Presiden Prabowo Subianto menargetkan peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) hingga 30 unit pada Agustus 2026.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.061 Kopdes Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Prabowo mengatakan target tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang terintegrasi dengan distribusi pangan, logistik, hingga layanan pembiayaan rakyat.

"Dari 1.000 ini dilaporkan kepada saya bahwa pada Agustus kita akan lompat meresmikan 30 ribu koperasi," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Meski demikian, ia menilai capaian 20 ribu koperasi pun sudah menjadi prestasi besar yang jarang ditemukan di negara lain.

"Kalau umpamanya tidak sampai 30 ribu, kalau hanya sampai 20 ribu, saya katakan 20 ribu ini adalah prestasi yang saya kira jarang bisa diketemukan di negara lain," katanya.

[Gambas:Youtube]

Prabowo bahkan menantang adanya riset terkait negara lain yang mampu membangun dan meresmikan puluhan ribu koperasi dalam waktu singkat.

"Silakan diadakan suatu research, negara mana yang membangun dan meresmikan 20 ribu koperasi dalam waktu satu tahun. Saya kira jarang," ujarnya.

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan koperasi akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi desa sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada pihak luar.

Ia menyinggung persoalan petani yang selama ini kesulitan modal, pupuk, hingga akses pasar usai panen.

"Masalah petani dari dulu masalahnya sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar," katanya.

Menurutnya, melalui koperasi desa, petani nantinya memiliki fasilitas transportasi sendiri seperti truk dan pikap untuk mendistribusikan hasil panen langsung ke pasar.

Prabowo menjelaskan KDMP juga akan menyediakan berbagai layanan bagi masyarakat, mulai dari sembako subsidi, distribusi LPG dan pupuk subsidi, kredit murah, layanan logistik bekerja sama dengan Pos Indonesia, hingga apotek obat murah.

Ia menilai percepatan pembangunan koperasi menjadi bukti pemerintah mampu menjalankan program besar jika didukung strategi dan kerja sama antarlembaga.

"Pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaganya, dengan institusi-institusinya, kalau punya kehendak, kalau punya strategi, kalau punya tekad, kalau punya kerja sama, kita mampu berbuat yang luar biasa," ujar Prabowo.

"Kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah. Kita harus jadi bangsa yang menang dan kita akan menang, kita akan kuat, kita akan bangkit," pungkasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan jumlah 1.061 operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).

Prabowo kemudian mengungkapkan sedianya direncanakan 1.300 operasional Koperasi Merah Putih yang kemudian menjadi 1.061 unit.

"Saya kira hari ini cukup penting. Hari ini kita resmikan operasionalisasi 1.061 koperasi. Angka 1.061 saya akan jelaskan sedikit. Jadi tadinya mau diresmikan jadi 1.300 sekian. Tetapi sepertinya ada yang buru-buru, ada yang cari... Akhirnya saya bilang, cukup 1.000 saja," tutur Prabowo dalam pidato peresmian Koperasi Merah Putih yang disiarkan di akun Youtube resmi Setpres RI, Sabtu.

"Kemudian Ketua, Dirut Agrinas Pangan Nusantara (Joao Angelo De Sousa Mota) ingat bahwa saya suka angka 8. 'Jadi kalau begitu pak, enggak usah 1.300... 1.061 aja pak.' Jadi satu sama (tambah) enam, tujuh. Tujuh sama satu, delapan. Jadi ini, orang Indonesia suka gathuk-gathuk (mencocok-cocokkan) ya. Cari-cari. Jadi itu hanya semacam... untuk kita semangat saja," kata Prabowo seraya berseloroh.

Prabowo kemudian memamerkan Koperasi Merah Putih bisa beroperasi kurang dari satu tahun dengan 1.061 operasional yang diresmikan saat ini.

