REPUBLIKA.CO.ID, Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada Maret 2026 menembus 102,26 dolar AS per barel. Angka ini merupakan harga tertinggi sepanjang 2026.

Penetapan ICP tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 149.K/MG.03/MEM.M/2026. Kenaikan tajam terjadi dibandingkan Februari 2026 yang berada di level 68,79 dolar AS per barel.

“Rata-rata ICP bulan Maret 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar 33,47 dolar AS per barel dibandingkan bulan Februari 2026, dari 68,79 dolar AS per barel menjadi 102,26 dolar AS per barel. Kenaikan ini sejalan dengan tren harga minyak mentah utama dunia yang juga mengalami peningkatan tajam,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Laode menjelaskan lonjakan harga tidak lepas dari dinamika geopolitik global yang memanas sepanjang Maret 2026. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak langsung pada pasokan energi dunia.

Gangguan distribusi energi menjadi salah satu pemicu utama. Pelayaran melalui Selat Hormuz yang selama ini menopang sekitar 20 persen pasokan minyak dunia sempat terhenti, memicu kekhawatiran pasar.

Serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Timur Tengah ikut memperburuk kondisi pasokan. Sejumlah negara produsen mengalami gangguan operasional yang mempengaruhi produksi dan distribusi energi global.

“Situasi geopolitik yang memanas menyebabkan ketidakpastian pasokan global, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga minyak mentah secara signifikan,” ujar Laode.

Gangguan juga terjadi pada produksi LNG di Qatar, operasional kilang minyak di Arab Saudi, hingga penurunan produksi di Kuwait dan Irak. Sejumlah fasilitas strategis, termasuk pelabuhan Basrah di Irak dan terminal energi di Uni Emirat Arab, dilaporkan sempat menghentikan operasional.

Ancaman penutupan Selat Hormuz, serangan terhadap kapal tanker, serta potensi meluasnya konflik di kawasan Teluk memperkuat sentimen kenaikan harga di pasar internasional. Kondisi ini membuat pasar energi bergerak dalam tekanan tinggi sepanjang Maret.

Pemerintah terus mencermati perkembangan harga minyak dunia guna menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri. Langkah mitigasi disiapkan untuk merespons dinamika global yang bergerak cepat.

Secara rinci, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Maret 2026 dibandingkan Februari 2026 sebagai berikut:

Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia naik sebesar 33,47 dolar AS per barel dari 68,79 dolar AS per barel menjadi 102,26 dolar AS per barel

Harga Brent (ICE) meningkat sebesar 30,23 dolar AS per barel dari 69,37 dolar AS per barel menjadi 99,60 dolar AS per barel. WTI (Nymex) naik sebesar 26,47 dolar AS per barel dari 64,52 dolar AS per barel menjadi 91,00 dolar AS per barel

Dated Brent mengalami kenaikan sebesar 32,73 dolar AS per barel dari 71,15 dolar AS per barel menjadi 103,89 dolar AS per barel. Kemudian, Basket OPEC naik sebesar 48,13 dolar AS per barel dari 67,90 dolar AS per barel menjadi 116,03 dolar AS per barel (per 30 Maret 2026)

Kenaikan ini menunjukkan tekanan harga terjadi merata di pasar minyak global. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi agar ketahanan energi nasional tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Moskow untuk bertemu Vladimir Putin menandai babak baru strategi diversifikasi energi Indonesia di tengah ketidakpastian pasokan global. Di saat ketergantungan impor migas masih tinggi dan tekanan geopolitik kian kompleks, opsi kerja sama dengan Rusia kembali mengemuka sebagai peluang sekaligus risiko bagi ketahanan energi nasional.

Langit malam di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menjadi saksi langkah penting yang diambil Prabowo Subianto. Pada Minggu (12/4/2026), Presiden Republik Indonesia itu bertolak menuju Moskow untuk bertemu langsung dengan Vladimir Putin—sebuah pertemuan yang tidak sekadar simbol diplomasi, tetapi juga mencerminkan arah baru strategi energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Kunjungan ini, sebagaimana disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjadi sangat krusial di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.

“Jelang tengah malam di hari Minggu ini, 12 April 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia,” katanya.

Lebih jauh, dia menambahkan bahwa agenda utama pertemuan tersebut bukan hanya soal diplomasi politik, melainkan juga menyangkut isu strategis seperti energi.

“Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak,” tandas Teddy.

Ketahanan Energi di Tengah Ketidakpastian Global

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap energi global mengalami perubahan drastis. Konflik geopolitik, terutama sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, serta ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah, telah mengganggu rantai pasok energi dunia. Negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia, berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pasokan.

Indonesia sendiri menghadapi tantangan struktural dalam sektor energi. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik terus menurun di kisaran 600.000–700.000 barel per hari.

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyoroti besarnya ketergantungan ini dengan mengartikan sekitar 70% kebutuhan minyak nasional harus dipenuhi melalui impor.

“Ketergantungan kita terhadap impor minyak itu besar sekali. Dari 1,6 juta barel per hari, itu 1,2 juta yang diimpor,” ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Senin (13/4/2026).

Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga memperbesar risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional ketika terjadi gangguan pasokan global.

Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak pada distribusi energi nasional, termasuk pasokan yang dikelola oleh Pertamina. Di sisi lain, opsi pengalihan impor ke negara lain seperti Amerika Serikat juga tidak bisa dilakukan secara instan.

“Kalau kemudian mau dialihkan ke Amerika itu tidak semudah itu juga. Jadi sebagai salah satu alternatif, Rusia saya kira cukup bagus juga sebagai sumber,” jelasnya.

Fahmy menilai Rusia memiliki keunggulan tidak hanya dari sisi cadangan minyak, tetapi juga penguasaan teknologi energi, termasuk energi nuklir yang dapat menjadi opsi jangka panjang bagi Indonesia.

Salah satu aspek menarik dari kerja sama dengan Rusia juga dari sisi potensi pengembangan energi nuklir. Mengingat, Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan teknologi nuklir paling maju di dunia, melalui perusahaan seperti Rosatom.

Pengembangan PLTN di Indonesia telah lama menjadi wacana, namun belum terealisasi karena berbagai pertimbangan, mulai dari aspek keamanan hingga penerimaan publik.

