Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kian merosot hingga hampir menyentuh level Rp18 ribu. Mata uang Garuda melemah 9 poin atau 0,05 persen ke Rp17.943 per dolar AS pada perdagangan Kamis (25/6) sore.

Pelemahan rupiah ini menjadi alarm bagi dompet masyarakat karena diprediksi dapat memicu efek domino dari lonjakan harga, termasuk barang pokok seiring meroketnya biaya impor bahan baku.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai dampak pelemahan rupiah terasa langsung pada kehidupan sehari-hari karena Indonesia masih bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bahan baku industri, komponen elektronik, gandum, kedelai, hingga bahan baku obat-obatan.

Yusuf menjelaskan ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, biaya impor naik dalam rupiah dan pada akhirnya diteruskan ke harga jual sehingga disebut terjadinya inflasi barang impor (imported inflation).

"Inilah yang dikenal sebagai imported inflation. Kenaikan harga kemudian tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota yang mengonsumsi barang impor, tetapi juga oleh petani dan pelaku usaha yang bergantung pada pupuk, pakan ternak, bahan bakar, atau input produksi lain yang memiliki komponen impor," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/6).

Ia menegaskan dengan inflasi yang terjadi akibatnya daya beli masyarakat tergerus secara perlahan, tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan.

"Akibatnya, daya beli masyarakat tergerus secara perlahan karena harga berbagai kebutuhan naik, sementara pendapatan tidak selalu meningkat dengan kecepatan yang sama," pungkasnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menerangkan pelemahan rupiah yang terjadi dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik.

Dari sisi global, menurutnya, penguatan dolar AS biasanya dipicu oleh kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan kondisi ketidakpastian global yang membuat investor cenderung mencari aset yang lebih aman (flight to safety). Hal ini menyebabkan arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sementara dari sisi domestik, faktor seperti defisit transaksi berjalan, kebutuhan impor yang tinggi, serta persepsi pasar terhadap prospek ekonomi dan fiskal juga turut memengaruhi.

"Jadi meskipun sebelumnya rupiah sempat menguat, perubahan sentimen global yang cepat dapat dengan mudah membalikkan arah tersebut," ungkap Ronny.

[Gambas:Youtube]

Presiden AS Donald Trump mengatakan dirinya "menyukai inflasi" saat merespons kenaikan harga-harga yang terjadi di Negeri Paman Sam di tengah dampak perang dengan Iran.

Pernyataan itu disampaikan Trump kepada wartawan pada Rabu (10/6) ketika ditanya mengenai data pemerintah AS yang menunjukkan inflasi konsumen pada Mei meningkat lebih dari 4 persen, atau menjadi yang tercepat dalam tiga tahun terakhir.

"Saya suka inflasi," ujar Trump, melansir Reuters.

Ia kemudian menjelaskan alasan di balik pernyataannya tersebut dengan menyinggung keputusan pemerintah AS untuk memindahkan kapal tanker minyak secara diam-diam melalui Selat Hormuz di tengah kekhawatiran kenaikan biaya dan inflasi.

Trump menyebut langkah itu layak diambil meski berpotensi menambah tekanan harga dalam jangka pendek.

"Itu sepadan bagi saya," ujarnya.

Menurut Trump, kenaikan harga yang terjadi saat ini berkaitan dengan perang yang sedang berlangsung. Ia meyakini harga minyak akan kembali turun setelah konflik berakhir.

"Saat semuanya selesai, Anda akan melihat harga minyak turun ke level sebelumnya," ujar Trump.

Trump selama ini menggambarkan perang dengan Iran sebagai gangguan sementara dan menempatkannya sebagai isu keamanan nasional.

Penutupan Selat Hormuz oleh Teheran telah mendorong kenaikan harga bensin, pupuk, dan berbagai barang lainnya yang ikut berkontribusi terhadap inflasi.

Kenaikan harga juga berpotensi membuat bank sentral AS The Fed menunda penurunan suku bunga. Padahal, Trump sejak kembali menjabat tahun lalu terus mendorong pemangkasan suku bunga untuk menurunkan biaya pinjaman.

Di sisi politik, Partai Republik tengah berupaya mempertahankan kendali atas DPR dan Senat AS menjelang pemilu sela pada November mendatang.

Namun sejumlah kalangan di partai tersebut khawatir kenaikan biaya hidup dapat memicu reaksi negatif dari pemilih dan menguntungkan Partai Demokrat.

Trump sendiri memenangkan Pilpres 2024 antara lain dengan janji menekan inflasi. Namun sejak kembali berkuasa, tingkat persetujuan publik terhadap dirinya, termasuk terkait penanganan biaya hidup, dilaporkan menurun ke level terendah sepanjang karier politiknya.

