Jakarta: Di tengah dinamika geopolitik global dan konflik di kawasan Timur Tengah, PT Pertamina (Persero) memastikan pasokan energi nasional tetap aman dan terjaga.

Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi produksi dalam negeri serta diversifikasi sumber energi dari berbagai wilayah.

Sebagai perusahaan energi terintegrasi dari hulu hingga hilir, Pertamina terus menjaga keberlanjutan pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa gangguan.

Strategi pertamina jaga pasokan energi

“Pertamina terus memantau perkembangan global dan melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan energi di Tanah Air. Melalui strategi optimalisasi produksi serta diversifikasi, saat ini pasokan energi secara nasional berada dalam kondisi aman, dan operasional berjalan lancar,” ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron dikutip dari siaran pers, Sabtu, 18 April 2026.

Kelancaran distribusi, salah satunya melalui pengelolaan BBM dan LPG di Integrated Terminal Jakarta (ITJ) yang merupakan penyangga utama distribusi BBM dan LPG di wilayah DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah.

ITJ terdiri dari Fuel Terminal Plumpang, Fuel Terminal Tanjung Priok dan LPG Terminal Tanjung Priok. Selain itu, dilengkapi dengan Jetty PMG, atau dermaga khusus untuk kapal pengangkut bahan cair atau petrokimia.

“Sebagian besar pasokan BBM dan LPG untuk Integrated Terminal Jakarta berasal dari kilang milik Pertamina yakni Refinery Unit Balongan dan Refinery Unit Cilacap,” jelas Integrated Terminal Manager Jakarta PT Pertamina Patra Niaga, I Nyoman Adi Pradana.

Imbauan bijak gunakan energi

Mengantisipasi kondisi geopolitik saat ini, Baron menambahkan, Pertamina mengimbau masyarakat untuk membantu menjaga ketersediaan energi.

“Kita perlu memulai perilaku bijak energi saat ini. Dari lingkungan sekitar, kita membiasakan penggunaan energi sesuai keperluan demi keberlanjutan di masa depan," jelasnya.

Hingga saat ini, Pertamina juga berupaya mendukung kestabilan ekonomi dengan menjaga harga BBM di dalam negeri. Seluruh infrastruktur logistik dan rantai pasok dipastikan dalam kondisi optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pertamina berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” tambah Baron.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali mempertegas hal itu saat bertemu awak media di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bahlil menjelaskan, kebijakan tersebut lahir dengan mempertimbangkan kondisi pasokan energi nasional saat ini. Menurutnya, pasokan energi masih aman, kemudian pergerakan harga minyak dunia relatif terkendali. Pemerintah juga memperkuat ketahanan energi melalui pengamanan pasokan dari berbagai negara, termasuk Rusia.

“Amanlah, saya sampaikan kepada publik bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, bensin, maupun LPG insyaallah aman. Sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” kata Menteri ESDM.

Ia merinci, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari. Selisih tersebut membuat Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Untuk menutup kekurangan itu, pemerintah memperluas sumber pasokan energi dari berbagai negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kerja sama dengan Rusia, termasuk pengadaan minyak mentah serta pembangunan infrastruktur energi.

“Untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember insyaallah sudah aman,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, kebutuhan crude nasional mencapai sekitar 300 juta barel per tahun sehingga pemerintah harus fleksibel dalam menentukan sumber pasokan yang paling menguntungkan. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan diversifikasi pasokan LPG. Indonesia masih mengimpor sekitar 7 juta ton LPG per tahun sehingga diperlukan tambahan sumber pasokan alternatif.

Menurut Bahlil, pembahasan pasokan crude dengan Rusia telah mendekati tahap final, sementara kerja sama terkait LPG dan investasi infrastruktur masih dalam proses lanjutan. Pemerintah, lanjut dia, tetap mengedepankan prinsip politik bebas aktif dalam kerja sama energi dengan membuka peluang kemitraan bersama berbagai negara, termasuk Rusia, Afrika, dan Amerika Serikat.