"Intinya adalah bahwa kita mendirikan dari konsep sampai terwujud, kurang dari satu tahun. Pembangunan fisik saja dimulainya kurang lebih pada November 2025," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para menterinya dan pejabat yang turut berperan. Menurutnya, tanpa kerja sama tim, program Koperasi Merah Putih tidak akan tercapai.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menilai peluncuran operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pencapaian besar yang belum tentu pernah terjadi di banyak negara lain. Adapun secara total ada 9.000 Kopdes Merah Putih yang siap beroperasi.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam agenda peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

“Kita hadir untuk peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Saudara-saudara sekalian, memang saya memandang persoalan ini, peristiwa ini, hari ini, adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, program tersebut bukan sekadar seremoni karena koperasi yang diresmikan telah memiliki infrastruktur dan sistem operasional yang lengkap.

Dia menyebut fasilitas yang telah tersedia mencakup bangunan fisik, gudang, sistem logistik, kendaraan operasional, hingga petugas pelaksana di lapangan.

“Kalau kita cari ada suatu negara, suatu pemerintahan yang meresmikan operasionalisasi 1.000 lebih koperasi, ya, secara fisik gedungnya ada, ya, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada,” ujar Prabowo.

Presiden juga sempat menjelaskan alasan jumlah koperasi yang diresmikan diputuskan menjadi 1.061 unit. Awalnya, pemerintah berencana meresmikan lebih dari 1.300 koperasi, namun angka tersebut kemudian diubah.

“Ketua Dirut Agnas Balma ingat bahwa saya ini suka angka delapan. Jadi kalau begitu Pak, nggak usah 1.300, 1.061 saja Pak. Jadi kalau satu sama enam tujuh, tujuh sama satu delapan,” tuturnya sambil berkelakar.

Meski demikian, Prabowo menegaskan substansi utama program tersebut adalah kecepatan pemerintah dalam merealisasikan pembangunan koperasi dalam waktu singkat.

“Intinya adalah bahwa kita mendirikan mulai dari konsep sampai terwujud kurang dari satu tahun,” katanya.

Dia mengungkapkan pembangunan fisik koperasi dimulai sekitar November 2025 dan dalam waktu sekitar tujuh bulan telah berhasil dioperasikan lebih dari seribu unit koperasi.

“Dalam tujuh bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi,” ujar Presiden.

Selain itu, Prabowo menyebut pemerintah telah menerima laporan bahwa jumlah koperasi yang secara fisik siap beroperasi sebenarnya telah mencapai lebih dari 9.000 unit di berbagai daerah.

“Tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem,” kata Prabowo.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi salah satu prestasi besar dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

“Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia,” tandas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sebelum meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sabtu (16/5).

Prabowo tiba di lokasi dan memasuki gedung koperasi bersama Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Saat meninjau area koperasi, Prabowo terlihat mengecek sejumlah fasilitas dan stok kebutuhan pokok yang tersedia di dalam gedung koperasi.

Ruang koperasi tampak dipenuhi berbagai komoditas sembako, mulai dari beras, minyak goreng, mie instan, hingga tabung gas LPG 3 kilogram.

Prabowo juga sempat memperhatikan harga LPG 3 kilogram yang dijual di outlet koperasi tersebut sebesar Rp16 ribu per tabung.

Selain area sembako, Prabowo turut meninjau unit simpan pinjam yang disiapkan untuk mendukung layanan keuangan masyarakat desa.

Ia kemudian mengecek langsung harga sejumlah kebutuhan pokok seperti minyak goreng, mie instan, dan beras yang dijual di koperasi tersebut.

Tak hanya itu, Prabowo juga melihat kesiapan fasilitas penunjang operasional koperasi, termasuk kendaraan transportasi berupa pikap dan truk yang akan digunakan untuk mendukung distribusi barang dan jalannya program Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam prosesi seremonial, Prabowo dijadwalkan melakukan penekanan tombol sirine sebagai simbol resmi pembukaan seluruh Kopdes Merah Putih bersama sejumlah pejabat tinggi negara.

Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan berdialog dengan perwakilan pengurus koperasi dari sejumlah daerah seperti Banyumas, Magelang, hingga Blitar.

Program Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat swasembada pangan sekaligus merevitalisasi ekonomi pedesaan.

Pelaksanaan pembangunan Kopdes Merah Putih tahap pertama melibatkan kerja sama lintas kementerian bersama BUMN dan pihak swasta, termasuk PT Agrinas Pangan Nusantara, guna memperkuat akses modal, teknologi, hingga pasar bagi petani.

Pemilihan Kabupaten Nganjuk sebagai lokasi peresmian dinilai strategis karena Jawa Timur menjadi salah satu lumbung pangan nasional terbesar di Indonesia.

NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk , Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Prabowo takjub lantaran musuem itu disebut menjadi satu-satunya museum buruh di dunia.

"Kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di Kabupaten Nganjuk, untuk melaksanakan peresmian sebuah museum yang didedikasikan untuk mengingat perjuangan buruh," kata Prabowo dalam sambutannya.

Menurut Prabowo, peresmian ini menjadi peristiwa langka. Apalagi, kata dia, Museum Ibu Marsinah menjadi satu-satunya museum buruh di dunia.

"Ini saya kira mungkin peristiwa yang langka. Luar biasa. Mungkin di seluruh dunia baru sekarang ada museum buruh. Tetapi tolong dicek, mungkin pasti ada. Tetapi ini peristiwa langka," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan, museum ini didirikan sebagai lambang, simbol, dan tonggak peringatan untuk memperingati keberanian Marsinah yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh.



"Perjuangan tersebut adalah lambang perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tak punya kekuasaan, orang-orang yang tak punya kekuatan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur untuk diresmikan pada Sabtu (16/5/2026) ini. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo turut melihat isi dari museum dan rumah singgah tersebut.

Dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo terlihat mengunjungi sejumlah sisi yang ada di Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah. Terlihat Prabowo didampingi Marsini, kakak kandung Marsinah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Prabowo mulanya mengunjungi setiap sisi yang ada di museum tersebut. Prabowo juga melihat kamar dan sepeda tua yang digunakan oleh Marsinah. Presiden juga sempat melihat perjalanan hidup Marsinah.

Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebagai informasi, Marsinah dianugerahi gelar pahlawan nasional pada Senin (10/11/2025). Penganugerahan gelar tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK Tahun 2025.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk , Jawa Timur untuk diresmikan pada Sabtu (16/5/2026) ini. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo turut melihat isi dari museum dan rumah singgah tersebut.

Dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo terlihat mengunjungi sejumlah sisi yang ada di Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah. Terlihat Prabowo didampingi Marsini, kakak kandung Marsinah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Prabowo mulanya mengunjungi setiap sisi yang ada di museum tersebut. Prabowo juga melihat kamar dan sepeda tua yang digunakan oleh Marsinah. Presiden juga sempat melihat perjalanan hidup Marsinah.

Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebagai informasi, Marsinah dianugerahi gelar pahlawan nasional pada Senin (10/11/2025). Penganugerahan gelar tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK Tahun 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan 1.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Ferry menyampaikan dirinya sudah melaksanakan rapat bersama Kementerian Desa, Kementerian Koordinator bidang Pangan, TNI, dan Agrinas, terkait peresmian tersebut, yang rencananya akan dilaksanakan di Jawa Timur.

“Rencana [peluncuran] tanggal 16 Mei, ini masih tentatif di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tetapi ini tentatif, jadi masih baru rencana,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenkop, Senin (11/5/2026).

Saat ini sekitar 7.200 koperasi telah selesai 100%, baik fisik, gudang, dan perlengkapannya. Ferry menjelaskan peresmian tersebut merupakan bagian dari Kopdes yang telah selesai dan siap beroperasi.

Sejalan dengan rencana peresmian, pembangunan KopDes/Kel Merah Putih terus berlanjut dan akan bertambah lagi sebanyak 25.000 koperasi.

