Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 50.021 unit hingga periode 13 April 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa total pembiayaan yang telah digelontorkan untuk penyaluran 50.021 unit rumah subsidi tersebut mencapai Rp6,22 triliun.

“Saat ini baru terserap 14,29% dari target 350.000 unit," kata Heru dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Haru merinci, rumah subsidi yang telah disalurkan saat ini tersebar di 33 provinsi dan 364 Kabupaten/Kota.

Kemudian, dalam rangka mempercepat penyaluran rumah subsidi, BP Tapera baru saja mengalihkan layanan SiKasep ke Aplikasi Tapera Mobile yang diklaim mempermudah akses bagi masyarakat per tanggal 13 April 2026.

"Kehadiran Tapera Mobile semakin mendekatkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) juga tengah melancarkan sejumlah strategi dalam rangka mendorong laju penyaluran rumah subsidi sepanjang tahun ini.

Terbaru, Kementerian PKP menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur ulang batas kredit macet yang akan tercantum dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Di mana, relaksasi ini diharapkan mampu meningkatkan Masyarakat Berpengahsilan Rendah (MBR) mendapat fasilitas KPR Subsidi.

"Mulai detik ini, yang ada catatan SLIK OJK Rp1 juta ke bawah boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat," ujar Ara.

Ara menegaskan kebijakan ini baru terealisasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah melalui sejumlah pertemuan intensif untuk memperjuangkan nasib calon debitur KPR Subsidi.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengonfirmasi bahwa dalam aturan baru, laporan SLIK hanya akan menampilkan rincian kredit dengan nominal di atas Rp1 juta.

Selain batasan nominal, OJK mewajibkan pembaruan data pelunasan kredit dilakukan maksimal H+3 serta memberikan akses data SLIK secara langsung kepada BP Tapera untuk mempercepat verifikasi.

"Kami memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk penyesuaian sistem. Selambat-lambatnya kebijakan ini berjalan pada akhir Juni 2026," ujar Friderica.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menegaskan relaksasi kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang tidak mencatat tunggakan pinjaman di bawah Rp1 juta, bukan untuk menghindari catatan kredit bermasalah (non performing loan/NPL).

"Adapun potensi yang dikhawatirkan (menghindari catatan NPL) itu sepertinya kecil," kata Kepala OJK Bali Parjiman di Denpasar, Bali, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan tujuan tidak dicatatnya kredit di bawah Rp1 juta untuk memperlancar proses pemberian kredit perumahan rakyat (KPR) terutama dari program pemerintah mewujudkan tiga juta rumah.

Parjiman menambahkan SLIK merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pemberian kredit dari perbankan untuk mengetahui riwayat utang calon debitur dalam pembayaran kredit jika pernah ada riwayat meminjam. Sedangkan kredit di bawah Rp1 juta itu tetap dicatat di lembaga jasa keuangan pemberi kredit.

"Nominal satu juta kan juga relatif kecil, kadang itu merupakan biaya administrasi atau denda yang lupa, belum dibayar oleh nasabah atau debitur," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan regulator lembaga jasa keuangan itu mendukung penuh program prioritas pemerintah dalam pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK menghambat penyaluran rumah subsidi yang merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa Ara ini menilai ketatnya pencatatan riwayat kredit pada SLIK OJK berdampak langsung pada terhambatnya penyerapan kuota pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sehingga, hal itu berdampak pada lambatnya penyaluran hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Saya menemukan satu masalah yang sangat besar yaitu soal SLIK OJK yang akibatnya rakyat tidak bisa mengakses rumah subsidi," ujar Ara dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, akses pembiayaan melalui FLPP sangat dibutuhkan oleh MBR, sehingga regulasi yang menyulitkan debitur harus segera dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektoral.

Ara mengaku telah melakukan pertemuan intensif dengan pihak OJK guna memperjuangkan relaksasi akses pembiayaan bagi calon debitur perumahan yang selama ini tertahan status kreditnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan 3 juta rumah. Di mana, OJK memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan SLIK adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

Selain itu, Friderica juga menyebut pihaknya telah menggelar Rapat Dewan Komisioner (RDK) pekan lalu untuk menetapkan kebijakan baru yang melonggarkan ambang batas informasi kredit yang muncul dalam sistem pelaporan perbankan tersebut.

"Kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp1 juta," kata Friderica.

Selain itu, OJK akan mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman menjadi maksimal tiga hari kerja, yang ditargetkan mulai terimplementasi penuh pada akhir Juni 2026.