Sementara itu, upaya membuka kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal tanker hingga kini masih menghadapi hambatan.

Sejumlah eksekutif industri dan analis memperingatkan bahwa dalam beberapa pekan ke depan pasar masih berpotensi menghadapi guncangan harga minyak yang cukup besar hingga memengaruhi pasar keuangan secara lebih luas.

Bahkan jika AS dan Iran berhasil mencapai kesepakatan dalam waktu dekat, pemulihan pasokan diperkirakan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Gangguan distribusi energi diprediksi masih dapat berlanjut hingga 2026.

Bulan lalu, Trump juga sempat menyatakan bahwa kondisi keuangan warga AS bukan faktor yang dipertimbangkannya dalam menghadapi Iran.

"Saya tidak memikirkan kondisi keuangan warga Amerika. Saya tidak memikirkan siapa pun. Saya memikirkan satu hal: kita tidak boleh membiarkan Iran memiliki senjata nuklir," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) mewaspadai dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus Rp18.000 per dolar AS terhadap kinerja bisnis perseroan pada 2026.

Corporate Secretary AMRT Tomin Widian mengatakan meski tetap optimistis berekspansi, perusahaan mengakui tantangan bisnis ritel masih cukup besar. Tomin utamanya menyoroti pelemahan daya beli masyarakat serta penguatan dolar AS yang menekan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga dari pemasok yang selama ini masih berupaya menahan penyesuaian harga produk.

"Kami sudah mendapat informasi dari beberapa supplier mengenai kemungkinan terjadinya kenaikan harga. Tantangannya adalah daya beli masyarakat belum terlalu kuat, sementara harga barang kemungkinan tidak bisa bertahan pada level saat ini," ujarnya dalam Public Expose yang digelar Kamis (4/6/2026).

Di tengah tekanan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, pelemahan rupiah, dan potensi kenaikan harga dari pemasok, manajemen tetap optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan kinerja pada tahun ini.

Tomin mengakui tantangan yang dihadapi industri ritel pada 2026 tidak mudah. Namun hingga saat ini perusahaan masih mempertahankan target bisnis yang telah ditetapkan dan belum melakukan revisi anggaran.

"Kita masih stick dengan budget kamu. Kita belum melakukan adjustment. Walaupun banyak tantangan, kita masih mengupayakan yang terbaik untuk bisa mencapai target-target tersebut," ujarnya.

Meski tidak merinci target pendapatan maupun laba bersih, manajemen berharap kinerja tahun ini setidaknya tidak lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya.

"Yang bisa saya sampaikan, kami mengupayakan hasil yang lebih baik dibandingkan 2025," kata Tomin.

Sementara itu, Presiden Direktur AMRT, Hans Prawira menilai tantangan terbesar industri ritel saat ini berasal dari melemahnya daya beli masyarakat dan penguatan dolar AS yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang dari pemasok.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, perusahaan mengandalkan pemanfaatan data pelanggan guna menghadirkan promosi yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan konsumen.

"Kami percaya data memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap perilaku konsumen. Dengan begitu, kami bisa memberikan penawaran yang lebih relevan dan meningkatkan loyalitas pelanggan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang," ujarnya.

Sepanjang 2026, AMRT menargetkan pembukaan hingga 1.080 toko baru pada 2026, termasuk ekspansi agresif di pasar internasional. Selain membuka 800 gerai baru di Indonesia, perseroan juga membidik penambahan 200-250 toko di Filipina dan sekitar 30 toko di Bangladesh sebagai bagian dari strategi memperluas jejak bisnis di luar negeri.

Emiten milik pengusaha Djoko Susanto ini tercatat membukukan laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk pada kuartal I/2026 sebesar Rp1,08 triliun atau meningkat 10,3% dibandingkan laba bersih kuartal I/2025 senilai Rp975,12 miliar.

Sejalan dengan laba bersih, pendapatan bersih perseroan tumbuh 7,5% secara tahunan menjadi Rp35,24 triliun atau dibandingkan dengan pada kuartal I/2025 sebesar Rp32,77 triliun.

Nilai tukar rupiah kembali mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah setelah menyentuh level Rp18.029 per dolar AS pada perdagangan Kamis (4/6) pagi.

Melansir Bloomberg, mata uang Garuda terpantau melemah 63 poin atau 0,35 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Pelemahan rupiah membuat biaya impor menjadi lebih mahal. Dampaknya bisa merembet ke harga berbagai barang dan jasa yang bergantung pada bahan baku, komponen, atau transaksi dalam dolar AS.

