Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kian merosot hingga hampir menyentuh level Rp18 ribu. Mata uang Garuda melemah 9 poin atau 0,05 persen ke Rp17.943 per dolar AS pada perdagangan Kamis (25/6) sore.

Pelemahan rupiah ini menjadi alarm bagi dompet masyarakat karena diprediksi dapat memicu efek domino dari lonjakan harga, termasuk barang pokok seiring meroketnya biaya impor bahan baku.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai dampak pelemahan rupiah terasa langsung pada kehidupan sehari-hari karena Indonesia masih bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bahan baku industri, komponen elektronik, gandum, kedelai, hingga bahan baku obat-obatan.

Yusuf menjelaskan ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, biaya impor naik dalam rupiah dan pada akhirnya diteruskan ke harga jual sehingga disebut terjadinya inflasi barang impor (imported inflation).

"Inilah yang dikenal sebagai imported inflation. Kenaikan harga kemudian tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota yang mengonsumsi barang impor, tetapi juga oleh petani dan pelaku usaha yang bergantung pada pupuk, pakan ternak, bahan bakar, atau input produksi lain yang memiliki komponen impor," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/6).

Ia menegaskan dengan inflasi yang terjadi akibatnya daya beli masyarakat tergerus secara perlahan, tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan.

"Akibatnya, daya beli masyarakat tergerus secara perlahan karena harga berbagai kebutuhan naik, sementara pendapatan tidak selalu meningkat dengan kecepatan yang sama," pungkasnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menerangkan pelemahan rupiah yang terjadi dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik.

Dari sisi global, menurutnya, penguatan dolar AS biasanya dipicu oleh kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan kondisi ketidakpastian global yang membuat investor cenderung mencari aset yang lebih aman (flight to safety). Hal ini menyebabkan arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sementara dari sisi domestik, faktor seperti defisit transaksi berjalan, kebutuhan impor yang tinggi, serta persepsi pasar terhadap prospek ekonomi dan fiskal juga turut memengaruhi.

"Jadi meskipun sebelumnya rupiah sempat menguat, perubahan sentimen global yang cepat dapat dengan mudah membalikkan arah tersebut," ungkap Ronny.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah (pemda) yang selama ini maksimal 30 persen dari APBD.

Relaksasi itu disiapkan menyusul banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, termasuk untuk membiayai kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah telah menyepakati usulan relaksasi aturan tersebut dan akan memasukkannya dalam pembahasan Undang-Undang APBN 2027.

"Pak Menkeu, Mendagri, Bu Menpan sudah sepakat mencari solusi untuk menjawabnya bahwa dalam UU APBN 2027 mengusulkan untuk 30 persen itu kita relaksasi," ujar Askolani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (24/6).

Ia mengatakan relaksasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai. Apalagi, saat ini banyak daerah yang sudah memiliki porsi belanja pegawai jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Selain ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen, UU HKPD juga mengamanatkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40 persen APBD untuk belanja infrastruktur. Namun, Askolani mengakui banyak daerah juga menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban tersebut secara bersamaan.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah berencana merelaksasi kedua ketentuan tersebut agar pelaksanaan APBN dan APBD pada 2027 dapat berjalan lebih stabil.

"Selain 30 persen belanja pegawai, UU HKPD juga mengamanatkan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Itu tampaknya di banyak daerah agak sulit dilakukan sehingga dua kebijakan itu kami akan usulkan di UU APBN 2027 untuk direlaksasi," terangnya.

Lantas, apakah pelonggaran batas belanja pegawai pemda merupakan solusi untuk APBN yang tekor?

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pelonggaran ini kurang tepat dibaca sebagai upaya menutup masalah APBN pusat. Ia menyebut justru yang sedang dihadapi pemerintah adalah tekanan fiskal di daerah.

Yusuf menyampaikan akar persoalannya terdapat pada UU HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Masa transisinya akan berakhir pada Januari 2027, sementara masih banyak daerah yang rasio belanja pegawainya jauh di atas angka tersebut.

"Ketika tenggat itu semakin dekat, muncul kekhawatiran karena daerah seolah dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara mengurangi PPPK atau tidak memenuhi ketentuan undang-undang," ujar Yusuf saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (24/6).

Karena itu, pemerintah memilih memperpanjang masa transisi melalui UU APBN. Yusuf menuturkan rencana tersebut merupakan langkah untuk meredakan tekanan fiskal daerah dan menjaga agar pembayaran gaji PPPK tetap berjalan, bukan karena pemerintah pusat sedang mencari cara menutup defisit anggaran.

Yusuf menegaskan batas belanja pegawai 30 persen itu tidak dihapus, tetapi hanya berubah jadwal penerapannya. Ia mengatakan secara hukum pemerintah memanfaatkan UU APBN sebagai dasar untuk memperpanjang masa transisi tanpa harus merevisi UU HKPD.

"Tetapi tentu ada konsekuensinya. Filosofi awal batas 30 persen adalah mendorong daerah agar tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran untuk belanja aparatur dan memiliki ruang yang lebih besar untuk pembangunan serta layanan publik," terangnya.

Ia menuturkan ketika masa transisi diperpanjang, ruang untuk mencapai tujuan itu ikut tertunda. Akibatnya, belanja pegawai tetap mendominasi APBD dan belanja yang sifatnya produktif, seperti infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik, berpotensi semakin tertekan.

Yusuf mengungkapkan permasalahan ini muncul akibat dari beberapa faktor. Di satu sisi, transfer ke daerah (TKD) mengalami penyesuaian sehingga kapasitas APBD ikut tertekan. Di sisi lain, pengangkatan PPPK dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir memang menambah beban belanja pegawai yang harus ditanggung daerah.

Namun, menurutnya, persoalan yang lebih mendasar sebenarnya adalah kapasitas fiskal daerah yang memang lemah. Banyak kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada transfer dari pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka relatif kecil sehingga tambahan beban pegawai sekecil apa pun akan langsung terasa.

"Jadi saya tidak melihat masalah ini semata-mata akibat rekrutmen yang berlebihan atau kesalahan pemerintah daerah. Lebih tepatnya ada ketidaksinkronan antara kebijakan pengangkatan pegawai dengan kemampuan fiskal daerah untuk membiayainya," ungkap Yusuf.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai batas belanja pegawai maksimal 30 persen dibuat untuk mencegah APBD berubah menjadi mesin pembayaran birokrasi. Hal tersebut karena daerah tetap membutuhkan ruang fiskal untuk jalan, irigasi, sekolah, puskesmas, air bersih, pasar, dan layanan ekonomi lokal.

Syafruddin menjelaskan, rencana pemerintah melonggarkan aturan karena banyak daerah menghadapi kewajiban gaji PPPK, terutama guru dan tenaga kesehatan di tengah pemotongan TKD dan PAD yang lemah.