“Rusia punya minyak, kemudian juga kalau ke depan mengembangkan nuklir, dia punya teknologi nuklir juga. Jadi saya kira itu sama-sama strategis,” katanya.

Dia menambahkan, diversifikasi sumber energi perlu dilakukan secara menyeluruh agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan atau negara tertentu. Kombinasi pasokan dari Timur Tengah, Amerika Serikat, Rusia, hingga negara-negara Afrika dinilai dapat meningkatkan resiliensi energi nasional.

“Tidak tergantung hanya dari Timur Tengah, tidak tergantung hanya dari Amerika. Tapi ada Timur Tengah, Amerika, kemudian juga Rusia. Jadi saya kira ini untuk mengatasi potensi kelangkaan pasokan,” ujarnya.

Bahkan, secara keseluruhan, Fahmy menilai langkah pemerintah untuk membuka peluang kerja sama energi dengan Rusia tidak terlambat, melainkan menjadi bagian penting dalam merespons tantangan pasokan energi global saat ini.

“Saya kira tidak terlambat untuk membahas ini sekarang meskipun harga minyak terus mengalami kenaikan. Ini justru untuk mengatasi potensi kelangkaan pasokan yang dibutuhkan Indonesia,” pungkasnya.

Peta Impor Energi Indonesia: Dari Timur Tengah ke Afrika

Selama beberapa dekade, Indonesia sangat bergantung pada kawasan Timur Tengah sebagai pemasok utama minyak mentah dan LPG. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait menjadi tulang punggung impor energi nasional.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai melakukan diversifikasi sumber impor. Data dari berbagai laporan industri menunjukkan bahwa Indonesia kini juga mengimpor minyak dari negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Angola, serta dari kawasan Asia seperti Malaysia.

Ketua Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas, Moshe Rizal, menegaskan bahwa langkah ini sudah berada di jalur yang benar agar Indonesia tidak bergantung hanya pada negara tertentu.

“Minyak mentah kita tidak hanya impor dari Timur Tengah, justru banyak dari Afrika. Itu sudah positif karena saat gejolak global kita tidak terlalu terpengaruh dibanding negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura,” katanya kepada Bisnis.

Kendati demikian, ketergantungan terhadap kawasan tertentu masih cukup tinggi, terutama untuk LPG. Sekitar 50% impor LPG Indonesia masih berasal dari Timur Tengah, menjadikannya titik rawan dalam ketahanan energi nasional.

Selain itu, Moshe menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dalam sumber impor energi agar tidak terjadi ketergantungan berlebihan pada satu negara atau kawasan tertentu. Dia mengingatkan bahwa ketergantungan energi sebaiknya dibatasi maksimal 20%–30% dari satu sumber.

“Jagan sampai lebih dari 20%–30% energi kita bergantung dari satu negara atau satu area. Itu yang membuat pertahanan energi kita lebih aman,” ujarnya.

Rusia: Opsi Lama yang Kembali Menguat

Di tengah upaya diversifikasi tersebut, Rusia muncul kembali sebagai opsi strategis. Sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar dunia, Rusia memiliki kapasitas untuk memasok energi dalam jumlah besar dengan harga kompetitif.

Menurut Moshe, peluang kerja sama dengan Rusia sebenarnya sudah terbuka sejak awal konflik Ukraina. Bahkan, Rusia menawarkan berbagai insentif, termasuk diskon harga energi.

“Perang Ukraina dimulai saya juga sudah menyarankan kalau memang ada opsi diversifikasi energi dengan membeli migas dari Rusia ya kita lakukan. Kenapa? Karena waktu itu Rusia menawarkan banyak kemudahan dan juga diskon harga BBM, gas, dan sebagainya,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa momentum tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal. Kini, dengan harga energi global yang kembali meningkat, opsi tersebut kembali relevan.

“Padahal kita bisa saving berapa triliun itu per harinya kalau kita lakukan dari awal-awal,” jelas Moshe.

Sejarah Singkat Kerja Sama Energi Indonesia–Rusia

Hubungan energi antara Indonesia dan Rusia sebenarnya bukan hal baru. Sejak era Uni Soviet, kerja sama bilateral telah terjalin, meskipun lebih banyak berfokus pada sektor militer dan teknologi.

Dalam sektor energi, beberapa tonggak penting antara lain. Misalnya, pada 2000-an awal Rusia mulai menjajaki investasi di sektor migas Indonesia melalui perusahaan seperti Rosneft. Lalu pada 2016 terjadinya penandatanganan kerja sama antara Pertamina dan Rosneft untuk pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur.

Adapun, pada 2018–2020 antara kedua negara terjadi diskusi intensif mengenai pengembangan energi nuklir sipil, termasuk potensi pembangunan PLTN. Namun, banyak dari proyek tersebut berjalan lambat atau tertunda, terutama karena faktor geopolitik dan pertimbangan ekonomi.

Geopolitik Energi: Antara Rusia dan Amerika Serikat

Meskipun menjanjikan, tetapi kerja sama energi dengan Rusia tidak lepas dari tantangan besar. Salah satunya adalah tekanan geopolitik dari Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa langkah tersebut berisiko memicu sanksi ekonomi.

“Kerja sama Rusia tidak mudah, apalagi masih diberlakukan sanksi terhadap pembelian minyak ke Rusia oleh AS,” ujarnya.

Dia juga menyoroti keterikatan Indonesia dalam perjanjian dagang dengan AS.

“Dalam ART misalnya ada komitmen Rp225 triliun pembelian BBM dan LPG dari AS. Jika Indonesia melakukan pembelian minyak dari Rusia, konsekuensi tekanan dari AS semakin besar,” jelasnya.

Menurut Bhima, risiko ini tidak bisa dianggap remeh, sebab ada potensi sanksi yang mengintai Indonesia.

“Bisa kena sanksi dan merugikan ekonomi, khususnya pelaku usaha yang melakukan ekspor produknya ke AS,” tegasnya.

Bhima menilai bahwa di sinilah prinsip politik luar negeri Indonesia diuji. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia secara teoritis memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak tanpa terikat blok tertentu.