Menteri ESDM juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penataan izin usaha pertambangan di kawasan hutan yang telah memasuki tahap eksekusi setelah evaluasi selama satu pekan. Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam.

PT Pertamina Patra Niaga memastikan keandalan distribusi energi nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan energi masyarakat serta dinamika geopolitik global yang berpengaruh terhadap sektor energi.

Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah, kebutuhan energi nasional, khususnya LPG dan bahan bakar minyak (BBM) jenis gasoline, menunjukkan tren kenaikan.

Di sisi lain, perkembangan situasi geopolitik global, termasuk di kawasan Timur Tengah, turut menjadi perhatian dalam menjaga kelancaran pasokan energi.

Pertamina Patra Niaga terus mengupayakan ketersediaan energi tetap terjaga melalui pengelolaan rantai pasok yang terintegrasi, termasuk optimalisasi distribusi serta diversifikasi sumber pasokan untuk menjaga keberlanjutan suplai energi di berbagai wilayah.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna memastikan distribusi energi tetap berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami juga terus memonitor perkembangan situasi global secara intensif dan memastikan seluruh sistem distribusi energi, termasuk dukungan armada logistik dan infrastruktur distribusi, tetap beroperasi secara optimal," ujar Ega.

"Hal ini bertujuan agar pasokan energi tetap terjaga dan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia," tambahnya.

Untuk mendukung kelancaran distribusi energi tersebut, Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan peran armada kapal yang menjadi penghubung berbagai titik distribusi energi domestik. Mulai dari kilang, terminal, hingga titik suplai strategis di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan 345 armada kapal, baik milik sendiri maupun kapal sewa, yang menjadi tulang punggung distribusi energi nasional lintas wilayah.

Armada kapal ini berperan penting dalam mendukung penyaluran berbagai produk energi, mulai dari BBM, LPG, Avtur, hingga produk energi lainnya, sehingga distribusi dapat menjangkau berbagai wilayah secara aman dan tepat waktu, dari wilayah timur hingga barat Nusantara.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika yang berkembang.

Seluruh aktivitas distribusi energi dijalankan dengan standar HSSE (Health, Safety, Security & Environment) yang ketat untuk memastikan keselamatan operasional sekaligus menjaga keandalan distribusi energi nasional.

Melalui kesiapan sistem distribusi energi yang terintegrasi, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menjaga keandalan pasokan energi nasional serta mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia telah menemukan sumber minyak mentah (crude) baru selain dari Timur Tengah.

Langkah diversifikasi sumber minyak ini merupakan strategi untuk menjaga pasokan energi nasional di tengah memanasnya konflik Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.

Kendati begitu, Bahlil enggan mengungkapkan negara mana yang menjadi sumber minyak baru bagi Indonesia.

Ia hanya memastikan bahwa pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman.

Ia menjelaskan, sekitar 20 persen total impor minyak mentah Indonesia selama ini berasal dari kawasan Timur Tengah.

Adapun sisanya biasa dipasok dari negara lain, seperti Angola di Afrika, AS, serta Brasil.

Seiring memanasnya konflik di Timur Tengah, pemerintah pun memutuskan untuk mengalihkan seluruh impor dari Timur Tengah ke negara lain.

Bahlil pun menekankan saat ini kondisi stok bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri berada di atas kecukupan standar nasional.

Sehingga dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jadi stok BBM kita, insyaAllah, dalam kondisi yang aman, standar minimal memenuhi syarat," ucap dia.

Pemerintah juga dipastikan belum akan menerapkan pembatasan pembelian BBM, terutama bersubsidi.

Bahlil menjamin, harga BBM bersubsidi juga akan tetap sama.

"Sampai dengan sekarang kita belum ada opsi untuk membatasi subsidi. Artinya belum ada kenaikan (harga) untuk (BBM) subsidi. Masih tetap sama," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil agar tetap terlindungi.

Bahlil bilang, ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepentingan rakyat.