"Masalahnya, pelonggaran ini hampir pasti mengorbankan belanja modal dan belanja layanan publik. Gaji pegawai bersifat wajib dan sulit ditunda, sedangkan proyek infrastruktur, pemeliharaan fasilitas publik, pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi sekolah, dan program ekonomi lokal lebih mudah dipangkas," kata Syafruddin.

Ia mengatakan daerah mungkin berhasil membayar pegawai, tetapi masyarakat kehilangan kualitas layanan dan kesempatan ekonomi. Karena itu, relaksasi harus bersifat sementara, berbasis data, dan hanya berlaku untuk pegawai layanan dasar yang benar-benar dibutuhkan.

[Gambas:Photo CNN]

Kemudian, Syafruddin mengungkapkan solusi konkret dari permasalahan tersebut harus dimulai dari audit nasional kebutuhan aparatur daerah. Pemerintah perlu memisahkan PPPK layanan dasar, seperti guru dan tenaga kesehatan dari pegawai administratif yang tidak mendesak.

"Kebutuhan gaji PPPK layanan dasar harus masuk dalam formula DAU (Dana Alokasi Umum) secara jelas, sehingga daerah tidak menanggung kewajiban nasional tanpa dana yang cukup," tuturnya.

Setelah itu, pemda wajib menyusun peta jalan penurunan belanja pegawai menuju batas 30 persen tanpa mengganggu layanan dasar.

Ia mengusulkan pemerintah juga perlu melindungi belanja modal minimum agar APBD tidak habis untuk gaji. Daerah yang menerima dukungan tambahan harus membatasi rekrutmen baru, mengurangi belanja seremonial, memperbaiki PAD, mendigitalisasi pajak daerah, dan melaporkan struktur belanja secara terbuka.

"Dengan cara ini, pemerintah tidak perlu melanggar atau mengubah UU. Pemerintah cukup menjalankan transisi fiskal yang disiplin, pegawai layanan publik tetap dibayar, APBD disehatkan, dan belanja pembangunan daerah tetap dijaga," pungkas Syafruddin.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kompak menguat pada perdagangan Senin (15/6) setelah sempat tertekan oleh ketidakpastian global.

IHSG melonjak 180,52 poin atau 3 persen ke level 6.188 pada awal perdagangan Senin (15/6). Sebanyak 519 saham menguat, 84 saham melemah, dan 104 saham stagnan.

Sementara itu, mata uang Garuda menguat 100 poin atau 0,56 persen ke level Rp17.760 per dolar AS

Lantas, apakah penguatan ini menandai pemulihan yang lebih solid atau sekadar jeda sementara di tengah risiko yang masih membayangi pasar keuangan?

Pengamat Pasar Keuangan Ibrahim Assuaibi mengatakan rupiah dan IHSG yang menguat didorong karena sentimen kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran telah tercapai.

Adapun nota kesepahaman (memorandum of understanding/ MOU) bakal diteken Jumat (19/6) mendatang di Swiss.

Ibrahim menjelaskan salah satu isi draf perjanjian damai kedua negara tersebut adalah Selat Hormuz bakal dibuka. Dengan begitu, harga minyak dunia juga bakal turun berkat pembukaan selat tersebut.

Melansir Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent terpantau turun US$3,58 atau 4,1 persen menjadi $83,75 per barel pada perdagangan Senin (15/6). Sementara, untuk harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) berada di level US$80,87 atau turun US$4,01 setara 4,72 persen.

"Iran itu membuka pemblokiran di Selat Hormuz sehingga membuat harga minyak itu turun. Artinya apa? Bahwa pada saat dolar (AS) menguat kemudian harga minyak turun, ini berdampak positif terhadap rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)," ujar Ibrahim kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/6).

Ia mengatakan berkat kesepakatan damai tersebut, indeks saham di berbagai negara juga ikut menguat bersamaan dengan IHSG.

"Kita tahu bahwa indeks saham di Amerika itu terbang. Kemudian di Eropa juga terbang, di Asia juga terbang, sehingga berdampak terhadap Indeks Harga Saham Gabungan IHSG) di Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai pembukaan Selat Hormuz merupakan awal yang baik bagi rupiah dan IHSG untuk terus mengalami penguatan. Ibrahim mengatakan salah satu masalah Indonesia saat ini minyak bumi yang masih mengandalkan impor hingga sekitar 1,5 juta barel per hari (bph).

Pemerintah saat ini dalam APBN tahun 2026 menggunakan asumsi harga minyak dunia sekitar US$70 per barel. Apabila harga minyak dunia terus turun hingga menyentuh angka di bawah asumsi tersebut, ia mengungkap hal tersebut mengindikasikan rupiah akan terus menguat.

"Nah, rupiah dan IHSG menguat apakah ini berlanjut atau sementara? Ya, kemungkinan akan berlanjut terus. Karena apa? permasalahan utama Indonesia itu sebenarnya kan masalah impor minyak," terang Ibrahim.

Kalau seandainya nanti (harga minyak) itu di bawah US$70 (per barel), ini mengindikasikan bahwa rupiah akan kembali menguat," sambungnya.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan rupiah dan IHSG yang berhasil bangkit berkat dari kombinasi faktor global dan domestik yang membuat sentimen pasar berubah cukup cepat.

Dari dalam negeri, menurut Yusuf, kebijakan Bank Indonesia (BI) berupa kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,5 persen juga memberikan dukungan. Hal ini membantu menjaga daya tarik aset rupiah di tengah ketidakpastian global.

"Meredanya risiko geopolitik menjadi pemicu awal, sementara kebijakan moneter yang lebih ketat menjadi faktor yang memperkuat kepercayaan investor," ungkap Yusuf.

Kendati demikian, ia menilai penguatan rupiah dan IHSG sebagai fase stabilisasi dibandingkan sinyal pemulihan yang sudah terkonfirmasi. Yusuf menekankan sentimen pasar memang mulai membaik, tetapi fondasinya masih perlu diuji.

Yusuf menjelaskan jika melihat data sepanjang tahun, akumulasi dana asing yang keluar dari pasar Indonesia masih jauh lebih besar dibanding dana yang kembali masuk dalam beberapa waktu terakhir.

"Artinya, pasar masih membutuhkan inflow yang lebih konsisten untuk benar-benar mengubah arah tren," sebutnya.

Kemudian, ia pun menyinggung dalam waktu dekat juga masih ada sejumlah agenda penting yang berpotensi memengaruhi sentimen pasar, mulai dari keputusan The Fed, evaluasi MSCI, rapat dewan gubernur Bank Indonesia (BI), hingga asesmen S&P terhadap kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia.

Selain itu, perkembangan konflik di Timur Tengah tetap perlu dicermati karena stabilitas kawasan tersebut masih menjadi faktor penting bagi pasar global.