Melansir berbagai sumber, berikut daftar barang yang berpotensi mengalami kenaikan harga jika pelemahan rupiah berlanjut:

1. BBM dan produk energi

Minyak mentah dunia diperdagangkan menggunakan dolar AS. Pelemahan rupiah membuat biaya impor energi meningkat sehingga berpotensi menekan harga BBM, gas, hingga biaya distribusi barang.

[Gambas:Youtube]

2. Ponsel dan gadget

Produk seperti ponsel, tablet, smartwatch, kamera, hingga konsol gim umumnya diproduksi di luar negeri atau menggunakan komponen impor. Kenaikan dolar AS dapat mendorong harga jual produk-produk tersebut.

3. Laptop dan perangkat elektronik

Laptop, televisi, monitor, hingga peralatan elektronik rumah tangga juga rentan mengalami kenaikan harga karena masih bergantung pada komponen impor.

4. Mobil dan sepeda motor

Industri otomotif nasional masih menggunakan banyak komponen dari luar negeri. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi dan harga kendaraan.

5. Suku cadang kendaraan

Tak hanya kendaraan baru, harga sparepart dan aksesoris kendaraan juga berpotensi naik karena sebagian besar komponennya diimpor.

6. Obat-obatan dan alat kesehatan

Industri farmasi Indonesia masih mengandalkan bahan baku impor. Kondisi ini membuat harga obat, vitamin, hingga alat kesehatan berpotensi terdampak pelemahan rupiah.

7. Makanan dan minuman impor

Produk seperti susu, gandum, cokelat, buah-buahan, hingga daging impor berisiko mengalami kenaikan harga akibat meningkatnya biaya impor.

8. Produk fesyen impor

Pakaian, tas, sepatu, dan aksesori dari merek luar negeri biasanya dipatok menggunakan dolar AS. Pelemahan rupiah dapat membuat harga produk tersebut semakin mahal.

9. Bahan baku industri

Sejumlah sektor industri masih mengimpor bahan baku seperti plastik, logam, bahan kimia, dan mesin produksi. Kenaikan biaya impor berpotensi diteruskan ke harga barang jadi.

10. Tiket pesawat dan liburan ke luar negeri

Biaya operasional maskapai, mulai dari avtur hingga perawatan pesawat, banyak menggunakan dolar AS. Selain itu, pelemahan rupiah juga membuat biaya hotel, transportasi, dan belanja selama perjalanan ke luar negeri menjadi lebih mahal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha mewanti-wanti risiko berlanjutnya tekanan inflasi dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan berlanjutnya tren harga tinggi energi global dan belum stabilnya nilai tukar rupiah. Kondisi ini dikhawatirkan bisa meningkatkan beban biaya produksi industri, memicu kenaikan harga barang hingga tekanan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebagaimana diketahui, inflasi pada Mei 2026 tercatat mencapai 3,08% secara tahunan (year on year/yoy) dan 0,28% secara bulanan (month to month/mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain dipicu kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices), terutama energi, tekanan inflasi juga tecermin dari hasil survei PMI Manufaktur yang menunjukkan bahwa sebagian produsen mulai meneruskan kenaikan biaya produksi kepada konsumen.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan dunia usaha mulai merasakan peningkatan tekanan biaya, terutama yang berasal dari kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada biaya impor bahan baku serta logistik.

“Jika harga energi global masih tinggi dan rupiah belum stabil, maka tekanan inflasi beberapa bulan ke depan berpotensi tetap meningkat, khususnya pada sektor manufaktur, transportasi, dan pangan olahan,” kata Erwin ketika dihubungi, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, sebagian pelaku industri mulai melakukan penyesuaian harga jual sebagai respons terhadap kenaikan biaya produksi. Namun, banyak perusahaan masih berupaya menahan kenaikan harga agar daya beli masyarakat tidak makin tertekan.

Erwin menilai posisi dunia usaha saat ini tidak mudah karena harus menghadapi kenaikan berbagai komponen biaya secara bersamaan, mulai dari energi, bahan baku impor, hingga biaya pembiayaan yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar.

“Pengusaha saat ini berada dalam posisi yang cukup sulit karena harus menanggung kenaikan biaya produksi, biaya energi, bahan baku impor, dan pembiayaan akibat kurs,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, Kadin menilai pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter. Pemerintah juga perlu memastikan stabilitas harga energi, menjaga nilai tukar rupiah, dan menjamin kelancaran pasokan bahan baku industri agar tekanan biaya tidak semakin besar.

Selain itu, Erwin mendorong percepatan deregulasi sektor logistik serta pemberian insentif bagi industri padat karya untuk menjaga daya saing usaha dan menahan laju kenaikan biaya produksi.