“Ada 25.000-an koperasi yang sedang dibangun, jadi insyaallah itu bisa selesai. Tetapi sekarang kami konsentrasi ke operasionalnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa KopDes/Kel Merah Putih bukan sekadar entitas administratif, melainkan unit usaha nyata yang dilengkapi fasilitas seperti gudang, cold storage, gerai, hingga sarana transportasi dan pengering hasil produksi.

“Sebentar lagi kami akan resmikan 1.000 Koperasi Merah Putih, kemungkinan 2–3 minggu lagi. Sesudah itu, 2–3 bulan lagi kami akan meresmikan lebih dari 25.000 koperasi,” katanya saat memberikan sambutan dalam agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Pengembangan KopDes/Kel Merah Putih nantinya juga disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing desa dan tidak dilakukan dengan pendekatan seragam.

Sebagai contoh, lanjut dia, desa sentra padi akan difokuskan pada pengembangan beras, wilayah pesisir diarahkan pada sektor perikanan, sedangkan daerah hortikultura didorong mengembangkan komoditas cabai maupun bawang.

Koperasi ini nantinya difungsikan sebagai penyalur kebutuhan pokok masyarakat dengan harga lebih terjangkau karena rantai pasok yang lebih pendek, terutama untuk barang-barang bersubsidi.

Selain itu, koperasi juga akan berperan sebagai offtaker, agregator, sekaligus konsolidator dalam menghimpun dan menyalurkan hasil produksi masyarakat desa. Mekanisme ini diharapkan memperkuat kedaulatan pangan dari desa sekaligus memperpendek rantai distribusi pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana peresmian Museum Marsinah yang berlokasi di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Dia menyebut bahwa agenda tersebut dijadwalkan berlangsung dalam bulan Mei 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan kaum buruh di Indonesia.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026).

"Bulan ini juga saya akan berangkat ke Desa Nglundo, Nganjuk Jawa Timur untuk meresmikan museum perjuangan buruh yang diberi nama Museum Marsinah," kata Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun kembali mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan aktivis buruh Marsinah tersebut sebagai Pahlawan Nasional beberapa waktu lalu.

"Kita telah mengangkat ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional," tandas Prabowo.

Sekadar informasi, Marsinah resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK Tahun 2025 bersama sembilan tokoh bangsa lainnya turut menerima gelar serupa, termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto di Istana Negara, Jakarta.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo telah meninjau proses pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Jawa Timur. Hasilnya, progres pembangunan proyek prioritas di sejumlah kabupaten/kota dinilai sudah baik, meski terdapat juga yang disebutnya buruk.

Salah satu yang dinilai baik adalah pembangunan gedung SR di kawasan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Dody mengungkapkan progres pembangunan telah mencapai 45%.

"Bagus ini progresnya. Kan saya minggu lalu sama minggu ini ya mengurus sekolah rakyat ya. Yang saya lihat, Waskita top. Jadi sekolah rakyat dikerjakan Waskita dan CAG, bagus. Progresnya 45% ya," beber Dody, Minggu (12/4/2026).

Sekolah Rakyat di Surabaya tersebut nantinya diproyeksikan akan menampung sebanyak 1.000 siswa-siswi. Dody mengungkapkan bangunan tersebut didirikan pihaknya di lahan aset yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan luas sebesar 6,2 hektare.

Dirinya memberikan pujian mengenai tahapan rangkaian pembangunan yang berjalan baik dan sesuai dengan target dalam kontrak kerja. Dody juga optimistis proyek tersebut akan rampung tepat pada waktunya, yakni pada Juni mendatang.

"InsyaAllah selesai sesuai target. Mudah-mudahan sebelum 20 Juni. Bagus, ini bagus. Waskita ini bagus. Hampir di semua tempat yang saya tunjukin yang Waskita top. Perfect sekali," tegasnya.

Selain di Kota Pahlawan, Dody juga menjelaskan bahwa pembangunan gedung Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah di Jawa Timur masih berjalan sesuai rencana dan juga ditarget rampung sepenuhnya pada Juni nanti. Seperti di Kabupaten Sampang dan Jombang.