Alhasil, kata Bhima, di tengah perdebatan mengenai sumber impor, muncul satu benang merah dari para ahli: Indonesia tidak bisa selamanya bergantung pada energi fosil impor. Dia menegaskan bahwa solusi jangka panjang adalah transisi energi.

“Di tengah situasi geopolitik yang rumit, Indonesia harus bisa melepas ketergantungan dari migas. Masalahnya ada di impor BBM dan LPG yang besar sekali,” ujarnya.

Bhima mendorong percepatan transisi energi sebagai solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Langkah tersebut meliputi pembangunan energi terbarukan dalam skala besar hingga perubahan pola konsumsi energi masyarakat.

“Solusi transisi energi dengan bertahap membangun panel surya 100 GW, elektrifikasi transportasi, hingga mengurangi konsumsi BBM merupakan cara yang paling murah,” ucapnya.

Dalam konteks ini, kunjungan Prabowo ke Moskow dapat dilihat sebagai bagian dari upaya membangun strategi energi yang lebih adaptif dan fleksibel.

Diversifikasi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Dengan menggabungkan pasokan dari Timur Tengah, Afrika, Amerika Serikat, dan Rusia, Indonesia dapat mengurangi risiko ketergantungan dan meningkatkan ketahanan energi.

Pada akhirnya, kebijakan energi Indonesia berada di persimpangan antara realisme dan idealisme. Di satu sisi, kebutuhan akan pasokan energi yang stabil dan terjangkau mendorong pemerintah untuk menjajaki semua opsi, termasuk Rusia. Di sisi lain, tekanan geopolitik dan komitmen internasional membatasi ruang gerak tersebut.

Namun satu hal yang pasti: dunia energi sedang berubah, dan Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada pola lama.

Selain itu, konflik geopolitik global, termasuk ketegangan yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah, turut memperumit upaya mencari sumber pasokan energi baru. Kondisi tersebut membuat biaya dan risiko dalam pengadaan migas semakin tinggi.

“Perang masih berlanjut di Timur Tengah, yang artinya waktu dan energi untuk mencari pasokan migas sangat mahal. Dibanding cari penjual minyak, lebih baik sumber daya yang ada dorong transisi energi,” pungkasnya.

Dengan demikian, Bhima menekankan bahwa fokus kebijakan energi Indonesia ke depan perlu diarahkan pada penguatan energi domestik dan percepatan transisi menuju energi bersih, ketimbang sekadar mencari alternatif impor baru.

Kunjungan Prabowo ke Moskow mungkin hanya satu langkah dalam perjalanan panjang, tetapi ia mencerminkan kesadaran baru—bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, melainkan juga strategi, diplomasi, dan keberanian untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian global.

Dan di tengah semua itu, pertanyaan besarnya tetap sama: apakah Indonesia siap menavigasi kompleksitas ini untuk mencapai kemandirian energi yang sesungguhnya?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Hal ini disampaikan Bahlil saat konferensi pers terkait kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global secara virtual dari Seoul, Korea Selatan (Korsel), Selasa (31/3/2026).

"Menyangkut penyesuaian harga untuk BBM nonsubsidi, setelah kami kembali ke Jakarta, baru kami akan melakukan pembahasan dengan melihat dinamika yang ada. Insya Allah jika memang ada penyesuaian, diharapkan tidak signifikan. Namun waktunya dan besarannya akan dibahas pada fase berikutnya," ujar Bahlil.

Bahlil menyampaikan pemerintah tengah berupaya menjaga pasokan BBM dan LPG nasional. Ia menegaskan Timur Tengah merupakan sumber pasokan crude atau minyak mentah untuk Indonesia, namun produk BBM jadi tidak sepenuhnya berasal dari kawasan tersebut. Sementara untuk LPG, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan dari kawasan tersebut sekitar 20 persen.

"Ketika terjadi ketegangan di Timur Tengah, pemerintah atas arahan Bapak Presiden mencari sumber-sumber pasokan lain untuk menggantikan yang dari Timur Tengah. Alhamdulillah sudah didapat. Jadi insya Allah tidak perlu ada keraguan lagi, untuk mengganti pasokan dari Timur Tengah sudah kita dapat," sambung Bahlil.

Bahlil menyatakan Indonesia telah meresmikan proyek strategis nasional untuk meningkatkan kapasitas kilang Pertamina, yakni Refinery Development Master Plan (RDMP) pada Januari 2026. Program ini disebut mampu menghasilkan 5,6 juta kiloliter bensin dan sekitar 4,5 juta kiloliter solar.

"Artinya, ke depan impor terbesar adalah crude, sementara BBM dengan RON 90, 93, 95, dan 98 sebagian diproduksi di dalam negeri dan sebagian diimpor dari negara Asia Tenggara," ucap Bahlil.

Bahlil menambahkan pemerintah juga mencari alternatif pasokan LPG dari luar Timur Tengah. Ia menyebut upaya tersebut difokuskan ke sejumlah negara, terutama Amerika Serikat (AS).

"Jadi secara pasokan insya Allah mohon doanya clear, tidak ada masalah. Menyangkut harga, kita tahu fluktuasinya terus terjadi untuk nonsubsidi. Berikan kami waktu untuk menyelesaikannya dengan baik, bijak, dan sesuai kondisi yang wajar," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada 25 Februari 2026, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa kesepakatan diplomatik dengan Amerika Serikat untuk mencegah konflik "sudah di depan mata".

Tiga hari kemudian, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran di tengah negosiasi yang masih berlangsung. International Atomic Energy Agency menyatakan tidak memiliki bukti adanya program senjata nuklir terstruktur pada saat serangan dilakukan. Sementara itu, mantan pejabat kontraterorisme AS Joe Kent mengundurkan diri dan menyatakan bahwa perang ini dimulai karena tekanan dari Israel dan lobi yang kuat di Amerika, bukan karena ancaman dari Iran.

Jika ancaman nuklir bukan alasan utamanya, lalu apa yang sebenarnya menggerakkan perang ini?

Sebuah Kerangka Berpikir Dari Manajemen Keuangan

Untuk menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita meminjam lensa dari disiplin yang tampak tidak berhubungan: ilmu keuangan korporasi.

Pada 2009, tiga peneliti dari Yale University, University of North Carolina, dan Federal Reserve Bank of Chicago menerbitkan paper berjudul "Eat or Be Eaten" di Journal of Finance.