“Pemerintah juga perlu mempercepat deregulasi logistik dan memberi insentif bagi sektor padat karya agar biaya produksi tidak terus meningkat dan berujung pada kenaikan harga barang maupun tekanan PHK,” imbuhnya.

Di samping itu, Erwin menilai pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga inflasi tetap terkendali tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi maupun daya beli masyarakat.

Meski begitu, dia menambahkan dunia usaha pada dasarnya berupaya menjaga harga produk tetap kompetitif agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.

Namun, upaya tersebut perlu didukung kebijakan pemerintah yang mampu meredam kenaikan biaya produksi, sehingga beban yang ditanggung industri tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat pedesaan tidak akan terdampak penguatan dolar AS dinilai kurang tepat. Hal ini merujuk pada masih tingginya aktivitas impor bahan baku yang berpotensi memengaruhi harga barang kebutuhan, termasuk ke pedesaan.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai pernyataan itu tidak berdasarkan fakta dan dinamika ekonomi yang berlangsung saat ini. Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang signifikan akan berdampak pada seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang hidup di desa atau dari masyarakat kecil.

Ia menjelaskan dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS akan terasa seiring waktu. Barang yang memiliki komponen bahan baku impor dalam jumlah besar, maka ongkos produksinya akan langsung terdampak.

"Dampak dimaksud lebih banyak bersifat buruk dibanding baik, atau memperburuk kondisi kehidupan ekonomi mereka," kata Awalil kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/5).

Menurut dia, Presiden perlu diberikan penjelasan oleh jajarannya tentang ini. Pelemahan rupiah yang signifikan berdampak buruk pada hampir seluruh rakyat Indonesia, termasuk di desa dan masyarakat miskin. "Presiden mestinya diberi gambaran riil," ungkapnya.

"Sebagiannya segera berdampak pada harga, semisal plastik, tahu, dan tempe," jelasnya.

Adapun dampak pada bahan baku impor lainnya seperti gandum untuk roti atau makanan pabrikan kemungkinan akan tertahan karena persediaan produksi lama. Begitu juga dengan peralatan rumah tangga berbahan plastik.

[Gambas:Youtube]

Awalil juga membeberkan pelemahan rupiah terhadap harga BBM dan LPG yang dampaknya cenderung tertahan subsidi dan kompensasi. Namun, produksi barang manufaktur serta transportasi (logistik dan penumpang) diprediksi akan segera merasakan dampak dari pelemahan rupiah.

"Pada giliran berikutnya berdampak pada kenaikan harga," ungkap Awalil.

Di samping itu, Ekonom Bright Institute mengungkapkan ada dampak pelemahan rupiah yang tidak terlihat melalui mekanisme APBN. Salah satunya Transfer Ke daerah (TKD) yang berpotensi diperketat imbas pelemahan kurs signifikan.

Awalil menjelaskan TKD pada tingkat provinsi dan Kab/kota kebanyakan langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa atau masyarakat kecil, khususnya terkait layanan publik di bidang kesehatan, seperti RSUD dan Puskesmas.

"Begitu pula dengan menurunnya kemampuan daerah mempekerjakan honorer atau sejenisnya, dan mereka kebanyakan dari masyarakat kecil," ujarnya.

Ia menambahkan, kalau hal paling berbahaya jika ucapan Presiden tersebut dibaca "pasar" sebagai bentuk ketidakpedulian akan kurs rupiah. Hal itu bisa memicu spekulasi lebih jauh dari pelaku (asing dan penduduk Indonesia). Menurutnya, pasar berpotensi merespons dengan mengurangi kepemilikan rupiah untuk melindungi aset mereka.

Awalil juga menyarankan jika dimungkinkan Presiden bisa merevisinya secara halus dan perlahan. "Misal membatasi arti itu hanya dalam tidak langsung memakai dolar dalam kehidupan sehari-hari," jelasnya.

Pada saat bersamaan, para Menteri dan juga Bank Indonesia mestinya memberi penjelasan yang lebih rasional agar tidak terjadi kepanikan pasar.

Pandangan senada juga disampaikan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda yang menilai klaim Prabowo tersebut kurang tepat.

"Klaim Prabowo bahwa dolar naik masyarakat desa tidak terdampak itu adalah klaim yang keliru," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/5) lalu.

Ia menekankan, pelemahan rupiah akan mengakibatkan kenaikan harga pada barang-barang impor hingga bahan bakar minyak (BBM) yang masih banyak dipenuhi dari impor.

"Inflasi dari impor akan mulai naik ke depan terutama akibat biaya distribusi BBM naik, harga barang naik. Imported inflation akan terjadi, terutama untuk barang yang terkait impor, baik bahan baku, penolong, ataupun konsumsi," ujar Huda.