"Bapak Presiden selalu menyampaikan kepada kami, bahwa kita harus bekerja betul-betul penuh dengan hati-hati, dengan memperhatikan kepentingan saudara-saudara kita, rakyat kecil, masyarakat kita yang tidak memiliki kemampuan," kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, Indonesia belum dalam kondisi darurat energi, meski sejumlah negara di Asia sudah menyatakan kondisi darurat akibat konflik Timur Tengah.

Konflik yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran di kawasan tersebut, telah mengganggu pasokan minyak global dan membuat harga melambung.

Bahlil memastikan, di tengah gejolak global saat ini, pasokan energi nasional masih memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Seperti pada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang kini tak lagi mengandalkan impor.

"Sekalipun negara-negara lain, sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara, dalam hal ini darurat, harus saya yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insyaAllah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi clear," ujarnya dalam kunjungan kerja di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).

Ia menuturkan, Indonesia memang masih melakukan impor BBM jenis bensin berkisar 50 persen, serta gas alam cair atau liquefied petroleum gas berkisar 70 persen.

Bahlil bilang, untuk kedua produk ini, pihaknya telah mencari alternatif sumber, selain dari negara Timur Tengah.

"Kita sudah mencari alternatif-alternatifnya, termasuk crude (minyak mentah)-nya," ucap dia.

Maka dari itu, Bahlil pun menegaskan bahwa masyarakat tak perlu khawatir dengan ketersediaan energi.

Namun, ia tetap meminta masyarakat untuk menggunakan energi secara bijaksana mengingat kondisi global yang masih bergejolak.

"Sekalipun kita dalam kondisi yang baik, saya memohon dukungan dari semua rakyat Indonesia. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, tapi masalah kita semua. Saya memohon, menyarankan, agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak," pinta Bahlil.

Sebagai informasi, Filipina telah mengumumkan keadaan darurat energi nasional pada Selasa (24/3/2026), menyusul meningkatnya risiko terhadap pasokan bahan bakar domestik dan stabilitas energi akibat perang di Timur Tengah.

Kementerian Energi Filipina kini mengaktifkan dana darurat sebesar 20 miliar peso atau sekitar Rp 5,61 triliun. Nilai ini setara 333 juta dollar AS.

Dana tersebut digunakan untuk membeli hingga 2 juta barrel bahan bakar. Pembelian mencakup produk minyak olahan dan elpiji.

Sementara krisis bahan bakar minyak (BBM) tengah melanda Bangladesh.

Terjadi antrean panjang dan kekacauan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Asosiasi pemilik SPBU Bangladesh pun menyampaikan kekhawatiran serius, bahkan mengancam akan menghentikan operasional jika situasi tidak segera diatasi.

Di sisi lain, pemerintah Korea Selatan (Korsel) telah mengaktifkan mode tanggap darurat nasional pada Rabu (25/3/2026), dengan menyiapkan berbagai langkah antisipatif menghadapi potensi guncangan akibat konflik Timur Tengah.

Pemerintah Korea Selatan telah meminta masyarakatnya berpartisipasi dalam penghematan energi.

Lembaga publik diwajibkan menerapkan sistem rotasi kendaraan satu hari dalam lima hari kerja.

Kebijakan tersebut membatasi penggunaan kendaraan bermotor, dengan mewajibkan setiap kendaraan tidak beroperasi satu hari dalam sepekan berdasarkan angka terakhir pelat nomor.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan mencari sumber impor minyak dari berbagai negara untuk menjaga pasokan energi dalam negeri.

Langkah ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya di tengah konflik Timur Tengah yang membuat pasokan minyak global terganggu.

"Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim, untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita, dari hampir semua negara," ucap Bahlil saat kunjungan kerja di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2026).

Ia menuturkan, memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran tidak dapat diprediksi kapan berakhir.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan mitigasi jika perang di Timur Tengah tersebut berlangsung lebih lama.

"Kita harus menyadari, bahwa kondisi geopolitik ini tidak ada satu orang pun yang dapat meramalkan," ucapnya.

Meski begitu, Bahlil memastikan, saat ini pasokan energi nasional dalam kondisi aman, baik dari bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin maupun solar, serta elpiji.