"Namun, masih diperlukan waktu untuk memastikan apakah ini hanya respons terhadap membaiknya sentimen jangka pendek atau benar-benar menjadi awal dari pemulihan yang lebih berkelanjutan. Saya kira satu hingga dua bulan ke depan akan menjadi periode yang cukup menentukan untuk menjawab hal tersebut," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Target Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk meningkatkan komposisi penjualan produk manufaktur menjadi 30% untuk pasar ekspor dan 70% untuk pasar domestik dinilai menghadapi sejumlah tantangan struktural.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan target tersebut masih dapat dicapai, tetapi membutuhkan pembenahan mendasar terhadap berbagai persoalan yang selama ini membatasi daya saing industri nasional.

"Target meningkatkan porsi ekspor manufaktur hingga 30% sebenarnya ambisius, tetapi bukan sesuatu yang mustahil dicapai. Namun, target ini bukan sekadar soal menaikkan angka ekspor, melainkan mengubah struktur industri," ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.

Menurut Yusuf, salah satu tantangan utama adalah menurunnya kontribusi industri manufaktur terhadap perekonomian nasional. Kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang sempat mendekati 32% pada 2002 kini turun menjadi sekitar 19% pada 2025.

“Gejala ini sering disebut sebagai deindustrialisasi dini,” katanya.

Kondisi tersebut membuat upaya meningkatkan manufaktur berorientasi ekspor menjadi lebih sulit karena peran sektor industri dalam perekonomian terus menyusut. Karena itu, realistis atau tidaknya target ekspor 30% sangat bergantung pada jangka waktu yang ditetapkan.

Menurut Yusuf, target tersebut masih dapat dicapai dalam horizon lima hingga sepuluh tahun apabila dibarengi reformasi biaya produksi dan peningkatan daya saing industri. Namun, jika ditetapkan sebagai target jangka pendek tanpa perbaikan fundamental, target tersebut lebih tepat dipandang sebagai aspirasi kebijakan.

Selain persoalan struktural, biaya logistik, energi, dan administrasi yang masih tinggi juga dinilai menjadi penghambat utama daya saing manufaktur Indonesia. Kondisi itu membuat investor cenderung melirik negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand yang memiliki rantai pasok lebih efisien serta proses bisnis yang lebih sederhana.

"Selama persoalan biaya ini belum diselesaikan, berbagai insentif ekspor berisiko tidak memberikan dampak optimal," tegasnya.

Yusuf juga menyoroti tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Pada sejumlah industri pengolahan berbasis sumber daya alam, berbagai input strategis masih didatangkan dari luar negeri sehingga sebagian nilai tambah dinikmati negara lain.

Di sisi lain, pengembangan industri hilir membutuhkan dukungan pasokan energi dan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kebijakan industri dinilai perlu berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan sektor energi.

Menurutnya, pemerintah perlu fokus pada tiga agenda utama, yakni menekan biaya logistik dan energi, memperkuat rantai pasok domestik, serta menciptakan kepastian regulasi yang konsisten.

Yusuf juga mengingatkan agar peningkatan ekspor manufaktur tidak hanya bergantung pada industri logam dasar. Hilirisasi nikel memang menjadi pendorong utama ekspor manufaktur dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dominasi sektor tersebut berisiko menghambat perkembangan subsektor lain jika tidak diimbangi diversifikasi.

Indonesia, kata dia, tetap perlu memperkuat industri makanan dan minuman olahan, elektronik, komponen otomotif, mesin, tekstil, hingga alas kaki agar struktur ekspor lebih beragam dan tahan terhadap gejolak harga komoditas global.

“Diversifikasi inilah yang akan mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas dan membuat ekspor lebih tahan terhadap fluktuasi harga global,” tutur Yusuf.

Lebih lanjut, dia menilai daya saing ekspor manufaktur saat ini tidak lagi ditentukan oleh murahnya upah tenaga kerja, melainkan produktivitas dibandingkan dengan keseluruhan biaya produksi.

Vietnam, lanjutnya, unggul bukan semata karena biaya produksinya lebih rendah, tetapi karena ekosistem industrinya lebih efisien dan terintegrasi.

“Indonesia harus mampu menghasilkan produk yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi sambil menekan biaya produksi," saran Yusuf.

Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, Yusuf menilai target peningkatan porsi ekspor manufaktur hingga 30% tetap layak dikejar karena berpotensi meningkatkan devisa, memperkuat neraca perdagangan, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja formal yang lebih luas.

BPJS Kesehatan mengungkapkan saat ini mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan imbas pengeluaran klaim kesehatan yang jauh lebih besar dibandingkan penerimaan iuran peserta.

"Pembayaran (klaim kesehatan) Rp500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp16 triliun, kurang lebih Rp16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp2 triliun," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan BPJS Kesehatan saat ini melayani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap hari. Tingginya penggunaan layanan tersebut membuat rasio klaim BPJS Kesehatan mencapai 108,72 persen atau melampaui total penerimaan iuran.

"BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020. Kemudian pandemi Covid sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 persen," katanya.

Prihati menyebutkan BPJS Kesehatan berpotensi mengalami gagal bayar klaim mulai Juli 2027 apabila tidak ada intervensi tambahan dari pemerintah untuk memperkuat kondisi keuangannya.

"Kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi (dukungan) Bapak, Ibu sekalian," ujarnya kepada anggota DPR.

Lantas, apa akar masalah yang terjadi dalam BPJS Kesehatan sehingga menjadi kasus berulang?

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan defisit yang menerpa BPJS karena tingginya rasio klaim dibandingkan penerimaan iuran yang diterima. Rasio klaim tembus di atas 100 persen sejak 2023. Selain itu, biaya untuk membayarkan penyakit katastropik peserta juga besar, yakni mencapai 24 persen.

"Rasio klaim kan selalu di atas 100 persen sejak 2023. 2023 (rasio klaim) 106 persen. 2024 sama 2025 sebesar 111 persen, sekarang di April (2026) saja sudah 108 persen," ujar Timboel kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/6).

Artinya, pendapatan iuran tak mampu mengatasi pembiayaan. Timboel menyampaikan aset bersih BPJS Kesehatan terus tergerus yang menyebabkan pada Mei 2026 pembiayaan klaim berada di bawah 1,5 bulan penjaminan.

"Di bulan Mei (2026) ini sudah di bawah 1,5 bulan penjaminan, jadi nggak sehat. Kalau sehat, ada dana yang bisa menjamin 1,5 bulan ke atas pembiayaan klaim," tambahnya.

Penyebab tekor lainnya, kata Timboel, iuran belum dinaikkan selama enam tahun terakhir. Padahal, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 mengatur iuran BPJS Kesehatan dapat ditinjau paling lama dua tahun.

"Sudah 2020 sampai 2026 ini nggak naik-naik, padahal regulasi mengatakan iuran itu ditinjau paling lama 2 tahun. Sekarang udah 6 tahun," tuturnya.