Guna mempercepat proses verifikasi, OJK juga resmi memberikan akses data SLIK kepada BP Tapera agar penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat dapat lebih efisien dan tepat sasaran.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat total outstanding Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau sisa pinjaman yang masih harus dibayar pelaku UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp11,23 triliun per 10 Maret 2026.

Angka tersebut berasal dari 193.708 debitur yang kini tengah menjadi prioritas pemulihan melalui kebijakan relaksasi KUR pascabencana.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menyampaikan Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan beban outstanding terbesar, yakni Rp7,15 triliun dari 121.984 debitur.

Di Sumatera Utara tercatat Rp2,43 triliun dari 44.049 debitur, sementara Sumatera Barat Rp1,64 triliun dari 27.640 debitur.

Lembaga penyalur KUR di tiga provinsi terdampak meliputi BSI, BRI, Bank Mandiri, Bank Aceh Syariah, Bank Sumut, BNI, Bank Nagari, BTN, serta Pegadaian Syariah.

“Pemulihan ekonomi di tiga provinsi yang terdampak bencana dilakukan melalui pemberian kemudahan akses pembiayaan, pemulihan kemampuan produksi, serta perluasan akses pasar bagi pengusaha UMKM,” ujar Maman.

Maman menjelaskan pelaku UMKM penerima KUR yang terdampak bencana akan memperoleh perlakuan khusus yang dibagi ke dalam tiga periode hingga usaha mereka pulih kembali.

Periode pertama adalah tahap pemetaan dampak bencana yang berlangsung sejak 24 November 2025 hingga 31 Maret 2026.

Pada tahap ini, pemerintah memberikan sejumlah keringanan berupa pengaturan status kolektibilitas kredit sesuai posisi 31 Desember 2025 serta pemberian grace period untuk pembayaran pokok dan bunga kredit.

Untuk pelaku UMKM yang tidak mampu membayar, penundaan kewajiban pembayaran berlaku sejak 24 November 2025 hingga 31 Desember 2026.

Sementara yang masih memiliki kemampuan membayar, penyesuaian dilakukan pada periode 13 Januari hingga 31 Maret 2026.

Periode kedua merupakan tahap relaksasi yang berlangsung mulai 1 April 2026 hingga 31 Desember 2027 bagi penerima KUR terdampak bencana.

Dalam tahap ini, pemerintah memberikan berbagai kemudahan antara lain grace period angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, kemudahan administrasi pengajuan restrukturisasi KUR, keringanan suku bunga sebesar 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027, relaksasi persyaratan agunan, serta usulan hapus buku dan/atau hapus tagihan KUR.

Periode ketiga adalah tahap percepatan pemulihan yang berlangsung sejak 13 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 melalui penyaluran KUR baru.

Dalam tahap ini, pelaku UMKM dapat memperoleh berbagai kemudahan, antara lain pemberian grace period bagi debitur baru, penyederhanaan persyaratan pengajuan KUR, relaksasi agunan tambahan, relaksasi kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta keringanan suku bunga KUR.

Maman meminta seluruh lembaga penyalur KUR segera menyelesaikan proses pemetaan para pelaku UMKM yang terdampak bencana sekaligus menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran kemudahan KUR pascabencana.

Selain melalui relaksasi pembiayaan, Maman menjelaskan pemerintah juga menjalankan berbagai langkah pemulihan ekonomi lainnya, antara lain melalui distribusi alat-alat produksi bagi pengusaha UMKM, pengaktifan kembali warung, toko, restoran, dan kafe, serta rehabilitasi pasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kementerian UMKM juga melakukan intervensi pasar dengan menggandeng sejumlah platform e-commerce untuk menghadirkan laman khusus bertajuk UMKM Bangkit, yang mempromosikan dan memasarkan produk-produk dari tiga provinsi terdampak bencana.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Padang (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memberikan relaksasi kredit kepada 2.718 debitur yang terdampak bencana di wilayah Sumatera Barat (Sumbar) sebagai bentuk keberpihakan badan usaha di sektor perbankan tersebut terhadap nasabah yang menjadi korban bencana.

"Relaksasi diberikan dalam bentuk restrukturisasi kredit yaitu penundaan pembayaran kredit ke debitur yang terdampak bencana," kata Kepala Cabang BTN Kota Padang Sudaryanto di Padang, Rabu.

Ia mengatakan relaksasi diberikan bukan berdasarkan tingkat kerusakan rumah yang ditempati, melainkan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan pascabencana banjir bandang yang terjadi di akhir November 2025.