Kondisi tersebut didukung dari pengoptimalan produksi dalam negeri, seperti solar yang sudah tidak lagi impor.

Sementara untuk bensin saat ini sekitar 50 persen masih dipasok dari impor, serta elpiji yang masih impor 70 persen.

Maka untuk produk yang masih impor, pemerintah akan mencari sumber selain dari Timur Tengah.

"Tapi saya yakinkan, insya Allah kita dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu dalam kondisi yang baik," kata Bahlil.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com,JAKARTA — PT Pertamina (Persero) buka suara soal potensi pembelian minyak Rusia. Hal ini seiring dengan Amerika Serikat (AS) yang mulai melonggarkan sanksi kepada Negeri Beruang Merah.
AS kini memberi izin sementara bagi negara-negara untuk membeli minyak Rusia yang saat ini berada di laut atau dalam kapal. Pelonggaran sanksi merupakan salah satu upaya AS menstabilkan pasar energi global imabs melonjaknya harga minyak buntut konflik Timur Tengah.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, pihaknya saat ini terus memonitor perkembangan geopolitik internasional yang mempengaruhi minyak dunia. Adapun dalam pertimbangan membeli minyak Rusia, Pertamina akan mempertimbangkan faktor keekonomiannya.
"Dalam pengadaan minyak mentah, Pertamina mempertimbangkan aspek keekonomian, kesesuaian dengan kebutuhan kilang, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan arahan pemerintah," tutur Baron kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).
Pertamina, kata dia, berupaya memastikan pasokan energi nasional tetap tersedia dan sesuai himbauan Pemerintah untuk masyarakat hemat dalam penggunaan energi baik BBM dan LPG.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terbukanya peluang Indonesia untuk membeli atau melakukan impor minyak dari Rusia. Hal ini bisa menjadi opsi apabila AS memberikan relaksasi sanksi yang sebelumnya diterapkan untuk negara tersebut.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan keputusan terkait pengalihan sumber impor minyak di tengah dinamika konflik Timur Tengah akan menjadi pertimbangan bisnis Pertamina.
“Itu kan keputusan bisnis itu nanti sama Pertamina. Jadi mana yang lebih membutuhkan sepanjang ada relaksasi ya tentu kita akan memanfaatkan itu prosesnya,” kata Yuliot kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (13/3/2026).
Yuliot menjelaskan, pemerintah pada prinsipnya membuka peluang diversifikasi sumber pasokan minyak guna menjaga ketahanan energi nasional. Namun, realisasi impor tetap harus mempertimbangkan aturan serta sanksi internasional yang berlaku.
Menurutnya, jika terdapat kelonggaran kebijakan dari pemerintah AS terhadap negara atau perusahaan yang membeli minyak Rusia, maka peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk Pertamina, untuk memperoleh pasokan dengan harga lebih kompetitif.
Meski demikian, Yuliot menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan maupun kajian lebih lanjut terkait opsi pembelian minyak dari Rusia.
“Belum ada,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri terkait di Jakarta pada Rabu (11/3/2026) malam.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi global, termasuk potensi dampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian dunia dan Indonesia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa pemerintah tengah memantau dinamika global yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

“Presiden Prabowo menerima Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas perkembangan ekonomi global, termasuk potensi dampak eskalasi konflik Timur Tengah terhadap perekonomian dunia dan Indonesia,” ujar Teddy.

Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kondisi pasokan energi nasional saat ini masih dalam keadaan aman. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Pasokan BBM dan gas nasional dalam kondisi mencukupi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga energi global dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar dampaknya terhadap APBN tetap terkendali,” kata Teddy.

Selain membahas stabilitas energi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah-langkah strategis guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Salah satu fokus yang disampaikan adalah percepatan program swasembada energi agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasokan energi global.

Presiden Ke-8 RI, kata Teddy, juga mendorong penguatan digitalisasi pemerintahan, termasuk melalui program percontohan digitalisasi penyaluran bantuan sosial guna meningkatkan efisiensi belanja negara.