Ia memperkirakan kenaikan harga mulai terasa dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Di mana saat ini harga plastik sudah mengalami kenaikan dan terjadi kelangkaan di pasar. Ini tak lepas dari Indonesia yang masih mengimpor bahan baku plastik berupa nafta.

Akibat pelemahan rupiah, biaya distribusi hingga harga barang berbahan plastik pun ikut meningkat.

"Apakah di desa enggak ada plastik? Tentu saja banyak dan itu menggerus dompet masyarakat desa juga," ujar Huda.

Fungsi plastik juga tak sebatas hanya kemasan, industri seperti produk elektronik juga membutuhkan berbagai komponen berbahan plastik. Ditambah lagi, sebagian besar komponen lain untuk barang elektronik masih berasal dari impor, sehingga berpotensi membuat harga produk elektronik buatan dalam negeri menjadi lebih mahal.

Klaim Prabowo soal pelemahan rupiah tidak berdampak pada masyarakat di pedesaan dilontarkan ketika acara peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Mulanya dia menyinggung pihak yang kerap menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada dalam bahaya, karena rupiah terus melemah.

"Jadi, saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya enggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, ya kan?," kata Prabowo.

Prabowo meminta agar publik tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan rupiah terhadap dolar yang sering menjadi sorotan. Menurutnya, masyarakat di daerah pedesaan tidak menggunakan mata uang asing tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik tidak menafsirkan pernyataan Prabowo tersebut dengan keliru. Ia menegaskan ucapan Prabowo disampaikan dalam konteks aktivitas ekonomi masyarakat desa dan koperasi, bukan pembahasan ekonomi internasional.

"Jangan anggap Pak Presiden (Prabowo) enggak ngerti. Pak Presiden ngerti betul tentang rupiah. Cuman kan konteksnya di sana waktu kemarin itu konsumsi orang-orang di desa," ujar dia di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan.

Sang Bendahara Negara menjelaskan pernyataan Prabowo merujuk pada kondisi masyarakat pedesaan yang aktivitas ekonominya lebih banyak menggunakan rupiah dalam transaksi sehari-hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berdampak terhadap banyak hal, mulai dari inflasi, kenaikan biaya distribusi BBM naik, dan kenaikan harga barang. Huda menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut situasi pelemahan rupiah terhadap dolar AS tidak berdampak bagi masyarakat di perdesaan.

"Jadi, klaim Prabowo bahwa dolar naik, masyarakat desa tidak terdampak itu adalah klaim yang keliru. Belum lagi harga-harga pada naik, ya masyarakat di desa juga merasakan," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Huda menyebut imported inflation akan terjadi, terutama untuk barang yang terkait impor, baik bahan baku, penolong, atau pun konsumsi. Ia memperkirakan akan terjadi kenaikan harga dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Huda mencontohkan harga plastik yang sudah mengalami kenaikan akibat kelangkaan barang hingga tingginya biaya distribusi. Dengan nilai tukar rupiah yang semakin lemah, Huda menyebut harga plastik akan kian mahal ke depan.

"Akibatnya barang-barang yang menggunakan plastik juga meningkat harganya. Apakah di desa gak ada plastik? Tentu saja banyak dan itu menggerus dompet masyarakat desa juga," ucap Huda.

Pun dengan barang elektronik yang memiliki kandungan impor pada sejumlah komponen. Huda mengatakan harga barang elektronik pun akan mengalami kenaikan imbas dari penyesuaian tersebut.

"Apakah di desa tidak ada TV atau komponen elektronik lainnya? Tentu saja ada dan itu semakin menekan ekonomi di desa," lanjut Huda.

Huda mengatakan situasi ini pun dapat terjadi pada barang-barang yang berkaitan dengan pertanian seperti pupuk. Ia menyampaikan sebagian besar bahan baku pupuk berasal dari impor seperti gas.

"Ketika pasokan terganggu, rupiah melemah, maka yang terjadi adalah kenaikan harga pupuk. Harga pupuk yang naik pasti mengganggu sektor pertanian," sambung dia.

Di sisi lain, lanjut Huda, daya beli juga belum membaik karena ada berbagai tekanan dalam negeri. Untuk menaikkan harga jual pun produsen akan berpikir seribu kali.

Huda mengatakan peningkatan biaya produksi dan penurunan permintaan akan membuat pengusaha melakukan efisiensi. Salah satunya dengan mengurangi jumlah tenaga kerja atau PHK.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan alasan kenaikan harga plastik di pasaran belum terasa signifikan terhadap pengeluaran masyarakat maupun inflasi nasional.

Pasalnya, bobot konsumsi produk berbahan plastik dalam keranjang belanja rumah tangga masih jauh lebih kecil dibanding kebutuhan utama seperti listrik, bensin, hingga beras.