Timboel menyinggung saat eks Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membahas APBN 2026, telah dialokasikan cadangan Rp20 triliun untuk mendanai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Sementara, di era Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, cadangan tersebut baru turun ketika BPJS Kesehatan terjadi defisit total.

"Kan nggak lucu, masa ditungguin dulu defisit baru diturunkan? Kalau defisit itu 1 bulan aja BPJS gagal bayar ke rumah sakit, artinya nunggak 1 bulan, dia kena denda 1 persen. Rp100 miliar dia punya tanggung jawab biaya klaim, eh nunggak 1 bulan dia tambah 1 miliar. Jadi artinya beban itu nggak bisa diatasi dengan iuran yang saat ini, malah menggerus aset bersih," sambungnya.

Ia menyarankan pemerintah meninjau iuran BPJS Kesehatan untuk 6 bulan tersisa pada 2026 mengacu kepada Perpres tersebut. Setidaknya iuran yang dinaikan adalah kelompok PBI yang iurannya ditanggung negara.

"Memang Perpres itu kenaikan iurannya dilakukan saja. Misalnya tinggal 6 bulan ke belakang kan. Misalnya PBI JKN dinaikkan," kata Timboel.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memandang solusi terkait tekor BPJS tidak bisa hanya fokus pada kenaikan iuran atau suntikan dana pemerintah. Kenaikan iuran hanya dapat memperbaiki likuiditas dalam jangka pendek.

"Peningkatan iuran PBI yang dibayarkan pemerintah dapat memperkuat posisi keuangan BPJS karena kelompok ini jumlahnya sangat besar dan tidak menghadapi risiko tunggakan. Namun, langkah tersebut pada dasarnya hanya memindahkan beban dari neraca BPJS ke APBN," kata Yusuf.

Yusuf menilai defisit tidak serta merta hilang, justru bergeser menjadi tanggungan fiskal pemerintah. Hal yang sama pun juga berlaku jika dilakukan bailout atau suntikan dana. Kebijakan itu penting untuk menjaga keberlangsungan layanan, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan.

Menurutnya, prioritas utama pemerintah seharusnya adalah perbaikan efisiensi sistem. Pengawasan terhadap fraud perlu diperkuat karena potensi kerugiannya sangat besar dan langsung menggerus dana jaminan kesehatan.

"Selain itu, layanan kesehatan primer harus diperkuat agar penyakit kronis dapat dideteksi dan dikendalikan lebih awal," ujar Yusuf.

Dari sisi ekonomi kesehatan, Yusuf menilai biaya pencegahan dan pengelolaan dini jauh lebih murah dibandingkan biaya pengobatan ketika penyakit sudah memasuki tahap komplikasi.

Kemudian, pemerintah juga perlu membenahi data kepesertaan agar subsidi benar-benar diterima kelompok yang berhak sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif.

"Kenaikan iuran dan suntikan dana mungkin diperlukan sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga keberlanjutan layanan, tetapi solusi jangka panjang tetap terletak pada pengurangan fraud, penguatan layanan primer, dan perbaikan tata kelola kepesertaan. Tanpa pembenahan di tiga area tersebut, risiko defisit yang sama akan terus berulang di masa mendatang," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi Ferry Juliantono memperkirakan sekitar 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mulai beroperasi hingga akhir 2026 seiring percepatan pembangunan sarana pendukung program tersebut di berbagai daerah.

"Sampai dengan tahun ini, saya perkirakan semua bangunan fisik yang sudah selesai maksimal 40 ribu. Bangunan fisik selesai, operasionalnya diusahakan. Saya rasa sampai akhir tahun ini bisa," kata Ferry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ferry mengatakan pemerintah menggunakan pendekatan yang realistis dan mengedepankan aspek kualitas dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.

Ia menyebut hingga saat ini sebanyak 12.533 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh. Selain itu, 22.737 unit koperasi masih dalam tahap pembangunan. "Jadi dari 35 ribu lahan yang terverifikasi, 22 ribunya sedang dalam pembangunan. Kemudian yang sudah selesai pembangunan fisiknya 12.530," kata dia.

Ferry menambahkan pemerintah sebelumnya telah meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden, Koperasi Merah Putih akan memiliki sejumlah fungsi strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Fungsi pertama, kata Ferry, yakni menjadi sarana penyaluran dan penjualan barang-barang bersubsidi serta kebutuhan pokok masyarakat.

Selain itu, koperasi tersebut diharapkan dapat berperan sebagai offtaker yang menyerap berbagai hasil produksi masyarakat, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga kerajinan.

Fungsi lainnya adalah menjadi instrumen pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam menyalurkan berbagai program bantuan secara lebih tepat sasaran kepada penerima manfaat.

Dalam operasionalnya, Ferry mengatakan Koperasi Merah Putih akan dilengkapi sejumlah unit usaha, seperti gerai penjualan kebutuhan pokok, layanan apotek dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro, pergudangan, serta dukungan logistik.

Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi per 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan itu diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, juga dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

Lantas, apakah kenaikan harga Pertamax mampu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi cukup efektif untuk mengurangi tekanan fiskal.

"Kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi cukup efektif untuk mengurangi tekanan fiskal yang selama ini muncul akibat lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/6).

Menurutnya, ketika harga Pertamax semakin mendekati harga keekonomian, kebutuhan kompensasi dari APBN menjadi lebih terkendali, sehingga ruang fiskal pemerintah dapat lebih terjaga.

Dari sisi pasar keuangan, langkah tersebut juga memberikan sinyal bahwa pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dan tidak sepenuhnya menahan kenaikan biaya energi melalui anggaran negara. Yusuf menilai kondisi itu dapat membantu menjaga kepercayaan investor terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia.

Dalam jangka panjang, Yusuf memandang harga energi yang lebih mencerminkan biaya sesungguhnya akan mendorong efisiensi konsumsi, serta memberikan insentif bagi masyarakat maupun dunia usaha untuk beralih ke kendaraan yang lebih hemat energi atau menggunakan sumber energi alternatif.

Yusuf juga menyinggung dampak langsung kenaikan Pertamax terhadap inflasi. Ia menilai dampaknya ke kenaikan harga barang-barang relatif terbatas karena pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar yang digunakan sebagian besar masyarakat serta pelaku usaha.

Namun, risiko tidak langsung tetap perlu diwaspadai. Pelaku usaha yang menggunakan BBM nonsubsidi akan menghadapi kenaikan biaya transportasi dan logistik yang pada akhirnya dapat diteruskan ke harga barang maupun jasa.

"Efek putaran kedua ini perlu dicermati, terutama ketika inflasi sedang menunjukkan tren meningkat," ujar Yusuf.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi cukup efektif menekan beban fiskal tersembunyi karena pemerintah tidak lagi menahan seluruh tekanan harga energi melalui APBN maupun kas Pertamina.

