#30 tag 24jam
Ekonom Ungkap Sektor Manufaktur Paling Rentan Tertekan Depresiasi Rupiah
Pelemahan rupiah ke Rp17.500/USD menekan sektor manufaktur, terutama yang bergantung pada bahan baku impor, memicu kenaikan biaya produksi dan risiko perlambatan. [524] url asal
#rupiah-depresiasi #sektor-manufaktur #bahan-baku-impor #tekanan-kurs #margin-usaha #industri-nasional #daya-saing-industri #harga-produk #pasar-domestik #pasar-ekspor #imported-inflation #volatilitas
(Bisnis.Com - Ekonomi) 14/05/26 10:43
v/221032/
Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS, mulai memberi tekanan besar terhadap sejumlah sektor manufaktur nasional, terutama industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.
Kondisi tersebut dinilai dapat menekan margin usaha, menahan ekspansi, hingga meningkatkan risiko perlambatan produksi.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, sektor manufaktur dengan kandungan impor tinggi menjadi yang paling rentan terhadap gejolak kurs saat ini.
"Seperti farmasi, kimia, elektronik, otomotif, tekstil tertentu, makanan-minuman berbahan baku impor, serta industri yang memakai bahan baku energi atau komponen dolar," katanya kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).
Menurut ekonom itu, pelemahan rupiah membuat biaya impor bahan baku, mesin, komponen, hingga energi meningkat tajam sehingga menekan biaya produksi industri nasional.
Tekanan tersebut diperburuk oleh kondisi mismatch antara biaya produksi yang naik dalam denominasi dolar AS, sementara mayoritas pendapatan industri masih berbasis rupiah.
"Jika industri tidak mampu menaikkan harga jual, margin akan turun. Jika harga dinaikkan, permintaan domestik bisa melemah," kata Rizal.
Menurutnya, pelemahan rupiah saat ini tidak hanya memengaruhi biaya produksi, tetapi juga daya saing industri nasional. Di pasar domestik, harga produk manufaktur berpotensi meningkat sehingga membebani konsumen.
Sementara itu, di pasar ekspor, depresiasi rupiah memang dapat membuat harga produk Indonesia lebih kompetitif. Namun, keuntungan tersebut dinilai terbatas bagi industri yang masih memiliki kandungan impor tinggi.
Dia menambahkan, tekanan terhadap manufaktur terjadi di tengah perlambatan aktivitas industri nasional. Hal itu tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke level 49,1 pada April 2026 atau masuk zona kontraksi.
"Pelemahan rupiah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS jelas menekan industri manufaktur, terutama yang masih bergantung pada bahan baku impor," imbuhnya.
Selain menekan margin usaha, volatilitas kurs juga dinilai berpotensi membuat pelaku industri menahan ekspansi dan investasi baru.
Investor disebut akan menghitung ulang biaya impor mesin, bahan baku, cicilan utang valuta asing, hingga risiko pasar domestik.
Padahal, ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 masih tumbuh 5,61%, sedangkan sektor manufaktur tumbuh 5,04%. Namun, tekanan kurs dinilai dapat membuat dunia usaha lebih berhati-hati dalam memperluas usaha.
Rizal juga mengingatkan risiko imported inflation akibat depresiasi rupiah perlu diwaspadai, terutama pada bahan baku industri, energi, pangan impor, obat-obatan, elektronik, hingga barang konsumsi tahan lama.
Jika tekanan rupiah berlangsung lebih lama, kenaikan harga barang industri diperkirakan akan semakin terasa pada semester II/2026.
Selain itu, industri dengan margin tipis disebut berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja apabila tekanan biaya tidak diimbangi peningkatan penjualan.
"Industri yang margin usahanya tipis berpotensi mengurangi shift kerja, menahan rekrutmen, menurunkan kapasitas produksi, atau merumahkan sebagian pekerja," sebutnya.
Menurut Rizal, risiko terbesar berada pada industri padat karya karena bergantung pada bahan baku impor, menghadapi pelemahan permintaan domestik, serta tidak memiliki ruang untuk menaikkan harga jual.
Dalam situasi ini, Rizal mendorong pemerintah dan Bank Indonesia memperkuat stabilitas rupiah sekaligus mempercepat penguatan struktur industri nasional melalui substitusi impor bahan baku, perbaikan logistik, penguatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), hingga pemberian insentif fiskal bagi industri berorientasi ekspor.
"BI tetap menjaga volatilitas melalui intervensi pasar valas, tetapi pemerintah harus memperkuat sisi struktural agar industri tidak terus rentan setiap kali rupiah melemah," tuturnya.
BBM Nonsubsidi Naik, Harga Barang dan Jasa di Sumsel Berisiko Terkerek
Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan kenaikan BBM nonsubsidi berisiko menaikkan biaya produksi dan harga barang di sektor industri. Efisiensi energi diperlukan. [241] url asal
#bbm-nonsubsidi #harga-barang #harga-jasa #kenaikan-bbm #sektor-industri #sumatra-selatan #biaya-operasional #ongkos-produksi #fluktuasi-harga-energi #distribusi-mobilitas #margin-usaha #efisiensi-ener
(Bisnis.Com - Terbaru) 21/04/26 19:23
v/198288/
Bisnis.com, PALEMBANG— Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai berisiko menekan sektor industri di Sumatra Selatan. Peningkatan biaya operasional dapat mendorong kenaikan ongkos produksi hingga berdampak pada harga barang dan jasa.
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menyampaikan bahwa fluktuasi harga energi, khususnya BBM nonsubsidi, menjadi tantangan bagi pelaku industri yang bergantung pada distribusi dan mobilitas.
“Tentu ini akan berpotensi meningkatkan biaya operasional yang pada akhirnya bisa berdampak pada harga barang dan jasa,” kata Deru, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, kenaikan biaya energi akan dirasakan langsung oleh sektor industri, terutama pada komponen produksi dan distribusi. Kondisi ini berisiko menekan margin usaha jika tidak diimbangi dengan efisiensi.
Meski demikian, Deru menilai sektor industri di Sumsel sejauh ini masih mampu bertahan di tengah tekanan tersebut.
“Memang ada pengaruh terhadap biaya produksi, tapi kita berharap ada fluktuasi yang berpihak pada industri-industri itu,” tuturnya.
Dia menambahkan, kondisi energi saat ini tidak terlepas dari dinamika global. Pemerintah pusat, lanjutnya, telah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan energi, termasuk memastikan BBM bersubsidi tetap aman dan tidak mengalami kenaikan harga.
Untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM nonsubsidi, salah satu langkah yang dinilai efektif adalah meningkatkan efisiensi penggunaan energi.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penerapan sistem kerja fleksibel seperti work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA), serta mengurangi aktivitas yang kurang produktif.
“Kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Tapi kalau memang untuk aktivitas produktif bukan tidak mungkin anggarannya yang kita sesuaikan,” pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)