"Mengapa harga plastik yang di pasaran itu meningkat dan belum kemudian terasa secara langsung kepada konsumen? Karena kalau kita lihat memang bobot terbesar dari keranjang konsumsi masyarakat pertama adalah tarif listrik," ujar wanita yang akrab disapa Winny dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (18/5).

Berdasarkan data BPS per April 2026, tarif listrik menjadi komoditas dengan bobot terbesar dalam keranjang konsumsi masyarakat, yakni 4,9 persen. Setelah itu disusul bensin sebesar 4,4 persen dan beras 3,4 persen.

Komoditas lain dengan bobot besar antara lain kontrak rumah 3,29 persen, sewa rumah 2,96 persen, nasi dengan lauk 2,32 persen, biaya langganan internet 2,31 persen, hingga biaya perguruan tinggi 2,17 persen.

Winny menjelaskan besarnya bobot tarif listrik membuat perubahan harga pada komoditas tersebut sangat cepat memengaruhi inflasi nasional.

[Gambas:Youtube]

"Kalau waktu ada diskon listrik itu langsung berdampak luar biasa terhadap inflasi kita yang memberikan kontribusi terhadap deflasi. Kemudian setelah kembali normal ada lonjakan inflasi karena memang tarif listrik itu bobotnya di dalam keranjang konsumsi masyarakat adalah yang terbesar," katanya.

Ia menambahkan dampak kenaikan harga bensin terhadap inflasi juga belum terlalu besar karena mayoritas masyarakat masih menggunakan bahan bakar bersubsidi.

"Kemudian terjadi kenaikan tadi bensin adalah yang berasal dari bensin non-subsidi," ujarnya.

Menurut Winny, berbeda dengan listrik atau beras, konsumsi produk plastik secara langsung dalam rumah tangga relatif kecil. Dalam daftar 20 komoditas terbesar penyumbang konsumsi masyarakat, produk plastik bahkan nyaris tidak terlihat.

Data BPS menunjukkan botol minuman plastik hanya memiliki bobot 0,0139 persen dalam keranjang konsumsi masyarakat, sementara lemari plastik hanya 0,0026 persen.

"Botol minuman plastik, lemari plastik ini bobotnya di dalam konsumsi keranjang masyarakat relatif sangat-sangat kecil," tutur Winny.

Ia menjelaskan dampak kenaikan harga plastik baru akan terasa apabila produsen makanan dan minuman mulai menaikkan harga produk yang menggunakan kemasan plastik.

"Yang dirasakan oleh konsumen adalah bukan harga plastiknya, tetapi harga air kemasannya," ujarnya.

Dalam paparan BPS, air kemasan tercatat menjadi komoditas ke-17 dengan bobot konsumsi sebesar 1,07 persen dan mengalami inflasi tahunan 1,36 persen pada April 2026.

Winny mengatakan transmisi kenaikan harga plastik terhadap inflasi sangat bergantung pada keputusan produsen untuk menaikkan harga jual produk ke konsumen.

"Transmisi kenaikan harga plastik kepada konsumen itu bergantung dari seberapa besar produsen-produsen makanan yang menggunakan plastik dalam pembungkusnya, seperti air kemasan atau kue-kue dalam plastik, kemudian menaikkan harga barangnya. Itulah yang kemudian nanti dirasakan oleh konsumen dan tercermin di dalam indeks harga konsumen," katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan risiko hiperinflasi di Indonesia masih jauh. Ia sekaligus menepis kekhawatiran sejumlah pengamat terkait potensi lonjakan harga yang tidak terkendali.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (5/5).

Menurut dia, kondisi inflasi Indonesia saat ini masih terjaga. Ia menyebut tingkat inflasi April 2026 berada di kisaran 2,4 persen.

"Ada yang bilang menuju hiperinflasi, bisa 4-5 persen, nakut-nakutin. Ternyata inflasinya pada April ini 2,4 persen," tegasnya.

Purbaya menilai angka tersebut merupakan level inflasi yang ideal.

"Ini (2,4 persen) angka yang sempurna. Kita pastikan inflasi akan terkendali terus. Jadi ekonomi kita tidak kepanasan, hiperinflasi masih jauh. Pengamat-pengamat itu mesti belajar," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan atau year on year (yoy) April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 3,48 persen.

Lantas, apa itu hiperinflasi?

Mengutip situs World Economic Forum, hiperinflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa naik sangat cepat dan tidak terkendali dalam periode tertentu.

Umumnya, suatu negara disebut mengalami hiperinflasi jika tingkat inflasinya melampaui 50 persen per bulan.