Saat harga Pertamax tetap di Rp12.300 per liter, sedangkan harga produk minyak Asia dan kurs dolar AS naik, maka selisih biayanya harus ditanggung Pertamina atau pemerintah.

"Kenaikan menjadi Rp16.250 per liter mengurangi distorsi itu," ujar Syafruddin ketika dihubungi CNNIndonesia.com.

Ia juga menilai kenaikan harga ini berdampak tidak langsung terhadap stabilisasi rupiah. Pasar melihat pemerintah mulai memilih disiplin fiskal dan penyesuaian harga minyak. Kepercayaan pasar dapat membaik jika kebijakan ini berjalan bersama kenaikan BI Rate, penghentian injeksi likuiditas agresif, dan pengendalian belanja.

Dari sisi efisiensi energi, harga lebih mahal dapat mendorong konsumen mengurangi konsumsi BBM, memakai kendaraan lebih efisien, mulai mempertimbangkan transportasi publik dan kendaraan hemat energi.

Ia menilai kenaikan harga Pertamax juga dapat membantu menjaga pasokan dan kualitas BBM karena Pertamina memperoleh ruang biaya yang lebih realistis untuk pengadaan, distribusi, dan menjaga standar produk.

Harga yang terlalu jauh di bawah tingkat keekonomian dapat menekan arus kas perusahaan, mengurangi fleksibilitas pengadaan, serta menciptakan risiko gangguan pasokan ketika harga energi global meningkat. Syafruddin menyebut dengan harga yang lebih mendekati biaya pasar, Pertamina memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menjaga ketersediaan BBM.

Syafruddin mengingatkan ada risiko dapat dirasakan UMKM dan pelaku transportasi kecil karena menghadapi kenaikan biaya mobilitas, pengiriman barang, serta operasional harian buntut naiknya Pertamax.

Karena itu, pemerintah perlu menjaga harga pangan, memperkuat distribusi barang pokok, memberi dukungan sementara bagi transportasi publik dan UMKM produktif, serta mengawasi tarif angkutan agar tidak naik liar.

Pemerintah juga perlu mengucurkan bantuan yang menyasar kelompok yang benar-benar terdampak, seperti pelaku usaha kecil, pekerja transportasi, dan rumah tangga rentan.

"Tanpa kebijakan pendamping, kenaikan BBM nonsubsidi dapat menekan konsumsi kelas menengah dan memperlemah usaha kecil," ujar Syafruddin.

Walaupun membantu mengurangi tekanan fiskal, kenaikan harga Pertamax juga berisiko mendorong perpindahan konsumen ke Pertalite.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengatakan selisih besar harga Pertamax dan Pertalite yang kini sekitar Rp6.250 dapat mendorong perpindahan konsumen ke produk yang lebih murah guna menekan pengeluaran. Dengan konsumsi 100 liter per bulan, pengguna Pertamax dapat menghemat Rp625 ribu jika beralih ke Pertalite.

Gejala ini, kata Yusuf, mulai terlihat dari meningkatnya antrean Pertalite dan berkurangnya kepadatan di jalur Pertamax. Jika selisih harga tersebut bertahan dalam beberapa bulan ke depan, migrasi konsumen kemungkinan akan terus berlanjut.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan, dalam skenario moderat, konsumsi Pertalite dapat meningkat sekitar 7 persen, sedangkan pada skenario yang lebih berat kenaikannya bisa mencapai 12 persen. Kuota Pertalite baru berisiko terlampaui ketika migrasi mendekati 11,3 persen.

Artinya, pada skenario ringan dan moderat, konsumsi masih relatif berada dalam batas aman. Sedangkan pada skenario berat, risiko kelebihan konsumsi mulai muncul.

Yusuf menyebut karena kenaikan selisih harga baru terjadi pada Juni, dampak penuhnya kemungkinan baru akan terlihat pada data konsumsi semester kedua 2026.

Ia mengingatkan peningkatan konsumsi Pertalite pun disebut akan menambah beban kompensasi pemerintah. Dengan asumsi kompensasi sekitar Rp5.400 per liter, tambahan beban fiskal diperkirakan berkisar antara Rp4 triliun hingga Rp17 triliun, dengan skenario moderat mendekati Rp10 triliun.

"Meski demikian, tambahan beban tersebut masih berada dalam kapasitas bantalan fiskal yang dimiliki pemerintah sehingga lebih mencerminkan penyempitan ruang fiskal daripada ancaman langsung terhadap stabilitas APBN," ujar Yusuf.

[Gambas:Photo CNN]

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi pun mengingatkan Pemerintah harus mencegah pengguna Pertamax turun kelas ke Pertalite dengan strategi harga, insentif, dan pengawasan yang lebih cerdas.

Pertama, selisih harga Pertamax dan Pertalite tidak boleh terlalu ekstrem dalam jangka panjang karena selisih besar akan mendorong migrasi konsumsi ke BBM subsidi.

Kedua, pemerintah perlu memperketat distribusi Pertalite berbasis data kendaraan dan kelayakan penerima agar subsidi tidak dinikmati kelompok mampu. Ketiga, Pertamina dapat menawarkan program loyalitas, edukasi kualitas mesin, dan promosi terbatas untuk menjaga pengguna Pertamax tetap bertahan.

Keempat, pemerintah perlu memperjelas bahwa Pertalite merupakan instrumen perlindungan sosial, bukan pilihan murah untuk semua pengguna kendaraan.

"Jika migrasi ke Pertalite dibiarkan, APBN akan menanggung volume subsidi lebih besar, kuota subsidi akan tertekan, dan tujuan kenaikan Pertamax untuk mengurangi beban fiskal akan melemah," ujar Syafruddin.

[Gambas:Youtube]

Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen pada Selasa (9/6) di luar ekspektasi sebagian pelaku pasar.

Langkah tersebut diambil ketika nilai tukar rupiah terus tertekan hingga menembus level Rp18 ribu per dolar AS di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah.

Lantas, apakah langkah ini menandakan tekanan terhadap rupiah sudah sedemikian serius hingga membutuhkan respons cepat dari bank sentral?

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai keputusan BI tidak dapat dibaca sebagai tanda kepanikan otoritas moneter, melainkan bentuk eskalasi respons yang terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

"Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga ke 5,5 persen sebaiknya tidak dibaca sebagai tanda kepanikan, melainkan sebagai eskalasi respons yang terukur," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/6).

Sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 50 basis poin dan melakukan intervensi di pasar valas. Untuk itu, Yusuf menilai kenaikan kali ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kebijakan yang sama.

[Gambas:Youtube]

Ia menilai unsur kejutan dalam keputusan tersebut menjadi sinyal bahwa BI serius menjaga stabilitas rupiah dan tidak akan membiarkan pelemahan berlangsung tanpa respons.