"Kan di Sampang kemarin juga sudah 30%, hampir 40% juga modelnya sama lah. Sampang itu memang luasnya lebih besar, 8 hektare. Lebih besar lah, tapi secara overall bagus, yang agak tertinggal sedikit itu di Jombang, tapi masih oke lah," paparnya.

Meski begitu, Dody mengungkapkan bahwa pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Nganjuk malahan tertinggal dari daerah lainnya yang telah ditinjaunya beberapa hari terakhir.

Dengan realisasi pembangunan yang baru mencapai 15%, Dody menegaskan hal tersebut pun membuat dirinya kecewa dengan jajarannya karena dianggap bermain-main dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Nganjuk kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Masih berapa sih ini, 15 persenan lah," tutup Dody.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan latar belakang dirinya yang meluapkan kemarahan saat meninjau proses pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (11/4/2026) lalu.

Dody membeberkan alasannya 'naik pitam' saat itu karena pembangunan gedung SR di Nganjuk hanya berkisar 15%, di mana angka itu jauh tertinggal dengan daerah lainnya, seperti di Surabaya dan Sampang. Ia mengaku hanya menerima alasan-alasan berbau teknis yang dilontarkan oleh jajarannya di lapangan.

"Nganjuk 'kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Mungkin 15 persenan lah. Yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang, ngasih excuse kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya keteringgalan itu bisa dikejar. Enggak. Excuse," ungkap Dody saat meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di kawasan Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (12/4/2026).

Ia juga mencurigai terdapat sejumlah aktivitas tidak sehat yang menghambat proses hingga pengawasan proyek pembangunan gedung SR itu. Dody mengatakan jajarannya di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS), yang bertanggung jawab atas proyek tersebut, seolah-olah tidak ingin bertindak tegas terhadap penyedia jasa, di mana terdapat kabar pemberian 'setoran' kepada pihak-pihak tertentu.

"Saya ini agak bingung juga nih. Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut dengan penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada tim saya, tapi 'kan rumor. Saya enggak bisa buktikan. Namun, fakta yang saya dapatkan seperti kemarin terjadi dengan Nganjuk. Jadi, saya juga terlalu emosi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa kekesalannya muncul karena menilai sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung Sekolah Rakyat belum menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program tersebut, yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia mengakui sempat sangat emosional ketika melihat lambatnya progres pembangunan di lapangan.

Menurutnya, jika situasi tersebut terjadi ketika dirinya masih jauh lebih muda, ia mungkin akan bereaksi lebih keras. Namun, ia menegaskan bahwa program prioritas presiden, terlebih yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem, tidak seharusnya diperlakukan secara sembarangan.

Ia juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas menjalankan program pemerintah semestinya bekerja profesional dalam mendukung kebijakan presiden.

Dody menambahkan bahwa kekesalannya terhadap lambatnya progres pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah sebenarnya telah muncul sejak sekitar dua bulan terakhir.

Saat itu, ia menemukan adanya ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diharapkan Presiden Prabowo—yakni agar bangunan Sekolah Rakyat dapat digunakan pada awal Juli 2026—dengan jadwal kontrak proyek yang tercantum sebelumnya.

"Dua bulan lalu saya baru ketemu fakta. Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Ini jadi seolah-olah melawan perintah presiden. Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Saya juga bingung kok bisa begitu," ujarnya.

Oleh sebab itu, Dody menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah satu dari sekian program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta membangun masa depan bangsa lewat jalur pendidikan bagi anak-anak yang tumbuh besar di keluarga prasejahtera.

Dody menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Ia menilai program tersebut sebagai langkah besar yang perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak seharusnya disalahgunakan atau dijalankan secara tidak serius.

Atas temuan di Nganjuk tersebut, Dody menekankan kepada seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar bekerja lebih serius dalam menjalankan program-program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat.