Lebih lanjut, Kepala negara meminta seluruh jajaran pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global yang terus berkembang. Antisipasi kebijakan dinilai penting agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

“Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah terus mengantisipasi perkembangan situasi global dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga,” pungkas Teddy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa hari lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memimpin Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) untuk merespons dinamika konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi global. Rapat yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026), membahas langkah pemerintah menjaga ketahanan energi nasional di tengah penutupan Selat Hormuz.

Sidang tersebut digelar setelah Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memastikan pasokan energi tetap aman bagi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah juga menghitung berbagai skenario dampak konflik terhadap harga minyak dan rantai pasok energi global.

“Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” kata Bahlil di Jakarta, dikutip Kamis (5/3/2026).

Penutupan Selat Hormuz menjadi perhatian pemerintah karena jalur tersebut dilalui sekitar 20,1 juta barel minyak per hari. Jalur ini juga dilalui sebagian impor minyak mentah Indonesia dari kawasan Timur Tengah.

Bahlil memaparkan impor crude Indonesia dari kawasan tersebut berkisar 20 hingga 25 persen dari total kebutuhan nasional. Sumber pasokan lain berasal dari Afrika, Amerika Serikat, serta beberapa negara lain seperti Brasil.

“Impor crude kita dari Middle East sekitar 20 sampai 25 persen. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil,” ujar Bahlil.

Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dengan mengalihkan sebagian pembelian minyak mentah dari Timur Tengah ke negara lain. Salah satu opsi yang ditempuh ialah meningkatkan pembelian dari Amerika Serikat agar kepastian pasokan tetap terjaga.

Langkah serupa juga dilakukan pada komoditas LPG yang selama ini masih bergantung pada impor. Kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun dan meningkat menjadi sekitar 7,8 juta ton pada tahun ini.

“Sekarang sekitar 70 persen LPG kita ambil dari Amerika, dan sebagian dari Middle East. Kita switch lagi agar tidak mengambil risiko dari kawasan yang terkait dengan Selat Hormuz,” kata Bahlil.

Untuk impor BBM jenis bensin, pemerintah menilai pasokan relatif aman. Indonesia memperoleh pasokan dari negara di luar Timur Tengah, termasuk dari kawasan Asia Tenggara melalui kontrak jangka panjang.

Bahlil juga menyampaikan stok energi nasional masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah. Ketahanan stok BBM, crude, dan LPG rata-rata berada di atas standar minimum nasional sekitar 21 hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan hingga saat ini konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran belum mengganggu pasokan energi nasional, termasuk bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
“Kalau sampai dengan sekarang pas belum terganggu, belum terganggu. Tapi ke depan kan pasti kalau perangnya lama pasti akan berdampak. Itu sudah pasti. Sampai dengan satu-dua bulan ke depan insyaallah kita masih clear, insyaallah nggak ada masalah,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan pemerintah telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan, terutama yang berkaitan dengan distribusi minyak mentah (crude) dari kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, dalam rapat paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), telah dibahas bahwa sekitar 25% impor crude Indonesia selama ini berasal dari kawasan Middle East dan melintasi Selat Hormuz.
“Kemarin kan di rapat DEN, rapat paripurna DEN sudah kita mengantisipasi bahwa 25% crude kita itu kan kita ambil dari Middle East, dari Selat Hormuz. Dan dari 25% itu kita sudah mengalihkan antisipasinya ke Amerika atau ke negara-negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz,” jelasnya.
Langkah pengalihan sumber impor tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko apabila konflik berkepanjangan dan berdampak pada jalur distribusi energi global.
LPG dan BBM Relatif Aman
Bahlil juga memastikan pasokan LPG dalam kondisi aman karena tidak bergantung pada jalur yang berisiko terdampak konflik.
“Jadi kalau menyangkut LPG nggak ada masalah. Jadi relatif clear-lah,” katanya.
Sementara untuk BBM impor, terutama bensin, pemerintah membelinya dari kawasan Asia Tenggara, bukan dari Timur Tengah.
“Kalau menyangkut BBM yang kita impor kan tinggal bensin, dan itu kita belinya di Asia Tenggara, tidak ada di Middle East. Jadi relatif insyaallah clear ya,” ujar Bahlil.
Waspada Jika Konflik Berkepanjangan
Kendati demikian, Bahlil mengakui bahwa konflik yang berlangsung lama berpotensi memengaruhi stabilitas harga dan distribusi energi global.
“Kalau perangnya lama pasti akan berdampak,” tegasnya.
Untuk itu, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global dan melakukan langkah mitigasi guna memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga, terutama menjelang periode Lebaran yang biasanya diikuti lonjakan konsumsi BBM.
Dengan diversifikasi sumber impor dan cadangan yang masih dalam batas aman, pemerintah optimistis pasokan energi nasional tetap stabil dalam jangka pendek.
“Sampai dengan satu-dua bulan ke depan insyaallah kita masih clear, insyaallah nggak ada masalah,” tuturnya.