Mereka meneliti fenomena yang membingungkan: mengapa perusahaan melakukan akuisisi yang justru merugikan nilai perusahaan mereka sendiri? Temuan mereka: perusahaan mengakuisisi bukan selalu karena target-nya menguntungkan, melainkan karena jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka sendiri akan menjadi target di masa depan.

Model formal mereka menunjukkan bahwa yang menentukan siapa yang menjadi target akuisisi bukan perilaku perusahaan target, melainkan posisi relatifnya dalam hierarki ukuran industri. Target yang paling rentan adalah yang cukup besar untuk dianggap sebagai pesaing potensial, namun belum cukup besar untuk membuat akuisisi terlalu mahal. Perusahaan yang sudah terlalu besar dibiarkan. Yang terlalu kecil diabaikan.

Model ini juga menjelaskan mengapa akuisisi datang dalam gelombang: satu akuisisi mengubah distribusi ukuran dalam industri, membuat perusahaan lain yang tadinya aman menjadi rentan, sehingga memicu akuisisi berikutnya. Kerangka ini, ketika diterapkan pada geopolitik, menghasilkan penjelasan yang mengejutkan dalam koherensinya.

Empat Kasus, Satu Struktur

Jika kita melihat empat intervensi militer AS dalam dua dekade terakhir melalui lensa ini, polanya menjadi sulit untuk diabaikan.

Irak, 2003. AS menginvasi dengan klaim bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Menteri Luar Negeri Colin Powell mempresentasikan "bukti" di sidang PBB.

Setelah invasi, CIA mengonfirmasi pada 2004 bahwa Irak tidak memiliki stok senjata terlarang dan tidak memulai program apapun untuk memproduksinya. Yang kurang dibahas: Saddam pada tahun 2000 mengumumkan minyak Irak akan diperdagangkan dalam euro, bukan dolar AS. Irak juga merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Ancaman yang dideklarasikan tidak terbukti. Tapi kemampuan Irak untuk beroperasi di luar sistem dolar adalah fakta.

Libya, 2011. NATO melakukan intervensi dengan mandat melindungi warga sipil dari pemerintah Gaddafi. Namun misi tersebut berkembang menjadi pergantian rezim. Email Hillary Clinton yang kemudian dipublikasikan mengungkap bahwa pemerintah Gaddafi memiliki 143 ton emas yang dimaksudkan untuk mendirikan mata uang pan-Afrika berbasis emas, menggantikan franc CFA Prancis di negara-negara Francophone Afrika.

Libya adalah produsen minyak terbesar di Afrika. Ancaman humanitarian berkembang menjadi regime change. Tapi kemampuan Libya untuk menciptakan sistem keuangan alternatif di Afrika adalah fakta.

Afghanistan, 2001. AS menginvasi setelah serangan 11 September dengan tujuan mengejar Al-Qaeda. Ini adalah satu-satunya kasus di mana serangan terhadap AS memang terjadi secara nyata. Namun laporan dari beberapa media internasional mengungkap bahwa rencana operasi militer di Afghanistan sudah ada sebelum September 2001.

Negosiasi antara pemerintahan Bush dan Taliban untuk proyek pipeline gas TAPI gagal pada Agustus 2001, dan perwakilan AS dilaporkan menyampaikan ancaman militer kepada Taliban sebelum 9/11.

Dalam enam bulan setelah Taliban dikalahkan, para pemimpin Turkmenistan, Afghanistan, dan Pakistan bertemu untuk memberikan lampu hijau bagi proyek pipeline tersebut. Ancaman terorisme nyata. Tapi kepentingan strategis atas jalur energi di Asia Tengah juga nyata, dan mendahului 9/11.

Iran, 2026. AS dan Israel melancarkan serangan dengan berbagai justifikasi yang menurut House of Commons Library mencakup pencegahan ancaman, penghancuran kapabilitas militer, hingga pergantian rezim. Menurut Washington Post, keputusan menyerang datang setelah pemerintah Saudi Arabia dan Israel berulang kali melobi Presiden Trump.

Iran memiliki cadangan minyak terbesar ke-3 di dunia dengan 208,6 miliar barel, cadangan gas alam terbesar ke-2 setelah Rusia, dan mengendalikan pantai utara Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar 34% perdagangan minyak mentah global. Ancaman nuklir tidak terbukti. Tapi kemampuan Iran untuk menolak tatanan yang diinginkan koalisi AS-Israel-Saudi didukung oleh fakta-fakta ini.

Apa yang Konstan

Di keempat kasus, justifikasi publik untuk intervensi militer selalu berbeda: senjata pemusnah massal, perlindungan sipil, terorisme, ancaman nuklir. Keempatnya berubah dari kasus ke kasus.

Tapi satu faktor tetap konstan: setiap negara target memiliki kapasitas untuk beroperasi secara independen dari tatanan yang diinginkan oleh pihak yang menyerang. Irak bisa menjual minyak di luar sistem dolar. Libya bisa membangun arsitektur keuangan alternatif di Afrika. Afghanistan bisa menolak syarat infrastruktur energi yang ditetapkan Washington. Iran bisa menutup jalur perdagangan energi terpenting di dunia.

Dalam kerangka Gorton, Kahl, dan Rosen, inilah yang disebut sebagai posisi "medium-sized firm," entitas yang cukup besar untuk dianggap sebagai penghalang bagi pihak dominan, namun belum cukup besar untuk membuat serangan terhadap mereka terlalu mahal. Model mereka memprediksi bahwa entitas di posisi inilah yang paling mungkin menjadi target, dan bahwa serangan akan terjadi justru di saat target sedang berada pada titik paling rentan.

Perhatikan timing serangan terhadap Iran: proxy Iran sudah diperlemah oleh aksi militer Israel sejak 2023, rezim menghadapi protes internal yang luas pada awal 2026, dan negosiasi diplomatik masih berlangsung. Ini bukan momen di mana Iran paling mengancam. Ini adalah momen di mana Iran paling rentan.