Ia juga mengingatkan bahwa para menteri maupun ASN pada dasarnya merupakan pembantu presiden yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, Dody menegaskan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi menyeluruh serta menyiapkan langkah-langkah tegas dan terukur terhadap jajaran DJPS Kementerian PU. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengawasan dan pelaksanaan proyek di lapangan.

Dody menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS Kementerian PU dalam waktu dekat. Ia menilai pengawasan, arahan, dan pembinaan kepada penyedia jasa di lapangan masih sangat minim meski peringatan telah diberikan sejak sekitar dua bulan lalu.

Menurutnya, langkah evaluasi tersebut penting untuk memastikan program prioritas presiden berjalan sesuai target. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas emosinya saat peninjauan di Nganjuk, seraya menegaskan bahwa sebagai menteri dirinya bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program tersebut.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita total 51,3 kilogram emas batangan serta uang tunai senilai miliaran rupiah usai melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Surabaya dan Kabupaten Nganjuk pada 19-20 Februari 2026.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan penggeledahan terhadap sejumlah titik di Surabaya dan Nganjuk beberapa waktu silam adalah upaya lanjutan kepolisian dalam mengusut tuntas dugaan kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batubara (minerba) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ade menerangkan upaya pengusutan kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara pertambangan emas tanpa izin (PETl), yang didasarkan oleh Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK terkait tata niaga emas di dalam negeri yang dilakukan oleh toko emas dan kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri dengan menggunakan emas yang diduga berasal dari pertambangan tanpa izin (PETI).

Berdasar pada fakta penyidikan sementara, dia membeberkan bahwa nilai akumulasi transaksi jual-beli emas yang diduga berasal dari PETI yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Papua Barat, dan lokasi lainnya selama kurun waktu 2019-2025 mencapai nominal fantastis, sebesar Rp25,9 triliun.

"Untuk membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya, penyidik telah melakukan penggeledahan awal di lima lokasi, terdiri dari dua lokasi di Kabupaten Nganjuk, salah satunya adalah toko emas Semar, dan tiga lokasi lainnya di Surabaya, di mana salah satu penggeladahannya adalah di satu rumah kediaman, dan dua lokasi lainnya adalah kantor dari perusahaan pemurnian emas di Surabaya, yaitu PT. IGS dan SJL," beber Ade di kawasan Berbek Industri Sidoarjo, Kamis (12/3/2026).

Usai melakukan penggeledahan tahap pertama di sejumlah lokasi di atas, Ade menerangkan jajaran penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Di antaranya sejumlah dokumen ataupun surat-surat serta emas yang diolah dalam berbagai jenis perhiasan.

"Di antaranya dokumen, invoice surat pemesanan, surat jalan, transaksi jual-beli, dan bukti elektronik. Kemudian, yang kedua adalah turut disita juga emas dalam berbagai bentuk perhiasan, dengan berat total 8,16 kilogram," paparnya.

Tak hanya itu, Ade menerangkan bahwa pihaknya juga berhasil mengamankan emas batangan dengan total bobot sekitar 51,3 kilogram dari berbagai lokasi penggeledahan serta uang tunai dalam pecahan Rupiah serta valas asing Dolar Amerika Serikat (US$) dari sebuah rumah yang diperiksa di Jalan Tampomas, Surabaya.

"Juga dilakukan penyitaan terhadap emas dalam bentuk batangan dengan berat total sekitar 51,3 kilogram, yang diperkirakan bernilai kurang lebih Rp150 miliar dengan fluktuasi harga emas saat ini. Kemudian juga dilakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp7,13 miliar dari hasil penggeledahan di rumah Jalan Tampomas Surabaya, yang terdiri dari mata uang Rp6.177.000.000 dan mata uang asing US$60 ribu dengan nilai tukar sekitar Rp960 juta," bebernya lagi.