"Kebijakan ini kami berikan selama satu tahun. Setelah restrukturisasi kredit berakhir, maka debitur akan kembali membayar angsuran seperti sedia kala," katanya menjelaskan.

Ia menyampaikan perumahan yang terdampak bencana Sumbar berada di sejumlah wilayah yang meliputi Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok dengan total outstanding kredit mencapai Rp233 miliar.

Terkait perumahan BTN yang paling terdampak, ujar dia, di antaranya Perumahan Abi Lubuk Minturun, Perumahan Hanshela dan Perumahan Banda Cino. Secara umum, BTN telah bergerak cepat menyikapi tanggap bencana dengan memberikan bantuan langsung ke perumahan-perumahan yang terdampak.

Bantuan kepada warga yang terdampak bencana tersebut disalurkan melalui pemerintah Provinsi Sumbar, pemerintah kabupaten dan kota di antaranya untuk Padang, Pariaman, Solok, Agam dan Tanah Datar.

Termasuk pula, lanjut dia, penyaluran bantuan melalui lembaga pendidikan di antaranya Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas serta beberapa kampus swasta di Kota Padang.

Sementara itu, Sofia Risa salah seorang nasabah BTN Kota Padang sekaligus penyintas banjir bandang mengatakan telah mendapatkan bantuan berupa penundaan pembayaran cicilan rumah subsidi selama satu tahun ke depan.

"Alhamdulillah, ada penundaan pembayaran cicilan rumah selama satu tahun," katanya.

Dengan adanya kebijakan relaksasi tersebut ia mengatakan dirinya bersama suaminya bisa fokus membenahi usaha warung yang ikut terdampak bencana banjir bandang, sekaligus untuk keperluan biaya pendidikan kedua anaknya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi restrukturisasi kredit usaha rakyat (KUR) terdampak bencana di Ranah Minang mencapai Rp38,9 miliar hingga Januari 2026.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra mengatakan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar turut dirasakan dampaknya bagi perekonomian masyarakat, sehingga kondisi tersebut tak luput dirasakan para debitur, sehingga OJK mengeluarkan kebijakan khusus merespons kondisi tersebut.

“Kebijakan restrukturisasi KUR bagi korban bencana Sumatera berlaku selama 3 tahun dan di Sumbar total yang telah direalisasikan hingga Januari 2026 sebesar Rp38,9 miliar,” katanya, Minggu (8/2/2026).

Roni menjelaskan restrukturisasi KUR di daerah diberikan kepada sembilan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang langsung berada di bawah pengawasan OJK Sumbar, di mana terdapat satu bank daerah, tujuh bank perekonomian rakyat, dan satu perusahaan modal ventura.

“Sementara relaksasi KUR yang diberikan bank nasional, seperti BRI, BNI, Mandiri dan lainnya, catatannya disampaikan ke OJK pusat,” ujarnya.

Dia merinci realisasi restrukturisasi KUR untuk nasabah terdampak bencana yakni untuk KUR UMKM mencapai Rp14,7 miliar, kemudian untuk UMKM Non-KUR mencapai Rp19,7 miliar, serta relaksasi untuk kredit Non-UMKM mencapai Rp4,4 miliar.

Selanjutnya, apabila dilihat dari jenis kreditnya yakni kredit investasi relaksasinya mencapai Rp8,1 miliar, selanjutnya sektor kredit modal kerja Rp26,2 miliar, dan ditambah adanya kredit konsumsi Rp4,4 miliar.

Roni menjelaskan restrukturisasi KUR merupakan implementasi peraturan OJK tentang kebijakan perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumbar.

Oleh karena itu, pada pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat tiga poin utama perlakuan khusus. Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran (satu pilar) untuk plafon pinjaman hingga Rp10 miliar.

Kedua, restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat diberikan baik untuk pinjaman sebelum maupun sesudah debitur terdampak bencana.

“Restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun ke depan dan mencakup pula pinjaman daring, dengan persetujuan pemberi dana bagi penyelenggara fintech lending,” ujarnya.

Ketiga, perbankan diberikan keleluasaan untuk menyalurkan pembiayaan baru kepada debitur terdampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah. “Skema ini tidak menerapkan prinsip one obligor sehingga diharapkan memudahkan UMKM untuk kembali mengakses permodalan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan saat ini lembaga jasa keuangan (LJK) telah melakukan pendataan terhadap debitur-debitur penerima relaksasi kredit yang terdampak banjir Sumatra.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut pemberlakuan khusus atas kredit dan pembiayaan kepada debitur yang terkena bencana di Sumatra akan disesuaikan dengan POJK Nomor 19/2022 terkait dengan perlakuan khusus dampak bencana.