Michael Jensen dari Harvard, dalam papernya yang banyak disitasi tentang "free cash flow" di American Economic Review (1986), menambahkan dimensi lain. Jensen menunjukkan bahwa perusahaan dengan kelebihan kas yang dikelola secara independen dari keinginan pemegang saham menjadi target akuisisi. Dalam konteks geopolitik, pendapatan energi yang tidak mengalir ke sistem keuangan Barat berfungsi serupa. Iran mengalirkan lebih banyak ekspor minyaknya di luar Amerika.

Dan Richard Roll, dalam "Hubris Hypothesis" di Journal of Business (1986), membantu menjelaskan aspek lain: mengapa hasil intervensi selalu lebih buruk dari yang dijanjikan. Roll menunjukkan bahwa pengakuisisi yang terlalu percaya diri secara sistematis membayar biaya akuisisi yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh, sehingga nilai perusahaan pengakuisisi sendiri yang justru turun setelah akuisisi selesai. Irak pasca-2003 menjadi negara yang tidak stabil. Libya pasca-2011 belum pulih. Afghanistan setelah 20 tahun kembali ke Taliban. Dan konflik Iran 2026, pada hari ke-21, telah mendorong harga minyak mentah Brent di atas $112 per barel, memaksa AS untuk sementara mencabut sanksi terhadap minyak Iran sendiri demi meredam krisis energi, dan menyebar ke lebih dari selusin negara.

Mengapa Ini Penting untuk Indonesia

Penutupan Selat Hormuz bukan persoalan Timur Tengah semata. Gangguan di jalur ini menaikkan harga energi, pupuk, dan biaya transportasi global, yang berujung pada tekanan biaya hidup terutama di negara-negara berkembang. Harga gas di Eropa melonjak hampir dua kali lipat dalam minggu pertama konflik. Zimbabwe mencatat harga BBM yang melampaui $2 per liter untuk pertama kalinya.

Dampaknya terasa langsung di Indonesia. Sebagai negara yang mengimpor energi, Indonesia ikut menanggung biaya dari konflik yang tidak dipilihnya. Setiap kenaikan harga minyak dunia berdampak pada harga BBM, biaya logistik, dan inflasi domestik. Walaupun demikian, pemerintah berjanji menahan harga BBM di level sebelum perang melalui subsidi, setidaknya sampai setelah Idul Fitri. Namun, subsidi ini bukan tanpa biaya.

Kementerian Transportasi memperkirakan 143,9 juta perjalanan selama mudik, beban fiskal subsidi BBM menjadi sangat besar. Council on Foreign Relations mencatat bahwa subsidi ini kemungkinan mendorong defisit anggaran Indonesia melampaui batas legal 3% dari PDB, aturan fiskal yang selama ini menjadi penopang kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.

Hal ini berarti harga BBM yang kita bayar di pom bensin, harga pupuk yang menentukan biaya pangan, stabilitas rupiah yang mempengaruhi daya beli, dan kelangsungan operasi industri petrokimia domestik, semuanya terhubung langsung ke konflik yang terjadi ribuan kilometer dari sini. Indonesia menanggung biaya dari perang yang tidak dipilihnya, dan beban itu ditanggung paling berat oleh mereka yang paling tidak mampu menyerapnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan dua kapal milik Pertamina yang masih tertahan di sekitar Selat Hormuz saat ini masih dalam proses negosiasi. Diharapkan bisa segera keluar dan kembali ke Tanah Air.

Menurut Bahlil, proses negosiasi memang berjalan lama dan membutuhkan waktu karena antrean kapal dari negara lain juga panjang.

"Dalam negosiasi sekarang. Kan ini kan antri kan panjang, ini lagi negosiasi. Ya, kasih kami waktu ya. Masih negosiasi, masih negosiasi," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan, meski konflik di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda, pemerintah mulai melihat perkembangan positif terkait akses pelayaran di Selat Hormuz. Salah satunya, semua kapal yang bukan milik Israel dan AS bisa melewati perairan tersebut.

"Alhamdulillah kita sedikit mendapat angin segar dengan Selat Hormuz itu sudah mulai ada kebijakan tutup buka. Artinya bagi kapal-kapal, bagi negara-negara yang bukan Israel dan Amerika, itu bisa sekarang untuk terjadi komunikasi. Dan ini sebenarnya adalah sebuah perkembangan yang positif," katanya.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah memastikan strategi pengamanan pasokan energi nasional tetap berjalan, termasuk menjaga ketersediaan stok BBM dan LPG.

"Strateginya setelah Maret pun sudah kita lakukan. Bagi yang penting adalah kita, stok semuanya harus ada, supaya tidak ada kelangkaan di Indonesia. Baik LPG, bensin, maupun solar. Itu yang paling penting," jelasnya.

Bahlil menegaskan pemerintah akan tetap hadir menjaga stabilitas harga energi, termasuk melalui skema subsidi, dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi geopolitik.

"Menyangkut harga, negara akan tetap hadir untuk subsidi. Tetap akan hadir. Berapa harga subsidinya, itu kita lihat perkembangan geopolitik. Kalau mau US$100 (harga minyak), itu insyaallah masih dalam koridor APBN, masih bisa kita exercise. Tapi ini masih dalam pembahasan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia me­­­lonjak tajam melampaui US$100 AS per barel, bahkan sempat menyentuh kisaran US$116—US$119 untuk jenis Brent, setelah serangan mi­­liter Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Teheran memicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Pasar energi global segera bereaksi, ter­­utama ketika Iran menutup Selat Hormuz—jalur distri­busi energi paling vital di du­nia.

Bagi pasar energi global, gangguan pada Selat Hormuz bukan sekadar peristiwa re­­­gional. Selat ini merupakan urat nadi perdagangan minyak global, sehingga setiap ancaman terhadapnya segera memengaruhi pasar. Bahkan tanpa gangguan pasokan nyata, ekspektasi terhadap potensi gangguan distribusi sudah cukup untuk memicu volatilitas harga minyak.

Dalam ekonomi energi global, minyak tidak hanya mengalir dari ladang produksi menuju pasar konsumsi. Ia juga melewati jalur-jalur sempit yang sering kali menentukan stabilitas sistem energi dunia. Ketika jalur tersebut terganggu, pasar global segera merespons—sering kali bahkan sebelum pasokan benar-benar berhenti.