Cadangan BBM 23 Hari, Di Atas Standar Minimal
Tak hanya itu, dia juga menanggapi pertanyaan soal kapasitas cadangan dan storage BBM, Bahlil memaparkan kondisi riil daya tampung nasional saat ini.
“Saya sampaikan bahwa kemampuan daya tampung BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari, maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20 sampai 23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana kelazimnya,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa kondisi tersebut masih dalam batas aman. Namun, Bahlil juga mengakui keterbatasan infrastruktur penyimpanan menjadi tantangan struktural.
“Jadi kita nggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana? Storage, kita nggak punya storage,” ujarnya.
Arahan Bangun Storage hingga 3 Bulan Cadangan
Sebagai solusi jangka panjang, Presiden Prabowo disebut telah mengarahkan percepatan pembangunan fasilitas penyimpanan tambahan.
“Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita nggak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Inilah kekurangan kita, tapi tidak usah kita saling menyalahkan siapa-siapa. Ini yang harus kita perbaiki dengan cara apa? Membangun storage, agar cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan,” tegas Bahlil.
Dengan pembangunan storage baru, pemerintah menargetkan ketahanan energi nasional meningkat hingga mampu menopang kebutuhan selama tiga bulan.
Terkait target penambahan storage, Bahlil menyebut salah satu opsi terbaik berada di wilayah Sumatra.
“Dulu pernah saya jelaskan di teman-teman di media waktu di ESDM, kita rencana salah satu alternatif terbaiknya di wilayah Sumatra ya,” pungkas Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang terjebak di Selat Hormuz terus diupayakan untuk bisa keluar dari wilayah konflik tersebut.

Menurutnya, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) tengah menempuh jalur diplomasi untuk mengeluarkan kapal yang mengangkut minyak mentah (crude) tersebut.

"Kami lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Namun, dalam skenario terburuk jika kedua kapal tidak bisa keluar, maka perlu dilakukan pembelian minyak mentah dari wilayah yang pengirimannya tidak melewati Selat Hormuz.

Langkah ini untuk memastikan pasokan energi nasional tetap aman di tengah gejolak global.

"Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu problem, bukan sesuatu masalah yang sangat penting," ucap Bahlil.

Adapun pemerintah berencana mengalihkan seluruh impor minyak mentah dari Timur Tengah ke AS, sebagai upaya mitigasi atas memanasnya konflik antara Israel, AS, dan Iran di kawasan tersebut.

Ia menuturkan, sekitar 25 persen total impor minyak mentah Indonesia selama ini berasal dari kawasan Timur Tengah.

Sementara sisanya dipasok dari negara lain, seperti Angola di Afrika, AS, serta Brasil.

"25 persen dari total crude yang kita pesan dari Middle East itu akan dialihkan (ke AS)," ucap Bahlil.

Pengalihan impor ini sekaligus menjadi bagian dari kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS, di mana RI berkomitmen membeli produk energi senilai 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 253 triliun.

Pada kesempatan itu, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan kajian dan menjalin komunikasi dengan berbagai negara terkait dinamika global yang terjadi saat ini.