Meski demikian, Yusuf mengakui tekanan eksternal terhadap rupiah saat ini lebih persisten dibandingkan perkiraan sebelumnya. Konflik di Timur Tengah memicu arus modal keluar dari negara berkembang dan mendorong rupiah menembus level Rp18 ribu per dolar AS.

"Jadi situasinya memang serius dan perlu diwaspadai, tetapi lebih tepat dipahami sebagai upaya manajemen risiko yang proaktif daripada respons terhadap kondisi darurat," ujarnya.

Yusuf menjelaskan kenaikan suku bunga tetap memiliki dampak positif dalam menjaga daya tarik aset domestik sehingga selisih imbal hasil dengan negara maju tetap kompetitif dan dapat menahan keluarnya modal asing.

Selain itu, stabilitas rupiah juga diperlukan untuk menekan risiko imported inflation atau inflasi impor. Pelemahan nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku industri, energi, hingga pangan yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga di dalam negeri.

Namun, ia mengingatkan kemampuan suku bunga dalam menopang rupiah tetap terbatas. Sebab, tekanan terhadap mata uang Garuda saat ini lebih banyak dipicu faktor global, terutama perpindahan dana investor ke aset aman di tengah meningkatnya risiko geopolitik.

"Dalam situasi seperti itu, suku bunga lebih berfungsi untuk meredam tekanan dan mengurangi volatilitas daripada membalikkan arah pergerakan rupiah secara penuh," katanya.

Yusuf menilai stabilitas rupiah tidak bisa hanya ditopang kebijakan moneter. Persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan arah kebijakan pemerintah juga menjadi faktor penting yang menentukan pergerakan rupiah.

Menurut dia, jika investor meragukan keberlanjutan fiskal atau konsistensi kebijakan pemerintah, premi risiko terhadap aset Indonesia akan meningkat sehingga kenaikan suku bunga tidak selalu cukup untuk mengimbangi kekhawatiran pasar.

"Karena itu, kenaikan suku bunga saja tidak cukup. Stabilitas rupiah pada akhirnya menjadi tanggung jawab bersama," ujarnya.

Ia menambahkan kebijakan moneter yang ketat harus didukung kebijakan fiskal yang kredibel, komunikasi pemerintah yang jelas, serta langkah struktural untuk memperdalam pasar keuangan dan menarik investasi jangka panjang.

Senada, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai keputusan Bank Sentral menaikkan BI Rate menjadi 5,5 persen merupakan langkah yang tepat mengingat tekanan terhadap rupiah telah lebih dalam dari perkiraan.

"Menurut saya, keputusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate hari ini merupakan langkah yang tepat karena rupiah sudah melemah lebih dalam dari perkiraan, tekanan global masih tinggi, dan pasar membutuhkan sinyal bahwa BI tidak membiarkan pelemahan rupiah bergerak tanpa respon kebijakan," kata Josua.

Ia menjelaskan kenaikan suku bunga akan memperkuat daya tarik aset rupiah, membantu menahan arus keluar modal asing, sekaligus mengurangi tekanan terhadap cadangan devisa yang selama ini digunakan untuk menjaga stabilitas kurs.

Meski begitu, Josua menegaskan pelemahan rupiah saat ini tidak hanya dipicu perbedaan imbal hasil dengan aset dolar AS. Menurutnya, tekanan global seperti konflik Timur Tengah, tingginya harga minyak, suku bunga Amerika Serikat yang masih tinggi, hingga kecenderungan investor mencari aset aman juga berperan besar.

Di sisi domestik, pasar masih mencermati kredibilitas fiskal pemerintah, arah kebijakan ekonomi, arus keluar dana dari pasar saham, serta kepastian regulasi.

[Gambas:Photo CNN]

"Karena itu, kenaikan BI Rate lebih tepat dilihat sebagai langkah untuk meredam tekanan jangka pendek, bukan solusi tunggal untuk memulihkan rupiah," ujarnya.

Josua memperkirakan efektivitas kebijakan BI akan sangat bergantung pada kemampuan menarik kembali dana asing ke instrumen domestik, koordinasi pemerintah dan BI menjaga likuiditas perbankan, serta keberhasilan pemerintah memperkuat kepercayaan pasar melalui disiplin fiskal dan kepastian kebijakan.

Ia mengingatkan kenaikan suku bunga juga berpotensi meningkatkan biaya dana perbankan dan menahan penurunan bunga kredit, sehingga dapat menambah tekanan bagi dunia usaha yang tengah menghadapi pelemahan rupiah dan kenaikan biaya energi.

Karena itu, menurutnya, stabilisasi rupiah harus diimbangi dengan upaya menjaga likuiditas agar pembiayaan sektor riil tidak terganggu.

"Rupiah tidak hanya membutuhkan suku bunga yang menarik, tetapi juga kepercayaan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia tetap konsisten, hati-hati, dan ramah terhadap investasi," tutup Josua.

[Gambas:Youtube]

Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) dari 5,25 persen menjadi 5,5 persen, dengan dalil untuk menjaga stabilitas rupiah pada Selasa (9/6).

Pada saat yang sama, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 4,5 persen dan Lending Facility menjadi 6,25 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah yang terus tertekan akibat gejolak global.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar Perry dalam keterangan tertulis.

Kenaikan suku BI secara mendadak ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan cicilan kredit pemilikan rumah (KPR).

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan kenaikan BI Rate hampir pasti akan mendorong bunga kredit bergerak naik, meski tidak terjadi secara langsung dan tidak sama di setiap bank.

[Gambas:Youtube]

"Kenaikan BI Rate menjadi 5,50 persen hampir pasti mendorong suku bunga kredit bergerak naik, walau transmisinya tidak selalu seketika dan tidak selalu sama antarbank," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/6).

Menurutnya, bank akan mempertimbangkan biaya dana, kondisi likuiditas, risiko debitur, kualitas kredit, hingga persaingan antarbank sebelum menyesuaikan bunga pinjaman.

Ia menilai dampak terhadap cicilan KPR juga bergantung pada skema bunga yang digunakan debitur.

Untuk KPR berbunga tetap (fixed rate), cicilan tidak akan langsung berubah selama masa bunga tetap masih berlaku. Namun, nasabah berpotensi menghadapi kenaikan cicilan ketika masa fixed rate berakhir dan kredit masuk ke skema bunga mengambang (floating rate).

Sementara bagi debitur yang sudah berada dalam masa floating rate, peluang kenaikan cicilan dinilai semakin besar dalam beberapa bulan ke depan.

"Meski tidak seketika, arahnya tetap jelas. BI Rate 5,50 persen menaikkan peluang cicilan KPR naik dalam beberapa bulan ke depan, terutama bagi debitur yang sudah masuk masa floating," ujarnya.