Kerentanan ini semakin nyata ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut stok bahan bakar minyak nasional hanya berada pada kisaran sekitar 20 hari. Cadangan tersebut memang memberi ruang penyangga jangka pendek, tetapi juga menunjukkan bahwa keamanan energi Indonesia sangat bergantung pada stabilitas jalur distribusi energi global.

Ketergantungan ini makin terasa ketika eskalasi konflik di Timur Tengah berujung pada penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons. Dalam hitungan jam, ketegangan geopolitik tersebut langsung tercermin dalam volatilitas pasar minyak internasional. Peristiwa ini menegaskan bahwa stabilitas pasar mi­­nyak tidak hanya ditentukan oleh produksi dan permintaan, tetapi juga oleh keamanan jalur distribusi energi yang menopang perdagangan global.

Menurut U.S. Energy In­­formation Administration, sekitar 20% perdagangan minyak global melewati Selat Hormuz setiap hari. Artinya, stabilitas jalur ini secara langsung memengaruhi keseimbangan pasar energi dunia. Ketika Iran menutup selat tersebut, pa­­­sar energi global segera bereaksi terhadap meningkatnya risiko gangguan distribusi energi.

Dalam pasar energi, gangguan nyata terhadap pasokan tidak selalu memicu lonjakan harga. Ekspektasi terhadap potensi gangguan distribusi saja sudah cukup untuk meningkatkan volatilitas pasar. Fenomena ini menunjukkan bahwa jalur distribusi energi memiliki arti strategis yang sama pentingnya dengan sumber daya energi itu sendiri.

Fenomena ini dikenal se­­bagai geopolitik chokepoints, ketika titik-titik penyempitan jalur logistik dan energi menjadi pusat tekanan strategis dalam persaingan kekuatan dunia. Edward Fishman dalam Chokepoints: How the Global Economy Became a Weapon of War menjelaskan bahwa globalisasi menciptakan jaringan ketergantungan yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen kekuasaan.

Dalam konteks energi, chokepoint berfungsi sebagai katup tekanan sistem energi global. Negara yang berada di sekitar jalur tersebut memiliki leverage strategis terhadap stabilitas pasar. Tidak mengherankan jika kawasan di sekitar chokepoint energi sering menjadi titik konsentrasi kekuatan militer, patroli laut, serta rivalitas geopolitik antara negara besar.

Selain Hormuz, jalur distribusi energi lain juga memiliki arti strategis bagi perdagangan global. Selat Malaka menjadi jalur utama pengiriman minyak menuju Asia Timur, sementara Bab el-Mandeb dan Terusan Suez menghubungkan kawasan Teluk dengan pasar Eropa melalui Laut Merah dan Laut Tengah.

International Energy Agency (IEA) mencatat bah­wa gangguan pada salah satu jalur tersebut dapat me­maksa kapal tanker mengambil rute alternatif yang jauh lebih panjang. Hal ini meningkatkan biaya logistik, memperlambat distribusi, dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga energi global.

RISIKO BAGI RI

Bagi Indonesia sebagai net importer minyak, geopolitik jalur distribusi energi memiliki implikasi strategis besar. Ketika sekitar 60% kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi melalui impor, se­­­­tiap gejolak harga global segera tecermin pada neraca perdagangan migas, inflasi domestik, serta potensi pelebaran beban subsidi energi.

Krisis Selat Hormuz saat ini memperlihatkan bahwa keamanan energi tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan produksi domestik atau pengelolaan cadangan strategis. Stabilitas energi nasional juga sangat bergantung pada keamanan jalur perdagangan global yang berada jauh di luar wilayah kedaulatan negara.

Dalam lanskap geopolitik yang makin terfragmentasi, jalur distribusi energi akan tetap menjadi pusat persaingan kekuatan dunia. Selama perdagangan minyak global masih bergantung pada sejumlah jalur sempit strategis, stabilitas pasar energi akan selalu berada dalam bayang-bayang konflik geopolitik.

Bagi Indonesia, pelajaran dari krisis ini jelas. Strategi ketahanan energi tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi domestik atau diversifikasi sumber energi. Negara juga perlu memperkuat diplomasi energi, memperluas kerja sama keamanan maritim, serta mempercepat transisi bauran energi yang tahan terhadap guncangan geopolitik global.

Dalam ekonomi global yang makin saling terhubung, keamanan energi pada akhirnya tidak hanya ditentukan di ladang minyak, tetapi juga di jalur-jalur sempit perdagangan yang menentukan aliran energi dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah untuk menyetop pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang menggunakan bahan bakar cair jenis minyak solar seiring dengan gangguan pasokan minyak di Timur Tengah akibat perang Iran dengan AS-Israel.

Hal itu diungkapkan Bahlil saat melaporkan progres Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (12/3/2026).

Menurut Bahlil, Satgas Percepatan Transisi Energi akan mulai bekerja usai Lebaran. Langkah pertama adalah menghentikan PLTD yang bersumber dari minyak solar.

"Yang dari solar akan kita selesaikan semua dengan PLTS [pembangkit listrik tenaga surya] dan juga adalah geothermal," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/3/2026).

Sementara itu, penyetopan PLTD akan dilakukan secara paralel sembari membangun PLTS serta geothermal.

"Bangun dulu, kalau di-stop, belum dibangun kan penggantinya tidak ada. Jadi paralel, begitu dibangun, begitu sudah langsung PLTD-nya dimatikan," ujarnya.

Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah berencana mengubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Dia menjelaskan bahwa penyetopan PLTD itu dilakukan seiring dengan kondisi geopolitik yang memanas. Perang terjadi di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel. Perang tersebut berdampak pada penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global.

"Karena dalam kondisi geopolitik perang ini kita tidak bisa memastikan energi kita ini seperti apa dalam konteks jangka panjang. Karena itu kita optimalkan seluruh potensi dalam negeri," katanya.

Pasokan minyak saat ini pun terganggu akibat konflik di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz akibat perang juga membuat harga minyak kemudian melonjak.

Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis (12/3/2026), harga minyak jenis Brent untuk pengiriman Mei melonjak 9,3% menjadi US$100,54 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) kontrak April naik 8,7% ke level US$94,85 per barel.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) menilai percepatan penggunaan kompor listrik dan kendaraan listrik menjadi bagian penting dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Anggota DEN, Kholid Syeirazi mengatakan selama ini Indonesia masih banyak mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG). Dalam situasi pasar normal mungkin tidak terlalu terasa, tetapi ketika terjadi krisis geopolitik, harga bisa melonjak dan pasokan tersendat.