Hiperinflasi biasanya dipicu pertumbuhan jumlah uang beredar yang terlalu cepat. Kondisi ini bisa terjadi ketika pemerintah mencetak uang secara berlebihan untuk membiayai pengeluaran atau ketika permintaan melonjak jauh lebih tinggi dibandingkan pasokan barang.

Akibatnya, nilai mata uang suatu negara bisa anjlok dan harga kebutuhan sehari-hari naik drastis dalam waktu singkat.

Dalam sejarah, salah satu contoh hiperinflasi paling terkenal terjadi di Jerman pada 1923 setelah Perang Dunia I. Saat itu, inflasi bulanan negara tersebut sempat mencapai 29.500 persen.

Zimbabwe juga pernah mengalami hiperinflasi parah pada 2008 dengan inflasi bulanan tercatat sekitar 79 miliar persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan bakar nonsubsidi memberikan ujian terhadap penurunan biaya logistik Indonesia yang ditargetkan mencapai angka 12,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029 mendatang.

Kenaikan yang terjadi dalam waktu singkat itu berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi dan merambat ke harga barang yang diterima konsumen.

PT Pertamina (Persero) menaikkan sejumlah harga BBM nonsubsidi per Sabtu (18/4/2026). Berdasarkan laman MyPertamina, harga Pertamax Turbo (RON 98) melonjak dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter.

Kenaikan juga terjadi pada Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Di sektor laut, harga high speed diesel (HSD) B40 naik Rp5.100 sejak awal April 2026 menjadi Rp28.150 per liter untuk wilayah 1.

Kenaikan harga energi tersebut langsung menekan struktur biaya operasional pelaku logistik, terutama pelayaran yang sangat bergantung pada BBM nonsubsidi.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menyebut komponen bahan bakar menyumbang mayoritas biaya operasional. “Yang pasti bila ada kenaikan harga solar industri berpengaruh pada biaya operasional, karena komponennya mencapai 50%–60% dari biaya operasional,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).

Tekanan biaya ini membuka ruang penyesuaian tarif, meskipun keputusan tetap berada di masing-masing operator.

Sejumlah badan usaha pelabuhan bahkan telah mengajukan kenaikan tarif jasa, seiring lonjakan biaya energi. Namun, pelaku usaha masih menahan diri untuk menaikkan tarif secara luas.

Memei, sapaannya, mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pelayaran masih mencermati dampak lanjutan terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.

“Masih banyak yang mencermati penyesuaian tarif ini dengan pertimbangan dampak kenaikan harga komoditi yang diakibatkan sehingga menurunkan daya beli masyarakat,” lanjutnya.

Sikap serupa terlihat di sektor logistik darat. Pelaku usaha memilih menahan tekanan biaya melalui efisiensi operasional.

PR Media Relations J&T Cargo Natalia Pangaribuan mengatakan perusahaan melakukan penyesuaian internal untuk menjaga kelancaran distribusi tanpa menaikkan tarif.

“Penyesuaian yang dilakukan lebih pada pengelolaan operasional secara keseluruhan, seperti pengaturan rute, distribusi, dan utilisasi armada agar tetap efisien,” ungkapnya.

Dia menegaskan, hingga saat ini perusahaan masih menjaga stabilitas layanan dan belum melakukan penyesuaian tarif kepada pelanggan.

Di sisi lain, tekanan biaya mulai dirasakan di sektor pelabuhan. Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Liana Trisnawati mengakui pelaku usaha menghadapi dilema antara menjaga tarif dan menekan biaya.

Menurutnya, penyesuaian tarif di pelabuhan harus melalui kesepakatan dengan pelaku pelayaran, sehingga keputusan belum bisa dilakukan secara seragam di seluruh wilayah.

Kondisi ini mencerminkan tekanan berlapis di sektor logistik, di mana biaya operasional meningkat, tetapi ruang untuk menaikkan tarif masih terbatas.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku usaha meminta dukungan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan operasional. INSA, misalnya, mengusulkan insentif fiskal, mulai dari penghapusan PPN dan pajak bahan bakar, hingga penjadwalan ulang pinjaman perbankan.

Efisiensi Logistik jadi Penentu

Tekanan biaya logistik ini berpotensi merambat ke harga barang, terutama di jalur distribusi antarpulau yang sangat bergantung pada transportasi laut.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kenaikan BBM nonsubsidi berpotensi lebih cepat diteruskan ke harga barang melalui jalur laut dibandingkan darat yang masih menggunakan solar subsidi.

“Meskipun dampaknya tidak akan satu banding satu, tetapi tetap nyata dan cenderung lebih cepat terasa di jalur laut,” ujarnya.