Kendati demikian, sejumlah ekonom menilai masyarakat tidak perlu panik karena transmisi kebijakan suku bunga acuan ke bunga KPR membutuhkan waktu.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan dampak kenaikan BI Rate terhadap bunga kredit umumnya baru terasa dalam rentang tiga hingga enam bulan.

"Kalau ada masyarakat yang cicilannya naik minggu ini, sumbernya kemungkinan besar bukan keputusan BI," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/5).

Menurut Yusuf, penyebab paling umum kenaikan cicilan adalah berakhirnya masa bunga promo fixed rate sehingga otomatis beralih ke bunga floating yang lebih tinggi.

Hal senada disampaikan Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menilai banyak masyarakat keliru memahami mekanisme transmisi kebijakan moneter.

"Transmisi kebijakan moneter ke bunga KPR tidak selalu terjadi secara instan dan seragam," ujar Ronny.

Ia menjelaskan perbankan biasanya mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menaikkan bunga kredit, mulai dari arah kebijakan moneter, biaya dana, kondisi likuiditas, hingga persaingan pasar.

Karena itu, kenaikan BI Rate sebesar 25 bps kali ini belum tentu langsung diteruskan secara penuh ke bunga KPR.

Meski dampaknya tidak instan, para ekonom mengingatkan sektor properti dan rumah tangga tetap perlu mewaspadai potensi pengetatan kredit secara bertahap apabila suku bunga tinggi bertahan dalam waktu lama.

Pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga pensiunan mulai Selasa (2/6) diproyeksi memberi tambahan dorongan bagi konsumsi rumah tangga pada semester II 2026.

Dana yang cair menjelang tahun ajaran baru itu dinilai akan mengalir ke berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari biaya pendidikan, pangan, transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Meski demikian, sejumlah ekonom menilai dampak gaji ke-13 terhadap pertumbuhan ekonomi nasional cenderung terbatas.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan dampak gaji ke-13 terhadap pertumbuhan ekonomi positif, meski relatif terbatas jika dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional.

Ia menjelaskan nilai gaji ke-13 memang mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional terbatas karena sifatnya hanya sementara.

"Efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi memang ada, tetapi sifatnya terbatas dan tidak permanen," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/6).

Menurut Yusuf, faktor yang lebih penting justru waktu pencairan gaji ke-13 yang bertepatan dengan kebutuhan rumah tangga menjelang tahun ajaran baru.

Ia menilai sebagian besar dana tersebut akan langsung masuk ke aktivitas ekonomi melalui pembelian perlengkapan sekolah, pembayaran biaya pendidikan, transportasi, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.

"Dana tersebut dapat membantu menjaga daya beli dan mencegah perlambatan konsumsi yang terlalu tajam. Namun saya tidak melihatnya cukup kuat untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang baru," ujarnya.

Yusuf menilai gaji ke-13 lebih tepat diposisikan sebagai bantalan ekonomi ketimbang sumber pertumbuhan baru.

Ia menjelaskan konsumsi rumah tangga sepanjang kuartal I 2026 masih ditopang momentum musiman seperti Ramadan, Idulfitri, serta peningkatan belanja pemerintah. Namun faktor-faktor tersebut tidak berlangsung sepanjang tahun.

Karena itu, menurutnya, tantangan terbesar pada paruh kedua tahun ini adalah menjaga konsumsi masyarakat agar tidak melemah setelah momentum musiman berakhir.

Meski demikian, Yusuf melihat tidak seluruh dana gaji ke-13 akan berujung menjadi konsumsi.

Ia menilai rumah tangga saat ini cenderung lebih berhati-hati mengelola keuangan di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi. Kondisi itu tercermin dari meningkatnya porsi pendapatan yang dialokasikan untuk tabungan.

"Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak keluarga mulai menempatkan keamanan finansial sebagai prioritas utama di tengah ketidakpastian ekonomi," katanya.

Menurut Yusuf, kelompok masyarakat menengah dan menengah atas berpotensi mengalokasikan sebagian gaji ke-13 untuk tabungan maupun investasi sederhana.

Sebaliknya, kelompok menengah bawah diperkirakan tetap membelanjakan tambahan pendapatan tersebut untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dan pengeluaran rutin lainnya.

Pandangan serupa disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi.

Ia mengatakan gaji ke-13 berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga karena pencairannya bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan, pangan, transportasi, dan kebutuhan ritel.

"Dampaknya akan terasa pada perdagangan eceran, jasa pendidikan, UMKM, transportasi lokal, dan pasar daerah yang memiliki basis ASN besar," ujarnya.

Namun, Syafruddin menilai efek tersebut tetap bersifat musiman karena penerima gaji ke-13 hanya mencakup ASN, pensiunan, dan kelompok terkait.

"Efeknya lebih tepat dibaca sebagai bantalan daya beli jangka pendek, bukan mesin pertumbuhan baru," katanya.

Menurut Syafruddin, kemampuan gaji ke-13 menopang konsumsi pada semester kedua juga bergantung pada ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan.

Ia menilai tekanan inflasi, pelemahan rupiah, kenaikan harga pangan, serta ketidakpastian ekonomi membuat sebagian rumah tangga memilih menyimpan uang tambahan tersebut dibanding membelanjakannya.

"Belanja kebutuhan pokok tetap berjalan, sedangkan belanja sekunder berpotensi tertunda," ujarnya.

Syafruddin menambahkan faktor yang paling dominan mendorong masyarakat menunda konsumsi tahun ini adalah tekanan daya beli akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan rutin.

Menurut dia, inflasi yang meningkat menjadi 3,08 persen pada Mei 2026 menunjukkan tekanan harga semakin terasa, terutama pada komoditas pangan dan transportasi.

Pada saat yang sama, pelemahan rupiah turut meningkatkan risiko kenaikan harga barang yang memiliki komponen impor.

"Rumah tangga akan lebih berhati-hati jika melihat harga terus naik, bunga kredit tinggi, pasar kerja tidak sepenuhnya kuat, dan industri belum ekspansif," katanya.

Karena itu, ia menilai masyarakat cenderung memperbesar cadangan dana, mengurangi risiko berutang, serta menunda konsumsi besar hingga kondisi ekonomi dirasa lebih pasti.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat lebih memilih menjaga likuiditas keluarga, mengurangi risiko utang baru, dan menunda konsumsi besar sampai harga serta pendapatan terasa lebih pasti," pungkas Syafruddin.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia melihat badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum berakhir.

Lembaga penelitian ekonomi itu memperkirakan 15 ribu hingga lebih dari 20 ribu buruh akan kehilangan pekerjaan pada semester II tahun ini.

Hal ini tercantum dalam hasil riset terbaru CORE yang bertajuk 'Badai PHK (Belum) Berlalu' yang ditulis oleh Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini dan Lailatun Nikmah.

"Akan ada potensi tambahan PHK sebanyak 15,3 sampai 20,3 ribu pekerja," tulis CORE, dikutip Jumat (29/5).