"Kita perlu memperkuat alternatif energi yang bersumber dari dalam negeri, salah satunya kompor listrik dan kendaraan listrik,” kata Kholid dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Dia menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM dan LPG membuat sistem energi nasional rentan terhadap gejolak pasar global, terutama ketika terjadi konflik geopolitik yang berpotensi mengganggu pasokan dan memicu lonjakan harga energi.

Menurutnya, salah satu arah kebijakan energi ke depan adalah mendorong elektrifikasi di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga hingga transportasi.

Dia berpendapat transisi energi pada akhirnya mengarah pada elektrifikasi. Kendaraan bermotor secara bertahap akan beralih dari BBM ke listrik, sementara kebutuhan energi rumah tangga seperti memasak juga didorong menggunakan listrik melalui kompor listrik.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, lanjutnya, langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya diversifikasi energi sekaligus pemanfaatan potensi energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia.

“Kita punya potensi energi terbarukan yang besar seperti surya, angin, biofuel, dan sumber energi nabati lainnya. Itu yang ke depan menjadi bagian dari bauran energi sehingga target pengurangan emisi dan kemandirian energi bisa berjalan bersamaan,” ujarnya.

Kholid menuturkan dari sisi sistem kelistrikan, kapasitas listrik nasional masih cukup untuk menopang peningkatan kebutuhan listrik dari proses elektrifikasi tersebut. Konsumsi listrik Indonesia saat ini masih relatif rendah dibandingkan negara maju.

Konsumsi listrik nasional rata-rata sekitar 1.400 kWh per kapita per tahun, masih jauh di bawah negara maju yang bisa mencapai lebih dari 10.000 kWh per kapita.

Dengan adopsi kompor listrik dan kendaraan listrik, konsumsi listrik akan meningkat, dan dari sisi sistem, ketahanan energi di sektor listrik juga mencukupi,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah melaporkan gerak Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Bahlil menyebut selepas Lebaran, Satgas akan tancap gas menjalankan berbagai aksi transisi energi.

Bahlil mengatakan bahwa kemarin, Rabu (11/3/2026), Satgas telah menggelar rapat perdana di Kementerian ESDM, termasuk PLN. Kemudian, hari ini, Kamis (12/3/2026), Bahlil melaporkan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan Satgas kepada Presiden Prabowo.

"Pasca hari raya bisa action," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/3/2026).

Langkah-langkah yang akan dijalankan di antaranya adalah pengalihan disel-disel di PLTU yang sebelumnya menggunakan energi solar, menjadi PLTS serta geothermal.

"Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia, terutama pembangkit yang memakai solar," kata Bahlil.

Dia menjelaskan bahwa percepatan transisi energi dilakukan seiring dengan kondisi geopolitik yang memanas. Perang terjadi di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel. Perang tersebut berdampak pada penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global. Harga minyak pun melonjak.

"Karena dalam kondisi geopolitik perang ini kita tidak bisa memastikan energi kita ini seperti apa dalam konteks jangka panjang. Karena itu kita optimalkan seluruh potensi dalam negeri," katanya.

Adapun, Satgas dibentuk Presiden yang kemudian dipimpin oleh Bahlil selaku Menteri ESDM pada pekan lalu. Satgas ditujukan untuk bertugas merumuskan langkah-langkah teknis dan memastikan implementasi program energi bersih berjalan sesuai target pemerintah. Prabowo pun menargetkan implementasi sejumlah program energi bersih dapat berjalan maksimal dalam waktu 3-4 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyiapkan sejumlah skenario distribusi energi untuk menjaga ketahanan pasokan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Perusahaan menerapkan skema distribusi reguler, alternatif, dan darurat guna memastikan pasokan energi tetap terjaga.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, sekitar 19 persen pasokan minyak mentah nasional masih berasal dari kawasan Timur Tengah. Karena itu, Pertamina menyiapkan berbagai strategi distribusi agar rantai pasok tetap berjalan.

“Saat ini kami bisa sampaikan bahwa kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah itu sekitar 19 persen. Saat ini kami juga telah melaksanakan proses distribusi melalui sistem reguler, alternatif, maupun emergensi,” kata Baron di Jakarta dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Pertamina terus mengkaji berbagai strategi pengadaan dan distribusi energi untuk menjaga stabilitas pasokan nasional. Perusahaan menegaskan seluruh proses dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.

“Untuk penyediaan energi, kami menyiapkan beberapa strategi yang saat ini sedang berproses. Kami tetap mengedepankan tata kelola yang baik dalam memastikan distribusi energi berjalan dengan aman,” ujar Baron.

Perusahaan juga memantau situasi dua kapal Pertamina yang masih berada di kawasan Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan salah satu rute utama perdagangan minyak dunia.

“Untuk di Selat Hormuz memang benar ada dua kapal Pertamina yang masih berada di sana. Sebenarnya ada empat kapal dalam perjalanan, tetapi dua lainnya berada di luar Selat Hormuz. Saat ini kami terus memantau dan memastikan yang pertama adalah keselamatan para awak kapal, kemudian juga terkait keamanan aset kapal yang berada di sana,” kata Baron.

Pertamina memastikan pasokan energi untuk periode Ramadan dan Idul Fitri 2026 telah dipersiapkan lebih awal. Perusahaan juga membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri untuk menjaga kelancaran distribusi energi selama periode tersebut.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus menghitung berbagai skenario dampak konflik global terhadap pasokan energi nasional. Pemerintah diminta memastikan kebutuhan energi dalam negeri tetap aman.

“Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” kata Bahlil.

Penutupan Selat Hormuz menjadi perhatian pemerintah karena jalur tersebut dilalui sekitar 20,1 juta barel minyak per hari. Jalur itu juga dilalui sebagian impor minyak mentah Indonesia dari kawasan Timur Tengah.

Bahlil menyebut impor minyak mentah Indonesia dari kawasan tersebut berkisar 20 hingga 25 persen dari total kebutuhan nasional. Sumber pasokan lain berasal dari Afrika, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain seperti Brasil.