Ia menuturkan, berdasarkan kajian internal dan informasi intelijen yang diterima, durasi ketegangan di Timur Tengah tersebut sulit untuk diprediksi secara pasti.

Ada kemungkinan konflik bisa selesai dengan cepat atau justru sebaliknya.

"Sekalipun informasi disampaikan bahwa ketegangan ini akan selesai dalam waktu ada yang mengatakan 5 hari, ada 4 minggu. Tapi keyakinan kami, setelah melakukan kajian, ini tidak akan bisa kita ramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat," jelasnya.

PIS terus pantau kapal di Timur Tengah

Sebelumnya, PT Pertamina International Shipping (PIS) memastikan terus memantau intensif seluruh armada dan keselamatan pekerjanya yang berada di Timur Tengah.

Saat ini terdapat 4 kapal PIS yang berada di kawasan tersebut.

Terdiri dari Kapal Gamsunoro yang sedang proses loading di Khor al Zubair - Irak;

Kapal Pertamina Pride yang telah selesai melakukan proses loading dan sekarang sedang berlabuh di Ras Tanura - Arab Saudi.

Kemudian Kapal PIS Rinjani yang saat ini sedang berlabuh di Khor Fakkan - UAE;

serta Kapal PIS Paragon yang sedang discharge berada di Oman.

Adapun dua kapal yang masih berada di dalam area teluk yakni Pertamina Pride dengan Ship Management dari NYK, dan kapal Gamsunoro yang saat ini dikelola oleh Synergy Ship Management.

Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita menyatakan, sembari memantau perkembangan situasi selama 24 jam penuh, perusahaan mengupayakan agar kedua kapal tersebut dapat segera keluar dari area Teluk.

"Saat ini, tim armada kami tengah menjalin komunikasi intens dengan pihak pengelola untuk koordinasi dan memastikan keselamatan para kru dan kapal," ujar Vega dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin guna membahas kondisi energi nasional di tengah memanasnya konflik di Iran.

"Menyangkut dengan kondisi terkini, geopolitik ya. Menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz, Iran," ujar Bahlil sebelum rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan isu yang dibahas dengan Presiden salah satunya berkaitan dengan antisipasi pasokan minyak dunia. Pasalnya, Indonesia masih melakukan impor energi, termasuk menjelang periode Lebaran ketika konsumsi bahan bakar minyak (BBM) meningkat.

Bahlil mengatakan harga minyak mentah dunia, termasuk Brent, perlahan mulai menunjukkan kenaikan setelah situasi di Timur Tengah memanas.

"Perlahan-lahan sebagian sudah ada perubahan harga naik," katanya.

Meski demikian, dia memastikan bahwa kondisi cadangan bahan bakar minyak nasional masih dalam batas aman.

Terkait dengan dampak terhadap subsidi energi, Bahlil menyampaikan hingga saat ini belum ada masalah. Namun, harga energi global berpotensi mengalami koreksi apabila ketegangan politik terus meningkat.

Bahlil mengatakan akan menggelar rapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN) untuk membahas langkah antisipasi atau alternatif guna memastikan pasokan energi dalam negeri tetap aman.

"Besok saya akan rapat dengan Dewan Energi Nasional. Setelah itu baru saya akan menyampaikan hasil analisa dan kajian dari DEN," imbuh Bahlil.

Pada Sabtu (28/2), Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut merupakan yang kedua dilakukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump sejak serangan pertama pada Juni 2025.

Trump menyatakan pasukan Amerika meluncurkan operasi militer besar di Iran untuk melindungi rakyatnya dengan meniadakan ancaman yang disebutnya berasal dari dugaan pengembangan senjata nuklir oleh Iran.

Amerika Serikat dan Iran sebelumnya telah menggelar tiga putaran perundingan tidak langsung mengenai program nuklir Iran yang dimediasi Oman. Putaran pertama dan kedua digelar awal bulan ini di Muscat dan Jenewa, berfokus pada pembatasan pengayaan serta persediaan uranium Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi.

Putaran ketiga perundingan berlangsung pada Kamis (26/2) di Jenewa, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026