Tak hanya itu, Ade menjelaskan tim penyidik juga telah memperoleh keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, maupun petunjuk lainnya. Selain itu, kepolisian juga telah melakukan gelar perkara atas perkara yang telah berstatus a quo itu guna mengungkap tersangka dari kasus tersebut.

Berdasarkan sejumlah fakta penyidikan yang didasarkan pada minimal lima alat bukti yang sah, Ade menyatakan bahwa penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan sebanyak tiga orang tersangka dalam perkara tersebut, yang di antaranya berinisial TW, DW, dan BSW.

"Penyidik juga menggunakan pendekatan pengungkapan tindak pidana pencucian uang dengan konsep semi stand alone money laundry yaitu konsep pendekatan penegakan hukum terhadap TPPU yang memungkinkan seseorang diproses pidana karena pencucian uang meskipun tindak pidana asal atau dalam hal ini adalah predikat premnya belum atau tidak dibuktikan terlebih dahulu di di pengadilan," bebernya.

Selain itu, Ade menegaskan bahwa pihaknya masih akan secara terus-menerus melakukan penyidikan untuk membongkar sosok-sosok di balik dugaan tindak pidana minerba dan TPPU tersebut. Dirinya juga menegaskan tidak menutup kemungkinan terhadap munculnya tersangka lainnya atas perkara tersebut.

"Guna menguatkan pembuktian serta dalam rangka pengembangan perkara yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri, dan tidak menutup kemungkinan terkait dengan keterlibatan pihak-pihak lainnya yang sedang kita dalami," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA —Direktorat Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri turut Selain melakukan penggeledahan di dua titik lainnya di Kabupaten Nganjuk selain kegiatan yang digelar di sebuah rumah di Jalan Tampomas, Surabaya.

Sebagai informasi, berdasar pada fakta penyidikan sementara oleh kepolisian, diketahui nilai akumulasi transaksi jual-beli emas yang diduga berasal dari pertambangan emas tanpa izin atau ilegal (PETI) selama kurun waktu 2019 hingga 2025 mencapai nominal yang fantastis, yakni sebesar Rp25,8 triliun.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas tindak pidana asal yang secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, dan penjualan emas yang berasal dari PETI.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan selain melakukan penggeledahan terhadap satu rumah di Surabaya, jajarannya juga tengah menggeledah dua lokasi lainnya di Kabupaten Nganjuk, yang terdiri atas satu toko emas dan satu rumah tinggal.

“Namun, yang jelas pada hari ini, mulai pagi tadi hingga siang hari ini masih berlangsung bahwa penggeledahan masih dilakukan terhadap tiga tempat. Satu merupakan toko emas, yang dua adalah kediaman atau tempat tinggal. Satu lokasi di Surabaya dan dua lokasi ada berada di Kabupaten Nganjuk,” beber Ade Safri kepada awak media di lokasi, Kamis (19/2/2026).

Dirinya menyebut kediaman di Surabaya disinyalir kuat oleh tim penyidik difungsikan sebagai tempat penyimpanan hingga pengolahan hasil tambang emas ilegal.

“Sementara ini penggeledahan yang saat ini dilakukan di rumah Surabaya ini diduga yang menampung kemudian menjual dan juga mungkin mengolah emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin atau ilegal,” bebernya.

Hingga saat ini, tim penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara itu, seperti dokumen, surat-surat, hingga alat elektronik. Selain itu, sebanyak 37 orang juga telah diperiksa polisi sebagai saksi, sebelum nantinya penyidik menetapkan tersangka.

“Tersangka dalam perkara ini nanti akan ditentukan dari hasil mencari dan mengumpulkan alat bukti yang saat ini sedang dilakukan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ade Safri menegaskan pihaknya tidak segan untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang secara sah dan meyakinkan terlibat dalam praktik TPPU dan aktivitas PETI yang merugikan lingkungan dan negara.

“Dalam hal ini Bareskrim Polri dalam melindungi kelestarian lingkungan, mencegah kebocoran keuangan negara, dan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Caption Foto