“Kami dapat sampaikan bahwa saat ini lembaga jasa keuangan telah melakukan pendataan terhadap debitur-debitur yang dapat manfaatkan kebijakan perlakuan khusus yang dimaksud,” sebutnya dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Mahendra meneruskan bahkan sebagian di antaranya sedang dalam proses penyusunan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak. OJK akan melaporkan secara berkala kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dia turut menegaskan dalam waktu kurang dari 10 hari sejak bencana terjadi, pihaknya langsung menerapkan pemberian perilaku khusus dan relaksasi kepada seluruh badan usaha yang memperoleh kredit dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank.

“Untuk dapat memperoleh perlakuan restrukturisasi sampai dengan tiga tahun, baik itu untuk yang skala mikro, kecil, menengah, maupun yang besar korporasi,” tuturnya.

Berdasarkan pelaksanaan di lapangan, Mahendra menyebut bank dan lembaga keuangan non-bank terus melakukan pendataan dan penghitungan terhadap debitur terdampak.

Bagi debitur yang telah mengajukan permohonan restrukturisasi, ujarnya, lembaga jasa keuangan sedang menelaah skema restrukturisasi yang akan diterapkan, termasuk jangka waktu pelaksanaan dan opsi penyesuaian atau pengurangan kewajiban yang ada.

“Semua bank dan lembaga jasa keuangan di tiga provinsi [Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara] tadi sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan kebijakan yang telah kami terapkan sejak bulan lalu itu,” ucap Mahendra.

Kebijakan yang dimaksud adalah penyusunan perjanjian restrukturisasi kredit atau pembiayaan, langkah-langkah mitigasi risiko, dan pemantauan kualitas pembiayaan.

Mahendra menambahkan, di lain sisi pihaknya berharap pemerintah segera menerbitkan peraturan khusus terkait dengan relaksasi kredit usaha rakyat (KUR) bagi provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatra.

“Kami harapkan ini bisa dilakukan dalam waktu dekat, sehingga tidak menimbulkan adanya perbedaan perilaku yang terjadi di lapangan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mahendra menjabarkan bahwa data sementara mencatat ada lebih dari 105.000 debitur yang terdampak di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

"Sedangkan potensi kredit dan pembiayaan yang dapat terdampak meliputi kredit dan pembiayaan oleh perbankan, perusahaan penjaminan, perusahaan pembiayaan, dan multifinance mendekati Rp400 triliun," kata Mahendra dalam pembukaan pasar modal di Kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1/2025).

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa lembaga jasa keuangan (LJK) masih terus melakukan pendataan dan penghitungan terhadap debitur terdampak banjir Sumatera yang dapat memanfaatkan kebijakan perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan.

Debitur yang telah mengajukan permohonan restrukturisasi juga saat ini sedang melalui proses peninjauan. LJK meninjau skema restrukturisasi yang paling sesuai, termasuk jangka waktu pelaksanaan serta kemungkinan penyesuaian atau pengurangan kewajiban kredit/pembiayaan.

“Sampai saat ini masih terlalu awal untuk bisa disampaikan update di lapangan. Tapi yang paling penting adalah semua bank dan lembaga jasa keuangan di tiga provinsi sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan kebijakan yang telah kami terapkan sejak bulan lalu,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers RDKB Desember 2025 secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan beberapa hal yang tengah berada dalam proses seperti penyusunan perjanjian restrukturisasi kredit/pembiayaan, langkah mitigasi risiko oleh LJK sekaligus terus memantau kualitas pembiayaan.

Paralel dengan kebijakan perlakuan khusus dari OJK, Mahendra mengatakan mereka juga berharap kebijakan pemerintah pusat mengenai relaksasi kredit usaha rakyat (KUR) bagi debitur terdampak banjir Sumatera juga dapat segera difinalisasi.

“Kami harapkan ini bisa dilakukan dalam waktu dekat sehingga tidak menimbulkan adanya perbedaan perilaku yang terjadi di lapangan,” kata Mahendra.

OJK telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

Kebijakan ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada 10 Desember lalu pasca pengumpulan data di wilayah bencana, serta asesmen yang menunjukkan bencana dimaksud memengaruhi perekonomian di daerah setempat dan pada gilirannya mempengaruhi kemampuan membayar debitur.

Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah.

Tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan serta lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, LKM dan LJK lainnya (PVML) yang diberikan kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022

Kebijakan khusus ini berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 10 Desember 2025 telah memulai program restrukturisasi kredit nasabah terdampak banjir Sumatra. Program ini akan berjalan tiga tahun ke depan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menjabarkan bahwa data sementara mencatat ada lebih dari 105.000 debitur yang terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

"Sedangkan potensi kredit dan pembiayaan yang dapat terdampak meliputi kredit dan pembiayaan oleh perbankan, perusahaan penjaminan, perusahaan pembiayaan, dan multifinance mendekati Rp400 triliun," kata Mahendra dalam pembukaan pasar modal di Kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1/2025).

Melalui program tersebut, OJK akan memberikan relaksasi dan perlakuan khusus bagi kredit pembiayaan terdampak. Hal ini mencakup seluruh jenis kredit untuk semua segmen usaha baik usaha mikro kecil menengah maupun usaha besar dan korporasi.

"Kami optimis jangka waktu tiga tahun akan cukup realistis untuk melaksanakan keseluruhan aktivasi dari pengaturan tersebut,” katanya.

Mahendra menjelaskan, landasan hukum program tersebut mengacu pada Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

Beleid tersebut mengatur, OJK dapat memberikan perlakuan khusus untuk bank, industri pasar modal dan lembaga jasa keuangan nonbank (LJKNB).

Untuk sektor perbankan, semua bank dapat menerapkan perlakuan khusus kepada debitur pada daerah terdampak bencana. Bank yang dimaksud adalah baik bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perlakuan tersebut mencakup kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi, dengan tetap menerapkan manajemen risiko bank sebagaimana aturan OJK mengenai manajemen risiko.

Salah satu ketentuan paling krusial dalam aturan ini adalah mekanisme penyederhanaan penetapan kualitas aset untuk kredit, pembiayaan, atau penyediaan dana lain bagi debitur di wilayah terdampak dengan plafon paling banyak Rp10 miliar.

Berdasarkan Pasal 6, penetapan kualitas untuk BUK, BUS, dan UUS dapat dilakukan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Ketentuan yang sama berlaku bagi BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Plafon Rp10 miliar tersebut berlaku untuk satu debitur atau satu proyek yang sama.

Dalam kondisi normal, penetapan kualitas kredit mengharuskan bank melakukan penilaian menyeluruh terhadap berbagai faktor seperti prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan bayar debitur. Namun, melalui perlakuan khusus ini, penilaian dapat dipusatkan pada ketepatan pembayaran, sehingga memberikan fleksibilitas bagi debitur yang usaha atau aktivitas ekonominya terdampak langsung oleh bencana.

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengungkapkan nilai kredit dan pembiayaan yang berpotensi terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mendekati Rp 400 triliun.

Jumlah debitur yang terdampak di tiga wilayah tersebut mencapai sekitar 105.000 debitur. Angka tersebut masih bersifat sementara berdasarkan pendataan OJK.

“Potensi kredit dan pembiayaan yang dapat terdampak meliputi kredit dan pembiayaan oleh perbankan, perusahaan penjaminan, perusahaan pembiayaan, dan multifinance mendekati Rp 400 triliun,” ujar Mahendra saat membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia 2026 di Main Hall BEI, Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Untuk meredam risiko sekaligus mendorong pemulihan ekonomi daerah terdampak, OJK memberikan relaksasi kredit bagi korban bencana di tiga provinsi tersebut.

Kebijakan relaksasi berlaku sejak 10 Desember 2025 hingga tiga tahun ke depan. Kebijakan ini ditujukan sebagai dukungan bagi masyarakat dan dunia usaha yang terdampak langsung.

Mahendra menjelaskan relaksasi mencakup seluruh jenis kredit dan pembiayaan untuk semua segmen usaha. Cakupan kebijakan mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga usaha besar dan korporasi.

Kredit dan pembiayaan yang direstrukturisasi tetap dikategorikan lancar. Ketentuan ini berlaku untuk restrukturisasi yang dilakukan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana.

“Kami optimis, jangka waktu tiga tahun akan cukup realistis untuk melaksanakan keseluruhan aktivasi dari pengaturan tersebut,” kata Mahendra.

Selain itu, OJK juga memberikan kelonggaran berupa pemberian kredit dan pembiayaan baru tanpa penerapan prinsip one obligor.