“Impor crude kita dari Middle East sekitar 20 sampai 25 persen. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil,” ujar Bahlil.

Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dengan mengalihkan sebagian pembelian minyak mentah dari Timur Tengah ke negara lain. Salah satu opsi yang ditempuh ialah meningkatkan pembelian dari Amerika Serikat.

Langkah serupa juga dilakukan pada komoditas LPG yang selama ini masih bergantung pada impor. Kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 7,8 juta ton pada tahun ini.

“Sekarang sekitar 70 persen LPG kita ambil dari Amerika, dan sebagian dari Middle East. Kita switch lagi agar tidak mengambil risiko dari kawasan yang terkait dengan Selat Hormuz,” kata Bahlil.

Untuk impor BBM jenis bensin, pemerintah menilai pasokan relatif aman karena berasal dari negara di luar Timur Tengah. Pasokan diperoleh dari kawasan lain termasuk Asia Tenggara melalui kontrak jangka panjang.

Bahlil juga memastikan stok energi nasional masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah. Ketahanan stok BBM, crude, dan LPG rata-rata berada di atas standar minimum nasional sekitar 21 hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan Indonesia perlu memperkuat cadangan energi di tengah konflik serangan drone oleh Ukraina yang menyebabkan terbakarnya depot minyak di Kota Penza, Rusia.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai kebakaran tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dalam jangka pendek, yang pada akhirnya memicu kenaikan biaya impor energi bagi Indonesia. "Dari sisi kebijakan, Pemerintah Indonesia perlu langkah antisipatif yang terukur," kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Ia menjelaskan dalam sejumlah insiden serupa sepanjang 2024–2025, harga minyak Brent tercatat naik di kisaran 1–3 persen secara harian, bergerak dari sekitar 80 dolar AS per barel ke kisaran 82–85 dolar AS per barel.

Kenaikan tersebut terutama didorong oleh kekhawatiran gangguan pasokan dan eskalasi konflik, bukan karena hilangnya volume produksi global secara signifikan. "Mengingat produksi minyak dunia masih berada di atas 102 juta barel per hari dengan kapasitas cadangan OPEC+ yang relatif memadai," tambahnya.

Bagi Indonesia, sekitar 60–65 persen kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih dipenuhi dari impor. Oleh karena itu, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dapat menambah beban impor migas hingga 300–400 juta dolar AS per tahun.

Selain itu, kenaikan harga energi berpotensi mendorong inflasi, mengingat komponen transportasi dan energi menyumbang sekitar 15–20 persen dalam keranjang inflasi nasional. Namun demikian, Rizal menilai selama lonjakan harga minyak bersifat sementara, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen masih dapat dikelola.

Untuk langkah antisipasi, Rizal menyoroti cadangan operasional BBM Indonesia yang saat ini masih berkisar 20–25 hari konsumsi, relatif terbatas untuk meredam tekanan berkepanjangan.

Dari sisi fiskal, subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih sensitif terhadap pergerakan harga minyak. Setiap kenaikan minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 10 dolar AS per barel dapat menambah beban anggaran hingga Rp 50–60 triliun.

"Oleh karena itu, kebijakan yang disarankan adalah penguatan cadangan energi, pengelolaan subsidi yang lebih tepat sasaran, serta percepatan diversifikasi energi guna mengurangi kerentanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak geopolitik energi ke depan," tutur Rizal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai potensi invasi Amerika Serikat ke Venezuela, yang disertai upaya penguasaan cadangan minyak mentah, berisiko menghambat investasi energi terbarukan secara global. Situasi ini dinilai dapat memperpanjang ketergantungan negara-negara berkembang terhadap bahan bakar fosil.

Peneliti Tata Kelola Iklim Pusat Riset PolitikBadan Riset dan Inovasi Nasional, Yogi Setya Permana, mengatakan minyak murah kerap menjadi jebakan kebijakan. Secara jangka pendek, harga minyak yang rendah terlihat menguntungkan secara fiskal, namun dalam jangka panjang meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan risiko geopolitik.

“Di satu sisi, negara maju menekan negara berkembang untuk segera meninggalkan energi fosil demi target iklim. Di sisi lain, energi fosil tetap diperlakukan sebagai aset strategis yang diamankan melalui manuver geopolitik,” ujar Yogi dalam pernyataan pers di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Yogi menilai langkahAmerika SerikatterhadapVenezuela, termasuk penangkapan Presiden Nicolas Maduro serta wacana penguasaan wilayah strategis seperti Greenland, memicu kekhawatiran serius terhadap komitmen keadilan iklim global, khususnya bagi negara-negara Global South.

Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, lebih dari 300 miliar barel. Menurut Yogi, jika cadangan tersebut dikuasai dan dilepas ke pasar global, harga minyak mentah berpotensi semakin melandai, sehingga minat investasi pada energi terbarukan ikut tertahan.

“Dalam kondisi seperti ini, transisi energi di negara berkembang akan melambat, sementara ketergantungan pada bahan bakar fosil justru semakin panjang,” ujarnya.

Yogi menegaskan bahwa negara berkembang pada akhirnya menanggung beban paling besar dari situasi tersebut, meskipun kontribusi historisnya terhadap emisi global relatif kecil. Ia merujuk pada konseploss and damageyang menegaskan bahwa dampak perubahan iklim sering kali melampaui kapasitas adaptasi suatu negara.

Ia juga menekankan bahwa transisi energi tidak pernah berlangsung di ruang yang netral, melainkan sangat dipengaruhi dinamika politik dan kepentingan global.

Dalam konteks itu, Yogi menyoroti kebijakan Presiden ASDonald Trumpyang pada 7 Januari lalu memerintahkan penarikan diri Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional. Di antaranya termasuk lembaga-lembaga kunci kerja sama iklim global sepertiUNFCCCdanIPCC. Langkah tersebut, menurut Yogi, semakin memperlihatkan menjauhnya Amerika Serikat dari negosiasi dan aksi iklim internasional.

“Ini menjadi situasi problematis ketika aktor besar menjauh dari institusi multilateral kunci, justru saat perundingan iklim global seperti COP ke-30 dideklarasikan sebagaiCOP of Truth,” kata Yogi.