Dia menjelaskan biaya pelayaran tidak hanya dipengaruhi bahan bakar, tetapi juga waktu tunggu kapal, waktu sandar, dan berbagai biaya pelabuhan yang masih tinggi. Dalam kondisi saat ini, waktu tunggu kapal di pelabuhan umum masih mencapai 2 hingga 3 hari, sehingga meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan.

Dengan struktur logistik Indonesia yang masih berada di kisaran 14%–15% terhadap PDB dan sangat bergantung pada jalur laut, kenaikan biaya energi dinilai berisiko mendorong harga barang, terutama untuk komoditas antarpulau dengan margin tipis.

Josua menilai dampak paling cepat akan dirasakan pada harga pangan dan barang konsumsi sehari-hari.

Di sisi industri, sektor manufaktur berbasis petrokimia, plastik, dan kemasan juga dinilai rentan terhadap kenaikan biaya energi dan logistik.

Lebih jauh, dia menilai intervensi pemerintah diperlukan, tetapi harus difokuskan pada efisiensi sistem logistik, bukan sekadar menahan harga energi.

“Masalah utama logistik kita justru ada pada sistem yang belum terintegrasi, konektivitas pelabuhan-hinterland yang belum optimal, serta waktu tunggu yang masih tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, langkah yang lebih efektif adalah menekan biaya pelabuhan, mempercepat integrasi sistem logistik nasional, serta memperbaiki konektivitas dan sinkronisasi distribusi.

Di tengah kondisi tersebut, target penurunan biaya logistik menjadi 12,5% terhadap PDB dinilai semakin sulit dicapai dalam jangka pendek.

“Target itu masih layak sebagai sasaran jangka menengah, tetapi untuk jangka dekat menjadi jauh lebih sulit,” ujarnya.

Dia menilai target tersebut baru realistis jika reformasi pelabuhan, digitalisasi, dan integrasi rantai pasok berjalan konsisten.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wacana pengenaan PPN pada jalan tol mencuat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah belum akan menambah pajak baru dalam waktu dekat.

Purbaya mengaku belum mengetahui detail rencana tersebut. Ia menyebut belum menerima laporan resmi terkait wacana PPN tol.

Ia menegaskan, setiap kebijakan pajak harus melalui kajian mendalam sebelum diterapkan. Pemerintah tidak ingin mengambil langkah fiskal tanpa analisis yang matang.

“Saya minta nanti Badan Kebijakan Fiskal menganalisis sebelum ada pajak baru dikenakan,” kata Purbaya, Rabu (22/4/2026).

Purbaya juga menekankan, pemerintah masih berkomitmen menahan penambahan pajak baru maupun kenaikan tarif. Kebijakan tersebut bergantung pada kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada,” kata Purbaya.

Menurut dia, pemerintah akan mempertimbangkan berbagai indikator sebelum mengambil keputusan. Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga pola konsumsi masyarakat.

“Kita lihat kan macam-macam. Ada pertumbuhan ekonomi, ada survei kelayakan konsumen, ada pembelian segala macam. Tapi kita pastikan itu tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan pun,” kata Purbaya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai berisiko menekan sektor industri di Sumatra Selatan. Peningkatan biaya operasional dapat mendorong kenaikan ongkos produksi hingga berdampak pada harga barang dan jasa.

Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menyampaikan bahwa fluktuasi harga energi, khususnya BBM nonsubsidi, menjadi tantangan bagi pelaku industri yang bergantung pada distribusi dan mobilitas.

“Tentu ini akan berpotensi meningkatkan biaya operasional yang pada akhirnya bisa berdampak pada harga barang dan jasa,” kata Deru, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, kenaikan biaya energi akan dirasakan langsung oleh sektor industri, terutama pada komponen produksi dan distribusi. Kondisi ini berisiko menekan margin usaha jika tidak diimbangi dengan efisiensi.

Meski demikian, Deru menilai sektor industri di Sumsel sejauh ini masih mampu bertahan di tengah tekanan tersebut.

“Memang ada pengaruh terhadap biaya produksi, tapi kita berharap ada fluktuasi yang berpihak pada industri-industri itu,” tuturnya.

Dia menambahkan, kondisi energi saat ini tidak terlepas dari dinamika global. Pemerintah pusat, lanjutnya, telah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan energi, termasuk memastikan BBM bersubsidi tetap aman dan tidak mengalami kenaikan harga.

Untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM nonsubsidi, salah satu langkah yang dinilai efektif adalah meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penerapan sistem kerja fleksibel seperti work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA), serta mengurangi aktivitas yang kurang produktif.

“Kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Tapi kalau memang untuk aktivitas produktif bukan tidak mungkin anggarannya yang kita sesuaikan,” pungkasnya.