Pada sektor perasuransian, OJK mendorong perusahaan asuransi melakukan pemetaan terhadap polis terdampak. Proses klaim diminta disederhanakan, disertai langkah pendukung lain untuk mempercepat pemulihan pemegang polis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Otoritas Jasa Keuangan(OJK) menerapkan kebijakan relaksasi kredit dan pembiayaan selama tiga tahun untuk meringankan beban pelaku usaha dan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra. Kebijakan ini mencakup potensi kredit dan pembiayaan hingga mendekati Rp 400 triliun.

Ketua Dewan Komisioner OJKMahendra Siregarmengatakan relaksasi tersebut mulai berlaku sejak 10 Desember 2025, atau dua pekan setelah Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menetapkan status bencana.

“Keputusan pemberian perlakuan khusus berupa relaksasi selama tiga tahun ini merupakan aktivasi POJK Nomor 19 Tahun 2022,” ujar Mahendra saat pembukaan perdagangan perdanaBursa Efek Indonesiadi Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Ia menjelaskan, kebijakan relaksasi tersebut mencakup seluruh jenis kredit dan pembiayaan untuk semua segmen usaha.

“Kredit dan pembiayaan yang diberikan perlakuan khusus mencakup seluruh jenis kredit untuk semua segmen usaha, baik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun usaha besar dan korporasi,” katanya.

OJK juga menetapkan kredit dan pembiayaan yang direstrukturisasi tetap dikategorikan lancar, baik restrukturisasi yang dilakukan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. Selain itu, pemberian kredit dan pembiayaan baru dapat dilakukan tanpa penerapan prinsipone obligor.

Pada sektor perasuransian, OJK mendorong perusahaan melakukan pemetaan polis terdampak serta penyederhanaan proses klaim untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

Mahendra mengungkapkan, skala dampak bencana tersebut sangat besar. “Data sementara menunjukkan terdapat lebih dari 105.000 debitur yang terdampak di ketiga provinsi tersebut, dengan potensi kredit dan pembiayaan yang mendekati Rp400 triliun,” ujarnya.

Ia menilai jangka waktu relaksasi selama tiga tahun cukup realistis untuk memulihkan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

“Kami optimistis jangka waktu tiga tahun akan cukup realistis untuk melaksanakan keseluruhan aktivasi dari pengaturan tersebut,” kata Mahendra.

Menurut OJK, kebijakan ini dirancang berdasarkan pengalaman penanganan krisis pada masa pandemiCOVID-19, agar respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat dan tepat tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan kebijakan relaksasi kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“BNI berkomitmen mendampingi para debitur agar tetap memiliki kesempatan memulihkan kondisi keuangan serta melanjutkan aktivitas usaha setelah terdampak bencana,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Okki menjelaskan kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu debitur segmen business banking dan konsumer yang berada di wilayah yang telah ditetapkan sebagai daerah terdampak bencana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Langkah itu mengacu pada Surat OJK Nomor S-47/D.03/2025 tanggal 10 Desember 2025 mengenai perlakuan khusus bagi kredit atau pembiayaan di daerah dan/atau sektor tertentu yang terdampak bencana.

Dalam ketentuan tersebut, OJK menetapkan masa perlakuan khusus selama tiga tahun, terhitung sejak 10 Desember 2025 hingga 9 Desember 2028.

Setelah periode berakhir, penilaian kualitas kredit akan kembali mengikuti ketentuan POJK Nomor 40/POJK.03/2019 atau regulasi yang berlaku.

Sementara pelaksanaan restrukturisasi kredit mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.

Dalam kerangka tersebut, BNI menyediakan sejumlah skema restrukturisasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi debitur.

Misalnya, penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga, pemberian masa tenggang (grace period), perpanjangan jangka waktu kredit, keringanan bunga dan/atau provisi, hingga pemberian tambahan dana baru sesuai ketentuan yang berlaku.

BNI memastikan kebijakan tetap dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan.

Meski status kualitas kredit debitur terdampak bencana dapat tetap terjaga selama masa perlakuan khusus dari regulator, BNI tetap melakukan asesmen menyeluruh.

Asesmen dilakukan terhadap profil, kapasitas, serta kemampuan usaha debitur untuk memastikan bahwa fasilitas restrukturisasi diberikan kepada pihak yang benar-benar terdampak langsung oleh bencana.

Kebijakan perlakuan khusus tersebut telah berlaku sejak 17 Desember 2025 dan terus disosialisasikan ke seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh debitur yang membutuhkan.

“Melalui kebijakan ini, kami berharap dapat meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha di wilayah terdampak sehingga proses pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan,” ujar Okki.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025