CORE mencatat kemungkinan PHK terbesar akan terjadi di sektor manufaktur. Kemudian disusul oleh sektor lainnya, seperti jasa dan pertanian.

"PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8,7-12,1 ribu pekerja, sektor jasa 3,3-4,5 ribu pekerja, dan di sektor pertanian mencapai 3,3-3,6 ribu pekerja," isi riset tersebut.

Dalam riset disebutkan, potensi PHK ini disebabkan oleh berbagai sentimen baik dari dalam maupun luar negeri. Contohnya, perkembangan konflik di Selat Hormuz hingga pelemahan nilai tukar rupiah.

"Dengan asumsi hambatan di Selat Hormuz masih akan terjadi dalam 2-3 bulan ke depan, perusahaan akan menghadapi kelangkaan bahan baku dan nilai tukar terus merosot melebihi Rp17.400," tulis CORE.

Pelemahan rupiah, diprediksi akan meningkatkan harga bahan baku di sektor manufaktur. Bagi industri yang mengalami kenaikan bahan baku di atas 1,5 persen ke atas dinilai berpotensi melakukan pemangkasan output sebesar 0,1 persen.

Sementara, bagi perusahaan manufaktur yang menghadapi kenaikan harga input produksi di bawah 1,5 persen, maka diperkirakan akan menghadapi pemangkasan output sebesar 0,01 persen.

"Dalam skenario buruk, perusahaan yang menghadapi kenaikan harga input produksi akibat depresiasi nilai tukar sebesar 1,5 persen ke atas akan menghadapi pemangkasan output 0,15 persen".

Dengan potensi PHK ini, maka CORE melihat akan ada kenaikan jumlah angkatan kerja yang menganggur dan/atau naiknya tenaga kerja di sektor informal, yang per Februari 2026 sudah mencapai 87,74 juta jiwa, atau kurang lebih 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif di Indonesia.

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen mulai memicu kekhawatiran masyarakat soal potensi lonjakan cicilan kredit pemilikan rumah (KPR).

Beberapa nasabah bahkan sudah mengeluhkan pembayaran mulai naik, padahal perubahan suku bunga baru terjadi pekan lalu.

Memangnya, dampak kenaikan BI Rate secepat itu dirasakan oleh masyarakat dengan naiknya cicilan bank? 

Para ekonom menilai sebetulnya dampak kenaikan bunga acuan ke cicilan rumah tidak berlangsung instan. Ada waktu jeda karena perbankan juga harus menyesuaikan dengan level saat ini.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan banyak masyarakat salah memahami mekanisme transmisi kebijakan moneter. Publik dinilai kerap mengira begitu BI Rate naik, bunga KPR otomatis langsung melonjak dalam hitungan hari. Padahal dalam praktiknya, mekanismenya jauh lebih kompleks.

"Transmisi kebijakan moneter ke bunga KPR tidak selalu terjadi secara instan dan seragam," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/5).

Ia menjelaskan bank tidak serta-merta langsung menaikkan bunga KPR hanya karena BI Rate naik satu kali. Perbankan biasanya mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari arah kebijakan moneter ke depan, kondisi likuiditas, biaya dana atau cost of fund, persaingan antarbank, hingga risiko kredit.

Karena itu, kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin belum tentu langsung diteruskan penuh ke bunga KPR.

"Bahkan dalam banyak kasus, kenaikannya bisa bertahap atau sebagian saja," katanya.

Ronny mengatakan transmisi tercepat biasanya terjadi pada bunga deposito dan pasar uang, karena instrumennya berjangka pendek dan sensitif terhadap kebijakan moneter. Sementara untuk KPR, terutama yang masih berada pada masa fixed rate, dampaknya cenderung lebih lambat.

Hal senada disampaikan Peneliti Center of Reform on Economics Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai hampir mustahil keputusan BI Rate yang baru diumumkan langsung tercermin pada tagihan KPR hanya dalam hitungan hari. Transmisi dari BI Rate ke bunga kredit bank biasanya membutuhkan waktu 3-6 bulan atau satu sampai dua kuartal.

"Kalau ada masyarakat yang cicilannya naik minggu ini, sumbernya kemungkinan besar bukan keputusan BI pekan lalu, melainkan faktor lain yang waktunya kebetulan berdekatan," kata Yusuf.

Ia menjelaskan kasus paling umum adalah berakhirnya masa bunga promo fixed rate sehingga otomatis masuk ke skema floating rate. Karena itu, kegaduhan di media sosial soal cicilan rumah yang naik mendadak lebih banyak dipicu ekspektasi dan salah atribusi masyarakat terhadap kebijakan BI Rate.

Menurut Yusuf, bagi nasabah yang sudah masuk fase floating, hubungan BI Rate dan bunga KPR juga tidak berlangsung langsung satu banding satu. Sebab, yang menjadi acuan kontraktual bukan BI Rate secara langsung, melainkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang ditetapkan masing-masing bank.

"BI Rate berada di level hulu. Ia memengaruhi biaya dana bank, lalu biaya dana itu memengaruhi SBDK," imbuhnya.

Ia menambahkan penyesuaian bunga floating biasanya baru dilakukan bank pada periode review tertentu setelah mengevaluasi kondisi likuiditas, biaya dana, dan persaingan pasar. Dalam praktiknya, pass-through kenaikan BI Rate ke bunga KPR juga umumnya lebih kecil.

"Kenaikan BI Rate 50 basis poin biasanya tidak diteruskan penuh ke bunga kredit. Dalam praktiknya, pass-through ke bunga KPR umumnya lebih kecil, sekitar 25 sampai 35 basis poin dalam jangka menengah," terangnya.

Menurut Yusuf, bank sengaja berhati-hati menaikkan bunga kredit karena kenaikan terlalu agresif justru bisa memicu kredit macet atau non-performing loan (NPL).

Meski demikian, ia mengingatkan dampak kenaikan BI Rate tetap perlu diwaspadai karena sektor KPR merupakan segmen paling sensitif akibat tenor kredit yang panjang.

"Yang perlu diwaspadai bukan lonjakan mendadak dalam satu minggu, melainkan pengetatan bertahap yang perlahan menggerus daya beli rumah tangga," imbuhnya.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan kenaikan bunga kredit secara umum memang bisa mencapai 0,5 persen hingga 1 persen. Namun, kenaikannya tidak terjadi seketika karena adanya jeda waktu atau time lag.

Memang ada kemungkinan sebagian bank bergerak lebih cepat menaikkan bunga kredit demi menjaga margin keuntungan atau net interest margin (NIM). Meski begitu, Wijayanto memandang persaingan antarbank tetap menjadi faktor penting yang menentukan seberapa cepat bunga kredit akhirnya disesuaikan.

"Persaingan pasar ikut menentukan lamanya time lag ini," pungkasnya.