negara itu mulai menutup sejumlah sumur minyak. Presiden AS Donald Trump pada Sabtu menegaskan sanksi terhadap industri Venezuela tetap berlaku.

Namun, dia juga menyatakan perusahaan-perusahaan AS akan membantu membangun kembali infrastruktur dan memulihkan produksi, meski proses tersebut diperkirakan memakan waktu panjang.

“Investasi AS dan pelonggaran sanksi yang nyata membutuhkan waktu, dan pasokan minyak tidak akan pulih dalam semalam,” ujar Chief Investment Officer Karobaar Capital LP, Haris Khurshid.

Menurutnya, untuk saat ini faktor kelebihan pasokan masih lebih dominan dibandingkan risiko geopolitik, sehingga menahan kenaikan harga minyak.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Minggu menyatakan Washington akan memanfaatkan pengaruhnya di sektor minyak untuk mendorong perubahan lanjutan di negara Amerika Latin tersebut.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino menuntut AS segera membebaskan Maduro, dengan menegaskan bahwa Maduro merupakan presiden yang sah.

IDXChannel — Wacana pencabutan insentif kendaraan listrik dinilai perlu dikaji secara hati-hati oleh pemerintah. Sebab, pasar mobil listrik di Indonesia hingga kini masih berada pada tahap awal pengembangan dan fase pertumbuhan.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, kehati-hatian itu perlu dilakukan terutama di tengah dinamika geopolitik global yang kerap memicu fluktuasi harga minyak mentah dan berdampak pada beban impor bahan bakar minyak (BBM).

“Saya katakan bahwa ini masih masa pertumbuhan. Artinya apa? Masa pertumbuhan itu masih mereka itu memilah-milah mana yang pasar mana yang harus dioptimalkan, mobil merek apa, harganya berapa, ini yang harus bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha mobil listrik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

Dia pun lantas membandingkan kondisi tersebut dengan industri kendaraan berbahan bakar fosil yang telah lebih matang dan memiliki pengalaman panjang dalam menyesuaikan strategi penjualan di tengah tekanan ekonomi.

“Berbeda dengan mobil-mobil yang berbahan bakar fosil, seperti Toyota, Mitsubishi, dan lain-lain. Mereka selalu membuat satu strategi bagaimana dalam kondisi saat ini ekonomi tidak berimpek saja, membuat produk-produk mobil yang harganya relatif lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat,” katanya.

Ibrahim menilai, jika insentif kendaraan listrik dihentikan dan perlakuan pajaknya disamakan dengan kendaraan berbahan bakar minyak, hal tersebut berpotensi memengaruhi minat masyarakat. Kondisi ini juga perlu dilihat dalam konteks ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

“Karena pada saat insentif dihilangkan, kemudian pajak mobil listrik sama dengan pajak mobil fossil berbahan bakar fosil, kemungkinan besar harganya akan lebih mahal, sehingga akan ditinggalkan,” katanya.

Dia menambahkan, ketidakpastian geopolitik global sering kali berdampak langsung pada harga minyak mentah dunia. Dalam situasi tersebut, setiap kebijakan yang berpotensi meningkatkan konsumsi BBM impor perlu dipertimbangkan secara cermat.

“Semoga wacana ini tidak jadi karena saat ini perkembangan Indonesia masih belum stabil, sehingga masih butuh insentif dari pemerintah. Tujuannya adalah agar masyarakat itu beralih dari membentuk bahan bakar fosil berubah menjadi bahan listrik,” ujarnya.

Menurut Ibrahim, pola adopsi kendaraan listrik yang terjadi saat ini menunjukkan insentif menjadi pendorong awal sebelum kendaraan listrik benar-benar dipilih karena kebutuhan.

“Baru setelah itu berkebutuhan. Jadi pertama insentif dulu, kedua adalah kebutuhan,” katanya.

Dia juga menilai pengguna mobil listrik di Indonesia saat ini masih terbatas pada kelompok tertentu. Jika insentif dihentikan pada fase pertumbuhan, terdapat kemungkinan masyarakat kembali mengandalkan kendaraan berbahan bakar minyak.

“Kalau seandainya insentif dicabut pada saat masa pertumbuhan, ya kemungkinan besar masyarakat akan beralih kembali ke mobil berbahan bakar minyak,” kata dia.

Ibrahim mengibaratkan perkembangan industri mobil listrik seperti proses tumbuh kembang yang memerlukan tahapan. Sehingga, pencabutan insentif idealnya dilakukan ketika pasar sudah lebih matang.

“Ada persiapan, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada perdewasaan. Pada saat sudah dewasa, di situlah pemerintah baru mencabut insentif,” ujarnya.

Dengan demikian, dia berharap setiap keputusan terkait insentif kendaraan listrik dapat mempertimbangkan kondisi pasar domestik serta dinamika global, sehingga kebijakan yang diambil tetap selaras dengan kebutuhan ekonomi nasional.

(Dhera Arizona)